31 C
Medan
Thursday, February 5, 2026
Home Blog Page 2716

Guru Sekolah Minggu GKPI se-Indonesia Dilatih Menjadi Tangguh

BERSAMA: Seluruh Panitia dan Narasumber yang hadir pada acara Pelatihan Guru Sekolah Minggu GKPI se-Indonesia Tahun 2022 di Hotel Saka Medan kemarin.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kerja Sama Guru Sekolah Minggu Gereja Kristen Protestan Indonesia (BKS GSM GKPI) Tingkat Sinode menggelar Pembinaan dan Pelatihan Guru Sekolah Minggu GKPI se-Indonesia Tahun 2022. Kegiatan ini berupa webinar yang diadakan pada 26 Februari 2022 dan 5 Maret 2022 dilanjutkan workshop pada 3 Maret 2022 secara hybrid tatap muka, di Hotel Saka Medan yang juga dihadiri oleh peserta daring melalui Zoom Meeting.

Rangkaian kegiatan pembinaan dan pelatihan telah dimulai dengan webinar yang diikuti oleh 500 peserta guru sekolah minggu GKPI dari 200 Resort/Jemaat yang tersebar dalam 11 Wilayah Koordinasi GKPI di seluruh Indonesia. Webinar ini sangat menarik dan menambah pengetahuan terkait pengajaran di Sekolah Minggu. “Kegiatan ini sangat membantu menambah wawasan serta semangat dalam melakukan pelayanan Sekolah Minggu, agar kegiatan ini dibuat secara berkelanjutan,” ujar Risda Mediana Simbolon, peserta GSM GKPI dari Batam.

Menindaklanjuti materi pembinaan dan pelatihan yang telah disampaikan sebelumnya melalui webinar, maka peserta diajarkan secara langsung oleh para narasumber melalui workshop. Peserta ditekankan untuk mengerti tentang konsep keselamatan sebelum mengajarkan kepada anak. “GSM tangguh, GSM yang mengajarkan pengenalan akan Kristus secara benar, jika kita belajar dan mengerti, serta mengalaminya, maka kita bagikan,” pesan Yosephien Simatauw, narasumber dari Kids EE.

Peserta juga diajarkan mengenai pentingnya kurikulum dan rencana pengajaran Sekolah Minggu. “Guru Sekolah Minggu mempunyai tugas untuk membuat rancangan pembelajaran secara detil sebagai panduan mengajarkan secara tepat dan persiapan yang matang, disesuaikan dengan kondisi anak dan kebutuhan,” kata Susi Rio Panjaitan, narasumber dari Yayasan Rumah Anak Mandiri yang juga seorang praktisi psikologi anak, dosen, terapis anak, dan konsultan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Dalam workshop, peserta juga diajarkan untuk membuat kreativitas yang mendukung dalam pengajaran sekolah minggu sehingga anak menjadi tertarik untuk mengikutinya. “Kita dapat membuat aktivitas sebagai pengantar dalam menyampaikan cerita dan menjelaskan maksud dari pengajaran, sehingga anak bisa tertarik,” kata Purnawan Kristanto, narasumber dari Footprint Publisher yang juga seorang penulis buku dan trainer pelayanan anak.

Pembinaan dan pelatihan GSM GKPI ini didukung dan difasilitasi oleh LWF (Lutheran World Federation). “Melayani Tuhan sebagai GSM adalah anugerah yang luar biasa karena dibutuhkan kesabaran, kesungguhan, dan komitmen yang kuat terutama di era industri 5.0 sehingga GSM dituntut untuk semakin meningkatkan skill dan pengetahuan dalam melayani. Kami berharap melalui pelatihan ini memberi semangat baru untuk GSM GKPI di seluruh Indonesia,” ujar Desri Maria Sumbayak, Vice President LWF Asia yang turut hadir pada workshop GSM GKPI. Pada kesempatan workshop juga dilaksanakan pemberian ulos kepada para narasumber dan perwakilan LWF sebagai bentuk apresiasi.

