29 C
Medan
Monday, February 2, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2771

Kurung Manusia di Dalam Kerangkeng, Bupati Langkat Langgar Etika Pemerintahan

KERANGKENG: Suasana di depan kerangkeng yang berada di bagian belakang rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin, Kamis (27/1).TEDDY AKBARI/sumutpos.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, tindakan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin yang mengurung manusia di kerangkeng di rumahnya, melanggar etika administrasi pemerintahan. Menurut Tito, tindakan tersebut seharusnya tidak boleh terjadi.

Tito mengatakan, saat ini kasus Bupati Langkat sedang dalam proses. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. “Kan sedang diproses ya, kalau itu dari segi hukum, kalau itu ada pelanggaran hukum maka kita serahkan pada penegak hukum,” kata Tito dalam rekaman audio yang diterima dari Humas Pemprov Bali, Jumat (28/1).

Tito menjelaskan, ada pasal yang kemungkinan bisa dikenakan terhadap Bupati Langkat terkait kerangkeng manusia di rumahnya. Misalnya, pasal tentang perampasan kemerdekaan. “Itu ada pasalnya itu di KUHP, merampas kemerdekaan orang. Itu bisa (dipidana). Tapi sekarang karena sudah masuk domain hukum, biarkan aparat penegak hukum (yang bertindak),” jelas Tito.

Nantinya, lanjut Tito, apabila aparat penegak hukum menemukan ada pelanggaran yang dilakukan Bupati Langkat, maka akan diproses sampai ke pengadilan. Tito menyebut pihaknya akan menunggu prosesnya sampai selesai sebelum memberi sanksi. “Kita tunggu sampai di pengadilan terbukti atau tidak. Kalau terbukti ya otomatis akan diberikan sanksi, ditahan saja. Sudah, diberhentikan, kemudian diganti Plt,” pungkasnya.

Sementara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyimpulkan, telah terjadi penahanan ilegal terhadap puluhan orang di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, kesimpulan ini diperoleh setelah LPSL mendatangi kerangkeng di rumah Terbit.

“Investigasi LPSK di lapangan sehubungan dengan ditemukannya kerangkeng manusia atau sel ilegal di rumah Bupati Langkat telah terjadi penahanan ilegal dan penghilangan kemerdekaan.” kata Edwin Partogi, Jumat (28/1).

Edwin menjelaskan, penghilangan kemerdekaan ini adalah larangan ibadah kepada yang beragama Islam dan Kristen. “Itu jelas penghilangan kemerdekaan. Kami mendapatkan keterangan itu dari tiga mantan warga binaan di dalam sel Terbit Rencana Peranginangin. Namun saya tidak boleh menyebut nama maupun inisial ketiganya, demi keselamatan mereka.” ujar Edwin.

LPSK, kata Edwin, akan memberikan perlindungan bagi korban dan saksi jika perkara ini masuk ke ranah hukum. Menurut dia, dalam perkara marampas kemerdekaan seseorang dan penahanan ilegal, polisi tidak perlu menunggu laporan dari korban maupun keluarganya. “Karena perkara seperti ini bukan delik aduan. Polisi bisa dengan segera menemukan pelanggaran pidananya.” tutur Edwin soal kerangka manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana.

Dua Direkom ke RSJ

Sementara, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat, bersama BNN Provinsi Sumatera Utara telah melakukan asesmen terhadap 11 pasien yang berasal dari panti rehabilitasi narkoba milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin. Hasilnya, dua warga penghuni kerangkeng Bupati Langkat itu, direkomendasikan untuk menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Kota Medan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. “Saya lupa namanya, tapi sudah ditunjuk rumah sakitnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNNK Langkat, Rosmyati ketika dikonfirmasi, Jumat (28/1).

Namun, belum diketahui persis alasan kedua warga itu harus direkomendasi menjalani perawatan ke RSJ. Wanita berhijab yang akrab disapa Rosmy ini bilang, 9 pasien dari 11 yang sudah menjalani asesmen sudah diserahkan kepada keluarga. Mereka menjalani rawat jalan.

Sejatinya, ada 30 orang yang direncanakan menjalani asesmen. Namun, baru 11 orang yang menjalani asesmen. “Hasil yang diasesmen itu mereka memang menggunakan narkoba tapi karena tidak menggunakan lagi, hasilnya negatif, negatif dari penyalahgunaan narkotika,” tegasnya.

Menanggapi adanya dua warga penghuni kerangkeng di belakang rumah Bupati Langkat nonaktif itu yang direkom ke RSJ, kriminolog Redyanto Sidi menilai, hal ini mengindikasikan terjadi perbuatan yang kurang baik yang berbuntut penyiksaan di dalam kerangkeng tersebut. “Tentu psikologis orang yang berada di dalam tempat demikian itu berpengaruh. Bisa saja mengalami depresi dan lain-lain. Yang tahu apa sebenarnya yang terjadi di tempat yang diduga kerangkeng itu, ya orang yang bersangkutan,” kata Redyanto via telepon.

Dia menilai, proses asesmen yang dilakukan BNN termasuk lamban. Karenanya, dia menyarankan, agar BNN bergerak cepat dan melakukan asesmen secara maraton. “Saya kira inikan situasi darurat, karena ada masyarakat yang harus diselamatkan di tempat yang katanya rehab tapi tidak jelas izinnya. BNN harus bergerak cepat menyelamatkan masyarakat, karena memang pengguna itu dilindungi oleh Undang-Undang, jangan sampai lambannya ini membuat depresi dan menambah masalah baru,” serunya.

Kepada Komnas HAM yang bersinergi dengan Polda Sumut mendalami dugaan perbudakan modern di kerangkeng itu, Redyanto menyarankan, pihak-pihak yang melakukan penyelidikan harus segera mengungkap tabir peristiwa yang terjadi sebenarnya di lokasi tersebut. “Juga Komnas HAM dan Polda Sumut harus menyampaikan kepada masyarakat luas secara terbuka, pelanggaran apa saja yang terjadi. Termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang yang diduga dikerangkeng, harus dilanjutkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara, Komnas HAM dan Polda Sumut masih terus mendalami adanya dugaan penyiksaan seperti perbudakan modern yang diduga dilakukan Bupati Langkat nonaktif. Selain melihat keberadaan bilik yang menyerupai penjara ini, Komnas HAM juga melihat Pabrik Kelapa Sawit di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Langkat.

Komnas HAM memberikan penilaian pada beberapa hal. Diantaranya, bagaimana pola pengawasan dan perawatan rehabilitasi di tempat tersebut. Menurut Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, pihaknya juga ingin mengetahui bagaimana kondisi peredaran narkoba di Langkat. Juga ada beberapa hal lain yang berhubungan dengan kerangkeng.

“Dalam hal ini, kami minta masyarakat dan pihak-pihak terkait agar meberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga dapat membuka tabir ada atau tidak pelanggaran HAM dan dapat segera disimpulkan,” kata Choirul Anam.

Dia menambahkan, pihaknya sejauh ini masih terus menggali dan mendalami kerangkeng tersebut. Karenanya, dia tidak dapat menerangkan lebih jauh terkait penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. “Yang pasti, sejauh ini Komnas HAM tengah mengumpulkan data. Perlahan, keberadaan kerangkeng semakin terang benderang dan nantinya bisa diambil kesimpulan. Apakah ada pelanggaran HAM atau tidak,” tandasnya. (jpc/tmp/ted)

Temuan Obat dan Multivitamin Kontradiktif dengan Opini Masyarakat

MENGECEK: Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengecek beberapa buku yang ada di dalam kerangkeng.DOK HUMAS POLDA SUMUT.

Bupati Langkat dan Kerangkengnya: Kenapa Mereka Rela Sanak Keluarga Dipenjara di Tempat Ilegal? (2-Habis)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ada ratusan bahkan ribuan orang pernah merasakan tinggal di kerangkeng milik Bupati Langkat (nonaktif) Terbit Rencana Paringin Angin. Opini positif masyarakat tentang rehabilitasi narkoba dinilai tidak bisa jadi patokan pihak terkait menghentikan pengusutan dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM).

DALAM secarik kertas itu tertulis sejumlah nama. Lengkap dengan keterangan usia dan alamat di atas deretan nama yang ditulis dengan tinta merah itu terdapat keterangan Kereng 2. Sementara secarik kertas yang lain tertulis keterangan nama dan tanggal masuk. Paling baru, tanggal 19 September 2021. Atau empat bulan lalu. Dengan keterangan nomor urut 433.

Lembaran kertas itu berada di salah satu jeruji besi di belakang rumah Bupati Langkat (nonaktif) Terbit Rencana Paringinangin. Dari keterangan yang tertulis tersebut, kuat dugaan kertas itu merupakan bagian dari buku catatan penghuni kerangkeng milik Cana – panggilan akrab Terbit Rencana Paringinangin.

Selain catatan itu, juga ada beberapa obat yang tersimpan di dalam kotak styrofoam, di atas rak kayu yang tergantung di dinding kamar tersebut. Di antaranya, chloramphenicol (obat antibiotik). Juga flutamol (obat flu), ambroxol (obat pengencer dahak), dextrofen (obat peringan batuk) hingga Bio ATP (multivitamin pemulih stamina).

“Itu (obat dan multivitamin) bisa jadi petunjuk bagaimana kondisi kesehatan penghuni di sana,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut, Amin Multazam Lubis.

Amin mengatakan, temuan obat dan multivitamin itu kontradiktif dengan opini masyarakat tentang kerangkeng pribadi tersebut. Sebab, keberadaan obat itu identik dengan penyakit. Sementara multivitamin menandakan bahwa penghuni mengalami kelelahan fisik. “Sedangkan masyarakat di sana mengatakan penghuni nyaman berada di kerangkeng,” tuturnya.

Sebelumnya, masyarakat Desa Raja Tengah dan sanak keluarga penghuni kerangkeng kompak mengatakan, kamar jeruji besi itu merupakan pusat pemulihan pengguna narkoba yang manusiawi. Mereka juga menyebut para penghuni diperlakukan sangat baik sehingga betah dan rela berada dalam kurungan selama berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun.

Amin menyatakan, opini positif masyarakat tentang kerangkeng manusia yang berkembang selama ini tentu tidak bisa jadi patokan. Meski sebagian besar dari mereka adalah pihak yang ‘paling dekat’ dengan lokasi tempat tahanan itu. “Kami bukan menyalahkan masyarakat, karena bagaimana pun yang disampaikan masyarakat memang bisa jadi petunjuk,” tuturnya.

Dua kamar berjeruji besi di belakang rumah pribadi Cana memang betul-betul mirip ruang tahanan. Sebagaimana kamar-kamar penjara yang lazim dijumpai di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Dari situ, kata Amin, Cana sudah bisa dianggap melakukan pelanggaran. “Mengkrangkeng orang tanpa mekanisme yang berlaku itu sudah jelas merampas kemerdekaan.”

Sebagaimana prosedur hukum yang berlaku, penahanan hanya bisa dilakukan atas perintah pengadilan atau keputusan hukum yang sah. Sementara yang terjadi di kerangkeng Cana berseberangan dengan prosedur itu. Dari keterangan masyarakat setempat, mayoritas penghuni kereng sengaja dititipkan sanak keluarga mereka.

Dari kacamata Kontras, ada banyak persoalan serius di balik praktik pengkerangkengan manusia ilegal itu. Pertama, tentu saja berkaitan dengan pelanggaran pidana. Amin menyebut, Cana telah melampaui kewenangannya karena mengkrangkeng orang-orang secara sengaja tanpa prosedur hukum yang jelas.

“Kami melihat ada peran BNN (Badan Narkotika Nasional) yang diambil bupati (Cana). Peran kepolisian menghukum remaja nakal juga diambil perannya (oleh Cana),” kata pria usia 31 tahun tersebut.

Sudut pandang Kontras sejatinya sederhana melihat fenomena kerangkeng manusia tersebut. Yakni pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tepatnya merampas kemerdekaan manusia dengan cara mengkrangkeng. “Terlepas warga mendukung (kerangkeng) atau tidak, mestinya pihak terkait jeli melihat konteks hak manusia untuk merdeka,” terang Amin.

Sebagai pihak berwenang, Komnas HAM punya peran penting mengusut peristiwa tersebut. Amin meminta Komnas HAM dengan kewenangannya menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM bekerja secara profesional. Tidak sekadar terpaku dengan keterangan masyarakat yang mendukung kerangkeng manusia berkedok rehabilitasi tersebut.

Bukan hanya soal kerangkeng manusia, Amin juga menyoroti temuan satwa liar dilindungi di rumah Cana. Menurut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumut, ada beberapa satwa liar yang ditemukan dari rumah Cana. Yakni seekor orangutan, seekor monyet hitam sulawesi, seekor elang brontok, dua ekor burung jalak bali, dan dua ekor burung beo.

Semua satwa itu merupakan jenis satwa yang dilindungi menurut UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7/1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar juncto Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Dalam ketentuan tersebut menyebut setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memililik, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam sudah mengantongi informasi terkait penghuni yang menderita penyakit. Salah satunya asam lambung. Anam menyebut, pihaknya terus mengumpulkan semua informasi dan keterangan di lapangan. “Kami meminta masyarakat mau bekerja sama dengan Komnas HAM,” tuturnya.

Di sisi lain, Jawa Pos (grup Sumut Pos) berupaya menemui Ketua DPRD Langkat Sribana Paringinangin – yang juga merupakan adik dari Terbit Rencana Paringinangin – untuk membahas polemik kerangkeng manusia itu. Hanya saja, Sribana tidak berada di kantornya. Pun, saat dihubungi melalui ajudannya, Sribana tidak berkenan untuk ditemui.

Sementara itu alumni kereng, Edy Syahputra Sitepu menyebut bahwa kerangkeng manusia itu tidak memaksa penghuninya untuk bekerja keras. Sebaliknya, dia merasa nyaman tinggal di kerangkeng. “Rasanya enak macam di rumah, pakai karpet,” tutur warga Kuta Parit, Kecamata Selesai, Langkat yang masuk kerangkeng pada 2018 lalu tersebut. (***)

 

Jokowi Minta Rumah Sakit Fokus Tangani Covid-19 Gejala Berat

Presiden Joko Widodo .

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat yang tertular Covid-19 varian Omicron tanpa gejala bisa melakukan isolasi mandiri selama lima hari. Menurut Jokowi, dengan masyarakat melakukan isolasi mandiri ini bisa mengurangi beban keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed cccupancy rate (BOR) di rumah sakit (RS). Sehingga RS bisa fokus menangani pasien-pasien dengan gejala berat.

“Ketika hasil tes PCR saudara positif tanpa ada gejala silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari,” ujar Jokowi dalam jumpa pers di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/1).

Jokowi menuturkan, jika masyarkat tertular varian Omicron adanya gejala seperti batuk dan flu, maka bisa menggunakan aplikasi telemedicine atau pergi ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). ’’Dengan demikian beban faskes dari Puskesmas sampai RS bisa berkurang,” katanya.

“Ini penting agar faskes kita dapat lebih fokus menanganin

pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan layanan intensif,” imbuhnya.

Jokowi juga meminta kepada masyarakat untuk meminalkan kontak dengan orang lain. Dengan demikian, bisa mencegah penularan Covid-19 varian Omicron yang sedang mewabah di dalam negeri. “Yang paling penting meminimalkan kontak, ini akan mencegah penyebaran yang lebih luas,” katanya.

Pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini juga mengimbau masyarakat bisa mencegah penularan Covid-19 varian Omicron dengan disipilin menjalankan protokol kesehatan. Termasuk jangan melakukan kegiatan yang tidak perlu. “Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas tidak perlu,” ungkapnya.

Presiden juga menyoroti tentang angka penularan Covid-19 varian Omicron yang terus terjadi di Tanah Air. Bahkan Jokowi memprediksi, penularan virus Corona varian Omicron ini akan terus mengalami peningkatan dalam beberapa pekan ke depan. “Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus varian Covid-19 terutama varian Omicron dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan,” sebutnya.

Walaupun angka penularan varian Omicron diprediksi terus mengalami lonjakan, namun Jokowi mengatakan, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk mengatasi peningkatan kasus. “Belajar dari lonjakan kasus varian Omicron yang sudah terjadi terlebih dahulu di berbagai negara, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dengan kasus Covid-19 varian Omicron yang akan mengalami lonjakan. Dia mengimbau agar masyarakat disiplin ketat menjalankan protokol kesehatan. “Saya minta bapak, ibu, saudara-saudara sekalian tetap tenang tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas tidak perlu,” ungkapnya.

Jokowi berujar, Covid-19 varian Omicron gejalanya tidak membahayakan. Sehingga yang tertular tidak membutuhkan layanan kesehatan langsung. Masyarakat bisa menggunakan aplikasi telemedicine. “Tidak semua kasus Covid-19 Omicron ini membutuhkan layanan langsung, karena gejalanya tidak membahayakan,” tuturnya.

Menyikapi ini, Kementerian Kesehatan menegaskan, pasien Covid-19 bergejala ringan atau positif tanpa gejala tak diperbolehkan dirawat di rumah sakit. Direktur Jenderal Pelayanan Kementerian Kesehatan RI Prof dr Abdul Kadir meminta rumah sakit untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait atau puskesmas di wilayah masing-masing.

“Rawat inap di rumah sakit hanya diperuntukkan bagi pasien probable/konfirmasi Covid-19 (termasuk varian Omicron) yang berada pada kondisi gejala sedang, berat dan kritis sesuai indikasi klinis,” terangnya, dalam surat edaran yang diteken 27 Januari 2021.

Sementara pasien Corona tanpa gejala yang semula bisa menjalani isolasi di RS, kini diarahkan untuk menjalani perawatan mandiri di rumah, dengan syarat sudah mendapatkan layanan telemedicine gratis yang disiapkan pemerintah. “Atau menghubungi puskesmas terdekat, isolasi terpusat apabila tidak memenuhi kriteria isolasi mandiri di rumah,” sambungnya.

Bagi pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di rumah sakit, pemerintah menjamin biaya ditanggung negara. “Oleh karena itu, rumah sakit tidak diperkenankan untuk memungut biaya apapun kepada pasien,” tegasnya.

 

WFH Dulu

Sementara, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan untuk tidak panik berlebihan terkait peningkatan kasus Covid-19 saat ini. Menurutnya, varian Omicron yang diyakini mulai mendominasi memang lebih menular tetapi keparahannya tidak lebih tinggi.

Meski demikian, ia menegaskan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Terkait aktivitas sehari-hari, ia menyarankan untuk membatasi mobilitas dan interaksi dengan banyak orang. “Kalau ternyata ada yang kena, satu kantor, saya bilang work from home dulu lah, dua minggu,” saran Menkes dalam diskusi dengan media, kemarin (27/1).

Tidak kalah penting, Menkes juga mengingatkan untuk segera melakukan vaksinasi. Meski beberapa kasus Omicron dialami pasien yang bahkan sudah booster, efek perlindungan vaksin diyakini mencegah dampak yang lebih serius. “Booster membantu? Membantu. Tapi yang paling membantu adalah orang yang belum divaksin, divaksin. Itu yang paling membantu,” jelas Menkes.

Dalam beberapa pekan terakhir, jumlah kasus COVID-19 mengalami peningkatan cukup signifikan. Diperkirakan gelombang Omicron akan mencapai puncak sekitar akhir Februari hingga awal Maret 2022. (jpc/dth)

 

Kemendag Kembali Lakukan Penyegelan Pelaku Usaha Robot Trading

Kegiatan penertiban dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Perdagangan serta dihadiri Direktur Tertib Niaga, Sihard Hadjopan Pohan dan Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, Aldison. (apn)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah kembali melakukan tindakan tegas penyegelan terhadap pelaku usaha investasi ilegal sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari kerugian. Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar (Mabes) Polri melakukan penyegelan kembali terhadap usaha penjualan expert advisor/robot trading yang dilakukan PT DNA Pro Akademik Jumat (28/1) malam ini.

“Setelah kami lakukan pengawasan berdasarkan informasi yang kami terima, segel penutupan PT DNA Pro Akademik terbukti dilepas. Untuk itu, Kemendag bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menindak tegas PT DNA Pro Akademik dengan menyegel kembali kantor perusahaan tersebut. Implikasi pidananya kami serahkan kepada penegak hukum lainnya,” tegas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal PKTN dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag telah menyegel operasi PT DNA Pro Akademik yang melakukan usaha penjualan expert advisor/robot trading tak berizin.

Atas tindakan tersebut, PT DNA Pro Akademik membangkang dengan membuka segel. Operasional kegiatan usahanya beredar di media sosial. Dengan cepat, Kemendag bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri melakukan tindakan tegas dengan menyegel kembali PT DNA Pro Akademik.

Veri menyatakan, PT DNA Pro Akademik telah melakukan pelanggaran serius. Perusahaan robot trading ini tidak memiliki izin sesuai dengan bidang usahanya.

“PT DNA Pro Akademi diduga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor/robot trading dengan menggunakan sistem multi level marketing (MLM) atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999 (perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya) yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung dari Kemendag,” ujar Veri.

Veri menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk
dalam kategori risiko tinggi. “Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaSektor Perdagangan, pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha
dapat dihukum pidana,” ujar Veri.

Tindakan tegas ini, lanjut Veri, dilakukan guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha sekaligus memberikan contoh agar pelaku usaha menaati aturan. “Kemendag berkewajiban mengawasi pelaku usaha agar patuh dan tertib sehingga memenuhi persyaratan dan kewajiban dalam berusaha,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan penegakan hukum akan dilakukan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan dan terbukti membangkang dengan menbuka segel penutupan usaha dan beroperasi kembali.

Kegiatan yang dilakukan PT DNA Pro Akademi diduga juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi.

“Tindakan tegas ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang melarang kegiatan PT DNA Pro Akademi pada November 2021,” tambah Wisnu.

Menurut Wisnu, Kemendag akan bersikap tegas terkait pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi. “Kami berharap pelaku usaha mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,” ungkap Wisnu.

Demi melindungi masyarakat dari berbagai usaha ilegal dan merugikan, Wisnu meminta masyarakat selalu berhati-hati dan waspada apabila melakukan investasi. Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di www.bappebti.go.id.

“Guna melindungi masyarakat dari berbagai bujukan dan rayuan para pelaku usaha investasi ilegal, Kemendag dan Mabes Polri berkomitmen akan terus bersinergi melakukan pengawasan. Kedua lembaga juga tidak segan-segan menegakkan supremasi hukum dengan memberikan sanksi administrasi hingga pidana,” pungkas Wisnu. (*/rel)

Uji Laik Fungsi Sudah Dilakukan, Ruas Tol Binjai-Stabat Segera Dioperasikan

UJI: Tim melakukan uji laik fungsi (ULF) Jalan Tol Binjai-Stabat, beberapa waktu lalu. Ruas Tol Binjai-Stabat sepanjang 12,3 km ini merupakan seksi 1 dari Ruas Tol Binjai-Langsa.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Uji laik fungsi (ULF) untuk jalan tol Binjai-Langsa ruas Binjai-Stabat, Sumatera Utara, sudah dilakukan pada Jumat (14/1) dan Sabtu (15/1) pekan lalu. Dengan begitu, PT Hutama Karya sekarang melakukan evaluasi ULF, sebelum diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.

Direktor Operasi III Hutama Karya, Koentjoro menyebutkan, kegiatan ULF untuk ruas tol Binjai-Stabat sepanjang 12,3 km, berjalan lancar. Lalu terkait evaluasinya, Hutama Karya bakal mengundang beberapa stakeholder di antaranya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Bina Marga, Korlantas, BBPJN Sumatera Utara dan instansi lainnya. “Rangkaian evaluasinya dimulai dari peninjauan ke lapangan hingga pembahasan atas temuan catatan dari kegaitan ULF,” jelasnya, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Koentjoro menyampaikan untuk sekarang, pekerjaan yang tersisa cuma menyelesaikan pengerjaan minor di beberapa titik. Adapun penyelesaian pengerjaan ruas tol Binjai-Stabat sudah menjadi komitmen Hutama Karya sesuai dengan arah Kementerian PUPR.

Untuk itu, proses penyelesaiannya pun dibantu anak perusahaan Hutama Karya, yakni PT HK Infrastruktu selaku kontraktor. “Lalu pelaksanaan ULF juga jadi bagian dari tahapan persiapan operasional jalan tol,” imbuhnya.

Dalam kegiatan ULF, tim terbagi menjadi tiga sub tim yakni Sub Tim 1 Bidang Keselamatan dan Manajemen Lalu Lintas, Sub Tim 2 Bidang Sarana Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap, dan Sub Tim 3 Bidang Operasi dan Administrasi. Evaluasi ULF dilakukan terhadap beberapa pekerjaan di lapangan yakni Main Road (STA 0+000 – 12+300), akses Stabat sepanjang 2,58 km dan Intersection, Ramp 3 dan 4 Interchange Stabat dan 1 Unit Gerbang Tol serta 1 Unit Kantor Operasional.

“Seluruh rangkaian ULF telah selesai dilaksanakan. Saat ini kami tengah berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan minor yang terdapat di lapangan. Kami optimis semua proses ini dapat terlewati dengan baik, sehingga Sertifikat Laik Operasi (SLO) dapat segera terbit, dan Tol Binjai-Stabat dapat segera beroperasi untuk masyarakat sekitar,” ucapnya.

Terlebih, keberadaan jalan tol tersebut bakal mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah Binjai dan Stabat. Mengingat waktu tempuh baik dari Binjai ke Stabat maupun sebaliknya bisa dipangkas jadi 15 menit, dari yang semula 1 jam.

Secara terpisah, Kepala Bidang Teknik BPJT Kementerian PUPR, Ni Komang Raminiati menuturkan bahwa dirinya berharap ruas tol Binjai-Stabat bisa dioperasikan segera. “Harapannya bisa dioperasikan seara penuh pada Januari 2022, sehingga masyarakat bisa menikmati infrastruktur jalan tol ini,” ucapnya.

Tol Binjai-Stabat sepanjang 12,3 km merupakan seksi 1 dari Ruas Tol Binjai-Langsa. Adapun Ruas Tol Binjai-Langsa terdiri dari 5 seksi yakni seksi 1 (Binjai-Stabat) sepanjang 12,3 km, seksi 2 (Stabat-Tanjungpura) sepanjang 26,2 km, seksi 3 (Tanjungpura-Pangkalan Brandan) sepanjang 18, km, seksi 4 (Pangkalan Brandan-Kuala Simpang) sepanjang 44,2 km, dan seksi 5 (Kuala Simpang-Langsa) sepanjang 29 km.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang ±1.065 km, dengan rincian 534 km ruas konstruksi dan 531 ruas operasi. Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh yakni Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (141 km). Kemudian, Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km), Tol Palembang-Indralaya (22 km), Tol Medan-Binjai (17 km), Tol Pekanbaru-Dumai (132 km), Tol Sigli-Banda Aceh seksi 3 Jantho-Indrapuri (16 km) dan seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (14 km). (bbs/adz)

Covid-19 di Medan Kembali Meningkat, 7 Pasien Kembali Huni Isoter

ISOTER: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau isoter di Medan, beberapa waktu lalu. Mengantisipasi lonjakan kasus akibat Omicron, Pemko Medan kembali menyiapkan isoter.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 kembali meningkat di Kota Medan dalam beberapa hari belakangan ini. Bahkan, Isolasi Terpusat (Isoter) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Medan yang sempat kosong, kini telah kembali diaktifkan karena terisi oleh pasien positif corona.

KEPALA Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah mengakui, saat ini kasus baru Covid-19 kembali melonjak. Lonjakan kasus terjadi, menurut dia, setelah libur panjang natal dan tahun baru (nataru). “Betul, lagi naik ini (kasus baru Covid-19). Kemungkinan, setelah libur panjang nataru,” ujar Taufik, Jumat (28/1).

Taufik menyebutkan, jumlah pasien positif corona yang dirawat hingga Rabu (27/1) mencapai 79 orang. Para pasien ada yang dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri dan juga isolasi terpusat. “Kenaikan kasus baru tersebut mulai awal Januari sampai sekarang. Misalnya, pada Selasa (25/1) ada 16 kasus (positif corona). Kemudian, pada Rabu (26/1) naik menjadi 23 kasus dan Kamis (27/1) 16 kasus. Jadi, penambahan kasus baru per hari tersebut bisa dibilang lumayan lah, cukup tinggi (dari normalnya di bawah 10 kasus),” sebutnya.

Namun demikian, Taufik mengaku, sebagian pasien sudah ada yang sembuh. Akan tetapi, tidak disebutkan secara detail berapa banyak pasien yang sudah sembuh tersebut. “Ada beberapa pasien diantaranya sudah sembuh, dan hasil swab test negatif Covid-19,” akunya.

Dikatakan Taufik, saat ini ada 7 pasien positif corona tengah menjalani karantina di Isolasi Terpusat P4TK Medan. “Sampai kemarin (Kamis, 27/1), ada 7 orang yang dirawat di Isoter P4TK dengan gejala ringan. Mereka semua merupakan warga Medan, tetapi saya tidak saya lupa asal wilayahnya dari mana saja,” katanya.

Taufik menyatakan, adanya pasien di Isolasi Terpusat P4TK Medan, artinya tempat isolasi tersebut telah kembali diaktifkan. “Ada petugas di sana (di isolasi terpusat P4TK Medan), mulai dari perawat, Satpol PP, dokter dan sebagainya,” ucap dia.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, kembali meningkatnya kasus baru corona ini, petugas dari Satgas Covid-19 Kota Medan nantinya akan turun ke lapangan melakukan pengawasan. “Meski Kota Medan berstatus PPKM level 1, pembatasan tetap ada dan harus dipatuhi,” tuturnya.

Terkait dua warga Medan Johor yang suspek atau diduga tertular varian baru Omicron, Taufik belum bisa memastikan. Sebab, untuk memastikan keduanya tertular Omicron harus melalui pemeriksaan sampel di laboratorium Litbangkes Kemenkes Jakarta. “Kita masih menunggu hasil pemeriksaan sampel swab dua pasien tersebut,” tukasnya.

Sementara itu, data terkini BPBD Kota Medan terkait jumlah kasus Covid-19 pada Jumat (28/1), terjadi penambahan kasus baru positif sebanyak 30 kasus, sehingga totalnya menjadi 48.234 kasus. Sedangkan kasus sembuh bertambah 6 kasus, sehingga akumulasinya 47.196 kasus. Terkait jumlah meninggal akibat terinfeksi corona, tidak ada penambahan dan jumlahnya masih tetap 919 kasus. Untuk pasien dirawat, angkanya meningkat menjadi 119 kasus dari sehari sebelumnya 95 kasus.

Diketahui sebelumnya, pasangan suami istri, warga Perumahan Johor Indah Permai (JIP) 1, Gedung Johor, Medan Johor, dikabarkan terjangkit varian Omicron. Camat Medan Johor Chandra Dalimunthe mengatakan, kedua warga Johor Indah Permai itu terkonfirmasi positif Covid-19 setelah menjalani pemeriksaan swab PCR di Rumah Sakit Mitra Medika Medan. “Keduanya tengah dirawat di RSU Malahayati Medan. Tapi, apakah mereka terjangkit Omicron atau tidak kita belum tahu. Kan masih harus menunggu hasil dari laboratorium di Jakarta,” kata Chandra, Kamis (27/1).

Belum Berencana Hentikan PTM

Meski penyebaran kasus baru terkonfirmasi Covid-19 kembali meningkat, namun belum ada rencana untuk menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, drg Ismail Lubis menyatakan, PTM terbatas masih terus berlanjut.

Namun, jika pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) membuat surat edaran menutup kembali PTM, maka tentu diambil kebijakan, setelah mengadakan rapat dengan dinas dan pemerintahan terkait. “Kita pasti akan rapatkan kembali dengan gubernur dan dinas pendidikan. Tapi, pastinya tetap kita mendukung program pemerintah dan kementerian,” ujarnya, kemarin (27/1).

Menurut Ismail, beberapa bulan terakhir angka terkonfirmasi positif di Sumut menurun, sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka masih bisa dilaksanakan. Namun demikian, kondisinya berbeda dengan Kota Medan. “Wilayah Sumut itu sudah ada 28 kabupaten/kota berstatus PPKM Level 1, tinggal 5 wilayah lagi level 2,” katanya.

Ismail mengaku, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun sudah banyak dilakukan kabupaten/kota di Sumut. Karena itu, intensitas belajar di sekolah masih memungkinkan. “Vaksinasi anak sudah semua kabupaten/kota melaksanakan, sehingga masih memungkinkan untuk belajar di sekolah,” ucapnya.

Dia berharap, kepada seluruh tenaga kependidikan dan siswa agar terus disiplin protokol kesehatan selama di ruang lingkup sekolah. Hal itu sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. “Kuncinya disiplin protokol kesehatan terus dijaga dan juga vaksinasi,” pungkasnya.

Diketahui, menurut data Dinas Kesehatan Kota Medan pada Selasa (25/1), tercatat sebanyak 16 kasus baru ditemukan dalam sehari. Dengan penambahan itu, dalam waktu empat hari terakhir telah terjadi penambahan 42 kasus baru di Medan, sehingga akumulasinya menjadi 48.165 kasus. (ris)

 

Donny Setha Reses di Kawasan Mangrove

RESES: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat Dr Donny Setha ST SH MH melakukan reses di Graha Taman Ekowisata Hutan Mangrove Brandan Barat Kabupaten Langkat, Kamis (27/1).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat Dr Donny Setha ST SH MH melakukan reses di Graha Taman Ekowisata Hutan Mangrove Desa Lubukkertang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Kamis (27/1). Reses kali ini merupakan Masa Sidang pertama di Tahun ke III Tahun Anggaran 2022.

Dalam reses Donny menyampaikan banyak manfaat dari kegiatannya itu. Seperti menjemput dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tentang persoalan desa. “Hari ini saya datang dan tujuan saya hadir pada hari ini,” ucap Donny kepada masyarakat yang hadir.

Kepala Desa (Kades) Lubukkertang Jul Insan berharap kepada Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha untuk memperjuangkan embung atau waduk di desa Lubukkertang untuk mengairi lahan pertanian karena masyarakatnya mayoritas petani. “Ada sekitar 830 hektare luas lahan pertanian tadah hujan di Desa Lubukkertang yang memiliki satu lumbung padi di Kabupaten Langkat,” sebut Jul Insan.

Kemudian Jul Insan juga mengeluhkan masih maraknya pencurian kayu mangrove di kawasan Lubukkertang.

Pada reses itu, warga Desa Lubukkertang Syahyan Rahman berharap agar menjadi perhatian pembangunan akses jalan dan juga menyampaikan keinginan agar adanya waduk di Desa Lubukkertang.

Warga lainnya, Ahadi Yusuf, berharap agar jalan Dusun yang ada di Desa Lubukkertang dapat diaspal hotmix dan meminta rehab tanggul air asin di Dusun II menuju Dusun III.

Sementara perwakilan dari ibu-ibu yang disampaikan ibu Icut mengeluhkan pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pemerintah lainnya untuk keluarga miskin yang tidak tepat sasaran. Di mana yang mampu dapat bantuan PKH sedangkan yang miskin tidak dapat.

Terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, Donny berjanji akan menindak lanjuti semua aspirasi yang disampaikan masyarakat.

dalam rapat dan dengan berkoordinasi ke dinas maupun instansi terkait. Permasalahan pencurian kayu mangrove, akan kita undang pihak-pihak terkait untuk membicarakan lebih lanjut.

Terhadap permintaan pembangunan aspal hotmix, ia berjanji akan memperjuangnya untuk dusun di Desa Lubukkertang. Dan itu akan menjadi prioritas.

Giat reses ini dihadiri Camat Brandan Barat yang diwakili Sekretaris Camat, Ketua BPD Lubukkertang, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat Desa Lubukkertang. (rul/azw)

Golkar Sumut Gelar Natal 31 Januari

DAMPINGI: Dr Maruli Siahaan SH MH (kiri), didampingi anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) Sanggam SH Bakara.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Panitia Natal dan Syukuran Tahun Baru Partai Golkar Sumut, Dr Maruli Siahaan SH MH, didampingi anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) Sanggam SH Bakara, melaporkan persiapan kegiatan yang akan digelar pada 31 Januari 2022.

“Kegiatan tersebut akan digelar di Lapangan Mini Balige, Kabupaten Toba, dan akan dihadiri oleh 3.000 orang. Rencananya, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Calon Presiden Bapak Airlangga Hartarto dan rombongan juga akan hadir, juga dihadiri anggota Fraksi Golkar DPR RI dapil Sumatera Utara,” ujar Maruli, Kamis (27/1).

Kemudian secara khusus, lanjut Maruli, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Panglima Kodam I/BB, Kapolda Sumut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan sejumlah pihak lainnya telah diundang langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sumut H Musa Rajekshah SSos MHum untuk hadir di acara tersebut. “Sementara itu, seluruh Ketua DPD II Partai Golkar dari 33 Kabupaten/ Kota dan anggota juga bakal hadir,” sebutnya.

Maruli mengatakan, secara umum persiapan kegiatan tersebut telah rampung. Dalam rapat terakhir panitia, sambungnya, berbagai rencana kegiatan dalam acara tersebut telah dimatangkan. “Kegiatan bakti sosial kepada masyarakat telah mulai dilakukan pada 20 Januari 2022, yang dilakukan oleh 4 DPD Partai Golkar dari Tapanuli Raya dengan bantuan dari anggota DPR RI bapak Lamhot Sinaga,” imbuhnya.

Selain itu, jelang hari H pelaksanaan Natal, akan dilakukan kegiatan bazar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan ziarah. “Kemudian pada 30 Januari kita akan menggelar Pasar Murah dan pameran UMKM, dilanjutkan dengan ziarah ke makam Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII dan ke makam Nommensen,” ungkapnya.

Malamnya, lanjut Maruli akan digelar hiburan raya di Lapangan Balige. Pada tanggal 31 pagi, kegiatan dilanjutkan dengan jalan santai yang diikuti kader Golkar dan masyarakat setempat yang dipuncaki dengan pengundian lucky draw. “Bapak Musa Rajekshah juga memerintah pembagian 1.000 paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat, juga penyandang disabilitas,” imbuhnya.(ila/azw)

Usai makan siang, kegiatan memasuki acara inti yakni kegiatan ibadah yang akan dipimpin sejumlah pendeta. “Setelah kegiatan ibadah baru dilakukan upacara nasional, termasuk menyanyikan lagu mars Partai Golkar. Upacara nasional akan dirangkai dengan pemberian cinderamata kepada tokoh-tokoh nasional dari Jakarta dan tokoh-tokoh dari Sumatera Utara serta penyerahan hadiah sejumlah perlombaan,” ujarnya.

Sanggam SH Bakara menambahkan, tujuan dari kegiatan Natal Golkar Sumut untuk meningkatkan iman masyarakat, yakni keimanan umat Kristiani. “Jadi Golkar juga bertanggung jawab untuk membangun pondasi spiritual masyarakat melalui kegiatan keagamaan,” imbuhnya.

Ditambahkan Sanggam, perayaan Natal ini sebagai bukti bahwa Partai Golkar adalah partai nasionalis yang menjaga keberagaman seluruh umat beragama. “Hari besar keagamaan apapun Partai Golkar pasti akan merayakannya dengan sukacita, ” ujarnya lagi. (ila/azw)

Pemkab Dairi Galakkan Budidaya Ikan Darat, Penertiban KJA Terus Dilakukan

TERANGKAN: Kabid Peternakan dan Perikanan Dairi, Ermawati Berutu (kanan) didampingi Pengawas Perikanan, Martin Sitohang menerangkan penertiban KJA di kawasan Danau Toba kecamatan Silahisabungan, Dairi.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Penertiban keramba jaring apung (KJA) di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba termasuk Kabupaten Dairi tepatnya di Kecamatan Silahisabungan, akan terus dilakukan. Kuota budidaya ikan KJA se kawasan Danau Toba hanya 10 ribu ton per tahun. Hal itu sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan.

Dan untuk kabupaten Dairi sendiri, budidaya ikan KJA hanya diperbolehkan sebanyak 201 petak/kotak. Demikian diterangkan Kepala Bidang (Kabid) Perikanan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Ermawati Berutu didampingi pengawas Perikanan, Martin Sitohang kepada wartawan, Jumat (28/1).

Ermawati memaparkan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan unsur TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, sedang melakukan sosialisasi penertiban KJA kepada masyarakat pemilik KJA di kecamatan Silahisabungan.

Erma menyebut, tahun 2022 ini ada sebanyak 1432 petak KJA akan ditertibkan. Sementara, data sampai bulan Januari 2022 ini, jumlah KJA di kecamatan Silahisabungan sebanyak 2.877 petak dengan jumlah pengusaha sebanyak 82 orang.

Sementara penertiban dilakukan sepanjang tahun 2021 berhasil menertibkan 216 petak KJA, dengan memberikan bantuan alih profesi sebesar Rp5juta/petak. Ditargetkan, penertiban KJA tuntas di tahun 2023, ucapnya.

Namun lanjut Erma, sampai sekarang belum ada dianggarkan dana penertiban KJA yang akan diplot pada Dinas Lingkungan Hidup. Kemungkinan, dana penertiban akan dianggarkan pada PAPBD tahun 2022.

Sementara itu, untuk penanganan bagi petani KJA yang ditertibkan, Pemkab Dairi melalui Dinas Pertanian menggalakkan budidaya ikan darat. Tahun ini, kata Erma, pihaknya akan buat bio flok atau kolam darat terpal di kecamatan Silahisabubgan.

“Untuk program itu, Dinas Pertanian sudah menganggarkan pada APBD Dairi tahun 2022. Tahun ini akan kita buat 18 unit bio flok,” ucap Ermawati. (rud/azw)

Dua Barak Narkoba dan Judi Digerebek

PENGEREBEKAN: Polres Binjai melakukan penggerebekan ke barak narkoba dan judi di dua lokasi terpisah, di Sei Bingai, Langkat, Jumat (28/1). tedi akbari/sumut pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai bersama Unit Reserse Kriminal Polsek Sei Bingai dan bersinergi dengan Subdenpom menggerebek dua barak atau lapak isap narkoba hingga permainan judi mesin di dua lokasi terpisah di Sei Bingai. Dari penggerebekan itu hasilnya, kurang memuaskan.

Kasubbag Humas Polres Binjai, Iptu Junaidi menjelaskan, penggerebekan dilakukan usai menerima keluhan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Desa Pasar IV Namuterasi, Kecamatan Sei Bingai, Langkat. Keluhan masyarakat ini, menurut dia, langsung disampaikan kepada Kapolres Binjai, AKBP Ferio Sano Ginting.

Kapolres Binjai langsung menyikapi dengan memberi perintah kepada Kasatres Narkona Polres Binjai untuk melakukan penyelidikan.

“Setelah dilakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara, sesuai informasi kemudian Satuan Narkoba Polres Binjai bekerja sama dengan Polisi Militer (POM) TNI untuk melakukan penindakan,” ujar Junaidi, Jum’at (28/1).

Kasatres Narkoba Polres Binjai, AKP Firman Imaniel langsung memimpin penggerebekan barak isap dan Narkoba di dua lokasi sekaligus.

“Yaitu di Desa Pasar IV Namu Terasi dan Dusun Banrejo, Sei Bingai, Langkat,” sambung dia.

Junaidi menambahkan, Kadus Banrejo, Medi Triono dan Kepala Desa Pasar IV Namuterasi, Bahagia Bangun hadir di lokasi. Sayang, penggerebekan yang dilakukan Polri-TNI tidak ada menyita narkotika jenis apapun.

Bahkan, aparat gabungan juga tidak menemukan lagi mesin judi jekpot di barak atau lapak tersebut. Namun demikian, Polres Binjai pulang tidak dengan tangan kosong.

“Empat orang pria diamankan saat penggerebekan ini. Mereka berinisial PY (31), IR (24), EA (43) dan S). Selain itu juga tiga bong atau alat isap sabu diamankan,” pungkasnya. (ted/azw)

1...2,7702,7712,772...15,754Page 2,771 of 15,754

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor