Home Blog Page 2683

Kasus Tambang Emas Ilegal Disidangkan di PN Madina

DIGIRING: Akhmad Arjun Nasution (tengah), tersangka dugaan tambang ilegal di Madina saat digiring dari Kantor Kejati Sumut, Jumat (13/5). agusman/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melimpahkan perkara Akhmad Arjun Nasution, tersangka dugaan tambang emas ilegal ke Kejari Mandailing Natal (Madina), Jumat (13/5). Tersangka nantinya akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Madina.

“Baru tadi (jumat) pagi kita limpahkan ke Kejari Madina,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejari Sumut Yos A Tarigan, Jumat (13/5).

Menurut Yos, tersangka akan disidangkan di PN Madina, karena locus delikti perkaranya berada di Madina. “Kenapa disidangkan disana (PN Madina) karena locus (delikti) berada disana. Jadi untuk memudahkan saja,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, Kejati Sumut menerima pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti pengusaha tambang emas ilegal tersebut, Kamis (12/5) sore.

Yos mengatakan, setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa di bidang Pidum Kejati Sumut maka dilaksanakan pelimpahan tersangka dari Polda Sumut, tersangka telah diperiksa kesehatan dan swab antigen di Klinik Kejatisu serta diketahui negatif Covid 19.

“Tadi diperiksa di klinik, dan di swab. Hasilnya negatif,” ucapnya.

Yos melanjutkan, tersangka akan dibawa ke Kejari Madina di Panyabungan dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Madina akan segera menyiapkan dakwaannya untuk dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 UU RI No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dugaan tindak pidana Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UU RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (man/azw)

Akibat Sering Mabuk-mabukan, Ayah Berulangkali Setubuhi Putri Kandung

TERSANGKA: GT, Tersangka pemerkosa putri kandung.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Seorang ayah di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara terpaksa berurusan dengan polisi. Pria berinisial GT (40) warga Kecamatan Parlilitan ini tega menyetubuhi putri kandungnya berinisial YT (12).

Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Humbahas, Iptu S Maruli T Purba Tanjung mengatakan, aksi bejat GT diungkap oleh korban kepada ibunya awal bulan Mei 2022 lalu. Tak tahan atas perbuatan ayah kandungnya itu, akhirnya korban menemui ibunya di Kabupaten Pakpak Barat dan menceritakan  apa yang ia alami.

Sambil menangis, korban mengaku telah disetubuhi oleh ayah kandungnya sebanyak 10 kali di rumah mereka di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas. ”Mengetahui hal tersebut, kemudian ibu korban datang ke Polres Humbahas untuk membuat laporan pengaduan,” kata Maruli Purba Tanjung, Jumat (13/5).

Satuan Reskrim Polres Humbahas yang melakukan penyelidikan setelah menerima laporan ibu korban, menangkap tersangka GT di sebuah gubuk perladangan Desa Sionomhudon Tonga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas, Rabu (11/5) lalu sekitar pukul 18.30 WIB.

“Dari hasil keterangan tersangka kepada penyidik, bahwa ia (tersangka GT) tega melakukan hal tersebut karena sering dipengaruhi minuman alkohol sampai mabuk,” ungkap Maruli Tanjung.

Dijelaskannya, terhadap pelaku dikenakan Pasal 76 D Yo Pasal 81 ayat (1) Yo Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Humbahas.

“Tersangka GT dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp5 miliar. Dan karena dilakukan oleh orang tuanya sendiri, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” tegas Kasat Reskrim Polres Humbahas mengakhiri keterangannya. (tv1/azw)

Tiga Pekerja Bangunan Kesetrum, Satu Orang Tewas

EVAKUASI: Petugas dibantu warga mengevakuasi korban kesetrum listrik di Jalan Puri Desa Bakaranbatu, Lubukpakam.batara/sumut pos.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Tiga pekerja bangunan kesetrum arus tegangan tinggi aliran listrik milik PT PLN di Jalan Puri Desa Bakaranbatu Kecamatan Lubukpakam Kabupaten Deliserdang, Jumat (13/5) sekira pukul 14.00 WIB. Satu diantaranya tewas.

Peristiwa itu menghebohkan warga setempat. Warga mendengar jeritan minta tolong dari ketiga korban tersebut.

Informasi di lokasi ketiganya adalah M Abdi Jamil (22) warga Gang Mawar Desa Bakaran Batu dengan kondisi luka bakar dan Tukiran (46) warga Gang Purwo Ujung Desa Bakaranbatu mengalami luka bakar, sedangkan Sumar (34) warga Gang Purwo Ujung Desa Bakaranbatu tewas di tempat.

Disebutkan ketiga pekerja bangunan itu. Mengerjakan membangun rumah seorang Dokter yang diketahui milik dokter Habibi. “Tiba tiba ada yang jerit minta tolong kami warga sebelah langsung menuju ke lokasi rumah bertingkat yang sedang dalam proses pembangunan itu. Rupanya ada tiga orang terkapar di lantai atas,” kata Adek warga Gang Puri Desa Bakaranbatu.

Mengetahui peristiwa itu. Warga langsung menelpon pihak PLN dan Damkar Pemkab Deliserdang.

“Ya setelah aliran listrik aman dan mati, saya dan warga mengevakuasi para korban. Saya langsung ikut mengangkat korban yang tewas. Kemudian semua korban di bawah ke rumah sakit terdekat, “ terang Adek saat di Temui di Rumah Sakit Patar Asih.

Dikatakannya bahwa ketiga korban kesetrum diduga saat memasang rangka baja.”Kalau informasi nya mereka memasang rangka baja (baja ringan ) di atap atas lantai II,” tandas Adek.

Sementara itu Kepala Desa Bakaranbatu M Irwan Tanjung ketika ditemui mengatakan ketiga korban adalah warganya yang bekerja sebagai pekerja bangunan. Disebutkannya kedua korban yang mengalami luka bakar sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Patar Asih Desa Tumpatan. Sedangkan korban yang meninggal dunia sudah disemayamkan dirumah duka.”Dua orang yang luka bakar ini dalam perawatan di rumah sakit patar asih, “ kata M Irwan Tanjung.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya dari pemerintah desa turut berduka cita yang sedalam dalamnya dan yang luka bakar semoga lekas diberi kesembuhan.

Pantaun di rumah duka para warga dan pelayat bertakziah ke rumah duka. Alm Sumar memilik dua anak dan seorang istri bernama Eva. Terlihat para keluarga tak kuasa menahan kesedihan yang mendalam.” Ini menantu saya, saya diberitahu tetangga tadi. Menantu saya menunggal kesetrum, “ kata bapak paruh baya tersebut. (btr/azw)

2021, Angka Stunting Binjai 21,7 Persen

Sekda Binjai, H Irwansyah Nasution (kiri). teddy/sumut pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kota Binjai tercatat memiliki angka stunting sebesar 21,7 persen dari jumlah penduduknya, Jum’at (13/5). Ini diketahui berdasarkan data SSGI tahun 2022.

Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution menilai, persentase data SSGI tersebut cukup besar. Karenanya, dia menilai, perlu dilakukan penanganan serius dan komprehensif dari seluruh lintas sektor terkait. “Salah satu upaya yang kita lakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting adalah pembentukan tim yang dimulai dari tingkat kota sampai kelurahan,” ujar Sekda.

Kepada para camat, lurah dan seluruh anggota tim pendamping keluarga sebagai garda terdepan, dia berharap, agar dapat bekerja secara maksimal. Juga sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

“Sehingga dapat memberikan data serta target sasaran tentang keluarga beresiko stunting. Seperti calon pengantin (catin), pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin dan anak 0-59 bulan yang akurat,” tandasnya.

Adapun data resiko stunting pada pendataan keluarga tahun 2021 Kota Binjai yang perlu mendapat perhatian di antaranya: jumlah balita resiko stunting di Binjai Utara sebanyak 3.896 orang. Binjai Kota ada 1.031 orang, Binjai Barat ada 2.519 orang, Binjai Timur ada 3.532 orang dan Binjai Selatan potensi resiko balita stunting ada 2.775 orang. (ted/han)

“Rampung” Dukung Ondim Pimpin Langkat hingga 2029

BERSAMA: Pengurus "Rampung" foto bersama dengan Plt Bupati Langkat Syah Afandin.Affandi/sumut pos.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH menerima audiensi Rampung (Relawan Pendukung Bang Ondim), bertempat di Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (12/5). Audiensi dipimpin Ketua Rampung M Darwis Siagian SPd MSi, didampingi Sekjen Rampung Salam SP, Ketua Dewan Dakwah Drs H Nya Cut Syahril MA, Ketua Isnu Langkat Dhevan E.Rad SPd.

Ketua Konda PG PKT Langkat Drs H Abusalim, Kabid Dewan Dakwa M Ilyas Sembiring SPd, Pimpinan Ponpes Al Fatih Tanjung Pura Kander Munir S.Sos.I SPd, Ketua STJM Tanjung Pura Muhammad Saleh dan lainnya.

Ketua Rampung M Darwis menjelaskan, Rampung sudah terbentuk sejak 2014 lalu. Ke depannya tetap berkomitmen untuk terus mendukung kepemimpinan Ondim (panggilan akrab Syah Afandin).

“Jadi audiensi ini untuk menyatakan bahwa Rampung terus mendukung Bang Ondim memimpin Langkat sampai 2029 ke depan,” tandasnya.

Ia pun menjelaskan, Rampung telah melaksanakan berbagai program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Di antaranya pengobatan gratis, khitanan massal, dan beberapa program lainnya yang fokus terhadap kemaslahatan umat,” paparnya.

Mendapatkan dukungan, Ondim mengucapkan terimakasih. Ia pun berharap Rampung terus melaksanakan program yang bermanfaat untuk masyarakat. Terlebih program yang menyentuh masyarakat menengah kebawah.

Ondim pun menyarankan ke depannya setiap program sosial yang akan dilaksanakan agar bersinergi dengan Pemkab Langkat, agar lebih fokus dan terarah terhadap penerima manfaat program.

Plt Bupati Langkat didampingi Kabag Umum Eka Syahputra Depari SSTP MAP, dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mahardhika Sastra Nasution SSTP MAP.(mag-2/han)

Dinilai Curang, DPRD akan Panggil Tim Penguji Pilkades Langkat

RDP: Wakil Ketua DPRD Langkat Dony Setha memimpin RDP bersama balon kades dan Dinas PMD Langkat di gedung DPRD Langkat, Kamis (12/5).affandi/sumut pos.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Langkat, terindikasi curang. Pasalnya, terdapat beberapa calon potensial, gugur dalam seleksi tersebut, salah satunya di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Langkat.

Wakil Ketua (Waket) DPRD Langkat Donny Setha, Jumat (13/5), meminta Panitia Pilkades Langkat melakukan seleksi ulang tes tertulis dan wawancara kepada bakal calon Kepala Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

“Saya minta Panitia Pilkades melakukan seleksi ulang kembali bagi bakal calon kepala desa di Desa Halaban, karena terindikasi adanya kecurangan,” ujar Donny.

Selain itu, politisi Gerindra ini juga menegaskan, akan segera memanggil tim penguji seleksi tes tertulis dan wawancara, guna melakukan seleksi ulang bakal calon Kepala Desa Halaban di gedung DPRD Langkat, agar seleksi Pilkades di Desa Halaban benar-benar transparan dan akuntabel.

“Dengan seleksi ulang di gedung DPRD, diharapkan memberi kejelasan bagi kita semua, apakah seleksi tersebut ada kecurangan atau tidak,” tandasnya.

Sebelumnya, telah dilaksanakan pula Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruangan Bamperda, gedung DPRD Langkat pada Kamis (12/5).

RDP yang dihadiri bakal calon Kepala Desa Halaban yang gugur dalam seleksi, dan puluhan warga Desa Halban mengungkap beberapa kejanggalan dalam seleksi Pilkades Langkat.

Menurut warga, salah satu yang jadi permasalahan adalah dimana kandidat yang mengikuti seleksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), pengumuman hasil tes pemenang sudah beredar luas di tengah masyarakat sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia tingkat Kabupaten.

Kemudian, ijazah bakal calon yang menggunakan paket B dan paket C, bisa mengalahkan calon kandidat lain dari akademisi pada ujian tertulis dan wawancara yang digelar beberapa waktu lalu di tingkat kabupaten dan mendapatkan nilai fantastis.

Parahnya lagi, perolehan calon kades yang memiliki ijazah dari paket B dan Paket C nilai ujian lebih tinggi saat mengikuti uji wawancara dan uji tulis. Hal inipun menjadi pertanyaan masyarakat khususnya simpatisan dan menimbulkan kecurigaan. Belum lagi domisili alamat kandidat hanya baru beberapa bulan saja beralamat di desa mereka sudah bisa menjadi kandidat Cakades di Desa Halaban.

Menyikapi permasalahan itu, Kepala Bidang (Kabid) PMD Langkat Selfian Ardy mengatakan, jika penilaian dan hasil tes dilakukan dari pihak Universitas Sumatera Utara (USU), sehingga mereka tidak mencampuri masalah penilaian yang diujikan. “Untuk domisili, hal ini sudah tidak menjadi permasalahan. Karena sudah diatur oleh Permendagri nomor 65 tentang domisili. Calon boleh mendaftarkan diri sesuai dengan lokasi pemilihan meski baru tinggal 2 bulan di desa tersebut,” ucapnya.

Pun begitu, Donny Setha selaku pimpinan rapat, meminta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Langkat, agar dilaksanakan seleksi ulang sebagai bentuk kemurnian tahapan Pilkades tersebut.

“Hal itu berguna untuk memberi jawaban atas persoalan yang tengah bergulir di tengah masyarakat terkait tahapan Pilkades ini,” tandas Donny.

Untuk diketahui, dari 240 desa yang ada di Kabupaten Langkat, sebanyak 167 desa akan menyelenggarakan Pilkades serentak pada tanggal 19 Juni 2022 mendatang.

Adapun bakal calon kepala desa yang telah lulus, di antaranya terdiri dari 73 orang Kades Incumbent, 44 orang perangkat desa, 35 orang BPD dan 473 orang berasal dari masyarakat. (mag-2)

Kecewa Janji Wali Kota Binjai, Warga Blokir Jalan Rusak hingga Tengah Malam

BLOKIR: Masyarakat Kelurahan Payaroba, Binjai melakukan pemblokiran jalan hingga tenga malam karena Pemko Binjai tak kunjung melakukan perbaikan.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat Kelurahan Payaroba berkumpul di pertigaan Jalan Umar Baki-Jalan Labu, Kamis (12/5) petang hingga tengah malam. Massa berkumpul untuk menutup jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Ditambah lagi, janji yang diumbar Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah untuk melakukan perbaikan dengan beton rigid cuma isapan jempol belaka. Sebab, orang nomor satu di Pemerintah Kota Binjai ini menjanjikan akan dilakukan perbaikan pada akhir April 2022.

Namun demikian, janji Amir tidak terealisasi. Alhasil, masyarakat kembali memblokir ruas jalan tersebut.

Pantauan wartawan, truk diduga bermuatan lebih terlihat mengular panjang. Itu merupakan dampak dari ruas jalan yang memang kerap dilalui oleh truk, diblokir oleh masyarakat.

Massa kembali turun ke jalan karena merasa dibohongi terkait realisasi perbaikannya. Mereka kesal lantaran Wali Kota Binjai cuma sekadar janji.

“Sebelumnya wali kota sudah pernah berjanji kepada masyarakat akan memperbaiki jalan ini secepat-cepatnya awal bulan April dan selambat-lambatnya akhir bulan April 2022. Hingga bulan Mei ini, jalan ini tidak kunjung diperbaiki,” kata Dodi disambut teriak massa aksi menagih janji.

Dengan menggunakan kursi kayu dan beberapa material lainnya, warga memblokir jalan agar kendaraan dengan muatan berat tidak dapat melintas. “Mana katanya Kota Binjai mau dibudayakan. Buktinya warga makan abu dari jalan yang rusak,” ucap puluhan warga.

Soal truk yang diduga bermuatan lebih, menurut massa, Pemko Binjai tidak melakukan pengawasan secara maksimal. Alhasil, truk yang diduga bermuatan lebih ini bebas hilir-mudik.

Kata dia, masyarakat setempat sudah muak dengan janji Wali Kota Binjai. Bahkan, masyarakat di sana juga membuat surat untuk audiensi dengan Pemko Binjai.

Tujuannya untuk menanyakan kejelasan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Binjai Barat dengan Binjai Utara.

“Kami sudah melayangkan surat untuk beraudiensi pada bulan puasa kemarin. Namun tidak ada iktikad baik dari pak wali. Maka dari itu kami sudah muak dengan janji-janji pak wali kota. Tak ada hasilnya tak ada perbuatannya yang benar,” tandasnya.

Aksi blokir jalan secara damai ini membuat aparat kepolisian turun ke lokasi. Jalan kembali dibuka ketika Wali Kota Binjai tiba pada tengah malam. (ted/han)

Bupati Dairi Kunjungi & Serahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran

KUNJUNGI: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu kunjungi dan berikan bantuan bagi keluarga korban kebakaran, Biston Lumbangaol (67) di desa Pargambiran, kecamatan Sumbul. SUMUT POS.CO/Komimfo Dairi.

DAIRI,SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, kunjungi keluarga korban kebakaran di Desa Pargambiran, Kecamatan Sumbul, Jumat (13/5/2022). Bupati menyampaikan duka mendalam terhadap keluarga korban atas musibah kebakaran menyebabkan, Biston Lumbangaol (67) meninggal dirumahnya, Kamis (12/5/2022).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik, Iswan Togatorop, Jumat (13/5) mengatakan, dalam kunjungan itu, Eddy KA Berutu menyampaikan, atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan turut berdukacita kepada keluarga.

“Kita, tentu tidak ada meginginkan terjadi musibah, namun semua sudah atas kehendakNya. Kita hanya bisa berpasrah diri seraya mendoakan semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik, dan menjadi pendoa bagi keluarga”, ujar Eddy.

Eddy berpesan, agar keluarga yang ditinggalkan almarhum tabah. Lanjut Iswan, dalam kesempatan itu, Bupati menyerahkan bantuan sembako dan bahan bangunan sebagai bentuk kepedulian pemerintah atas musibah dialami warga itu.

“Jangan dilihat dari nilainya, tapi ketulusan hati kami sebagai perwakilan negara dalam memberi dukungan moril atas musibah ini adalah hal paling penting. Semoga ini bisa membantu,” ungkap Eddy KA Berutu.

Hadir mendampingi Bupati, Kepala BPBD, Masaraya Berutu, Asisten Administrasi Umum, Jonny Waslin Purba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Edi Banurea, Kepala Dinas Sosial Anggara Sinurat dan lainya.(rud).

PT Epson Indonesia Gelar Program CSR melalui Santunan dan Bantuan Bersama Anak Yatim Piatu dan Dhuafa

Pada Bulan Suci Ramadhan dan menyambut Idul Fitri 1443 H di April 2022 lalu, Epson Indonesia kembali melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikemas melalui Program Epson Peduli.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pada Bulan Suci Ramadhan dan menyambut Idul Fitri 1443 H di April 2022 lalu, Epson Indonesia kembali melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikemas melalui Program Epson Peduli, “Berbagi Bahagia Bersama Epson”. Program ini antara lain Santunan dan Buka Puasa bersama Anak Yatim Piatu serta pemberian bantuan kepada Panti asuhan dan kaum dhuafa.

Kegiatan Berbagi Bahagia bersama Epson adalah kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh PT Epson Indonesia. Kegiatan CSR kali terbagi di 5 kota dengan total 10 panti asuhan dan panti jompo di Indonesia. Pemberian bantuan berupa sembako kepada yatim piatu selama bulan ramadhan sebanyak 500 paket serta santunan bagi penghuni panti dan kaum dhuafa.

Head of Finance & Corporate Services PT Epson Indonesia yakni M. Husni Nurdin mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban Anak Yatim Piatu & kaum dhuafa, sekaligus untuk merayakan kemenangan di bulan Suci Ramadhan.

“Ini kegiatan sosial kemanusiaan yang rutin dilakukan dengan berbagi untuk sesama. Pandemi tak menjadi penghalang pihaknya untuk membantu berbagai kegiatan panti asuhan sebagai wadah membangun anak-anak yang berkualitas, meskipun begitu Kami tetap mematuhi protokol Kesehatan,”ungkap Husni.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Novi salah satu pengurus yayasan Al Ikhlas mengatakan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Epson Indonesia yang telah memperhatikan Yayasan Al Ikhlas meskipun masih dalam masa pandemi.

“Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Epson Indonesia, harapan saya kedepannya akan ada lagi bantuan berkelanjutan, program Epson ini sangat membantu dan mememberi keberkahan bagi kami semua,”tutupnya.

Tentang Epson

Saat ini, PT Epson Indonesia yang bertempat di Jakarta telah memiliki 28 lokasi purnajual (16 Epson Sales & Service dan 12 Epson Service Center) Dengan didukung oleh distributor-distributor yang berpengalaman dan jaringan dealer yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia, PT Epson Indonesia telah mampu memperluas penjualan ke seluruh pelosok Indonesia. PT. Epson Indonesia kini memasarkan produk printer SIDM (Dot Matrix), Inkjet, Laser, LFP termasuk consumablesnya, dan produk-produk lain seperti scanner, dan proyektor. Silakan kunjungi situs kami epson.co.id. (rel)

Tak Lulus PPPK, Pemko Medan Diingatkan Tetap Pekerjakan Guru Honorer

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyaknya guru honorer di Kota Medan yang tidak lulus Passing Grade (PG) seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan lulus PG PPPK namun tak memiliki formasi, membuat sejumlah guru di Kota Medan khawatir kehilangan pekerjaannya.

Pasalnya, sejumlah oknum guru mengaku terancam karena telah di wanti-wanti untuk keluar dari sekolah tempatnya mengajar saat ini. Pasalnya, sejumlah guru yang lulus PPPK dan memiliki formasi disebut-sebut akan menggantikan posisi mereka di sekolah tersebut.

Atas hal itu, Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan mengadukan nasibnya kepada Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala, Kamis (12/5). Dalam kegiatan silaturahmi Idul Fitri di rumah politisi PKS itu, FHI Kota Medan berharap agar Rajuddin Sagala dan DPRD Medan dapat memfasilitasi keluhan mereka.

Menanggapi hal itu, Rajuddin Sagala menegaskan, bahwa pihak sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah, tidak berhak mengeluarkan guru honorer yang lulus Passing Grade namun tidak ada formasi dan guru honorer yang tidak lulus Passing Grade dari Sekolah tersebut. Pasalnya hingga saat ini, tidak ada aturan resmi terkait hal itu.

“Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa yang tidak lulus passing grade maupun yang lulus passing grade namun tidak ada formasi untuk dikeluarkan dari sekolah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban untuk melindungi para guru dan memfasilitasinya agar tetap bisa bekerja dan mendidik para siswa,” ucap Rajuddin.

Rajuddin juga menegaskan, bahwa permasalahan yang dikeluhkan para guru honorer ini sudah dibicarakan dan dibahas pihaknya dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan di Gedung DPRD Medan. “Dan hasil dari pembahasan itu, guru honorer tersebut masih berhak untuk bekerja serta mendapatkan hak-haknya, seperti mendapatkan gaji dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Begitupun, nanti akan kita pertegas kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua FHI Kota Medan, Fahrul Lubis mengatakan, langkah yang ini dilakukan FHI Kota Medan karena banyaknya aduan dari guru honorer. Guru-guru honorer tersebut mengaku sudah diwanti-wanti Kepala Sekolah agar mencari sekolah lain untuk tempatnya mengajar dikarenakan akan masuknya guru yang lulus PPPK dan memiliki formasi.

“Seperti contoh di Medan Tembung. Ada oknum Kepsek yang sudah berpesan kepada guru honorer yang tidak lulus tersebut agar mencari sekolah lain dikarenakan bulan Juli mendatang, akan masuk guru yang Lulus PPPK ke Sekolah Tersebut,” katanya.

Selain di Medan Tembung, kejadian serupa juga terjadi di salah sayu sekolah negeri di Kecamatan Medan Denai. Yang lebih parahnya lagi, ada oknum kepsek di Kecamatan Medan Denai yang justru telah mengeluarkan guru honorer yang tidak lulus PPPK dari sekolah tersebut secara sepihak.”Alhamdullilah, FHI Medan langsung bergerak cepat dalam permasalahan ini. Hasilnya, oknum kepsek tersebut langsung dipanggil ke gedung DPRD Medan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyiapkan regulasi baru untuk mengakomodasi guru honorer lulus passing grade tetapi tanpa formasi PPPK 2021.

Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Iwan Syahril menyebutkan, total ada sebanyak 487.814 guru honorer yang sudah lulus PG, baik yang lulus dengan memiliki formasi maupun yang lulus tanpa memiliki formasi.

Menurut Irwan, jumlah ini hampir memenuhi kuota, tetapi semua kembali pada formasi. Tercatat, hanya 293.860 tahap 1 dan 2 yang lulus formasi PPPK, sedangkan sebanyak 193.954 lulus Passing Grade tanpa formasi. Untuk itu, 193.954 guru tersebut akan menjadi salah satu fokus utama Kemendikbudristek untuk menyelesaikannya di PPPK 2022.

Namun, diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi PPPK 2021 tahap 3 dengan formasi baru tahun 2022. Sebab setidaknya, ada 4 poin penting dalam regulasi yang sementara masih digodok tersebut.

Adapun 4 poin tersebut, yakni mengakomodasi guru yang telah lulus PG, memperbesar kuota formasi, mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi, dan mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru PPPK. (rel)