25 C
Medan
Thursday, February 5, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2728

Dukung Pencegahan Penyebaran Covid, PLN UIW Sumut Gelar Vaksinasi Booster

VAKSINASI: GM PLN UIW Sumut Pandapotan Manurung disuntik vaksinasi Booster. istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron dengan melaksanakan Vaksin Booster di Kantor PLN Induk Wilayah Sumatera Utara, Medan.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Pandapotan Manurung menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah pencegahan penyebaran kasus Covid-19, PLN siap mendukung dan mengikuri arahan pemerintah dengan menyusun strategi langkah antisipasi.

“Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah pemberian vaksin _booster_ kepada seluruh pegawai dan Tenaga Alih Daya (TAD) baik yang berada di lingkungan PLN UIW Sumatera Utara dan unit-unit sehingga mampu meminimalisir penularan Covid-19 khususnya varian Omicron,” ujar Pandapotan Manurung.

Pandapotan Manurung juga menjelaskan bahwa kegiatan pada hari ini diikuti oleh pegawai dan Tenaga Alih Daya (TAD) yang berada di kantor Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan dan UP3 Medan Utara dengan total sebanyak 313 orang. Vaksin _booster_ akan diberikan dengan kriteria peserta apabila jarak vaksin kedua sudah mencapai 6 bulan dan peserta dalam keadaan sehat. Selanjutnya, secara bertahap PLN akan memastikan 100 persen pegawai dan TAD telah tervaksinasi seluruhnya.

PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara saat ini juga telah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) Maksimal 25 persen dengan prosedur masuk kerja melalui skrining tes rutin dan memastikan seluruh pegawai yang bekerja di kantor telah tervaksin lengkap.”Penerapan protokol kesehatan Covid-19 terus dilakukan tanpa terkecuali, dengan tujuan bahwa pegawai dan TAD kami tetap dalam kondisi yang optimal sehingga tetap dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan,” tambahnya.

Pandapotan Manurung juga menjelaskan bahwa pelanggan tidak perlu khawatir, karena pelayanan PLN tetap berjalan maksimal serta dapat diakses dalam satu genggaman selama 24 jam melalui aplikasi PLN Mobile.

Dengan aplikasi PLN Mobile dapat memberikan kemudahan pelanggan untuk memperoleh layanan PLN, mulai dari pasang baru, tambah daya, catat meter mandiri, bayar tagihan listrik, pembelian token listrik, keluhan, gangguan dan sebagainya semua dapat dilakukan hanya melalui smartphone. PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara siap mengamankan kebutuhan pasokan listrik kepada pelanggan dalam mengantisipasi kemungkinan peningkatan penularan Covid-19 varian Omicron. (ila)

Eks Kadis BMBK Divonis Bebas, Gubsu Kembalikan Jabatan ke Effendi

KETERANGAN: Gubsu Edy Rahmayadi saat memberikan keterangan kepada wartawan.BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan memvonis bebas mantan Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumut, Muhammad Armand Effendy Pohan (56). Atas putusan tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi angkat bicara.

“Saya bersyukur, anak buah saya tidak bersalah. Itu positif thinking, saya sampaikan tempo hari, praduga tidak bersalah harus kita lakukan. Suatu kenyataan di pengadilan menyatakan dia tidak bersalah,” kata Edy Rahmayadi di rumah dinas Gubernur Sumut di Medan, Rabu (23/2).

Mantan Pangkostrad itu menjelaskan, kasus hukum dialami Effendi belum dinyatakan inkrah. Karena, ada upaya hukum akan dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Tapi bukan mempermasalahkan Effendi, benar gak pengadilan itu, memutuskan. Itu urusan Pengadilan dengan Kejaksaan,” ucap Gubernur Edy.

Disinggung nantinya soal posisi Effendy Pohan yang sementara tidak aktif dalam tugasnya sebagai Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Provinsi Sumut, Edy mengatakan nanti akan dikembalikan jabatan kepada Effendi. “Oya, iya lah. Aturan seperti itu. Dia (Effendi) dihentikan selama proses penyelidikan dan penyidikan proses hukum,” sebut mantan Ketua Umum PSSI itu.

Dimana, Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas kepada Effendi atas kasus korupsi pemeliharaan jalan di Kabupaten Langkat, yang bersumber dari APBD Tahun 2020 sebesar Rp 2.499.769.520.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Effendi Pohan selama 4 dan tahun 6 bulan. Kemudian, denda Rp100 juta subsidair selama 3 bulan penjara. Dalam putusan bebas ini. Sempat diwarnai dengan hakim anggota Ibnu Kholik SH MH menyatakan dissenting opinion (perbedaan pendapat).

Dalam sidang berlangsung secara virtual di Pengadilan Negeri (PN) Medan secara virtual, Senin 21 Februari 2021. Dimana, Hakim Kholik menyatakan bahwa terdakwa Effendy Pohan terbukti ada menerima aliran dana sebesar Rp1.070.000.000.

Maka dari hal itu, hakim Kholik menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2022l1 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Namun, dua majelis hakim lainnya yakni Jarihat Simarmata selaku Ketua majelis hakim dalam perkara tersebut dan hakim anggota Syafril Batubara menyatakan terdakwa Effendy Pohan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Langkat Mohammad Junio Ramandre.

“Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Effendy Pohan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan dakwaan Subsider Penuntut Umum,” kata Hakim Ketua Jarihat Simarmata.

Selain itu, dalam amar putusannya majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa yang ditahan di Rutan agar segera dibebaskan dan memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa.

Menanggapi putusan bebas tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat Boy Amali ketika dikonfirmasi, menyatakan tim JPU Kejari Langkat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

“Kita Kasasi bang. Sebab, putusan majelis hakim berbeda dengan tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa Effendy Pohan dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsidair selama 3 bulan penjara,” katanya.

Selain itu, Boy menejelaskan terdakwa Effendy Pohan juga dibebankan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 1.070.000.000, dengan ketentuan dalam satu bulan setelah putusan terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. “Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan,” ujar Boy Amali.

Mengutip surat dakwaan JPU mengatakan kasus bermula saat terdakwa Effendy Pohan menyetujui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan di Kabupaten Langkat tanpa ada perencanaan dan menyetujui pekerjaan yang tidak sesuai dengan DPA-SKPD.

“Memerintahkan pembayaran tanpa melakukan pengujian dan penelitian kebenaran materiil terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ), melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD dan melakukan pengeluaran atas belanja beban APBD tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,” kata JPU Mohammad Junio Ramandre.

Lebih lanjut dikatakan JPU, terdakwa juga tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menerima sesuatu yang bukan haknya yang patut diketahui Amatau diduganya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Kemudian, melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tidak taat pada peraturan perundang-undangan serta tidak memperhatikan rasa keadilan menunjuk PPTK dalam kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Provinsi di Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan kompetensi jabatan.”Dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin yang dilakukan terdakwa senilai Rp 1.070.000.000,” ujarnya. (gus/ila)

Dispar Pantau Aplikasi PeduliLindungi di Mal

Aplikasi PeduliLindungi: Seorang pengunjung saat scan barcode aplikasi PeduliLindungi saat akan masuk ke mal.istimewa/sumu tpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak Kota Medan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada 15 Februari 2022, seluruh mal di Kota Medan dipastikan telah ditutup paling lama Pukul 21.00 WIB. Dinas Pariwisata Kota Medan terus memantau aplikasi PeduliLindungi bagi pengunjung yang masuk ke mal.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan H Agus Suriyono mengatakan, pihaknya telah memastikan jika jam batas operasional mal dan pusat-pusat perbelanjaan di Kota Medan telah berjalan. “Kita terus melakukan pengawasan, mal kita pastikan tutup jam 9 malam. Hal itu sudah tertuang dalam Surat Edaran No.443.2/1386 tentang PPKM Level 3,” ucap Agus kepada Sumut Pos, Rabu (23/2).

Dikatakan Agus, sebelum pukul 09.00 WIB malam petugas Satgas Dinas Pariwisata Kota Medan telah memberikan imbauan kepada pengelola mal agar segera bersiap menutup mal.

“Bila pun masih ada kegiatan di atas jam 9 malam di dalam mal, itu bukan lagi kegiatan operasional tapi mereka sedang bersiap-siap untuk menutup usahanya. Tapi yang pasti, begitu jam 9 malam, tidak ada lagi pengunjung yang boleh masuk mal,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Agus, Dinas Parwisata bersama Satgas Covid-19 Kota Medan juga memastikan jika penerapan Perwal Kota Medan No.4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kota Medan.

“Kita juga terus memantau agar mal-mal di Kota Medan tetap menerapkan Aplikasi PeduliLindungi bagi setiap pengunjung yang masuk. Tak hanya mal sebenarnya, tapi juga kita melakukan pengawasan ke para stakeholder kita seperti hotel-hotel di Kota Medan,” ungkapnya.

Sementara itu, KasatPol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap jalanan prokes di masa PPKM Level 3 yang tebgag berlangsung di Kota Medan. Mengingat saat ini, peningkatan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan masih terbilang tinggi.

“Bersama Dinas Pariwisata kami ikut memantau pelaksanaan prokes di mal-mal. Saat ini angka covid kan masih tinggi, kita terus memastikan prokes tetap berjalan,” kata Rakhmat.

Soal penerapan Aplikasi Peduli Lindungi, Rakhmat juga memastikan jika pihaknya tetap melakukan pengawasan. Tak hanya di mal-mal, tetapi juga di tempat-tempat yang menjadi lokasi publik.”Seperti perkantoran dan tempat publik lainnya, itu kita pantau terus supaya tidak ada lagi yang tidak memakai Aplikasi Peduli Lindungi. Kalau kantor-kantor pemerintahan, semua sudah pakai,” jelasnya.

Rakhmat juga menuturkan, hingga saat ini pihaknya masih sering melakukan pengawasan prokes di jalan-jalan, salah satunya dengan melakukan razia kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker.

“Kita beri teguran dan kita bagikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Sebenarnya masyarakat tak perlu lagi diingatkan soal masker ini, karena pandemi ini bukan baru terjadi. Begitupun, kami tidak bosan-bosan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan prokes ini, utamanya soal masker,” pungkasnya. (map/ila)

OPD Fokus Penuhi Target RPJMD

KETERANGAN: Pj Sekdaprovsu Afifi Lubis memberikan keterangan kepada wartawan pada kegiatan pertemuan Kelompok Kerja Kegiatan Strategis Daerah (K3SD).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk optimal dan fokus pada kinerja pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Meski saat ini, tengah dihadapi Pandemi COVID-19. Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Afifi Lubis pada kegiatan pertemuan Kelompok Kerja Kegiatan Strategis Daerah (K3SD) di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jumat (18/2) kemarin. Turut hadir para pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Disampaikan Afifi, bahwa RPJMD Sumut akan berakhir pada 2023 mendatang, sesuai masa periodesasi Gubernur-Wakil Gubernur, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Beberapa capaian disebutkan masih perlu dimaksimalisasi, mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, mengubah tatanan kehidupan manusia, termasuk program pembangunan yang harus tergerus untuk dialihkan kepada langkah penanganan.

“Posisinya RPJMD kita akan berakhir di 2023. Artinya capaian akhir targetnya ada di tahun depan. Begitu juga RPJMD itu sendiri, sudah melalui proses perubahan, dimana ada evaluasi yang tidak memungkinkan (program) untuk dicapai, atau ada juga yang posisinya sudah lebih dari target,” jelasnya.

Penyesuaian dimaksud, kata Afifi, yang harus disusun untuk tahun depan. Sebab, jauh hari perlu penyusunan yang matang, dimana jika diperlukan, bisa dilakukan evaluasi oleh setiap OPD berdasarkan indikator kinerja utama serta delapan indeks penting yang perlu dicapai.

“Ada juga batasan yang harus dipenuhi dalam capaian visi misi Pemprov Sumut. Seperti di Dinas Pendidikan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan dicapai, sehingga harus diketahui sudah sampai dimana,” jelasnya.

Contoh nyata, kata Afifi, pembangunan sekolah dengan target RPJMD sebanyak 26 sekolah (SMA/SMK). Sementara realisasi baru 18 unit, sehingga perlu perhitungan yang mantap. “Yang seperti ini harus menjadi perhatian kita. Demikian juga dengan bidang lain. Termasuk juga seperti pembangunan infrastruktur jalan/jembatan dengan skema tahun jamak,” tambahnya.

Untuk itu, Afifi meminta seluruh OPD fokus pada program sesuai visi misi yang tertuang dalam RPJMD. Sebab capaian dimaksud begitu penting bagi pembangunan berkelanjutan di Sumut.

Adapun indikator kinerja utama yang tertuang dalam delapan indeks penting prioritas pembanguan disampaikan Plt Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis yakni Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, PDRB Perkapita, Indeks Demokrasi, Indeks Infrastruktur, Indeks Reformasi, Persentase Gangguan Ketentraman dan Keteritban Umum yang dapat diselesaikan serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.(gus/ila)

Telkomsel Hadirkan Fitur Pemasokku di Platform 99% Usahaku

Telkomsel melakukan pembaruan dan pengembangan platform 99% Usahaku 2.0 dengan tambahan fitur ‘Pemasokku’ yang dapat menjadi solusi bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan mitra supplier atau grosir terpercaya di berbagai wilayah Indonesia. Informasi lengkap mengenai 99% Usahaku dapat diakses melalui 99usahaku.telkomsel.com.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melanjutkan komitmen sebagai perusahaan telekomunikasi digital yang konsisten memperkuat ekonomi digital nasional secara inklusif, Telkomsel melakukan pembaruan dan pengembangan platform 99% Usahaku, yang kini hadir dalam versi terbaru 2.0, untuk semakin memperluas solusi digital dalam mendorong pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Tanah Air.

Platform 99% Usahaku V2.0 sendiri telah dirilis sejak Juni 2021, dilengkapi dengan tambahan ragam fitur terdepan, salah satu yaitu ‘Pemasokku’. Fitur tersebut merupakan marketplace Business to Business (B2B) yang dapat menjadi solusi bagi pelaku bisnis, terutama UMKM dalam menemukan dan mendapatkan mitra supplier atau grosir terpercaya di berbagai wilayah di Indonesia.

Vice President Area Account Management Telkomsel Yogi R. Bahar mengatakan, “Pengembangan platform 99% Usahaku secara berkelanjutan ini merupakan bagian dari upaya Telkomsel dalam menghadirkan solusi digital yang lebih berdampak untuk mendorong pemberdayaan sektor UMKM melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Sejak dihadirkan pada 2019 lalu, kami terus berupaya meningkatkan kapabilitas platform 99% Usahaku dengan melakukan berbagai riset dan survey agar dapat terus diandalkan bagi pelaku bisnis, khususnya UMKM, dalam memenuhi berbagai kebutuhan usaha mereka. Pengembangan ini sekaligus mempertegas komitmen Telkomsel yang akan selalu mendukung sektor UMKM dalam melalui berbagai tantangan, baik pada saat ini maupun pada masa mendatang.”

Fitur Pemasokku yang dihadirkan pada platform 99% Usahaku V2.0 tersebut memungkinkan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan stok produk atau bahan baku dalam jumlah besar (grosir) secara lebih mudah melalui mitra supplier terpercaya. Ditambah lagi, 99% Usahaku sudah mendukung opsi pembayaran menggunakan uang elektronik seperti LinkAja dan ShopeePay. Seiring dengan hadirnya fitur unggulan Pemasokku, pada tahun ini Telkomsel telah berkomitmen untuk memperbanyak mitra supplier baru di berbagai wilayah sebagai upaya memperkuat ekosistem platform 99% Usahaku.

Selain memudahkan pelaku UMKM, hadirnya fitur marketplace B2B Pemasokku ini juga ditujukan agar dapat memberi manfaat serta value bagi seluruh supplier di berbagai sektor, seperti Grasindo Shop dan Top Cellular yang merupakan mitra supplier handphone dan aksesoris 99% Usahaku. Pembaruan fitur tersebut telah mendorong transformasi digital, membuka pasar yang lebih luas, hingga memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM di tengah situasi yang menantang akibat pandemi COVID-19.

Pemasokku di kota Medan

Sementara itu, di kota Medan sendiri sudah ada beberapa Suppiler yang bergabung dan memanfaatkan fitur Pemasokku diantaranya adalah Medanpack dan DW Shop. Medanpack sendiri merupakan supplier yang menyediakan beragam produk packaging untuk UKM Kuliner seperti standing pouch, kotak makanan dll. Sedangkan, DW Shop merupakan supplier Handphone beserta beragam aksesorisnya yang lengkap. Bagi pelanggan di Sumatera yang ingin berberlanja juga dapat memanfaatkan layanan gratis Ongkir dengan memasukan kode BEBASONGKIR di aplikasi 99% Usahaku, hingga tanggal 28 Februari 2022.

Berbagai inisiatif kolaborasi serta beragam pengembangan berkelanjutan yang dilakukan Telkomsel sejak 2019 berbanding lurus dengan jumlah transaksi di platform 99% Usahaku yang terus menunjukkan peningkatan. Tercatat, pada Desember 2021 jumlah transaksi di platform tersebut melesat 1.000 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian, jumlah tersebut kembali melonjak 400 persen pada Januari 2022. Capaian positif tersebut mengindikasikan bahwa platform 99% Usahaku kini semakin dilirik sebagai pilihan bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menemukan mitra supplier terpercaya seiring dengan hadirnya fitur terbaru. Informasi lebih lengkap mengenai platform 99% Usahaku dapat diakses melalui 99usahaku.telkomsel.com.

“Kehadiran platform 99% Usahaku V2.0 yang telah didukung dengan fitur-fitur unggulan ini diharapkan dapat menjadi solusi baik bagi UMKM maupun mitra supplier terpercaya untuk dapat saling bertemu dan bertransaksi dalam jumlah besar (grosir) secara aman dan mudah. Kami berharap, platform ini dapat terus membuka lebih banyak potensi kemajuan bagi ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan seiring dengan semakin banyaknya UMKM maupun mitra supplier yang tergabung di dalam ekosistem 99% Usahaku. Telkomsel sebagai leading digital telco akan terus mendukung pemberdayaan transformasi UMKM melalui inisiatif kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital terdepan secara berkelanjutan,” tandas Yogi.

Napoli vs Barcelona, Habis-habisan!

SUMUTPOS.CO – NAPOLI akan menjamu Barcelona di Stadio Diego Armando Maradona pada leg kedua play-off babak gugur Liga Europa 2021/22, Jumat (25/2) dini hari pukul 03.00 WIB. Laga ini akan menjadi duel hidup mati bagi kedua tim. Pasalnya, baik Napoli maupun Barcelona butuh kemenangan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Europa.

Pada leg pertama, Napoli meraih hasil imbang 1-1 di markas Barcelona. Napoli unggul lewat gol Piotr Zielinski menit 29, kemudian Barcelona membalas melalui penalti Ferran Torres menit 59.

Dalam laga di Spanyol itu, Barcelona sejatinya bermain sangat dominan. Dengan penguasaan bola mencapai 66 persen, Barcelona bahkan unggul jumlah tembakan 21 berbanding 4. Namun, Barcelona, terutama sang pencetak gol Ferran Torres membuang banyak peluang.

Setelah leg pertama kontra Barcelona itu, Napoli kembali bermain tidak optimal. Di Serie A akhir pekan kemarin, tim besutan Luciano Spalletti hanya bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Cagliari, bahkan terhindar dari kekalahan berkat gol balasan Victor Osimhen tiga menit jelang bubaran.

Ini kontras dengan Barcelona, yang tampil impresif untuk menghajar tuan rumah Valencia di La Liga. Anak-akan asuh Xavi menang 4-1 di Mestalla. Frenkie de Jong menyumbang satu gol, sedangkan penyerang baru Pierre-Emerick Aubameyang mencetak tiga gol pertamanya untuk Barcelona dengan hat-trick ke gawang Valencia.

Mengusung tekad lolos, Pierre-Emerick Aubameyang siap habis-habisan melawan Napoli. “Kami akan memberi segalanya, dan secara pribadi, saya akan terus bekerja seperti yang sudah saya lakukan sejak tiba di sini,” kata Aubameyang kepada Mundo Deportivo.

“Saya ingin memenangi pertandingan dan saya ingin juara Liga Europa, jadi jika kami ingin juara, kami harus menang di laga ini.” Tegasnya.

Pierre-Emerick Aubameyang membuka rekening golnya bersama Barcelona dengan gaya. Striker internasional Gabon itu mencetak hat-trick untuk membantu Barcelona menang 4-1 atas Valencia di LaLiga akhir pekan kemarin.

Bisakah Aubameyang mempertahankan performanya? “Hat-trick lagi? Saya tidak tahu,” ujar Aubameyang sambil tertawa.

“Tapi kalau kami menang, itu yang paling penting,” kata mantan pemain Borussia Dortmund itu.

Sementara, dalam beberapa laga terakhir, Napoli memang tidak optimal. Meski begitu, Napoli tetap tak bisa diremehkan, terutama karena mereka main kandang. Namun, jika Barcelona bisa mengulangi permainan impresif seperti ketika membabat Valencia, maka mereka punya kans untuk menang di Italia.

Musim ini, tidak ada aturan gol tandang. Dengan skor 1-1 dari leg pertama, peluang Napoli dan Barcelona masih sama-sama terbuka. Siapakah di antara dua mantan klub sang legenda Diego Maradona ini yang akan melenggang ke babak 16 besar? Kita saksikan saja. (bla/dts/adz)

Sehari, Kasus Covid di Medan Tambah 1.362, 323 Lingkungan Diisolasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan terus bertambah. Berdasarkan data dari Kemenkes RI yang disampaikan BNPB pada 23 Februari 2022, ada sebanyak 1.362 kasus baru Covid-19 dalam sehari.

Bahkan, jumlah lingkungan yang diisolasi juga meningkat tajam, mencapai 323 lingkungan yang tersebar di 122 kelurahan. Sebelumnya pada Minggu (20/2), jumlah lingkungan yang diisolasi 192 lingkungan yang tersebar di 90 kelurahan. Dengan begitu, dalam rentang waktu 3 hari, jumlah lingkungan yang diisolasi bertambah 131 lingkungan dan 30 kelurahan.

“Total per tadi (kemarin) siang, ada 323 lingkungan yang diisolasi dari 122 kelurahan. Penambahan lingkungan yang diisolasi cukup banyak dan tersebar di lebih banyak lingkungan,” kata Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan, Muhammad Husni kepada Sumut Pos, Rabu (23/2).

Dikatakan Husni, sampai saat ini, pihaknya bersama Satgas Kecamatan dan Kelurahan terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap lingkungan-lingkungan yang diisolasi. Hal itu harus dilakukan untuk memastikan tidak adanya pasien isoman yang masih melakukan aktifitas di luar rumah. “Selain itu, kita juga perhatikan kondisi dan perkembangannya. Bila mengalami gejala yang lebih berat, maka tentu akan kita bawa ke rumah sakit,” ujarnya.

Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan itu juga mengatakan, Dinas Kesehatan juga gencar melakukan tracing kepada setiap orang yang melakukan kontak erat dengan para pasien. “Tapi selain memastikan kondisi para pasien yang isoman, kita juga terus mengimbau agar para pasien yang isoman ini bersedia melakukan isolasi di Isoter (Isolasi Terpadu) milik Pemko Medan. 3T juga gencar dilakukan, kita tidak mau penyebaran terus berlangsung,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Afif Abdillah meminta Pemko Medan melalui Satgas Covid-19 untuk serius dan fokus dalam menangani para pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri (Isoman).

Pasalnya berdasarkan data yang ada, akibat banyaknya pasien yang Isoman di rumah, angka Penyebaran Covid-19 justru bertambah. Dengan banyaknya pasien isoman, maka klaster keluarga juga meningkat cukup banyak. “Saat ini yang kita lihat klaster keluarga yang cukup banyak. Artinya, pasien menularkan virus ke anggota keluarganya yang lain. Pasien memang tidak keluar rumah, tapi ada anggota keluarga yang terpapar karena tinggal satu rumah dengan anggota keluarga yang sedang isoman. Ini harus betul-betul diperhatikan,” katanya.

Afif berharap, Satgas Covid-19 Kota Medan harus dapat memastikan, setiap anggota keluarga yang sedang menjalani isoman di rumah tidak tinggal bersama anggota keluarga lainnya yang sehat. Sebab hanya dengan begitu, kemungkinan anggota keluarga lainnya terpapar menjadi jauh lebih kecil. “Bila anggota keluarga yang sehat tidak punya tempat untuk mengungsi dari rumah itu agar pasien bisa isoman sendiri atau melakukan isoman dengan anggota keluarga yang juga terpapar covid, maka mau tidak mau pasien tersebut harus menjalani isolasi di Isoter. Ini harus dipertegas, kita tidak mau klaster keluarga ini terus bertambah,” tuturnya.

Afif juga berharap, Pemko melalui Dinas Kesehatan terus menggencarkan vaksinasi booster di Medan. Begitu juga dengan vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang sampai saat ini belum mencapai target 70 persen. “Vaksinasi ini harus terus digencarkan, booster dam vaksinasi anak ini sangat penting. Walaupun angka kematian karena omicron ini relatif kecil, tapi tingkat penularannya sangat cepat. Ini harus kita waspada bersama,” pungkasnya.

Kasus Baru di Sumut Tambah 2.898

Sementara berdasarkan data Kemenkes RI yang disampaikan BNPB pada 23 Februari 2022, kasus baru Covid-19 di Sumut bertambah 2.898 dalam sehari. Penambahan tersebut meliputi 2.884 kasus transmisi lokal dan 14 kasus PPLN (pelaku perjalanan luar negeri). Dengan penambahan itu, akumulasi angka terkonfirmasi menjadi 130.988 kasus.

Penambahan kasus juga didapatkan dari pasien yang meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19, yaitu enam orang dari kasus transmisi lokal. Karena itu, akumulasi kematian Covid-19 di Sumut menjadi 2.939 orang.

Meski begitu, angka kesembuhan pasien corona turut bertambah yakni 922 kasus. Jumlah ini terdiri dari 920 kasus transmisi lokal dan dua kasus PPLN. Total sementara kesembuhan pasien Covid-19 berjumlah 108.756 kasus. Dari data-data penambahan kasus tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Sumut kembali melonjak menjadi 19.293 orang dari hari sebelumnya yakni 17.323 orang.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, penambahan kasus baru terkonfirmasi didapatkan dari seluruh kabupaten/kota Sumut. Penambahan terbanyak disumbang dari Medan 1.362 kasus dan Deliserdang 494 kasus. Sedangkan angka kematian diperoleh dari Medan empat kasus, Pematangsiantar satu kasus, dan Tanjungbalai satu kasus. “Untuk angka kesembuhan didapatkan dari 16 kabupaten/kota, paling banyak diperoleh juga dari Medan 507 kasus dan Deliserdang 258 kasus,” ungkap Aris.

Sekolah PJJ Mulai Menurun

Meski kasus Covid-19 terus melonjak, namun jumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai menurun. Jika sebelumnya ada 345 sekolah di Sumut melaksanakan PJJ karena siswa dan guru terpapar Covid, kini hanya tinggal 291 sekolah se-Sumut.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Lasro Marbun kasus Covid-19 di sekolah mulai mengalami penurunan. Namun, dia tidak ingat untuk data berapa jumlah siswa atau guru yang masih positif Covid. .”Selalu kita update dan berkurang setiap hari. Konfirmasi (positif) menurun. Untuk data guru dan pelajar terpapar Covid-19 itu saya lupa,” kata Lasro Marbun, Rabu (23/2).

59% Vaksin Diambang Kedaluarsa Sudah Disuntikkan

Sebanyak 20.7602 dosis atau sekitar 59 persen vaksin diambang batas kedaluarsa sudah disuntikan kepada masyarakat. Menjelang tanggal 28 Februari 2022 batas akhir dosis tersebut, vaksinasi akan terus digenjot. “Jadi, yang sudah disuntikkan adalah sebesar 20.7602 atau sekitar 59 persen,” sebut anggota Satgas Covid-19 Sumut, dr Restuti Saragih Rabu (23/2).

Sebelumnya, vaksin diambang batas kedaluarsa 351.718 dosis dan kini tersisa 144.166 dosis. Restuti mengatakan, pendistribusian vaksinasi itu, terus dilakukan ke kabupaten/kota. Restuti mengimbau masyarakat akan kesadaran diri untuk berpartisipasi mengikuti vaksinasi baik dosis I dan II hingga Booster. Apalagi, sejak diterbitkannya surat edaran Kementerian Kesehatan soal aturan vaksinasi.

Dalam surat edaran itu disebut, dalam menghadapi Covid-19 varian Omicron, dosis Booster sudah diperbolehkan dalam rentang waktu tiga bulan setelah dosis ke II. “Dan juga edaran Kemenkes tentang bolehnya memakai vaksin jenis berbeda untuk orang yang belum vaksin dosis 2 dan jaraknya dari dosis 1 sudah lewat dari yang seharusnya,” jelas Restuti. (map/gus/ris)

 

Tribute for Camel Trophy 2022 Finish di Danau Toba

SAMBUT: Wagubsu Musa Rajekshah menyambut kedatangan Land Rover Club Indonesia (LRCI) di The Kaldera Nomadic Escape, Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Selasa (22/2).

TOBA, SUMUTPOS.CO – Sumatra Tribute for Cemal Trophy 2022 yang digelar Land Rover Club Indonesia (LRCI), memilih Danau Toba sebagai lokasi finish. Melalui even yang digelar selama 16 hari dengan start dari Jambi ini, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah optimis, pariwisata di Sumut bisa bangkit kembali.

WAGUBSU Musa Rajekshah, menyambut kedatangan LRCI di The Kaldera Nomadic Escape, Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Selasa (22/2). “Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman LRCI yang sudah melaksanakan Sumatra Tribute for Cemal Trophy yang finishnya diadakan di Sumatera Utara, Danau Toba. Para pecinta Camel Trophy, pecinta Land Rover, pasti sudah melihat kegiatan ini melalui sosial media. Kami terbantu dalam promosi pariwisata,” kata Wagubsu yang akrab disapa Ijeck ini.

Gelaran ini, kata Ijeck, adalah event otomotif kelas dunia yang bersejarah, bahkan, sejak diselanggarakan pada 1980, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sudah empat kali menyelenggarakan Camel Trophy, yaitu pada tahun 1981 di Sumatera, tahun 1985 dan 1996 di Kalimantan, dan tahun 1988 di Sulawesi dan tahun ini dimulai dari Jambi sampai ke Danau Toba.

“Artinya, Indonesia memang menjadi satu negara yang diperhitungkan khususnya dalam even otomotif. Sebelumnya, World Rally Championship (WRC) juga pernah digelar di Danau Toba tahun 1996 dan 1997 dan kami sedang mendorong agar even ini kembali lagi di Danau Toba. Apalagi saat ini, Danau Toba menjadi satu dari lima destinasi super prioritas di Indonesia yang ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ungkap Ijeck.

Pengalaman saat WRC, lanjut Ijeck, banyak pereli khususnya dari luar negeri yang berkomentar terkait kesulitan dalam urusan membawa kendaraan baik itu roda dua dan roda empat masuk ke Indonesia. “Hal ini tentu jadi PR kita. Dulu mereka bahkan takut membawa kendaraannya masuk ke Indonesia, gak bisa kembali lagi karena birokrasi yang mereka anggap sulit. Tapi saya yakin, apalagi Pak Jokowi juga tengah gencar promosi pariwisata, sehingga ke depan masalah ini bukan lagi jadi kendala,” ujar Ijeck.

Sementara itu, Pemprov Sumut juga terus mendorong perbaikan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana khususnya di Kawasan Danau Toba sehingga event otomotif khususnya WRC yang telah dicita-citakan berlangsung di Tahun 2023 dapat berjalan lancar. “Semoga semakin banyak yang hadir di Danau Toba tentunya setelah pandemi ini nanti menurun dan berakhir. Saya harap teman-teman yang hari ini datang ke Danau Toba bisa kembali lagi,” ujar Ijeck.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Jimmy Bernardo menyampaikan selamat datang ke Kawasan Toba Caldera Resort. “Kawasan ini luas sekitar 380 hektare dan sedang dikembangkan untuk menjadi destinasi pariwisata premium di seluruh kawasan Danau Toba. Kami berterima kasih karena closing ceremony Sumatra Tribute for Cemal Trophy ini diadakan di sini,” ujarnya.

Jimmy menyampaikan kehadiran LRCI ke kawasan Toba Caldera Resort adalah satu bentuk kolaborasi yang baik untuk kemajuan Pariwisata Sumut, khususnya Danau Toba. “Kami berharap kita bisa berkerja sama untuk membangun bersama-sama kawasan konservasi nasional destinasi pariwisata Danau Toba ini sesuai amanah yang kita terima dari pemerintah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan tentunya menciptakan lapangan kerja yang baru di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Pembina LRCI sekaligus Badan Pembina IMI Pusat Komjen Pol (Purn), Nanan Soekarna menyampaikan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan untuk LRCI. “Event ini harusnya sudah berjalan 2020 lalu tapi terkendala Covid sehingga baru terlaksana sekarang,” ujarnya.

Lanjutnya, rute napak tilas yang dilalui 40 peserta wisata petualangan Sumatra Tribute melalui Jambi hingga Berastagi sejauh kurang lebih 1.600 kilometer ini menjadi perjalanan yang berkesan. Selain medan yang menantang, jalanan yang dilalui menawarkan pengalaman eksotis dengan melewati berbagai destinasi wisata alam yang mendunia, khususnya Kaldera Danau Toba.(gus)

Tolak Permenaker JHT, Buruh Sumut Desak Menaker Dicopot

TOLAK: Sejumlah organisasi buruh melakukan aksi menolak Permenaker Nomo2 Tahun 2022 yang mengatur JHT di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (23/2).BAGUS/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumatera Utara Melawan, menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) setelah usia 56 tahun. Dalam aksi itu, mereka juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (23/2). “Kami tahu bahwa Presiden Jokowi telah meminta agar Menaker RI, Ida Fauziyah dan Mentri Perekonomian untuk merevisi tapi kami tetap meminta agar mencabut atau batalkan Permenaker ini. Sebab pihaknya tidak tahu seperti apa arah revisi tersebut,” ucap koordinator aksi, Rintang Berutu dengan menggunakan pengeras suara.

Salah seorang perwakilan dari organisasi buruh, Anggiat Pasaribu menjelaskan, peraturan ini, dinilai tidak prorakyat. Kebijakan ini akan menambah penderitaan masyarakat yang saat ini, dihentikan dari pekerjaan karena imbas pandemi Covid-19 ini.

“Kenapa buruh menolak permenaker ini? Jujur saja bapak dan ibu yang hadir di sini. Bila kita menyimpan uang di bank, dan kalau sudah diatur, mati dulu kita baru boleh ambil uang itu, kan tak logika. Itu tak logika. Karena itu uang kita semua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Namun, diatur regulasinya bisa diambil usia 56 tahun hal inilah yang kami sampaikan di sini,” kata Anggiat.

Untuk itu, pihaknya meminta agar menteri tenaga kerja membatalkan Permenaker tersebut. Karena aturan tersebut, dinilai menambahkan penderitaan rakyat saja. “Ini menjadi harapan kami agar DPRD Sumut bisa menerima aspirasi kami ini,” tutur Anggiat.

Sementara, Toni Rikson Silaban dalam orasinya mendesak Presiden Jokowi mencopot Ida Faiziyah dari jabatan Menaker. “Sejak dijabat Ida Fauziyah, banyak kebijakan yang aneh-aneh dan menghancurkan buruh. Bukannya membantu para buruh, Menaker malah mematikan kaum buruh. Kami bukan minta revisi Permenaker No 02/2022, tapi menolak dan mendesak Presiden Joko Widodo mengganti Menaker,” katanya.

Aksi para buruh mendapatkan respon dari Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Nasution. Ia mengatakan, mereka juga mendukung penolakan Peraturan JHT itu. “Kita dari awal melalui Pak Fadli Zon dan Pak Muzani sudah dengan keras menolak Permenaker No 2 Tahun 2022 tersebut. Dari awal ini muncul sudah kita tolak dan kita protes aturan tersebut,” kata Harun.

“Tentunya, apa harapan dari rekan-rekan (buruh) semua akan kami teruskan. Inilah yang bisa kami buat, tapi jangan pula bapak ibu semua pikir kami hanya meneruskan. Namun apa yang menjadi harapan rekan semua akan kita rangkum dan kirim ke pusat. Lalu ada waktunya kita akan ke pusat untuk mempertanyakan ini,” kata politisi dari Partai Gerindra ini.

Mudah-mudahan, harapan dari buruh ini sambung Harun, bisa terlaksana dan tentu DPRD Sumut akan memperjuangkan semaksimal dan sebisa mungkin apa yang bisa di perjuangkan untuk buruh. Hal ini juga senada disampaikan Berkat Laoli, politisi dari Partai NasDem. Dikatakannya, uang JHT ini adalah uang para pekerja, tidak seharusnya diatur oleh negara. “Kita telah menerima teman-teman buruh Aliansi Sumut ini. Ada enam tuntutan mereka dan kami bersepakat menerima tuntutan mereka. Melalui proses yang ada di DPRD Sumut kita akan mengeluarkan surat yang ditujukan ke Presiden dan Kementrian Tenaga Kerja agar bisa mencabut peraturan tersebut,” jelasnya.

Berkat Laoli juga menuturkan, pernyataan sikap dari Fraksi NasDem DPR RI juga meminta agar segera dicabut Permenaker No 2 Tahun 2022. Kedua harus di berikan deskresi mengenai ini bahwasanya pengambilan JHT itu jangan dibatasi sampai usia 56 tahun. “Ketika dibutuhkan, itu bisa dicairkan kepada pekerja yang membutuhkan,” ucapnya.

Adapun pertimbangan menerima aspirasi buruh ini ditambahkan Berkat, juga karena pertimbangan kemanusiaan. Sebab teman-teman buruh ini bila di PHK dan kemudian bagaimana tuntutan haknya untuk mendapatkan uang dari JHT. “Kalau menunggu hingga usia 56 tahun, itukan tidak manusiawi. Maka kita mendukung peraturan ini dicabut agar para pekerja bisa mendapatkan haknya,” tegasnya.

Dengan pernyataan sejumlah anggota DPRD Sumut yang hadir bersama-sama dengan buruh juga menyatakan hadir bersama buruh yang ada di Sumut dan di seluruh Indonesia. Tampak hadir di Ruang Rapat Gedung DPRD Sumut ini perwakilan dari Dinas Ketenagakerjan dan juga Deputi Direktur Kanwil BPJamsostek Sumbagut, Panji Wibisana.

Keduanya tidak banyak komentar, sebab apa yang menjadi peraturan pemerintah, tentunya akan tunduk dan mendukung dengan peraturan tersebut. “Kami sebagai badan hukum publik yang tunduk langsung di bawah presiden, tentunya melaksanakan apa yang disampaikan. Karena kami diatur regulasi. Apapun hasilnya, kami tetap setuju untuk yang lebih baik kepada buruh,” kata Panji Wibisana.

Panji menyatakan, pihaknya tetap melayani klaim JHT bagi kawan-kawan pekerja yang terdaftar sebagai peserta. “Kalau nanti terjadi pengambilan JHT beramai-ramai, maka tolong dikoordinir dan patuhi prokes (protokol kesehatan),” ucapnya.

Dia berharap, bagi pekerja yang ingin mengklaim JHT agar memperhatikan waktunya, sebelum diberlakukan Permenaker Nomor 2/2022 tersebut. “Tolong dimanfaatkan waktu 4 Mei 2022, sebelum berlakunya (Permenaker JHT). Mudah-mudah presiden dapat segera membuat revisi, sehingga menguntungkan dua belah pihak. Kami tetap berada di tengah-tengahnya,” ujar Panji singkat.

Akhirnya massa membubarkan diri setelah anggota dewan memberikan sikap mendukung. Sebelum itu mereka melakukan secara simbolis pengoyakan UU Permenaker No 2 Tahun 2022 bersama-sama. Bahwa pengoyakan ini menjadi simbol penolakan tegas dari buruh di Sumut. (gus/ris)

Indeks Pencegahan Korupsi di Sumut Tertinggi, Edy & Bobby Dapat Penghargaan

PENGHARGAAN:Gubsu Edy Rahmayadi menerima penghargaan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (23/2).ISTIMEWA/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubsu mendapat pernghargaan dalam kategori pemerintah daerah dengan Skor Indeks Monitoring Centre for Prevention (MCP) atau pencegahan korupsi tertinggi tahun 2021.

Sedangkan Bobby menerima penghargaan itu karena dinilai telah menyelamatkan aset tidak bergerak terbesar 2021 senilai Rp142 miliar.

