29 C
Medan
Sunday, February 8, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2667

Kasus Kerangkeng Bupati Langkat Nonaktif, 8 Tersangka Belum Ditahan

Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polda Sumut akhirnya menetapkan 8 tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin (TRP) alias Cana. Para tersangka kini terancam 15 tahun penjara. Namun, para tersangka saat ini belum dilakukan penahanan.

“Belum ditahan. Mereka akan dipanggil lagi sebagai tersangka, sebelumnya saksi,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Senin (21/3) malam.

Hadi menjelaskan, dari delapan orang tersebut, tujuh di antaranya, berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG dipersangkakan pasal 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman 15 tahun, ditambah sepertiga ancaman pokok.

Sedangkan, lanjut Hadi, satu orang lagi, yakni berinisial SP dikenakan Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. “Ini juga dikenakan kepada inisial TS ia dikenakan pasal berlapis,” tandasnya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut sudah memeriksa Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin yang merupakan adik kandung Terbit Rencana Peranginangin, Sabtu (19/3). Pemeriksaan tersebut terkait dugaan keterlibatan Sribana atas kasus tewasnya sejumlah korban di kerangkeng milik mantan orang nomor satu di Langkat tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (20/3), membenarkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin, yang tidak lain adalah adik dari TRP. “Ya benar. Sribana sudah diperiksa atas dugaan tewasnya penghuni kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif,” katanya.

Dijelaskannya, pihak penyidik sedang mendalami kasus tersebut. “Sejauh ini statusnya Sribana masih sebagai saksi. Keterangan yang bersangkutan sangat berarti bagi penyidik untuk mengungkap kasus kerangkeng itu,” ujarnya.

Hadi juga mengungkapkan, bahwa pihak penyidik Ditreskrimum Polda Sumut sudah mengirimkan dua berkas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap kasus dugaan tewasnya penghuni kerangkeng ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, atas nama Hermanto Sitepu alias Atok dan kawan-kawan serta Rajes Ginting dan kawan-kawan. “Sudah kita kirim dua berkas SPDP kerangkeng ke jaksa,” tandasnya.

Sementara, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, pihaknya mengirim surat panggilan kemarin. Para tersangka itu dijadwalkan datang pada Jumat (25/3) mendatang.

Meski demikian, Tatan meyakini mereka bakal tetap kooperatif meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan belum ditahan. “Kita yakin mereka tetap kooperatif dan tetap kordinasi dengan pengacara dan penyidik. Hari ini (kemarin) dilayangkan panggilan,” kata Tatan, Selasa (22/3).

Tatan Dirsan Atmaja juga mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Senin, 21 Maret kemarin. “Jadi kemarin telah dilakukan gelar perkara dan dari hasil gelar perkara tersebut ada 8 orang ditetapkan sebagai tersangka” katanya.

Tatan menyebut ada dua kasus yang mereka tangani. Pertama soal penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Kedua soal tindak pidana perdagangan orang atau (TPPO).

“TPPO ada dua tersangka dan kemudian terkait dengan perkara 351 ayat 3 korban inisial AS ada 4 tersangka. Kemudian terkait korban 351 ayat 3 berinisial SG itu ada 2 tersangka,” ucapnya.

Sejauh ini Polda Sumut menyatakan tiga orang tewas akibat dugaan penganiayaan yang terjadi di kerangkeng milik ketua Cana, sapaan akrab Terbit Rencana Peranginangin. Namun baru dua makam yang dibongkar, yakni makam Sarianto Ginting dan Abdul Sidik.

Abdul Sidik tewas setelah sepekan lebih setelah ditahan. Dia masuk ke kerangkeng pada 14 Februari 2019, meninggal 22 Februari 2019. Sementara itu Sarianto Ginting (35), tewas setelah empat hari dikerangkeng. (dwi/trb)

DPR Tagih Janji Mendag Soal Mafia Migor, Tak Perlu Diumumkan, Tangkap Saja

istimewa/sumu tpos PENUH: Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3). Terlihat sejumlah rak-rak minyak goreng di supermarket ini kembali penuh.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang bakal mengumumkan calon tersangka kasus mafia minyak goreng mulai dipertanyakan. Sebab, pernyataan itu sudah tersebar luas ke masyarakat.

Anggota Komisi VI Mufti Anam pun menyoroti soal janji tersebut. Ada dua aspek yang disorot. “Pertama, ini soal ketepatan. Pengumuman tersangka kan domain dari aparat penegak hukum, ada kepolisian, setelah dilakukan penyelidikan. Namun, Mendag pada raker bersama DPR RI, Kamis pekan lalu (17/3), menyebut calon tersangka akan diumumkan Hari Senin kemarin (21/3). Mestinya tidak usah bilang tersangka, karena inikan domain kepolisian yang bergerak berdasarkan hukum,” ujar Mufti, Selasa (22/3)n

“Pernyataan Mendag pada Raker dengan DPR pada Kamis pekan lalu, seolah-olah fait accompli kepolisian, meski kemudian Mendag pada rapat dengan DPD Senin kemarin (21/3) menyebut itu memang wilayah kepolisian. Tapi di publik sudah terlanjur meluas bahwa akan ada aktor yang diungkap pada Senin kemarin itu,” imbuh Mufti.

Mufti menambahkan, karena aspek pertama yaitu ketepatan itulah maka berkonsekuensi pada aspek kedua, yaitu kredibilitas Kemendag semakin diragukan. “Berkali-kali Mendag menyampaikan janji, berkali-kali pula tidak terealisasi. Mulai dari janji harga minyak goreng segera turun dan sebagainya, sampai terakhir janji menyampaikan tersangka padahal itu kan domain kepolisian. Bila seperti ini terus, takutnya publik tidak percaya lagi. Kalau tidak percaya lagi, maka kredibilitas turun. Kalau kredibilitas turun, maka publik sulit untuk mendukung program-program Kemendag,” paparnya.

Mufti menambahkan, masyarakat mendukung penuh kepolisian mengawal dan bertindak tegas terhadap masalah minyak goreng. “Karena pada kenyataannya, Kemendag gagal mendisiplinkan pelaku pasar. Ini kan aturannya ada, sudah ada DMO DPO sebelum akhirnya dicabut, kebunnya ada, minyak sawitnya ada, pabriknya ada, alamatnya ada. Tapi kok barangnya kemarin-kemarin tidak ada di pasar. Harus dikawal dan diselidiki,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak perlu bicara ungkap mafia minyak goreng. Menurutnya, sebaiknya Lutfi menyampaikan data mafia minyak goreng itu kepada penegak hukum agar langsung ditindak. “Saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu serahkan kepada penegak hukum,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).

Dasco mengusulkan tidak perlu nama mafia pangan diumumkan lebih dahulu, sebaiknya langsung saja ditangkap. “Saya pikir enggak perlu diumumkan, langsung tangkap saja kenapa sih,” ucap politikus Gerindra ini.

Menurutnya, kalau memang ada mafia pangan tidak perlu digembar-gemborkan ke publik. Dia menegaskan Kementerian Perdagangan perlu langsung menindaknya. “Ya kalau kita cek ya memang ada mafianya, tapi enggak perlu digembar-gembor diumumkan, tangkap saja langsung menurut saya,” tegasnya.

Hak Angket

Menyikapi pansus hak angket minyak goreng yang diusulkan Fraksi PKS, Dasco mengatakan, hal itu tergantung sikap dan pandangan fraksi-fraksi di DPR. Menurutnya, jika mayoritas fraksi setuju, maka pansus akan bergulir untuk merespons persoalan minyak goreng yang terjadi selama ini. ’’Disetujui atau tidak disetujui (pansus hak angket minyat goreng) tergantung pada pendapat fraksi-fraksi,” kata Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini berujar, sejauh ini belum ada fraksi yang menyatakan setuju dengan usulan PKS soal pansus hak angket minyak goreng. Menurutnya, mayoritas fraksi seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, dan PPP lebih memilih lebih mengoptimalkan panja pangan yang dibentuk Komisi VI DPR untuk mendalami dan mencarikan solusi atas persoalan minyak goreng.

Sementara, fraksi PAN dan Demokrat akan mengkaji lebih dalam soal usulan pembentukkan pansus hak angket minyak goreng tersebut. Bahkan Fraksi Demokrat juga mendorong dilakukan rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan minyak goreng ini.

Dasco mengatakan, DPR akan menindaklanjuti usulan PKS tersebut dan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Dia menyebut, dalam rapat Bamus tersebut nantinya masing-masing fraksi akan menyatakan sikap resminya atas usulan pansus angket tersebut. ’’Soal masalah pansus yang diusulkan, nanti kita akan bawa ke Badan Musyawarah, di situ biasanya akan dibahas,” tegasnya.

Dasco mengutarakan, saat ini Komisi VI DPR sudah membentuk panja tentang komoditas bahan pokok yang juga menangani persoalan minyak goreng. Panja tersebut, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas DPR dalam bidang pengawasan. Dia berharap panja tersebut bisa mengurai penyebab kelangkaan dan kemahalan minyak goreng serta memberikan solusi-solusi teknis.

Sengaja Diciptakan

Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel menilai, ada pengusaha yang berusaha mengambil keuntungan dari langkanya minyak goreng. Hal inilah yang membuat para mafia pangan hadir dari kesulitan yang dihadapi masyarakat.

“Mafia pangan itu menurut saya memang sengaja dari awal diciptakan. Nah, yang ada sekarang ini para pengusaha ingin mengambil manfaat dari apa? Dari celah adanya peluang-peluang yang memungkinkan mereka untuk bisa dapat keuntungan,” ujar Rachmat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/3).

Pemerintah, nilai Rachmat, harus mengevaluasi peraturan-peraturan yang terkait dengan perdagangan komoditas pangan. Menurutnya, saat ini masih ada peraturan yang membuat oknum-oknum tersebut mencari celahnya dan memanfaatkan untuk mencari keuntungan.

“Kalau sampai yang harus kita evaluasi adalah, apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang, maupun investasi yang baik. Ini yang pemerintah harus evaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya, jangan akhirnya menimbulkan masalah yang lain,” ujar Rachmat.

