Home Blog Page 2684

Gubsu Edy Rahmayadi Doakan AHY jadi Presiden RI

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mendoakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Presiden RI menggantikan Joko Widodo pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Edy Rahmayadi pada acara pelantikan DPD Demokrat Sumatera Utara di Hotel Santika, Kota Medan, Kamis (12/5) sore.

Di mata Edy Rahmayadi, AHY yang juga putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memiliki prestasi yang moncer, alias is the best. “Yang ingin saya sampaikan adalah, beliau ini tahun 2000 the best, number one. Saya hanya dapat di nomor 12,” ujar Edy merendah.

“Jadi wajarlah kalau nomor 12 itu gubernur, kalau nomor 1 kita doakan dia nanti jadi…,” kata Edy yang langsung disambut para kader Demokrat dengan lantang, “jadi presiden”.

Pertimbangan mantan Pangkostrad itu, karena AHY memiliki kapasitas memimpin dengan baik. Apa lagi, AHY The Best Adhi Makayasa saat menjadi Taruna Akademi Militer. Edy menegaskan, untuk mendapatkan ranking di Adhi Makayasa tidaklah mudah. Mereka-mereka yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki prestasi dan mampu seimbang dalam tiga aspek akademis, jasmani, dan kepribadian (mental).

“Begitu sulitlah cerita ranking ini, mudah diucapkan sulit untuk didapatkan. Tangguh, tanggung jawab, trengginas itu yang dijawab oleh beliau. Tuntutan untuk dapat nomor 1 sulit, sehingga wajarlah kalau ke depan demokrasi dijadikan acuan untuk majunya bangsa yang kita cintai,” sebut Edy.

Dia juga menyindir agar orang-orang yang tidak dapat ranking untuk tidak berbuat yang banyak merusak bangsa. “Saya tak terlalu pandai menyanjung-menyanjung orang. Sudah in the track bangsa ini. Bangsa yang besar ini, insyaAllah kita akan mampu, mari kita tempatkan ke posisinya. Yang merasa tak rangking sudahlah banyak tepuk tangan saja, jangan nanti merusak. Bangsa ini besar perlu dipimpin oleh orang yang cukup kemampuan,” bebernya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi melantik pengurus DPD Demokrat Sumatera Utara periode 2022-2027. Dimana, susunan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut, Ketua, Muhammad Lokot Nasution, Sekretaris, Yudha Johansyah dan Bendahara, Tondi Roni Tua dan pengurus lainnya.

Dalam pelantikan Pengurus DPD Demokrat Sumut ini. Selain, dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, jajaran pengurus DPP Demokrat dan DPC Demokrat se-Sumut. (gus/adz)

Hardiknas 2022: Pimpin Pemulihan, Bergerak untuk Merdeka Belajar

 

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2022 secara hibrida di halaman kantor Kemendikbudristek, pada Jumat (13/5). Kali ini, upacara dilaksanakan pada 13 Mei 2022 menyesuaikan hari libur dan cuti bersama Idulfitri 1443 Hijriyah.

Bertindak sebagai Pembina Upacara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengenakan pakaian adat dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Menteri Nadiem menjelaskan tema peringatan Hardiknas, yakni “Pimpin Pemulihan, Bergerak untuk Merdeka Belajar”.

“Hari ini adalah bukti, kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan,” ujar Mendikbudristek pada pidatonya.

“Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal besar bernama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Hingga tahun ketiga pandemi, Kemendikbudristek terus melakukan berbagai terobosan dalam Merdeka Belajar yang menghasilkan perubahan positif. Capaian tersebut tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru, dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20.

“Tahun ini kita membuktikan bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia,” tutur Mendikbudristek.

Pada masa Pandemi Covid-19, Kemendikbudristek menghadirkan Kurikulum Merdeka untuk membantu guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Upaya tersebut mampu rnengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini, Kurikulum Merdeka akan diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. “ltu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia akan belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan,” terangnya.

“Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena Asesmen Nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk ‘menghukum’ guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar. Supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman tiga dosa besar pendidikan,” tambah Nadiem.

Semangat yang sama, lanjut Mendikbudristek, juga hadir dari para seniman dan pelaku budaya, yang mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka. “Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya, sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan pemajuan kebudayaan,” katanya.

Sebelum mengakhiri pidato, Mendikbudristek mengajak para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia agar tidak berhenti bergerak meski sejenak. “Kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk Merdeka Belajar,” ujarnya penuh semangat.

