MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, telah mengesahkan penggunaan logo dan merek perkumpulan Bina Kerjasama Antar Generasi (BKAG). Pengesahan penggunaan logo ini sekaligus melengkapi legalitas badan hukum BKAG sebagai organisasi kemasyarakatan, sosial dan keagamaan.
Sekjen DPP BKAG Pdt Dr Artinius Sihotang berfoto bersama jajaran pengurus DPD, DPC, dan DPK BKAG, usai rapat Rabu (8/12) malam.
Sekjen DPP BKAG Pdt Dr Artinius Sihotang M.Hum mengungkapkan, pengesahan oleh pemerintah memberikan optimisme kepada mereka segenap pengurus BKAG untuk membawa organisasi ini semakin lebih baik ke depannya. Pengesahan ini sekaligus menegaskan bahwa mereka adalah yang organisasi yang memiliki hak untuk menggunakan logo BKAG yang selama 2 tahun ini mereka gunakan.
“Dengan pengesahan ini artinya tidak ada yang lain BKAG,” kata Artinus, usai rapat bersama jajaran pengurus DPD BKAG Sumut DPC kabupaten/kota, Rabu (8/12) malam.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pengurus diantaranya Ketua DPD Sumut Pdt Ferry Siahaan,STH, Pengawas DPD Sumut, Guntur Marbun, pengurus DPC dan DPK (kecamatan) dan para tokoh lainnya.
Menurut Artinius, hal ini penting untuk ditegaskan karena menurutnya ada banyak orang-orang yang membawa nama BKAG berikut logo tanpa hak.
“Ini sangat penting karena logo ini tidak seenaknya saja dipakai. Setelah berjalan 18 bulan mengigat mungkin di daerah lain ada yang menggunakan itu tapi tak ada dasar, tanpa legalitas. Kita kan negara hukum. Berorganisasi harus ada dasarnya,” tegasnya.
Karena itu, Artinus meminta orang-orang yang selama ini tanpa hak menggunakan BKAG untuk menghentikannya.
“Kalau kami tidak melakukan tindakan apa-apa selain daripada berdasar hukum. Kalau ada yang memakai, otomatis dong ada aturan hukum yang mengatur bagi orang yg memakai tanpa seizin kami. Berlaku hukum formal,” jelasnya.
Artinus menjelaskan, BKAG adalah organisasi kemasyarakatan, sosial, agama, keimanan, yang bermitra kepada pemerintah. Dibawah kepemimpinan Ketua Umum Pdt Dr Denny Win Marcus Tumiwa, Artinius menyebut saat ini BKAG telah terbentuk di sejumlah kabupaten/kota di Sumut antara lain Dairi, Sibolga, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, Medan, Deliserdang. BKAG juga sudah terbentuk di sejumlah kecamatan di Kota Medan. (man)
TUNTUTAN: Massa pendukung calon kades nomor urut 3 minta DPRD membatalakan Pilkades Sipituhuta di Halaman Kantor DPRD Humbahas, Kamis (9/12) .
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga dari Desa Sipituhuta Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumut mendatangi kantor DPRD Humbahas, Kamis (9/12).Massa dari pendukung calon kades nomor urut 3 itu meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humabahas agar segera membatalkan Pemilihan Kepala Desa (Kades) Sipituhuta pada 22 November 2021 lalu.
TUNTUTAN: Massa pendukung calon kades nomor urut 3 minta DPRD membatalakan Pilkades Sipituhuta di Halaman Kantor DPRD Humbahas, Kamis (9/12) .
Jaminter Lumbangaol koordinator aksi menyampaikan , bahwa dalam pemilihan kepala desa di daerah mereka adalah cacat hukum.
Ia menyebut, mulai pencoblosan, adanya diskriminasi hingga ke pengumuman pencalonan pemenang.
“Kami dari pendukung calon nomor 3, telah menyampaikan sanggahaan, pada Senin 6 Desember 2021 ke DPRD bahwa Pilkades tidak fair, tidak netral. Kami meminta kepada bapak yang terhormat sebagai tempat pengaduan kami atas pengaduan kami. Kami ingin mendengar,” kata Jaminter.
Dengan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian, puluhan warga ini menuntut agar pilkades di daerahnya dibatalkan sembari membawa spanduk dan bendera merah putih.
“Kami menolak keras hasil Pilkades Sipituhuta 22 November 2021. Pesta demokrasi Pilkades Sipituhuta cacat hukum. PPKD Sipituhuta tidak netral dalam Pilkades,” teriak massa.
Selain itu, kebanyakan warga pendukung calon nomor 3 ini yang ikut menuntut hak untuk pembatalan Pilkades dari lansia (lanjut usia).
Kepler Torang Sianturi, satu dari 25 orang anggota DPRD Humbang Hasundutan yang menerima massa menyampaikan , permintaan maafnya karena dari 25 orang anggota dewan di Humbahas hanya seorang dirinya menerima massa. Dia mengatakan, 24 orang rekannya lagi tugas luar. “Kebetulan hanya aku yang di kantor ini,” kata Kepler dari Politisi PDI Perjuangan.
Terkait tuntutan, sambung Kepler, bahwa DPRD sudah bekerja. Dan, Komisi A saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah sudah ada solusinya. “Saya pantau sejauh mana, kalau egak salah sudah ada surat untuk menyelesaikan,” beber Kepler.
Untuk itu, Kepler berharap kepada warga Sipituhuta untuk mempercayakan kinerja DPRD setempat.
“Sepanjang memang persoalan ini benar tidak sesuai aturan, kami (DPRD) mendukung,” ujar Kepler.
Massa akhirnya membubarkan diri, yang kemudian lanjut ke kantor Bupati Humbahas.
Sekedar diketahui, Pascapilkades Sipituhuta pada 22 Desember ada 3 calon. Calon urutan pertama, Ungkap Lumbangaol meraih 665 suara, urut dua bernama Insan Lumbangaol meraih suara 353 suara, sementara No Urut 3 bernama Abiden Pasaribu meraih 375 suara. (des/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Republik Ceko memuji keberhasilan Indonesia dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Langkah Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Ceko Y.M Martin Tlapa dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (7/12). Pada kesempatan tersebut Wamenlu Ceko Martin didampingi oleh pejabat terkait dan wakil delegasi bisnis dari sektor kesehatan.
Republik Ceko merupakan salah satu negara mitra dagang utama dari Indonesia, khususnya di kawasan Visegrad di Eropa Tengah. “Sebagai partner strategis, masih banyak potensi perdagangan dan investasi yang bisa dieksplorasi lebih dalam dari kedua negara,” kata Menko Airlangga.
Salah satu yang menjadi perhatian kedua negara adalah pentingnya untuk segera mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah memasuki putaran ke-11. Dengan adanya CEPA, diharapkan perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara negara di kawasan Uni Eropa (UE) akan semakin meningkat.
Digarisbawahi oleh Wamenlu Ceko Martin bahwa Ceko akan mengawal dan mendorong agar perjanjian CEPA tersebut dapat segera difinalisasi, terlebih pada saat Ceko memegang Presidensi UE pada paruh kedua di 2022 dan Indonesia memegang Presidensi G20 di tahun yang sama. Kesepakatan ini akan memberikan sinyal positif pada komunitas internasional dan turut mendorong dalam upaya menuju global economic recovery di masa post pandemi.
Di samping isu perdagangan, keduanya juga mengidentifikasi beberapa potensi kerjasama investasi yang dapat dikerjasamakan. Beberapa area kerjasama yang diidentifikasi dan akan di dorong ke depannya adalah kerjasama kesehatan, khususnya untuk obat – obatan terapeutik, riset dan teknologi pendeteksian virus dan mobile hospitals, renewable energy (hydro energy), digitalisasi ekonomi termasuk pengamanan cyber dan kerjasama alutsista yang merupakan kerjasama flagship kedua negara.
“Kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara harus mulai dilaksanakan beyond defence cooperation, mengingat kerjasama pertahanan dan pengadaan alutsista Indonesia merupakan flagship kerjasama kedua negara,” ungkap Menko Airlangga.
Menanggapi hal tersebut, Republik Ceko akan terus mempelajari kebutuhan Indonesia dan menyatakan kesiapan untuk mengundang expert visit dari Indonesia ke Ceko guna mempelajari berbagai keunggulan expertise dan teknologi yang telah diadopsi di berbagai sektor.
Selain membahas berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang perdagangan dan investasi, keduanya juga membahas berbagai perkembangan di kawasan dan global yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama.
Nilai perdagangan kedua negara tercatat sebesar US$ 164 juta pada periode Januari – September 2021, atau turun sekitar 33,68% jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya (US$ 248 juta). Terkait investasi, total investasi Ceko di Indonesia pada TW III tahun 2021 mencapai US$ 332,7 ribu dalam 23 proyek.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga didampingi Deputi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi; Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Staf Khusus Menko Perekonomian; dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afika, dan Timur Tengah.
Sementara itu, Wamenlu Republik Ceko didampingi oleh Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Deputi Junior Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Direktur Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Ceko, dan Board of Members Asosiasi Manufaktur dan Supplier Alat Kesehatan Republik Ceko. (dep7/ltg/*)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Yayasan Harapan Generasi Madani menggelar Rapat Kerja (Raker) tahunan di kantor yayasan yang terletak di Jalan Bilal Ujung Medan, Kamis (9/12). Raker yang diikuti puluhan pengurus ini, merumuskan arah kebijakan dan program kerja yayasan selama satu tahun mendatang.
Raker yang digelar sehari penuh itu, menghasilkan beberapa program kerja untuk satu tahun ke depan, diantaranya program sosial, program dakwah, dan program pendidikan. Ketua sekaligus pendiri Yayasan Harapan Generasi Madani, Subanto ST, mengajak seluruh pengurus untuk bisa bekerja dengan ikhlas dan dan bekerja dengan cerdas.
Menurutnya, dengan didasari kekompakan dan kerjasama antar pengurus yayasan program kerja yang nantinya akan dibuat, dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diinginkan. “Saya bukan siapa-siapa tanpa panjenengan semua. Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh pengurus untuk dapat bekerja ikhlas dan mampu bekerja dengan cerdas. Jadikan yayasan ini menjadi yayasan yang maju, profesional, dan berkualitas. Panjenengan semua sebagai pengurus yayasan adalah merupakan corong perpanjangan tangan yayasan di tengah tengah masyarakat. Harapan saya keberadaan yayasan ini bisa dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat Kota Medan,” ungkap Subanto.
Lebih lanjut Subanto berharap, program kerja yang telah dirumuskan dalam raker tahunan tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan seluruh pengurus yayasan. (adz)
SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumut, CP Nainggolan meminta seluruh anggota SPSI untuk bersikap arif dan terukur dalam menyikapi keberadaan UU Cipta Kerja, menyusul keluarnya putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat.
“Bagi SPSI, yang prioritas adalah bangun komunikasi dengan pengusaha dan pemerintah. Tidak perlu harus turun ke jalan, habis waktu dan energi. Bangun komunikasi dan kemitraan tanpa harus mengganggu kenyamanan publik,” tegas CP Nainggolan pada Konferda yang dibuka Plt Sekjen DPP K-SPSI Siti Nur Azizah Azis mewakili Ketua Umum Yorrys Raweyai, Kamis (9/12) di Siantar Hotel.
Konferda mengambil tema Konferda IX K SPSI Sumut Adalah Sarana Kajian Strategis Konsolidasi Untuk Membangun Kemitraan Dengan Pengusaha Dan Pemerintah Daerah Menuju Sumut yang Bermartabat”.
Hadir mewakili Gubsu, Kadis Tenaga Kerja Provsu Baharuddin Siagian, Wakil Sekretaris DPP Syafril, Wakil Ketua Bidang OKK Arnold Sihite, Kadis Tenaga Kerja P Siantar, anggota DPRD Sumut H Armyn Simatupang, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu serta peserta berasal dari 6 federasi dan 20 DPC K SPSI kabupaten/kota se-Sumut.
