Home Blog Page 2691

Sidak Hari Pertama Kerja, Bobby Temukan 2 Kantor Kelurahan Kosong

SIDAK: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, saat melakukan sidak ke sejumlah kantor kelurahan, enin (9/5).

MEDAN, SUMUTPOS -Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, setiap pegawai lingkup Pemko Medan harus telah kembali bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di hari pertama kerja pascalibur Idul Fitri 1443 Hijriah.sidak

Namun faktanya, Bobby justru menemukan adanya 2 kantor kelurahan yang dalam keadaan kosong dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat saat dia melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (9/5). Padahal, kedatangannya ke 2 kantor kelurahan tersebut hampir mencapai tengah hari.

Adapun kantor kelurahan yang kosong tersebut, yakni Kantor Kelurahan Kampungbaru, Kecamatan Medan Maimun, dan Kantor Kelurahan Sei Kera Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Bahkan untuk Lurah Sei Kera Hilir 1, Bobby mendapatinya baru tiba di kantor pada tengah hari.

“Ada 2 kelurahan yang sampai jam 12 ini belum ada satupun pelayanan yang buka. Khusus Sei Kera Hilir 1, pak lurahnya juga baru datang, bu sekretaris lurrahnya juga baru datang, tidak ada satu orang pun,” ungkap Bobby.
Untuk itu, Bobby menegaskan, nantinya hasil sidak itu akan menjadi catatan penting, sekaligus peringatan bagi para OPD, agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Apalagi dia mengaku, menemukan adanya warga yang menunggu dilayani sejak pagi, namun warga yang dimaksud tidak terlayani akibat ASN di kantor kelurahan tersebut tidak juga hadir ke kantor.

“Ini jadi catatan buat saya kepada perangkat kelurahan untuk bisa memberikan pelayanan. Silaturahim halal bihalal ataupun kumpul dengan perangkat pemerintah internal boleh saja, tapi jangan pernah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan. Jadi jangan alasan silaturahim lagi,” tegasnya.

Sementara itu, saat disinggung mengenai sanksi, Bobby enggan menyebutkan sanksi yang akan diberikan kepada para ASN yang tidak masuk kerja tepat waktu, bahkan bolos di hari pertama kerja kemarin. Apalagi saat ditanya, dia masih bersama Lurah Sei Kera Hilir 1.

“Itu nantilah, jangan sekarang. Jangan di depan orangnya,” katanya. Sebelum sidak ke kantor kelurahan, Bobby juga melakukan sidak ke Puskesmas Teladan di Jalan Sisingamangaraja. Berdasarkan pemantauannya, layanan di Puskesmas tersebut sudah berjalan sesuai prosedur. “Tadi kami melihat ada beberapa fasilitas yang melayani masyarakat, fasilitas kesehatan berjalan dengan baik. Apalagi Puskesmas yang kami datangi itu Puskesmas rawat inap 24 jam, tentu harus buka terus,” jelasnya.

Selain itu, dia juga menyebutkan, Pemko Medan tidak memberlakukan adanya sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pegawai di jajarannya.
“WFH di Medan tidak diberlakukan. Kami berlakukan sesuai level di Medan pada hari ini,” ujar Bobby.

Bobby juga menjelaskan, penerapan masuk kantor ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah dalam melakukan pengurusan administrasi, sebab keringanan pelayanan harus tetap berjalan.

“Tadi ada masyarakat mau buat surat-surat data diri pulang, karena kosong sama sekali, enggak tahu mau ngomong sama siapa kalau pelayanan kosong sama sekali di Perjuangan itu. Begitu juga tadi yang di Maimun, warga sudah nunggu berjam-jam, tapi belum buka juga,” bebernya.

Sebelumnya, Bobby melakukan apel pagi di Pelataran Kantor Wali Kota Medan, Senin (9/5). Dia mengingatkan, pelaksanaan apel pagi dilakukan untuk memastikan agar para OPD dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.
“Pascalibur Lebaran, kami terus memastikan agar jajaran OPD sudah kembali melaksanakan tugas, khususnya bagi yang melakukan pelayanan publik,” katanya.

Dia juga mengingatkan, agar para OPD dapat terus meningkatkan pelayanan agar dapat mencapai target sesuai dengan visi dan misi Pemko Medan. “Terus saya ingatkan bagi seluruh OPD, agar tetap semangat berkolaborasi dalam mencapai target, baik triwulan, semester, hingga per tahun,” pungkas Bobby. (map/saz)

Kasus Stunting di Medan Capai 550 Jiwa, Penanganan OPD Terkait Belum Maksimal

ILUSTRASI : Stunting pada anak-anak

MEDAN, SUMUTPOS – Hingga saat ini, angka stunting di Kota Medan masih terus meningkat. Bahkan berdasarkan perkiraan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, angka stunting di daerah ini mencapai 550 jiwa.

Atas hal tersebut, DPRD Medan mempertanyakan penanganan stunting yang dilakukan OPD terkait, yakni Dinkes, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), dan Dinas Pengendalin Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB).
“Sejauh ini, kami menilai penanganan stunting belum maksimal. Karena itu, secepatnya akan segera kami agendakan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait,” ungkap Ketua Komisi 2 DPRD Medan Sudari, Senin (9/5).

Menurut Sudari, dari jumlah tersebut, terdapat 19 lokus yang dominan berada di kawasan Medan bagian utara, persisnya pada Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Artinya, Kecamatan Medan Belawan pada khususnya, dan wilayah Medan bagian utara pada umumnya, masih menjadi wilayah dengan tingkat stunting tertinggi di Kota Medan.

“Untuk itu, kami minta Pemko Medan, dalam hal ini Dinas P2KB untuk memberi arahan dan penyuluhan kepada masyarakat yang akan menikah (pranikah). Selanjutnya, Dinkes dan Dinas Ketapang, harus memperhatikan asupan gizi para ibu dan calon bayinya, hingga melahirkan,” tuturnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Medan itu, pun menjelaskan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) juga harus terlibat dalam membenahi lingkungan kumuh. Sebab, kondisi sanitasi yang buruk juga menjadi penyebab utama stunting.

“Stunting merupakan perhatian pemerintah pusat, hal ini harus benar-benar diperhatikan pemerintah kota. Kami tidak ingin masih ada anak-anak yang kurang mendapatkan asupan gizi,” jelas Sudari.
Menurut Sudari, dia juga mendapat kabar, penggunaan anggaran terhadap stunting belum tersalurkan dengan baik. Karena itu, dia juga akan mempertanyakan program triwulan pertama pada Dinkes Kota Medan untuk penanganan stunting.

“Kami juga ada menemukan seorang ibu dengan anaknya yang berusia 3 tahun. Berat anaknya saat ini masih 7 kilogram, seharusnya 11 kilogram kalau sehat. Untuk itu, dalam RDP nanti akan dipertanyakan penyaluran bantuan terhadap masyarakat dalam menangani stunting tersebut,” katanya.

Sementara itu, Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kota Medan, dr Sherivia Faradilla mengaku, saat ini jumlah preevelensi stunting Kota Medan mencapai 0,47 persen pada penimbangan Februari 2022 lalu.
“Setiap tahun kami ada penimbangan 2 kali, yakni pada Februari dan Agustus. Penimbangan kemarin (Februari), kami menimbang sekitar 550 anak. Untuk 2022, Pemko Medan sudah menetapkan 63 lokus penanganan stunting. Saat ini stunting tertinggi di Sicanang dengan sekitar 50 orang,” bebernya.

Dia juga menjelaskan, pihaknya bersama OPD terkait terus melakukan penyuluhan dalam penanganan stunting, baik itu pranikah hingga ibu mengandung dan melahirkan.
“Stunting ini tidak hanya Dinkes saja, Bappeda, Ketapang, dan P2KB juga terlibat. Saat ini, ketua timnya adalah Pak Wakil Wali Kota Aulia Rachman. Ke depannya, kami juga akan lebih mengintensifkan penanganan stunting ini,” pungkasnya. (map/saz)

Kesejahteraan Petani Karo Harus Diperhatikan

LAUNCHING: Wabup Karo Theopilus Ginting menghadiri launching pupuk komPos sinabun (SOLIDEO/SUMUT POS)

KARO, SUMUTPOS – Kenaikan harga pupuk kimia belakangan ini menyebabkan petani di Kabupaten Karo kewalahan. Kondisi ini juga yang menumbuhkan rasa prihatin Mamre GBKP Klasis Sinabun. Untuk membantu petani, mereka mencari solusi dengan membuat gerakan  pembuatan pupuk kompos ramah lingkungan dan harga terjangkau.

“Sejalan dengan fokus Badan Pengurus Pusat Mamre GBKP, tahun 2022, yakni “Kreatif Merawat Lingkungan” maka kami dari Mamre GBKP Klasis Sinabun mengaplikasikan tema tersebut bukan hanya aksi kreatif merawat lingkungan tapi juga ingin membantu beban petani dengan pembuatan pupuk kompos,” ungkap Dedi Vernando Ginting.

Dia yang juga aktif sebagai relawan Gunung Sinabung ini, ditahap pertama ini, produksi pupuk kompos mereka, ditujukan memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Klasis Sinabun. Ke depanya,  pupuk kompos ini akan dipasarkan lebih luas lagi di seluruh Kabupaten Karo.

Hal ini dikatakannya saat Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting menghadiri Launching Pupuk Kompos Mamre GBKP Klasis Sinabun di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sabtu lalu.

Dengan adanya kegiatan yang positif dan produktif ini, Mamre Klasis Sinabun juga berharap adanya peran serta pemerintah dalam hal membantu untuk fasilitas alat ataupun pendampingan dari dinas terkait agar pupuk yang mereka produksi dapat memiliki mutu dan standar yang lebih baik dan dapat di produksi dengan skala lebih besar.

Mengingat masyarakat Kabupaten Karo mayoritas atau sekitar 80 persen mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonominya. Inilah yang harusnya menjadi perhatian serius Pemkab Karo, dalam mengangkat kesejahteraan warganya dari sektor pertanian. Wakil Bupati Theopilus Ginting pada kesempatan itu, mengaku bahwa Pemkab Karo sangat mendukung dan mengapresiasi adanya inovasi dan kreativitas dalam pembuatan pupuk kompos, ucapnya dalam arahan dan sambutannya.

“Pemerintah Kabupaten Karo sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Mamre GBKP Klasis Sinabun tersebut dan untuk kedepannya Pemerintah akan hadir dalam hal pendampingan untuk peningkatan mutu, kuantitas maupun kualitas serta untuk pemasaran.

“Bukan hanya itu saja, Pemkab Karo juga akan membantu pembuatan ijin, agar bisa dipasarkan lebih luas lagi,” tandasnya seraya berharap bahwa ini nantinya bisa menjadi pilot project untuk daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Karo. (deo/han)

Perbaikan Jalan Payaroba Dilakukan Juli 2022

RUSAK: Jalan Letnan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat yang rusak belum dilakukan perbaikan (Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS – Perbaikan ruas Jalan Letnan Umar Baki yang rusak di Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, kembali diundur. Semula dijanjikan oleh Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah April 2022, namun belum juga dapat terlaksana.

Kini sudah memasuki awal Mei 2022. Namun, pengerjaan perbaikan ruas jalan yang rusak di Kelurahan Payaroba belum terlaksana. Apa kendalanya?

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Ridho Indah Purnama menjelaskan, saat ini masih proses tender.

Akibatnya, pengerjaan perbaikan belum dapat dilakukan. “Masih proses tender. Ada kesalahan sirup (sistem informasi rencana umum pengadaan),” jawab Ridho ketika dikonfirmasi, Senin (9/5).

Sejumlah warganet ada yang mempertanyakan janji Wali Kota Binjai untuk segera melakukan perbaikan di ruas jalan rusak Kelurahan Payaroba tersebut. Menyikapi hal ini, Ridho mengucapkan permohonan maaf atas mama Pemerintah Kota Binjai karena keterlambatan proses perbaikan.

Namun dia berjanji, ruas jalan yang rusak lantaran kerap dilalui hilir-mudik truk diduga bertonase lebih ini pasti dilakukan perbaikan. “Yang jelas Juni akhir nanti sudah kontrak dan pengerjaan Juli awal,” ujar Ridho.

“Memang prosesnya yang repot, kalau bisa maen langsung kerja ya enak. Bisa langsung kami kerjakan. Tapi ini tidak bisa,” tukasnya.

Sebelumnya, pengerjaan perbaikan jalan dengan anggaran multiyears sebesar Rp20 miliar ini dilakukan dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Binjai. Jalan rusak Kelurahan Payaroba ini menyita perhatian masyarakat karena telah merenggut nyawa pelajar.

Korban berinisial FN (12) tewas di tempat setelah dilindas truk akibat lubang di Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Jum’at (4/3) pagi. Korban tewas dibonceng oleh kakaknya setelah menabrak lubang yang menganga dan terhempas ke kiri.

Diketahui, seratusan masyarakat pernah turun ke jalan dan menanam pohon pisang pada lubang yang menganga di ruas Jalan Letnan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat pada akhir November 2021. Ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes dan kecewa lantaran Jalan Letnan Umar Baki yang terpantau rusak parah tak kunjung diperbaiki.

Bahkan, kondisi jalan bak kubangan ketika hujan deras mengguyur sudah sejak sepuluh tahun belakangan terakhir. Akibat aksi protes massa, terjadi kemacetan mengular panjang.

Puluhan truk pun berhenti lajunya karena akses ditutup oleh massa. Polsek Binjai Barat pun turun ke lokasi aksi massa untuk meredam emosi massa.

Namun tetap saja, tak terbendung kekecewaan massa melihat sikap Pemko Binjai. Pun akhirnya, akses penghubung Kecamatan Binjai Barat dengan Binjai Utara ini dibuka setelah Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution turun ke lokasi aksi protes masyarakat.

Masyarakat dijanjikan akan segera diperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut. Untuk sementara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai menambal lubang dengan pasir serta batu. (ted/azw)

Arus Balik Idul Fitri, Karo Macet Terparah, Toba Lakalantas Terbanyak

URAI KEMACETAN: Petugas Dishub saat mengurai kemacetan arus balik di Jalan Sisingamangaraja Medan.

MEDAN, SUMUTPOS – Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditlantas Poldasu) mendata tingkat kemacetan dan kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di Sumut, selama berlangsungnya Operasi Ketupat Toba 2022, sejak 28 April-8 Mei 2022.

Menurut data yang diterima Sumut Pos, pada arus balik Lebaran, sejak 4-6 Mei 2022, kemacetan parah dan peningkatan jumlah orang di tempat wisata terjadi di kawasan Berastagi-Medan-Berastagi. Kemacetan sepanjang 11,1 Km terjadi di Sibolangit-Penatapan, 16 Km di Jalan Jamin Ginting-Tugu Juang dan 10,8 Km di Penatapan-Tugu Kol Berastagi.

Lalu, lanjutnya, kemacetan di Jalan Jamin Ginting-Simpang Doulu-Penatapan (jalur turun ke Medan) sepanjang 4 Km dan di Jalan Jamin Ginting, tepatnya dari Vihara Buddhist Center-Simpang Sayum sepanjang 6 Km.

“Banyaknya kendaraan atau terjadinya penumpukan kendaraan akibat tingginya intensitas masyarakat yang melintas, sehingga dilakukan penguraian dengan sistem One Way,” kata Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Indra Darmawan Irianto diwakili Kasi STNK Ditlantas Polda Sumut Kompol Anggun Andhika Putra kepada Sumut Pos di Medan, Senin (9/5).

Dalam hal ini, sepanjang Ops Ketupat Toba 2022, pihaknya merangkum, jumlah kemacetan di beberapa wilayah di Sumut yang rawan macet, sebanyak 66 kejadian. Sementara jumlah Lakalantas sebanyak 30 kejadian, dan yang terbanyak di Toba, yakni 5 kejadian, dengan korban luka berat 7 orang.

Adapunlokasi kepadatan tempat wisata yang tertinggi di Karo (Berastagi), sebanyak 39.380 orang. Sedangkan kepadatan kedua, di Samosir (Sibea-bea) sebanyak 31.005 orang dan ketiga di Simalungun (Perapat) 7.304 orang. Total jumlah orang berwisata sebanyak 77.689 orang. “Untuk arus balik Lebaran 2022, pada Minggu (8/5), kemacetan nihil,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepolisian Sektor (Polsek) Patumbak turun langsung mengurai kemacetan di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, Minggu (8/5). Pasalnya, pada puncak arus balik Lebaran 2022, volume kendaraan menuju Medan meningkat tajam, dari perbatasan Deliserdang menuju simpang Tol Amplas hingga ke simpang Jalan Tritura, Medan Amplas.

Kapolsek Patumbak, Kompol Faidir Chaniago melalui Kanit Samabta Polsek Patumbak sekaligus Kapospam VII Jalan Sisingamangaraja Medan, Iptu EH Manik mengatakan, volume kendaraan arus balik Lebaran 2022 meningkat tajam, terutama di jalur masuk ke inti kota Medan dari perbatasan Deliserdang. Diperkirakan volume kendaraan mencapai ribuan kendaraan.

“Kita turun langsung mengurai kemacetan, agar tidak terjadi kemacetan total. Hingga sore hari menjelang malam, arus lalu lintas dapat berjalan normal dan lancar, meski kendaraan berjalan melambat (padat merayap),” ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya tidak sampai melakukan rekayasa atau pengalihan jalan. Sebab, kepadatan kendaraan hanya terjadi di perbatasan Deliserdang menuju inti kota Medan saja, sejak siang hari hingga petang sekira Pukul 18.00 WIB.

“Kita sudah antisipasi pada puncak arus balik Lebaran ini. Sebab mulai Senin (9/5), masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa, bagi yang bekerja dan juga yang sekolah. Kita berjaga-jaga hingga malam hari,” ujarnya.

 

Penumpang KNIA Capai 280.630 Orang

PT Angkasa Pura (AP) II Kualanamu International Airport (KNIA) mencatat, jumlah pergerakan penumpang di Bandara Kualanamu secara kumulatif pada H-10 hingga H+6 (22 April-8 Mei 2022) mencapai 280.630 orang dengan pergerakan pesawat sebanyak 2.289 penerbangan.

Hal ini mengalami tren kenaikan pergerakan penumpang dan penerbangan sangat signifikan dibandingkan angkutan Lebaran Tahun 2021, yakni mencapai 1.288 persen penumpang dan 343 persen penerbangan.

Manager of Branch Communication and Legal PT AP II KNIA, Chandra Gumilar mengatakan, pada periode angkutan Lebaran 2022, masyarakat diperbolehkan melakukan mudik seiring dengan semakin baiknya penanganan pandemi Covid-19, yang didukung dengan program vaksinasi Booster. Penyelenggaran angkutan Lebaran tahun ini disambut baik oleh para pemudik dan pekerja bandara.

Di mana, lanjut Chandra, pada angkutan lebaran tahun lalu sebagaimana diatur dalam ketentuan SE Menhub 34 Tahun 2021, tentang ketentuan perjalanan orang pada masa Idul Fitri 2021 dengan menggunakan transportasi udara, tentang perjalanan menjelang masa peniadaan mudik, masa peniadaan mudik (6-17 Mei 2021), hingga pasca peniadaan mudik.

Sedangkan angkutan Lebaran Tahun 2022 ini, lanjutnya, masyarakat dimudahkan dengan adanya aturan perjalanan domestik sesuai SE Menhub Nomor 48 Tahun 2022, bahwa pelaku perjalanan tidak diwajibkan menunjukkan hasil tes Covid-19, jika sudah vaksinasi Covid-19 booster. Begitu juga untuk anak usia 6-17 tahun yang sudah vaksinasi Covid-19 dosis 2 dan anak usia di bawah 6 tahun.

“Sejalan dengan hal ini, PT Angkasa Pura II selaku operator Bandara Internasional Kualanamu bersama seluruh stakeholder telah melakukan persiapan maksimal dalam memastikan kelancaran angkutan lebaran tahun 2022,” ujarnya, Senin (9/5).

Menurutnya, pergerakan puncak arus mudik angkutan Lebaran Tahun 2022 di Bandara Internasional Kualanamu pada 29 April 2022 (H-3) tercatat 19.500 penumpang dengan 151 penerbangan, sedangkan puncak arus balik pada 8 Mei 2022 (H+6) tercatat 21.956 penumpang dengan 153 penerbangan.

“Kembali dibukanya Bandara Internasional Kualanamu sebagai pintu masuk (entry point) perjalanan internasional menjadi salah satu semangat baru untuk mendukung pergerakan penumpang periode angkutan lebaran tahun ini,” tuturnya.

Adapun PT AP II telah menerima permohonan extra flight penerbangan untuk penerbangan domestik dan internasional terjadwal yang secara kumulatif berjumlah sebanyak 193 penerbangan dari berbagai maskapai untuk periode 22 April-9 Mei 2022.

“Kelancaran angkutan Lebaran di Bandara Internasional Kualanamu turut memberikan dampak positif bagi tenan komersial yang beroperasi,” pungkasnya.

 

Covid  di Sumut Terkendali

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahyamadi mengklaim kasus Covid-19 di Sumut selama libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah masih terkendali dengan baik. Belum ada laporan lonjakan kasus positif virus mematikan itu.

“Covid-19 di Sumut masih terkendali,” ujar Gubernur Edy kepada wartawan saat saat Inspeksi Mendadak (Sidak) ASN di UPT Samsat Medan Selatan di Jalan SM Raja, Kota Medan, Senin (9/5) pagi.

Mantan Pangkostrad ini mengungkapkan laporan kasus Covid-19 selama liburan Lebaran rata-rata per hari di bawah 10 kasus aktif yang terkonfirmasi.”0 – 5 kasus kembali lagi 3 kasus. Masih terkendali,” tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.

Gubernur Edy mengatakan, terkendali kasus COVID-19 di Sumut. Tidak lepas kontribusi masyarakat yang ketat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas pada liburan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. “Selama rakyat kita masih diinstruksikan, untuk tetap menggunakan protokol kesehatan,” kata Gubernur Edy. (dwi/gus)

Jabatan Walkot Tebing tinggi dan Bupati Tapteng akan Berakhir, Gubsu Usulkan Bahar dan Afifi ke Kemendagri

Edy Rahmayadi.

MEDAN, SUMUTPOS – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajukan nama-nama untuk menduduki sebagai Pejabat Wali Kota Tebing Tinggi dan Pj Tapanuli Tengah (Tapteng) ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).

Di mana, kedua kepala daerah itu, masa jabatan berakhir pada 22 Mei 2022. Sedangkan kedua daerah tersebut akan memilih kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024.

Masa jabatan kepala daerah itu, yakni Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zainudin Hasibuan, dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, Oki Doni Siregar. Kemudian, Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, dan Wakil Bupati Tapteng, Darwin Sitompul. “Sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri,” sebut Gubernur Edy kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Senin (9/5) siang.

Dalam pengajuan PJ kepala daerah itu, Gubernur Edy mengajukan nama Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Baharuddin Siagian, diusulkan menjadi Pj Wali Kota Tebing Tinggi dan dua nama lainnya pejabat dijajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Kemudian, Pj Sekdaprov Sumut, yang juga Sekretaris DPRD Sumut, Afifi Lubis, diusulkan jadi Pj Bupati Tapteng dan dua nama lainnya pejabat dijajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Gubernur Edy tidak membeberkan secara detail kapan surat pengajuan PJ kepala daerah tersebut diajukan ke Kemendagri.  “Kita tunggu lah (keputusan dari Kemendagri),” ucap mantan Ketua Umum PSSI itu.

Adapun nama-nama calon yang diusulkan yakni,  Pj Wali Kota Tebing Tinggi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian SH, MSi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Ir Abdul Haris Lubis MSi dan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumut, Aprilla H Siregar SH, MH.

Kemudian Pj Bupati Tapteng diusukan adalah Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis SH, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Dr H Asren Nasution MA dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat Dr Kaiman Turnip MSi. (gus)

92.825 Calhaj Reguler Diberangkatkan Mulai 4 Juni

ILUSTRASI : Calon Jamaah haji melakukan manasik haji

JAKARTA,SUMUTPOS – Kementerian Agama terus mempersiapkan layanan bagi calon jamaah haji (calhaj). Proses finalisasi dikebut, khususnya setelah adanya kepastian jumlah kuota jemaah Indonesia.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan, waktu yang tersedia untuk finalisasi penyiapan layanan tidak banyak. Sebab, pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan kepastian kuota pada pertengahan April 2022 atau sepekan sebelum libur dan cuti lebaran. Padahal, jamaah kloter pertama akan diberangkatkan pada 4 Juni 2022.
Hilman menjelaskan, layanan jamaah terbagi dalam dua kategori besar, yaitu layanan dalam negeri, dan layanan di luar negeri (selama jamaah berada di Arab Saudi).

Di dalam negeri, jamaah akan menerima sejumlah layanan, mulai dari pemberkasan, hingga layanan keberangkatan dan kepulangan di asrama haji. Layanan di dalam negeri dimulai dengan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Komisi VIII DPR hingga terbit Keputusan Presiden.
Selanjutnya, Ditjen PHU mengidentifikasi jemaah berhak berangkat sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan Arab Saudi. “Daftar nama 92.825 jemaah calon haji reguler yang berhak berangkat tahun ini sudah ada. Saya sudah terbitkan Surat Keputusan dan sejak kemarin sudah diumumkan dan didistribusikan ke Kanwil Kemenag Provinsi se Indonesia,” terang Hilman di Jakarta, Senin (9/5). Selanjutnya, jamaah yang telah ditetapkan berhak berangkat, bisa segera melakukan konfirmasi keberangkatan ke bank tempat jemaah mendaftar.
Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menambahkan, pihaknya saat ini tengah memfinalisasi proses kontrak kerja sama dengan maskapai yang akan memberangkatkan dan memulangkan jemaah haji Indonesia. Ada dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

“Proses koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Pencegahan Covid-19, dan Pemerintah Daerah juga terus dilakukan dalam proses persiapan penyelenggaraan haji tahun ini,” jelasnya.

Terkait penyiapan layanan asrama haji, Saiful Mujab menegaskan pihaknya sudah melakukan proses sterilisasi asrama yang akan digunakan untuk lokus pemberangkatan jemaah. Nantinya, ada sejumlah layanan yang disiapkan untuk jemaah, antara lain fasilitas penginapan selama 1 x 24 jam, pemeriksaan akhir kesehatan, pemberian gelang identitas, pemberian paspor, pemberian living cost (uang saku), serta pemantapan manasik haji.  “Di asrama haji, jamaah sebelum berangkat akan mendapat layanan konsumsi tiga kali makan dan dua kali snack,” terang Mujab, panggilan akrabnya.

Saat kembali ke tanah air, jamaah akan mendapat satu kali makanan ringan. Mujab menambahkan, kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M berjumlah 100.051. Jumlah ini terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus.
“Jamaah haji reguler rencananya akan terbagi dalam 241 kloter dan diperkirakan akan diberangkatkan dalam 236 penerbangan, dengan maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines,” pungkasnya. (jpnn)

Hepatitis Akut Misterius Sudah Jangkiti 15 Orang di Indonesia, Dua Anak di Sumut Diduga Terpapar

ILUSTRASI: Seorang anak yang tengah sakit saat dirawat di rumah sakit. Saat ini ada 15 anak terjangkit hepatitis akut misterius.

MEDAN, SUMUTPOS –Jumlah terkini kasus hepatitis akut misterius di Indonesia hingga Senin (9/5) kemarin sudah menjangkiti 15 anak. Sementara itu, di Sumatera Utara (Sumut)
ada dua anak diduga terpapar hepatitis akut misterius. Belum diketahui secara pasti kedua anak tersebut berasal dari kabupaten/kota dan dirawat dimana. Pasalnya, Dinas Kesehatan Sumut belum mau membeberkan secara rinci, termasuk kondisinya bagaimana.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis mengatakan, saat ini kedua anak tersebut tengah menjalani pemeriksaan dan observasi intens. “Ada dua anak yang sedang dirawat di dua rumah sakit dan dicurigai diduga terkena penyakit hepatitis misterius. Namun, masih dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kesehatan dan ini masih diduga,” kata Ismail, Senin (9/5).

Ismail mengakui, memang gejala yang dialami kedua anak tersebut di antaranya demam, diare dan muntah-muntah. “Tapi belum dapat laporan kalau pasien demamnya kuning atau seperti apa. Tim lagi memeriksa dan memastikan gejala yang dialami dua anak tersebut,” ucapnya.

Menurut dia, pihaknya sudah menyusun sejumlah langkah mengantisipasi penyebaran hepatitis akut misterius ini. “Kita lakukan sistem dini respon, artinya sejak dikatakan adanya penyakit hepatitis misterius pada anak, kita membentuk tim epidemiologi. Kemudian, meminta dokter anak di rumah sakit melakukan produk penanganan awal, seperti tes skrining dan lain sebagainya,” ungkap Ismail.

Ismail menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan RSUP Haji Adam Malik Medan. Hal ini terkait penanganan lebih lanjut dan jika memang dirujuk. “Hepatitis misterius ini ada kaitannya dengan penyakit liver. Maka dari itu, ini ada 10 persen kasus transplantasi hati di (RSUP Haji) Adam Malik. Jadi, kita akan rapat dengan mereka,” ujarnya.

Ia mengimbau agar seluruh sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk memperketat pola hidup sehat dan bersih. Siswa diwajibkan cuci tangan sebelum menyentuh makanan dan tidak jajan sembarangan. “Nantinya akan ada pemeriksaan kepada anak di sekolah-sekolah melalui puskesmas. Bahkan, posyandu juga kita aktifkan lagi untuk imunisasi Hepatitis A dan B,” tuturnya.

Ia juga mengimbau, kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan makanan dan minuman yang akan diberikan pada anak. Hepatitis akut diketahui dapat dicegah terhadap anak dengan cara menjaga saluran cerna dan saluran napas. “Virus hepatitis ini adanya kuman Adeno, yang menyebabkan diare. Jadi, makanan yang diberikan pada anak harus benar-benar diperhatikan kematangannya. Begitupun air, harus dimasak sampai benar-benar mendidih,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan perhatian khusus dalam penanganan penyebaran Hepatitis Misterius di Sumut ini. Untuk gejalanya, pihak Pemerintah Provinsi Sumut akan mempelajari.

“Ini yang belum ada kepastian mengenai hepatitis. Tapi, sudah ada terjadi di Indonesia. Penyebabnya virus, tapi kenapa? Ini yang sedang dipelajari,” ucap Gubernur Edy kepada wartawan saat Sidak Kehadiran ASN di Dinas Kehutanan Sumut di Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (9/5) pagi.

Gubsu mengatakan, Pemprov Sumut sudah membentuk tim khusus diketuai oleh Direktur Utara (Dirut) RSUPH Adam Malik, dr Zainul Safri. “Untuk di Sumut saya sudah membentuk tim dipimpin oleh dokter Zainal Dirut RS Adam Malik,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

Gubsu mengharapkan tim ini dapat melakukan penanganan dan antisipasi penyebaran hepatitis misterius di tengah masyarakat.”Saat ini terus melakukan kegiatan untuk mengetahui secara pasti,” ucap mantan Pangkostrad itu.

Untuk mengantisipasi secara dini penyebaran hepatitis misterius ini, gubsu mengimbau masyarakat Sumut untuk menerapkan pola hidup sehat dan bersih di lingkungan keluarga.

“Kedua untuk mengantisipasi virus ini makanya tetap menggunakan masker. Terap bersihkan diri kita. Kalau itu virus yang bisa menularkan. Terkhusus untuk anak-anak balita kita,” pungkas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu

Terpisah, Sub Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas RSUP HAM, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, pihaknya siap menangani pasien hepatitis. “Secara umum kita siap dari segi fasilitas untuk diagnosa sampai terapi. Begitu pula dari sisi personalia, tenaga dokter spesialis yang menangani. Kita siap sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan,” katanya.

Menurut Rosa, penanganan yang dilakukan sama seperti penanganan pasien hepatitis. “Hanya saja, kalau memang nanti dari pemeriksaan hepatitis semua negatif, berarti masuk kategori hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya,” ujarnya.

 

Sudah Jangkiti 15 Orang

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jumlah kasus hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya di Indonesia.
“Sampai sekarang kondisi di Indonesia ada 15 kasus,” kata Budi dalam konferensi pers, Senin (9/5). Data tersebut dihimpun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Senin (9/5).
Menurut dia, kasus hepatitis akut tersebut pertama kali ditemukan di Indonesia pada 27 April 2022. Budi juga mengungkapkan kasus hepatitis akut misterius tersebut paling banyak ditemukan di Inggris dengan 115 kasus. Mantan wakil menteri BUMN itu mengaku telah menyampaikan data Kemenkes tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
Menkes mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menyelidiki penyebab hepatitis akut misterius ini. “Kesimpulannya belum bisa dipastikan virus apa yang 100 persen menyebabkan adanya hepatitis akut ini,” ujar dia.

Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, virus yang menyebabkan penyakit hepatitis akut menular lewat asupan makanan atau melalui mulut. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk rajin cuci tangan dan memastikan kebersihan dari makanan yang masuk ke mulut. Adapun Penyakit hepatitis akut diketahui menyerang anak-anak usia di bawah 16 tahun.

“Apa yang perlu dilakukan masyarakat yang pertama adalah virus ini menular melalui asupan makanan yang lewat mulut. Jadi, kalau bisa rajin cuci tangan, jadi kita pastikan apa yang masuk ke anak-anak kita untuk bersih, karena ini menyerang di bawah 16 tahun lebih banyak lagi di bawah lima tahun,” ujar Budi.
Ia pun menjelaskan, ciri-ciri penyakit hepatitis akut ditandai dari demam dan tingginya indikator serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT) dan serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT). “SGPT dan SGOT itu normalnya di level 30-an. Kalau udah naik agak tinggi lebih baik refer ke fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) terdekat,” kata dia.

Adapun saat ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat serta Inggris mengenai penyakit hepatitis akut yang belakangan marak terjadi.

Hasilnya, hingga saat ini belum diketahui secara pasti virus penyebab penyakit yang banyak menyerang anak-anak usia di bawah 16 tahun ini. “Kesimpulannya belum bisa dipastikan virus apa yang 100 persen menyebabkan adanya penyakit hepatitis akut ini,” kata Budi.
Budi mengatakan, saat ini, Indonesia bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Amerika serta Inggris dalam upaya mendeteksi penyebab hepatitis akut. Kemungkinan besar, penyakit ini disebabkan oleh Adenovirus strain 41. Namun, ada pula kasus yang bukan disebabkan oleh Adenovirus strain 41. “Jadi kita masih melakukan penelitian bersama-sama dengan Inggris dan Amerika untuk memastikan penyebabnya apa,” ucap Budi.

Adapun, kata Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua rumah sakit dan dinas kesehatan untuk melakukan pengawasan surveilans terkait dengan kasus ini per 27 April 2022.  Hal tersebut dilakukan empat hari sesudah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan adanya wabah Hepatitis akut tersebut di Eropa pada 23 April 2022.

Sedangkan sampai saat ini, Kemenkes mengonfirmasi sedikitnya empat anak di Indonesia dilaporkan meninggal dunia akibat terpapar hepatitis yang belum diketahui penyebabnya atau hepatitis misterius. Rinciannya, tiga kasus kematian anak terjadi di DKI Jakarta dan satu kasus kematian di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Berdasarkan temuan terkini, keempat kasus kematian pada anak-anak itu menunjukkan gejala yang hampir sama. Gejala yang dialami pasien mirip gejala penyakit kuning yang diikuti demam, diare, urine berwarna lebih pekat, dan feses berwarna pucat.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada kasus hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika, dan Asia. Namun, WHO baru melaporkan satu kasus kematian yang terjadi di luar Indonesia.

Tingkatkan Pengawasan di Pelabuhan dan Bandara
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) meningkatkan pengawasan terhadap penumpang, kru hingga barang bawaan di lingkungan pelabuhan dan bandara, menyusul temuan kasus hepatitis akut misterius di beberapa negara termasuk Indonesia.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C/2515/2022 tentang Kewaspadaan terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya (Acute Hepatitis Of Unknown Aetiology). “Meningkatkan pengawasan terhadap penumpang dan kru, alat angkut, barang bawaan, vektor, dan lingkungan pelabuhan dan bandara, terutama yang berasal dari negara terjangkit saat ini,” demikian bunyi SE tersebut sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (9/5).
Kemudian, KKP diminta untuk meningkatkan upaya promosi kesehatan bagi masyarakat di sekitar wilayah pintu masuk negara (bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara). Selanjutnya, mengoordinasikan pelayanan kesehatan dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit setempat serta berkoordinasi dengan Otoritas Imigrasi dalam penelusuran data ketika ditemukan kasus dari warga negara asing.

Selain itu, KKP juga diminta berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan dalam hal mendeteksi penumpang dengan sindrom jaundice. Di samping itu, Kemenkes meminta dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, KKP, laboratorium kesehatan masyarakat, dan rumah sakit untuk memantau dan melaporkan kasus sindrom penyakit kuning akut di Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan gejala dan memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
Gejala yang dimaksud ditandai dengan kulit dan sklera berwarna ikterik atau kuning dan urine berwarna gelap yang timbul secara mendadak. Kemudian, Dinkes diminta untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk segera mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) terdekat apabila mengalami sindrom jaundice.

Selanjutnya, membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan lintas program dan lintas sektor terutama Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Dinkes juga diminta untuk memberikan notifikasi apabila terjadi peningkatan kasus sindrom jaundice akut maupun menemukan kasus sesuai definisi operasional kepada Dirjen P2P melalui Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) melalui Telp./ WhatsApp 0877-7759-1097, atau e-mail: poskoklb@yahoo.com.
Sedangkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk menunda penerapan pembelajaran tatap muka (PTM).

Pernyataan tersebut menanggapi munculnya virus yang menyebabkan penyakit hepatitis akut yang menjangkit anak-anak beberapa waktu belakangan. “Tidak ada rencana untuk itu (penundaan PTM). Artinya PTM tetap berlanjut,” ujar Muhadjir, Senin (9/5).
Selain itu, Muhadjir Effendy memastikan biaya perawatan bagi pasien Hepatitis akut ditanggung BPJS Kesehatan. “Biaya perawatan ditanggung BPJS,” ujar Muhadjir. (ris/gus/cnn/bbs)

 

 

Perpanjangan Libur Sekolah, Siswa di Medan Tetap Bersekolah Mulai Hari Ini

Anggota Komisi 2 DPRD Medan, T. Edriansyah Rendy.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memastikan bahwa perpanjangan waktu libur sekolah tidak berlaku di Kota Medan. Pasalnya surat edaran Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenristekbud) tentang perpanjangan waktu libur sekolah hanya berlaku di sebagain Pulau Jawa seperti wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Artinya, perpanjangan waktu libur Idul Fitri 1443 Hijriah bagi siswa sekolah tidak berlaku di Kota Medan. Dengan demikian, seluruh siswa sekolah di Kota Medan akan mulai kembali bersekolah sejak hari ini, Senin (9/5).

“Perpanjangan waktu libur sekolah hanya berlaku di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, aturan itu tidak berlaku di Kota Medan. Maka dapat kita pastikan mulai besok (hari ini), aktifitas belajar mengajar pada sekolah-sekolah di Kota Medan sudah kembali dilakukan,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar kepada Sumut Pos, Minggu (8/5).

Meskipun begitu, kata Putra, kemungkinan ada beberapa sekolah swasta di Kota Medan yang masih libur hingga 2 atau 3 hari kedepan. Sebab untuk sekolah-sekolah swasta, Dinas Pendidikan mengembalikan kebijakan itu ke pihak sekolah masing-masing.

“Tapi kalau sekolah negeri, itu dapat kita pastikan bahwa mulai besok (hari ini) semuanya sudah kembali bersekolah. Baik sekolah dari tingkat TK/PAUD, SD, dan SMP. Untuk tingkat SMA sederajat dapat dikonfirmasi langsung ke Disdik Provinsi,” ujarnya.

Selain itu, Putra juga mengatakan bahwa pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Medan juga sudah dapat digelar secara penuh atau 100 persen. Mengingat saat ini, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan terus melandai. “Iya (sudah 100 persen). Kita masih mengacu kepada SKB 4 menteri yang berbasis kepada PPKM Level 2 untuk Kota Medan saat ini,” katanya.

Pun begitu, Putra tetap mengimbau kepada setiap orangtua siswa agar turut menyukseskan vaksinasi Covid-19 dengan cara bersedia memvaksinasi anak-anaknya. Sebab dengan divaksinasinya siswa, maka tingkat penyebaran Covid-19 di Kota Medan dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

“Kesehatan siswa juga dapat lebih terjamin, kita butuhkan kerjasama semua pihak dalam hal ini. Baik edukasi dari pihak sekolah, maupun kesadaran dan sikap kooperatif dari para siswa dan orangtua,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 2 DPRD Medan, T. Edriansyah Rendy, meminta Dinas Kesehatan Kota Medan untuk semakin gencar dalam memberikan edukasi tentang vaksinasi Covid-19 dan melaksanakan vaksinasi tersebut ke sekolah-sekolah.

“Dinas Kesehatan harus fokus untuk vaksinasi anak usia 6 – 11 tahun ini. Vaksinasi anak usia 6 – 11 tahun di Kota Medan ini terbilang masih cukup rendah, harus terus dikejar agar pembelajaran tatap muka di sekolah dapat berjalan maksimal,” kata Rendy kepada Sumut Pos, Minggu (8/5).

Politisi muda Partai NasDem itu juga meminta kepada semua pihak untuk turut menyukseskan program vaksinasi yang terus digalakkan Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Tak cuma pemerintah, Rendy juga berharap agar masyarakat bersedia untuk ikut menyukseskan vaksinasi Covid-19. Khusus untuk vaksinasi anak, putra mantan Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin itu mengharapkan agar para orangtua bersedia memvaksin anaknya.

“Dan untuk masyarakat yang sudah dewasa, kita harapkan untuk bersedia divaksin hingga vaksinasi booster yang saat ini terus gencar dilakukan. Selain bersedia divaksin, kita harapkan semua pihak tetap mengedepankan protokol kesehatan,” pungkasnya. (rel)

Bobby Nasution Tambah Kuota Kepesertaan BPJS Sebanyak 100 Ribu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution terus berupaya mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Ditargetkan pada 2024 seluruh warga Medan mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat hanya dengan menunjukkan KTP.

Langkah yang dilakukan antara lain dengan mengupayakan agar warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) PBI (Penerima Bantuan Iuran) dengan pendanaan APBN, sedangkan tidak masuk DTKS didaftarkan BPJS PBI dengan pendanaan APBD Medan.

“Pada APBD Kota Medan Tahun 2022 ini, telah ditambahkan kuota kepesertaan BPJS PBI Medan Sehat sebanyak 100 ribu. Pada 9 Mei ini sudah ditampung sebanyak kurang lebih 86 ribu warga. Masih ada sisa lebih 30 ribu lagi. Saat ini terus dilakukan pendataan untuk memenuhi kuota tersebut,” ucap Kadis Sosial, Khoiruddin Rangkuti, Senin (9/5) di Medan

Terkait progress pencapaian UHC, Khoiruddin menyampaikan, per April 2022 dari 2.525.077 jiwa penduduk Medan, sebanyak 2.155.806 jiwa atau 85,36 persen yang telah tercover BPJS Artinya, ada 369.871 atau 14,64 persen lagi yang belum tercover.

Dia merincikan, 2.155.806 penduduk yang telah tercover itu terdiri Pekerja Penerima Upah (PPU) di antaranya ASN, TNI, Polri, Pekerja Swasta, BUMN, BUMD sebanyak 698.223, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang merupakan pekerja informal sebanyak 502.120, Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui pendanaan APBN sebanyak 487.615, PBI melalui pendanaan APBD sebanyak 402.797, dan Bukan Pekerja (BP) yang merupakan invertor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, pensiunan sebanyak 65.051.

“Sisa penduduk yang belum tercover sebanyak 369.871 atau 14,64 persen ini tentu ada yang sudah masuk ke DTKS. Nah, warga yang sudah masuk DTKS ini kita upayakan untuk masuk BPJS PBI dengan pendanaan APBN. Sedangkan yang tidak masuk DTKS, terutama yang warga tidak mampu akan dimasukkan BPJS PBI dengan pendanaan APBD Kota Medan,” terangnya.

Khoiruddin menambahkan, saat ini warga jumlah warga Medan yang masuk dalam DTKS sebanyak 715.000. “Dari 715.000 warga yang masuk DTKS itu, yang ditanggung BPJS PBI dengan pendanaan APBN per April 2022 sebanyak 487 ribu. Sisanya inilah yang kita kejar, agar semua yang ada di DTKS itu ditampung oleh APBN,” sebutnya.

Sewaktu membuka Bobby Nasution memang menekankan agar pelayanan dasar kepada masyarakat terus ditingkatkan semaksimal mungkin. Orang nomor satu di Pemko Medan ini memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh antara lain Gubsu Edy Rahmayadi diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Setdaprovsu, Arief Tri Nugroho, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Medan Hasyim, S.E., Sekda Wiriya Alrahman, narasumber, seluruh pimpinan OPD dan Camat se-Kota Medan itu, Bobby Nasution mengungkapkan keinginannya agar seluruh warga memperoleh pelayanan kesehatan atau berobat cukup dengan menunjukkan KTP.

“Pada 2023 saya ingin lihat progress UHC seperti apa? Bisa nggak di 2023, seluruh masyarakat Kota Medan berobat, mendapatkan pelayanan kesehatan hanya menggunakan KTP? Saya mohon ini jadi pembahasan, progress 2023 sampai mana,” ungkapnya.

Pada saat itu juga Bobby Nasution menargetkan, hal ini bisa diwujudkan dua tahun mendatang atau 2024. “Saya ingin ini bisa benar-benar terjadi. Maksimal 2 tahun dari sekarang ini bisa kita laksanakan,” pungkasnya. (rel)

1...2,6902,6912,692...15,907Page 2,691 of 15,907