Home Blog Page 2818

Airlangga Apresiasi BNPB dalam Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Untuk menghadapi gelombang ketiga kasus Covid-19 akibat adanya varian Omicron, Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya dan penerapan strategi penanganan Covid-19 dari hulu ke hilir, yang dapat secara efektif mengendalikan pandemi di Indonesia.

Sejumlah kebijakan, diantaranya PPKM sampai ke level mikro, pembentukan satgas di tingkat desa/kelurahan, penguatan infrastruktur kesehatan, pengaturan kebijakan protokol kesehatan, dan upaya lainnya terus dilakukan dan terus dimonitor bersama secara ketat. Percepatan vaksinasi primer dan booster juga terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia untuk mempercepat pengendalian pandemi dan untuk mempersiapkan agar pandemi bergeser menjadi endemi.

“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen, kerja sama, dan kerja keras Kepala BNPB beserta seluruh jajaran, serta hadirin semua, yang selama ini terus fokus dalam melakukan penanggulangan bencana, baik bencana alam, maupun non alam, serta dalam semua tahapan, termasuk upaya mitigasi pra bencana, tanggap darurat saat bencana, sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemulihan ekonomi pasca bencana,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutannya secara virtual pada Rakornas BNPB, Rabu (19/02).

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan sebagai stimulus ekonomi masyarakat guna meningkatkan ketangguhan serta kemandirian masyarakat, pada tahun 2022 telah dialokasikan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp455,62 triliun untuk penanganan pandemi bidang kesehatan, perlindungan kepada masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Pemerintah juga mendorong front loading belanja negara termasuk dana PEN di awal tahun 2022 dan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Q1-2022, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, dilakukan percepatan pencairan Perlinsos mulai bulan Februari, antara lain PKH, Sembako, BLT Desa, kartu Pra Kerja, serta Bantuan Tunai PKL & Warung (BT-PKLW) yang diperluas untuk nelayan di 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa pandemi ini, mulai dari peningkatan KUR tanpa agunan tambahan, perpanjangan subsidi bunga, dan kemudahan syarat administrasi.

Guna membangun ketangguhan ekonomi, penguatan usaha/bisnis khususnya pada sektor kritis, termasuk UMKM, terus didorong dengan implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha untuk meminimalisir potensi kerugian ekonomi akibat berbagai gangguan, termasuk dari bencana, agar pemulihan usaha pasca bencana dapat lebih cepat.

Anggaran merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan berbagai program terkait penanggulangan bencana. Saat ini, anggaran untuk respon, tanggap darurat dan rehabilitasi jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Pengurangan risiko bencana merupakan investasi yang dibutuhkan untuk melindungi seluruh masyarakat dan aset-aset pembangunan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, anggaran PRB perlu ditingkatkan baik pada APBN maupun APBD, melalui berbagai alternatif inovasi pembiayaan kebencanaan lainnya untuk mencapai target pengurangan potensi kehilangan PDB akibat bencana sebesar 0,1 % di tahun 2024.

Pemerintah juga telah mendorong pengembangan skema Inovative Disaster Financing, antara lain melalui asuransi bencana dan pooling fund. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana telah ditetapkan dan akan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya pada tahun ini agar dapat segera dimanfaatkan.

Selain itu, stimulus ekonomi bagi masyarakat di daerah rawan bencana perlu direncanakan secara baik dengan perspektif untuk membangun ketangguhan, dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini, Dana Desa dapat diberdayakan, tidak hanya untuk aspek mitigasi dan penanganan, tetapi juga untuk pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan merupakan kunci dalam penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi pasca bencana. Pendekatan kewilayahan dalam perencanaan pola penguatan ekonomi juga perlu dilakukan, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi risiko bencana, juga karakteristik sosial masyarakat,” pungkas Menko Airlangga. (map/fsr/adv/*)

PLN dan Pemerintah Kota Binjai Lakukan Rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan

BINJAI, SUMUTPOS.CO – PLN melakukan Silahturahmi dan koordinasi antara PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai dengan Pemerintah Kota Binjai, bertempat di kantor Wali Kota Binjai pada 21 Februari 2022, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kunjungan langsung disambut hangat oleh Walikota Binjai, Amir Hamzah, yang dihadiri oleh Manager UP3 Binjai Bapak Ariadi Wisnu Sukendar didampingi Manager Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan, Boy Rocky dan Manager ULP Binjai Kota, Theresia Hutagalung.

Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan bukti pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang telah di setorkan PLN UP3 Binjai kepada Pemerintah Kota Binjai setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 2.1 Milyar secara online.

“Saya ucapkan terima kasih kepada PLN khususnya PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai atas kerjasama dan sinergi yang baik selama ini dengan Pemerintah Kota Binjai. Dalam hal pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) telah di kami terima setiap bulannya dan PLN sangat transparan dalam melakukan penagihan pajak tersebut,” ungkap Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.

Pada kesempatan yang sama PLN UP3 Binjai menjelaskan penggunaan Superapps New PLN Mobile, terutama fitur SWACam, yakni pelaporan pemakaian kWh oleh Pelanggan, untuk meminimalisir kesalahan pencatatan dan juga turut mencegah penyebaran Covid-19 lewat tatap muka. Serta fitur pembayaran listrik yang dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut secara online sehingga Pelanggan bisa membayar tagihan listrik tepat waktu.

“Pembayaran listrik tepat waktu turut meningkatkan nilai PPJ Kota Binjai sesuai dengan proporsi jumlah Pelanggan di Kota Binjai”, ujar Manager Bidang Pemasaran, Boy Rocky.

“PLN UP3 Binjai akan terus menjalin silahturahmi yang baik dan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Binjai dalam melakukan penagihan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan mengedepankan transparansi,” tutup Ariadi Wisnu Sukendar. (ila)

Jelang 50 Tahun, Danone-AQUA Manfaatkan sekaligus Melindungi Sumber Daya Air

Pabrik-pabrik Danone-AQUA di Indonesia, termasuk di Berastagi dan Langkat, menjalankan kegiatan operasionalnya melalui konsep ramah lingkungan.

SUMUTPOS – Jelang usianya ke-50 tahun, Danone-AQUA terus mengalirkan kebaikan kepada masyarakat Indonesia, melalui hidrasi sehat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tonggak pertama kehadiran AQUA di Indonesia adalah dengan didirikannya pabrik pertama di Bekasi pada tanggal 23 Februari 1973.

Pabrik-pabrik Danone-AQUA di Indonesia, termasuk di Berastagi dan Langkat, menjalankan kegiatan operasionalnya melalui konsep ramah lingkungan dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, mengutamakan kualitas proses produksi, dan selalu bersinergi dengan pemangku kepentingan dan pemerintah agar sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Berbagai inovasi produksi dilakukan untuk menekan lepasan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca; mulai dari penghematan air, energi, pemanfaatan energi terbarukan, hingga daur ulang limbah. Dari situlah dihasilkan produk air minum dalam kemasan yang selalu terjaga kemurniannya, sehat dan berkualitas yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

Kualitas AQUA itu dimulai dari  pemilihan sumber air terbaik yang terletak di pegunungan Indonesia. Untuk mendapatkan sumber air yang sesuai dengan kriteria Danone-AQUA tidaklah mudah. Danone-AQUA melakukan penelitian yang terintegrasi oleh tim ahli yang bekerja minimal satu tahun, untuk mempelajari karakteristik sumber air itu baik dari sisi geologi, hidrologi, hidrogeologi, hidrogeokimia dan mikrobiobiologi, serta analisa keseimbangan neraca air untuk menjamin produksi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Air dari sumber kemudian dialirkan melalui pipa stainless steel (baja tahan karat) yang dibuat khusus untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan. Kemudian air yang dialirkan tersebut diproduksi dengan mesin-mesin yang terintegrasi dan canggih di dalam pabrik hingga menjadi produk jadi yang higienis, berkualitas, dan siap dikonsumsi.

Air yang dimanfaatkan AQUA berasal dari lapisan tanah dalam yang terlindungi lapisan kedap (confined aquifer) sehingga tidak berhubungan dengan air permukaan yang biasanya digunakan masyarakat untuk irigasi atau untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan sebagainya. Dalam perjalanannya air dari tanah dalam itu mengalir melewati berbagai batuan yang memperkaya air tersebut dengan mineral-mineral alami. Itu sebabnya AQUA selalu mengandung mineral seimbang yang dibutuhkan tubuh manusia.

Selain itu, air yang dimanfaatkan AQUA selalu diuji dan dipantau, baik dari kualitas maupun volumenya, sehingga kualitas air dan keseimbangan alam tetap terjaga.  Air adalah sumber daya yang terbarukan. Oleh karena itu kita perlu menjaga keseimbangan di dalam siklus air, yaitu antara proses pengambilan dan pengisian air kembali. Itu sebabnya kami secara terus menerus menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan untuk menjaga kualitas dan keseimbangan kuantitas air, bekerjasama dengan berbagai pihak dan berbasis masyarakat.

Perlindungan sumber daya air yang dijalankan Danone-AQUA tertuang dalam kebijakan Perlindungan Sumber Daya Air Bawah Tanah (Ground Water Resources Policy). Kebijakan ini mengatur bahwa pengelolaan sumber daya air harus menjamin kemurnian dan kualitas sumber air, menjaga kelestarian sumber daya air tersebut, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional, serta melindungi dan turut mempromosikan adat dan cagar budaya di sekitar wilayah operasional terkait.

Danone-AQUA juga melakukan penghitungan jumlah resapan air yang dihasilkan melalui program-program konservasi, sehingga dapat dibandingkan selisihnya dengan total produksi AMDK yang memudahkan Danone-AQUA untuk menghitung secara ilmiah.

Berbagai upaya telah dilakukan Danone-AQUA untuk menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan yang mendorong terciptanya bisnis yang berkelanjutan, termasuk melakukan perlindungan sumber daya air. Upaya-upaya itu adalah penanaman pohon, pembuatan biopori, pembuatan dam dan sumur resapan, panen air hujan, pembuatan waterpond, rorak, sumur imbuhan. (*)

Electrum, Pertamina, Gogoro, dan Gesits Percepat Kendaraan Listrik Indonesia

Foto: Istimewa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menghadiri pengukuhan komitmen bersama dan kolaborasi Electrum bersama Pertamina, Gogoro, dan Gesits, dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

JAKARTA, SUMUTPOS – Langkah nyata kolaborasi BUMN dan swasta guna mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia, direalisasikan Selasa (22/2/2022). Electrum, perusahaan patungan Gojek dan TBS Energi Utama (TBS), bersama Pertamina, Gogoro, dan Gesits, bersinergi untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi dan terlengkap di Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan isu prioritas yang dibawa Pemerintah Indonesia dalam G20 Summit, salah satunya terkait transisi energi yang berkelanjutan, termasuk percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Electrum bersama dengan Pertamina, Gogoro, dan Gesits memperkuat sinergi melalui komitmen bersama untuk terus melanjutkan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Pengukuhan komitmen bersama dan kolaborasi tersebut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menghargai keberanian perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi hari ini yang mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir.

“Pemerintah sangat serius untuk masuk pada energi baru terbarukan termasuk menuju pada kendaraan listrik. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai keberanian perusahan-perusahaan masuk dari hulu sampai hilir untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik. Kita harapkan sesuai dengan target kita di 2030 untuk emisi karbon berada di angka 29%, dan di 2060 masuk ke emisi nol atau net zero carbon.”

Menandai pengukuhan komitmen dan kolaborasi ini, Electrum, Pertamina, Gogoro, dan Gesits akan memperluas uji coba komersial penggunaan kendaraan listrik roda dua yang akan terusd ikembangkan secara bertahap hingga ribuan unit di sepanjang tahun 2022.

Hasil uji coba akan dimanfaatkan antara lain sebagai landasan rencana bisnis Electrum. Perusahaan gabungan Gojek dan TBS ini sudah memiliki rencana membangun manufaktur motor listrik, teknologi pengemasan baterai, infrastruktur penukaran baterai, dan pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik.

Kolaborasi ini akan memanfaatkan masing-masing keahlian dari keempat perusahaan untuk makin mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Electrum akan bertindak sebagai integrator dan pengembang ekosistem kendaraan listrik, dengan memanfaatkan kehadiran Gojek di Indonesia dan keahlian TBS di sektor energi. Sementara, Pertamina lewat Pertamina Patra Niaga akan menyediakan stasiun penukaran baterai motor listrik di berbagai SPBU yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan. Hal ini didukung oleh Gogoro sebagai penyedia inovasi teknologi penukaran baterai dan motor listrik, dan Gesits menyediakan motor listrik beserta infrastrukturnya.

Wujud Komitmen Sustainability

Gojek, sebagai bagian dari Grup GoTo memiliki komitmen “Zero Emissions” (Nol Emisi Karbon) yaitu menjadi platform karbon-netral dan menargetkan armadanya 100% kendaraan listrik di 2030.

Komitmen Gojek ini sesuai dengan satu dari tiga prioritas G20 tahun ini yakni transisi energi. TBS yang berbagi komitmen yang sama pun berencana mentransformasi usahanya menjadi green business dengan fokus pada pengembangan dan investasi di bidang renewable energy and clean business.

Keikutsertaan Pertamina dan Gesits sebagai BUMN dalam kolaborasi strategis ini akan berperan sangat penting. Pertamina, sebagai pemain utama sektor energi di Indonesia, berkomitmen terus mendukung rencana Pemerintah melakukan transisi energi. Ini dilakukan melalui perluasan jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (Battery Charging Station) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (Battery Swapping Station). Pertamina akan memanfaatkan hasil uji komersial ini untuk mendapatkan bisnis model terbaik terkait Battery Swapping Station.

Sebelumnya, Gojek bersama Electrum dan Pertamina telah melakukan uji coba komersial tahap satu motor listrik. Hasilnya, pemanfaatan motor listrik dapat diterima dengan baik oleh mitra driver dan konsumen. Di sisi mitra driver, mereka bisa melakukan penghematan biaya operasional hingga 30% atau mencapai Rp500 ribu sampai dengan Rp700 ribu dalam sebulan. Lebih dari itu, mitra driver dan konsumen juga merasa motor listrik lebih nyaman karena memiliki tarikan yang lebih halus dan tanpa suara bila dibandingkan dengan motor berbahan bakar minyak.

Direktur Utama Electrum dan Wakil Direktur Utama TBS, Pandu Sjahrir, mengatakan dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, dibutuhkan integrator, pengembang, dan katalis yang aktif membangun ekosistem kendaraan listrik. “Inilah peran yang Electrum ambil karena ekosistem kendaraan listrik di Indonesia belum terintegrasi dengan baik. Lewat sinergi erat bersama BUMN dan swasta, kami percaya adopsi bisa terakselerasi. Tidak hanya mendorong penggunaan, kami di Electrum memastikan infrastruktur bisa tersedia dengan baik sehingga masyarakat tidak ragu memanfaatkannya,” katanya.

Direktur Electrum dan CEO serta Co-Founder Gojek, Kevin Aluwi, mengatakan fokus adopsi motor listrik kami pandang tepat untuk Indonesia, di mana penggunaan motor lebih banyak dibandingkan mobil.

“Dengan uji coba komersial motor listrik untuk digunakan oleh mitra driver Gojek, kami bisa mendapatkan berbagai insight dari mitra driver dan penumpang atau konsumen, seperti misalnya terkait operasional kendaraan listrik termasuk pengalamanan dalam berkendara, penghematan hingga kemudahan penggantian baterai sebagai sumber daya kendaraan. Insight ini bisa kami manfaatkan untuk menjadi landasan rencana bisnis Electrum ke depannya,” katanya.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyebut Pertamina sebagai pemain utama sektor energi di Indonesia berkomitmen terus mendukung rencana pemerintah melakukan transisi energi. “Ini dilakukan melalui perluasan jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (Battery Charging Station) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik (Battery Swapping Station),” katanya.

Pertamina, lanjutnya, memahami kebutuhan para pengendara motor listrik, yaitu kecepatan dan kemudahan, sehingga kami menyediakan Battery Swapping Station. Jadi, langsung “Swap and Go”. Dengan bisnis model seperti ini, Indonesia juga berpeluang untuk mengembangkan baterai motor listrik standar Indonesia, sehingga ke depan, harga motor listrik dapat lebih terjangkau. Pertamina terus bergerak mendukung program pemerintah dalam mempercepat transisi energi di bidang kendaraan listrik, bersama dengan Gojek, Indonesia Battery Corporation (IBC), Gesits, dan Electrum. Kami akan aktif mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik.

Setelah membangun 6 lokasi charging station, Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading saat ini telah resmi mengoperasikan 14 unit Battery Swapping Station dengan 212 baterai yang tersebar di 7 lokasi Green Energy Station (GES) Pertamina. Ke depan, kami akan terus memperluas jaringan Battery Swapping Station di Indonesia.

Direktur Utama PT Wika Industri Manufaktur (WIMA), Muhammad Samyarto,  mengatakan Indonesia telah mencanangkan transformasi mobilitas menuju kendaraan bertenaga listrik. “Kami di Gesits percaya bahwa kolaborasi bersama Electrum dan berbagai pihak dapat mempercepat realisasi dari janji kami untuk transisi penggunaan energi berkelanjutan dan membangun masyarakat untuk menggunakan kendaraan ramah lingkungan dan penggerak daya yang sangat efisien.”

Founder, CEO, dan Chairman of the Board of Gogoro, Horace Luke, mengatakan Gogoro memperluas kemitraan dengan Gojek, Electrum, dan Pertamina untuk mengubah wajah transportasi perkotaan di Indonesia.

“Kemitraan ini mempermudah mitra driver Gojek dan masyarakat Indonesia memanfaatkan kendaraan listrik yang berkelanjutan. Teknologi baterai swap dari Gogoro merupakan generasi baru sumber daya listrik yang menyediakan platform terbuka bagi kendaraan roda-dua untuk memperkenalkan kendaraan listrik yang bisa di isi daya dengan cepat, aman dan mudah.” (rel)

Cakupan Vaksinasi Dosis 2 Sumut, 14 Daerah Masih di Bawah 60%

VAKSINASI:Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar di Kota Medan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Cakupan vaksinasi Covid-19 dosis 2 pada 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) masih kategori merah atau di bawah 60 persen. Sedangkan 19 daerah lain cakupannya di atas 60 persen, dengan rincian 14 kabupaten kota kategori hijau (diatas 70 persen) dan 5 kabupaten/kota kategori kuning (60-69 persen).

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, 14 daerah dengan capaian vaksinasi dosis 2 di bawah 60 persen yaitu Nias Barat, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Asahan, Langkat, Deliserdang, Labuhanbatu, Padangsidimpuan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, dan Nias Utara. “Cakupan vaksinasi dosis 2 paling rendah di Nias Utara 35,63 persen (40.018 jiwa),” sebutnya, Selasa (22/2).

Menurut Aris, rendahnya capaian vaksinasi dosis 2 di daerah tersebut lantaran masih minimnya kesadaran masyarakat. Karena itu, Dinas Kesehatan setempat diminta untuk terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tumbuh kesadaran untuk datang ke fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi. “Vaksinasi Covid-19 sangat penting dilakukan untuk kekebalan tubuh dalam menghadapi virus corona,” ujarnya.

Aris mengungkapkan, cakupan tertinggi vaksinasi dosis 2 di Sumut terdapat di Kabupaten Samosir yaitu 101,08 persen (103.430 jiwa). Sedangkan Medan, capaiannya sudah 81,68 persen (1.586.953 jiwa). “Untuk dosis 3, cakupannya baru 4,27 persen (487.364 jiwa). Cakupan tertinggi di Samosir 10,98 persen (11.234 jiwa), sementara terendah di Nias Utara 1,34 persen (1.510 jiwa),” ungkapnya.

Lebih lanjut Aris mengatakan, terkait perkembangan Covid-19 di Sumut, terdapat tiga pasien Covid-19 asal Kota Medan meninggal dunia. Dengan penambahan tersebut, akumulasi kasus kematian akibat virus corona di Sumut meningkat menjadi 2.933 orang. Sedangkan untuk di Kota Medan sendiri, atas penambahan itu, akumulasinya menjadi 914 orang.

Sementara itu, terhadap kasus baru terkonfirmasi positif, terjadi penambahan sebanyak 2.348 kasus yang diperoleh dari 33 kabupaten/kota, sehingga totalnya menjadi 128.090 kasus. Jumlah penambahan terbanyak berasal dari Medan 1.127 kasus, Deliserdang 403 kasus, Pematangsiantar 104 kasus, Simalungun 97 kasus dan Dairi 81 kasus.

“Untuk angka kesembuhan, juga terjadi penambahan yang cukup signifikan yakni 993 kasus dari laporan 14 kabupaten/kota, sehingga totalnya menjadi 107.834 kasus. Jumlah terbanyak berasal dari Medan 633 kasus, Deliserdang 204 kasus, Gunungsitoli 56 kasus dan Humbang Hasundutan 27 kasus,” sambung Aris sembari menambahkan, dari data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Sumut naik menjadi 17.323 orang dari hari sebelumnya 15.971 orang. (ris)

Menaker Bakal Revisi Aturan JHT

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, akan melakukan revisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua (JHT). Saat ini, pelaksanaan JHT tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

“Tadi saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Bapak Presiden. Menanggapi laporan kami, Bapak Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan,” kata Menaker Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis, Selasa (22/2)n

Ida menjelaskan, setelah Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 disosialisasikan, pemerintah memahami keberatan yang muncul dari para pekerja atau buruh. Sehingga, presiden memberikan arahan dan petunjuk untuk menyederhanakan aturan tentang JHT. Harapannya, keberadaan JHT bisa bermanfaat untuk membantu pekerja atau buruh yang terdampak, khususnya mereka yang ter-PHK pada masa pandemi.

“Bapak Presiden sangat memperhatikan nasib para pekerja atat buruh dan meminta kita semua untuk memitigasi serta membantu teman-teman pekerja atau buruh yang terdampak pandemi ini,” jelasnya.

Ida menambahkan, dalam arahannya, Presiden Jokowi juga berharap dengan adanya tata cara klaim JHT yang lebih sederhana, dapat mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif. “Bapak Presiden juga meminta kita semua, baik pemerintah, pengusaha, maupun teman-teman pekerja atau buruh untuk bersama-sama mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, sehingga dapat mendorong daya saing nasional,” tutur Ida.

Sementara, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, melihat adanya dampak jangka panjang, apabila Permenaker Nomor 2/2022 tersebut direvisi. Menurutnya, ada dua dampak yang akan dirasakan pekerja di masa mendatang, yaitu tidak adanya jaminan di masa tua, dan mendapat imbal hasil yang sangat sedikit dari jaminan hari tua (JHT). “Dampaknya para pekerja itu ada dua, pertama, pekerja di masa tua tidak ada tabungan, dan kedua, imbal hasilnya akan sedikit,” kata Timboel, Selasa (22/2).

Timboel mengkhawatirkan, para pekerja di masa tuanya nanti tidak memiliki tabungan atau jaminan karena dana JHT sudah diambil. Selain itu, pekerja atau buruh yang mengambil JHT sebelum waktunya otomatis akan mendapatkan imbal hasil yang sedikit, mengingat dana akan disimpan pada deposito yang memiliki bunga rendah.

Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai tidak ada dampak yang signifikan akan berubahnya aturan tersebut. “Jika kita berasumsi bekerja sampai usia tua, itu gak ada pengaruhnya. Akan ada dampak, jika Anda besok berharap kena pemutusan hubungan kerja atau PHK,” kata Piter.

Menurutnya, dampak akan sangat terasa bagi pekerja atau buruh yang berkeinginan terkena PHK. Padahal, pekerja yang terkena PHK pun di situasi saat ini mendapatkan keuntungan ganda, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan atau JHT.

Dia menegaskan, perubahan signifikan yang terjadi adalah revisi dilakukan untuk meredakan situasi. Saat ini masih belum ada kejelasan arah mengenai revisi tersebut, akankah dicabut atau diubah isinya. Jika melihat kondisi saat ini, Permenaker No. 2/2022 sudah sesuai dengan Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pencabutan atau pengubahan aturan tersebut yang tidak sama, akan menimbulkan pelanggaran UU SJSN.

JKP Dinilai tak Tepat

Sedangkan Ombudsman RI menilai, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak sepenuhnya tepat bila dijadikan sebagai bantalan alternatif pengganti pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebelum usia pensiun. Menurut Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, program JKP tidak inklusif karena cakupannya terbatas bagi pekerja formal tetap yang terkena PHK dengan masa iur tertentu. “Narasi yang dibangun, sekarang ini sudah ada alternatif JKP itu sesungguhnya tidak sepenuhnya tepat. Kita semua tahu JKP ini terbatas pada pekerja formal yang terkena PHK. Bagaimana dengan yang informal, pekerja yang habis masa kontrak, mengundurkan diri, dan sebagainya, ini tidak bisa mengakses manfaat JKP,” ujar Robert dalam diskusi Kontroversi JHT dan Akses Pelayanan Publik Jaminan Nasional, Selasa (22/2).

Dia menilai, program JKP ini hanya dapat membantu segelintir orang. Sebab nyatanya, jumlah kepesertaan di JKP hanya sekitar 10 juta orang, sedangkan peserta JHT mencapai sekitar 16 juta orang. “Jadi memang ada ruang kosong yang harus diisi. Maka tidak bisa kemudian narasinya bahwa JKP ini sebagai instrumen perlindungan jangka pendek itu bisa menjadi bantalan sementara, bantalannya saja masih belum kokoh,” katanya.

Kalaupun JKP ingin didorong sebagai alternatif JHT, menurut Robert, masa transisi pemberlakuan ketentuan baru pencairan manfaat JHT yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022, juga perlu diperpanjang.

Dia menuturkan, masa transisi aturan baru JHT tersebut tidak cukup hanya diberi waktu 3 bulan, sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Perpanjangan masa transisi diperlukan untuk memberikan waktu kepada peserta yang terkena PHK agar dapat memenuhi syarat mengakses manfaat program JKP. “Minimal 1-2 tahun sebagai masa transisi ke JKP. Masa transisi ini diperlukan untuk pekerja yang tidak memenuhi syarat masa iur. Kita tahu bahwa JKP sebagai bantalan ekonomi bagi pekerja ter-PHK tidak bisa diperoleh secara seketika karena masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut sebelum PHK,” katanya.

