24 C
Medan
Saturday, January 31, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2803

PLN dan Ditjen Minerba Lakukan Enforcement_ Efektivitas Pasokan Batu Bara

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) bersama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM memastikan efektivitas (enforcement) dalam penyediaan dan pengiriman batu bara, khususnya untuk kebutuhan kelistrikan nasional guna menjaga ketahanan energi primer nasional.

Langkah ini menjadi salah satu solusi dalam pengamanan pasokan (security of supply) batu bara untuk kelistrikan nasional. Dalam melakukan efektivitas ini, data realisasi volume dan setiap tahapan pengiriman pasokan batu bara ke pembangkit listrik, mulai dari lokasi tambang, loading, hingga penerimaan di setiap pembangkit secara spesifik serta real time akan terpantau dan terintegrasi dalam sistem digital yang ada di Ditjen Minerba yang akan mengirimkan notifikasi Early Warning System secara otomatis kepada pemasok serta menjadi suatu tools langkah korektif yang segera dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, strategi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengiriman dalam rantai pasok batu bara sesuai pemenuhan kewajiban DMO setiap mitra pemasok yang terpantau per harinya.

“Dengan adanya pemantauan berbasis pada realisasi pasokan dari para mitra pengusaha tambang ini diharapkan dapat membantu mengamankan pasokan batu bara ke PLN,” tutur Darmawan.

PLN juga mengapresiasi pemerintah yang menetapkan kebijakan korektif apabila terjadi kendala pasokan batu bara ke pembangkit. Dengan langkah ini, Darmawan optimistis keandalan pasokan batu bara bagi PLN bakal lebih terjamin.

Darmawan berharap, dengan kolaborasi ini maka langkah korektif juga dapat dilakukan secara terfokus dan langsung menyelesaikan masalah pada titik krusial, yaitu ketersediaan pasokan dan moda transportasi di loading port.

“Kami melakukan berbagai langkah extra ordinary. Dengan dukungan dari Pemerintah juga, masalah pasokan telah terselesaikan dan dipastikan tidak ada pemadaman terkait karena krisis pasokan batu bara untuk PLTU,” imbuh Darmawan.

Tak hanya itu saja, PLN juga terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan para pemasok batu bara, pengusaha kapal melalui INSA (Indonesian National Shipowners Association), dan stakeholder lainnya. Langkah ini dilakukan secara intens untuk memastikan realisasi penugasan dari Kementerian ESDM dapat terlaksana dan terkirim sesuai jadwal yang dibutuhkan.

Dengan koordinasi intensif bersama para pemasok, PLN telah memastikan adanya kenaikan efektivitas pengiriman pasokan. Selain itu, dengan koordinasi bersama para penyedia alat angkut, kekurangan vessel dan tongkang dapat terpenuhi.

“Dari yang sebelumnya hanya 112 vessel shipment dan 560 tongkang shipment, sekarang telah tersedia 130 vessel shipment dan 771 tongkang shipment untuk mengangkut volume 16,2 juta MT,” sebut Darmawan.

Menurutnya, dengan adanya kecukupan volume batu bara, kesiapan pengiriman, dan telah ditetapkannya line-up untuk seluruh pengiriman di masing-masing PLTU, maka Hari Operasi (HOP) di seluruh pembangkit PLN dan IPP dari yang sebelumnya di posisi kritis akan aman untuk mencapai 15-20 HOP di akhir Januari 2022 dan seterusnya secara berkesinambungan.

Di sisi lain, PLN juga telah merombak tata kelola kebijakan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) yang tadinya bersifat jangka pendek, fleksibel, dan berisiko, menjadi bersifat fixed jangka panjang dan terpantau secara melekat.

“Kontrak jangka panjang langsung dilakukan dengan para perusahaan tambang yang memiliki kredibilitas sebagai pemasok sesuai dengan kualitas (spesifikasi) dan volume yang dibutuhkan PLN, sehingga ketidakpastian kontrak yang awalnya berimbas pada masalah fluktuasi pasokan di lapangan, ke depan tidak terulang,” papar Darmawan. (ila)

Perwal MDTA Tak Kunjung Terbit, Fraksi Demokrat Desak Bobby Tunaikan Janjinya

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Burhanuddin Sitepu menyerahkan bingkisan kepada peserta sosialisasi produk hukum daerah Kota Medan yang digelar di Jalan Bunga Mawar, Medan Selayang, Minggu (16/1/2022).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) hingga kini tak kunjung diterbitkan Pemko Medan. Untuk itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu mendesak Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk segera menunaikan janji kampanyenya dengan menerbitkan Perwal tersebut.