Salah satu kebijakan yang harus dievaluasi adalah pelepasan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Pasalnya, pemerintah justru mengembalikan harga minyak goreng ke mekanisme pasar.

“Namanya orang mau cari untung, apakah minyak curah itu ada di pasar atau tidak? siapa yang berhak untuk mengontrol? saya kira disini adalah pemerintah dalam hal ini Kemendag. Ada bagian pengawasan badan perlindungan konsumen semua harus turun melihat, semuanya bisa diatur,” ujar mantan menteri perdagangan itu.

Pemerintah, kata dia, harus mengontrol investor itu diundang untuk membangun minyak sawit, bukan untuk ekspor, namun untuk kebutuhan dalam negeri. “Ini yang harus kita luruskan satu-satu,” katanya.

Seperti diketahui, Muhammad Lutfi menyatakan calon tersangka kasus mafia minyak goreng akan diumumkan pekan depan. “Saya juga ingin meng-clear-kan kepada teman-teman media, saya, kita pemerintah, tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin,” kata Lutfi, Kamis (17/3).

Mafia yang dimaksud, kata Lutfi, merupakan pihak yang melakukan ekspor secara melawan hukum. Selain itu, ada pihak yang melakukan pengemasan ulang atau repack minyak goreng curah untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Kendalikan Harga Migor

Usai pemerintah tak lagi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng, stok minyak goreng di Kota Medan terpantau stabil dan tidak lagi mengalami kelangkaan. Akan tetapi, harga migor di Kota Medan justru melambung tinggi dari HET Rp14 ribu perliter yang ditetapkan pemerintah.

Karenanya, anggota Komisi III DPRD Medan Rudiawan Sitorus, mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan harga minyak goreng di pasaran. Sebab, melambungnya harga minyak goreng dipastikan akan menambah beban masyarakat di tengah sistuasi Pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir.

“Pemerintah harus punya andil besar dan harus bertanggungjawab. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan menyerahkan harga minyak goreng ini kepada pasar. Pemerintah wajib mengendalikan harga minyak goreng sekalipun tidak lagi menetapkan HET,” ucap Rudiawan, Selasa (22/3).

Dikatakan Rudiawan, setelah pemerintah mencabut kebijakan penetapan HET minyak goreng pekan lalu, harga komoditas tersebut pada saat ini memang kian melambung tinggi. Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 16 Maret 2022 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 11/2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag No.06/2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng.

Bahkan saat ini, kenaikan harga hampir mencapai 100 persen dari HET yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Berdasarkan pantauan pihaknya di Kota Medan, harga minyak goreng kemasan mencapai Rp20 ribuan per liter. “Ekonomi rakyat itu sangat tergantung ke UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sementara UMKM-UMKM di Indonesia, khususnya Kota Medan sangat bergantung kepada minyak goreng,” ujarnya.

Diterangkannya, penggunaan minyak goreng bagi pelaku UMKM di Kota Medan sangat berdampak besar terhadap biaya produksi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat setempat.

Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, jumlah pelaku UMKM yang dibina oleh Pemko Medan sekitar 27.000 usaha dari total 70.000 usaha yang terdata. “Ini akan bernasib tidak baik bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil. Ini juga harus jadi perhatian pemerintah, saya mengusulkan agar pemerintah kembali memberlakukan HET minyak goreng,” pungkasnya. (jpc/cnn/kps/map)

Pemerintah Siapkan Aturan Mudik, Menko PMK: Harus Vaksin Lengkap

VAKSINASI: Warga mengikuti vaksin booster gratis di Gerai Vaksinasi Presisi, Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/3). Vaksinasi booster bakal dijadikan syarat mudik tahun ini. M IDRIS/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bulan Ramadan tinggal menghitung hari, momentum ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk pergi mudik. Namun, pemerintah masih belum membahas soal penerapan larangan mudik lebaran 2022. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Namun, ada kemungkinan mudik diperbolehkan menyusul sejumlah keputusan pelonggaran aktivitas. “Belum (dibahas soal larangan mudik), tapi InsyaAllah mudik boleh. Tinggal kita rapikan aja aturannya,” terang dia kepada wartawan di kantornya, Selasa (22/3).

Akan tetapi, mungkin nantinya terdapat syarat bagi masyarakat yang diperbolehkan untuk mudik. Salah satu syaratnya adalah vaksinasi Covid-19. “Yang jelas diutamakan yang boleh mudik itu yang vaksin 2 kali, vaksin lengkap dan booster,” tutur dia.

Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi. Hal ini dilakukan agar pada saat momentum mudik, kejadian yang tidak diinginkan terjadi. “Itu untuk jaga-jaga (meningkatnya kasus), marilah segera melengkapi vaksin 2 dan booster. Kita pastikan mereka yang booster itu aman untuk mudik,” tutup Muhadjir.

Senada, Menpan RB Tjahjo Kumolo juga menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum diizinkan untuk mudik lebaran tahun ini. Syaratnya adalah sudah mendapatkan vaksin covid dosis ketiga (booster).

Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan menyiapkan regulasi untuk hari raya Idulfitri Khususnya tentang kelonggaran bagi masyarakat maupun ASN yang ingin mudik. “Termasuk kami mempersiapkan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, mempermudah teman-teman (ASN) dan masyarakat untuk bisa pulang kampung,” kata Tjahjo usai meresmikan Mal Pelayanan Publik Gajah Mada di Kota Mojokerto, Selasa (22/3) dikutip dari detik.

Sementara, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyebut, vaksin booster akan dijadikan syarat untuk mudik Lebaran 2022. “Nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Selain vaksinasi sudah lengkap, dua kali, juga harus sudah dibooster,” ungkap Wapres usai meluncurkan digitalisasi pertanian di Pondok Pesantren atau Kopontren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/3).

Selain itu, Wapres mengatakan, dengan mulai terkendalinya Covid-19, maka ibadah Bulan Ramadhan pun akan semakin dilonggarkan. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah membuat fatwa tentang ibadah saat Ramadan. “Saya kira karena pandemi sudah mulai turun, anggap sudah hampir terkendali dan semua sudah dibuka bahkan sudah tidak lagi ada karantina, maka tempat ibadah pun sudah dimulai berikan kelonggaran dan sudah ada fatwa dari majelis ulama untuk bisa menyelenggarakan ibadah seperti biasa,” papar Wapres.

Namun Wapres menekankan, masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan (prokes) mengingat pandemi belum berakhir. “Cuma memang harus tetap menaati protokol kesahatan, seperti menggunakan masker terutama. Kemudian mencuci tangan dan juga vaksinasi. Ini vaksinasi menjadi penting karena untuk kekebalan komoditas itu kan salah satu faktor pentingnya adalah yaitu vaksinasi. Kemudian yang lansia akan terus didorong,” tegas Wapres.(jpc/cnn/dtc/snd)

Pergi Tak Perlu PCR, Pulang Wajib 2Kali

Menag berbincang dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi membahas pelaksanaan ibadah haji.

SUMUTPOS.CO – Arab Saudi telah melonggarkan protokol kesehatan (prokes) di negaranya. Karenanya, jamaah haji asal Indonesia tidak diwajibkan tes PCR saat berangkat ke Tanah Suci. Namun, para jamaah tetap diwajibkan melakukan tes Covid-19 PCR sebanyak dua kali saat kembali ke Tanah Air. Itu merupakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Ka Satgas Penanganan Covid-19 No. 12 tahun 2022.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat (Kapus) Kesehatan Haji Kemenkes, Budi Sylvana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).

“Haji 2022 jika betul dilaksanakan dalam keadaan pandemi. Kerajaan Arab Saudi tidak lagi mempersyaratkan hasil PCR dan tidak memerlukan karantina, terjadi pelonggaran di Arab Saudi. Semua jamaah tidak perlu lagi pemeriksaan apapun dan tidak proses karantina. Masker hanya wajib di ruang tertutup, di ruang terbuka tak lagi menggunakan masker,” kata Budi.

“SE Ka Satgas Penanganan Covid-19 No. 12 tahun 2022, bagi jamaah haji masih dipersyaratkan hasil pemeriksaan PCR yang berlaku 2×24 jam sebelum masuk Indonesia,” sambungnya.

Budi menjelaskan, SE itu merupakan aturan yang diberlakukan sampai saat ini. Kemudian, diatur juga mengenai kewajiban karantina 1 hari di Asrama Haji dan pemeriksaan ulang PCR sebelum kembali ke rumah. Sehingga, ada dua kali pemeriksaan PCR bagi jamaah haji Indonesia.

“Tentu jamaah haji kalau dilaksanakan pada hari ini, jamaah haji tetap dilakukan dua kali pemeriksaan PCR. Saat mau pulang ke Indonesia dan saat sampai di Indonesia yaitu di Asrama Haji. Itu kondisi hari ini, mudah-mudahan saat haji berlangsung ketentuan itu bisa berubah,” papar Budi.

Menurutnya, aturan tes PCR itu bisa berubah sesuai dengan kondisi pandemik Covid-19 di waktu pemberangkatan. Meski demikian, ini adalah kondisi per hari ini. Dia mengharapkan, kondisi pandemi akan semakin membaik, sehingga saat pelaksanaan haji berlangsung, ketentuan ini bisa berubah.

Rp327,76 Miliar untuk Kesehatan Haji

Budi juga mengungkapkan, Kemenkes menganggarkan Rp327,76 Miliar untuk perbekalan obat dan alat kesehatan (alkes), vaksin meningitis, penyewaan gedung Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Jedah, Mekkah dan Madinah, serta penugasan petugas kesehatan haji. “Ada empat hal pokok yang dianggarkan, pertama terkait obat-obatan dan perbekalan alat kesehatan sebesar Rp 50 miliar, memang cukup besar. Kedua, terkait penganggaran vaksin Meningitis sebesar Rp 30 miliar, karena sampai hari ini saudi masih mensyaratkan, mandatori sifatnya bagi semua pelaku perjalanan yang ingin memasuki Saudi Arabia,” kata Budi.

“Ketiga, penyewaan gedung kesehatan haji Indonesia ada di Jedah, Mekkah dan Madinah, total nilainya Rp 37 miliar. Terakhir, terkait yang terbesar, penugasan petugas kesehatan haji Rp 209 miliar. Kenapa besar? terkait tiket petugas dan akomodasi yang kami tanggung, kurang lebih 1.800 petugas kesehatan haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi,” sambungnya.

Budi menjelaskan, obat-obatan dan pembekalan kesehatan tersebut sejak embarkasi, proses pemberangkatan di asrama haji, selama penerbangan, dan pelayanan kesehatan selama di Arab Saudi. Obat-obat yang disediakan termasuk obata-obatan untuk kebutuhan sektor-sektor KKHI. “Karena kita laporan jamaah kita yang berobat di KKHI cukup banyak,” imbuhnya.

Menurut Budi, pemenuhan syarat vaksinasi Meningitis disiapkan Dinas Kesehatan Provinsi, artinya saat ini para calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sedang dilakukan melakukan vaksinasi Meningitis ulang, karena sudah dua tahun tidak divaksin. “Sedang berproses melakukan vaksinasi ulang. Akan mendapatkan ICV internasional Certificate of Vaccine dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP),” ujar Budi.

Adapun fasilitas layanan KKHI, Budi menguraikan, 24 unit mobil ambulans, kendaraan operasional dan bus untuk operasional petugas, pembiayaan catering untuk diet khusus haji, karena asupannya tidak sama dengan yang diberikan jamaah pada umumnya. Adapun dokter spesialis yakni penyakit dalam, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit jiwa, penyakit syaraf, anestesi, bedah dan rehabilitasi medik. “Karena saat ini memang masih berlangsung medik jadi penyakit dalam, jantung dan Covid jadi fokus kami,” ungkapnya.

Kemudian, kata Budi, penugasan tenaga kesehatan haji telah disiapkan 1.832 petugas nakes haji. Dengan asumsi kuota haji 100% dengan 507 kloter, ada 1.521 nakes. Dan per kloter dikirim 3 nakes yakni 1 dokter dan 3 perawat. Nakes panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) 311 orang, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, apoteker, dan lain-lain.

Optimis Berangkat

Berbagai asosiasi penyelenggara haji menilai, sinyal positif ibadah haji 2022 sudah terlihat. Mulai dari pelonggaran prokes di Saudi hingga gelaran konferensi dan pameran haji dan umroh di Saudi. Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M Nur menyebut, pihaknya optimis jamaah haji Indonesia akan berangkat pada 2022. Sinyal positif dari otoritas Arab Saudi dikatakannya sudah terlihat.

“Amphuri optimis haji 2022 akan terselenggara, pertama karena kondisi kelonggaran prokes dan penghapusan kewajiban PCR serta karantina untuk umroh. Tentu saja ini bil idzn (dengan izin Allah SWT),” jelasnya seperti dikutip dari Republika.co.id, Selasa (22/3).

Adanya konferensi dan pameran haji-umroh secara luring dikatakannya menjadi sinyal kuat gelaran haji tabun ini. “Acara ini sangat spesial karena diadakan dalam level internasional, dihadiri oleh menteri-menteri yang berhubungan degan pelaksanaan haji dari sekitar 30 negara muslim atau penduduk mayoritas muslim,” katanya. Menanggapi sinyal positif ini, pihaknya mengirim utusan untuk hadir dalam konferensi di Saudi tersebut. Menurutnya, Amphuri aktif mendiskusikan penyelenggaraan haji dengan Menag dan jajarannya.

Dirinya juga menuturkan, para jamaah haji yang tertunda keberangkatannya selama ini aktif menyampaikan aspirasinya. Banyak jamaah yang juga melihat sinyal positif ini sebagai harapan penyelenggaraan haji 2022. “Optimisme juga dari jamaah yang tertunda keberangkatannya. Kami juga berharap agar jamaah menangkapi persyaratan administrasi. Kemudian syarat yang paling menentukan ibadah haji atau umroh adalah vaksinasi, kita berharap jamaah yang belum melakukan vaksinasi lengkap segera melakukan vaksinasi lengkap. Tidak perlu melakukan booster,” katanya.

Firman juga berharap agar jamaah Indonesia diberikan kuota besar pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. “Kita berharap dengan pelonggaran prokes, pelaksanaan tahun ini dengan kuota normal atau paling tidak porsinya cukup besar,”katanya.

Ketua Umum Serikat Pen­yelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi juga menyebut tanda-tanda positif penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 sudah terlihat. “Pada dasarnya haji ada, dengan tanda-tanda yang positif. Bukan hanya dikurangi (prokes) tapi juga hilang di Arab Saudi. Di Indonesia juga sudah mulai dihilangkan, tinggal satu hari saja pada saat kedatangan (karantina) karena harus menunggu hasil PCR,”katanya.

Dia juga menjelaskan terkait kemungkinan naiknya ongkos naik haji (ONH) pada ibadah haji 2022. Penyesuaian biaya dikatakannya kemungkinan besar akan terjadi, terutama karena persiapan menuju kondisi normal setelah pandemi Covid-19. “Dikarenakan bahwa persiapan untuk menuju kondisi normal itu juga perlu biaya, sehingga tanpa prokes pun bisa terjadi harga itu tidak sesuai dengan kondisi normal. Bisa naik, bisa juga turun tergantung dari bagaimana pihak stakeholder dari haji ini memberikan pelayanannya seperti apa, sama atau tidak,”tuturnya. (jpc/idx/rep)

Baru Pindah Tugas dari Polsek Sunggal, Senpi Anggota Polsek Kutalimbaru Hilang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Senjata api (senpi) personel Polsek Kutalimbaru, Aipda IS, dikabarkan hilang. Belum diketahui pasti penyebab hilangnya senpi milik polisi tersebut. Informasi diperoleh, Aipda IS baru berdinas di Polsek Kutalimbaru ini, sebelumnya personel Polsek Medan Sunggal.

Kabar hilangnya senpi personel tersebut, diketahui Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda. Ia menyatakan, kasus itu sedang dalam proses penyelidikan. “Kasusnya masih dalam penyelidikan,” kata dia, Selasa (22/3) sore.

Valentino menegaskan, personel tersebut tentunya diproses lebih lanjut. “Yang jelas untuk personelnya pasti akan kita proses. Untuk hukumannya nanti kan ada proses sidang, sesuai dengan pasalnya apakah ada pelanggaran kode etik,” ujarnya singkat.

Sementara, Kapolsek Kutalimbaru AKP Kasir Nasution membenarkan bahwa Aipda IS merupakan anggotanya. Namun, Kasir tidak mengetahui pasti di mana senpi milik anggotanya itu hilang lantaran baru saja menjadi anggotanya.

“Enggak ada di sini (hilangnya), di sini aman. Dia personel (Polsek Medan) Sunggal nya dulu, mungkin waktu di Sunggal hilangnya, waktu dia pindah kemari,” kata Kasir kepada wartawan.

Kasir kembali memastikan bahwa senjata api milik Aipda IS tidak hilang di Polsek Kutalimbaru. “Di sini enggak ada apa-apa, aman. Dia kan baru pindah kemari, yang jelas di sini aman terkendali,” katanya lagi.

Terpisah, Kapolsek Medan Sunggal Kompol Candra Yudha Pranata mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Meski begitu, ia akan mencari tahu. “Enggak tahu saya, saya tanya dulu ya, cari info dulu,” pungkasnya. (ris/azw)

Kabur saat Pengembangan Kasus, Polisi Tembak Pelaku Curanmor

TERSANGKA: Wahyu Daniel Nasution alias Bobby, pelaku curanmor yang ditembak Polrestabes Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wahyu Daniel Nasution alias Bobby (44) ditembak petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan karena berusaha kabur saat dibawa pengembangan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Warga Jalan Bakti Luhur, Kecamatan Medan Helvetia ini pun terkapar dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Medan.

Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polrestabes Medan Kompol M Firdaus mengatakan, ketika itu Bobby mencuri sepeda motor milik Ibnu Sidik (25) yang diparkir di Jalan Timor, Kecamatan Medan Timur, pada 25 Desember 2021 silam sekira pukul 01.00 WIB. Korban saat itu hendak pulang dan mengambil sepeda motor yang diparkirkannya di dekat portal pintu masuk dan ke luar mobil.

Saat mendekati lokasi parkir, korban terkejut lantaran sepeda motornya sudah tidak ada lagi di tempat semula. Setelah ditanya kepada warga sekitar dan dicari-cari, motor korban tak kunjung ditemukan. Warga Jalan Makmur Dusun IV Anggrek, Kecamatan Percut Seituan ini kemudian memutuskan membuat laporan polisi ke Polsek Medan Timur (LP/640/XII/2021/SPKT Polsek Medan Timur).

Dari laporan korban, dilakukan penyelidikan dan berhasil mengantongi identitas pelaku. Selanjutnya, pelaku ditangkap saat berada di kawasan Jalan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, pada Senin (21/3) sekira pukul 23.30 WIB.

“Saat ditangkap, pelaku mengakui perbuatannya dan sepeda motor korban telah dijual kepada seorang penadah berinisial F seharga Rp1,9 juta,” kata Firdaus, Selasa (22/3).

Firdaus menyebutkan, petugas lalu membawa pelaku untuk pengembangan kasus mencari penadahnya. Namun, pelaku melawan dan petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak kaki kanan pelaku.

“Modus pelaku melancarkan aksinya dengan menjadi juru parkir (jukir). Sedangkan motif pelaku melakukan pencurian untuk membeli narkoba dan bermain judi,” pungkasnya. (ris/azw)

Polres Labuhanbatu Tangkap Kurir 1 Kg Sabu

paparan: Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu Martualesi Sitepu saat memberikan paparan terkait tertangkapnya tersangka Riski.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – RS alias Riski (22) penduduk Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) nekat menjadi kurir sabu-sabu. Pria ini pun ditangkap dengan barang bukti 1 kilogram (kg) sabu-sabu.

Demikian dikatakan Kapolres Labuhanbatu melalui Kasat Narkoba Martualesi Sitepu didampingi Kasubbag Humas Murniati Rambe dalam paparannya, Senin (22/3) sore bertempat di Mapolres Labuhanbatu.

Martualesi menambahkan, setelah mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba sabu -sabu, petugas kepolisian bergerak cepat dan mendatangi tersangka yang berada di Jalan Siringoringo Rantauprapat dan langsung berhasil mengamankan tersangka Riski.

“Setelah kita interogasi, tersangka mengaku ada menyimpan sabu -sabu seberat 1 kg yang dibungkus plastik dan dibalut kain sweater, ” ujar Martualesi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka Riski mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang temannya yang sudah lama dikenalnya untuk diantarkan ke Kota Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan dijanjikan akan mendapat upah, terang Martualesi.

Martualesi menambahkan, tersangka Riski saat ini diamankan di Polres Labuhanbatu guna melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap kemungkinan adanya tersangka berikutnya. “Guna pemeriksaan dan pengembangan, tersangka diamankan di Polres Labuhanbatu,” pungkas Martualesi. (fdh/azw)

Pilih Rumah di Kota Mandiri Bekala, PT PND Apresiasi Karyawan BRI

 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin, PT Propernas Nusa Dua (PND) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk melakukan 50 unit rumah untuk karyawan BRI Kantor Cabang Medan SM Raja, di proyek unggulan Kota Mandiri Bekala, Desa Simalungkar A, Deliserdang.

Acara pemilihan unit rumah untuk karyawan BRI ini dihadiri Komisaris Utama PT PND Syahriadi Siregar, Setyawati Tambok selaku Direktur Pemasaran Perumnas sekaligus Komisaris PT PND dan jajaran pimpinan BRI Kanwil Medan Budi Novianto, disaksikan juga oleh Pimpinan Cabang BRI SM Raja Totok Siswanto, Direktur PT PND Rizqi Aswaransyah Pratama serta para karyawan BRI.

Dalam sambutannya, Budi Novianto menyampaikan, kerjasama ini saling menguntungkan semua pihak, di mana BRI bisa mendorong para karyawannya untuk mendapatkan rumah yang tidak jauh dari lokasi kerjanya. Sementara Setyawati Tambok menilai, ini merupakan awal yang sangat baik untuk membangun konsep kawasan yang didukung oleh literasi dan ekosistem perbankan.

Direktur PT Propernas Nusa Dua, Rizqi Aswaransyah Pratama dalam keterangannya kepada media, Selasa (22/3/2022), mengucapkan syukur dan terima kasih kepada karyawan Bank BRI yang telah memilih Kota Mandiri Bekala yang dikembangkan dengan konsep integrated new township sebagai tempat tinggal. Menurut Rizqi, perbankan yang menjadi partner berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi konsumen agar bisa membeli property.

Kolaborasi yang terjalin antara pengembang dan perbankan, ungkapnya, telah memberikan manfaat, khususnya dalam hal pembiayaan pemilikan rumah. “Melalui kemudahan dan pilihan kredit bank terbaik dari para bank partner ini, konsumen merasa makin aman dan terjamin dalam membeli dan semakin membuka peluang untuk untuk mendapatkan captive market,” pungkasnya. (rel/adz)

Telkomsel Gandeng Universitas Medan Area Hadirkan Layanan Paket Juara Khusus untuk Kenyamanan Belajar Daring

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Telkomsel mengumumkan kolaborasi bersama Universitas Medan Area (UMA) untuk menyajikan layanan Paket Juara, paket layanan khusus dari Telkomsel bagi mahasiswa UMA untuk mendukung proses pembelajaran daring. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Kerjasama antara kedua belah pihak pada Selasa (22/3). Kerjasama ini merupakan wujud konsistensi Telkomsel untuk terus mendampingi generasi muda Indonesia di berbagi fase kehidupan, terutama untuk menghadirkan kemudahan aktivitas digital yang mendukung upaya adaptasi terhadap kebiasaan baru.

Vice President Consumer Sales Telkomsel Sumatera, Mulya Budiman mengatakan “Sejak awal penyesuaian masa pandemi COVID-19, Telkomsel berupaya untuk terus berinovasi menghadirkan ragam inisiatif produk dan layanan yang dapat mendukung adaptasi kebiasaan baru di berbagai aktivitas masyarakat, terutama dalam memberikan kenyamanan para pelajar dan pengajar menjalankan proses pembelajaran daring. Salah satu wujud nyata upaya tersebut hadir melalui bentuk kerjasama dengan Universitas Medan Area dalam pemanfaatan layanan Paket Juara. Layanan ini diharapkan akan  memberikan kemudahan agar proses belajar mengajar menjadi efisien dan efektif.”

Melalui penandatanganan Kerjasama ini, nantinya Telkomsel akan menghadirkan Paket Layanan Data khusus untuk Mahasiswa/i serta tenaga pengajar di Universitas Medan Area. Selain itu, Universitas Medan Area juga akan mendapatkan layanan premium CloudX yang dapat digunakan untuk aktifitas pembelajaran daring serta layanan contact center khusus sebagai bentuk pelayanan maksimal bagi Universitas.

Vice President Area Account Management Telkomsel Yogi Rizkian Bahar juga mengatakan, “Telkomsel berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital diberbagai sektor, kali ini kami memberi perhatian khusus di sektor pendidikan. Kerja sama dengan Universitas Medan Area ini dapat mengakselerasi program belajar daring bagi mahasiswa UMA dengan penawaran Paket Juara Telkomsel dimana seluruh civitas dapat menikmati kuota special. Upaya tersebut diharapkan dapat terus mendukung akselereasi dan mewujudkan kampus digital di Universitas Medan Area. Telkomsel selalu membuka lebih banyak peluang menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dengan dukungan dari berbagai keunggulan produk dan layanan yang dihadirkan dalam mendukung beragam aktivitas digital.”