CP Nainggolan juga menegaskan, lebih elegan bagi SPSI untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah serta pengusaha serta memberikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh dan iklim investasi di Sumut. “Apalagi pandemi Covid 19 telah memukul kehidupan para buruh. Baik yang terkena pemutusan kerja, pengurangan upah dan sebagainya yang menuntut SPSI harus bersikap arif,” ucapnya.
Kadis Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian dalam sambutannya sangat mengapresiasi sikap K SPSI Sumut yang memilih untuk tidak turun ke jalan menyikapi dinamika UU Cipta Kerja. “Pemerintah propinsi berharap agar SPSI bersama pengusaha dan pemerintah membangun komunikasi untuk terciptanya hubungan industrial yang baik. Jika komunikasi terus dibangun, saya yakin persoalan apa pun yang dihadapi buruh pasti akan didapat solusi terbaik,” ucapnya.
Baharuddin menyebut selama ini hubungan SPSI dengan pemerintah propinsi telah berjalan dengan baik. Ia optimis ke depan kolaborasi SPSI dengan pemerintah maupun pengusaha tetap terjalin.
Plt Sekretaris Siti Nur Azijah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah propinsi, para pengurus SPSI dan panitia musda. “Silahkan disusun program strategis 5 tahun ke depan serta lakukan musyawarah untuk menyusun kepengurusan terbaik,” ucapnya. (adz)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Cukup banyak masyarakat, khususnya Umat Kristiani di Kabupaten Deliserdang, belum mendapatkan akte perkawinan. Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Ruben Tarigan SE, merasa terpanggil untuk membantu pengurusan akte tersebut dengan menghadirkan langsung petugas Disdukcapil ke desa-desa.
Hingga saat ini, sudah lebih dari 3 ribu pasangan suami istri (Pasutri) beragama Kristiani di 60 desa se-Kabupaten Deliserdang, mendapatkan Akte Perkawinan tersebut. Hal itu disampaikan Ruben Tarigan saat memberikan sambutan di acara Sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitasi dan pencegahan Narkoba di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Kamis (9/12/2021).
Menurut Ruben, pencatatan akte perkawinan ini penting sebagai bukti administrasi untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan lainnya seperti akte kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. “Kalau masyarakat dari desa datang ke Lubukpakam tentu jauh, memerlukan biaya banyak dan memakan waktu yang lama. Karena itu, di setiap kesempatan kegiatan Sosper atau Reses, saya selalu mendatangkan langsung petugas Disdukcapil untuk membuat akte perkawinan maupun akte kelahiran. Inilah bentuk perhatian saya terhadap kebutuhan penting dari masyarakat” lanjut Ruben.
Ruben menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sudah dilakukan beberapa tahun dan menjangkau kurang lebih 60 desa yang tersebar di Deliserdang. Hadir dalam acara Sosper tersebut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Dr Aswan Jaya, Meynarti R Bangun, Syarifah Alatas, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sunggal Brunai Karno Panjaitan, Kepala Desa Sumber Melati Diski, Petugas Dukcapil Deliserdang Saham dan beberapa pengurus PAC dan Ranting PDI Perjuangan serta yang bertindak sebagai Narasumber Sekretaris Kecamatan Namorambe. (adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) pimpinan Airlangga Hartarto menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana alam erupsi Gunung Semeru dengan menyerahkan bantuan senilai Rp500 juta melalui Yellow Clinic.
Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB Wushu Ngatino yang didampingi Ketua Pengprov WI DKI Jakarta Gunawan Tjokro di sela pertandingan Indonesia Wushu All Games 2021 yang digelar di Stadion Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis, dan secara simbolis diterima Sekretaris Yellow Clinic dr Linda Lukitari bersama dr Tiara.
“PB WI dan masyarakat wushu ikut prihatin dengan bencana erupsi Gunung Semeru. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang menjadi korban,” kata Ngatino yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PP KBI) dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (9/12).
Sejak terjadinya bencana erupsi Gunung Semeru, kata Linda Lukitari, pihak Yellow Clinic telah mengirimkan relawan petugas medis dan tiga ambulans untuk membantu korban bencana. Menurut dia, bantuan dana dari PB WI akan digunakan untuk membeli bahan-bahan pokok makanan dan obat-obatan serta kebutuhan lainnya.
Mengingat Yellow Clinic sudah berpengalaman dalam menyalurkan bantuan korban bencana alam, tambah Linda, pihaknya akan langsung terjun ke lokasi masyarakat yang terkena dampak.
“Kami lebih fokus langsung ke masyarakat dengan melibatkan kepala desa karena di tempat-tempat pengungsian sudah pasti banyak bantuan yang diberikan. Jadi, mereka yang tidak berada di pengungsian bisa mendapatkan pasokan bahan-bahan makanan dan masyarakat yang sakit diberikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan dari petugas medis Yellow Clinic,” ujar Linda.
Rencananya, relawan Yellow Clinic yang dibentuk Airlangga Hartarto itu akan berada di lokasi bencana selama 14 hari.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 39 orang meninggal akibat bencana awan panas dan guguran Gunung Semeru.
“Data korban jiwa per hari ini tercatat korban meninggal dunia 39 orang dan hilang 13 orang,” ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. (*)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pada Triwulan III-Tahun 2021, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51% (yoy). Pulau Jawa memberikan kontribusi ekonomi tertinggi sebesar 57,55% dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,78% dan kemudian diikuti oleh kontribusi ekonomi yang cukup signifikan sebesar 21,95% dari Pulau Sumatera dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,03%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, perekonomian Indonesia sudah ditangani dengan cukup baik pada masa pandemi Covid-19. Diharapkan pada Triwulan IV-2021, pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh angka 4,5%-5,5% (yoy), dan untuk pertumbuhan tahunan sepanjang tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,7%-4% (yoy).
Menurut Menko Airlangga, Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu secara berimbang menangani pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Kuncinya adalah kebijakan fiskal dan moneter yang pas, serta kombinasi kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam burden sharing, dan yang ketiga adalah reformasi struktural yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja,” jelasnya dalam Webinar Solopos Outlook Ekonomi 2022 tentang “Penguatan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”, Rabu (8/12).
Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa banyak lembaga internasional, termasuk Bank Dunia, yang mengapresiasi upaya Indonesia dalam menyeimbangkan penanganan Covid-19 dan PEN. Hal ini menjadi catatan tersendiri karena Indonesia sebagai negara berkembang mampu “berdiri sendiri” di tengah pandemi. Kredibilitas itu sangat membantu ketika Indonesia diamanatkan untuk memegang Presidensi G20 dan Indonesia akan bersama-sama negara anggota lainnya menentukan arah global ke depan.
“Pada G20 kali ini, negara-negara berkembang akan terwakili, karena Indonesia adalah Presidensi pertama dari kelompok negara berkembang. Kita juga mengundang negara yang menjadi Ketua Uni Afrika yaitu Republik Demokratik Kongo, serta yang merepresentasikan pembangunan progresif di Afrika yaitu Rwanda. Prinsipnya di G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger, jadinya no one left behind,” tutur Menko Airlangga.
Ada tiga agenda utama bagi Indonesia untuk digaungkan di G20, yang pertama yakni isu kesehatan dan peningkatan kapasitas. Indonesia mempunyai banyak model yang bisa dijadikan prototipe ke global. “Kita bisa menjaga dari sisi kesehatan dengan menjalankan PPKM dengan kekuatan Puskesmas, lalu proses vaksinasi dengan bantuan Posyandu dan TNI/Polri, dan keseluruhan integrasi sistem ini, negara lain tidak punya,” ucap Menko Airlangga.
Kedua, dalam situasi pandemi telah berhasil on-board sebanyak 9 juta UMKM lokal. Dalam hal ini, digitalisasi terbukti menjadi akselerator dalam perekonomian, termasuk melalui inklusi keuangan. Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga pun menyampaikan tentang Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang ditargetkan menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem, di mana hal ini juga menjadi target dari negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo telah menargetkan 35 kabupaten/kota dari 7 provinsi sebagai pilot project untuk program ini.
Indonesia juga akan membuat survei kemiskinan (susenas) mini di Desember 2021 ini, dengan tujuan untuk mengkalibrasi program berikutnya dalam penanganan kemiskinan. Di Januari 2022, Pemerintah akan mengevaluasi semua Program Perlinsos, kemudian mengkalibrasi di Februari 2022, dan di Maret 2022 akan dilakukan susenas yang sesungguhnya.
Selanjutnya, ketiga, Indonesia akan membahas mengenai transisi energi. Menko Airlangga menuturkan, penting bagi Indonesia untuk menuju zero emission. Caranya, Indonesia harus menentukan bauran energi sendiri. “Jadi dalam situasi seperti ini, kita harus membuat prototipe yang jelas, sehingga kita bisa membuat kebijakan seperti yang diminta Bapak Presiden yaitu down to earth atau bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Pemerintah juga terus memberikan prioritas terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di tahun 2022 mendatang. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp225,23 triliun dalam bentuk Dukungan UMKM dan Korporasi serta Insentif Usaha. Hingga 3 Desember 2021, anggaran Program PEN sudah terserap Rp513,17 triliun (68,9%).
Dengan adanya pertumbuhan yang terus positif, Pemerintah Indonesia tetap optimis untuk mencapai target jangka panjang perekonomian Indonesia untuk keluar dari middle income trap, dan mencapai Indonesia Maju di 2045. “Pemerintah mendorong hilirisasi terus berjalan, termasuk di industri kelapa sawit. Ini menjadi salah satu andalan ekspor, menyusul industri baja dan nikel,” ucap Menko Airlangga.
Selain itu, optimisme ini juga didukung dengan adanya bonus demografi penduduk Indonesia. Hasil sensus penduduk Indonesia (BPS, 2020) menunjukkan bahwa 25,87% penduduk Indonesia merupakan penduduk dengan rentang usia 24-39 tahun (Generasi Milenial), dan 27,94% adalah penduduk dengan rentang usia 8-23 tahun (Gen Z), yang akan membentuk tingginya potensi struktur jumlah penduduk usia produktif. Dengan demikian, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi dalam rentang waktu 2020-2035. (rep/fsr/*)
SUMUTPOS.CO – Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengklarifikasi tudingan telah memblokir rekening penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Medan.
Kantor Cabang BRI Medan Thamrin, Jalan MH Thamrin Medan. Sumut Pos/ ist.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Pimpinan BRI Kantor Cabang Medan Thamrin, Zulherman Isfia, Kamis, (9/12).
“Sehubungan sejumlah pemberitaan yang memuat informasi pemblokiran rekening penerima BPUM yang berada di kota Medan, Sumatera Utara dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut ; Pertama, BRI telah melakukan penyaluran BPUM sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah, yakni dengan membawa KTP asli, copy kartu keluarga dan mencocokan spesimen tanda tangan penerima dengan data yang ada,” ujar Zulherman Isfia.
Kemudian, kedua, lanjut dijelaskannya, saat ini BRI telah menyelesaikan kejadian tersebut sesuai dengan ketentuan, dengan membuka rekening penerima bantuan dan nasabah terkait telah dapat mengakses rekening yang digunakan untuk menerima BPUM.
“Ketiga, BRI memastikan seluruh proses operasional perbankan di seluruh Unit Kerja BRI telah diselenggarakan dengan mengedepankan Prudential Banking Procedure dan Good Corporate Governance dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh nasabah dalam melaksanakan transaksi perbankan di BRI,” jelasnya.
Namun demikian, kata Zulherman Isfia, pihaknya tetap menerima masukan, kritik dan saran dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja BRI dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tetap menerima kritik dan saran demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi kemarin itu hanya miskomunikasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, kinerja Pimpinan BRI di Kota Medan disorot terkait terganjalnya pencairan dana BPUM.
Namun, saat ini persoalan tersebut telah dapat diatasi dan dana BPUM tersebut sudah diterima langsung oleh penerima manfaat. (Dwi)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pengurangan anggaran Dana Kelurahan bagi setiap Kelurahan yang tidak maksimal dalam menyerap target realisasi Dana Kelurahan per triwulan. Tak hanya itu. Lurah juga turut dievaluasi.
“Kemarin kita sudah diskusi dengan BAPPEDA, BPKAD, dengan Pak Sekda, semua sudah kita diskusikan, nanti akan kita keluarkan target-target per tiga bulan, persentasi berapa capaian yang harus dilaksanakan oleh lurah-lurah dalam menggunakan dana kelurahannya,” ucap Bobby Nasution dalam rapat perencanaan anggaran Dana Kelurahan di Hotel Le Polonia Medan, Rabu (8/12).
Dikatakan Bobby, Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melakukan koreksi bagi kelurahan yang tidak mampu mencapai target. Salah satunya, mengevaluasi apa yang menjadi sebab rendahnya capaian serapan realisasi anggaran Dana Kelurahan di Kelurahan tersebut.
“Kalau target tersebut tidak terpenuhi, ini yang menjadi koreksi bagi kami pertama melihat kendalanya karena apa, apa karena kendala lapangan terlalu sulit atau segala macam,” ujarnya.
Ditegaskan Bobby, jika nantinya capaian realisasi serapan Dana Kelurahan tidak sesuai target tanpa alasan yang dapat diterima pihaknya, maka kelurahan akan dinilai tidak mampu dalam melakukan inovasi dalam memaksimalkan dana kelurahan tersebut untuk pembangunan kelurahannya.
“Kalau target ini tidak terpenuhi, ini yang menjadi kami koreksi dana kelurahannya. Berarti di kelurahan tersebut tidak punya inovasi, dianggap tidak tahu permasalahan karena Dana Kelurahan itu untuk menyelesaikan permasalahan di kewilayahan. Baik itu semua sudah tercantum dalam aturannya, seperti manusia dan segala macam termasuk permasalahan di bidang fisiknya maupun infrastruktur, itu ada semua penjabarannya,” katanya.
Untuk itu, Bobby juga menegaskan akan ada evaluasi mendalam bagi Lurah yang tidak mampu mencapai target hingga Februari 2022 nantinya. “Jadi kalau enggak bisa digunakan Dana (Kelurahan) nya, ya sudah kita potong dananya, kita jadikan koreksi untuk lurahnya. Jadi penilaian kalau enggak tercapai bulan 2 (2022), nanti kita buat perubahannya, kita kurangi dananya. Orangnya kita catat betul namanya, kita koreksi, kita evaluasi,” tegasnya.
Bobby pun meminta kepada 151 Lurah di Kota Medan untuk dapat memaksimalkan Dana Kelurahan yang sudah dianggarkan per Kelurahan. “Tentunya kan pasti melihat dari kemampuan anggaran kita, pendapatan per triwulan kita. Yang pasti kita pengennya triwulan 1 triwulan 2 itu harus dikebut dulu, jadi jangan waktu akhir tahun nanti baru dikerjain semua,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajuddin Sagala mengaku sangat sepakat dengan sikap yang diambil Wali Kota Medan dalam memberikan sanksi tegas kepada setiap Kelurahan yang tidak mampu menyerap anggarannya secara maksimal dengan memotong anggaran Dana Kelurahannya. “Saya pikir sanksi (pemotongan Dana Kelurahan) itu memang sangat perlu dilakukan. Justru kalau kelurahannya tidak mampu menyerap anggaran Dana Kelurahan tapi tidak diberi sanksi apapun, itu yang tidak tepat,” kata Rajuddin kepada Sumut Pos, Rabu (8/12). (map/ila)