“Kita minta Pak Bobby untuk memenuhi janji politiknya saat kampanye Pilkada lalu. Di mana beliau sudah membuat kontrak politik dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Medan, akan mengeluarkan Perwal MDTA jika terpilih menjadi wali kota. Makanya, kita mengingatkan dan tagih janji itu,” kata Burhanuddin Sitepu dalam kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan, Perda No 5 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar MDTA di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Minggu (16/1/2022).

Burhanuddin mengaku miris dan sedih mendengarkan suara hati para guru dan pengelola MDTA. Pasalnya, saat ini sudah banyak MDTA yang tutup karena kekurangan murid. Belum lagi persoalan kesejahteraan para ustad dan ustadah yang mengajar di MDTA.

“Ini masalah kelangsungan umat. Betapa indahnya perjalanan Pak Bobby sebagai Wali Kota Medan, jika diiringi dengan doa para ustad dan ustadah pengajar MDTA serta alim ulama. Kita berharap, ini menjadi perhatian wali kota, dan Fraksi Demokrat siap mendukung kebijakan wali kota dalam penerbitan perwal tersebut,” tegasnya.

Burhanuddin mengungkapkan, Perda Wajib Belajar MDTA ini merupakan usulan dari inisiatif DPRD Medan. Dalam pembahasannya telah disetujui oleh DPRD dan Pemko Medan pada 2014 lalu. Menurut Burhanuddin, di Kota Padang, Sumatera Barat, perda ini sudah berjalan maksimal, bahkan guru-gurunya pun mendapat insentif dari Pemko dan Pemprov di sana. “Pelaksanaan Perda ini dikatakan terkendala karena ada pasalnya yang menyebutkan, murid Muslim yang mau masuk ke SMP wajib memiliki ijazah MDTA. Pasal ini dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang tidak mewajibkan hal itu. Jadi, kenapa di Padang bisa dan di Kota Medan tidak bisa?” ungkap Burhanuddin.

Untuk itu, anggota DPRD Medan tiga periode ini mengajak semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi, agar Perda ini dapat segera terlaksana. “Fraksi Demokrat terbuka kepada elemen masyarakat yang ingin membedah perda ini. Silakan masukkan permohonan ke Fraksi Demokrat, kita bedah bersama. DPRD rumah rakyat, kami terbuka menampung aspirasi masyarakat. Saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan jugs siap menjadi wadah penyaluran aspirasi dari masyarakat kepada Pemko Medan,” tandasnya.

Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Medan Johor, Hendri Purnama sangat mengapresiasi ikhtiar dari Burhanuddin Sitepu dan Fraksi Demokrat di DPRD Medan dalam memperjuangkan perda ini agar terlaksana. Disebutnya, sebelumnya ada 42 MDTA di Kecamatan Medan Johor, namun saat ini 6 MDTA sudah tutup karena kekurangan murid. Padahal, guru-gurunya sangat potensial.

Hendri juga mengungkapkan, kendala yang dihadapi MDTA saat ini adalah jam belajar di Sekolah Dasar (SD) yang selalu berbenturan dengan jam belajar di MDTA sehingga orang tua terpaksa memberhentikan anaknya bersekolah di MDTA. “Jadi terkesan, pendidikan agama ini terabaikan. Kami tidak terlalu berharap MDTA ini menjadi jenjang pendidikan formal, tapi yang kami harapkan, ijazah MDTA ini diakui, sehingga para orangtua bersemangat mengambil ijazah anaknya ketika lulus dari MDTA. Karena selama ini, banyak orang tua yang tak mengambil ijazah anaknya karena dianggap tidak penting. Jadi dengan diberlakukannya perda ini, setidaknya peran MDTA akan dianggap penting,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Hj Nurhasanah, Kasek MDTA Al-Muhtadin Medan Selayang. Menurutnya, dulu madrasah yang dikelolanya memiliki murid hingga ratusan anak. Namun lambaut Laun, saat ini muridnya semakin berkurang. “Salah satunya disebabkan sertifikasi guru-guru SD untuk mengejar jam mengajarnya, sehingga tidak ada lagi waktu anak-anak untuk belajar di MDTA. Kendala lainya, sebelum masa pandemi, di masjid-masjid khususnya di Kecamatan Medan Selayang, banyak membuka madrasah pada minggu pagi. “Banyak orangtua yang mengajikan anaknya di sana karena gratis. Padahal kalau di MDTA, kurikulumnya kan jelas. Untuk itu, kami sangat berharap Wali Kota Medan segera mengeluarkan perwal agar Perda MDTA ini dapat segera diterapkan demi terciptanya generasi penerus Islam yang berakhlakul karimah,” pungkasnya.

Sementara Kabag Kesra Pemko Medan, Alinafiah yang hadir dalam kegiatan itu mengakui, sudah hampir 8 tahun Perda ini disahkan, namun belum ada juga Perwal-nya sebagai petunjuk teknis. “Namun, itu bukan berarti kita harus menyerah. Makanya di masa Pak Wali Kota Bobby Nasution, ini akan kita perjuangkan kembali, agar perda ini bisa dilaksanakan di masyarakat,” pungkasnya.

Sementara, terkait honor alias dana pemberdayaan masyarakat kepada bilal mayat, penggali kubur, guru maghrib mengaji di Kota Medan, Alinafiah menegaskan, tidak ada batasan usia maksimal 60 tahun sebagai penerima bantuan dari Pemko Medan. Menurut Alinafiah, jika ada yang belum menerima honor tersebut, itu karena terkendala nomor rekening bank yang bersangkutan tidak aktif lagi.

Menyikapi ini, Burhanuddin juga berharap Wali Kota Medan, Bobby Nasution merealisasikan janjinya dengan menaikkan dana pemberdayaan masyarakat kepada bilal mayat, penggali kubur, dan guru maghrib mengaji ini. Disebutnya, berdasarkan aspirasi yang disampaikan kepadanya, para bilal mayit, penggali kubur, dan guru Maghrib mengaji berharap, honor mereka dinaikkan menjadi Rp1 juta per bulan. “Ini akan kita sampaikan dan perjuangkan kepada Pemko Medan,” pungkasnya. (adz)

Transformasi Berbasis Digital dalam Pengembangan Teknologi Industri Kesehatan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kemandirian nasional, terutama dalam upaya melalui kondisi pandemi saat ini, merupakan bekal Indonesia untuk keluar dari pandemi sebagai negara yang lebih kuat.

Pemulihan ekonomi nasional tidak terlepas dari pemulihan yang terjadi di sektor industri, karena sektor ini menopang 19,15% dari perekonomian nasional. Optimisme sektor industri masih terlihat di Triwulan IV-2021, ditandai dengan PMI Manufaktur kembali berada di wilayah ekspansif dengan mencatatkan angka 53,5 pada Desember 2021.

Utilisasi Industri Pengolahan juga terus meningkat dan mencapai yang tertinggi dengan capaian 67,6%. Impor Barang Modal dan Bahan Baku masing-masing tumbuh 23,1% dan 60,5% (yoy) pada November 2021. Seluruh indikator mencerminkan bahwa sektor industri kita semakin solid dalam menopang pemulihan ekonomi nasional.

Momentum perbaikan dari sektor industri ini, tentunya menjadi hal yang baik bagi para pelaku industri termasuk di dalamnya para insinyur dan akademisi di bidang ilmu Teknik Industri.

“Sebagaimana kita harus beradaptasi di masa pandemi, para insinyur Teknik Industri juga harus beradaptasi menghadapi era Industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan layanan konsumen secara global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual pada acara Puncak 50 Tahun Dies Natalis Teknik Industri – Institut Teknologi Bandung, Sabtu (15/01).

Salah satu yang menjadi fokus pengembangan Pemerintah yakni industri sektor kesehatan. Industri kesehatan termasuk di dalamnya industri farmasi, merupakan salah satu sektor yang sangat diutamakan terutama dalam kondisi pandemi saat ini.

Dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dalam sektor industri, Pemerintah juga mendorong terjadinya transformasi berbasis digital untuk menopang perkembangan industri kesehatan. Transformasi tersebut dapat berperan dalam memudahkan proses distribusi, penguatan jejaring kesehatan, mengefektifkan proses administrasi, dan mendukung performa yang lebih efektif serta efisien.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2021, Indonesia memiliki 241 industri manufaktur farmasi, 17 industri bahan baku farmasi, 132 industri kesehatan tradisional, dan 18 industri produk ekstraksi alam. Berbagai industri tersebut telah mengekspor produk farmasi dan alat kesehatan ke berbagai negara di dunia antara lain Amerika Serikat, Inggris, Vietnam, Belanda, Singapura, dan Korea Selatan.

“Dalam mendukung upaya pengembangan industri kesehatan, Pemerintah telah menyusun Peta Jalan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi bahan baku berteknologi tinggi,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah mendorong munculnya riset dan inovasi melalui Pendanaan Riset Inovatif Produktif yang dikelola oleh LPDP untuk para akademisi, serta menyediakan insentif Super Deduction Tax untuk para technopreneur yang melakukan kegiatan Litbang. Berbagai kebijakan ini dapat dimanfaatkan agar sektor industri nasional dapat melahirkan inovasi-inovasi yang diciptakan insinyur Teknik Industri.

Tujuan jangka panjang dari upaya ini adalah untuk mencapai kemandirian industri kesehatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menurunkan ketergantungan pada bahan impor.

“Dengan terus meningkatkan kemampuan teknikal, manajerial, komunikasi, dan memperkaya skill-set, saya yakin para Insinyur Teknik Industri mampu bersaing secara global dan memberikan sumbangsih besar bagi bangsa” pungkas Menko Airlangga. (frh/fsr)

Pengendara CBR Kontra Pejalan Kaki, Satu Luka Berat

AMANKAN : Personel Polantas Polres Tebingtinggi ketika mengamankan barang bukti dan membawa korban kerumah sakit.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pengendara sepeda motor Honda merk CB150R, BK 6556 NAV yang dikemudikan oleh Muhammad Aqild Yulhaq (18) warga Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi menabrak pejalan kaki Arifin Brutu (46) warga Jalan Srikandi Kelurahan Damar Sari Kota Tebingtinggi di Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Sabtu (15/1).

Akibat kecelakaan lalulintas itu, pejalan kaki Arifin mengalami luka berat dan pengendara sepeda motor mengalami luka ringan. “Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebingtinggi untuk menjalani perawatan itensif,” jelas Kasat Lantas Polres Tebingtinggi, AKP Doraria Simanjuntak, Minggu (16/1).

Dijelaskannya, kejadian lakalantas pengendara sepeda motor kontra dengan pejalam kaki bermula dari ketidak hati hatian pengemudi sepeda motor yang datang dari Jalan Imam Bonjol menuju Simpang Medan, karena tidak sempat mengelakan penjalan kaki, pengemudi sepeda motor langsung menabraknya.

“Tidak hati hati saat mengedarai sepeda motor, sehingga pejalan kaki yang posisi didepan langsung dihatam bagian depan sepeda motor. Kini guna melakukan penyelidikan lebih lanjut, pengemudi sepeda motor masih menjalani pemeriksaan oleh petugas,” jelasnya.

Dikatakan AKP Doraria Simanjuntak, kini sepeda motor jenis Honda CB1500 R diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti di Unit Laka Kota Tebingtinggi. (ian)

Untuk Operasi Bencana di Indonesia VRI Siapkan Penyelamat

Rescuer menyeberangkan korban melewati lembah dengan teknik suspension saat kegiatan simulasi sekolah Vertical Rescue Indonesia (VRI) level 1 angkatan 177  di Medan Zoo, Sabtu (15/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Puluhan rescuer menyeberangkan korban melewati lembah dengan teknik suspension saat kegiatan simulasi sekolah Vertical Rescue Indonesia (VRI) level 1 angkatan 177  di Medan Zoo, Sabtu (15/1). Kegiatan yang di ikuti 41 peserta dari Sumatera Utara, Aceh, Padang dan Riau merupakan upaya yang dilakukan VRI dalam mempersiapkan penyelamat untuk operasi bencana di Indonesia.

Komadan Vertical Rescue Indonesia Tedi Ixdiana mengatakan, vertical rescue merupakan keahlian khusus yang dimiliki penyelamat (rescuer) dalam proses evakuasi di medan terjal dengan tujuan memindahkan objek/korban di medan vertikal ke tempat yang lebih aman. Kecabangan panjat tebing ini biasa dilakukan pada operasi bencana alam ataupun musibah/ kecelakaan.

“Teknik vertical rescue biasa digunakan para rescuer dalam menyelamatkan korban pada medan yang sulit, khususnya di lokasi terjal”, ungkapnya.

Tedi Ixdiana yang merupakan pendiri Vertical Rescue Indonesia (VRI) mengungkapkan, misi  didirikannya VRI untuk mempersiapkan potensi vertical rescuer di seluruh wilayah Indonesia.Tujuannya adalah kemanusiaan, agar para rescuer yang memiliki keahlian vertical rescue dapat terlibat saat terjadi kebencanaan dan melakukan penyelamatan korban dalam kondisi sulit atau medan terjal.

“Vertical Rescue Indonesia  berdiri pada tahun 2000 di Bandung dan sudah memiliki rescuer yang memiliki potensi vertical rescue di 32 titik dengan potensi alumni 26 ribu orang yang tersebar di Indonesia”,ujarnya.

Koordinator VRI Wilayah Sumatera Utara Irfan Tri Handoko menjelaskan, peserta sekolah vertical rescue mengikuti pelatihan selama 3 hari dari tanggal 13 sampai 15 Januari 2021. Para peserta dilatih bagaimana menyeberangkan, menaikkan dan menurunkan korban dari medan  yang sulit menggunakan teknik suspension, loring dan hauling.

“Materinya selama 3 hari, peserta dibekali teknik belay system, perintisan, ascending, descending, system katrol, anchoring, instalasi tripod, instalasi suspension, simpul , jerat, pengenalan alat dan terakhir simulasi evakuasi.

Para peserta langsung dilatih oleh instruktur utama dari Mako VRI yang dipimpin oleh Wakil Komandan VRI, Adi C wibowo”, ungkapnya.(rel)

Pakar: Pemilu 2024 Menjadi Momentum Kemenangan Golkar

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemilu 2024 akan menjadi momentum kebangkitan kembali Partai Golkar. Potensi Golkar memenangi pemilu terbuka lebar. Hal ini disampaikan Budiman, Manajer Kampanye Indikator Politik Indonesia.

Menurutnya, melihat sejarah pemilu paska reformasi, Partai berlogo pohon beringin pernah meraih kemenangan pada tahun 2004. Dia menilai, pada pemilu 2024 Golkar akan mampu bangkit dan bisa meraih kembali kemenangan.

“Pernah unggul, saya kira sekarang momentum (Golkar) menang 2024. Dua dekade pasca itu, Golkar pernah meraih kemenangan di pentas politik nasional,” kata Budiman dalam diskusi “Menakar Elektabilitas Partai Golkar Jelang 2024” Sabtu, (15/1/2022).

Budiman menambahkan, proyeksi ini juga telah ditegaskan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto bahwa dekade keenam partai Golkar momentum memenangkan pemilu. Menurutnya hal ini bukan hanya isapan jempol, Golkar memiliki modal yang kuat.

“Dari sisi internal Golkar diisii tokoh berkualitas di republik ini. Dalam sejarahnya, Golkar selalu menjadi lokomotif pembanguan. Jadi, republik ini, bangsa ini, selalu dimotori oleh kader-kader terbaik partai Golkar,” tambahnya.

Seperti saat ini, Budiman menyebut kabinet Indonesia Maju diisi oleh sejumlah kader Golkar. Airlangga Hartarto mengisi jabatan strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Menurutnya, peran Airlangga ini sangat penting. Selain ketua umum, kader lain yang menjadi lokomotif pembangunan saat ini adalah Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, Menteri Pemuda dan Olahraga juga dijabat Zainudin Amali yang juga Ketua Bapilu Partai Golkar.

Mengacu hasil survei, terdapat tren positif opini publik terhadap perbaikan ekonomi. Menurut Budiman, lokomotif perbaikan ekonomi ini adalah kerja Airlangga Hartarto. Namun demikian, Budiman menilai kerja Airlangga belum berdampak besar terhadap elektabilitas partai.

“Saya melihat belum maksimal, yang kerja pak Airlangga Hartarto, tapi yang mendapat keuntungan pihak atau partai lain, dan secara khusus tentu Presiden Jokowi,” urainya.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia terbaru, popularitas Airlangga Hartarto menempati urutan ketiga dari ketua umum partai untuk dipilih menjad presiden.

Dengan elektabilitas mencapai 6 persen, Airlangga unggul dari Ketua Umum PDIP Megawati dengan 3,7 persen. Menanggapi hal ini, Budiman mengatakan adanya tren kenaikan popularitas dan elektabilitas Airlangga Hartarto.

“Pak Airlangga sampai saat ini trennya meningkat, tahun lalu masih 20-an persen, sekarang 32-37 persen. Artinya ada ruang yang luas bagi Airlangga untuk meningkatkan akselerasi popularitas kepada pemilih,” bebernya.

Budiman menilai, sebagai capres yang diusung Golkar, Airlangga memiliki waktu 2 tahun mendatang untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya. Setidaknya sebagai modal pilpres mendatang, popularitas Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menko Perekonomian idealnya di atas 50 persen.

Selanjutnya Budiman menyarankan agar Airlangga Hartarto dan kader partai untuk menyosialisasikan Airlangga secara masif. Baik kepada basis pemilih Golkar, maupun masyarakat luas.

“Kenapa saya menyebut pak Airlangga punya modal elektabilitas 10 persen, karena pak Airlangga tinggal memaksimalkan basis partai Golkar tadi,” jelasnya.

Kantong-kantong suara Golkar yang bisa dimaksimalkan meliputi di Sulawesi Selatan, etnis Bugis. Selain itu, di basis suara dengan populasi pemilih besar, seperti Jabar, Jateng, dan Jawa Timur.

Secara khusus, kinerja Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dinilai Budiman sangat luar biasa, salah satunya juga dalam transformasi digital di Indonesia.

“Ini sebagai modal Golkar untuk pemilu 2024 mendatang,” tandasnya. (adv/*)

Tak Cuma di Garuda, Politisi Nasdem Minta BUMN Lain Juga Diperiksa

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun sangat mendukung dan menghargai langkah yang diambil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, selain kepada Garuda Indonesia, Menteri BUMN juga perlu mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lainnya, karena berpotensi merugikan negara.

“Mengapa (perusahaan BUMN harus ditindak)? Karena (potensi merugikan negara) itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun. Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi, termasuk BUMN yang lain dan lembaga-lembaga tinggi yang lain harus sering diperiksa tidak hanya Garuda. Nah ini adalah (kasus yang) sistematis,” tegas Rudi, kemarin.

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, untuk menghindari potensi adanya korupsi di tubuh perusahaan BUMN, sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI selayaknya melipatgandakan pengawasan. Rudi mengakui, selama ini pengawasan kepada perusahaan BUMN terlalu renggang.

Untuk itu, ia mengimbau Komisi VI DPR RI untuk memperbanyak pengawasan kepada BUMN, bukan hanya menemui Menteri BUMN. Selain kepada Garuda, pemeriksaan juga harus dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tapi selain Garuda, harus ada pihak lain yang diperiksa dan dilaporkan lagi menurut saya. BPK juga harus dipanggil dan dipertanyakan tugasnya selama ini dalam memeriksa keuangan negara dan BUMN yang setiap tahun dilakukan. BPK yang sudah bertugas mengaudit dan memeriksa, mana hasil pemeriksaan mereka? Kok bisa selama 10 tahun hasilnya baik, tapi nyatanya sekarang keuangannya bobrok. Seperti Jiwasraya, Asabri, juga rugi triliunan, tapi hasil audit BPK kenapa baik-baik saja?” tanya legislator dapil Sumatera Utara III ini.

Lanjut Rudi, BPK sebagai lembaga pemeriksaan keuangan negara harus bertanggung jawab juga dengan kinerja keuangan seluruh BUMN di Indonesia. “BPK diamanatkan UU untuk memeriksa keuangan BUMN secara akuntabel, objektif. Yang saya mau kritisi, dimana peran Ketua BPK RI yang memimpin dan memanajemeni tata cara pemeriksaan dan pembagian tugas di BPK? Saya dulu di Komisi XI terlanjur ikut memilih dia, karena kami dikumpulkannya dan dia memaparkan dengan meyakinkan visi dia. Tapi setelah 10 tahun ini, hasilnya semua yang diperiksa BUMN kok merugi dan dikorupsi? Kenapa selama 10 tahun bisa laporannya baik semua? Itu yang saya kesalkan. Tak berfungsi yang saya pilih dulu,” ketus Rudi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan Garuda Indonesia ke Kejagung pada Selasa (11/1/2022). Kasus korupsi itu diduga berkaitan dengan pembelian pesawat ATR 72 seri 600. Erick mengatakan, laporan ini bukan hanya sekadar tuduhan. Ia mengaku telah mengantongi bukti.

Menurut Erick, sebelum laporan ini ia buat, sudah dilakukan investigasi. Dari hasil investigasi didapatkan data-data valid mengenai dugaan korupsi dalam pembelian pesawat ATR 72 seri 600. (rel/adz)

Terima Audiensi Raja Marga Pardosi, DPP Himpak Siap Dukung Masyarakat Pakpak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Masyarakat Pakpak (Himpak) menerima audensi Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Pardosi (LAPSSMP) yakni Raja Adat Marga Pardosi, Hamdani Pardosi didampingi Alim Pardosi, Bodung Berutu, Anto Parlindungan Manik, Rasidin Lembeng di Sekretariat DPP Himpak, Jalan Datuk Kabu, Desa Tembung Kecamatan Percut Seituan, Rabu (12/1/2022) lalu.

Pada kesempatan itu, Raja Adat Marga Pardosi, Hamdani Pardosi dalam orasinya menyampaikan perjuangan untuk mendapatkan hak kompensasi atas tanah ulayat mereka dari PT Dairi Prima Minerals. Permohonan dukungan kepada DPP Himpak itu diberikan, ditandai dengan deklarasi di kantor Sekretariat DPP Himpak, kepada Raja Marga Pardosi, Hamdani Pardosi didampingi beberapa tokoh Marga Pardosi termasuk Ketua Adat Tanah Ulayat Marga Pardosi, Rasidin Lembeng diterima langsung oleh Ketua Umum DPP Himpak, Drs Citra Effendi Capah MSP didampingi Sekretaris Jenderal, Kasiman Berutu SE Ak MSi dan Bendahara Umum, Nurmala br Maibang.

Turut juga hadir pada acara tersebut, Ketua Pembina DPP Himpak, Syamsudin Angkat SH SE MM, Wakil Ketum DPP Himpak Sallim Padang SH MM, Wakil Sekjen Muller Tamba SE MSi, Wakil Bendahara Umum Sakti Soin, para Ketua DPP Derman Silalahi SSos, Rusla Berutu dan Basaruddin Bintang, para Sekretaris DPP Dr Sabrin Tinambunan MA, dan Sabda Azhar Ujung serta beberapa unsur pengurus lainnya seperti Religo Maibang dan Rahmin Bancin.

Pada pertemuan tersebut, Raja Marga Pardosi membawa surat pengaduan beserta dokumen pendukung atas keluhan mereka bahwa sampai saat ini kompensasi atas tanah ulayat Marga Pardosi di lokasi pertambangan PT DPM belum juga dibayarkan. Menurut Hamdani Pardosi, saat ini terjadi praktek kotor yang menurutnya memecahbelah Marga Pardosi. “Ada upaya untuk melemahkan saya sebagai Raja Marga Pardosi, ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang memainkan ini semua, politik memecah belah,” ujar Hamdani.

Hamdani Pardosi menyebut, pada dasarnya ia mendukung keberadaan perusahaan pertambangan PT DPM di Kabupaten Dairi, karena berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat di sekitar. “Termasuk kami pemilik tanah ulayat marga Pardosi yang mendiami wilayah lokasi tambang. Namun pada perjalanannya diduga, sebagian Marga Pardosi telah diberikan hak-haknya dan sebagian kami Marga Pardosi yang memiliki tanah ulayat seluas 375 Ha belum mendapatkan kompensasi,” terang Hamdani di hadapan para pengurus DPP Himpak Sumut.

Ia berhadap, DPP Himpak yang merupakan wadah masyarakat Pakpak terbesar di Sumut, agar mendukung perjuangan yang mereka lakukan. “Kami mohon DPP Himpak memberikan dukungan kepada kami Marga Pardosi dalam memperjuangkan hak yang semestinya kami dapatkan sebagai pemilik tanah di lokasi pertambangan PT DPM,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Himpak Citra Effendi Capah menegaskan, menerima dan telah membaca surat permohonan Raja Adat Marga Pardosi. Sebagai pimpinan di DPP Himpak, ia menegaskan akan mempelajari dan merapatkan bersama jajaran pengurus untuk dapat mengambil langkah langkah yg dianggap perlu dalam menyahuti apa yang disampaikan tuntutan marga Pardosi  dalam perjuangan Hamdani Pardosi selaku Raja Marga Pardosi yang sah.

Setelah mempelajari dan rapat DPP, bisa saja akan dilakukan salah satunya  membentuk Tim Pencari Fakta dan advokasi dari unsur Depertemen Politik Hukum dan HAM berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, PT DPM  dan juga DPD Himpak Dairi “Namun menunggu hasil rapatlah,” ujarnya.

Citra Effendi Capah menegaskan, organisasi Himpak didirikan sejak tahun 13 September 1998. “Salah satunya bertujuan untuk mengangkat harkat martabat masyarakat Pakpak dan membela warga masyarakat Pakpak yang mengalami rasa ketidakadilan,” tegasnya. (rel/adz)

Aktif dalam Pembangunan di Serdang Bedagai PT NPK Raih Penghargaan

bersama: Management PT NPK Kebun Bahilang bersama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.

BAHILANG, SUMUTPOS.CO – Memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Jumat (7/1), pemerintah Serdang Bedagai memberikan piagam penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Di antara perusahaan yang mendapatkan piagam penghargaan ini adalah PT Nusa Pusaka Kencana, Kebun Bahilang. Piagam diserahkan langsung oleh Bupati Serdang Bedagai H Darma Wijaya didampingi Wakil Bupati Serdang Bedagai H Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP di kantor Bupati Serdang Bedagai.

HUT ke-18 Kabupaten Sergai ini mengambil tema ‘Dengan Semangat Hari Jadi Kabupaten Sergai ke-18, Kita Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi Untuk Maju Terus.’

“Tema ini sesuai dengan Sapda keempat yang saat ini menjadi prioritas kami. Untuk itu, kita harus terus melaju dengan kecepatan di atas rata-rata dengan ritme kepemimpinan yang terus menanjak yang artinya terus menapaki setiap derap langkah pembangunan yang meyakinkan untuk bisa dinikmati dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tiada hari tanpa berbuat yang terbaik dalam melayani masyarakat Sergai,” kata H Darma Wijaya dalam sambutannya.

Menerima piagam penghargaan dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Jaimin, Asisten Kepala PT NPK, Kebun Bahilang menyebutkan, kolaborasi untuk pembangunan di kabupaten Sergai merupakan program CSR PT NPK terutama pada saat menangani banjir yang terjadi akhir tahun 2021.

“Kita terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai maupun Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam upaya pencegahan dan penanganan banjir tahunan yang terjadi di saat musim hujan.

Selain bantuan penanganan banjir, PT NPK melalui program CSR juga membantu pengembangan masyarakat sekeliling kebun baik bantuan sosial, peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan hidup,” ujar Jaimin.

“Selamat ulang tahun ke-18 untuk Kabupaten Serdang Bedagai, semoga Kabupaten Serdang Bedagai semakin maju dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tambah Jaimin, didampingi stafnya Hasudungan Silalahi. (rel/mea)

Personel Satuan Polairud Asahan Jalani Tes Urine

TES URINE: Personel Satuan Polisi Air dan Udara menjalani tes urine di Halaman Mako Polres Asahan, Kamis (13/1).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH yang diwakili Waka Polres Asahan Kompol Sri Juliani Siregar SH memimpin pelaksanaan tes urine terhadap personel Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) di Halaman Mako Polres Asahan, Kamis (13/1) pukul 08.30 WIB.

Selesai melaksanakan apel pagi, kegiatan tes urine itu dihadiri Kepala Satuan (Kasat) Polairud Polres Asahan Iptu Firdaus Panjaitan SI Kom, dengan diikuti KBO Satpolairud Res Asahan Iptu HP Siburian SH, Kanitgakkum Sat Polairud Iptu Suparno, Kanitpatroli Satpolairud Aiptu Haryanto Lubis, Kaurmintu Satpolairud Aipda Wahyudi, Brigadir Satpolairud Bripka Nozy Syamsuar.

Waka Polres Asahan Kompol Sri Juliani Siregar SH menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan tes urine yang dilaksanakan secara mendadak, di mana pengecekan kali ini ditujukan kepada Perwira dan Bintara Satuan Polairud Polres Asahan.

“Ini merupakan upaya untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota, dan langkah ini sebagai antisipasi agar anggota tidak terjerat kasus narkoba, apalagi sampai terlibat jaringan atau peredaran, kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan ke depannya,” kata Waka Polres Kompol Sri Juliani Siregar SH.

Dari hasil pemeriksaan test urine ini, Waka Polres Asahan menyebutkan tidak ada ditemukan personel yang positif mengkonsumsi narkoba atau sejenisnya.

“Saya mewakili Kapolres Asahan mengucapkan terima kasih kepada personel tidak mengkonsumsi narkoba,” pungkasnya. (dat/azw)

1...2,8022,8032,804...15,752Page 2,803 of 15,752

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor