TANJUNGBALAI, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah melakukan temu ramah bersama tokoh masyarakat Tanjungbalai, sekaligus meninjau jalan yang diperbaiki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemrovsu) di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Sabtu (18/12).

Kehadiran Ijeck, pria sapaan Musa Rajekshah disambut hangat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tanjungbalai Waris Thalib beserta jajaran Pemkot Tanjungbalai dan mewakili warga setempat, Sayuti Sinaga.

Dalam kesempatan itu, Ijeck berjanji pemerintah Provinsi Sumut akan segera memberbaiki sisa jalan rusak yang diperkirakan mencapai panjang 1,6 kilometer (km) lagi. Perbaikan jalan ini, diminta Ijeck juga harus didukung masyarakat agar berjalan dengan baik.

“Dahulunya jalan ini berlubang dan banyak genangan air, alhamdulillah sudah teratasi tapi belum selesai 1,6 km lagi. Inshallah tahun 2022 perbaikan di Jalan DI Panjaitan ini kita lanjutkan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumut, lanjut Ijeck menginginkan seluruh jalan di Sumut bisa diperbaiki. Beban jalan Pemerintah Provinsi Sumut mencapai 3000,05 km.

“Provinsi yang banyak badan jalannya diantaranya Sumut, namun tetap akan dilakukan perbaikan, perawatan dan pembangunan jalan baru. Untuk itu mohon bersabar, akan kita lakukan bertahap kalau sekaligus semuanya anggaran gak mampu,” ujar Ijeck.

Ijeck berharap masyarakat yang ada di sekitar proyek-proyek pembangunan pemerintah ikut membantu mengawasi, melihat, karena jalan yang tidak sesuai speknya tidak akan panjang umurnya. “Kami juga bersyukur di sini, kabarnya ada warga yang mau berkorban rumahnya harus tergeser. Alhamdulillah semua mau berkorban dan mau mengerti karena ini untuk semuanya untuk kemajuan kita bersama,” ujar Ijeck.

Sementara itu, mewakili warga Sayuti Sinaga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemkot Tanjungbalai atas pembangunan jalan yang telah terlaksana. “Jalan di Pasar Baru sudah berubah, dahulu parah sekali. Kami berharap ada perbaikan jalan untuk 1,63 km lagi pak biar sampai ke ujung. Dengan bagusnya jalan ini juga meningkatkan perekonomian warga karena jalur transportasi lebih lancar. Kami gantungkan harapan kami ini ke bapak Wagub Musa Rajekshah untuk perbaikan sisanya yang 1,63 km lagi,” tutupnya. (prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu telah berusia 13 tahun. Kemajuan pembangunan di kabupaten hasil pemekaran yakni Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhanbatu Utara (Labura), memang tidak kalah dengan daerah lain. Namun, pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya masih jauh dari cita-cita pemekaran.

Karenanya, agar Labura dan Labusel bisa cepat survive, perlu banyak belajar ke daerah-daerah hasil pemekaran yang sudah maju. Selain itu, Pemkab disarankan untuk merangkul dan meminta masukan dari tokoh-tokoh pejuang pemekaran, sehingga dapat mengetahui secara jelas apa cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai dari pemekaran itu.

“Perlu ada paguyuban kepala daerah hasil pemekaran, agar bisa saling bertukar informasi dan memberi masukan untuk kemajuan daerahnya masing-masing,” kata Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Prof Dr Suwardi Lubis MA saat menjadi narasumber dalam Sarasehan dan Silaturrahim bertajuk Refleksi 13 Tahun Pemekaran Labuhanbatu; Harapan Baru Wujudkan Cita-cita Pemekaran Labuhanbatu yang digelar Ikatan Keluarga Labuhanbatu (IKLAB) Raya di Grand Inna Hotel, Jalan Balaikota Medan, Sabtu (18/12).

Suwardi mengatakan, untuk bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, di perbatasan masing-masing kabupaten pemekaran bisa digali potensi apa yang bisa dikembangkan secara bersama-sama. “Dengan program yang selaras di perbatasan antara 2 daerah yang sama-sama baru dimekarkan manfaatnya akan banyak. Misalnya, pengalokasian anggaran program jadi berkurang, karena ditanggulangi secara bersama dua daerah. Dampaknya, pembangunan berjalan lebih maksimal, infrastruktur bisa lebih baik, pelayanan bisa lebih baik dan ekonomi masyarakat di kedua daerah di perbatasan akan ikut meningkat,” ungkapnya.

Menurut Suwardi, hal seperti itu telah dilakukan daerah-daerah pemekaran di Pulau Jawa, dan hasilnya sangat positif. Suwardi juga menyebutkan, Labura dan Labusel adalah daerah yang kaya, karena kedua daerah ini seperti juga Labuhanbatu sebagai kabupaten induk, memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas dengan sawit sebagai komuditas unggulannya. “Di era Otonomi Daerah, daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam dan produk-produk unggulan penghasil pajak dan devisa negara, bisa meminta bagi hasil yang sepadan pada pemerintah pusat. Sehingga dengan pemekaran, harusnya daerah-daerah ini tak akan kesulitan dalam pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi Kajian Ketatanagaraan MPR RI, H Rambe Kamaruzzaman yang juga didaulat sebagai narasumber dalam kegiatan itu menyampaikan, yang terpenting dari pemekaran suatu daerah adalah bagaimana good governance, pelayanan publik, dan daya saing daerah itu setelah dimekarkan. Rambe Kamaruzzaman yang cukup berjasa ‘menggiring’ lahirnya hak inisiatif DPR RI untuk menyetujui pemekaran Labuhanbatu, mengaku memiliki tanggungjawab moral agar Kabupaten Labuhanbatu, Labusel, dan Labura dapat lebih baik dari segi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan daya saing daerah setelah pemekaran.

Terkait pelayanan publik, Rambe mengaku memiliki hasil penilaian Ombudsman RI terhadap pelayanan publik pemda-pemda, termasuk Labuhanbatu Raya. “Hasil penilaian Ombudsman, pelayanan publik di Labuhanbatu, Labura, dan Labusel, belum ada yang baik, apalagi baik sekali. Penilaiannya ada yang sedang, buruk, dan buruk sekali. Saya tidak akan sebut daerah mana yang buruk dan buruk sekali itu. Silahkan Pemdanya instrospeksi dan segera tingkatkan pelayanan publiknya, karena itu juga cita-cita dari pemekaran,” sebutnya.

Bupati Labusel H Edimin yang hadir dalam acara itu mengatakan, Pemkab Labusel saat ini masih kesulitan untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan, karena anggaran yang terbatas. Saat ini, kata Edimin, APBD 2021 Labusel hanya Rp800 miliar, menurun dari tahun sebelumnya yang Rp1 triliun. Penurunan APBD itu disebabkan adanya persoalan dalam pengelolaan RSUD yang sebelumnya sebagai salah satu penyumbang PAD. “Saya baru menjabat bupati 5 bulan lebih, ada persoalan sebelumnya dan imbasnya APBD turun saat saya memimpin, tapi ini kedepan akan kita perbaiki bagaimana APBD Labusel bisa meningkat lagi,” katanya.

Edimin mengatakan, pihaknya juga sedang memperjuangkan adanya bagi hasil yang sepadan dari pajak CPO. Sebab, di Labusel terdapat sekitar 24 pabrik CPO dan nilai produksinya setiap tahun lumayan besar mencapai Rp500 triliun lebih. “Bila dari hasil CPO Labusel kita bisa mendapatkan 5 persen saja bagi hasil pajaknya, PAD kita akan sangat besar, dan itu akan bisa menyelesaikan persoalan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini bagi hasil pajak CPO yang didapat Labusel hanya Rp 5 miliar, kecil sekali,” ujarnya. (adz)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, alokasikan anggaran bersumber dari dana alokasi umum (DAU) serta dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2021 sebesar Rp6,9 miliar untuk dukungan program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED).

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Dairi, Dekman Sitopu didampingi Sekretaris, James Rejeki Banurea saat dikonfirmasi Jumat (17/12) memaparkan, dana PED merupakan dana peruntukan dari DAU dan DBH yang besarnya lebih kurang 1,2% atau sekitar Rp6,9 miliar.

Dimana, DAU Dairi tahun 2021 sebesar RP557 miliar, dan DBH sebesar Rp17 miliar. Pemkab Dairi tidak ada menerima khusus PED dari pusat, namun yang digunakan untuk PED bersumber dari peruntukan DAU dan DBH.

Dekman mengaku, ada banyak pertanyaan kepada mereka terkait alokasi pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sementara, untuk daerah adalah PED yang dialokasikan dari DAU dan DBH sesuai arahan pemerintah pusat, dan bukan dan PEN, sebutnya.

Dekman menjelaskan, dana PED Dairi tahun 2021 sebesar Rp6,9 miliar, digunakan untuk perlindungan sosial sebesar Rp2,3 miliar. Pemberdayaan UMKM sebesar Rp2,051 miliar. Selanjutnya, untuk subsidi pertanian sebesar Rp262 juta lebih.

Untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp625 juta lebih. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi sebesar Rp382 juta lebih. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan sebesar Rp1,364 miliar. Dekman menambahkan, hingga minggu ketiga Desember 2021, realisasi dana PED Dairi tahun anggaran 2021 ini sebesar Rp3,978 miliar (56,94%), tandasnya. (rud)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Walaupun Kota Tebingtinggi sudah masuk zona hijau dalam hal penanganan pandemi Covid-19, masyarakat diminta agar tidak lalai dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes).

“Walaupun capaian vaksin di Tebingtinggi sudah mencapai 73,85 persen dan Tebingtinggi sudah masuk zona hijau, tetapi masyarakat harus tetap patuh menjaga prokes seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan menjaga jarak dan tetap menjauhi kerumunan,”ujar Kadis Kominfo sekaligu Juru Bicara Pemko Tebingtinggi Dedi Parulian Siagian, Minggu (19/12).

Diterangkan Dedi, hingga tanggal 18 Desember 2021, tidak ada penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19. Seluruh kelurahan yang ada di Kota Tebingtinggi berada pada Zona Hijau. “Kami berharap Pemko Tebingtinggi, TNI dan Polri bisa tetap mempertahankan zona hijau tersebut dengan tetap menyelenggarakan vaksinasi baik tahap I dan II,”katanya.

Djelaskannya, untuk capaian vaksinasi di Kota Tebingtinggi sebesar 73,85 persen dari total 133.616 orang. BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada empat rumah sakit yang ada di Kota Tebingtinggi sebesar 0,93 persen atau 2 yang terisi dari 213 ketersediaan tempat tidur.

“Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bekerjasama dalam mematuhi dan melaksanakan Protokol Kesehatan 5M sebagai salah satu upaya pencegahan agar Kota Tebingtinggi dapat terbebas dari pandemi Covid-19,” tegasnya.

Sedangkan Plt Kadis Kesehatan Kota Tebingtinggi, dr Henny Sri Hartati menyatakan, capain vaksinasi di Tebingtinggi yang melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah terlaksana karena adanya kerja sama dan serbuan vaksinasi yang dilaksanakan Pemko Tebingtinggi, TNI dan Polri siang dan malam, setiap kelurahan membuka gerai vaksin baik vaksin tahap I dan tahap II.

Menyikapi adanya temuan sudah terkonfirmasi Covid Omicron di Indonesai sebanyak 3 kasus, dr Henny berpesan kepada seluruh masayarakat Kota Tebingtinggi agar tetap tenang dan selalu menjaga prokes yang ketat, masayarakat tidak melakukan perjalanan keluar negeri pada libur Natal dan Tahun Baru 2022.

“Mari sama jaga diri dan jaga sesama dari pandemi Covid, tetap tenang, tingkatakan daya tahan tubuh kita dan tetap patuhi prokes, sayangi nyawa anda serta keluarga,” bilangnya.

Sedangkan Camat Rambutan Marwansyah Harahap didampingi Lurah Lalang Hadi Supeno, Lurah Tanjung Marulak Hilir Suwarni dan Lurah Rantau Laban Fauzi mengatakan pihaknya berkordinasi dengan Kepling dan Babinsa dalam menghadirkan warga yang belum vaksin tahap I dan tahap II ke Gerai Vaksin di Kelurahan Lalang dalam percepatan target vaksinasi di Tebingtinggi.

“Sistem yang dilakukan dengan memadukan NIK KK milik warga dengan pihak Dinas Kesehatan warga yang sudah vaksin, apabila belum muncul di Aplikasi Peduli Lindungi dan sertifikat vaksin, maka Kepling dan Babinsa langsung menjemut ke rumah warga kemudian diajak vaksin.”tegasnya.(ian/han)