Home Blog Page 2804

Kemendag Pacu Produsen Solar Panel Ekspor Produknya ke Amerika Serikat

Menteri Peerdagangan Muhammad Lutfi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mendorong produsen solar panel dalam negeri untuk memanfaatkan peluang ekspor produknya ke Amerika Serikat. Pasalnya, produk panel surya (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules/CSPV) Indonesia terbebas dari pengenaan safeguard duty atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dari Pemerintah AS. Presiden AS Joe Biden menandatangani dokumen yang memggembirakan ini.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, dengan dikecualikannya Indonesia dari BMTP memberikan peluang bagi eksportir solar panel Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke AS.

“Pemerintah merespons dan menyambut baik keputusan AS untuk mengecualikan produk solar panel Indonesia dari perpanjangan pengenaan BMTP. Hal ini menjadi angin segar bagi eksportir solar panel Indonesia untuk kembali membuka dan memperluas akses pasar di AS,” ujar Mendag Lutfi.

Informasi bebasnya produk surya panel terkena BMTP disampaikan Atase Perdagangan Washington DC dalam dokumen ‘Proclamation To Continue Facilitating Positive Adjustment to Competition from Imports of Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Cells (Whether or not Partially or Fully Assembled Into Other Products) under Section 201’ yang dirilis pada 4 Februari 2022.

Dokumen ini sekaligus memperkuat laporan akhir penyelidikan safeguard untuk produk solar panel yang telah dirilis Otoritas AS pada 8 Desember 2021 lalu. Produk solar panel yang diinvestigasi tersebut meliputi produk solar panel dalam bentuk sel dan modul.

Dalam laporan tersebut, United States International Trade Commission (US ITC) selaku otoritas penyelidikan kembali merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMTP selama empat tahun. Keputusan tersebut berlaku untuk semua negara kecuali negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dengan pangsa impor di bawah 3 persen.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan eksportir solar panel Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal untuk melakukan ekspor ke AS.

“Pemerintah Indonesia mendorong eksportir solar panel di Indonesia untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal guna meningkatkan ekspor ke pasar AS, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di tengah pandemi saat ini,” kata Wisnu.

Sebelumnya, otoritas AS telah mengenakan BMTP produk solar panel sejak 23 Januari 2018 hingga 6 Februari 2022. Selanjutnya, pengenaan BMTP kembali diperpanjang selama empat tahun hingga 6 Februari 2026 atas permohonan dari industri solar panel dalam negeri AS. Pemohon mengklaim telah terjadi kerugian serius akibat lonjakan impor produk solar panel pada 2015—2018. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya agar lolos dari kebijakan pengenaan BMTP oleh AS.

Direktur Pengamanan Perdagangan Natan Kambuno menanggapi keputusan AS dengan optimisme tinggi. Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah terlibat aktif dan kooperatif sejak awal inisiasi penyelidikan guna membela pengusaha/eksportir Indonesia. Di sisi lain, otoritas penyelidikan AS juga transparan dan objektif dalam investigasi safeguard solar panel tersebut.

“Pemerintah Indonesia melalui koordinasi Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) terlibat aktif selama proses penyelidikan dengan menyampaikan sejumlah pembelaan tertulis kepada otoritas AS. Selain itu, proses penanganan penyelidikan ini diikuti dengan kooperatif dengan tujuan agar Indonesia dibebaskan dari BMTP sehingga memberikan peluang bagi eksportir Indonesia untuk memperluas jaringan pasar di AS,” terang Natan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2022, nilai ekspor produk solar panel Indonesia ke dunia cenderung mengalami tren peningkatan sebesar 12,26 persen dalam lima tahun terakhir (2016—2021). Nilai ekspor tertinggi Indonesia ke AS untuk produk ini terjadi pada 2021 yakni sebesar USD 22,69 juta. Pada tahun tersebut, AS menjadi negara tujuan ekspor produk solar panel Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 34 persen. Selain AS, negara tujuan utama ekspor Indonesia untuk produk dimaksud adalah Singapura, Belanda, Tiongkok, dan Jepang. (*/rel)

Airlangga: Pemerintah Mengapresiasi NU yang Telah Menggerakkan Perekonomian

PALEMBANG.SUMUTPOS.CO – Pada masa pandemi berlangsung, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden dalam Hari Lahir Nadhlatul Ulama (NU) ke 99 tahun yang digelar pada hari Jumat (4/03) di Jakabaring Sport Center Palembang.

“Presiden sangat perhatian kepada ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah harga sawit bagus, harga karet bagus, harga kelapa bagus, dan berbagai komoditas pertanian Alhamdulillah dua tahun terakhir bisa swasembada beras,” tutur Menko Airlangga.

“Pemerintah mengapresiasi NU yang telah menggerakkan perekonomian rakyat. Dan hari ini yang menjadi tema adalah bagaimana membuat petani sejahtera. Oleh karena itu, tadi telah ditandatangaini Memorandum of understanding (MoU) antara PBNU dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS),” tambah Menko Airlangga.

Dalam program dana kelapa sawit tersebut, telah disiapkan program replanting sawit yang mana Pemerintah memberikan dukungan untuk tahun ini 180.000 hektar dengan bantuan 30 juta rupiah per hektar, yang artinya naik dari sebelumnya 25 juta rupiah per hektar. Menko Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS mengatakan bahwa Pemerintah akan terus mengawal hingga program tersebut terealisasi.

“Dengan MoU tersebut maka PBNU akan mensosialiasikan kepada pekebun dan petani sawit. Dan tentu ini akan dilakukan di seluruh Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menambahkan bahwa ke depan Pemerintah berharap perekonomian kerakyatan dapat terus digalakkan. Dalam hal ini, NU diharapkan bisa membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan sekaligus mendorong agar warga NU bisa membantu ketahanan pangan. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan menyiapkan penanaman berbagai produk mulai dari pertanian, hortikultura, dan kerjasama penanaman padi, jagung, kedelai, yang merupakan komoditas rakyat.

“Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar Kementerian bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti PBNU. Dan tentu ini bisa direplikasi dengan produk-produk lain, termasuk di sektor pertanian yang ini bisa dibuatkan prototype nya dengan petani-petani di lingkungan NU,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menerangkan bahwa Pemerintah telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan grace period selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan. “Pemerintah juga menyiapkan KUR, dimana KUR ini bisa disalurkan kepada UMKM binaan yang berada di keluarga besar NU,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Rois ‘Aam Syuriah Nahdlatul Ulama KH. Miftachul Akhyar dan jajaran pengurus Syuriah PBNU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum PBNU KH. Nusron Wahid, dan jajaran pengurus Tanfidziyah PBNU, Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PLN, Direktur Utama BPDPKS, perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. (ltg/advt/*)

Soroti Kota Medan, Surya Paloh: Ibu Kota Harus Bersih

ANTAR: Gubsu Edy Rahmayadi bersama Wagubsu Musa Rajekshah serta kader Partai NasDem saat mengatar pulang Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh ke Bandara Kualanamu, Jumat (4/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh menyoroti kondisi penataan Kota Medan, kota yang dipimpin Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution. Dia berharap Kota Medan harus bersih.

Surya Paloh berpesan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bahwa penataan Kota Medan harus menjadi yang utama sebagai Ibu Kota Provinsi Sumut, yakni dari segi penghijauan kota dan juga infrastruktur jalan.

“Pemprovsu dan Pemko Medan harus bersinergi dalam pembangunan ibu kota ini. Komunikasi politik harus dibangun dengan baik dan ditingkatkan kembali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi harus bisa berkolaborasi dan berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ucap Surya Paloh di Ruang Tunggu VIP Bandara Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, sebelum lepas landas kembali ke Jakarta, Jumat (4/3).

Sementara kepada para kader Partai NasDem Sumut terutama anggota Dewan Fraksi Partai NasDem, Surya Paloh mengingatkan untuk terus mendukung seluruh kebijakan dalam pelaksanaan dan kelancaran pembangunan di Sumut ini.”Untuk kepentingan kampung kita ini, harus satu visi dan misi,” pungkas Surya Paloh.

Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi di hadapan Surya Paloh mengatakan, perbaikan infrastruktur, terutama jalan provinsi, akan terus dilakukan, meski terkendala dengan anggaran yang kurang memadai.

Hal itu, menurut mantan Pangkostrad itu, perbaikan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sumut dalam pembangunan daerah.

“Sumut memiliki jalan provinsi terpanjang di Indonesia. Selama ini anggaran yang kita miliki belum dapat menyelesaikan seluruh pembangunan secara keseluruhan. Secara bertahap akan kita selesaikan jalan di Sumut ini Pak,” kata Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah. (gus/ila)

Tak Berhenti di 65 Titik, Dishub Medan Terus Tambah Lokasi e-Parking

BAYAR: Seorang pengendara pengguna jasa perparkiran saat membayar retribusi parkir menggunakan layanan e-parking, balum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan akan kembali menambah titik-titik parkir nontunai atau parkir elektronik (e-Parking) di Kota Medan pada tahun 2022 ini. Sedangkan jumlah e-Parking saat ini ada 65 titik.

Dishub Medan memastikan, penerapan e-Parking tidak akan berhenti di 65 titik itu saja. Sebaliknya, Pemko Medan memiliki target untuk dapat menambah lokasi e-Parking di Kota Medan semaksimal mungkin.

“Kita tidak akan berhenti di 65 titik itu, e-Parking akan terus kita kembangkan, termasuk di tahun ini. Saat ini kita sedang mencari lagi potensi-potensi parkir lainnya di Kota Medan yang akan kita terapkan e-Parking,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos, Jumat (4/3).

Dikatakan Iswar, nantinya lokasi-lokasi parkir n

itu juga akan dilelang kepada pihak ketiga yang berminat dan berkemampuan untuk mengelola e-Parking di Kota Medan dengan berbagai sistem pembayaran cashless yang lengkap dan berteknologi terbaru.

“Bila sudah kita terapkan lokasi-lokasi lainnya, maka akan kita lelang lagi kepada pihak ketiga. Catatannya tetap sama, mereka yang berkeinginan menjadi pengelola e-Parking harus mampu mengakomodir semua sistem pembayaran parkir non tunai yang ada. Nantinya sistem bagi hasilnya juga sama, baik lokasi parkir kelas 1 maupun kelas 2,” ujarnya.

Dijelaskan Iswar, sesuai Instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution, sistem e-Parking memang harus terus dikembangkan di Kota Medan. Pasalnya, penerapan e-Parking di Kota Medan sudah terbukti memiliki banyak keunggulan dalam proses pelaksanaannya.

Sejak e-Parking diterapkan, PAD Kota Medan dari retribusi parkir tepi jalan di lokasi-lokasi yang dimaksud meningkat hingga lebih dari 150 persen. “PAD dari retribusi parkir harus terus ditingkatkan, dan e-Parking ini adalah cara yang terbukti paling efektif,” katanya.

Selain soal PAD, kata Iswar, penerapan e-Parking juga terbukti dapat meningkatkan pelayanan jasa parkir tepi jalan kepada masyarakat. Selain itu, mengurangi sistem pembayaran tunai dan meningkatkan sistem pembayaran non tunai memang merupakan program pemerintah yang wajib didukung semua elemen.

“Intinya kita mau parkir tepi jalan di Kota Medan dikelola secara profesional. Target kita, nantinya semua parkir tepi jalan di Kota Medan akan menggunakan sistem e-Parking ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sejak 18 Oktober 2021 lalu, Dishub Medan telah menerapkan e-Parking pada 22 titik yang dikelola pihak ketiga. Melihat peningkatan PAD dari retribusi parkir melalui e-Parking meningkat drastis hingga 150 persen, Dishub Medan kembali menambah 43 titik, sehingga jumlah titik penerapan e-Parkir di Kota Medan menjadi 65 titik. (map/ila)

Vaksinasi Booster, GM PLN UIPSBU Minta Pegawai & Mitra Kerja Berperan Aktif 

VAKSINASI: GM PLN UIPSBU Octavianus Duha saat mengikuti vaksinasi dosis 3 atau booster, Rabu (2/3).istimewa/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komitmen untuk memerangi Covid-19 dan mengantisipasi penularan Omicron, PT PLN (Persero) UIPSBU kembali menggelar vaksinasi dosis 3 atau booster, Rabu (2/3).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 5 Kantor PLN UIPSBU, Jalan dr Cipto No 12 Medan, kegiatan vaksinasi ini diikuti GM PLN UIPSBU Octavianus Duha, SRM Anggaran dan Umum Tomu Murniaty Sibarani, SRM Perencanaan Raja Muda Siregar, jajaran pegawai dan Mitra kerja.

GM PLN UIPSBU Octavianus Duha dalam kesempatan itu menjelaskan, vaksinasi dosis tahap 3 atau booster kedua ini merupakan lanjutan dari sebelumnya yang diselenggarakan pada 27 Januari 2022.  “Jika sebelumnya peserta vaksinasi di lingkungan PLN UIPSBU yang ikut berjumlah 230 orang dan hari ini sebanyak 100 orang ikut berpartisipasi,” ungkapnya.

Untuk menyukseskan program pemerintah, Octavianus Duha juga mengimbau agar semua pihak yang menjadi bagian dari PLN UIPSBU berperan aktif dalam menuntaskan program vaksinasi ini.  “Kami mengimbau semua pegawai dan seluruh mitra kerja segera menuntaskan vaksinasi ini agar Indonesia segera terbebas dari Covid-19 dan Omicron serta herd immunity bisa terealisasi,” pungkasnya. (ila)

Fungsi Drainase di Medan Masih Semrawut, Dinas PU Dinilai Kurang Tanggap

PANTAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution memantau pelebaran drainase di Jalan Karya Wisata, Kelurahan Gedung Johor, Medan Johor. istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution, untuk lebih memperhatikan kinerja Dinas PU Kota Medan yang dinilai kurang tanggap dalam melakukan perbaikan fungsi drainase yang ada di Kota Medan.

Hasyim menilai, Dinas PU belum bertindak cepat dalam melakukan pengorekan drainase yang mengalami pendangkalan (sedimentasi). Padahal, drainase-drainase tersebut jelas-jelas tidak berfungsi untuk mengalirkan debit air dalam jumlah yang besar saat hujan dengan intensitas tinggi membasahi Kota Medan.

Dicontohkan Ketua DPC PDIP Kota Medan itu, seperti drainase yang berada di Jalan Halat Gang Sari, Kelurahan Komat II, Lingkungan 14, Kecamatan Medan Area. Di kawasan itu, masyarakat kerap kali merasa khawatir setiap kali hujan deras turun. Sebab setiap hujan turun kawasan tersebut selalu dilanda banjir, hal itu terjadi karena parit melintang di dalam gang yang telah mengalami sedimentasi.

“Wali Kota Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution sangat peduli dengan keluhan warga masyarakat, itu kita apresiasi. Kita lihat sendiri bagaimana responnya saat banjir melanda Kota Medan pada hari Minggu (28/2) dan Senin (28/2) lalun

Seharusnya ini ditindaklanjuti dengan serius dari Dinas PU juga,” ucap Hasyim.

Hasyim berharap, Kepala Dinas PU Kota Medan Topan Ginting dapat lebih mengontrol kinerja jajarannya di setiap UPT, sebab tidak mungkin semua drainase bermasalah di Kota Medan dapat terpantau oleh Wali Kota Medan.

“Itu lah fungsi UPT, mereka yang lebih paham wilayah kerjanya. Dinas PU harus bisa melihat dan memperbaiki sendiri drainase yang bermasalah, lalu langsung memperbaikinya atau setidaknya langsung melakukan pengorekan. Jadi tidak harus menunggu adanya keluhan dulu, ya harus lebih tanggap lah, ,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution ST, menyebutkan, jika Dinas PU Kota Medan masih sangat lemah dalam hal memetakan wilayah banjir di Kota Medan. Padahal, memetakan wilayah banjir adalah hal mutlak yang harus dimiliki Dinas PU bila ingin segera menuntaskan masalah banjir di Kota Medan.

“Saya lihat Dinas PU masih lemah dalam hal mapping, padahal ini kuncinya. Kalau memetakan wilayah banjir saja belum bisa, bagaimana mungkin bisa menuntaskan masalahnya. Ini penting untuk menjadi catatan bagi Dinas PU,” tegas Dedy.

Dikatakan Dedy, Dinas PU seharusnya terlebih dahulu meminta data kepada setiap kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan, tentang titik-titik yang kerap menjadi lokasi banjir. Setelah itu, Dinas PU juga bertugas untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab banjirnya di setiap titik. Dengan begitu, Dinas PU dapat segera menentukan solusi dan menyelesaikan persoalannya.

“Kalau titik-titiknya saja tidak tahu dengan detail, bagaimana mungkin mau menuntaskan masalah banjir ini. Anggaran yang besar saja tidak cukup tapi juga diperlukan strategi yang matang, salah satunya dengan memetakan titik-titik banjirnya terlebih dahulu,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Disebutkan Dedy, program ‘Medan Tajir (Tanpa Banjir)’ yang sering didengungkan Pemko Medan bukan lah program kecil yang dapat diselesaikan dengan mudah. Dinas PU sendiri harus menjadi OPD terdepan dalam merealisasikan program Medan Tajir tersebut.

“Kalau Dinas PU nya sendiri tidak bekerja keras dan bekerja cerdas dengan memetakan permasalahan yang ada terlebih dahulu dan mengikutinya dengan solusi-solusi cepat, bagaimana mungkin program Medan Tajir ini bisa terealisasi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kepala Lingkungan 14, Kelurahan Komat II, Kecamatan Medan Area, Indra menerangkan masalah banjir di lingkungannya saat menghadiri Rapat Pleno Ranting dan Anak Ranting Lingkungan 14 Komat II PDI Perjuangan Kecamatan Medan Area.”Kami Warga di lingkungan ini merasa ketakutan jika hujan turun, karena pada umumnya jika hujan lebat dan agak lama, maka dapat dipastikan gang kami ini akan banjir,” keluhnya.

Dia menjelaskan, penyebab banjir tersebut dikarenakan kondisi parit yang dangkal atau mengalami sedimentasi. “Dulu pernah dikorek tim P3SU tapi dikorek sampahnya aja dan tidak dalam. Makanya diperlukan pengorekan sama Dinas PU, biar dikorek lebih dalam lagi,” jelasnya.

Ditambahkannya, di lingkungan 13 Komat II, juga ada rumah yang berdiri di atas parit yang masih satu aliran dari parit Lingkungan 14, hal itu juga bisa berdampak penyebab banjir.

Menanggapi keluhan warga itu, Kadis PU Topan Ginting mengaku akan segera menurunkan petugasnya ke lokasi untuk segera melakukan pengorekan. (map/ila)

Geruduk Kanwil Kemenag Sumut, Massa AUMAN SUMUT Minta Menteri Agama Dicopot

DEMO Aliansi Umat Muliakan Adzan Sumatera Utara (AUMAN- SUMUT), menggelar demo di kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut). Dalam aksinya, mereka menuntut agar Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qaumas dicopot dari jabatannya, Jumat (4/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Umat Muliakan Adzan Sumatera Utara (AUMAN- SUMUT), menggeruduk kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut). Dalam aksinya, mereka menuntut agar Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qaumas dicopot dari jabatannya, Jumat (4/3).

Melalui pengeras suara, massa mengecam pernyataan Menag yang diduga menistakan agama yang menyamakan suara adzan dengan suara anjing.

“Untuk itu kami dari AUMAN SUMUT menuntut; Mengecam keras pernyataan Menteri Agama RI terkait suara adzan,” ucap Koordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Hafiz Aziz.

Kemudian, lanjutnya, menuntut Joko Widodo mencopot bawahannya yang dikatakan sebagai menteri agama dari jabatannya. Menuntut aparat kepolisian bersikap tegas pada seluruh pelaku terduga perbuatan penistaan agama siapapun oknumnya. “Menyerukan kepada umat islam untuk bersikap siaga dan kokoh dalam mengawal kemuliaan islam dan ajarannya,” tegasnya.

Selain itu dalam aksinya, seorang peserta aksi mengumandangkan suara adzan. Kata mereka, lantunan merdu adzan itu sangat jauh dari suara gonggongan anjing.

Dalam aksi damai itu, massa yang terdiri dari pria dan wanita lalu menaburkan bunga sebagai didepan tembok pagar Kemenag Sumut sebagai bentuk duka cita.

Ahmad Daud selaku pimpinan aksi seusai unjukrasa mengatakan, menolak keras kehadiran Menteri Agama yang disebutnya membuat gaduh ditengah masyarakat. “Karena Sumatera Utara ini pusat ke bhinekaan, kita tidak ingin lagi terulang kegaduhan-kegaduhan karna hal-hal yang bodoh ini. Bagi kami, sikap Menteri Agama itu adalah sikap bodoh. Bagaimana tidak bodoh, dia membuat persamaan bahwa adzan itu mengganggu, siapa yang merasa terganggu?,” ungkapnya.

Dia menilai, Yaqut sudah tidak layak lagi menjabat sebagai menteri agama. Sebab, pernyataannya disebut sangat berbahaya. “Jokowi harus mereshufle (Menteri Agama) karna masih ada 2 tahun lagi. Sempat dia membuat kericuhan seperti ini lagi, waduh saya tidak tahu. Dan saya mengimbau kepada orang-orang yang dalam artian mengadvokasi Menteri Agama mari taubat nasuha,” pungkasnya.

Menanggapi unjukrasa tersebut, Kasubag Umum dan Humas Kemenag Sumut M Yunus mengatakan akan menampung aspirasi tersebut. “Kita tampung aspirasinya dan kita sampaikan ke pimpinan,” ujarnya. (man/ila)

Jurnalis Jakarta Dirampok di Medan

KORBAN: Jurnalis Jakarta menjalani perawatan di rumah sakit usai menjadi korban penjambretan di Jalan Sei Belutu, Medan, Kamis (3/3). (Istimewa).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang jurnalis yang juga fotografer asal Jakarta, Regina Safri alias Rere, menjadi korban perampokan di Jalan Sei Belutu, Medan, Kamis (3/3).
Akibat peristiwa itu, tas selempang yang berisi barang berharga dan dokumen penting milik korban diambil paksa dua pelaku berboncengan sepeda motor. Selain itu, korban juga mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya karena terjatuh ke aspal.
Informasi diperoleh Jumat (4/3), kejadian bermula ketika Rere sedang mengendarai sepeda di Jalan Sei Belutu sekira pukul 08.00 WIB. Kemudian, dua pelaku jambret datang dari arah belakang mendekati korban.
Selanjutnya, pelaku yang duduk diboncengan langsung merampas tas selempang korban hingga tali tas tersebut putus. Korban pun tersungkur karena kehilangan keseimbangan. Sedangkan pelaku yang berhasil merampas tas korban melarikan diri.
Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha menolong korban dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah mendapat perawatan, korban lalu melaporkan aksi penjambretan yang dialaminya ke Polrestabes Medan.

Kasat Reskrim Kompol M Firdaus membenarkan kejadian tersebut. Kata dia, pihaknya telah membentuk tim guna menangkap pelaku jambret yang diketahui berjumlah dua orang tersebut. “Kita sudah melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara), dan telah membentuk tim untuk memburu para pelakunya. Mohon doa dan dukungannya agar para pelaku segera ditangkap,” ujarnya singkat. (ris/azw)

Pelindo Multi Terminal Perluas Wilayah Operasi di Kalteng dan Jatim

BINGKISAN: Branch Manager SPMT Tanjung Wangi, Pitria Kartikasari memberikan bingkisan selaat datang kepada kepada pengguna jasa, Rabu (2/3).

SUMUTPOS.CO – PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) sebagai subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperluas jangkauan layanannya dengan resmi dimulainya operasional kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Pelabuhan Bagendang, Kotawaringin Timur, dan Pelabuhan Bumiharjo, Kotawaringin Barat, terhitung bulan Maret 2022.

Hal ini ditandai dengan digelarnya Doa Bersama Go Live Operasional secara serentak di tiga pelabuhan ini pada Selasa, 1 Maret 2022 yang dihadiri langsung oleh Komisaris Utama PT Pelindo Multi Terminal Darwanto& Komisaris Independen SPMT Ahmad Perwira Mulia Tarigan dengan didampingi Direktur SDM SPMT Ady Sutrisno, dan Direktur Teknik SPMT Prakosa Adi Takariyanto, serta diikuti secara daring oleh Dewan Komisaris, Jajaran Direksi SPMT, serta Regional Head 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pada kegiatan ini juga disalurkan bantuan santunan kepada anak yatim sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sambutannya, Komisaris Utama PT Pelindo Multi Terminal Darwanto menyampaikan bahwa dengan bergabungnya Pelabuhan Tanjung Wangi, Bagendang, dan Bumiharjo akan semakin memperkuat SPMTdalam mencapai target kinerja di tahun 2022 ini, dengan potensi besar yang dimiliki ketiga pelabuhan ini sebagai gerbang perekonomian di Jawa Timur dan Kalimantan Tengah.

Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal Drajat Sulistyo mengatakan, SPMT akan mengoperasikan 22 Terminal Non-Petikemas yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, SPMT juga mengelola 12 Terminal Non-Petikemas melalui dua anak perusahaannya, PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyambutan kapal perdana di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi yang dilakukan pada Rabu, 2 Maret 2022, yaitu MT Berkat Selatan, dengan pemberian cinderamata oleh SVP Pengelolaan Operasi SPMT I Wayan Wirawan dan Branch Manager SPMT Tanjung Wangi Pitria Kartikasari kepada Capt. Achmad Effendi dari PT Djakarta Lloyd (Persero) selaku pengguna jasa. MT Berkat Selatan merupakan kapal tanker berbendera Indonesia yang melakukan muat BBM berjumlah total 400 Metrik ton di Pelabuhan Tanjung Wangi.

Pada hari Selasa, 1 Maret 2022 SPMT juga melakukan penyambutan kapal perdana di Pelabuhan Bagendang dan Bumiharjo, dengan masing-masing kapal adalah KM Barito Mas V14 yang melakukan bongkat muat petikemas di Pelabuhan Bagendang, serta TK Trust Line 909, kapal curah kering yang melakukan muat kernel di Pelabuhan Bumiharjo.

Dimulainya operasional Pelabuhan Tanjung Wangi, Bagendang, dan Bumiharjo oleh SPMT ini menjadi kelanjutan dari penandatanganan kesepakatan serah operasi bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan SPMT pada 29 Desember 2021 lalu, dan telah dilaksanakannya serah operasi Pelabuhan Dumai, Belawan, dan Tanjung Intan. (rel/ram)

Percepat Pemulihan Bisnis, AP II Pilih Strategi Pemanfaatan Aset

istimewa PARKIR: Pesawat Garuda Indonesia saat parkir di bandara yang dikelola oleh AP II.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Angkasa Pura (AP) II, pengelola 20 bandara di Indonesia, memilih strategi ‘Asset Recycling’ atau pemanfaatan aset lama guna menghasilkan aset baru dalam meningkatkan pendapatan serta mengakselerasi pemulihan bisnis di tengah pandemi Covid-19.

President Director AP II, Muhammad Awaluddin mengatakan strategi Asset Recycling dijalankan melalui tiga program.

“AP II melakukan pemanfaatan aset melalui tiga program yakni Asset Optimization program (brown field asset), Asset Acceleration program (asset under construction) dan Asset Utilization program (green field asset) sebagai strategi mempercepat pemulihan bisnis di tengah pandemi,” ujarnya, Kamis (3/3).

Adapun, lanjutnya, untuk Program Asset Optimization, membuat aset eksisting yang sudah menghasilkan pendapatan, bisa memiliki nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan. Sementara, Asset Acceleration untuk membuat aset yang tengah dibangun dan sudah disiapkan untuk menghasilkan pendapatan sebelum konstruksi 100 persen selesai.

Kemudian, tambah Awaluddin, Asset Utilization, adalah aset eksisting idle yang akan dikembangkan untuk meraih pendapatan baru. “Pemanfaatan aset dapat dilakukan secara organik dan anorganik,” imbuhnya.

Dijelaskannya, pemanfaatan aset secara organik melibatkan 5 anak usaha, yaitu PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Kargo, PT Angkasa Pura Propertindo, PT Angkasa Pura Aviasi, dan PT Gapura Angkasa, serta perusahaan terafiliasi.

“Sedangkan, pemanfaatan aset secara anorganik dilakukan melalui kemitraan bisnis serta kemitraan strategis dengan pihak eksternal (corporate action),” jelasnya.

Dalam hal ini, sebutnya, kemitraan bisnis dan kemitraan strategis yang dilakukan AP II selaku pengelola bandara harus mendatangkan 3E, yakni Expansion the traffic (mendatangkan lalu lintas penerbangan), Expertise sharing (adanya transfer knowledge) dan Equity partnership (pemenuhan kebutuhan pendanaan).

Selain itu, papar Awaluddin, manfaat yang didatangkan dari kemitraan strategis antara lain adanya dividend cash, upfront payment, revenue sharing, serta pembangunan aset baru dgn pola BOT.

“Kerja sama dengan eksternal dapat membuat AP II mereduksi modal kerja dan modal investasi dalam operasional dan pengembangan bandara, serta meningkatkan pendapatan,” bebernya.

Diketahui, AP II telah menggandeng GMR Airport Consortium dalam melakukan kemitraan strategis untuk pengelolaan dan pengembangan Bandara Kualanamu di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).

Rencana selanjutnya, adalah kemitraan strategis antara AP II dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau dikenal juga dengan Indonesia Investment Authority (INA) sebagai sovereign wealth fund asal Indonesia. Kemitraan strategis AP II dan INA rencananya akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan juga kawasan Cargo Village Bandara Soekarno-Hatta.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Novie Riyanto mengatakan, kerja sama di sektor kebandarudaraan telah didukung berbagai regulasi di antaranya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandara Udara.

Dia menuturkan salah satu poin di dalam PM 81/2021 adalah Kerja Sama di Bandara Udara dapat dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha berbentuk KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), HPT (Hak Pengelolaan Terbatas) atau BUMN/BUMD dengan Badan Usaha dengan bentuk sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan BUMN/BUMD.

Sekjen MHU, Anggia Rukmasari menambahkan, pengembangan kebandarudaraan nasional akan terus dilakukan hingga tahun-tahun mendatang, didukung dengan telah ditetapkannya Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara 2020-2024.

(rel/dwi/ram)

“Termasuk antara lain dukungan bandara pada daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana, lalu dukungan bandara pada kawasan strategis, KEK dan KI, kemudian implementasi Eco-Airport, Implementasi Smart Airport dan pengembangan bandara super hub,” katanya. (rel/dwi/ram)

 

 

1...2,8032,8042,805...15,845Page 2,804 of 15,845