MEDAN, SUMUTPOS.CO – Target vaksinasi lansia yang belum mencapai target 60 persen, diduga menjadi salah satu penyebab naiknya kembali status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan dari level 1 ke Level 2 mulai 4 hingga 17 Januari 2022. Hal ini sangat disayangkan pimpinan DPRD Medan, Rajuddin Sagala.
“Terlepas apakah karena vaksinasi lansia atau tidak yang menjadi penyebab Kota Medan naik ke Level 2, Dinkes harusnya bisa mengejar target 60 persen itu. Tetapi yang kita lihat tidak begitu, vaksinasi lansia di Medan justru sangat lambat bahkan terkesan jalan di tempat,” ucap Rajuddin Sagala kepada Sumut Pos, Rabu (5/1).
Menurut politisi PKS itu, sudah seharusnya Dinkes Medan bertindak lebih aktif dan lebih gencar dalam memberikan sosialisasi dan edukasi tentang penting dan vitalnya pemberian vaksin Covid-19 kepada warga lansia untuk melindungi dirinya dari ancaman bahaya Covid-19. “Ini bukti lemahnya edukasi dinas kesehatan kepada masyarakat lansia. Kita benar-benar meminta, agar edukasi itu dapat lebih serius dilakukan. Pemerintah tidak boleh kalah dari berita-berita hoax yang mempengaruhi mindset para lansia,” ujarnya.
Rajuddin mengakui, memang ada banyak kendala yang menjadi penyebab lambatnya tercapai vaksinasi lansia di Kota Medan, khususnya tentang cukup banyaknya para lansia yang memiliki penyakit bawaan (komorbid). Namu begitu, jumlah lansia yang tidak memiliki komorbid dan memilih tidak divaksin juga cukup besar. “Faktanya, sudah banyak kabupaten/kota lain yang bisa mencapai target vaksinasi Lansia. Padahal kita sama-sama tahu, masalah komorbid itu bukan hanya masalah di Kota Medan tetapi di semua wilayah. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak,” ketusnya.
Terkait rencana Pemko Medan bekerjasama dengan BIN untuk menyisir dan memberikan bantuan sembako kepada para lansia agar mau divaksinasi, Rajuddin menilai, hal itu sah-sah saja untuk dilakukan. Namun ia berharap, hadiah sembako itu tidak menjadi tolok ukur meningkatkan vaksinasi lansia di Kota Medan.
Ditambah lagi, tidak semua lansia di Kota Medan berstatus sebagai warga kurang mampu yang tergiur dengan hadiah sembako lalu bersedia untuk divaksinasi. “Kita bukan tidak mendukung, tapi jangan juga pemberian sembako itu menjadi polemik baru. Makanya saya sampaikan, yang paling penting itu bukan hadiah kepada lansia yang akan divaksin, tetapi edukasi. Kalau mereka paham betul manfaat vaksinasi itu demi keselamatan, maka tanpa diberikan hadiah pun, mereka akanbersedia divaksin. Bahkan mereka yang akan minta divaksin,” tambahnya.
Oleh karena itu, Rajuddin berharap, dengan dilantiknya dr Taufik Ririansyah sebagai Kadis Kesehatan Kota Medan yang baru, Dinkes dapat berbenah lebih cepat. Khususnya dapat berfokus dalam mengejar target Vaksinasi, termasuk vaksinasi Lansia di Kota Medan. “Kita yakin Pak Wali Kota memilih dr Taufik karena dinilai mampu dalam menjalankan tugas sebagai Kadis Kesehatan. Harapan kita, ditangan beliau Dinas Kesehatan Kota Medan bisa cepat berbenah, khususnya dalam hal penanganan Covid-19,” pungkasnya.
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah, meminta Pemko Medan untuk bertanya atau berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait alasan atau penyebab naiknya kembali status PPKM Kota Medan ke Level 2. Sebab sampai saat ini, kata Afif, masih belum jelas apa yang menjadi penyebab naiknya kembali status PPKM Kota Medan ke Level 2.
“Sebenarnya sampai saat ini kita belum tahu pasti kenapa Kota Medan naik lagi ke Level 2. Kalau dulu kan jelas, naik kasus maka naik level. Tapi saat ini kasus kita kan tidak naik, bahkan relatif menurun. Jadi apa sebenarnya yang menjadi penyebab naiknya status PPKM Kota Medan ke Level 2? Ini perlu ditanyakan Pemko Medan ke Pemerintah Pusat. Mengingat, pusat lah yang menentukan status PPKM itu,” katanya.
Afif meminta, Dinas Kesehatan Kota Medan tidak hanya sekadar menduga-duga apa yang menjadi alasan atau penyebab naiknya kembali angka Covid-19 di Kota Medan, seperti alasan belum tercapainya target Vaksinasi Lansia hingga sebagai antisipasi atau langkah pencegahan penyebaran Covid-19 varian Omicron di Kota Medan.
“Harus ditanya, supaya jelas apa sebabnya, jangan menduga-duga. Dengan kita tahu apa penyebabnya, maka kita juga akan tahu dan bisa menetapkan langkah atau strategi apa yang akan dilakukan agar Kota Medan bisa segera kembali ke Level 1,” tegasnya.
Afif juga meminta Pemko Medan untuk mendata kembali jumlah warga lansia di Kota Medan dengan baik. Termasuk, jumlah lantai yanh dapat divaksin dan jumlah lansia yang tidak dapat divaksin karena adanya komorbid. “Dinkes harus tahu siapa targetnya, jadi tahu juga apa yang akan dilakukan untuk mereka yang bisa divaksin karena tidak memiliki komorbid dan memang layak divaksin,” pungkasnya.
Tingkatkan Kesiagaan
Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan, Muhammad Husni mengatakan, dengan naiknya kembali status PPKM di Kota Medan ke level 2, membuat Pemko Medan bersiap dan siaga, khususnya dalam memperketat jalannya protokol kesehatan (Prokes) di tengah masyarakat. “Akan ada peningkatan penerapan dan pengawasan prokes secara lebih ketat, menyesuaikan dengan kondisi kita yang ada di level 2,” kata Husni yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan kepada Sumut Pos, Rabu (5/1).
Menurut Husni, pengetatan prokes sangat perlu dilakukan agar status PPKM Kota Medan bisa kembali turun ke Level 1. Namun, Husni tidak menerangkan secara rinci, apa-apa saja pengetatan prokes ataupun aturan yang akan ditetapkan selama PPKM Level 2 berlangsung. “Itu teknisnya akan lebih rinci di Surat Edaran (SE) Wali Kota. Kita tunggu ya, sedang dipersiapkan Surat Edarannya,” sebutnya.
Pun begitu, Husni mengaku, Wali Kota Medan telah memerintahkan Satgas Covid-19 Kota Medan untuk melakukan sejumlah hal yang penting dilakukan dalam masa PPKM Level 2. “Salah satunya tentang peningkatan vaksinasi Covid-19, termasuk untuk kategori lansia. Ini akan kita kejar terus agar mencapai target,” katanya.
Terpisah, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya agar Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan dapat terus ditingkatkan. “Ini sedang terus kita tingkatkan, kita terus berusaha dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait,” jawabnya.
Untuk rencana vaksinasi anak, Taufik mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mulai dilakukan di Kota Medan. Pasalnya hingga saat ini, belum ada arahan ataupun instruksi dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melakukan vaksinasi anak di Kota Medan. “Untuk vaksinasi anak belum bisa dipastikan waktunya, kita masih menunggu arahan dari pusat,” jelasnya.
Begitu juga dengan Vaksinasi ketiga atau booster, Taufik mengaku masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat. (map)