Pada peringatan Hardiknas kali ini, Kemendikbudristek masih menggunakan logo yang sama seperti tahun lalu dengan bentuk dari tiga elemen yaitu bintang, keceriaan, dan pena yang memiliki makna selaras dengan cita-cita Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara.

Upacara Hardiknas tahun ini diikuti oleh 252 peserta secara luring dengan mengenakan pakaian adat dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Upacara diselenggarakan secara terbatas dan mengingat wilayah Jakarta masih berada pada level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sebanyak 2.700 orang yang terdiri dari peserta didik berprestasi, duta rumah belajar, Guru Penggerak angkatan 1 dan 2, mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, alumni Kemah Budaya Kaum Muda dan para pegiat budaya, serta Duta Bahasa tahun 2020-2021 turut mengikuti upacara secara daring. Mendikbudristek juga memberikan secara simbolis Satya Lencana Karya Satya kepada enam orang yang mewakili 2.740 Pegawai Negeri Sipil Kemendikbudristek.

Upacara Hardiknas tahun ini juga menghadirkan beberapa kekayaan Indonesia seperti budaya tenun, minuman dari rempah yang biasa dikenal dengan nama jamu, serta tempe yaitu makanan yang telah dibudayakan masyarakat Jawa sejak abad ke-16 Masehi. Upacara ditutup dengan pertunjukan seni Reog Ponorogo dari Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar
#Hardiknas2022
#PimpinPemulihan

Pengamat: Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Lolos Presidenstial Threshold

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengamat politik Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan pertemuan antara tiga ketua umum partai politik, Golkar, PAN dan PPP, Kamis (12/05/2022) di Menteng, Jakarta Pusat merupakan kode keras menuju koalisi Pemilu 2024. Ketiga partai ingin muncul memberikan alternatif pilihan pada Pilpres ke depan.

“Ini merupakan kode keras koalisi. Meski tidak disampaikan secara eksplisit namun publik sudah bisa membaca ke arah sana. Munculnya Golkar, PAN dan PPP bersama, memberi alternatif baru koalisi setelah publik mempersepsikan Gerindra dan PDIP akan berkoalisi di Pilpres 2024,” kata Adi Kepada media di Jakarta, Jumat (13/5).

Dosen UIN Jakarta ini menilai partai Golkar sendiri terlihat tampil sebagai partai tengah yang mampu membangun koalisi Nasionalis-Religius, dengan PAN dan PPP.

“Relatively, Golkar itu paling mudah diterima oleh partai-partai lain saat ini. Inilah kelebihan Golkar dibandingkan partai lain,” ucap pengamat politik dan peneliti LIPI tersebut.

Adi mencontohkan hambatan psikologis yang dihadapi jika PDIP berkoalisi dengan PKS atau jika Gerindra berkoalisi dengan Nasdem.

“Golkar tidak memiliki hambatan itu. Bahkan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, bisa diterima oleh semua partai,” ungkap Adi.

Selanjutnya Adi menuturkan, jika Koalisi Indonesia Bersatu ini terbentuk maka telah memenuhi persyaratan ambang batas untuk mengajukan calon presiden atau Presidential Threshold seperti disyaratkan dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

Koalisi ketiga partai ini, Golkar, PAN dan PPP sudah mencapai syarat ambang batas presidential threshold sebesar 115 kursi di DPR sebab gabungan ketiga partai itu sudah mencapai 148 kursi.

“Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan ada partai lain yang bisa tergabung dalam koalisi yang dibangun oleh Golkar, PAN dan PPP ini,” ujar Adi.

Sosok Airlangga yang cair dan bisa diterima oleh semua partai ini juga makin meneguhkan dirinya sebagai sosok yang sangat kuat di internal Golkar. Adi tidak melihat ada sosok lain di Golkar yang memiliki elektabilitas lebih tinggi dari Airlangga, sehingga Menko Perekonomian ini sangat layak diajukan sebagai capres dari koalisi tersebut.

“Selain itu, isu-isu pendongkelan yang coba dilakukan oleh segelintir internal Golkar saat ini sudah tidak relevan lagi. Terbukti, Airlangga tidak hanya mampu mengkonsolidasikan kader-kader internal, namun ia juga mampu mengkonsolidasikan diri dengan ketum partai lain. Ini sangat strategis,” tambah Adi.

Selain itu posisi Golkar dan Airlangga yang sangat konsisten dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menjadi kelebihan lainnya. “Golkar dan Airlangga tidak pernah cacat di mata Jokowi, karena terbukti semua kebijakan Jokowi terus didukung dan diakomodir dengan baik oleh Golkar dan Airlangga,” tutur Adi.

Hal ini sangat berbeda dengan partai pendukung koalisi pemerintahan lainnya yang menurut Adi sering kali mengkritisi pemerintah.

“Dalam pernyataannya kemarin, Airlangga juga mampu mengkonsolidasikan PAN dan PPP untuk tetap berada di belakang Jokowi,” pungkas Adi. (adv/*)

Kerja Sama dengan Satgas Pangan dan Bea Cukai, Kemendag Gagalkan Ekspor Minyak Goreng ke Timor Leste

Caption : Kementerian Perdagangan bersama Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Satgas Pangan berhasil menggagalkan ekspor minyak goreng ke Timor Leste di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (12 Mei 2022).

SURABAYA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Satgas Pangan konsisten mengawal kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor minyak goreng ke luar negeri. Terakhir, kerja sama lintas instansi ini berhasil menggagalkan ekspor minyak goreng ke Timor Leste.

Sedikitnya, delapan kontainer dengan volume 81 ribu liter minyak goreng berhasil disita di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Eksportir mengelabuhdengantidak mencantumkan minyak goreng dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Veri Anggrijono menegaskan keberhasilan ini berkat koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dalam menjalankan perintah Presiden RI Joko Widodo.

“Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangandan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,”ujar Veri.

Kemendag juga akan terus berkomitmen meningkatkan sinergi dan kerja sama antarlembaga dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian RI, Kejaksaan, danDitjen Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum di bidang perdagangan. Kegiatan hari ini merupakan implementasi dari MoU antara Kementerian Perdagangan, Polri, dan Ditjen Bea Cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan,”pungkas Veri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, danUsed Cooking Oil,minyak goreng telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor terhitung sejak 28 April 2022. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Direktur Tertib Niaga Kemendag Sihard Hardjopan Pohan menyatakan kontainer berisi minyak goreng yang diduga akan diekspor secara ilegal tersebut telah diamankan petugas.

“Pelaku usaha yang melanggar ekspor minyak goreng bisa dikenakan sanksi pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar,”imbuh Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan.(*/rel)

Suspek Hepatitis Misterius Ditemukan di Medan, PTM Belum Perlu Ditunda

ILUSTRASI

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah, dinilai belum perlu ditunda, meski kasus suspek hepatitis misterius (akut) pada dua anak ditemukan di Kota Medan. Meski begitu, Dinas Kesehatan Kota Medan masih menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan.

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, Edy Yusuf menyatakan, saat ini belum perlu pemberhentian sementara PTM. “Menurut saya, terkait hepatitis ini PTM belum harus dihentikan. Kita juga masih menunggu arahan dari Kemenkes,” kata Edy diwawancarai, Kamis (12/5).

Menurut dia, hepatitis akut ini memang merupakan masalah internasional, karena beberapa negara sudah melaporkan kasusnya. Apalagi, juga disampaikan bahwa selain belum diketahui virusnya, namun bisa menimbulkan kematian. Karena itu, diyakini jika penyakit ini kemungkinan tidak akan

menjadi pandemi seperti halnya Covid-19. “Kalau Covid-19 sangat cepat penularannya. Sedangkan hepatitis berbeda, penularannya tidak secepat Covid-19,” ujar Edy.

Meski begitu, tetap perlu diwaspadai agar tidak mewabah. Sejauh ini, kewaspadaan yang dilakukan adalah dengan menitikberatkan kepada tenaga kesehatan terkait pengobatannya jika nanti kasusnya ditemukan. “Arahan yang disampaikan Kemenkes kepada kita sementara ini agar fokus terhadap pasien yang akan berobat ke fasilitas kesehatan,” sambung Edy.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya telah meminta kepada fasilitas kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas dan klinik untuk siap siaga terkait penyakit hepatitis akut misterius ini. “Kita sudah menyampaikan surat edaran, apabila terdapat pasien dengan gejala yang mirip hepatitis (mual, muntah, diare disertai demam) maka cepat melaporkan kepada kami agar segera dilakukan penanganan,” tukasnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua IDAI Sumut, dr Yazid Dimyati MKed(Ped) SpA(K), terkait belum perlunya penundaan PTM. Kata Yazid, belum ada dasar penundaan dan PTM di sekolah harus tetap berlangsung tetapi dengan tetap antisipasi. “Belum ada dasar kita tidak PTM, lagian kasusnya juga belum ada di Sumut karena masih suspek. Kasus terjadi pada seorang anak hingga meninggal masih dugaan, masih menunggu hasil pemeriksaan sampel di laboratorium,” ujarnya.

