LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi barometer akhlak umat. Sebab, umat akan bersandar kepada fatwa yang dikeluarkan dalam menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat. 

HAL ini disampaikan Bupati Langkat, Terbit Rencana PA saat membuka Musda IX MUI Kabupaten Langkat yang digelar di Hotel Saka Medan selama dua hari, Sabtu (18/12) dan Minggu (19/12). Hadir dalam pembukaan Musda itu, Ketua MUI Sumut H Maratua Simanjuntak dan Tuan Guru Besilam Syekh Zikmal Fuad.

Dalam sambutannya, Bupati Langkat berharap, pelaksanaan musda ini berlangsung dengan baik, terhormat, serta mengedepankan azas musyawarah mufakat dan kalau bisa tanpa voting. “Dukungan MUI sungguh menjadi kekuatan bagi saya dalam melaksanakan amanah keumatan, dan ingatkan saya, tegur saya, apabila ada yang kurang tepat. Jangan biarkan saya sendiri tanpa saran dan masukan dari MUI,” pinta Terbit Rencana.

Menurut Saiful Abdi selaku Ketua panitia, Musda ini diikuti pengurus MUI Langkat dan pengurus MUI Kecamatan.  ”Kami akan memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat yakni Wakil Gubernur Sumatra Utara H Musa Rajekshah dengan katagori peduli mesjid di Kabupaten Langkat,” katanya.

Penghargaan juga diberikan Kepada Bupati Langkat Terbit Rencana PA dengan Kategori Tokoh Masyarakat Peduli Bilal Mayit. Di mana Bupati Langkat telah memberangkatkan 319 orang bilal mayit umroh dan 42 orang sedang menunggu keberangkatan dikarnakan Pandemi Covid 19.

Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak dalam sambutannya juga mengapresiasi kepedulian Bupati Langkat kepada para bilal mayit. “Sesuai dengan namanya, Terbit. Beliau adalah sosok yang peduli akan hidup dan kematian kepada masyarakat. Hidup, memberangkatkan masyarakat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. “Kematian, beliau memperhatikan bilal mayit dan penggali kubur demi berjalannya fardhu kifayah, dan hal itu dilaksanakan dengan mengunakan dana pribadi Bapak Bupati,” ungkap Maratua.

Sementara Ketua MUI Langkat, Zulkifli Ahmad Dian dalam sambutannya mengatakan, mereka tidak henti-hentinya mengucapkan trima kasih atas dukungan Bupati Langkat yang sangat peduli dan selalu mendukung kegiatan MUI Langkat, termasuk Musda IX yang mengusung tema “Meneladani Keputusan Ulama sebagai Ketaatan Umat yang Berilmu, Beramal Soleh, dan Berakhalaqul karimah untuk Langkat yang religius” ini.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekdakab Langkat Indra Salahudin, Staf Ahli Bidang SDM Sosial dan Kemasyarakatan Sujarno, Inspektur Kabupaten Langkat Amril, Kadis Kominfo Syahmadi, Kakan Kemenag Langkat Zulfan Efendi, Para Kepala Perangkat Daerah lainnya, para unsur Muspida Kabupaten Langkat.

Musda ini ditutup Wakil Gubernur Sumatera Utara H Musa Rajekshah di dampingi Bupati Langkat melalui Kadis Pendidikan Langkat H. Syaiful Abdi, Minggu (19/12). Di Acara penutupan ini, Wagubsu Musa Rakjekshah menerima penghargaan  sebagai Tokoh Masyarakat Peduli Masjid yang di serahkan Ketua MUI Kabupaten Langkat. (rel/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Target vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara sedikit lagi tercapai, guna memenuhi kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity yakni minimal 70 persen.

“Berdasarkan data bahwa realisasi penyuntikan dosis pertama vaksinasi Covid-19 di Sumut telah mencapai 69,57 persen,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis menjawab wartawan, Minggu (19/12).

Bahkan, kata dia, untuk vaksinasi Covid-19 dosis pertama secara kumulatif bisa menembus 70 persen pada akhir 2021 ini. Sedangkan capaian untuk dosis kedua, telah sebanyak 46,41 persen. “Artinya secara kumulatif sudah dapat 70 persen,” katanya.

Capaian persentase tersebut menurut dia, merupakan target dari pemerintah pusat yang menginginkan sebanyak 70 persen penduduk Indonesia harus sudah divaksin dosis pertama sampai akhir tahun ini. Terlebih penyuntikan vaksin Covid-19 merupakan salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Corona.

Di Bawah 60 Persen

Di sisi lain, Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumut dr Hj Nora Violita Nasution mengungkapkan, masih ada daerah di Sumut yang capaian vaksinasi Covid-19 di bawah 60 persen, yakni Kabupaten Nias Utara. Menurut Nora, capaian vaksinasi Covid-19 di Nias Utara paling rendah dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut. Angkanya saat ini masih mencapai sekitar 50 persen.

Untuk itu, sebut Nora, Dinkes Sumut akan terus mendorong agar kabupaten/kota di Sumut mencapai target vaksinasi 70 persen hingga akhir Desember tahun ini. Meskipun, tim yang bekerja sudah mulai kelelahan.

“Kita terus mengejar target 70 persen vaksinasi sampai akhir Desember. Namun, berdasarkan data yang ada ternyata baru 14 kabupaten/kota mencapai 70 persen persen lebih angka vaksinasinya. Sedangkan sisanya masih di bawah target. Angka vaksinasi paling rendah yaitu di Kabupaten Nias Utara baru 50 persen,” ungkap Nora saat menjadi narasumber dalam acara Musyawarah dan Seminar Forwakes Sumut, Sabtu (18/12).

Nora mengaku, pihaknya telah berupaya membantu Kabupaten Nias Utara untuk meningkatkan angka vaksinasinya dengan mengirim tenaga kesehatan. Akan tetapi, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. “Kita sudah memperbantukan tenaga kesehatan sebanyak 13 orang untuk diberangkatkan ke Nias Utara. Namun, mengalami kendala transportasi udara karena pesawat yang berangkat ke sana sudah penuh,” katanya.

Lantaran menemui hambatan, lanjut Nora, pihaknya berkoordinasi dan meminta bantuan kepada Polda Sumut. “Kita koordinasi dengan pihak Polda Sumut dan akan memberangkatkan dengan helikopter. Namun, karena kesibukan hingga akhirnya batal. Jadi, kami sudah enggak mengerti lagi bagaimana caranya agar membantu tenaga kesehatan itu untuk sampai di Nias Utara,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nora mengungkapkan, masih banyak kabupaten/kota yang mengeluhkan cakupan vaksinasi rendah. Di samping itu, ada ketidakselarasan data antara orang yang divaksin dengan vaksin yang telah disuntikkan. “Kenapa ada perbedaan data, karena dari dulu tidak terkoneksi atau tidak dipikirkan akan terjadi seperti ini. Jadi, kita masih ada selisih di Sumut, berapa yang diterima dengan jumlah orang divaksin,” cetusnya.

Dia menambahkan, sejauh ini, capaian vaksinasi di Sumut mendekati angka 70 persen untuk dosis satu. Sedangkan dosis dua di atas 45 persen. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memaparkan, banjir yang terjadi di Mandailingnatal (Madina) dan Gunungsitoli termasuk dampak tidak langsung dari siklon tropis Ray. Hal itu dikatakan Prakirawan BBMKG 1 Medan, Utami Al Khairiyah kepada Sumut Pos di Medan, Minggu (19/12).

Menurutnya, hal ini juga terjadi di beberapa daerah tekanan rendah yang terdapat di sekitar Samudera Hindia Barat sebelah Barat Daya Aceh. “Kita mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap bencana banjir ini, yang bisa mengakibatkan banjir bandang di beberapa wilayah di Sumut yang rawan,” ujarnya.

Utami juga mengungkapkan, BBMKG Wilayah 1 Medan memprediksi, selama Desember 2021 hingga Januari 2022, potensi tingkat bahaya longsor dan banjir di wilayah Sumut masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan, Sumut masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. “Peringatan dini dari BBMKG Wilayah 1 Medan, waspadai hujan lebat untuk wilayah barat Sumatera dan pegunungan yang dapat berpotensi terjadinya banjir dan longsor untuk wilayah dataran tinggi, dan banjir di dataran rendah,” ujar Utami.

Dia pun mengimbau masyarakat Sumut, agar tetap mewaspadai bencana longsor dan banjir tersebut, karena curah hujan yang tinggi karena dampak Typhoon Ray. Disebutnya, adapun wilayah di Sumut yang rawan longsor tingkat menengah hingga tinggi, yakni Kabupaten Asahan, Dairi, Deliserdang, Humbanghasundutan (Humbahas), Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailingnatal (Madina), Nias, Samosir. Kemudian Simalungun, Serdangbedagai (Sergai), Binjai, Pematangsiantar, Simalungun, Tapanuli Tengah, Toba, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Padanglawas, dan Padanglawas Utara.

Utami menambahkan, untuk Kota Medan, kecamatan yang mengalami hujan deras disertai angin kencang, yakni Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan. Kemudian, Deliserdang, Langkat, Karo, Toba, Simalungun, Pematangsiantar, Asahan, Dairi, Humbanghasundutan (Humbahas), Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura), Nias, Nias Selatan, Samosir, Pakpakbharat, Tapanulitengah (Tapteng), dan Tapanuliutara (Taput).

Sebelumnya, Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan, Hartanto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (18/12), menyebutkan, hasil monitoring berdasarkan model analisis sinoptik pada 17 Desember 2021, menunjukkan adanya aktivitas Typhoon Rai di wilayah Laut China. Hal itu akan memicu tekanan rendah di Semenanjung Malaysia dan konvergensi di wilayah pantai barat Sumatera. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan curah hujan di wilayah Sumatera Bagian Utara.

Berdasarkan informasi, prakiraan berbasis dampak hujan lebat wilayah di Sumut, terdapat beberapa wilayah ‘Siaga’, yakni Pakpakbharat, Serdangbedagai (Sergai), Padangsidimpuan, Tapanuli Utara (Taput), Mandailingnatal (Madina), Deliserdang, Tapanuliselatan (Tapsel), Tapanulitengah (Tapteng), dan Sibolga.

“Sementara untuk wilayah ‘Waspada’, yakni Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara (Labura), Niasutara, Gunungsitoli, Nias Selatan, Simalungun, Medan, Humbanghasundutan (Humbahas), Batubara, Labuhanbatu, Langkat, Padanglawas Utara (Paluta), Nias, Niasbarat, Tebingtinggi dan Binjai,” papar Hartanto.

Dijelaskannya, informasi tinggi gelombang 1,25-2,5 Meter berpeluang terjadi di wilayah Selat Malaka, tinggi gelombang 2,5-4,0 Meter berpeluang terjadi Perairan Barat Pulau Simeulue hingga Kepulauan Nias.

Berdasarkan analisis tersebut, lanjutnya, wilayah Sumut, dalam tiga hari ke depan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dengan durasi lama dan cakupan wilayah yang luas sehingga dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologis (banjir bandang, longsor, angin kencang dan gelombang tinggi).

“Menyikapi kondisi tersebut agar para pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah Sumut pada 18-21 Desember 2021,” tukasnya.

Diketahui, banjir bandang yang melanda Mandailingnatal (Madina) menenggelamkan rumah rumah warga. Ratusan korban banjir di empat desa, di Kecamatan Muara Batang Gadis, Madina di evakuasi. Banjir yang melanda Madina kali ini merupakan yang terparah dalam 20 tahun terakhir. Tercatat ada 16 kecamatan dan 55 desa serta ribuan rumah terendam genangan banjir.

Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution menetapkan status darurat bencana banjir dan longsor di wilayahnya. Darurat bencana berlaku mulai 18-31 Desember 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 360/0947/K/2021, berdasarkan hasil rapat Forkopimda Madina, pada Sabtu (18/12) siang.

Dalam surat itu disebutkan, status darurat ini diputuskan dengan mempertimbangkan akibat curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan banjir, longsor sehingga mengganggu kehidupan dan kondisi penghidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, akibat kondisi ini juga telah menimbulkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum.

Berdasarkan data yang diperoleh Sumut Pos dari Dinas Kominfo Madina, terdapat 16 kecamatan di daerah itu mengalami banjir dan longsor. Banjir tersebut meliputi Kecamatan Panyabungan, Panyabungan Barat, Panyabungan Timur, Panyabungan Selatan, Siabu, dan Hutabargot. Selanjutnya Kecamatan Nagajuang, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Sinunukan, Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Batahan, Kota Nopan, dan Panyabungan Utara.

Diakui Kepala Bidang Informasi pada Dinas Kominfo Madina, Sobar, pihaknya melalui BPBD telah melakukan upaya evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman, serta mendirikan tenda posko pengungsi hingga dapur umum. “Mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat cuaca masih ekstrem. Pembersihan material longsor untuk membuka akses jalan dengan mendatangkan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Madina,” terangnya.

Sementara untuk data yang dilaporkan, sejumlah rumah mengalami kerusakan, satu unit rumah rusak berat di Kecamatan Panyabungan Timur Desa Tobing Tinggi. Kurang lebih 187 rumah terendam di Kecamatan Ranto Baek, Desa Sampuran Huta Nauli.

Kemudian di Kecamatan Natal Desa Sikara-kara IV kurang lebih 400 rumah, Desa Bonda Kase 250 rumah, Balimbang 200, Kampung Sawah 350, Desa Patiluban Hilir 220, dan Desa Patiluban Mudik 250. Kecamatan Lingga Bayu Desa Kampung Baru 150, Kecamatan Panyabungan Barat Desa Longat 1 rumah mengalami rusak berat. Kecamatan Panyabungan Timur Desa Tanjung Julu 1 rumah tertimbun longsor dan 1 rumah di Desa Tobing Tinggi terendam banjir. “Dan untuk warga yang dievakusi sebanyak 4 KK di Kecamatan Panyabungan Barat, 15 KK di Kecamatan Ranto Baek, 23 jiwa di Kecamatan Panyabungan Timur,” ungkap Sobar.

Satu Orang Tewas

Sementara, Kota Gunungsitoli juga mengalami longsor dan banjir parah. Bahkan, satu orang dilaporkan meninggal dunia tertimbun rumah akibat longsor, Sabtu (18/12). Kejadian banjir melanda 7 desa di 3 kecamatan yaitu Desa Boyo, Desa Mudik, dan Desa Pasa Gunungsitoli di Kecamatan Gunungsitoli, Desa Afia, Desa Sowu, dan Desa Hilimbowo Olora di Kecamatan Gunungsitoli Utara, dan Desa Bakaru di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. “Tinggi muka air saat kejadian berkisar antara 100 sampai 200 sentimeter,” kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Minggu (19/12).

Sementara longsor berdampak pada tiga wilayah yaitu Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Barat, dan Kecamatan Gunungsitoli Alooa. Selain menyebabkan satu orang meninggal dunia, longsor mengakibatkan dua orang lainnya mengalami luka berat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli mencatat kurang lebih 475 KK harus mengungsi di Gereja dan Balai Desa sekitar. Pihaknya melaporkan kebutuhan mendesak untuk pengungsi saat ini adalah kebutuhan dasar berupa makanan.

Menanggapi terjadinya banjir dan longsor, Wali Kota Gunungsitoli menetapkan status Keadaan Darurat Kejadian Banjir dan Longsor selama 4 hari terhitung mulai Sabtu (18/12) hingga Selasa (21/12).

Sebagai upaya percepatan penanganan darurat, BPBD setempat bersama pemerintah daerah terkait telah mendirikan pos komando (posko) yang berpusat di Kantor BPBD Kota Gunungsitoli. Selain itu, posko-posko juga didirikan di setiap desa yang terdampak banjir dan longsor.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatra Utara yang berpotensi terjadi hujan lebat disertai angin kencang hingga Senin (20/12).

Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga menginformasikan wilayah potensi gerakah tanah di Provinsi Sumatra Utara pada Desember 2021. Wilayah Kota Gunungsitoli teridentifikasi pada kategori menengah hingga tinggi dengan lima kecamatan termasuk di dalamnya.

Oleh karena itu, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dampak bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang. “BPBD diharapkan untuk selalu berkoordinasi dan memonitor kondisi cuaca serta meningkatkan komunikasi dengan pihak kecamatan maupun desa untuk kesiapsiagaan bersama,” pungkas Muhari.

DPRD Sumut memberi atensi serius terkait bencana alam yang menimpa sejumlah kabupaten/kota di Sumut, terkhusus Madina. “Para aparatur setempat kita minta sigap membantu rakyat yang tertimpa musibah tersebut, segera kerahkan bantuan yang diperlukan agar masyarakat tidak semakin sulit hidupnya,” kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (19/12).

Terlebih kepada bupati dan wali kota secara keseluruhan, ia meminta menyiapkan aparaturnya terutama BPBD guna memantau wilayahnya. Mengingat berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, sejumlah wilayah di Sumut akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. “Kita tidak ingin tertimpa bencana, namun kita juga harus bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi sehingga jika bencana itu datang dapat diantisipasi dengan baik,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Ia turut mengimbau semua warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, merusak daerah aliran sungai dengan membangun secara serampangan hingga mempersempit badan sungai yang pada akhirnya tidak merusak dan merambah hutan secara membabi-buta hanya untuk kepentingan pribadi. (dwi/prn)