Penyerahan Bantuan Pendidikan dari Telkomsel

Dalam kesempatan ini Telkomsel juga menyerahkan bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Universitas Medan Area. Bantuan ini merupakan salah satu wujud nyata Telkomsel dalam mendukung perkembangan Pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan ini Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc juga mengapresiasi Telkomsel atas perannya dalam memajukan Pendidikan di Indonesia, salah satunya di kampus UMA.

Mulya lebih lanjut mengutarakan harapannya agar kerjasama yang terjalin diantara kedua belah pihak dapat memperluas manfaat akses digital yang ada, terutama dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi perkembangan industri dan ekonomi dimasa yang akan datang. Telkomsel juga akan selalu terbuka dalam melihat peluang kerjasama dengan berbagai pihak agar nantinya tercipta ekosistem pendidikan berbasis digital yang efisien dan efektif.

“Kami senantiasa berharap, setiap inisiatif dan upaya yang telah dan akan dihadirkan Telkomsel dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai fase kehidupan. Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkomsel terus #BukaSemuaPeluang untuk menghasilkan upaya kolaboratif baru lainnya dan memperkuat sikap gotong royong yang mampu mendukung aktivitas digital masyarakat. Untuk itu, kami selalu optimis kita semua mampu menghadapi melalui adaptasi kebiasaan baru dengan lebih baik, terutama di masa penuh tantangan seperti saat ini” pungkas Mulya.(rel)

Survei TBRC: Airlangga Capres dari Parpol Pilihan Publik

SALATIGA, SUMUTPOS.CO – Lembaga Survei Timur Barat Research Center (TBRC) merilis hasil survei persepsi masyarakat terhadap tokoh partai politik yang berpotensi menggantikan Presiden Joko Widodo di Pemilu 2024 mendatang.

Hasilnya, dari sembilan nama ketua umum parpol yang memiliki kursi di parlemen Senayan, nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menduduki posisi teratas.

Direktur Eksekutif TBRC Yohanes Romeo menuturkan, sebanyak 2.200 responden dari 34 provinsi di Indonesia menyebutkan nama Airlangga untuk dipilih sebagai calon presiden 2024.

Menurut Yohanes, hal ini wajar karena masyarakat memahami aturan syarat ambang batas pencalonan presiden hanya partai politik yang memenuhi minimal 20 persen yang kemudian bisa mengajukan calon presiden.

“Ketua Umum Partai Golkar paling banyak dipilih, yaitu dipilih sebanyak 29,8 persen. Kemudian di urutan kedua ada Ketum Gerindra Prabowo Subianto dipilih sebanyak 22,8 persen,” tutur Yohanes dalam rilis surveinya, Selasa (22/3/2022).

Yohanes menambahkan, di bawah nama Prabowo, muncul nama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan 10,1 persen. Disusul Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (4,6 persen) dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (4,4 persen).

Nama Airlangga juga muncul sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi pada dua simulasi yang dilakukan pada survei TBRC. Yakni, melalui simulasi pertanyaan spontan dan pertanyaan tertutup.

Pada simulasi pertanyaan spontan, Airlangga dipilih 13,7 persen responden. Di urutan kedua, muncul nama Prabowo yang dipilih 13,6 persen, disusul nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 7,8 persen.

Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 17 nama, Airlangga Hartarto mendapatkan dukungan terbanyak 20,2 persen. Di urutan kedua ditempati Prabowo Subianto mendapat dukungan terbanyak 14,6 persen, disusul Ganjar Prabowo 9,8 persen, Andika Perkasa 6,40 persen.

Yohanes mengatakan, tingginya tingkat keterpilihan Airlangga berkorelasi dengan posisinya sebagai Menko Perekonomian dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi–Ma’ruf saat ini.

“Khususnya yang berkaitan dengan perekonomian, masyarakat menunjukan indikator tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi hingga 81,2 persen untuk masalah perekonomian,” ujar Yohanes.

Selain itu, tingginya elektabilitas Airlangga dari semua nama potensial capres juga diikuti meroketnya elektabilitas Partai Golkar.

Pada simulasi pertanyaan spontanitas, Partai Golkar dipilih sebanyak 13,8 persen responden. Posisi kedua ditempati Partai Gerindra dengan 11,6 persen. PDIP yang menjadi partai pemenang Pemilu 2019 harus merosot di urutan ketiga dengan 11,4 persen.

Golkar juga menempati urutan teratas pada pertanyaan yang disajikan dalam daftar kuesioner parpol pilihan jika pemilu digelar saat survei. Golkar meraih persentase 17,4 persen disusul Gerindra 14,9 persen, dan PDIP 14,7 persen.

Yohanes mengaku survei ini digelar pada 2 hingga 17 Maret 2022. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error -/+ 2,1 persen. (adv/*)

1...2,6662,6672,668...15,758Page 2,667 of 15,758

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor