MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Topan Ginting disorot dewan. Pasalnya, serapan Dinas PU Kota Medan Tahun Anggaran 2021 hanya sebesar 60,7 persen. Alhasil, banyak pekerjaan fisik di Kota Medan yang tidak terealisasi pada tahun 2021 yang lalu. Berbagai kendala pun disebut-sebut sebagai alasannya, salah satunya adalah kurangnya waktu tender.
Hal itu pun menuai kritikan tajam dari wakil rakyat di Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Medan saat menggelar rapat Pansus LKPj dengan Kepala Dinas PU Kota Medan, Topan Ginting, Senin (18/4).
“60 persen itu sangat kecil, walaupun kami tahu di tahun 2021 itu bukan Pak Topan yang jadi Kadis PU nya. Makanya kami berharap di tahun 2022 ini, anggaran di Dinas PU yang terbilang cukup besar, yaitu lebih dari Rp1 triliun bisa terserap maksimal dan tidak Silpa seperti tahun 2021,” ucap Ketua Pansus, Haris Kelana Damanik.
Di dalam kegiatan yang turut dihadiri para Anggota Pansus seperti Wong Chun Sen, Erwin Siahaan, Mulia Asri Rambe (Bayek), Syaiful Ramadhan, dan Dame Duma Sari Hutagalung itu, Haris juga menekankan kepada Dinas PU Kota Medan untuk betul-betul mengerjakan pekerjaan fisik dengan sungguh-sungguh.
“Jangan justru supaya terserap maksimal lalu pengerjaannya asal-asalan. Kita melihat saat ini, ada banyak tumpukan pengorekan drainase yang dibiarkan di tepi jalan dan mengganggu para pengguna jalan,” ujarnya.
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu juga menyayangkan adanya tender yang tidak terkejar waktu di tahun lalu. Ia berharap, hal serupa tidak lagi terjadi di tahun ini. “Pak Kadis coba lah sering-sering terjun ke lapangan, jangan cuma ‘ngekor’ wali kota saja. Supaya pak kadis juga tahu, bagaimama kondisi ril di lapangan,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Pansus Erwin Siahaan. Politisi PSI itu meminta agar Dinas PU dapat memprioritaskan pekerjaan fisik pada lokasi-lokasi yang telah dimasukkan anggota DPRD Medan ke dalam pokok pikiran (pokir).
“Anggota dewan itu menggelar reses pak, kami yang tahu bagaimana kondisi di lapangan. Makanya kami berharap, harusnya Dinas PU bisa memprioritaskan apa yang sudah kami usulkan dalam pokok-pokok pikiran,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Pansus Dame Duma Sari Hutagalung mengatakan, saat ini normalisasi sungai dan pengorekkan drainase hampir tidak dilaksanakan lagi. Padahal saat ini sudah masuk musim kemarau, yang seharusnya menjadi moment tepat bagi Pemko Medan dalam melakukan normalisasi dan pengorekan drainase.
Dikatakan Duma, normalisasi sungai dan pengorekan drainase seharusnya terus dilakukan dan jangan menggantung seperti terlihat saat ini. “Jangan karena di musim kemarau, pelaksanaan normalisasi sungai dan pengorekan drainase tidak dilaksanakan. Jangan nanti di situ ada musibah baru dilaksanakan normalisasi sungai dan pengorekan paret. Tentunya ini sangat tidak baik, sudah bencana baru dikerjakan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Wong Chun Sen berharap kinerja Topan Ginting bisa lebih baik dari Kadis PU Medan sebelumnya.
“Apalagi anggaran pada tahun 2022 ini lebih besar dan dikelola sendiri oleh PU Medan. Kiranya anggaran tersebut difungsikan untuk warga kota Medan,” ungkap Wong Chun Sen.
Menjawab hal itu, Kadis PU Kota Medan, Topan Ginting mengatakan, pada pelaksanaan pekerjaan baik untuk normalisasi sungai dan perbaikan jalan, pihaknya bekerja sebaik mungkin. Dan untuk pengadaan barang, pihaknya menggunakan e-katalog.
“Untuk pekerjaan pada tahun 2022 kita harus hati-hati dan sudah mendesainnya sebaik mungkin. Selain itu, kita sudah mengakomodir yang akan kita lakukan. Untuk e-Katalog seyogiyanya selesai Bulan 3 atau 4 ini, tapi tertunda karena adanya perubahan, salah satunya kenaikan harga besi,” pungkasnya. (map/ila)