Ketua BKS GSM GKPI Tingkat Sinode, Pnt. Tetty Aritonang menyampaikan terima kasih kepada para narasumber dan perwakilan LWF sehingga penyelenggaraan kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik.

Sebagai kegiatan terakhir dari Pembinaan dan Pelatihan Guru  Sekolah Minggu, maka akan diselenggarakan webinar pada Sabtu, 5 Maret 2022 dengan agenda diskusi peserta pada pengajaran sekolah minggu di GKPI dan rekomendasi yang akan disampaikan pimpinan Sinode GKPI.

Badan Kerja Sama Guru Sekolah Minggu GKPI merupakan wadah bagi GSM GKPI untuk pembinaan, berbagi pengalaman dan pengetahuan serta menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam pelayanan Sekolah Minggu sekaligus sebagai salah satu lembaga persekutuan pelayanan kategorial sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga GKPI. (rel)

Kemendag Pacu Produsen Solar Panel Ekspor Produknya ke Amerika Serikat

Menteri Peerdagangan Muhammad Lutfi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mendorong produsen solar panel dalam negeri untuk memanfaatkan peluang ekspor produknya ke Amerika Serikat. Pasalnya, produk panel surya (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules/CSPV) Indonesia terbebas dari pengenaan safeguard duty atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dari Pemerintah AS. Presiden AS Joe Biden menandatangani dokumen yang memggembirakan ini.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, dengan dikecualikannya Indonesia dari BMTP memberikan peluang bagi eksportir solar panel Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke AS.

“Pemerintah merespons dan menyambut baik keputusan AS untuk mengecualikan produk solar panel Indonesia dari perpanjangan pengenaan BMTP. Hal ini menjadi angin segar bagi eksportir solar panel Indonesia untuk kembali membuka dan memperluas akses pasar di AS,” ujar Mendag Lutfi.

Informasi bebasnya produk surya panel terkena BMTP disampaikan Atase Perdagangan Washington DC dalam dokumen ‘Proclamation To Continue Facilitating Positive Adjustment to Competition from Imports of Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Cells (Whether or not Partially or Fully Assembled Into Other Products) under Section 201’ yang dirilis pada 4 Februari 2022.

Dokumen ini sekaligus memperkuat laporan akhir penyelidikan safeguard untuk produk solar panel yang telah dirilis Otoritas AS pada 8 Desember 2021 lalu. Produk solar panel yang diinvestigasi tersebut meliputi produk solar panel dalam bentuk sel dan modul.

Dalam laporan tersebut, United States International Trade Commission (US ITC) selaku otoritas penyelidikan kembali merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMTP selama empat tahun. Keputusan tersebut berlaku untuk semua negara kecuali negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dengan pangsa impor di bawah 3 persen.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan eksportir solar panel Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal untuk melakukan ekspor ke AS.

“Pemerintah Indonesia mendorong eksportir solar panel di Indonesia untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal guna meningkatkan ekspor ke pasar AS, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di tengah pandemi saat ini,” kata Wisnu.

Sebelumnya, otoritas AS telah mengenakan BMTP produk solar panel sejak 23 Januari 2018 hingga 6 Februari 2022. Selanjutnya, pengenaan BMTP kembali diperpanjang selama empat tahun hingga 6 Februari 2026 atas permohonan dari industri solar panel dalam negeri AS. Pemohon mengklaim telah terjadi kerugian serius akibat lonjakan impor produk solar panel pada 2015—2018. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya agar lolos dari kebijakan pengenaan BMTP oleh AS.

Direktur Pengamanan Perdagangan Natan Kambuno menanggapi keputusan AS dengan optimisme tinggi. Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah terlibat aktif dan kooperatif sejak awal inisiasi penyelidikan guna membela pengusaha/eksportir Indonesia. Di sisi lain, otoritas penyelidikan AS juga transparan dan objektif dalam investigasi safeguard solar panel tersebut.