Yazid menyebutkan, berbagai pihak telah melakukan upaya mengantisipasi penyebaran penyakit tersebut. “Bukan IDAI saja tapi semua terlibat baik pemerintah maupun non pemerintah. Sejauh ini kita sudah menggerakkan dokter-dokter anak dan diberi petunjuk untuk segera menangani kasus yang dicurigai gejala saluran cerna, kemudian dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan,” ungkapnya.

Dia meminta kepada masyarakat jangan panik menghadapi kasus hepatitis akut misterius yang belum diketahui penyebabnya ini. Terlebih, kasus hepatitis ini juga tidak ada kaitan dengan vaksinasi. “Jangan ada yang mengaitkan-ngaitkan hepatitis ini dengan vaksinasi karena sampai saat ini penyebabnya belum tahu. Dugaannya masih dari makanan, seperti makanan yang tidak bersih,” tandasnya sembari mengimbau agar sekolah yang melaksanakan PTM jangan lengah, selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Belum Temukan Kasus Baru

Sementara, Dinkes Medan mengaku belum menemukan kasus baru dugaan hepatitis akut di Kota Medan. “Sampai saat ini masih yang di RS Adam Malik itu saja. Belum ada (laporan dugaan kasus) yang baru,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Medan, dr Pocut Fatima Fitri kepada Sumut Pos, Kamis (12/5).

Dikatakan dr Pocut, saat ini Dinkes Medan ikut memantau kondisi perkembangan kesehatan pasien yang diduga mengidap hepatitis Akut Misterius itu. “Saat ini sedang turun petugas kita kesana (RS Adam Malik) untuk melihat kondisi terbarunya. Tapi saat ini belum ada laporan lagi, nanti akan di cek laporannya. Yang pasti terus kita pantau,” ujarnya.

Meskipun belum menemukan adanya dugaan kasus baru hepatitis akut, dr Pocut tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dengan tetap mencuci tangan dan menjaga asupan makanan, khususnya kepada anak. “Kebersihan makanan, tingkat kematangan dan setiap benda yang masuk ke dalam mulut, itu sangat penting untuk diperhatikan. Intinya tetap menjaga kebersihan dan asupan makanan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulaangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Muhammad Husni mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan instruksi untuk membentuk Satgas pencegahan dan penanganan Hepatitis Akut Misterus. Pasalnya hingga saat ini, Pemko Medan melalui OPD terkait belum menemukan penularan penyakit tersebut.

Bahkan selain kasus dugaan pasien berusia 2 tahun yang meninggal di RS Elisabeth dan pasien berusia 8 bulan yang hingga kini masih dirawat di RSUP H Adam Malik, Pemko Medan belum menemukan adanya dugaan kasus yang baru. “Hingga saat ini belum ada instruksi untuk membentuk Satgas Hepatitis Akut Misterius itu. Kalau melihat dugaan kasusnya, belum ada ke arah kategori bencana,” ucap Husni kepada Sumut Pos, Kamis (12/5).

Begitu pun, sambung Husni, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan tentang penyebaran penyakit yang dikabarkan menyerang anak usia di bawah 5 tahun ini. “Kalau memang nantinya dibutuhkan karena sudah masuk ke dalam bencana, tentu akan kita bentuk Satgasnya. Tapi yang pasti, saat ini Dinkes msih terus menyosialisasikan tentang tata cara pencegahan dan penanganan penyakit ini,” pungkasnya.

SKB 4 Menteri Terbaru soal PTM

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Keputusan Bersama (SKB 4 Menteri) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Pada penyesuaian keenam, penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia.

“Penetapan level PPKM masih diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri yang disesuaikan berkala,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti kepada wartawan, Kamis (11/5).

Bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari, dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Bagi yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 JP.

Kemudian, bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan JP sesuai kurikulum. Sedangkan yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP.

Untuk satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4, dengan vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia lebih dari 60 persen diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP. “Sementara yang vaksinasi PTK-nya di bawah 80 persen dan vaksinasi lansianya di bawah 60 persen masih diwajibkan untuk melaksanakan PJJ,” imbuh Suharti.

Lebih lanjut, satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis terpencil sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 160/P/2021, juga dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100 persen.

Suharti mengatakan, penyesuaian aturan telah melalui pembahasan lintas sektor dengan mempertimbangkan hasil penilaian situasi pandemi Covid-19 terkini dengan melibatkan para pakar pendidikan dan epidemiolog. “SKB Empat Menteri yang terbaru menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PTM. Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan lain,” pungkasnya. (ris/map)

Persiapan Sambut Jamaah Haji, Asrama Haji Medan Siapkan 256 Kamar

TIBA DI ASRAMA: Calon jamaah haji saat tiba di Asrama Haji Medan, beberapa tahun lalu. Tahun ini, UPT Asrama Haji Medan sudah siap menyambut jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Unit Pelayanan Teknis (UPT) Asrama Haji Medan, sudah siap sedia menyambut 3.802 calon jamaah haji (CJH) Sumatera Utara (Sumut), awal Juni 2022 mendatang. Setidaknya, untuk menampung para CJH tersebut, Asrama Haji Medan menyediakan 256 kamar.

Kepala UPT Asrama Haji Medan, H Ramlan Sudarto mengatakan, pihaknya telah menyatakan kesiapan baik penerimaan dan keberangkatan calon jamaah.

“Prinsipnya kita siap, baik penginapan, aula penerimaan, aula keberangkatan, ruang makan dan klinik kesehatan intinya sudah siap,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Kamis (12/5).

Menurut Ramlan, pada kedatangan calon jamaah awal Juni mendatang, pihaknya tidak menemukan kendala berarti. Di sisa waktu ini, katanya, pihaknya hanya tinggal memoles-moles dan merapikan untuk kenyamanan calon jamaah.

“Kalau untuk kamar yang kita sediakan untuk jamaah haji, di Gedung Madinah Al Munawwarah ada 176 kamar dan Jabal Noor ada 80 kamar. Total bed-nya kurang lebih 500 bed,” sebutnya.

Nantinya, sambung Ramlan, para CJH akan ditempatkan sesuai umur. Yang menjadi prioritas, untuk calon jamaah uzur akan ditempatkan di lantai dasar. “Jadi di Gedung Madinah Al Munawwarah, lantai satu untuk (jamaah) yang uzurlah. Yang lantai dua dan tiga itu, untuk jamaah yang kondisi normal. Untuk saat inikan usia dibatasi, istilahnya seperti (usia) 18 ke 65. 65 itukan masih bugar sebenarnya, tapikan kita melihat kondisinya,” jelasnya.

Nantinya, kata Ramlan, setiap kamar akan diisi 2 orang dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Lebih lanjut, katanya, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenag Sumut), terkait persiapan penyambutan calon jamaah di Asrama Haji.

“Saya sudah melaporkan kepada pak kakanwil, bahwasannya Asrama Haji kita sudah siaplah untuk menerima dan memberangkatkan jamaah haji,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan keputusan menteri agama (KMA) tentang kuota haji Indonesia tahun 1443 Hijriah. Dalam KMA No 405 tahun 2022 tersebut, kuota haji Sumatera Utara (Sumut) ditetapkan berjumlah 3.802.

Sebagai informasi, pada masa operasional haji 1443 H/2022 M, pemerintah Indonesia akan memberangkatkan 93.781 jemaah haji reguler dan petugas kloternya. Petugas kloter adalah mereka yang menyertai jemaah selama penyelenggaraan haji. Di setiap kloter ada empat petugas yang terdiri atas ketua kloter, pembimbing ibadah, dan dua petugas kesehatan.

Terkait kesehatan jemaah haji, sebanyak 98 petugas kesehatan haji disiapkan untuk melayani 100.051 jemaah yang akan berangkat tahun ini. Salah satu persiapannya adalah pelatihan kompetensi dan rencana operasional petugas haji di Lakespra dr Saryanto, Jakarta.

Kepala Lakespra dr Saryanto Marma TNI dr Swasono Sp THT (KL) menyebutkan bahwa para peserta pelatihan pembekalan itu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta menyiapkan fisik dan mental. Tujuannya, mereka lebih sigap dan tanggap dalam mendeteksi maupun melayani jemaah haji yang berisiko tinggi.

“Pengabdian tanpa batas ini membutuhkan skill, knowledge, dan attitude yang tidak terbatas pada ilmu kedokteran, perawatan, dan pendukung medis, tetapi sikap yang terkoordinasi, satu komando untuk mengantisipasi kelalaian dan keterlambatan dalam pemberian tindakan yang berakibat fatal terhadap jemaah,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugara menyatakan bahwa berdasar data evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 15 tahun terakhir, angka kematian jemaah haji Indonesia masih sangat tinggi. (man)

Warga Sergai Deklarasi Sandiaga Uno Presiden 2024

DEKLARASI: Warga Serdangbedagai terdiri dari kaum milenial, emak-emak, pelaku UMKM, Komunitas Melayu Peduli, Komunitas Becak Bermotor (Betor), nelayan dan lainnya yang tergabung dalam Sandi Uno Fans Club mendeklarasikan dukungan kepada Sandiaga Uno untuk maju sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2024..

SERDANGBEDAGAI, SUMUTPOS.CO – Ratusan relawan Sandi Uno Fans Club Serdangbedagai (Sergai), Sumatera Utara, mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno untuk jadi presiden 2024. Dukungan ini diberikan, karena Sandiaga dinilai bisa memajukan perekonomian untuk semua kalangan masyarakat.

Ketua Sandi Uno Fans Club Serdangbedagai, M Roni Ispandi mengatakan, Sandiaga memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi. Sehingga dianggap cocok untuk memimpin bangsa Indonesia. “Kami dari milenial, emak-emak, nelayan, komunitas melayu peduli, UMKM, dan komunitas becak motor (betor) mendukung Pak Sandiaga jadi presiden 2024. Sebab, sosoknya bisa memenuhi kebutuhan semua kalangan,” kata Roni Ispandi, di Ingah Seafood, Pantai Cermin, Serdangbedagai, Sumut, Kamis (12/5).

Menurutnya, dari sekian banyak tokoh, hanya Sandiaga yang pas di hati semua kalangan. Bahkan, Sandiaga juga dinilai memiliki misi membuka lapangan kerja, sehingga bisa membantu milenial dan perekonomian Indonesia. “Dari latar belakangnya, misinya untuk membuka lapangan kerja dan bisa membantu ekonomi Indonesia, saya kira Pak Sandi yang paling pas untuk 2024,” jelasnya.

Roni menambahkan, akan terus mendukung Sandiaga hingga waktu pemilihan presiden (Pilpres) tiba di 2024. “Kami mau mengepakkan sayap untuk mendukung, mensosialisasikan, dan mendoakan Bang Sandi (Sandiaga) sampai 2024 jadi presiden,” tambah Roni.

 

Kinerja Sandiaga Tidak Diragukan

Senada, perwakilan nelayan Serdangbedagai, Norman mengatakan, kinerja Sandiaga tidak diragukan lagi dan sudah cocok menjabat sebagai presiden di 2024. “Semenjak jadi Menparekraf, Sandiaga bisa memajukan wisata Indonesia lewat program-programnya. Begitu juga dengan ekonomi yang semakin maju,” ujar Norman.

Dia berharap, Sandiaga bisa terpilih menjadi presiden 2024 dan kesejahteraan nelayan tradisional semakin meningkat melalui programnya. “Kami berharap kepada Pak Sandiaga yang muda, gesit, dan cepat menanggapi kebijakan bisa terpilih sebagai presiden. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional,” tutupnya.

Selain mendeklarasikan Sandiaga Uno sebagai presiden 2024, relawan juga melakukan aksi sosial dengan membagikan sembako. Mereka juga menandatangani spanduk sebagai bentuk dukungannya. (rel/adz)

Target Menangi Pemilu di Sumut, AHY Minta Kader Demokrat Sumut Berkeringat

PATAKA: Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan pataka kepada Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Lokot Nasution saat pelantikan di Hotel Santika Medan, Kamis (12/5).TRIADI WIBOWO/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan, Partai Demokrat bisa memenangkan Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Karenanya, dia meminta, seluruh pengurus DPD Partai Demokrat Sumut, harus berkeringat untuk mencapai terget tersebut.

“Ingin saya sampaikan, kita siap memenangkan Demokrat. Yang penting kita harus berkeringat, ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar, dan doa,” kata AHY dalam sambutannya saat melantik pengurus DPD Partai Demokrat Sumut periode 2022-2027 yang diketuai Muhammad Lokot Nasution, Sekretaris, Yudha Johansyah, dan Bendahara Tondi Roni Tua, di Hotel Santika, Kota Medan, Kamis (12/5) sore. Pelantikan ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, jajaran pengurus DPP dan DPC Demokrat se-Sumut, serta lainnya.

Menurut AHY, pada Pemilu 2024, Partai Demokrat tidak sekadar ingin meramaikan persaingan politik Tanah Air. Namun, ingin menunjukan kualitas bahwa Demokrat layak di depan demi tujuan mulia, berbaur bersama rakyat membangun kemajuan di negeri ini.

Ditambah lagi, sebelumnya Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi telah memetakan kekuatan suara yang ada di Sumatera Utara. “Peta kekuatan sudah diberikan gubernur. Ini tantangan bagi kita, mau gak menjadikan tantangan ini sebagai peluang,” ujarnya lagi.

AHY pun berpesan agar para kader Demokrat di Sumut tidak lagi berpesta dan larut dalam euforia. “Mari, setelah hari ini kita tidak perlu berpesta pora dan euforia. Kita singsingkan baju kita dan mari kerja keras, ini akan mendekatkan diri dengan kesuksesan,” ucapnya.

AHY menyindir, belakangan ini adanya upaya memundurkan jadwal Pemilu dan melegalkan tiga periode yang jelas melanggar konstitusi. “Hal seperti itu tidak sesuai dengan Demokrat dan kita harus mengambil sikap tegas menolak upaya tersebut. Yang jelas, tidak ada tempat terbaik saat ini selain di tengah-tengah rakyat yang akan kita perjuangkan aspirasinya,” pungkas AHY.

Sebelumnya, pujian tinggi disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, kepada AHY. Di mata Edy Rahmayadi, AHY yang juga putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memiliki prestasi yang moncer, alias is the best. “Yang ingin saya sampaikan adalah, beliau ini tahun 2000 the best, number one. Saya hanya dapat di nomor 12,” ujar Edy merendah.

“Jadi wajarlah kalau nomor 12 itu gubernur, kalau nomor 1 kita doakan dia nanti jadi…,” kata Edy yang langsung disambut para kader Demokrat dengan lantang, “jadi presiden”.

Sementara, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution menyebutkan, saat ini Indonesia tengah dilanda virus menular yang menjijikkan, merendahkan martabat dengan istilah cebong, kampret, dan kadrun. “Ini memecah belah anak bangsa dan masih berlangsung sampai sampai saat ini. Daya jangkit menular yang sangat menjijikkan. Istilah-istilah buruk merendahkan martabat, seperti cebong, kampret, kadrun terus mewarnai kehidupan sosial politik sosial di tanah air ini,” ucap Lokot.

Dia mengatakan, harus anak bangsa jangan pernah lupakan darah dan air mata pejuang mengantarkan Kemerdekaan Indonesia yang dinikmati hingga akhir. Seharusnya, dijaga dengan persatuan dan kesatuan yang bingka dengan Bhinneka di Indonesia.

Lokot juga menyoroti fenomena mengasut dan memfitnah yang dipertontonkan dan dirasakan di tengah masyarakat mewarnai pemberitaan di media massa dan beredar di media sosial. “Sulit dicerna ada ruang untuk mengasut dan memfitnah yang berlangsung di tengah-tengah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kebhinnekaan fakta terus berlangsung mewarnai media massa dan media sosial,” jelas Lokot.

Disisi lain, Lokot sebagai pemimpin Partai Demokrat Sumut siap menjadi mitra bagi Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembangunan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. “Kami partai Demokrat siap menjadi mitra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun Sumatera Utara yang lebih baik. Kami siap mengawasi, memperjuangkan pembangunan provinsi Sumatera Utara ini, sekarang, nanti dan selamanya,” tandas Lokot. (gus)

Rumah Terbakar, Korban Rugi Ratusan Juta

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Satu unit rumah permanen milik M Samsir Lubis (47) warga Lingk IV Simpang Lima, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, ludes terbakar, Kamis (12/5) sekira pukul 07.30 WIB.

Informasi diperoleh, peristiwa tersebut pertama kali diketahui Iwan (55) warga Lingk IV Kel. Pekan Besitang Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, saat melintas di depan rumah korban.

Saat itu, Iwan melihat rumah Syamsir Lubis mengeluarkan asap tebal. Hingga dia pun berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar untuk memadamkan api yang sudah mulai menyala di bagian atas rumah.

Dengan alat seadanya, puluhan warga setempat bahu membahu menolong korban yang terjebak sekaligus mencoba memadamkan api. Beruntung, seluruh penghuni rumah berhasil diselamatkan.

Setelah berjibaku selama 30 menit, akhirnya mobil Pemadam Kebakaran dari Pertamina PKL. Brandan tiba dilokasi dan berhasil memadamkan api beberapa jam kemudian.

Kapolsek Besitang AKP TC Sihite SH beserta Personel Polsek Besitang turun ke tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan barang bukti. “Dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai Rp150 juta,” kata Kapolsek. (mag-2/azw)

Dugaan Oknum Kades Selingkuhi Istri Sekretaris BPD, Polres Deliserdang Periksa Dua Saksi

Ilustrasi/Pasangan selingkuh

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sampai saat ini kasus dugaan perselingkuhan oknum Kepala Desa (Kades) Perdamean Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang berinisial THS (52), masih terus ditangani Sat Reskrim Polresta Deliserdang. THS dilaporkan Sekretaris BPD Perdamean HS (53) ke Polreta Deliserdang karena diduga selingkuh dengan istrinya berinisial JS (44).

Wakasat Reskrim AKP Aleksander Piliang mengatakan hari ini dua saksi sudah diperiksa dan jika alat bukti sudah lengkap maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan Laporan Pengaduan.

“Kasus ini kan masih konseling, oknum kadesnya mau datang atau tidak terserah dia karena tidak ada panggilan tapi undangan. Namanya diundang mau datang atau tidak terserah, tapi kalau bukti sudah mencukupi akan dilakukan pemanggilan dan jika tidak datang maka dijemput paksa,” sebutnya

Menurutnya, meskipun nantinya alat bukti sudah lengkap dan ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun oknum kades tidak bisa dilakukan penahanan karena kasus perzinahan itu ancamannya 8 bulan penjara.

Sebelumnya ratusan warga Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, mendatangi kantor Desa Perdamean untuk menolak pelantikan Kepala Desa (Kades) Perdamean berinisial THS (52)

L Simorangkir mewakili warga, mengatakan menolak pelantikan kades terpilih berinisial THS. “Kita bukan benci sama orangnya tapi tidak suka dengan sifat kades terpilih. Menolak pelantikan THS tanggal 20 Mei 2022. Kami juga akan menyurati Bupati Deliserdang, DPRD untum menolak pelantikan kades terpilih,” sebutnya yang disambut dengan tepuk tangan dari warga

Selain itu, Saleh warga Desa Perdamean, berharap Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Perdamean dapat membantu aspirasi masyarakat karena saat ini Kades Perdamean menjadi buah bibir ditengah masyarakat. “Kami tidak mau dipimpin seorang kepala desa yang sudah melanggar norma-norma susila. Kami akan terus mengawal laporan pengaduan dari pelapor HS (53) yang telah melaporkan oknum Kades ke Polresta Deli Serdang,” sebut Saleh

Sedangkan seirang warga bermarga Tarigan mengatakan ketika menelaah kasus ini yang menjadi korban adalah HS sekretaris BPD. “Saya bangga dengan oknum Kades, tapi saat ini masyarakat kecewa atas ulah oknum kades. Kami mohon aspirasi masyarakat ditindak lanjuti. Ini panggilan nurani, kami tidak mau Desa Perdamean menjadi desa yang diperguncingkan orang,” sebutnya

Menanggapi aspiras warga, Wakil Ketua BPD Miswasto, mengatakan tidak bisa memberikan jawaban hari ini. Akan menyampaikan aspirasi ke Camat Tanjungmorawa dan menolak pelantikan oknum Kades berinisial THS.

Salah seorang warga, S Doloksaribu menegaskan “Kami tidak mau Kepala Desa kami tukang selingkuh. Mohon agar persoalan ini secepatnya ditanggapi,” ujarnya.

Persoalan dugaan perselingkuhan oknum Kades Perdamean berinisial THS denga JS (44) yang merupakan isteri sah dari HS saat ini tengah ditangani Polresta Deli Serdang, sesuai Konseling Laporan Pengaduan dari HS yang diterima Kanit SPKT “C” Ipda Muhammad Roni Khan tanggal 25 April 2022. Terpisah Sekdakab Deliserdang Darwin Zein menjelaskan bahwa secara resmi pihaknya belum mengetahui. Adanya permasalahan atau dilaporkanya oknum Kepala Desa Perdamain.”Belum ada laporan resmi,”katanya.

Namun demikian ditambahkannya, dirinya akan menunggu laporan Kadis PMD Khairul Azman. Terkait adanya penundaan pelantikan yang bersangkutan. Hal itu dikembalikan proses hukum yang berlaku. “Ini sedang berproses dikepolisian. Kita lihat nanti hasilnya,” katanya. (btr/azw)

1...2,6832,6842,685...15,908Page 2,684 of 15,908