Home Blog Page 2719

PT PHPO Salurkan 100 Paket Sembako kepada Masyarakat Bagandeli

SEMBAKO: GM PT PHPO Belawan Anry Simamora, didampingi Humasnya, Martua Muda Daulay, menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada masyarakat Bagandeli.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) kembali menyalurkan 100 paket sembako melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) Permata Ekonomi dan Social kepada masyarakat dan nelayan di Lorong Sawita, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Rabu (20/4).

Penyaluran bantuan paket sembako berupa beras, gula dan minyak goreng diserahkan langsung General Manager PT PHPO Belawan, Anry Simamora kepada masyarakat disaksikan Lurah Bagandeli, Zul Asri.

“Bantuan yang disalurkan perusahaan secara rutin adalah bentuk konsisten untuk membantu masyarakat. Kegiatan sosial ini merupakan kerja sama perusahaan dengan pemerintah untuk membantu masyarakat yang saat ini masih kesulitan di masa pandemi Covid-19,” kata Anry Simamora didampingi Humasnya, Martua Muda Daulay.

Harapannya, bantuan yang disalurkan secara terus menerus dapat bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat diharapkan dapat mendoakan agar perusahaan tetap sukses menjalankan usahanya meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Mari kita bersama – sama berdoa, agar perusahaan tetap bisa menjalankan usahanya. Begitu juga agar wabah Covid-19 ini segera berakhir. Semoga perekonomian kita semakin normal secara global khususnya di Medan,” harap Anry Simamora.

Humas PT PHPO, Martua Muda Daulay menambahkan, pelaksanaan kegiatan CSR Permata Ekonomi dan Social merupakan program perusahaan bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu masyarakat. “Dengan terlaksananya bantuan CSR ini dapat membantu masyarakat dalam keadaan sulit. Harapannya, CSR yang sudah terlaksana terus berlanjut dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat,” ucap Martua.

Lurah Bagandeli, Zul Asri mengucapkan terima kasih atas bantuan CSR yang diberikan kepada masyarakat Bagandeli, semoga perusahaan tetap berjalan baik dan tidak putus membantu masyarakat. “Saya atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih. Selama ini perusahaan terus memberikan perhatian kepada masyarakat di Bagandeli, semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan perusahaan dapat terus berkembang,” ujarnya. (ila)

Peserta JKN-KIS Bisa Cicil Tunggakan Iuran

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BPJS Kesehatan menghadirkan Program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab). Program ini ditujukan bagi peserta pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang menunggak lebih dari 3 bulan iuran BPJS Kesehatan.

Deputi Direksi Wilayah Sumatera Utara dan Aceh BPJS Kesehatan, Mariamah mengatakan, Program Rehab diharapkan bisa membantu meringankan beban peserta JKN-KIS yang memiliki tunggakan dengan usia tunggakan 4 sampai dengan 24 bulan untuk dapat dibayarkan secara bertahap melalui mekanisme cicilan. Status peserta baru akan aktif ketika seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalannya telah lunas.

“Melalui program ini diharapkan dapat mempermudah dan meringankan beban peserta dalam melunasi tunggakan iuran JKN-KIS-nya. Terkhusus, bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran yang sangat besar sehingga peserta lebih ringan dalam membayar iuran dan status peserta dapat segera aktif agar dapat menikmati kembali pelayanan kesehatan jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” kata Mariamah pada kegiatan temu media bersama Forum Wartawan Kesehatan (Forwakes) di Medan, Selasa (19/4) sore.

Dijelaskannya, untuk mengikuti mekanisme cicilan melalui Program Rehab tersebut, peserta JKN-KIS dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Untuk pendaftaran melalui Mobile JKN, nantinya akan muncul simulasi tagihan pembayaran bertahap sesuai dengan pemilihan jangka waktu pembayaran yang dipilih oleh peserta.

“Peserta JKN-KIS bisa menentukan sendiri jangka waktu pembayaran dengan minimal 2 bulan dan maksimal setengah dari total bulan menunggak. Untuk waktu pendaftaran program ini bisa dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan,” jelasnya.

Mariamah juga berharap, semoga kehadiran program ini dapat membantu peserta JKN-KIS yang kartunya tidak aktif karena terkendala dalam hal pembayaran iuran. “Diharapkan pula melalui Program Rehab dapat mendorong upaya BPJS Kesehatan dalam menjaga kesinambungan finansial Program JKN-KIS,” ujarnya.

Lebih lanjut Mariamah menyampaikan, hingga 31 Maret 2022, jumlah peserta JKN-KIS di wilayah Sumut mencapai 12.156.180 jiwa atau 79,75% dari jumlah penduduk Sumut 15.242.297 jiwa. “Untuk fasilitas kesehatan yang telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan di Sumut sebanyak 1.289 FKTP, yang terdiri atas 608 Puskesmas, 478 Klinik Pratama, 64 Klinik TNI/Polri, 128 Dokter Praktik Mandiri, 8 Dokter Gigi, dan 3 Rumah Sakit Tipe D. Sedangkan untuk FKRTL sebanyak 161 yang terdiri atas 145 rumah sakit dan 16 klinik utama,” tandasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Perencanaan, Iuran, dan Keuangan, Idris Halomoan menuturkan, inovasi pembayaran tunggakan iuran secara bertahap ini masih berjalan.

“Saat ini belum ada batasan atau ketentuannya sampai kapan berlangsung Program Rehab. Apakah hanya tahun ini saja atau dilanjutkan setelah Covid-19 selesai nantinya, kita belum tahu karena belum ada petunjuk dari pusat,” tuturnya.

Idris menyebutkan, berdasarkan data yang ada hingga 16 April 2022, ada 2.367 peserta di Sumut yang mengikuti Program Rehab. Jumlah peserta tersebut meliputi, Gunungsitoli (21 peserta), Kabanjahe (75 peserta), Lubukpakam (402 peserta), Medan (1.274 peserta), Padang Sidempuan (134 peserta), Pematangsiantar (179 peserta), Sibolga (98 peserta), dan Tanjungbalai (184 peserta). “Untuk total tagihannya (tunggakan iuran cicilan) mencapai Rp1 miliar lebih, dimana Rp 280 miliar sudah dibayarkan dan sisa tagihan Rp 720 miliar lebih,” ujarnya. (ris/ila)

Tambah 100 Ribu Peserta BPJS PBI, 60 Ribu Lebih Telah Terdata

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengaku ingin terus mengejar target penerapan Universal Healt Coverage (UHC) di tahun 2024 mendatang. Nantinya, masyarakat Kota Medan bisa berobat ke fasilitas-fasilitas kesehatan di Kota Medan hanya dengan membawa KTP Medan.

Hal ini dilakukan, sebagai wujud nyata keseriusan Pemko Medan yang ingin memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Selain itu, masyarakat juga harus mendapatkan jaminan kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Guna mewujudkan program Universal Health Coverage (UHC) tersebut, Pemko Medan telah menambahkan alokasi kepesertaan BPJS kelas III sebanyak 100.000 peserta.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti mengatakan, dari 100 ribu kuota yang diberikan, sebanyak lebih dari 60 ribu masyarakat telah terdata untuk mendapatkannya. “Jumlah alokasi yang kita tambahkan Itu sebanyak 100.000 peserta. Namun sampai hari ini data yang sudah kita terima ada sekitar 60.000 orang lebih. Saat ini, kita masih terus menerima usulan-usulan dari masyarakat untuk permohonan penerbitan BPJS kesehatan kelas III ini,” ucap Khoiruddin, Rabu (20/4).

Dikatakan Khoiruddin, penambahan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendukung program UHC di Kota Medann

“Jadi bapak Wali Kota Medan ingin agar seluruh masyarakat Kota Medan tercover oleh BPJS Kesehatan. Sehingga nanti apabila kita sudah UHC, masyarakat tidak perlu lagi membawa kartu BPJS nya, cukup hanya membawa KTP sudah bisa berobat,” ujar Khoiruddin.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah meminta kepada setiap kecamatan dan kelurahan agar segera menyelesaikan masalah pendataan dan pemberian BPJS PBI tersebut kepada setiap warganya yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

“Masih ada sisa kuota dari 100 ribu itu, di sisi lain masih banyak yang belum mendapatkan BPJS PBI ini. Segera data masyarakat yang belum memiliki BPJS PBI ini supaya bisa mendapatkannya sesegera mungkin,” katanya Afif.

Dijelaskannya, bila kuota tersebut segera habis, maka DPRD Kota Medan akan segera mengusulkan penambahan kuota 100 ribu peserta BPJS PBI di P-APBD Kota Medan Tahun 2022. “Jadi target kita, tahun ini ada penambahan 200 ribu peserta BPJS PBI untuk warga Kota Medan, baik dari APBD maupun dari P-APBD Tahun 2022. Ini memang harus dikebut, kita mau UHC itu bisa terealisasi secepat mungkin,” pungkasnya. (map/ila)

Jadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pemprovsu Siapkan Anggaran Rehabilitasi Gratis

Sosialisasi: Kepala Badan Kesbangpol Sumut Syafruddin dalam acara Sosialisasi Bahaya Narkoba, Selasa (19/4) sore.BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siapkan anggaran untuk rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat tidak mampu di Sumut ini. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memberantas narkoba.

Untuk tahap awal Pemprov Sumut menyiapkan anggaran untuk sekitar 1.000 orang untuk dilakukan rehabilitasi selama tiga bulan. Hal ini, bekerja sama dengan Polda Sumut dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Sumut, Syafruddin dalam acara Sosialisasi Bahaya Narkoba di Hermes Place Hotel Medan, Selasa (19/4) sore. Hadir sebagai pembicara Anggota DPRD Sumut, HM Subandi, Kabag Wasidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, AKBP. Robinson Simatupang, BNNP Sumut, diwakili Soritua Sihombing dan para pengiat anti narkotika.

Syafruddin mengharapkan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat tidak mampu dapat disosialisasikan oleh pengiat narkotika kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat candu narkoba dapat langsung disembuhkan. “Keluarga mau direhab, belum tertangani. Jangan takut untuk mengakui, silakan datang ke BNN, Polda dan Polres. Bilang saya mau di rehabilitasi tidak mampu,” jelas Syafruddin.

Syafruddin mengatakan masyarakat yang menjalani rehabilitasi ini, agar mempersiapkan berkasnya. Termasuk menyertakan surat keterangan tidak mampu dari pihak Kelurahan dan Desa setempat.”Pemprov Sumut siapkan anggaran. Tapi, ada keterangan dari tingkat kelurahan dan desa bahwa dia dari keluarga tidak mampu,” kata Syafruddin.

Syafrudin mengatakan untuk pemberantasan narkoba ini, tidak saja tanggungjawab pemerintah, polisi dan BNN. Tapi, ikut serta peran masyarakat. Apa lagi, Sumut menduduki peringkat pertama di Indonesia penyalahgunaan narkotika terbesar. “Kegiatan ini, memberikan pemahaman, edukasi dan sosialisasi terhadap bahaya narkotika kepada masyarakat,” ucap Syafruddin.

Syafruddin mengungkapkan pihaknya bersama polisi dan BNN terus berupaya menekan peredaran narkoba di tengah masyarakat. Sehingga ia meminta peran aktif masyarakat untuk memerangi narkoba. “Kita harus keluar dari zona merah, karena kita berada peringkat di atas,” tutur Syafruddin.

Syafruddin mengakui saat kepedulian akan bahaya narkoba sudah terus meningkat. Hal itu, dapat lihat dari aksi kaum emak-emak yang bertindak melakukan pemberantasan narkoba di lingkungannya. “Peduli emak-emak sangat tidak, ketimbang bapak-bapak. Kepedulian ini, akan terus kita tingkatkan lagi,” ucap Syafruddin.

Syafruddin mengatakan pihaknya juga akan gencar melakukan tes urine terhadap supir angkutan umum bekerja sama dengan polisi dan BNN. Sehingga tidak ada supir mengkonsumsi narkoba, yang dapat membahayakan nyawa orang lain. “Dishub melakukan tes urine acak, tes urine dadakan. Sekarang kita memiliki anggaran untuk rehabilitasi. kalau sebelumnya tidak ada. Positif, langsung kita rehabilitasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut, HM Subandi mengatakan mendukung apa yang dilakukan Pemprov Sumut. Ia menyebutkan penanganan dan pemberantasan narkotika tersebut, harus ‘satu nafa’ keseluruhan antara pemerintah dan penegakan hukum. “Pemerintah daerah harus ikut melakukan dan kerjasama untuk melakukan pemberantasan. Harus diikuti dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) anti narkoba,” ucap anggota komisi A DPRD Sumut itu.

Subandi juga mendorong pemerintah daerah untuk segera berkordinasi dengan BNN untuk membuka BNN Kabupaten/Kota. Karena, baru terdapat 15 BNNK di Sumut dan ada 18 Kabupaten/Kota tidak memiliki BNNK.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumut ini, juga menyarankan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk mengundang Bupati dan Wali Kota yang daerahnya belum memilik BNNK. Sehingga harus dilakukan pembahasan dengan serius terkait dengan narkoba ini. “Segera undang Bupati dan Walikota untuk membahas ini. Jangan bagian atas serius, bawahnya tidak. Harus serius juga sampai kalangan bawah,” ucap Subandi.

Subandi mengatakan dirinya akan terus vokal dan menyuarakan anti narkoba di Sumut ini. Meski dirinya, kerap mendapatkan telpon gelap yang tidak dikenal untuk meneror dirinya secara pribadi. “Saya dicari untuk ngomong narkoba, saya sudah mendapatkan telpon gelap ke saya. Tapi, saya tidak takut, demi masyarakat bebas narkoba,” kata Subandi.

Kemudian, ia menyarankan kepada Pemprov Sumut dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut untuk membuat aturan baru. Untuk pelajar yang akan melanjutkan pendidikan tingkat SMA dan SMK terkhusus sekolah negeri untuk dilakukan tes urine sejak awal. Karena, pelajar sangat rentan menjadi korban penyelahgunaan narkotika. “Saran kepada polisi, untuk mengurus SIM harus disertai tes urine. Anak-anak mau masuk SMA dan SMK Negeri untuk lebih awal tes urine,” pungkas Subandi.(gus/ila)

AMTI Apresiasi Implementasi Perda KTR Medan

Silaturahmi AMTI di Kota Medan.(BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Medan Nomor 3 Tahun 2014 secara prinsip harus mampu mengakomodir partisipasi, memuat asas keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo pada acara silaturahmi AMTI digelar di Kota Medan, Selasa (19/4) kemarin sore. Dengan mengusung tema ‘KTR Kota Medan dan Keseimbangan Pemenuhan Hak Kewajiban Konsumen’.

Dimana, AMTI mengapresiasi implementasi KTR tersebut di Kota Medan. Budidoyo mengungkapkan bila implementasi Perda KTR tidak seimbang. Maka, akan mempengaruhi ekosistem pertembakauan keseluruhan. “Apapun perda yang dibuat, termasuk Perda KTR Medan No 3 Tahun 2014 harus mampu memberikan solusi yang bisa diimplementasikan Jangan sampai perda yang dibuat bersifat resisten, maka sudah tentu tidak efektif,” ucap Budidoyo.

AMTI, lanjut Budidoyo, menyambut baik dan mengapresiasi peraturan daerah yang seimbang, karena hal tersebut memberikan kepastian hukum dan kepastian iklim usaha termasuk bagi ekosistem perembakauan. “Kami dari AMTI sangat mendukung lahirnya peraturan atau kebijakan yang lahir dari pemerintah. AMTI tidak anti regulasi, yang terpenting, prinsip keadilan dan keseimbangan harus dijunjung tinggi,” ucap Budidoyo.

Ia mengatakan jangan sampai perda termasuk Perda KTR yang lahir, tidak bersifat memenangkan atau mengalahkan satu pihak. “Pemerintah melalui Perda KTR harus mampu mengakomodir hal tersebut untuk mewujudkan tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang taat hukum dan konstitusi,” tutur Budidoyo.

Tentang penerapan Perda KTR Kota Medan, Sekjen AMTI, Hananto Wibisono mengatakan bahwa pelaksanaan peraturan ataupun kebijakan jangan sampai bersifat terlalu menekan atau eksesif. Sebab dalam praktiknya, penerapan KTR di beberapa daerah justru tidak berimbang, bahkan tidak berimbang.

“Secara prinsip, penerapan KTR Kota Medan sudah baik. Jika memang belum sempurna, regulasi bukan berarti langsung direvisi. Namun harus dipertimbangkan secara matang. Sebagai contoh operasi yustisia, yang dalam pelaksanaannya lebih sering menyebarkan unsur ketakutan bukan kepatuhan,” ujar Hananto.

Ia menilai, penerapan KTR yang baik memberikan ruang keseimbangan, bukan hanya bagi konsumen namun juga ekosistem pertembakauan dari hulu hingga hilir, seperti pabrikan, industri hingga pedagang. “Perda KTR dalam praktiknya, harus bisa mengakomodir kebutuhan aktivitas pelaku ekonomi sampai konsumen. Pemerintah secara adil dan berimbang harus bisa mengakomodir ruang-ruang atau sarana yang aman dan nyaman, tidak hanya kepada satu pihak,”tegasnya.

Menanggapi keberimbangan hak kewajiban konsumen dalam pelaksanaan Perda KTR Medan, Padian Adi Siregar, Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut menuturkan Perda KTR Kota Medan secara konsideran memang memuat unsur UU Perlindungan Konsumen.

“Secara keseluruhan Perda KTR Kota Medan sudah cukup baik. Dan, sepengamatan saya, termasuk secara histori, konsumen tembakau di Kota Medan ini, cukup banyak. Oleh karena itu ruang-ruang publik di tujuh poin KTR, implementasi atau good will-nya sudah baik. Memang perlu ada pendekatan humanis, termasuk membangun budaya kesadaran dan saling menghargai dalam penyediaan fasilitas ruang atau sarana bagi konsumen,” ujar Padian.

Implementasi Perda KTR Kota Medan, lanjut Padian, memang masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Misalnya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penegakannya, seperti operasi yustisia yang kerap dilaksanakan oleh Satpol PP Medan.

“Ketika kita bicara pendekatan humanis dalam sebuah penerapan peraturan, tentu memang perlu ada sosialisasi dan edukasi. Selama ini sosialisasi memang mayoritas dalam bentuk signage, stiker atau banner. Namun terkait batasan, kejelasan atau defenisi ruang-ruang publik dalam Perda KTR Kota Medan pada praktiknya masih dibutuhkan sosialisasi dan edukasi dengan pendekatan yang lebih baik lagi,” pungkas Padian.(gus/ila)

Millennium ICT Center Gelar Pildacil 10, Asah Bakat Anak Menjadi Da’i

BERSAMA: Pimpinan Millennium ICT Center Drs  Herri Zulkarnain Hutajulu bersama staf dan peserta lomba pemilihan Da’i Cilik (Pildacil) ke – 10 dan lomba Hafiz Quran.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, Millennium ICT Center tetap memperlihatkan kepeduliannya mengasah dan mengembangkan bakat serta kemampuan anak. Salah satunya, Millennium ICT Center kembali menggelar ajang pemilihan Da’i Cilik (Pildacil) ke – 10 dan lomba Hafiz Quran. Hal ini sekaligus untuk menyemarakkan Bulan Suci Ramadan 1443 H.

Acara yang digelar di Merica Food Court Lantai 5 Millennium ICT Center Medan ini berlangsung dari tanggal 18 April hingga 27 April. Penyelenggaraan Millennium Pildacil 10 ini tetap memenuhi protokol kesehatan.

Sebanyak 1273 peserta berlomba menampilkan bakat dan performa terbaiknya di depan dewan juri yakni Al Hafizh Muhammad Zahid Nasution, M.Ag, Ustad H Khairul Anwar MA, MSi, Rima Melati dan Ustad Musa Al Muqri, S. Pd.I

Mereka tidak hanya dari Kota Medan, tetapi ada juga yang datang dari luar Medan. Masing-masing peserta harus membawakan salah satu tema yang ditentukan panitia. Panitia menyediakan hadiah total uang tunai Rp 11 juta ditambah tropi dan sepeda.

Pimpinan Millennium ICT Center Drs  Herri Zulkarnain Hutajulu, SH, MSi mengatakan, even ini bertujuan agar anak – anak bisa berdakwah di momen bulan Suci Ramadan. Pildacil ini merupakan kegiatan CSR Millennium ICT Center sebagai bentuk kepedulian dalam mengasah bakat anak agar bisa menjadi Da’i masa depan.

‘’Dalam kondisi pandemi Covid yang belum usai, di momen Ramadan ini Millennium ICT Center masih tetap mengadakan kegiatan-kegiatan positif dengan menerapkan prokes yang ketat. Salah satunya mengadakan Millennium Pildacil 10 ini, ‘’ ujar Herri didampingi Manager Marketing Machruzar, Daniel Hutajulu (Loyalty Program & Food Court Manager), Gosden Turnip (Building Service Manager), Meliana Siburian (TAF Manager), Febrian (HR & GA Manager) serta Ketua Panitia Syawal Siregar.

Millennium ICT Center, lanjutnya Herri, berkomitmen untuk selalu memberikan perhatiannya dalam bentuk program CSR untuk menyalurkan bakat anak anak menjadi seorang dai dan penghafal Alquran.

Dikatakan Herri, ini bagian dari upaya Millennium ICT Center membina ahlak generasi muda agar tidak terpengaruh dampak negatif dari kemajuan teknologi, agar anak – anak tidak fanatik terhadap gadget.

Herri juga merasa bangga atas antuasias peserta mengikuti lomba. Meskipun di tengah pandemi, minat anak-anak mengikuti lomba masih tinggi. Dimana dari tahun ke tahun peserta semakin banyak. ‘’Millennium ICT Center juga tetap mengagendakan Pildacil ini sebagai agenda rutin. Karena kita anggap hal ini sangat penting. Apalagi, Millennium ICT Center memang sangat peduli dengan kegiatan-kegiatan keagamaan,’’ kata Herri. (sih/ila)

TPU Kristen Simalingkar B Longsor, 12 Makam Hanyut ke Sungai

LONGSOR: TPU Kristen di TPU Simalingkar B, Medan Tuntungan, longsor akibat diterjang arus Sungai Babura. Sebanyak 12 makam hanyut ke sungai.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Syarif Irsan Dongoran mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin (18/4) lalu. Saat itu hujan turun dengan intensitas tinggi dan membuat sungai Babura meluap.

Hal ini menyebabkan 12 makam yang terletak di tepi sungai menjadi amblas terbawa arus sungai. “Total ada 12 makam yang jatuh ke sungai. Itu kejadiannya sebenarnya hari Senin (18/4) kemarin,” ucap Syarifuddin kepada Sumut Pos, Rabu (20/4).

Dikatakan Syarifuddin, begitu mendapatkan kabar terjadinya makam yang anjlok di TPU Kristen Simalingkar, pihaknya langsung menurunkan personel yang ada ke lokasi untuk melakukan pendataan.

“Begitu dapat informasi, anggota kita langsung turun. Dari pendataan itu lah, kita tahu bahwa ada total 12 kuburan yang rusak dan hanyut ke sungai,” ujarnya.

Rencananya, sambung Dongoran, tulang belulang dari kuburan yang rusak dan jatuh ke sungai tersebut akan dipindahkan ke kuburan lainnya. “Akan kita pindahkan ke kuburan lainnya di sekitar lokasi sambil menunggu perbaikan,” kata dia.

Sebagai tindaklanjut atas peristiwa itu, Dongoran mengaku telah menyurati Dinas PU Kota Medan agar dapat membangun tanggul atau bronjong di tepi makam yang berbatasan langsung dengan sungai guja menghindari peristiwa yang sama. “Sudah kita surat Dinas PU, mudah-mudahan bisa segera dibuatkan tanggulnya,” katanya.

Dilanjutkannya, untuk sementara waktu, pihaknya tengah membuat tanggul sementara dengan menggunakan pasir yang diisi dalam kantong goni plastik guna menahan air di tepi makam yang berbatasan langsung dengan sungai.

Ia mengaku, sejauh ini belum ada pihak keluarga yang mengajukan komplain atas terjadinya peristiwa tersebut. “Karena kan ini bencana alam, jadi pihak keluarga juga bisa mengerti,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Daniel Pinem mendesak kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar segera melakukan pembenahan terhadap Pemakaman Kristen Simalingkar B yang amblas karena kenaikan air sungai.

“Saya sudah menerima video dari warga, saya lihat sebagian pemakaman Kristen di TPU Simalingkar B amblas akibat naiknya aliran sungai. Kita sangat prihatin akan hal ini, saya mendesak kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar segera menurunkan tim untukelakukan pembenahan,” katanya.

Ia mengatakan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus melakukan pembenahan untuk tahapan awal kepada kuburan-kuburan yang terkena dampak. “Artinya, kuburan yang terkena dampak didata terlebih dahulu dengan melakukan kordinasi dengan pihak keluarga. Karena satu hal yang harus dipahami, bagi suku Batak, jasad yang sudah dimakamkam memiliki makna yang sakral, terutama orangtua,” tuturnya.

Untuk itu, Daniel juga meminta kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk segar melakukan pemindahan makam. Apalagi berdasarkan informasi yang diterima dari video yang viral di media sosial, pihak terkait telah mengambil tulang belulang jenazah yang sempat terseret ke arus sungai. “Dinas Pertamanan ini harus berkoordinasi, silahkan dicari tempat penganti pemakaman yang layak,” kata Daniel.

Terakhir ditegaskannya, dalam pemindahan atau penataan ulang pemakaman tersebut, Pemko Medan diminta untuk tidak melakukan pengutipan biaya kepada pihak keluarga. “Kita ingatkan agar pemindahan pemakaman ini jangan dikutip biaya apa pun. Ini harus menjadi perhatian Wali Kota Medan Bobby Nasution agar memberikan instruksi langsung,” tegasnya

Sebelumnya, di tanggal 20 April 2020 kemarin, viral video terkait kondisi Pemakaman Simalingkar B yang amblas akibat arus sungai dan beberapa kuburan yang terbawa arus. Dari keterangan yang membagikan video, beberapa kuburan juga terancam anjlok lagi ke sungai lantaran kondisi tanah yang sudah lembek pasca diterjang banjir.

Dari video berdurasi 2 menit 51 detik tersebut, tampak juga salah satu kuburan atas nama Yanidar Daely yang bolong meski belum sempat anjlok ke sungai. (map/ila)

Stok Migor Terancam Langka

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pedagang mengaku stok minyak goreng curah belum dipastikan aman hingga Idul Fitri. Hal ini disebabkan karena kurang lancarnya pasokan minyak dari pihak agen.

Pedagang di Pasar Mampang Prapatan mengaku stok minyak curah dibatasi tidak seperti biasanya. Tiap satu toko hanya bisa membeli 2 jerigen minyak.

“Waktu kemarin kan biasa kita beli banyak ya, sekarang dibatasi. Belinya maksimal dua jerigen per toko,” kata Endang, pedagang minyak curah di pasar Mampang Prapatan.

Karena pasokan yang dibatasi, pedagang tidak bisa memastikan stok minyak akan aman hingga lebaran. “Ya cukup nggak cukup lah, orang dibatasi,” kata Endang.

Pasokan minyak yang dibatasi membuat harga minyak harus naik di atas harga eceran tertinggi (HET). “Kalau naik sih, memang kita belinya segitu. Nggak subsidi.

Dari agennya hampir Rp300.000 per jerigennya, yang isinya 16 kilo,” katanya.

Meski sebenarnya sudah ada subsidi, menurut Iwan, pedagang lain di pasar Mampang Prapatan mengaku belum bisa menerapkan kebijakan tersebut. “Sekarang minyak curah disubsidi. Karena disubsidi juga barangnya nggak ada, langka, sama aja bohong,”.

“Kan kita juga ngambil dari agen juga. Dari agen itu kita hitungannya Rp18.000 kalo jual di pasar hitungannya Rp22.000,” imbuhnya.

Iwan mendapat minyak curah dari agen yang berasal dari Buncit. Dengan harga tersebut, pedagang mengaku sering mendapat komplain dari konsumen.

Saat ditanya apakah harga minyak akan turun, pedagang belum bisa memastikan. “Kalau turun sih kurang tahu ya. Kalau dari agennya turun, kita jual juga turun harganya,” ungkap Endang.

Endang sendiri mengaku hanya menjual minyak seadanya sesuai dengan harga dari agen. (dtc/ram)

Kuartal I 2022, Penjualan Daihatsu Cetak Market Share 19,7 Persen

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kondisi pasar otomotif nasional terus membaik, didukung kebijakan Relaksasi PPnBM DTP. Hingga Kuartal I 2022, pasar otomotif nasional mencatatkan penjualan ritel lebih dari 238 ribu unit, atau naik sebesar 33,6% dibandingkan periode yang sama Kuartal I tahun 2021 lalu sekitar 178ribu unit. Capaian ini juga menandakan bahwa penjualan otomotif semakin mendekati ke level normal seperti pada sebelum pandemi Covid-19.

Secara brand, penjualan ritel Daihatsu hingga Kuartal I 2022 berada di posisi nomor 2 penjualan otomotif nasional dengan raihan sekitar 46 ribu unit dengan kenaikan market share Daihatsu menjadi 19,7%, atau naik sebesar 2,7% dibandingkan periode yang sama Kuartal I tahun 2021 lalu sebanyak30 ribu unit dengan market share 17%.

Bila membandingkan secara bulanan (Maret 2022VS Februari 2022), penjualan Daihatsu mengalami kenaikan sekitar 24%. Adapun top 3 kontributor model Daihatsu yang mendapat diskon PPnBM, dan memiliki persentase penjualan tertinggi terdapat pada model Terios dengan kenaikan signifikan sebesar 118%, atau lebih dari 2kali lipat menjadi2.339 unit dari sebelumnya 1.072 unit; disusul Xenia naik 75% menjadi2.313 unit; danRocky 16% menjadi1.245 unit.

“Daihatsu bersyukur, dapat menutup penjualan Kuartal I 2022 dengan raihan positif. Capaian ini juga semakin mendekati ke level normal seperti pada sebelum pandemi Covid-19. Semoga raihan baik ini dapat terus berlangsung, dan penjualan otomotif nasional bias terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya” ujar Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO). (rel/ram)

Pembina Ingatkan KBPP Polri Resor Medan Bersatu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Resort Medan melakukan silaturahmi sekaligus buka bersama (bukber) di Setia Kopi, Jalan Amaliun simpang Paduan Tenaga, Rabu (20/04/2022). Dengan mengusung tema ‘Tebar Kebaikan, Rawat Kebersamaan, Raih Kemenangan’, kegiatan tersebut dihadiri Pimpinan Daerah (PD) KBPP Polri Sumut, penasehat, pembina dan pimpinan resort serta Sibhara.

Selaku pembina KBPP Polri Resor Medan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda meminta agar potensi yang dimiliki harus digalang dengan terus menjaga kekompakan dan tetap bersatu. “Saya rasa kalian itu punya potensi yang luar biasa di Medan ini. Kalau kita bersatu. Nah, waktunya tidak lama. Lakukan konsolidasi. Apa kata pembina, baik tingkat daerah, itu harus diikuti,” kata Kapolres diwakili Kasat Binmas AKBP Drs Efendi Sinaga.

Meski penuh kelakar dalam penyampaiannya, riuh tepuk tangan menyambut arahan mantan Kabag Ren Polres Phak-Phak Barat tersebut. AKBP Drs Efendi Sinaga yang pernah bertugas di Polres Dairi itu terus membakar semangat Sibhara dan semua unsur pimpinan KBPP Polri Resor Medan.

Dikatakan Efendi, sebagai orangtua, pihaknya sangat ingin melihat anaknya tumbuh besar. “Polri besar, kalien itu harus besar juga,”ujar Efendi yang langsung disambut tepuk tangan meriah oleh Sibhara dan unsur pimpinan.

Di kesempatan yang sempit itu, AKBP Drs Efendi Sinaga berharap agar arahan dari pembina dalam hal ini Polri agar dilaksanakan dan didukung sepenuhnya. Mengingat organisasi pemuda dan kemasyarakatan KBPP Polri dibentuk oleh Polri.

Sementara itu, Ketua KBPP Polri Resor Medan, H Ade Suherman SE MSI MH dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada semua unsur, baik itu pembina, penasehat, unsur pimpinan Daerah (PD) KBPP Polri Sumut, para wakil ketua dan pimpinan sektor serta Sibhara dan tamu undangan yang sudah berhadir. Di awal sambutannya, Ade langsung membakar semangat pengurus, pimpinan dan Shibara KBPP Polri Resor Medan dengan meneriakkan yel-yel KBPP Polri dan langsung disambut dengan ucapan “Setia, Setia, Setia”.

Kata Ade Suherman, kalau sinergi antar struktur internal KBPP Polri itu sangatlah penting, dan diharapkan dengan momentum silaturahmi dan buka bersama lebih menguatkan solidaritas sesama pimpinan dan pengurus. “Saya pikir ini penting. Momentum kali ini untuk menguatkan solidaritas sesama kita,”kata Ade. Sebagai ketua resor medan, dirinya merasa bangga atas hadirnya Pengurus Daerah (PD) KBPP Polri Sumut meski diwakili.

Diumpamakan Ade Suherman, dengan kedatangan PD KBPP Polri Sumut membuat resor medan benar-benar menjadi adik yang didatangi abang. “Jadi kalau sudah abang datang ke adik, rasa kekeluargaan itu semangkin erat. Dan muda-mudahan ini menjadi penyemangat bagi pengurus resor medan ketika unsur pimpinan sudah hadir,” harap Ade.

Ditambahkan Ade, terkhusus kepada pembina dalam hal ini Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda berserta unsurnya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Bimas AKBP Drs Efendi Sinaga.

Ade berkelakar juga. “Kalau KBPP Polri Resor Medan, posisinya dibawah pembina dan mohon agar diarahkan dan prinsifnya siap mensukseskan giat polri. Apapaun itu, kami siap untuk mensukseskan giat polri,”ujar Ade disambut tepuk tangan.

Oleh karenanya, ujar Ade, atas kehadiran AKBP Drs Efendi Sinaga yang seyogianya sudah melekat dengan KBPP Polri Resor Medan. “Sudah kayak abang, dan pastinya pak Efendi itu sayang sama kita. Buktinya beliau langsung kasih arahan ke pengurus untuk segera dijalankan,”ujar Ade sembari mengatakan kalau arahan diberikan sudah disebar ke semua pimpinan sektor untuk dapat bersinergi dengan Polri.

Harap Ade Suherman, dengan momentum silaturahmi dengan melaksanakan kegiatan buka bersama akan menambah keharmonisan hubungan antara Polri dengan KBPP Polri Resor Medan.

Ade juga sempat menyanjung kedatangan penasehat KBPP Polri Resor Medan, Indra Sakti Harahap. Dikatakan, sosoknya (Indra red) adalah seorang Birokrat dan aktivis. Beliau juga sempat mengelolah PSMS Medan (ayam kinantan). “Namanya penasehat, kita sebagai adik sebagai anak butuh nasehat beliau. Bagimana mengarahkan kita, hubungan kita dengan masyarakat, dengan pembina dan penasehat semuanya bisa jalan. Dan momentum hari ini, ini momentum kita bersama,”kata Ade.

Ade berharap semua siap untuk dinasehati, diarahkan dan dibina oleh pembina.”Tapi kalau bandel dibinasakan,” kelakar Ade disambut gelak tawa tamu undangan.

Ade mengingatkan para pimpinan, para pengurus KBPP Polri Resor Medan dan Sibhara yang membuatnya bangga. “Satu kata untuk kita, kita harus solit. Siap,”teriak Ade yang langsung disambut dengan kata-kata “Siap” sebanyak tiga kali.

Diakhir sambutannya, Ade mengatakan kalau Motto KBPP Polri Resor Medan adalah “Kebersamaan Untuk Kekuatan”. “Siap kita menjadi kuat”, teriak Ade dan langsung disambut dengan teriakan siap. Dimasa kepemimpinannya, Ade Suherman berharap tidak ada perpecahan di KBPP Polri Resor Medan. Tidak ada singgungan di Sibhara. Sibara itu satu.

“Dimanapun berada, Sibara itu satu. Satu komando, Satu”. Siap semua ? Siap..!” teriak Sibhara dengan suara lantang. (rel/adz)

1...2,7182,7192,720...15,902Page 2,719 of 15,902