“Pemerintah Indonesia melalui koordinasi Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) terlibat aktif selama proses penyelidikan dengan menyampaikan sejumlah pembelaan tertulis kepada otoritas AS. Selain itu, proses penanganan penyelidikan ini diikuti dengan kooperatif dengan tujuan agar Indonesia dibebaskan dari BMTP sehingga memberikan peluang bagi eksportir Indonesia untuk memperluas jaringan pasar di AS,” terang Natan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2022, nilai ekspor produk solar panel Indonesia ke dunia cenderung mengalami tren peningkatan sebesar 12,26 persen dalam lima tahun terakhir (2016—2021). Nilai ekspor tertinggi Indonesia ke AS untuk produk ini terjadi pada 2021 yakni sebesar USD 22,69 juta. Pada tahun tersebut, AS menjadi negara tujuan ekspor produk solar panel Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 34 persen. Selain AS, negara tujuan utama ekspor Indonesia untuk produk dimaksud adalah Singapura, Belanda, Tiongkok, dan Jepang. (*/rel)

Airlangga: Pemerintah Mengapresiasi NU yang Telah Menggerakkan Perekonomian

PALEMBANG.SUMUTPOS.CO – Pada masa pandemi berlangsung, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden dalam Hari Lahir Nadhlatul Ulama (NU) ke 99 tahun yang digelar pada hari Jumat (4/03) di Jakabaring Sport Center Palembang.

“Presiden sangat perhatian kepada ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah harga sawit bagus, harga karet bagus, harga kelapa bagus, dan berbagai komoditas pertanian Alhamdulillah dua tahun terakhir bisa swasembada beras,” tutur Menko Airlangga.

“Pemerintah mengapresiasi NU yang telah menggerakkan perekonomian rakyat. Dan hari ini yang menjadi tema adalah bagaimana membuat petani sejahtera. Oleh karena itu, tadi telah ditandatangaini Memorandum of understanding (MoU) antara PBNU dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS),” tambah Menko Airlangga.

Dalam program dana kelapa sawit tersebut, telah disiapkan program replanting sawit yang mana Pemerintah memberikan dukungan untuk tahun ini 180.000 hektar dengan bantuan 30 juta rupiah per hektar, yang artinya naik dari sebelumnya 25 juta rupiah per hektar. Menko Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS mengatakan bahwa Pemerintah akan terus mengawal hingga program tersebut terealisasi.

“Dengan MoU tersebut maka PBNU akan mensosialiasikan kepada pekebun dan petani sawit. Dan tentu ini akan dilakukan di seluruh Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menambahkan bahwa ke depan Pemerintah berharap perekonomian kerakyatan dapat terus digalakkan. Dalam hal ini, NU diharapkan bisa membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan sekaligus mendorong agar warga NU bisa membantu ketahanan pangan. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan menyiapkan penanaman berbagai produk mulai dari pertanian, hortikultura, dan kerjasama penanaman padi, jagung, kedelai, yang merupakan komoditas rakyat.

“Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar Kementerian bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti PBNU. Dan tentu ini bisa direplikasi dengan produk-produk lain, termasuk di sektor pertanian yang ini bisa dibuatkan prototype nya dengan petani-petani di lingkungan NU,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menerangkan bahwa Pemerintah telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan grace period selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan. “Pemerintah juga menyiapkan KUR, dimana KUR ini bisa disalurkan kepada UMKM binaan yang berada di keluarga besar NU,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Rois ‘Aam Syuriah Nahdlatul Ulama KH. Miftachul Akhyar dan jajaran pengurus Syuriah PBNU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum PBNU KH. Nusron Wahid, dan jajaran pengurus Tanfidziyah PBNU, Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PLN, Direktur Utama BPDPKS, perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. (ltg/advt/*)

Soroti Kota Medan, Surya Paloh: Ibu Kota Harus Bersih

ANTAR: Gubsu Edy Rahmayadi bersama Wagubsu Musa Rajekshah serta kader Partai NasDem saat mengatar pulang Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh ke Bandara Kualanamu, Jumat (4/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh menyoroti kondisi penataan Kota Medan, kota yang dipimpin Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution. Dia berharap Kota Medan harus bersih.

Surya Paloh berpesan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bahwa penataan Kota Medan harus menjadi yang utama sebagai Ibu Kota Provinsi Sumut, yakni dari segi penghijauan kota dan juga infrastruktur jalan.

“Pemprovsu dan Pemko Medan harus bersinergi dalam pembangunan ibu kota ini. Komunikasi politik harus dibangun dengan baik dan ditingkatkan kembali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi harus bisa berkolaborasi dan berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ucap Surya Paloh di Ruang Tunggu VIP Bandara Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, sebelum lepas landas kembali ke Jakarta, Jumat (4/3).

Sementara kepada para kader Partai NasDem Sumut terutama anggota Dewan Fraksi Partai NasDem, Surya Paloh mengingatkan untuk terus mendukung seluruh kebijakan dalam pelaksanaan dan kelancaran pembangunan di Sumut ini.”Untuk kepentingan kampung kita ini, harus satu visi dan misi,” pungkas Surya Paloh.

Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi di hadapan Surya Paloh mengatakan, perbaikan infrastruktur, terutama jalan provinsi, akan terus dilakukan, meski terkendala dengan anggaran yang kurang memadai.

Hal itu, menurut mantan Pangkostrad itu, perbaikan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sumut dalam pembangunan daerah.

“Sumut memiliki jalan provinsi terpanjang di Indonesia. Selama ini anggaran yang kita miliki belum dapat menyelesaikan seluruh pembangunan secara keseluruhan. Secara bertahap akan kita selesaikan jalan di Sumut ini Pak,” kata Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah. (gus/ila)

Tak Berhenti di 65 Titik, Dishub Medan Terus Tambah Lokasi e-Parking

BAYAR: Seorang pengendara pengguna jasa perparkiran saat membayar retribusi parkir menggunakan layanan e-parking, balum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan akan kembali menambah titik-titik parkir nontunai atau parkir elektronik (e-Parking) di Kota Medan pada tahun 2022 ini. Sedangkan jumlah e-Parking saat ini ada 65 titik.

Dishub Medan memastikan, penerapan e-Parking tidak akan berhenti di 65 titik itu saja. Sebaliknya, Pemko Medan memiliki target untuk dapat menambah lokasi e-Parking di Kota Medan semaksimal mungkin.

“Kita tidak akan berhenti di 65 titik itu, e-Parking akan terus kita kembangkan, termasuk di tahun ini. Saat ini kita sedang mencari lagi potensi-potensi parkir lainnya di Kota Medan yang akan kita terapkan e-Parking,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos, Jumat (4/3).

Dikatakan Iswar, nantinya lokasi-lokasi parkir n

itu juga akan dilelang kepada pihak ketiga yang berminat dan berkemampuan untuk mengelola e-Parking di Kota Medan dengan berbagai sistem pembayaran cashless yang lengkap dan berteknologi terbaru.

“Bila sudah kita terapkan lokasi-lokasi lainnya, maka akan kita lelang lagi kepada pihak ketiga. Catatannya tetap sama, mereka yang berkeinginan menjadi pengelola e-Parking harus mampu mengakomodir semua sistem pembayaran parkir non tunai yang ada. Nantinya sistem bagi hasilnya juga sama, baik lokasi parkir kelas 1 maupun kelas 2,” ujarnya.

Dijelaskan Iswar, sesuai Instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution, sistem e-Parking memang harus terus dikembangkan di Kota Medan. Pasalnya, penerapan e-Parking di Kota Medan sudah terbukti memiliki banyak keunggulan dalam proses pelaksanaannya.

Sejak e-Parking diterapkan, PAD Kota Medan dari retribusi parkir tepi jalan di lokasi-lokasi yang dimaksud meningkat hingga lebih dari 150 persen. “PAD dari retribusi parkir harus terus ditingkatkan, dan e-Parking ini adalah cara yang terbukti paling efektif,” katanya.

Selain soal PAD, kata Iswar, penerapan e-Parking juga terbukti dapat meningkatkan pelayanan jasa parkir tepi jalan kepada masyarakat. Selain itu, mengurangi sistem pembayaran tunai dan meningkatkan sistem pembayaran non tunai memang merupakan program pemerintah yang wajib didukung semua elemen.

“Intinya kita mau parkir tepi jalan di Kota Medan dikelola secara profesional. Target kita, nantinya semua parkir tepi jalan di Kota Medan akan menggunakan sistem e-Parking ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sejak 18 Oktober 2021 lalu, Dishub Medan telah menerapkan e-Parking pada 22 titik yang dikelola pihak ketiga. Melihat peningkatan PAD dari retribusi parkir melalui e-Parking meningkat drastis hingga 150 persen, Dishub Medan kembali menambah 43 titik, sehingga jumlah titik penerapan e-Parkir di Kota Medan menjadi 65 titik. (map/ila)

Vaksinasi Booster, GM PLN UIPSBU Minta Pegawai & Mitra Kerja Berperan Aktif 

VAKSINASI: GM PLN UIPSBU Octavianus Duha saat mengikuti vaksinasi dosis 3 atau booster, Rabu (2/3).istimewa/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komitmen untuk memerangi Covid-19 dan mengantisipasi penularan Omicron, PT PLN (Persero) UIPSBU kembali menggelar vaksinasi dosis 3 atau booster, Rabu (2/3).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 5 Kantor PLN UIPSBU, Jalan dr Cipto No 12 Medan, kegiatan vaksinasi ini diikuti GM PLN UIPSBU Octavianus Duha, SRM Anggaran dan Umum Tomu Murniaty Sibarani, SRM Perencanaan Raja Muda Siregar, jajaran pegawai dan Mitra kerja.

GM PLN UIPSBU Octavianus Duha dalam kesempatan itu menjelaskan, vaksinasi dosis tahap 3 atau booster kedua ini merupakan lanjutan dari sebelumnya yang diselenggarakan pada 27 Januari 2022.  “Jika sebelumnya peserta vaksinasi di lingkungan PLN UIPSBU yang ikut berjumlah 230 orang dan hari ini sebanyak 100 orang ikut berpartisipasi,” ungkapnya.

Untuk menyukseskan program pemerintah, Octavianus Duha juga mengimbau agar semua pihak yang menjadi bagian dari PLN UIPSBU berperan aktif dalam menuntaskan program vaksinasi ini.  “Kami mengimbau semua pegawai dan seluruh mitra kerja segera menuntaskan vaksinasi ini agar Indonesia segera terbebas dari Covid-19 dan Omicron serta herd immunity bisa terealisasi,” pungkasnya. (ila)

Fungsi Drainase di Medan Masih Semrawut, Dinas PU Dinilai Kurang Tanggap

PANTAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution memantau pelebaran drainase di Jalan Karya Wisata, Kelurahan Gedung Johor, Medan Johor. istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution, untuk lebih memperhatikan kinerja Dinas PU Kota Medan yang dinilai kurang tanggap dalam melakukan perbaikan fungsi drainase yang ada di Kota Medan.

Hasyim menilai, Dinas PU belum bertindak cepat dalam melakukan pengorekan drainase yang mengalami pendangkalan (sedimentasi). Padahal, drainase-drainase tersebut jelas-jelas tidak berfungsi untuk mengalirkan debit air dalam jumlah yang besar saat hujan dengan intensitas tinggi membasahi Kota Medan.

Dicontohkan Ketua DPC PDIP Kota Medan itu, seperti drainase yang berada di Jalan Halat Gang Sari, Kelurahan Komat II, Lingkungan 14, Kecamatan Medan Area. Di kawasan itu, masyarakat kerap kali merasa khawatir setiap kali hujan deras turun. Sebab setiap hujan turun kawasan tersebut selalu dilanda banjir, hal itu terjadi karena parit melintang di dalam gang yang telah mengalami sedimentasi.

“Wali Kota Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution sangat peduli dengan keluhan warga masyarakat, itu kita apresiasi. Kita lihat sendiri bagaimana responnya saat banjir melanda Kota Medan pada hari Minggu (28/2) dan Senin (28/2) lalun

Seharusnya ini ditindaklanjuti dengan serius dari Dinas PU juga,” ucap Hasyim.

Hasyim berharap, Kepala Dinas PU Kota Medan Topan Ginting dapat lebih mengontrol kinerja jajarannya di setiap UPT, sebab tidak mungkin semua drainase bermasalah di Kota Medan dapat terpantau oleh Wali Kota Medan.

“Itu lah fungsi UPT, mereka yang lebih paham wilayah kerjanya. Dinas PU harus bisa melihat dan memperbaiki sendiri drainase yang bermasalah, lalu langsung memperbaikinya atau setidaknya langsung melakukan pengorekan. Jadi tidak harus menunggu adanya keluhan dulu, ya harus lebih tanggap lah, ,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution ST, menyebutkan, jika Dinas PU Kota Medan masih sangat lemah dalam hal memetakan wilayah banjir di Kota Medan. Padahal, memetakan wilayah banjir adalah hal mutlak yang harus dimiliki Dinas PU bila ingin segera menuntaskan masalah banjir di Kota Medan.

“Saya lihat Dinas PU masih lemah dalam hal mapping, padahal ini kuncinya. Kalau memetakan wilayah banjir saja belum bisa, bagaimana mungkin bisa menuntaskan masalahnya. Ini penting untuk menjadi catatan bagi Dinas PU,” tegas Dedy.

Dikatakan Dedy, Dinas PU seharusnya terlebih dahulu meminta data kepada setiap kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan, tentang titik-titik yang kerap menjadi lokasi banjir. Setelah itu, Dinas PU juga bertugas untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab banjirnya di setiap titik. Dengan begitu, Dinas PU dapat segera menentukan solusi dan menyelesaikan persoalannya.

“Kalau titik-titiknya saja tidak tahu dengan detail, bagaimana mungkin mau menuntaskan masalah banjir ini. Anggaran yang besar saja tidak cukup tapi juga diperlukan strategi yang matang, salah satunya dengan memetakan titik-titik banjirnya terlebih dahulu,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Disebutkan Dedy, program ‘Medan Tajir (Tanpa Banjir)’ yang sering didengungkan Pemko Medan bukan lah program kecil yang dapat diselesaikan dengan mudah. Dinas PU sendiri harus menjadi OPD terdepan dalam merealisasikan program Medan Tajir tersebut.

“Kalau Dinas PU nya sendiri tidak bekerja keras dan bekerja cerdas dengan memetakan permasalahan yang ada terlebih dahulu dan mengikutinya dengan solusi-solusi cepat, bagaimana mungkin program Medan Tajir ini bisa terealisasi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kepala Lingkungan 14, Kelurahan Komat II, Kecamatan Medan Area, Indra menerangkan masalah banjir di lingkungannya saat menghadiri Rapat Pleno Ranting dan Anak Ranting Lingkungan 14 Komat II PDI Perjuangan Kecamatan Medan Area.”Kami Warga di lingkungan ini merasa ketakutan jika hujan turun, karena pada umumnya jika hujan lebat dan agak lama, maka dapat dipastikan gang kami ini akan banjir,” keluhnya.

Dia menjelaskan, penyebab banjir tersebut dikarenakan kondisi parit yang dangkal atau mengalami sedimentasi. “Dulu pernah dikorek tim P3SU tapi dikorek sampahnya aja dan tidak dalam. Makanya diperlukan pengorekan sama Dinas PU, biar dikorek lebih dalam lagi,” jelasnya.

Ditambahkannya, di lingkungan 13 Komat II, juga ada rumah yang berdiri di atas parit yang masih satu aliran dari parit Lingkungan 14, hal itu juga bisa berdampak penyebab banjir.

Menanggapi keluhan warga itu, Kadis PU Topan Ginting mengaku akan segera menurunkan petugasnya ke lokasi untuk segera melakukan pengorekan. (map/ila)