MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meminta maaf atas personel kepolisian di Sumut yang masih banyak melakukan pelanggaran.

“Saya selaku Kapolda Sumut menyampaikan permohonan maaf karena masih ada anggota saya yang melakukan pelanggaran, anak-anak saya juga merupakan manusia biasa tentu tidak lepas dari salah. Karenanya jika ada yang melakukan itu tolong ingatkan, jewer dia,” katanya di Medan, Rabu (8/12).

Panca mengungkapkan, sebagai Kapolda Sumut, pihaknya telah mengatensikan ke seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, berikan yang terbaik kepada masyarakat, memberantas segala penyakit masyarakat judi dan Narkoba.

“Namun begitu, kami (Polri) tidak bisa bekerja sendirian sehingga memohon dukungan dari seluruh pemuka agama karena masalah judi dan narkoba merupakan masalah bersama dan harus dihadapi bersama,” tegasnya.

Jelang Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), Kapoldda mengaku optimis untuk memaksimalkan pencapaian vaksinasi 70 persen dalam mempercepat herd immunity di Sumut dengan menggandeng seluruh tokoh umat beragama. Dan dunia mengapresiasi Indonesia karena percepatan vaksin yang signifikan.

“Saya selaku Kapolda Sumut mengucapkan terima kasih kepada semua pemuka agama yang telah menyampaikan sosialisasi dan pemahaman kepada umatnya agar terus menjaga diri dengan tidak keluar rumah saat perayaan natal dan tahun baru,” pungkasnya.

Terpisah, Kabag Ops Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Hendri Rickson Sibarani, saat disinggung terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri, mengatakan bahwa jumlah pelaku tindak pidana di Poldasu dan sejajaran sesuai data Tahun 2020, sebanyak 32 orang, yang terlibat penyalahgunaan narkoba, baik pengguna maupun pengedar.”Dalam hal ini cuma ada satu kata secara tegas, pecat dan tindak pidana bagi personel yang terlibat, terutama pengedar. Dan ini sudah dibuktikan,” ujarnya.

Hendri memaparkan contoh-contoh kasus yang terjadi di Poldasu sejajaran. Seperti dugaan kasus 11 polisi di Tanjungbalai. Seharusnya mendapatkan penghargaan, tetapi karena tergiur uang, mereka malah diduga menyelundupkan 11 bungkus barang bukti Narkoba dengan menjualnya dan akhirnya tertangkap dan di Pecat Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Ini bentuk ketegasan Polri. Begitu juga dengan kasus Polsek Kutalimbaru Deliserdang, yang diduga melecehkan dan mencekoki Narkoba kepada istri tersangka Narkoba yang sedang hamil,” bebernya.

Kemudian, saat disinggung lagi, terkait kasus-kasus narkoba yang ditangani pihak Poldasu, tetapi masyarakat merasa belum puas dengan kinerja polisi tersebut, seperti kasus bandar narkoba Siantar-Simalungun, berinisial UH, dan kasus pejabat pemerintahan di Nias Utara yang tertangkap diduga saat pesta narkoba.

Hendri menjelaskan, awalnya, UH diduga pelaku pembunuhan namun tidak terbukti. Kemudian, karena santer disebut-sebut bandar narkoba, sehingga pihak Ditresnarkoba Poldasu sempat melakukan penggeledahan di rumahnya, tetapi tidak ditemukan barang bukti. Sudah ditanyakan juga ke agen-agen narkoba dan tidak ada yang berhubungan langsung dengannya. Ini bentuk kelihaiannya, sementara saat dites urine positif narkoba, sehingga UH hanya di rehabilitasi.

“Tetapi ini menjadi target pihak Kepolisian untuk menjerat UH jika memang terbukti. Sebab menangkap para pengedar narkoba ini harus ada barang bukti yang ditemukan. Kalau pejabat di Nias Utara tersebut, karena dia korban sebagai pengguna narkoba, sehingga juga hanya direhabilitasi,” pungkasnya. (dwi/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendapat Anugerah Meritokrasi kategori baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penerapan sistem Merit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Piagam penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Hotel Westin Surabaya, Selasa (7/12).

Gubernur Edy Rahmayadi mengapresiasi berbagai pihak terkait atas capaian penghargaan tersebut. Namun menurutnya, penghargaan tersebut jangan sampai membuat Pemprov Sumut cepat merasa bangga, lalu lupa diri. Prestasi yang saat ini diterima, harus ditingkatkan lagi dan tetap konsisten memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumut.

“Alhamdulillah, Sumut dapat penghargaan, namun kita tidak boleh cepat puas. Ke depan kita harus meningkatkan prestasi, agar pelayanan ASN naik kelas, sehingga masyarakat kita merasakan pelayanan prima dari ASN,” ungkapnya.

Prestasi ini, lanjut Edy, merupakan bukti bahwa Pemprov Sumut menerapkan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, tanpa membedakan latar belakang politik, warna kulit dan agama. Hingga menghasilkan organisasi berkinerja tinggi.

Edy berharap, KASN terus memantau Pemprov Sumut dalam menjalankan sistem Merit, jika ada yang salah jangan segan-segan untuk memberi teguran. Edy yakin, jika sistem Merit berjalan dengan baik, Indonesia akan menjadi negara yang maju karena orang-orang yang berkualitas dan berintegritas yang menjalankan pemerintahan.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara virtual memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem Merit. “Saya berharap sistem Merit ini mampu mempercepat transformasi ASN, untuk mencapai reformasi birokrasi. Penyerahan Anugerah ini juga bentuk nyata atas konsistensi pemerintah dalam pengawasan sistem Merit di instansi pemerintah,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin

Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah, bentuk apresiasi dan motivasi kepada instasi yang belum baik menerapkan sistem Merit. “Penghargaan diberikan berdasarkan atas penilaian delapan aspek, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pembinaan karir dan peningkatan kompetensi, mutasi, rotasi dan promosi, pengelolaan kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan serta sistem pendukung,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Prof Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) periode 2021 – 2026 dalam Kongres V di Trans Hotel Luxsury Bandung, 6-8 Desember 2021. Kongres yang dibuka Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara secara vertual itu diikuti 34 DPD PA GMNI se-Indonesia secara luring , sementara peserta dari DPC mengikuti secara daring.

Prof Arief Hidayat yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan saat ini sebagai Hakim MK, akan didampingi 11 orang formatur untuk menyusun komposisi struktur DPP PA GMNI. Formatur terdiri dari Ketua terpilih, Ketua DPP yang lama dan DPD PA yang dipilih melalui sidang pleno Kongres.

“Terpilihnya Prof Arief Hidayat secara aklamasi, ini menunjukkan Alumni GMNI solid dan mempunyai kedewasaan dalam berdemokrasi. Dan tentu ini merupakan amunisi besar yang akan mendorong spirit konsolidasi organisasi PA, baik secara internal maupun eksternal, melanjutkan kepimpinan DPP sebelumnya,” kata Ketua DPD PA GMNI Sumut, Dr Soetarto MSi dalam siaran persnya yang diterima SumutPos.co, Kamis (9/12/2021).

Soetarto, yang juga merupakan Dosen Pascasarjana UDA dan USU ini, mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan peserta kongres yang memilih dirinya sebagai salah satu Tim Formatur, yang bersama dengan Ketum dan formatur lainnya, akan menyusun Komposisi Struktur DPP PA GMNI periode 2021-2026.

“Harapan saya khusus untuk PA GMNI Sumut, setelah Kongres ini, kita akan semakin solid dan bersama menata serta mengembangkan PA GMNI Sumut. Sehingga akan dapat secara bersama mengimplementasikan program – program kerja organisasi dan program kerakyatan dimasa Pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya. (rel/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya terus mengajak warga Kota Medan untuk menyukseskan Vaksinasi Covid-19 dan terus meningkatkan Protokol Kesehatan (Prokes) guna mengantisipasi pandemi Covid-19, khususnya varian omicron yang dikabarkan telah ditemukan di Singapura dan Malaysia.

“Meski di Kota Medan sudah mencapai 80 persen lebih warganya yang sudah divaksin, tapi penegakan prokes tetap harus dilakukan. Mari sama-sama kita mencegah datangnya penyebaran Covid 19, khususnya varian Omicron di Indonesia,” ucap Habib saat menggelar Sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl Sei Kapuas No.64 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Senin (8/12).

Dikatakan politisi Partai NasDem ini, penegakan prokes menjadi sangat penting agar penyebaran pandemi dapat ditekan semaksimal mungkin dan mencegah meningkatnya kembali status Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan.

“Kita sudah merasakan gak enaknya ada PPKM, semuanya dibatasi, bahkan berusaha saja tidak bisa bebas dan menganggu perekonomian semua kalangan. Kalau pandemi ini terus bisa ditekan, status PPKM kita terus menurun, ekonomi kita pasti akan bangkit lagi,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini, masyarakat diminta agar tidak terlena dan abai terhadap prokes saat liburan.

Sebab meskipun pemerintah sudah memutuskan PPKM Level 3 Nataru tidak diberlakukan, tapi pemerintah telah berencana untuk membuat aturan atau prosedur baru terkait pencegahan pandemi di masa libur Nataru yang belum diumumkan sampai saat ini.

“Jadi walau tidak jadi PPKM level 3, bukan berarti kita bisa bebas liburan. Jangan lengah, cukup lah hampir 2 tahun kita berjuang melawan pandemi Covid-19 Ini. Varian Omicron ini juga lebih ganas penyebarannya, mari kita jaga prokes dan jangan lengah agar tidak sampai terkena virus dan membawa virus,” katanya.

Habiburrahman juga menyatakan, Fraksi NasDem DPRD Medan juga telah berjuang untuk menambah alokasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan pemerintah.

“Alhamdulillah APBD 2022 telah disahkan dan dialokasi tambahan perserta sebanyak 10 ribu untuk mendapatkan BPJS gratis,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Habiburrahman juga memaparkan bahwa Perda Nomor 4 tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota (SKK) Medan yang terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Dalam BAB I Pasal 1 di ketentuan umum terdiri atas 51 ayat. SKK sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah Kota Medan. Pada ayat 18 disebut pelayanan dasar, yakni pelayanan kesehatan kepada warga Medan, baik perorangan maupun pelayanan dasar pemerintah dan swasta.

Pada BAB II bertujuan untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota. Juga mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan dan kemandirian.

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
(Map)