Buruh Sumut Turun ke Jalan

Menolak Permenaker Nomo 2 Tahun 2022 ini, 22 serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumut Melawan ‘Jahat 56 Tahun’, akan turun ke jalan menggelar aksi ke Kantor DPRD Sumut dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan hari ini, Rabu (23/2). Pimpinan aksi, Rintang Berutu menyampaikan, kebijakan tersebut sangat tidak adil dan sangat merugikan kaum buruh Indonesia dan dianggap tidak punya hati nurani kepada kaum buruh di tengah situasi badai PHK tinggi, namun Pemerintah malah menangguhkan pengambilan dana JHT buruh di umur 56 Tahun.

“Menteri tenaga kerja harusnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan buruh, bukan malah memiskinkan kaum buruh,” kata Rintang, yang juga selaku ketua umum SBMI Merdeka, Selasa (22/2).

Dia menambahkan, kebijakan-kebijakannya Menaker justru lebih bertanggungjawab terhadap keuntungan dan kekayaan para kapitalis pengusaha daripada keadilan dan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, seperti Pemberlakuan UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja oleh Pemerintah. “UU tersebut mudah merekrut, mudah mem-PHK dan dapat diupah murah. Saat ini aturan PHK semakin mudah dan murah, sistem kerja ‘perbudakan’ outsourching/kontrak semakin bebas dan panjang, upah semakin murah dan pengurangan hak-hak lainnya,” tegasnya.

Dikatakannya, sejak berlakunya UU ini, jutaan pekerja sudah ter-PHK, belum lagi yang terkena dampak Pandemi Copid 19. “Jadi uang JHT nya di BPJS Ketenagakerjaan untuk digunakan sebagai modal membuka usaha karena uang pesangon yang diterima sangat murah saat ini,” katanya.

Sementara Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menyebutkan, tuntutan aliansi buruh Sumut ini mengusung lima tuntutan, yaitu pertama, cabut atau batalkan Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) usia 56 tahun. Kedua, pecat Menaker Ida Fauziyah.

Kemudian, Ketiga, cabut atau batalkan UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja. Ke empat, tolak revisi UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Thn 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, ke lima, batalkan rencana revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SP/SB. “Massa buruh yang aksi nanti dari Kota Medan, Deliserdang, Binjai, Serdangbedagai (Sergai), dan beberapa daerah sekitar. Kita tetap patuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 pada aksi nanti,” tutupnya.

Adapun 22 SP/SB Sumut yang tergabung dalam aliasi aksi tersebut, yakni SPN-KSPI, FSPMI-KSPI, SBMI Merdeka, SBBI, PPMI, KSBSI MP, F-LOMENIK KSBSI, SBSU, SARBUMUSI, SERBUNAS, SERBUNDO, KIKES KSBSI, FTNP KSBSI MP, FSBSI MP, KSBI 92, M2I KSBSI, FSP NIBA KSPSI, FSPPP KSPSI, FARKES KSPSI, FSPP KSPSI, SPR, dan FSP PAR KSPSI. (dwi)

Program FJP 2022, Upaya Media Mengutamakan Isu Pendidikan

ZOOM MEETING:Kegiatan zoom meeting yang dibawakan dua mentor kepada peserta FJP Batch ke-4.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Isu dan pemberitaan seputaran dunia pendidikan di media massa, sudah selayaknya mendapat porsi yang lebih besar dibandingkan isu-isu lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari peran peserta Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) menjadi motor penggerak opini publik dengan menyajikan berita dunia pendidikan secara intens serta berkelanjutan.

Demikian disampaikan salah satu mentor Frans Surdiasis kepada peserta program FJP Batch ke-4 dalam zoom meeting yang diselenggarakan oleh Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan, Rabu (23/2/2022).

“Menyajikan berita seputaran pendidikan adalah hal yang sangat penting. Kita sebagai wartawan harus memahami konsep pendidikan secara lebih luas dari tema yang dibahas,” ujar Frans Surdiasis yang juga wartawan senior tersebut.pada sesi Zoom Meating kepada para peserta.

Dijelaskan tenaga pengajar jurnalis di Universitas Atmajaya, Jakarta ini, ada dua level yang bisa ditempuh awak media untuk mendorong isu pendidikan menjadi isu yang lebih luas. Pertama, yakni level mikro melingkupi ruang kebijakan editorial berita.

Kemudian, kedua adalah level makro. Dimana isu pendidikan menjadi perbincangan yang luas dan serius. “Tentunya publik yang membaca dapat teredukasi, dan diharapkan ini menjadi upaya kita mencerdaskan anak bangsa,” ujar Frans.

Dikesempatan yang sama, mentor Haryo mengungkapkan, ada tantangan mengenai perkembangan informasi pada era digitalisasi saat ini, yakni pengguna media sosial mempunyai jumlah viewer yang banyak.

“Media sosial itu tidak mempunyai kode etik jurnalistik, pengguna tidak dilindungi undang-undang. Selain itu, pengguna media sosial juga belum memegang syarat uji kompeten seperti yang dimiliki wartawan,” ujarnya.

Haryo berpesan, di sinilah peran awak media untuk mencerdaskan publik terhadap banyaknya informasi di era digitalisasi. “Terutama lebih mencerdaskan publik dengan pemberitaan pendidikan yang tentunya dapat mencerdaskan pola pikir putra-putri bangsa,”pungkasnya. (dat/han)

Lawan Farmel Sore Ini, PSDS Kejar Juara Grup

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – PSDS Deliserdang akan menghadapi Farmel FC di stadion Jala Krida Mandala ALL Surabaya-Barat, Rabu (23/2) pukul 14:30 Wib. Laga ini merupakan partai pamungkas di Grup X.

Meski butuh bermain seri di laga penutup di 32 besar babak nasional Liga 3 ini, namun PSDS Deliserdang  tetap buru kemenangan. Tujuannya agar Traktor Kuning lolos dengan status juara grup. Saat ini mereka berada di posisi kedua dengan empat angka, tertinggal dua angka dari Farmel FC yang sudah lolos duluan.

Kesiapan merebut poin penuh di laga sore ini, tentunya menjadi kerja berat bagi Pelatih Syahrial Effendi. Dia harus mengkerahkan seluruh kemampuannya guna mengasah ketajaman barisan depan PSDS Deliserdang  yang dimotori M. Irsan alias Katul.

“Meski butuh seri, namun kita tetap bertekad raih poin penuh dalam pertandingan sore ini,” ujar Syahrial Effendi yang telah mengantongi Lisensi C-AFC.

Dalam partai sebelumnya PSDS Deliserdang bermain sukses meraup poin penuh atas PSBL Langsa, tentunya untuk mempertahankan komposisi pemainnya tersebut dalam laga sore ini. “The team win no change,” katanya.

Ditambahkan Syahrial Effendi, tim tidak ada perubahan, sehingga kondisi semua lini  tetap dalam performa yang sudah terjaga seperti dalam pertandingan sebelumnya saat melawan PSBL Langsa.

Syahrial tidak mempermasalahkan absennya bek kanan, Imus Wiranda yang memiliki kelebihan mampu lakukan lemparan bola yang cukup jauh. “Tidak ada masalah, kita masih punya beberapa pemain dalam posisi yang sama,” sebutnya.

Senada Manejer Tim PSDS, Herman Sagita mengatakan,  para pemain PSDS Deliserdang miliki skill yang merata, “Jika ada pertukaran posisi pemain tidak berdampak, artinya tetap stabil secara kerja sama untuk kekuatan tim,” katanya.

Selain kerja sama tim. Herman Sagita tak  jemu-jemunya meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Deliserdang  agar sore ini anak-anak Traktor Kuning PSDS Deliserdang yang butuh selangkah lagi melaju ke babak 16 besar, dapat tercapai.

Sementara dihari dan jam yang sama, masih di Grup X, PSBL belum ada mengantongi poin akan berhadapan dengan Bandung United.

Pelatih PSBL Langsa, M Azhar Langsa mengatakan, PSBL tidak mau sebagai juru kunci di grup. PSBL tetap fight menghadapi Bandung United yang saat ini dipoisi ke ketiga klasemen grup X. (btr)

Pemkab Dairi Evaluasi Perkembangan Covid-19 & Lakukan Upaya Pengendalian

RAPAT. Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu dihadiri Forkopimda memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 dan mengambil langkah pengendalian. SUMUTPOS. CO/Komimfo Dairi.

DAIRI,SUMUTPOS.CO – Dalam satu minggu terakhir, jumlah kasus terkonfirmasi corona virus disiase 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Dairi terus meningkat.

Menyikapi peningkatan jumlah positif Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, menggelar rapat evaluasi perkembangan Covid-19 dan berbagai upaya pengendalian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi Informasi Publik, Iswan Togatorop, Rabu (23/2) mengatakan, rapat evaluasi dipimpin Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Rabu (22/2).

Iswan memaparkan, data dirilis Dinas Kesehatan sampai dengan, Selasa (22/2/2022), jumlah terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Dairi menjadi 276 orang, dari sebelumnya 234 orang. Jumlah kenaikan, per harinya 42 orang.

Ke 276 orang terpapar Covid-29 tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan di Dairi. Penyebaran paling banyak terdapat di Kecamatan Sidikalang yakni 139 orang. Disusul Kecamatan Sumbul 40 orang, Silima Pungga-Punga 30 orang.

Lanjut Iswan, Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu dalam rapat evaluasi menegaskan, melalui peran kita semuanya, jumlah penyebaran terkonfirmasi Covid-19 harus bisa ditekan.

Eddy menyebut, langkah sudah dilakukan Pemkab Dairi, melakukan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat serta elemen lainya, untuk menghimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

“Sosialisasi harus genjar kita lakukan kepada masyarakat untuk menghindari kerumuman dan mengurangi mobilitas bepergian ke luar rumah. Selain itu, Dinas Kesehatan harus terus menggencarkan vaksinasi”, ungkap Eddy.

“Vaksinasi harus terus digencarkan. Sosialisasi berupa ajakan kepada masyarakat untuk melakukan vaksin harus terus dilakukan, harus dikebut itu,” katanya.

Eddy mengatakan, capaian vaksinasi untuk dosis ketiga masih rendah yakni masih diangka 5,07 persen. Sementara vaksinasi dosis I, 82,75 persen. Vaksinasi untuk lansia, dosis 1, 79,41 persen.

Selanjutnya vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun, dosis 1, 99,59 persen dan dosis 2, 88,85 persen. Eddy mengajak TNI-Polri, Satpol PP, pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa mengingatkan masyarakat tetap mematuhi prokes.

“Soal bantuan pemerintah kepada warga yang menjalani isolasi mandiri dirumah, Eddy meminta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, turun dan mendata siapa saja yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Saya minta Dinas Sosial, segera memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dan gizi kepada orang yang melakukan isolasi mandiri,” ucap Eddy.

Semua Kepala Desa diminta mengaktifkan Satgas Covid-19 di desa masing-masing. Sementara itu,  Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman meminta semua desa dan kelurahan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 untuk mencegah penyebaran.

AKBP Wahyudi menyebut, melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) bersama Kodim 0206, Satpol PP dan insyansi terkait lainya, pihaknya rutin melakukan operasi yustisi ditempat rawan penyebaran Covid-19 seperti rumah makan, cafe dan tempat hiburan untuk menghimbau pengusaha membatasi jam operasional, ungkapnya.(rud).

Jangan Sampai Gubsu Hattrick Korupsi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut Tahun 2022 yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Selasa (22/2).

Pada kesempatan itu, Alexander Marwata senang dengan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dikomitmenkan 41 OPD Pemprov Sumut itu. Ia menyoroti istilah “Ini Medan Bung” dan akronim SUMUT (Segala Urusan Memakai Uang Tunai). Menurutnya, kedua istilah yang membudaya di Sumut itu adalah budaya permisif. “Tapi Pak Edy nggak mudah. Ini Medan Bung. Sumut, segala urusan memakai uang tunai dan disampaikan rasa-rasanya tidak ada perasan risih,” sebut Alexander.

Menurutnya, istilah itu menggambarkan, seolah-olah Medan punya aturan sendiri. “Ini menjadi PR kita semua ini bagaimana bisa merubah budaya permisif gadi menjai budaya yang ikut aturan,” ujarnya.

Alexander menyambut baik gagasan dilakukan Gubsu Edy Rahmayadi pencanangan pembangunan zona integritas tersebut, untuk wujudkan Sumut bebas dari korupsi. “Itu harapan kami dari KPK, kami berharap Sumut bisa menjadi rol model bagi provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota yang ada di Sumut,” katanya.

Dalam kegiatan ini, diikuti seluruh OPD dijajaran Pemprov Sumut. Alexander mengungkapkan perkembangan teknologi membuat pelayanan juga menerapkan dengan sistem elektronik. “(Namun) Jangan sampai kita membatasi diri dengan rakyat. karena mereka membayar gaji-gaji kita dari pajak,” tutur Alexander.

Alexander mengapresiasi langkah dilakukan Edy Rahmayadi untuk menjadikan Pemprov Sumut sebagai pemerintahan bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani. “Saya senang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencanangkan zona integritas. Pembangunan zona integritas, bukan saja tugas bapak dan ibu. Tapi, masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga diajak, kita didik. Agar berintegritas juga,” jelas Alexander.

Alexander mengharapkan pencanangan ini, dilakukan dengan komitmen dan segera terealisasi. Sehingga Sumut secepatnya juga bebas dari korupsi. “Sumut bebas korupsi, bersih dan melayani. Saya yakin beliau berkomitmen dan mudah-mudah tidak lip service saja,” tandas Alexander.

Sementara, Gubsu Edy Rahmayadi meminta KPK untuk melakukan pengawasan terhadap Pemprov Sumut. Sehingga menciptakan Sumut sebagai provinsi bebas dari korupsi. “Kita undang beliau kemari, sehingga beliau ikut mengawasi. Kita mendisain ini, saya harapkan apa saya buat ini, bisa terlaksana,” ucap Edy.

Dalam kegiatan ini, Edy mengatakan, pihaknya sudah mengundang seluruh pimpinan KPK untuk menghadiri acara ini. Namun, hanya Alexander yang bisa hadir. “Terima kasih kali pak, saya pengen yang hadir lebih banyak lagi KPK. Kalau bisa Malaikat di undang, saya undang pak,” kata Edy.

Melalui pencanangan ini, Edy menginstruksikan seluruh jajaran Pemprovsu jangan lagi bermain-main yang berujung dengan melakukan korupsi. “Besok keluar di koran, Gubernur marah-marah lagi. Saya bosan dengan kata-kata itu. Saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Demi Tuhan, saya ucapkan ini, dari hati yang paling dalam dan saya tidak main-main,” tegas mantan Pangdam Pangkostrad itu.

Koordinasi ke KPK

Sementara, untuk mencegah terjadinyatindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 450 Km, terutama terkait skema pembiayaan multiyears pada rencana proyek ini, Pemprov Sumut berkoordinasi dengan KPK. Proyek pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 450 Km ini direncanakan mulai berjalan pada 2022 hingga 2023. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini sebesar Rp2,7 triliun dengan pembiayaan selama 3 tahun anggaran.

Pemprov Sumut sebelumnya sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga termasuk BPKP Sumut, Polda Sumut dan lainnya. Saat ini, untuk transparansi dan lebih memastikan proyek ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan baik Pemprov Sumut berkoordinasi dengan KPK. “Ini bentuk kesungguhan kita agar proyek ini benar-benar transparan. Karena itu, kita berkoordinasi dengan KPK agar proyek ini berjalan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku,” kata Edy usai rapat dengan KPK di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (22/2).

Sumut memiliki sekitar 3.005 Km jalan provinsi, 75 persen berstatus jalan mantap, sedangkan sisanya sekitar 750 Km dalam keadaan rusak (tidak mantap). Edy Rahmayadi berharap, kebutuhan dasar masyarakat ini bisa diselesaikan sesegera mungkin. “Ini kebutuhan dasar, banyak sekali masyarakat kita yang kesulitan karena jalan yang rusak. Karena itu, ini harus segera kita selesaikan,” kata Edy.

Sementara itu, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah I Maruli Tua Manurung menjelaskan, pihaknya tetap menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Juga akan membahas secara cermat apa yang perlu dilakukan pada proyek pembangunan jalan dan jembatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. (gus)

 

 

1...2,8172,8182,819...15,843Page 2,818 of 15,843