Penghargaan itu diserahkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat Rapat Kordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Sumatera Utara, yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kota Medan, Rabu (23/2). Kegiatan ini, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi serta dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Kemudian, Rapat kordinasi ini, diikuti 33 Bupati/Wali Kota di Sumut secara luring dan daring.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan, fokus kordinasi pencegahan korupsi, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Kemudian, manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Alexander mengatakan semua dilakukan untuk kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya, pribadi atau kelompok. “Masyarakat merasakan dengan pelayanan, jangan masyarakat dipersulit terkait dengan perizinan. Barang dan jasa harus sesuai dengan ketentuan,” sebut Alexander.

Alexander mengatakan setiap dalam pembangunan daerah, Kepala Daerah paham dengan kondisi keuangan di Pemerintahan Kabupaten/Kota dan menghindari serta mencegah setiap peluang mampu terjadi perilaku korupsi. “Harus paham dengan kondisi keuangan (kas negara) yang bapak ibu dan bapak miliki. Komitmen untuk tidak di korupsi,” sebut Alexander.

Alexander mengutip apa disampaikan mantan Jaksa Agung, Baharuddin Lopa ‘Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Berani menjadi benar meskipun sendirian’.

Dari bahasa tersebut, Alexander mengharapkan jangan ada lagi Kepala Daerah asal Sumatera Utara ditangkap KPK karena terjerat kasus korupsi. Ia mengatakan sudah saat membangkitkan jiwa pemimpin anti korupsi. “Jangan lah ada yang bermasalah. Kami berharap kepada bapak dan Ibu (Kepala daerah) di Sumatera Utara bekerja dengan janji-janji kampanye bapak dan ibu sampaikan kepada masyarakat. Laksanakan sesuai dengan janji yang disampaikan,” ungkap Alexander.

Di sisi lain, KPK memberi penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sebesar 91,69% pada tahun 2021. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di Sumut.

Untuk itu, Pemprov Sumut menerima apresiasi dari KPK dengan kategori Pemerintah Daerah dengan Skor Indeks Pencegahan Korupsi IPK atau MCP tertinggi tahun 2021. Nilai MCP Sumut naik 3,15% dari tahun 2020 yang mencapai 88,54%.

Penghargaan tersebut langsung diserahkan Alexander kepada Gubernur Edy. Dimana, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP telah ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi.

Di Sumut ada 16 daerah yang nilai capaiannya berada di atas 80%. Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah. “Standar kami itu 80% skornya, kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu,” sebut Alexander.

Alexander mengatakan dengan baiknya nilai MCP, maka paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik. Juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan.

MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.

Alexander mengatakan, tingginya nilai MCP tergantung pada komitmen kepala daerah. Menurutnya kepala daerah memiliki wewenang yang besar untuk mewujudkan hal tersebut. “Kuncinya komitmen, anda punya wewenang, kami akan bantu untuk meningkatkan skor MCP ini,” kata Alexander.

Lanjut, Alexander menjelaskan tujuan penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Apakah hal itu sudah tercapai? Bapak ibu selaku kepala daerah dan pejabat yang diberi mandat bisa menilainya sendiri. Apakah di daerah yang bapak ibu pimpinan kesejahteraan sudah terwujud atau belum,” kata Alexander.

Menurut Alexander, Sumut punya potensi alam yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, maka rakyat akan sejahtera. “Itu (sumber daya alam) kan luar biasa, saya yakin kalau bisa dikelola dengan baik pasti petani-petani juga sejahtera,” tandas Alexander.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersyukur ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Republik Indonesia. Pemberantasan korupsi akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Edy Rahmayadi, KPK merupakan perangkat yang membuat pemerintah berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Sehingga cita-cita untuk menyejahterakan masyarakat tercapai. “Sebagai pejabat politik, kita bersyukur kepada Tuhan ada perangkat-perangkat (KPK), kita tinggal menaatinya,” kata Edy.

Edy mengatakan salah satu upaya Pemprov agar bebas korupsi adalah dengan mencanangkan zona integritas di setiap organisasi perangkat daerah. “Paling tidak, kalau ini berjalan, tugas pokok KPK akan jadi lebih ringan,” tutur Edy.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak mengapresiasi Gubernur Edy Rahmayadi yang mencanangkan zona integritas yang dilakukan Pemprov Sumut. “Kami apresiasi Pak Gubernur yang mencanangkan Pemprov sebagai zona integritas, ini harapan kita, upaya pencegahan korupsi ini terkait dengan komitmen,” pungkas Tumpak.

Bobby Selamatkan Aset Rp142 M

Sementara, Wali Kota Medan Bobby Nasution mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari KPK. Penghargaan itu diberikan KPK, karena Bobby dinilai telah melakukan Penyelamatan Aset Tidak Bergerak Terbesar Tahun 2021.

Dijelaskan KPK, Bobby berhasil menyelamatkan aset negara berupa penyerahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dengan total aset 11 pengembang senilai Rp142.011.789.800. Apresiasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Sumut, diserahkan langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada Bobby Nasution dan disaksikan langsung Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Ia turut mengucap syukur menerima penghargaan dari KPK karena ikut mendukung program pemerintah Indonesia dan KPK untuk menyelamatkan aset milik negara. “Banyak penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan oleh Bapak Gubernur,” ucap Bobby.

Dikatakan Bobby, banyak penghargaan bisa tercapai dalam mendukung program pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara dengan menjalin kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Banyak penghargaan kita capai, kolaborasi kita jalin baik antara Kabupaten/Kota di Sumatera Utara untuk sering ilmu dan sering pengetahuan. Bagaimana kita mendapatkan penghargaan ini, ada trik-trik ini akan bicarakan,” ujarnya.

Menurut Bobby, penghargaan yangg didapatkannya tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemko Medan agar dapat meningkatkan keselamatan aset negara yang ada di kota Medan. “Banyak aset-aset kita, yang dibilang tadi disamping oleh pimpinan KPK. Aset-aset belum tersertifikatkan untuk segera cepat dilakukan. Ini salah satu dilakukan untuk mengamankan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Medan,” pungkasnya. (gus/map)

1...2,7272,7282,729...15,756Page 2,728 of 15,756

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor