MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan banjir masih menghantui warga Kota Medan, khususnya warga Medan Sunggal, Medan Tuntungan, dan Medan Selayang. Apalagi dalam beberapa hari ini, Kota Medan terus diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Keresahan warga ini terungkap dalam Reses Masa Sidang I Tahun III Tahun Anggaran 2021 yang digelar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu di Jalan Setia Budi Nomor 173-D Lingkungan 8, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (18/12/2021). Meski hujan mengguyur sejak pagi, namun antusias masyarakat menghadiri reses tersebut cukup tinggi.

Ini terlihat dari ratusan peserta yang hadir dari tiga kecamatan yakni Medan Sunggal, Medan Selayang, dan Medan Tuntungan. Mereka ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada wakil mereka di DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan.

Khairul Hanafi, Kepala Lingkungan (Kepling) 7 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, menyampaikan, selama ini warga Kelurahan Tanjungrejo selalu menjadi langganan banjir. Apalagi, ada dua sungai yang membelah Kelurahan Tanjungrejo, yakni Sungai Batuan dan Sungai Selayang.

Jika sungai meluap, sebutnya, warga hampir di semua lingkungan khususnya di Lingkungan 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, dan 19, selalu kebanjiran. “Kalau sudah banjir, kami sebagai kepala lingkungan yang selalu diprotes warga. Jadi, kami mohon kedua sungai itu segera dinormalisasi. Melalui reses ini kami meminta kepada Bapak Burhanuddin Sitepu agar ini disuarakan melalui paripurna DPRD Medan,” harapnya.

Sementara Agustinus Lase, Kepling 8 Tanjungrejo berharap agar dibangun darainase dan perbaikan jalan di Jalan Mawar, dari persimpangan Jalan Setia Budi, sepanjang 130 meter. “Drainase di sana belum pernah tersentuh cor beton dari Pemko Medan. Selama ini, hanya warga secara swadaya melakukan pembeton drainase di sana. Apalagi di sana ada pasar tradisional, jalannya selalu becek. Mohon ini juga menjadi perhatian Pak,” ungkapnya.

Persoalan banjir ini juga disampaikan Hj Nur Fatimah, warga Komplek Sakura Indah, Medan Tuntungan. Menurutnya, dua tahun pertama ia tinggal di komplek perumahan itu, tidak terkena banjir. “Namun memasuki tahun ketiga hingga saat ini, kami selalu kebanjiran. Kalau sudah turun hujan seperti saat ini, saya sudah stres. Saya sudah tua, tak sanggup lagi menguras-nguras. Mohonlah agar ada solusi dalam mengatasi banjir ini,” pintanya.

Menyikapi hal ini, Burhanuddin Sitepu mengungkapkan, persoalan banjir memang seperti tidak ada selesainya di Kota Medan. Dia pun menyayangkan ketidakhadiran Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam reses tersebut. Tampak hadir hanya Yulisnina, mewakili Dinas Sosial dan Sartika Wahyu, Kasi Trantib Kelurahan Tanjungrejo. Padahal, persoalan banjir pasti selalu muncul dalam setiap reses.

Meski begitu, Burhanuddin siap menampung dan memberi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat yang hadir. “Kalau saya menilai, ini salah urus. Orang-orang yang menangani persoalan banjir ini bukan ahlinya. Karena sampai sekarang masih meraba, belum ada solusinya. Makanya, serahkan pada ahlinya” kata Burhanuddin yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Medan membidangi pembangunan.

Menurutnya, penyebab banjir ini bukan cuma satu. Karenanya, normalisasi sungai saja tidak cukup kalau drainase tidak diperbaiki. Debit air tidak sebanding dengan drainase yang ada, sehingga ketika hujan deras air meluap ke jalan dan terjadi genangan air.

Burhanuddin juga mengungkapkan, dari pemetaan Pemko Medan, saat ini ada 1.500 titik genangan air di Kota Medan, dari sebelumnya hanya 500 titik. “Tahun 2022, pemko juga sudah mengalokasikan Rp1 triliun untuk mengatasi banjir ini. Jadi, dari segi anggaran tidak ada masalah lagi. Kita lihat saja nanti seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan dengan adanya kedekatan emosional Wali Kota Medan dengan Kementerian PUPR, persoalan banjir ini bisa segera diatasi,” harapnya.

Sementara soal pembetonan jalan dan drainase di Jalan Mawar, Lingkungan 8, Kelurahan Tanjungrejo, Burhanuddin meyakini akan terselesaikan dalam waktu dekat. “Realisasinya akan saya sampaikan kepada Pak Kepling,” pungkasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Jalan Kantil 20, Lingkungan 8, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal mengeluhkan persoalan air bersih. Pasalnya, selama ini warga di Jalan Kantil tersebut menggunakan sumur bor. Namun air yang dihasilkan tidak bersih.

“Airnya kuning, jadi kalau dipakai untuk mencuci baju putih, warnanya pun berubah jadi kuning,” kata Sri Wahyu Ningsih, warga Jalan Kantil dalam Reses Masa Sidang I Tahun III Tahun Anggaran 2021 yang digelar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu di Jalan Setia Budi Nomor 173-D Lingkungan 8, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (18/12/2021). Hadir dalam reses itu Yulisnina, mewakili Dinas Sosial dan Kasi Trantib Kelurahan Tanjungrejo, Sartika Wahyu

Untuk itu, dia mewakili warga lainnya mohon bantuan Burhanuddin agar dibantu untuk pemasangan air PDAM. “Karena, untuk biaya pemasangan pipa PDAM ke rumah warga di Jalan Kantil tersebut sangat mahal, kami tak mampu,” ungkap Sri Wahyu Ningsih lagi.

Menyikapi hal ini, Burhanuddin berjanji akan memperjuangkannya ke Pemko Medan. Karena menurut anggota DPRD Medan tiga periode ini, ada alokasi anggaran dari Pemko Medan di Dinas PU untuk pemasangan pipa dari pipa induk PDAM Tirtanadi ke rumah-rumah warga. “Memang kalau ditanggung oleh masyarakat sendiri, biayanya cukup besar. Makanya, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran melalui dinas terkait,” ungkapnya

Untuk itu, Burhanuddin menyarankan agar warga di Jalan Kantil tersebut membuat permohonan secara tertulis ke Pemko Medan dan akan diperjuangkannya. “Permohonan ini harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh warga di sana. Setelah itu akan saya perjuangkan ke Pemko Medan. Mohon kepada Kepling 8 Kelurahan Tanjung Rejo agar membantu membuatkan surat permohonannya,” pungkasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah merevisi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 17/2021, tentang pemberian dana jasa pelayanan kepada masyarakat. Dengan revisi tersebut, tidak ada lagi batasan usia maksimal 60 tahun bagi bilal jenazah (mayit) sebagai penerima bantuan dari Pemko Medan. Bahkan, bantuan tersebut ditambah dua kali lipat.

Sayang, revisi tersebut tak tersosialisasi secara maksimal ke masyarakat. Pasalnya, masih banyak bilal jenazah yang tidak mengetahui perihal revisi Perwal tersebut. Hal ini terungkap dalam Reses Masa Sidang I Tahun III Tahun Anggaran 2021 yang digelar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu di Jalan Setia Budi Nomor 173-D Lingkungan 8, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (18/12/2021). Hadir dalam reses itu Yulisnina, mewakili Dinas Sosial dan Kasi Trantib Kelurahan Tanjungrejo, Sartika Wahyu

Hj Nur Fatimah, warga Medan Tuntungan, bersama enam rekannya, sudah lebih 20 tahun menjadi bilal jenazah di lingkungannya. Namun ketika Perwal Nomor 17/2021 itu diterbitkan, nama mereka dicoret dari daftar bilal jenazah yang menerima bantuan dari Pemko Medan. Pasalnya, usia mereka telah melebihi 60 tahun.

Meski mereka ikhlas mengerjakan fardhu kifayah tersebut, namun mereka khawatir karena takut dianggap melanggar Perwal tersebut. “Sekarang jadi dilema. Karena jika ada yang meninggal, kami tidak berani memandikan jenazah tersebut. Karena kalau kami mandikan, kami dianggap melanggar Perwal. Tapi kalau tidak kami mandikan, tidak ada bilal yang memandikan jenazahnya,” ungkap Nur Fatimah.

Karenanya, Nur Fatimah berharap kepada Burhanuddin Sitepu agar memberikan solusi atas dilema yang sedang mereka hadapi tersebut. Menyikapi persoalan ini, Burhanuddin Sitepu menjelaskan, Perwal dimaksud memang sempat menuai kontroversial di masyarakat. Bahkan, DPRD Medan telah meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk merevisi Perwal tersebut.

“Perwal itu sudah direvisi. Jadi, tidak ada lagi batasan usia bagi Bilal mayit yang menerima bantuan dari Pemko Medan. Bahkan, Wali Kota Medan telah melipatgandakan bantuan yang diberikan dari Rp300 ribu menjadi Rp600 ribu per bulan,” ungkap Burhanuddin.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini mengaku, kesejahteraan bilal jenazah dan penggali kubur menjadi program prioritas dirinya. “Ini sangat tidak manusiawi sekali. Tanpa ada bilal mayat dan penggali kubur, tak sampai kita ke liang lahat. Kok tega-teganya dipangkas? Ribut saya selaku anggota DPRD. Berdosa satu kampung, jika ada orang yang meninggal tidak mandikan dan dikuburkan,” tegasnya.

Untuk itu, Burhanuddin berjanji akan memperjuangkan para Bilal jenazah dan penggali kubur yang telah dicoret dari daftar penerima bantuan, agar mendapatkan kembali haknya dari Pemko Medan. “Saya yakin hak ibu tidak akan hilang. Yakinlah, tahun depan segera terealisasi,” tandasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Empat jabatan kapolres di Sumatera Utara dan pejabat utama Polda Sumut mengalami rotasi. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri No ST/2567/XII/KEP/2021 – No ST/2570/XII/KEP/2021 tertanggal 17 Desember 2021.

Dalam ST yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri, Irjen Wahyu Widada, jabatan Kapolres Mandailing Natal dari AKBP Horas Tua Silalahi diganti Oleh AKBP M Reza Chairul yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polrestabes Medan. Sementara AKBP Horas Tua Silalahi mendapat jabatan baru di Baintelkam Mabes Polri.
Kapolresta Deli Serdang Kombes Yemi Mandagi yang akan mengikuti Sespimti diganti oleh AKBP Irsan Sinuhaji yang sebelumnya menjabat Wakapolrestabes Medan.

Kemudian Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Roni Nicolas Sidabutar menempati posisi baru sebagai Kapolres Tanah Karo. Penggantinya AKBP Akhmad Muhaimin yang sebelumnya bertugas di Polda Jawa Tengah.
Sementara Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono pindah tugas ke Lemdiklat Polri.

Selain itu satu pejabat utama Polda Sumut, Kombes Donald Simanjuntak ditarik ke Mabes Polri karena akan mengikuti pendidikan. Posisinya digantikan oleh Kombes Joas Jerico Panjaitan yang sebelumnya menjabat Kabid Propam Polda Bali.

Dalam ST ini juga ada 4 pejabat Kapolda yang dimutasi dan ratusan perwira menengah dari seluruh Indonesia.(trb/net)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi I DPRD Medan, mengatakan sangat mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution yang telah memutuskan untuk menutup sementara Kesawan City Walk (KCW) dan Kawasan Balai Kota selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Penutupan sementara KCW dan kawasan Balai Kota selama Libur Nataru, dinilai sebagai langkah yang sangat tepat dalam mencegah terjadinya kerumunan dan mobilitas masyarakat selama libur Nataru.

“Saya secara pribadi dan kami di Komisi I DPRD Medan mendukung seratus persen kebijakan yang dilakukan Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution yang menutup sementara KCW dan Balai Kota selama libur Nataru. Kita mendukung, dan justru selama ini sayan

sudah berkali-kali menyuarakan hal itu. Alhamdulillah, Wali Kota Medan sepakat dengan apa yang kita sampaikan,” ucap Habib kepada Sumut Pos, Jumat (17/12).

Dikatakan Habib, Komisi I juga mendukung serta mendorong Pemko Medan yang akan melakukan pengetatan di titik-titik keramaian dengan mempergunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai massif. Apalagi saat ini, sambung politisi muda Partai NasDem itu, sejak Kamis (16/12) lalu. kasus Covid-19 Varian Omicron telah ditemukan di Indonesia. Meskipun belum ditemukan di Sumatera Utara dan Kota Medan pada khususnya, namun Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta untuk memperketat masuknya orang dari luar Kota Medan.

Selain varian Omicron, Habib juga menilai bahwa pengetatan prokes selama Libur Nataru memang harus dimaksimalkan. Ia tidak ingin, moment Libur Nataru menjadi ruang untuk meningkatnya kembali angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. “Ada banyak program pembangunan yang sangat baik yang sudah disiapkan Pak Wali di Tahun 2022. Jangan karena kita abai, lalu angka Covid-19 kembali meningkat dan membuat rencana-rencana pembangunan itu menjadi terhalang,” sebutnya.

Untuk itu, Habib berharap agar setiap Kecamatan, Kelurahan, dan para OPD di lingkungan Pemko Medan dapat berkolaborasi dalam memperketat jalannya protokop kesehatan selama Libur Nataru.

Habib juga sepakat dengan Bobby Nasution, agar setiap pengelola Mal, Hotel, Restoran dan tempat-tempat umum lainnya di Kota Medan tidak menjadikan alat scan barcode aplikasi Peduli Lindungi menjadi ‘pajangan’ dan hanya seremonial belaka.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution, memutuskan untuk menutup sementara KCW dan Beranda Kreatif Medan di kawasan Balai Kota Medan guna mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pasca Natal dan Tahun Baru (Nataru), tepatnya sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Hal ini diputuskan Wali Kota Medan Bobby Nasution, saat memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, Kamis (16/12) di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan.(map/sih)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – UPT Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Sumatera Utara (USU) berhasil menciptakan produk Hada Hand Sanitizer yang berfungsi membersihkan tangan secara menyeluruh tanpa air dan sabun.

Pada kegiatan demonstrasi pembuatan Hada Hand Sanitizer, Jumat (17/12), Laboran UPT Lab Terpadu Martha Martinni, S.Si mengatakan, pembuatan produk hand sanitizer ini merujuk pada proses pembuatan yang dianjurkan oleh World Health Organization (WHO). Selain itu, hanya ditambahkan essential oil beraroma lembut agar nyaman untuk digunakan.

“Produk ini sama seperti produk yang di luar, merujuk dari proses pembuatan WHO dengan kandungan ethanol 96%, H2O2 3%, dan Gliserin 98% sesuai yang dianjurkan, hanya penambahan essential oil saja,” ucap Marthan

Ia menjelaskan, tidak ada efek samping dari penggunaan produk ini. “Setelah digunakan efeknya seperti produk di pasaran, tidak ada mengalami efek samping,” ucapnya.

Menurut Martha, terdapat beberapa kelebihan dari produk ini. Yakni diformulasikan dengan bahan food grade, cepat kering, tidak lengket dan tetap lembut ditangan.

Sejak berhasil dibuat pada awal Desember lalu, saat ini penggunaan Hada Hand Sanitizer hanya untuk kalangan terbatas dalam lingkungan USU.

“Hada saat ini hanya untuk kalangann terbatas, khususnya untuk  jajaran dan para laboran di UPT Lab Terpadu, belum diperjualbelikan,” katanya.

Martha berharap, dapat dilakukan pengujian klinis lebih lanjut terhadap Hada Hand Sanitizer agar bisa dipasarkan. “Semoga ini bisa dibawa keluar, dipasarkan dengan diuji lebih spesifik apakah memenuhi syarat untuk bisa dijual di pasaran,” tandasnya.(gus/sih)