Home Blog Page 2667

Berkonsep Bebas dan Informal, Mendag Lutfi Pimpin AEM Special Meeting 2022

Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi menggelar Pertemuan Khusus Para Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers Special Meeting) yang dilaksanakan di Bali, Rabu (18 Mei). Pertemuan ini diinisiasi bukan oleh negara pimpinan ASEAN yang saat ini dipegang Kamboja, melainkan atas inisiatif Mendag Lutfi.

JIMBRAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi sebagai inisiator memimpin pertemuan dengan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) dalam pertemuan hari kedua pada AEM Special Meeting di Jimbaran, Bali. Pertemuan ini fokus membahas pengembangan ekonomi kawasan di ASEAN.

Para Menteri Ekonomi dari 10 negara ASEAN mengedepankan kesatuan pemahaman dan cara pandang untuk semua isu yang dibahas. Mulai dari evaluasi hasil dari KTT Khusus Amerika Serikat (AS)-ASEAN minggu lalu, menganalisis situasi ekonomi dunia, kondisi, tantangan dan prioritas pembagunan masing-masing negara; memperlancar rantai pasokan antarnegara ASEAN; serta memastikan semakin terintegrasinya perekonomian ASEAN terhadap rantai pasok dunia.

Pertemuan khusus tersebut juga membahas proposal kerja sama yang diajukan kawasan ekonomi lainnya. Contohnya sepertI Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang didorong AS, Strategi on IPEF yang didorong Uni Eropa, dan ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF), yang merupakan komitmen bersama ASEAN dalam memulihkan perekonomian kawasan. Demikian juga evaluasi atas relevansi dan efektivitas dari berbagai aspek yang selama ini menjadi keunikan, keistimewaan, dan kekuatan ASEAN.

Seperti yang selama ini dikenal dengan the ASEAN Way yang terdiri dari kesatuan ASEAN (unity), sentralitas ASEAN (centrality) dan komunitas (community) ASEAN. Selain itu pembahasan juga mencakup penilaian bersama atas the ASEAN Charter, serta perlunya untuk lebih memberdayakan Sekretariat ASEAN.

“Suasana pertemuan yang bebas dan informal menciptakan kebersamaan dan kepercayaan
antarnegara anggota ASEAN. Kami mengapresiasi Mendag Lutfi yang telah membuatnya sedemikian rupa,” kata Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community Satvinder Singh. Mendag Lutfi juga menyampaikan optimismenya bahwa perekonomian ASEAN akan kembali ke kondisi sebelum pandemi.

“Kami optimistis bahwa perekonomian ASEAN akan kembali ke kondisi sebelum pandemi, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 4,9 persen pada 2022 dan 5,2 persen pada 2023. Meski demikian, ASEAN harus siap dan waspada terhadap berbagai dinamika global yang dapat berkembang di masa depan. Implementasi dari ACRF perlu dipercepat,” tegas Mendag Lutfi.

Selain itu, Mendag menyampaikan pentingnya mempercepat implementasi secara penuh dan efektif dari persetujuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai kontributor pemulihan ekonomi dari pandemi.

Pertemuan ini juga memberi arahan terkait isu-isu perubahan iklim dan menjadi wujud upaya komitmen Paris Agreement Under the United Nations Framework Convention on Climate Change. “Indonesia menekankan komitmennya untuk segera mengimplementasikan RCEP dan menyambut baik soliditas ASEAN dalam menghadapi berbagai isu regional dan global yang berkembang saat ini.

Salah satunya, kebijakan terkait lingkungan yang dikeluarkan secara unilateral yang berpotensi menjadi hambatan perdagangan. Sehingga ASEAN perlu mencari langkah kolektif agar agenda terkait lingkungan dan ekonomi dapat berjalan secara berkesinambungan,” tegas Mendag.

Menanggapi keinginan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk meningkatkan kerja sama dengan kawasan Indo–Pasifik, para Menteri Ekonomi ASEAN menyampaikan pentingnya sentralitas ASEAN dalam membangun arsitektur kawasan yang lebih luas.

Mendag Lutfi menegaskan kembali apa yang sudah diserukan Presiden Jokowi dalam KTT AS-ASEAN minggu lalu mengenai pentingnya menjadikan dokumen ASEAN Outlook on Indo–Pacific (AOIP) sebagai acuan kerja sama ASEAN ke depan.

“AOIP adalah sikap resmi ASEAN untuk membuka seluas-luasnya peluang kerjasama perekonomian dengan kawasan manapun selama dilakukan dengan terbuka dan inklusif. Sudah menjadi karakter utama ASEAN yang selalu mendorong kolaborasi yang bermanfaat dibandingkan persaingan yang sehat. Apalagi rivalitas yang ujungnya hanya mempertajam perbedaan dan membuka potensi konflik,” pungkas Mendag Lutfi. (*/rel)

Pimpin Pertemuan Kedua EdWG G20, Kemendikbudristek Satukan Suara Untuk Pulihkan Pendidikan

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – Menutup pertemuan kedua Kelompok Kerja Pendidikan (Education Working Group/EdWG) G20, Iwan Syahril, Chair of G20 EdWG 2022 menyampaikan kepada awak media bahwa di bawah kepemimpinan Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), para delegasi EdWG G20 berhasil menyatukan suara akan pentingnya transformasi berbasis gotong royong untuk pemulihan pendidikan.

“Selain menegaskan pentingnya gotong royong dalam berkolaborasi untuk pulih bersama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim juga menekankan bahwa “Indonesia melihat ke masa depan, kita melompat ke arah masa depan, dan kita tidak ingin hanya mengejar ketertinggalan”. Gotong royong dan visi tersebut menjadi modal solid kepemimpinan Kemendikbudristek dalam EdWG G20,” ujar Iwan Syahril pada konferensi pers pertemuan kedua EdWG G20 pada Jumat (20/5).

Sejalan dengan pernyataan Mendikbudristek yang ditegaskan kembali oleh Iwan Syahril, terobosan-terobosan Merdeka Belajar diangkat dalam pertemuan EdWG sebagai contoh praktik baik yang menjadi tonggak gotong royong transformasi pendidikan di Indonesia, sekaligus sebagai dasar agenda prioritas bidang pendidikan G20.

Pertemuan kedua EdWG G20 yang berlangsung selama dua hari (18-19 Mei 2022) secara daring dari Kota Bandung, Jawa Barat telah membahas empat hal, yaitu inisiatif Kemendikbudristek untuk memperbaharui komitmen dunia di bidang pendidikan dalam pertemuan Konferensi Transformasi Pendidikan (Transforming Education Summit/TES) Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations/UN), agenda prioritas EdWG 20 yakni Pendidikan Berkualitas untuk Semua dan Teknologi Digital dalam Pendidikan, serta penyusunan laporan EdWG G20 dan draf deklarasi tingkat menteri pendidikan.

Pertemuan EdWG G20 ke-2 ini menerima dukungan dan apresiasi dari sejumlah negara. Head of Delegation dari Jerman Vera Kammann mengatakan, “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek atas semua kerja keras yang telah dilakukan sejauh ini. Agenda yang dibawa dalam EdWG G20 adalah agenda yang mengesankan dan penuh ambisi. Kami bersemangat untuk bisa mendukung tujuan Indonesia dalam kepemimpinannya di G20.”

Kemendikbudristek akan bawa laporan EdWG G20 ke PBB, ‘gotong royong’ ada di dalamnya

Terkait inisiatif Kemendikbudristek untuk membawa laporan hasil EdWG G20 ke Konferensi Transformasi Pendidikan Perserikatan Bangsa-bangsa, Iwan mengatakan, “Artinya, suara kepemimpinan Indonesia dalam hal ini Kemendikbudristek pada G20 akan mendapatkan perhatian dunia dan lebih banyak negara,” terangnya.

Lebih lanjut Iwan menyampaikan, “Draf laporan EdWG G20 yang akan kita bawa ke tingkat dunia mendapatkan apresiasi yang sangat positif, bahkan kerangka kerja pemulihan pendidikan berdasarkan prinsip gotong royong mendapatkan porsi khusus di dalamnya.”

Andreas Contreras, yang merupakan ketua delegasi Spanyol memberikan dukungan atas kepemimpinan Indonesia dalam pertemuan kedua EdWG G20. Hal senada juga disampaikan oleh Francois Parain, ketua delegasi Perancis.

Francois Parain menyampaikan dukungannya dan mendorong inisiatif yang dihadirkan dalam draft laporan presidensi G20 EdWG 2022 untuk dibawa ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi. “Kami pikir sangat penting untuk mencatat bahwa sistem pendidikan memainkan peran mendasar dalam vitalitas ekonomi dan korelasi sosial. Sehingga, kita bisa memiliki sesuatu yang menyuarakan solusi dalam menghadapi tantangan global di masa depan,” ucap Francois Parain.

Iwan pun menyampaikan apresiasi kepada para delegasi Negara Anggota G20, Negara Undangan Khusus, Organisasi Internasional dalam hal ini UNESCO, UNICEF, OECD, dan Bank Dunia, Kelompok Pelibatan Bisnis (Business20/B20) dan Pemuda (Youth20/Y20) G20, serta tim Kemendikbudristek atas seluruh keterlibatan dan dukungan yang diberikan.

Pertemuan ketiga EdWG G20 akan dilaksanakan pada 22-23 Juni dan pertemuan keempat serta pertemuan tingkat menteri pendidikan akan diselenggarakan pada 25-27 Juli 2022. “Kami berharap penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri pendidikan akan berjalan lancar dan Kemendikbudristek dapat membawa nama baik Indonesia,” tutup Iwan.(rel)

Penanganan Kemiskinan Harus Terkoordinasi dan Terencana

KEGIATAN: Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar hadiri kegiatan Teknis Penyusunan Dokumen RPKAD, RAT dan LP2KD Kota Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk menguraikan masalah kemiskinan yang kompleks di daerah.

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar pada kegiatan Assistensi Teknis Penyusunan Dokumen RPKAD, RAT dan LP2KD Kota Tebingtinggi yang digelar di Aula Bappeda, Jalan Delima Kota Tebingtinggi, Rabu (18/5)

Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar menyampaikan diperlukan penanganan secara terkoordinasi dan terencana dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kota Tebingtinggi.

“Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan multidimensi yang perlu mendapatkan penanganan secara terkoordinasi dan terencana,” bilang Oki Doni.

Oki Doni memaparkan, bahwa data kemiskinan di Kota Tebingtinggi Tahun 2020 sebanyak 16.320 jiwa dan sekitar 6.060 jiwa di antaranya masuk kedalam kemiskinan ekstrem, sehingga diharapkan hal ini menjadi perhatian serius oleh TKPK Tebingtinggi.

“Terkait angka kemiskinan yang ada di Kota Tebingtinggi, saya meminta perhatian serius bagi kita yang tergabung dalam TKPK agar dapat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga memberikan dampak dan dapat mengurangi serta menurunkan angka kemiskinan di Kota Tebingtinggi,” jelasnya. Mengingat akhir masa jabatan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi yang tidak lama lagi, Oki Doni Siregar dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dan ketidakpuasan selama memimpin.

“Mengakhiri masa jabatan saya sebagai Wakil Wali Kota Tebingtinggi, pasti ada kekurangan dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan saya, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan masyarakat Kota Tebingtinggi dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan selama ini,” tutup Oki.

Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik bahwa kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah berbasis data dan analisi serta penguatan peran TKPK Kota Tebingtinggi.

Asistensi penyusunan dokumen RPKD, RAT dan LP2KD ini hanya dilakukan di 6 daerah yang sudah ditentukan oleh TNP2K yang merupakan pilot project, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Polewali Mandar (Sulawesi Barat) dan Kota Tebingtinggi. (ian)

Jelang Akhir Masa Jabatan, Umar Zunaidi dan Oki Doni Pamit pada Kapolres Tebingtinggi

PAMIT: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan dan Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar saat kegiatan pamit dengan Kapolres Tebingtinggi AKBP M Kunto Wibisono.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar langsung mendatangi Mapolres Tebingtinggi di Jalan Pahlawan Kota Tebingtinggi, Kamis (19/5).

Tujuannya untuk langsung ketemu Kapolres Tebingtinggi AKBP M Kunto Wibisono dalam rangka izin pamit karena tanggal 22 Mei 2022 nanti, masa kepemimpinan keduanya berakhir.

Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan menjelaskan, dalam pelaksanaan tugas kami selama periode kami, kami sudah banyak dibantu oleh Polres Tebingtinggi terutama pada saat terjadi bencana alam.

Kami berharap Polres Tebing Tinggi ini tetap menjadi tangguh hingga kedepannya. Begitu juga dalam hal keamanan, hingga akhir masa jabatan kami, kami tidak menemukan adanya kasus yang menonjol.

“Terima kasih kepada Kapolres Tebingtinggi atas kerja samanya selama ini, semoga kedepan kerja sama ini dapat berjalan berkesinambungan. Kami juga menyadari kekurangan kami, sehingga kami lebih mengutamakan hal hal urgent terlebih dahulu,” jelas Umar Zunaidi.

Ditambahkan beliau, kami juga menghanturkan maaf apabila kami memiliki kesalahan baik secara perbuatan maupun kesalahan perkataan. Kiranya setelah ini kita dapat tetap bersahabat, karena kami tahu bahwa Polisi adalah sahabat masyarakat.

“Nantinya jabatan Wali Kota akan diisi oleh pejabat yang akan dihunjuk oleh Menteri Dalam Negeri menunggu pemilihan umum tanggal 27 November 2024. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh personil Polres Tebingtinggi dan jajaran yang selama ini sudah bekerja memberikan yang lebih baik kepada Tebingtinggi tanpa pamrih,” bilangnya.

Sementara itu, Kapolres Tebingtinggi AKBP M Kunto Wibisono mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi atas wujud kepedulian bisa membangun kerjasama yang baik dengan Polres Tebingtinggi terutama untuk menciptakan situasi khamtibmas yang kondusif.

“Selama sudah terjalin hubungan yang harmonis antara Pemko Tebingtinggi dan Polres, kedepannya dengan hadirnya Penjabat baru, di harapkan sinegritas bisa terjalin lebih baik lagi,” ungkap AKBP M Kunto Wibisono. (ian)

Bupati Asahan Ikuti Rakorwil APKASI Sumut

FOTO BERSAMA: Bupati Asahan H Surya BSc foto bersama dengan sejumlah kepala daerah se- Sumut saat menghadiri Rakorwil APKASISumut.DARMAWAN/SUMUT POS.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H. Surya, BSc menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) se Sumatera Utara di Aula Kantor Bupati Serdang Bedagai, Kamis (19/5).

Rakorwil ini dihadiri Asisten I Provinsi Sumatera Utara, Ketua Umum APKASI, Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Utara Dewan Pengurus APKASI (Bupati Serdang Bedagai), Kepala Daerah se-Sumatera Utara dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga merupakan Bupati Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat mengatakan APKSI akan mendorong dan memfasilitasi dalam meningkatkan pembangunan daerah .

Selain itu, Sutan juga meminta setiap daerah untuk fokus dalam mengembangkan produk unggulan didaerahnya masing-masing, sehingga bisa saling menopang, bisa saling mengisi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Asisten I Provsu Drs. H. Mhd. Fitriyus, SH, MSP mengapresiasi Kepala Daerah yang selama ini telah berjuang membantu Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19. Dan marilah kita berdoa pandemi ini hilang agar kita dapat beraktivitas seperti biasa.

Fitriyus juga mengatakan, tujuan dari APKASI ini sangat baik, dapat mengkoordinasikan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan menjadi wadah untuk pembangunan daerah.

Menutup pidatonya Fitriyus berharap, apa yang menjadi pembahasan dalam Rakorwil ini dapat kita wujudkan diwilayah kita masing-masing, sehingga kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.

Sementara Korwil Sumatera Utara Dewan Pengurus APKASI H. Darma Wijaya berharap kita dapat mengemban amanah APKASI sesuai dengan visi yaitu “Membangun sinergi kerja antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan semangat keberagaman budaya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pada masa dan pasca pandemi”.

Selanjutnya Darma Wijaya yang juga merupakan Bupati Serdang Bedagai mengajak, untuk membangun sinergi tata kelola Pemerintah Pusat dan Kabupaten, menyelaraskan pembangunan infrastruktur, memperkuat hubungan perdagangan, meningkatkan kerjasama sosial-kemasyarakatan, budaya dan pariwisata untuk membenahi ekonomi terutama pemulihan ekonomi nasional akibat covid 19, memperkuat kolaborasi antar daerah serta meningkatkan solidaritas antar daerah dalam penanggulangan bencana alam dan non alam yang menimpa Kabupaten, Provinsi dan Nasional sesuai dengan program kerja APKASI.

Saat ini Kabupaten Serdang Bedagai sedang berupaya untuk memperkuat kerja sama dengan melakukan kunjungan ke sejumlah Kabupaten di Sumatera Utara. Dalam setiap kunjungan tersebut dilakukan koordinasi dan komunikasi untuk menjalin kerjasama antar daerah dan Alhamdulilah pada hari ini kita telah melakukan penandatanganan MoU secara serentak. Diharapkan segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara lain di bidang pengembangan industri pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan peternakan melalui investasi penggemukan sapi, pemanfaatan limbah ubi kayu dan limbah sawit.

Kegiatan ini dirangkai dengan penandatangan MoU antara Kepala Daerah se Provinsi Sumut dalam peningkatan pembangunan Daerah se-Sumatera Utara.

Setelah usai mengikuti Rakorwil ini Bupati Asahan H. Surya, BSc didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadis Kominfo Kabupaten Asahan, Kepala Bappeda Kabupaten Asahan, Kabag Pemerintahan Setdakan Asahan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan mendukung sepenuhnya Program APKASI ini.

Selanjutnya Surya juga mengatakan, APKASI sebagai organisasi Pemerintah Daerah, dapat menjadi mitra strategis Pemerintah maupun lembaga lain dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah.

“Sebagai wadah Pemerintah Daerah, APKASI memiliki tugas-tugas penting yang bertujuan meningkatkan peran otonomi daerah di tingkat Kabupaten berjalan baik, memiliki semangat kuat dalam membangun daerahnya dan sebagai mitra strategis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Jadi sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Asahan yang memiliki visi dan misi mewujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarter mendukung penuh program APKASI ini,” ucap Bupati Asahan. (dat/han)

Edy dan Bobby Ramaikan Senam Sicita PDIP Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) turut menggelar senam bertema Senam Cinta Tanah Air di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (20/5/2022). Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution menghadiri acara itu.

Ada ratusan kader PDIP Sumut yang ikut dalam kegiatan baik secara langsung di lokasi mau pun yang hadir melalui virtual. Usai senam, Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon menyampaikan, program Sicita ini digelar dalam rangka memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sekaligus mempererat silaturahmi.

“Ini merupakan semangat baru bagi kita. Ini sengaja diprogram secara nasional dan serentak untuk memecahkan rekor Muri 2022 untuk Senam Cinta Tanah Air dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Ini salah satu program PDI Perjuangan untuk mempererat persatuan dan kesatuan sebagai salah satu sila di dasar negara kita Pancasila,” kata Rapidin dalam sambutannya.

Rapidin mengatakan, peserta yang hadir dalam acara merupakan perwakilan dari berbagai agama dan suku. Hal ini, ucap Rapidin, merupakan salah satu kekuatan dari PDIP. “Kita tetap semangat dalam NKRI. Di sini kita hadir dalam berbagai suku agama, ras dan antar golongan. Ini menjadi kekuatan PDI Perjuangan yang mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berharap agar PDIP berbuat lebih banyak untuk bangsa Indonesia. “Bersatulah kita terus, berbuat yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ini. Dengan kita mencintai bangsa ini, kegiatan kegiatan politik akan bermanfaat untuk rakyat yang kita cintai,” jelas Edy.

Senam juga dihadiri Sekretaris dan Bendahara PDIP Sumut, Ketua DPRD Sumut, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Setelah senam, acara dilanjutkan dengan halal bihalal yang digelar di pendopo Lapangan Merdeka Medan. (adz)

Ternak Sapi di 6 Daerah di Sumut Terindikasi PMK, Jual Beli Hewan Diperketat

HEWAN KURBAN: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan secara ketat terhadap jual beli hewan kurban, jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) mulai menyebar ke sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Dari sebelumnya hanya dua kabupaten, kini sudah merambah ke enam kabupaten/kota yakni, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Batubara, dan Asahan. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, apalagi saat ini sudah menjelang hari raya kurban atau Idul Adha.

Mengantisipasi semakin meluasnya wabah PMK ini di Sumut, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah meminta Dinas Peternakan Provinsi Sumut dan kabupaten kota untuk melakukan pengawasan ketat terhadap jual beli hewan kurban jelang Idul Adha 1443 Hijriah. “Apa lagi, kita mau hari raya kurban, kita pemerintah provinsi konsen untuk melihat hewan-hewan kurban, tidak terkena penyakit mulut dan kuku ini,” kata Musa Rajekshah kepada wartawan di Medan, Kamis (19/5) siang.

Pria akrab disapa Ijeck ini menjelaskan, PMK memang tidak menular ke manusia. Tapi, Pemprov Sumut menekankan antisipasi penularan sesama hewan ternak. Dengan tujuan, agar peternak di Sumut tidak merugi dengan wabah ini. “Pastinya, penyakit ini tidak menular ke manusia. Kita tetap menjaga agar tidak menyebar hewan-hewan ternak lainnya,” sebut Ijeck.

Pengawasan antisipasi penularan hingga pengawasan jual beli hewan kurban, Ijeck mengaku fokus di Kabupaten/Kota yang banyak didapatkan hewan ternak seperti sapi dan lembu. “Kita akan meluaskan pengawasan ke daerah-daerah yang memang banyak ternak sapi,” tutur Ketua DPD Partai Golkar Sumut ini.

Begitu juga, pengawasan dilakukan di perbatasan Sumut dan Aceh, terkhusus di Kabupaten Langkat. Pasalnya, di Aceh banyak terdapat hewan ternak positif terjangkit PMK. “Pengawasan akan kita lakukan di perbatasan, kita sampai saat ini masih (fokus) di dalam provinsi Sumatera Utara,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumut M Azhar Harahap mengakui, pihaknya secara ketat akan melakukan pengawasan terhadap jual beli hewan ternak untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. “Langkah-langkah pengawasan kita lakukan dalam penjualan hewan kurban. Kita melayangkan surat ke Kabupaten/Kota dan dinas yang menangani. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap hewan kurban yang dikirim ke kabupaten lain,” kata Azhar kepada wartawan usai menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian PMK di Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (19/5) sore.

Kemudian, Azhar juga melarang keras aktivitas jual-beli ternak dari provinsi lain, terutama yang sudah mewabah seperti Provinsi Aceh. Sehingga para pedagang hewan kurban harus mengikuti imbau dan larangan disampaikan oleh Pemprov Sumut ini. “Harus mencantumkan SKKH dari dokter hewan dan kepala dinas yang menangani fungsi peternakan setempat daerah asal. Menugaskan dokter hewan berwewenang untuk memeriksa hewan-hewan masuk ke pasar hewan,” jelasnya.

Azhar mengatakan, pihaknya juga sudah mengirimkan surat petunjuk pelaksanaan hewan kurban di masa wabah PMK ini, termasuk dalam sistem pemotongan hingga pembersihan jerowan dan lain-lain sebagainya. Surat imbauan itu berlaku untuk kabupaten/kota hingga masjid lokasi pemotongan hewan kurban di Sumut. “Kita juga melakukan pelanggaran masuk hewan kurban dari Aceh, juga dari Sumatera Barat dan Riau. Agar peternak kita di Sumatera Utara terlindungi,” katanya.

Azhar juga mengingatkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk mengikuti langkah-langkah sesuai dengan petunjuk surat edaran Gubernur Sumatera Utara terkait dengan pengendalian PMK.

Azhar juga mengklaim, Provinsi Sumut belum layak dinyatakan wabah PMK. “Karena semuanya masih tertangani dengan baik. Belum ada kematian yang mendadak berjumlah besar. Ada aturan, yang harus kita ajukan bila mengajukan menjadi wabah,” ujar Azhar.

Dia juga mengungkapkan, dari sejumlah sampel dari hewan suspek PMK yang diambil Balai Veteriner Medan menyebut, 7 ekor hewan ternak positif PMK di Kabupaten Langkat dan 12 hewan ternak positif PMK di Kabupaten Langkat.

Sedangkan 4 daerah lain, sedang dilakukan pengambilan sampel sehingga belum bisa dinyatakan positif PMK. “Semua ternak terindikasi sudah kita tangani, tidak ada yang mati. Infeksi sekunder, Alhamdulillah sudah membaik, makan sudah bagus. Pengendalian penyakit kita lakukan, terkendali dan masih tertangani dengan baik,” jelasnya.

Azhar mengungkapkan, PMK ini penyebaran penyakitntya cukup cepat. Pertama awal Mei 2022 dua provinsi, sekarang sudah 16 provinsi. “Bangka Belitung saja tersendiri, sudah 6 positif hewannya terkena,” tuturnya.

Azhar mengatakan, pihaknya sudah melakukan penanganan dan penanggulangan terhadap 1.013 ekor sapi terindikasi PMK dengan melakukan pengobatan. Sehingga angka kematian hewan ternak tidak ada. “Yang sudah terindikasi ya, belum positif. Karena, belum diambil sempelnya ke Lab. Di kabupaten Batubara, Asahan, Kota Medan, Binjai, semuanya terkendali. Belum ada yang mati dan masih bisa terobati,” kata Azhar.

Begitu juga, Azhar mengatakan, Pemerintah Indonesia akan mendatangkan vaksin PMK dari luar negeri dan akan juga diciptakan vaksin dari dalam negeri untuk penanganan wabah ini. “Pemerintah Pusat lagi mengurus vaksinnya, pertama mendatangi dari luar negeri dan kedua ciptakan vaksin dari dalam negeri,” ucap Azhar.

Meski dilakukan pelarangan pasokan ternak sapi dari luar ke Provinsi Sumut, Azhar mengklaim, stok daging sapi masih mencukupi untuk tiga bulan ke depan. “Pasokan untuk konsumsi daging sehari-hari tidak terganggu, meski kita stop pemasukan ternak dari luar. Karena, ketersediaan daging di Sumut ini masih ada 17 ribu ekor yang tersedia, siap dipotong. Itu cukup untuk tiga bulan ke depan. Termasuk ketersediaan untuk Idul Adha,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Veteriner Medan, drh Azfirman mengaku sudah menerjunkan tim untuk melakukan pengambilan sampel di daerah yang hewan ternaknya terindikasi PMK. Begitu juga pengobatan juga sudah dilakukan. “Serdangbedagai dan Batubara, tim kami sedang bergerak di lapangan mengambil sempel. Dari Binjai ada laporan, besok atau dalam dua hari ini, tim kami akan turun. Pengobatan dilakukan yang sama,” sebut Azfirman.

Pemko Medan Diminta Serius

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution meminta Pemko Medan untuk serius melakukan langkah-langkah pencegahan masuknya daging sapi dari luar kota. Dedy meminta Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan), Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), PUD Rumah Potong Hewan (RPH), dan PUD Pasar Kota Medan untuk betul-betul memperhatikan dan memastikan semua daging yang masuk ke kota ini daging yang sehat dan tidak berasal dari hewan yang terpapar PMK.

“Bisa dikatakan seratus persen daging sapi di Medan didatangkan dari luar, karena tak ada perternakan sapi di Kota Medan. Mirisnya, saat ini banyak daging sapi yang kita tidak tahu apakah daging-daging sapi itu terpapar PMK atau tidak. Disinilah dibutuhkan peran Pemko Medan, dalam hal ini OPD terkait seperti Distankan, Dinas Ketapang, PUD RPH dan PUD Pasar,” ucap Dedy kepada Sumut Pos, Kamis (19/5).

Dikatakan Dedy, seharusnya Distankan dapat menerapkan aturan kepada kabupaten/kota lainnya agar memberikan jaminan bahwa setiap daging yang mereka datangkan ke Kota Medan telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan. Dengan kata lain, daging-daging sapi yang masuk ke Kota Medan merupakan daging yang berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) resmi dari luar Kota Medan atau bukan dari RPH liar. “Lalu, Dinas Ketapang juga harus rutin melakukan sidak ke pasar-pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional yang menjual daging sapi untuk memastikan bahwa daging sapi yang beredar di Kota Medan berasal dari hewan yang sehat dan tidak terkontaminasi penyakit apapun, termasuk PMK,” ujarnya.

Selain itu, Dedy selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan juga menyayangkan belum adanya Perda yang mengatur masuknya daging segar ke Kota Medan. Padahal seharusnya, Pemko melalui PUD RPH dapat memberikan usulan tentang larangan masuknya daging segar ke Kota Medan.

Sebab sambung Dedy, Medan memang tidak punya peternakan sapi. Tetapi, Kota Medan punya RPH yang dikelola PUD RPH dan satu-satunya RPH yang bersertifikasi halal di Sumatera. (gus/map)

Belum Vaksin II, Calon Jamaah Haji Tak Dapat Visa

ILUSTRASI : Calon Jamaah haji melakukan manasik haji

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenag Sumut) mengebut sisa waktu syarat kelengkapan keberangkatan calon jamaah haji (CJH) ke Tanah Suci. Diantaranya, calon jamaah diharuskan telah di vaksin minimal dosis dua sebagai salah satu syarat mendapatkan visa.

“Ada persyaratan baru dari Saudi, harus sudah vaksin lengkap. Kalau ada jamaah kita yang masih vaksin satu atau belum lengkap, nanti akan kita surati. Inilah dalam waktu sebulan, inilah yang kita kerjakan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Haji Kemenag Sumut, Iyong Syahrial kepada Sumut Pos, Kamis (19/5).

Untuk mengetahui calon jamaah telah divaksin minimal dosis dua, kata Iyong, akan dicek melalui aplikasi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat), yang telah terkoneksi ke aplikasi peduli lindungi. Apabila ada jamaah yang belum vaksin dosis kedua, tidak akan bisa berangkat haji.

“Kalau belum lengkap tentukan tak bisa keluar visanya. Kalau tidak keluar visanya mana bisa dia berangkat,” sebutnya.

Berdasarkan surat dari Kerajaan Arab Saudi, lanjutnya, tetap diberlakukan test PCR sebelum bertolak ke tanah suci. Sesampainya di Arab Saudi, para jamaah tidak lagi menjalani karantina maupun PCR. “Itu permintaan langsung pemerintah Arab Saudi. Karna kebijakannya begitu, makanya laksanakan itu,” katanya.

Untuk sementara, kata Iyong, saat ini Kemenag Sumut sedang mendata calon jamaah yang belum melunasi dana haji. Menurutnya, sudah 90 persen calon jamaah yang sudah melunasi dana haji. “Proses pelunasan masih berjalan, tinggal sedikit lagi yang belum melunasi. Terkahir pelunasan dana haji tanggal 20 Mei 2022,” pungkasnya.

Menag Finalkan Layanan Haji

Sementara, Kementerian Agama (Kemenag) terus bergerak cepat menyiapkan layanan penyelenggaraan haji 2022. Terhitung mulai masuknya jamaah ke asrama haji pada 3 Juni, waktu yang tersisa tinggal sekitar 15 hari lagi. Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam menyampaikan, pengadaan akomodasi di Makkah, Arab Saudi untuk jamaah haji Indonesia 2022 sudah kontrak 100 persen. Hotel jamaah tersebar di lima wilayah, yaitu Mahbas Jin, Syisyah, Raudhah, Jarwal, dan Misfalah.

“Total ada 40 hotel, dengan jumlah 26.647 kamar. Hotel terdekat dari Masjidil Haram berjarak 850 meter dan hotel terjatuh berjarak 4.220 meter,” kata Nasrullah kepada wartawan, Kamis (19/5).

“Akomodasi Madinah juga sudah kontrak 100 persen. Ada 29 hotel dengan total 24.315 kamar. Semuanya di kawasan Markaziah,” sambungnya.

Kontrak layanan konsumsi di Madinah, lanjut Nasrullah, juga sudah selesai 100 persen. Ada 13 perusahaan penyedia katering di Madinah. Untuk Makkah, sudah selesai kontrak dengan 19 perusahaan dari 31 penyedia katering (61 persen). “Kami target kontrak katering di Makkah selesai pada 25 Mei 2022,” jelasnya

Total layanan konsumsi yang akan diterima jamaah haji Indonesia sebanyak 75 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 16 kali di Armina. Terkait layanan transportasi, seluruh kontrak pengadaannya juga sudah selesai, baik untuk bus salawat maupun bus antar kota. KUH pun sudah merekrut 768 tenaga pendukung Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi atau yang sering disebut sebagai tenaga musiman (Temus) haji. Mereka terdiri atas mukimin (warga Indonesia yang mukim di Saudi), pegawai kantor teknis haji KJRI dan KBRI, serta mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terbang ke Arab Saudi, kemarin (18/5) dini hari, untuk memastikan seluruh layanan haji siap menerima jemaah. “Ini adalah pemberangkatan jemaah haji kali pertama setelah tertunda dua tahun karena pandemi. Saya ingin memastikan seluruh layanan untuk jemaah sudah siap,” kata Yaqut di kompleks Bandara Soekarno-Hatta sebelum bertolak ke Saudi. Seluruh layanan jemaah haji akan dia cek langsung. Mulai akomodasi atau hotel, transportasi, katering, layanan kesehatan, hingga lainnya.

Beberapa hari terakhir tim teknis dari Kemenag sudah lebih dahulu berangkat ke Saudi. Mereka menuntaskan penyediaan seluruh layanan untuk jemaah haji tersebut. Menurut Yaqut, dirinya harus datang ke Saudi untuk memastikan seluruh jemaah haji nanti terlayani dengan sebaik-baiknya.

Yaqut juga titip pesan kepada para petugas haji yang saat ini mulai menjalani pemusatan pelatihan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dia menekankan, petugas haji harus menjalankan tiga aspek penyelenggaraan haji dengan baik. Mulai pembinaan, pelayanan, hingga perlindungan jemaah. “Tiga pelayanan ini harus dipegang teguh,” tuturnya.

Menag meminta petugas haji jangan sampai mengecewakan jemaah. “Jadikan ibadah haji tahun ini sebagai pengalaman terbaik mereka,” pesannya. Apalagi, para jemaah haji tahun ini sudah menunggu dua tahun sebelum akhirnya bisa diberangkatkan. Petugas haji harus membantu jemaah untuk mencapai kepuasan ibadah yang maksimal serta mampu menjadi haji yang mabrur.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief ikut dalam rombongan Menag Yaqut bertolak ke Saudi. Hilman mengatakan, proses pengadaan layanan perhajian di Saudi sudah berlangsung dalam dua bulan terakhir. Tim Kemenag, menurut dia, sudah menyelesaikan seluruh pengadaan atau tahapan kontrak kerja sama dengan pihak Saudi.

“Kami akan melakukan pengecekan akhir,” ujarnya. Memastikan semuanya berjalan lancar dan tersedia. Sehingga, ketika tiba di Saudi, jemaah bisa langsung menikmati seluruh layanan.

Seperti diketahui, calon jemaah haji (CJH) gelombang pertama berangkat mulai 4 Juni. Mereka akan diterbangkan menuju ke Madinah. Di kota tempat Nabi Muhammad dimakamkan itu, jemaah tinggal selama delapan hari, menjalani ibadah arbain atau salat 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi. Setelah itu mereka dibawa ke Makkah.

Sementara itu, CJH gelombang kedua diterbangkan langsung ke Jeddah untuk kemudian ke Makkah. Mereka baru beribadah di Madinah setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Makkah. Wukuf atau puncak haji dijadwalkan digelar pada 8 Juli. (man/jpc)

Mengenal Lebih Dekat Sistem Peternakan Ayam McDonald’s Indonesia

McDonald’s Indonesia mengajak masyarakat melihat lebih dekat sistem peternakan ayamnya untuk menunjukan komitmennya dalam memberikan kualitas makanan terbaik bagi keluarga Indonesia.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – McDonald’s Indonesia mengajak masyarakat melihat lebih dekat sistem peternakan ayamnya untuk menunjukan komitmennya dalam memberikan kualitas makanan terbaik bagi keluarga Indonesia, sekaligus memperkenalkan variasi menu ayam terbarunya yaitu Smoky BBQ Wings.

Sutji Lantyka selaku Associate Director of Communications McDonald’s Indonesia mengatakan, “McDonald’s Indonesia menyadari bahwa masyarakat Indonesia saat ini memiliki kecenderungan untuk semakin memperhatikan mutu makanan yang dikonsumsi. Mereka tidak hanya mencari kualitas rasa, namun juga memperhatikan keamanan dari mutu makanan.

McDonald’s Indonesia berinisiatif untuk mengajak masyarakat mengetahui lebih lanjut bagaimana kami menjaga kualitas bahan makanan dengan cara menerapkan berbagai prosedur dan standarisasi yang memastikan kesejahteraan ayam di peternakan untuk menghasilkan daging ayam berkualitas tinggi yang akan dinikmati oleh konsumen,” ungkap Sutji.

Untuk menghasilkan kualitas daging ayam terbaik, McDonald’s Indonesia menerapkan prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan yang meliputi proses pengecekan kesehatan secara berkala serta memberikan kenyamanan maksimal – termasuk penggunaan sistem ventilasi khusus untuk menjaga suhu ruangan agar tetap sejuk, memberikan ruang gerak yang cukup, melakukan kontrol kualitas dan kuantitas pakan ternak serta menciptakan lingkungan dan tempat berjalan yang menyerupai habitat alami.

Selain itu untuk menjaga keamanan, McDonald’s Indonesia juga menerapkan prosedur keamanan hayati atau biosecurity. Prosedur ini meliputi sanitasi yang berarti menjaga kebersihan semua elemen, baik dari para pekerja hingga ekosistem kandang, juga proses isolasi yakni sebuah tindakan untuk mencegah kontak di antara hewan pada suatu area atau lingkungan. Tindakan yang paling penting dalam pengendalian penyakit adalah meminimalkan pergerakan hewan dan kontak dengan hewan yang baru datang.

Imam Gazali selaku QA Manager McDonald’s Indonesia mengatakan “Sebagai salah satu menu yang menjadi favorit mayoritas masyarakat Indonesia, tentunya menjadi komitmen kami untuk dapat menjaga kualitas ayam yang disajikan. Semua prosedur dan sistem yang kami terapkan di kandang ayam sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi elemen yang sangat signifikan bagi kami, karena kenyamanan ayam memiliki peranan penting untuk memastikan daging ayam yang kami sajikan memiliki kualitas terbaik,” tutur Imam.

Tidak hanya menyoroti mengenai kualitas ayam yang digunakan, pada hari ini McDonald’s Indonesia juga memperkenalkan satu menu baru bagi masyarakat Indonesia. Menu olahan ayam selalu diminati oleh para konsumen Indonesia, untuk itu kali ini McDonald’s Indonesia menghadirkan menu Smoky BBQ Wings yang terinspirasi dari menu dengan cita rasa ‘smoke’ atau asap yang saat ini tengah populer di kalangan pecinta kuliner tanah air.

Smoky BBQ Wings merupakan ayam spesial khas McDonald’s berbalut tepung dengan cita rasa ‘smokey’ yang krispi dan dipadukan dengan saus BBQ yang lezat. Menu ini tidak dijual ala carte dan hanya dapat dibeli dalam paket PaNas HeBat Smoky BBQ Wings dengan mendapatkan potongan sayap ayam yang dibagi menjadi dua bagian, serta disajikan dengan paket bersama half scrambled egg, nasi dan minuman Fruit Tea Lemon.

Konsumen dapat memesan secara langsung di McDonald’s cabang terdekat melalui Drive Thru, McDelivery, maupun aplikasi GrabFood dan GoFood, Shopee Food dengan harga Rp 26,818 sejak tanggal 16 Mei – 21 Agustus 2022. (rel/sih)

Generali Apresiasi Elemen Masyarakat dan Mahasiswa yang Suarakan Aspirasi Nasabah

Windra Krismansyah (Head of Corporate Communication Generali Indonesia) bersama dengan Savero Eddy (Senior Legal Counsel Generali Indonesia) dan Exson Tony (Regional Agency Development Specialist Generali Indonesia) sedang berbincang dengan Irham Sadani Rambe (Perwakilan AMPUH), Putra (Perwakilan BEM-SeSUMUT) dan Astrada Mulya (Perwakilan AMPERA) setelah berdiskusi hari ini, Kamis (19/05).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aspirasi sejumlah kelompok pemuda yang dilakukan pada Februari dan Maret 2022 lalu telah menemui titik temu. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat (AMPERA) dan Barisan Intelektual Muda Se-Sumut (BEM SE-SUMUT) yang saat itu menuntut pembayaran klaim salah satu nasabah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia), telah mendapatkan informasi jelas mengenai permasalahan dan proses hukum yang sedang berjalan antara Generali dan pihak Nasabah.

Melalui penjelasan yang telah Generali berikan pada pertemuan di Medan (19/5) pihak AMPUH, AMPERA dan BEM SE-SUMUT telah menerima dan sudah mengerti dengan baik serta berkomitmen untuk bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga putusan sidang pengadilan. Dalam proses diskusi yang berjalan, Generali juga telah menerima aspirasi dengan baik dan menghormati tuntutan yang disampaikan.

Windra Krismasyah selaku Head of Corporate Communications mengungkapkan, “Pada hari ini kami duduk bersama AMPUH, AMPERA dan BEM-SE SUMUT untuk bersama-sama menjelaskan duduk persoalan yang ada. Ini kami lakukan bersama agar masyarakat bisa mendapakan informasi yang seimbang dan menyeluruh terkait dengan proses yang sedang berjalan. Kedepannya, kami berharap siapapun bisa lebih bijak dalam melihat suatu kondisi sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan informasi dan mengganggu aktivitas umum,”

Pada kesempatan teraebut Generali Indonesia juga kembali menegaskan status hukum dua polis nasabah dengan inisial AN yang sedang berjalan, dimana untuk polis asuransi syariah, saat ini sedang menempuh proses kasasi atas Keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan untuk polis asuransi konvensional, telah dihentikan dan dicoret dari registrasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak dilanjutkan oleh kuasa hukum Nasabah sebelumnya.

“Menyambung apa yang sudah disampaikan Generali, kami sebagai elemen masyarakat yang ikut melakukan kontrol sosial, saat ini sudah mengerti dan mendapatkan informasi yang cukup bahwa ada proses hukum yang sedang berjalan dan kami yakin apapun keputusan hakim dalam proses hukum tersebut sudah menjadi keputusan terbaik yang adil untuk kedua belah pihak,” ujar Irham Sadani Rambe, Perwakilan dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH).

Di saat yang sama perwakilan Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat (AMPERA), Astrada Mulya S.Sos juga mengungkapkan “Dalam kesempatan ini, kami juga memohon maaf jika aspirasi yang pernah kami sampaikan misalnya mengganggu masyarakat atau pihak lainnya. Setelah mengenal Generali sebagai bagian dari perusahaan grup asuransi dunia, kami yakin dan percaya bahwa Generali telah menjalankan bisnis yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, termasuk pada proses pembayaran klaim.”

Menambahkan statement yang disampaikan, Putra dari Barisan Intelektual Muda Se-Sumut (BEM-SE SUMUT) mengungkapkan, “Dengan adanya aspirasi dan klarifikasi ini, akan menjadi sinergi antara kami selaku organisasi masyarakat dan juga organisasi-organisasi lainnya dalam melaksanakan fungsi kami sebagai kontrol sosial.”

Sebagai perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi OJK, Generali Indonesia terus berkomitmen dalam membayarkan klaim nasabah sesuai dengan ketentuan polis. Pada Q1-2022, sebanyak lebih dari 68 ribu keluarga telah menerima perlindungan asuransi dengan total senilai Rp152,3 Milyar. Khusus di wilayah Sumatera Utara sendiri, pada Q1-2022, Generali telah membayarkan klaim senilai lebih dari Rp18 Milyar kepada lebih dari 1.900 keluarga di provinsi ini.

Tidak hanya dalam membayarkan hak-hak nasabah berupa pembayaran klaim, Generali Indonesia juga terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Didukung oleh lebih dari 2.000 tenaga pemasar (agen) di Sumatera Utara, Generali siap memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. (rel/sih)

1...2,6662,6672,668...15,911Page 2,667 of 15,911