26 C
Medan
Tuesday, January 27, 2026
Home Blog Page 2878

Masifkan Penghijauan untuk Normalisasi Debit Air Danau Toba, 5 Juta Bibit per Tahun akan Disebar

DISKOMINFO SUMUT FOR SUMUT POS MELIHAT: Wagubsu Musa Rajekshah melihat Persemaian Modern Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Ajibata, Rabu (8/12) sore.

SUMUTPOS.CO – Upaya penghijauan di kawasan Danau Toba diharapkan bisa menormalkan kembali debit air Danau Toba, serta memberi tambahan pemasukan warga sekitar dari tanaman pohon yang ditanam.

MELIHAT: Wagubsu Musa Rajekshah melihat Persemaian Modern Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Ajibata, Rabu (8/12) sore.DISKOMINFO SUMUT FOR SUMUT POS.

Ini diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah saat melihat Persemaian Modern Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Rabu (8/12) sore.

“Kita berharap ada income yang bisa didapatkan masyarakat dari tanaman pohon tersebut,” katanya didampingi Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Asahan Barumun, Dwi Januanto Nugrohon dan Bupati Toba, Poltak Sitorus.

Lokasi tersebut terdiri dari sarana persemaian seluas 10 hektare, sarana pendukung (kebun benih, arboretum dan Eco Edu Forest) seluas 15 hektare, dan hutan kota 12,5 hektare. Luas Persemaian Modern Toba total 37,5 hektare dengan sarana dan prasarana yang tengah proses pengerjaan diantaranya laboratorium kultur jaringan, mother plant, rooting dan germination, aclimatization area, shaded area, open area, tempat pengelolaan media, gudang, reservoar dan ruang pompa, mess, pos jaga, ruang genset dan ruang penyimpanan benih.

“Persemaian Modern Toba ini sangat baik sebagai upaya penghijauan di wilayah Sumut karena nanti ada lima juta bibit lebih per tahun dengan berbagai jenis pohon hutan dan pohon buah-buahan yang akan disebar,” terang Wagubsu yang akrab disapa Ijeck ini.

Dwi Januanto Nugroho menyampaikan, saat ini Persemaian Modern Toba tengah dalam pengerjaan dan masuk tahap pengembangan kedua. “Target kita akhir tahun 2022 yang sudah hitungan hari sudah operasional sehingga bisa cepat meningkatkan kualitas lingkungan daerah wisata Danau Toba,” katanya.

Sementara Poltak Sitorus, mengaku sangat berbahagia atas kehadiran Persemaian Modern Toba di wilayahnya. Ia berharap, lokasi persemaian ini bukan hanya menghasilkan bibit pohon saja tapi juga bisa menjadi pusat edukasi dan wisata. “Kami sangat senang dengan kunjungan wagub hari ini, masyarakat sangat welcome karena keramahan beliau. Sama halnya juga kami sangat berbahagia batas kehadiran lokasi persemaian ini dan berharap bisa juga jadi tempat edukasi dan wisata,” katanya.

Selain itu juga, ia harapkan, semoga Kabupaten Toba semakin lestari dan debit air Danau Toba bisa normal kembali karena saat ini harus dibuat hujan buatan untuk menormalkan debit air. Adapun Wagubsu bersama rombongan sebelumnya melaksanakan aksi penanaman pohon, sekaligus pembagian bibit produktif kepada warga di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kata Ijeck, Danau Toba sebagai danau air tawar terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang sangat indah mengantarkannya menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) harus sama-sama dilestarikan, baik itu pemerintah dan masyarakat. “Kegiatan penanaman pohon ini jangan hanya sekadar menanam saja, tapi dipetakan dahulu wilayahnya yang mau ditanam karena tak semua area bisa ditanami tumbuhan karena batuan,” katanya. Setelah itu, sebut dia jangan setelah ditanam kemudian ditinggal, harus ada edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pohon sehingga bisa sama-sama dijaga. “Contohnya, dulu katanya di sini pohon kemiri banyak, coba dikembangkan bibitnya sehingga di sini bisa dikenal jadi penghasil kemiri,” imbuh dia.

Ia telah berkomunikasi dengan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan terkait penghijauan Danau Toba yang harus dilakukan cepat seiring dengan hujan buatan yang sudah diinisiasi Inalum sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan Danau Toba dan membantu operasional PLTA.

Kemudian harus dipikirkan bagaimana agar tidak ada erosi dan longsor karena jumlah pohon yang makin terbatas dampak perkembangan masyarakat yang butuhkan lahan untuk hidup. “Dari situlah Bapak Menteri Luhut juga sudah memerintahkan seluruh perusahaan-perusahaan memberikan CSR-nya untuk penghijauan,” katanya.

Mengenai luas areal, Dwi Januanto menyebut sesuai peta batas Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 293 unit DAS dengan luas 4,5 juta hektare. Area terluas meliputi Barumun, Asahan, Batang Gadis, Kualuh dan Batang Toru. “Dari lima besar ini ada kawasan yang dinamakan DAS Asahan-Toba yang menjadi super prioritas bersamaan dengan upaya pemerintah yang menjadikan wilayah ini sebagai DPSP dengan isu-isu lingkungan yang melekat di dalamnya,” ujarnya.

DAS Asahan Toba, lanjutnya, diklasifikasikan sebagai DAS yang dipulihkan dan dipertahankan. “Maka harus ada intervensi-intervensi yang dilakukan dan tantangan kami sendiri ada pada wilayahnya yang kering, terjal, lahan curam dan sangat curam,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya terus melakukan upaya pemulihan diantaranya dengan melihat kondisi fisik lahan, ketersediaan lahan, pola tanam dan melihat kapasitas kelola sumber daya baik SDM, finance, sarana prasarana dan kelembagaan. BPDASHL Asahan Barumun juga melakukan terobosan rehabilitasi dan lahan Danau Toba dengan membuat kompos blok dan lainnya.

Penanaman pohon dan pembagian bibit produktif juga menjadi upaya pemulihan dan peningkatan fungsi lahan serta pelestarian lingkungan. “Jenis vegetasi tanaman yang kita kembangkan ada kacang macadamia yang disebar dengan cara ditembak melalui drone pada kawasan yang terjal, aren, tabebuya, pinus, kopi dan bibit Multi Purposes Tree Species (MPTS) lainnya,” ujarnya.

Wabup Humbahas Oloan P Nababan mengucapkan terimakasih atas perhatian pemerintah untuk kemajuan daerahnya. “Pelestarian DAS dan lingkungan tugas kita bersama, harus mempunyai hati dan nurani untuk menjaga dan melestarikan, apalagi ada lahan kritis yang cukup luas, mari menanam pohon agar menjadi areal hijau, bibit yang ditanam juga harus multifungsi seperti mangga alpukat dan lainnya,” katanya. (prn)

Buka Perayaan Hari Rempah Nasional dan ISFBE di Parapat, Tiba di Silangit, Wapres Disambut Secara Adat

SAMBUT Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan istrinya Wury Ma’ruf Amin di Bandar Udara Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (9/12).

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin beserta rombongan, tiba di Bandara Internasional Silangit, Tapanuli Utara (Taput), Kamis (9/12). Mendarat sekitar pukul 15:15 WIB, Wapres Ma’ruf Amin disambut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kabinda Sumut Brigjen Asep Jauhari Pujalaksana.

SAMBUT Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan istrinya Wury Ma’ruf Amin di Bandar Udara Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (9/12).

Turun dari pesawat Boing 737-400 TNI AU, Wapres Ma’ruf Amin yang didampingi istrinya Wury Ma’ruf Amin dan Menteri Pertanian Yasin Limpo disambut dengan cara adat Taput dan dikenakan ulos khas daerah ini. Sambil menuju ruang transit VIP Bandara Internasional Silangit, Wapres Ma’ruf Amin tampak berbincang-bincang dengan Gubsu Edy Rahmayadi yang didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.

Wapres beserta rombongan kemudian bertolak ke Parapat, Kabupaten Simalungun, melalui jalan darat. Dijadwalkan, hari ini Wakil Presiden ke-13 RI ini akan membuka Acara Rempah Nasional dan Indonesian Spicies Forum & Pameran Business Expo (ISFBE) di Niagara Hotel Lake Toba & Resort, Jalan Pembangunan Nomor 1, Parapat.

ISBFE 2021sendiri merupakan sebuah acara yang diinisiasi Dewan Rempah Indonesia sebagai momentum mengembalikan kejayaan rempah nusantara di masa lalu untuk diduplikasikan guna meraih kejayaan rempah di masa depan. Acara ini juga menjadi sarana komunikasi langsung para petani, pengusaha, UMKM, dan pengolah rempah dalam satu forum bisnis yang konkret, terukur, dan meningkatkan ekonomi nasional melalui perniagaan rempah baik di Indonesia maupun mancanegara.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selaku tuan rumah acara ini bekerja sama dengan Kementan RI, Kadin Sumut dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengusung tema Rebut Kembali Kejayaan Rempah Indonesia. Acara ini akan berlangsung selama dua hari dari tanggal 10 hingga 12 Desember 2021.

Diketahui, penetapan tanggal 11 Desember sebagai Hari Rempah Nasional (HRN), diputuskan dalam pertemuan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian bersama DRI di Hotel Bumi Wiyata Depok, 8 Desember 2020 lalu. Pertemuan dan diskusi saat itu dibuka Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono dan dihadiri sejumlah narasumber, yang berkompeten dengan rempah.

Tujuan pertemuan ini untuk mendapatkan masukan tentang penetapan Hari Rempah Nasional, sebagai titik kesinambungan yang dapat melahirkan spirit mengembalikan kejayaan rempah di masa lalu, dalam meningkatkan peranannya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketua Dewan Rempah Indonesia (DRI) Gamal Nasir mengatakan, rempah mempunyai peran strategis dalam pengembangan ekonomi nasional, dari aspek ekonomis, teknis, historis maupun ekologis dan geografis.

Selain lada, pala, cengkeh, tercatat lebih dari 7.700 jenis rempah di Nusantara. Rempah-rempah ini mempunyai cita rasa spesifik, dan tidak tergantikan oleh produk sejenis lain dari negara lain. Kekuatan ini membuat rempah nusantara mempunyai comparative advantages di pasar dunia dan menarik bangsa asing untuk datang ke Nusantara dan akhirnya menjajah. “Rempah Nusantara pernah mengalami keemasan di abad XIII-XIX, dari jaman Majapahit, kemudian era Kesultanan negeri kita dikenal sebagai Spices Island Country,” kata Gamal Nasir.

Konsultan Hukum dan Dewan Pakar DRI, Anna Mariana, mencatat pandemi Covid -19 sejak Maret 2020 menjadi ‘a blessing in disguise’ bagi rempah-rempah Indonesia. “Karena kita diingatkan untuk kembali mengonsumsi rempah-rempah, meminum ramuan empon-empon. Ini memang bukan untuk menyembuhkan Covid-19, namun bisa menjaga imunitas tubuh. Nenek moyang kita sudah mengajarkan ini,” ujarnya.

Di tengah situasi Covid-19 pula, Anna Mariana mendengar, nilai perdagangan ekspor Indonesia meningkat lebih dari 20 persen. “Kita punya sesuatu yang diamanahkan Tuhan dalam bentuk beragam jenis rempah. Ini bukan sekadar warisan masa lalu, tapi kita harus pandai menggunakan warisan ini menjadi modal kuat dalam membangun bangsa di masa sekarang,” jelasnya.

Di dalam Industri fashion, terutama tenun dan songket yang digelutinya, Anna Mariana, menyebut sudah sejak lama memanfaatkan rempah-rempah dalam proses perawanan pembuatan benang tenun dan songket. “Kita biasa menggunakan kunyit sebagai salah satu jenis pewarna alam,” katanya.

Indonesia bisa terus mengembangkan industri berbasis rempah di setiap daerah yang potensial sebagai penghasil sekaligus pemasok rempah. Misalnya di Sumatera, banyak menghasilkan getah kemenyan (styrax benzoin), rempah ini penting dalam industri farmasi sebagai bahan pengawet dan campuran obat batuk serta dalam industri parfum sebagai bahan baku wewangian.

Beragam rempah yang bisa digerakkan di segala bidang industri. Mulai dari industri gastronomi, kesehatan, fashion juga kosmetika. “Bahkan untuk kepentingan pribadi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa manfaatkan Merica untuk mengawetkan pakaian. Masukan merica dalam kantong kecil, gantung di lemari. Ini bisa mengusir hama sekaligus beragam penyakit di almari. Coba deh!” tutur Anna Mariana.

Tanggal 11 Desember dicatat dalam sejarah sebagai waktu di mana Kesultanan Tidore melakukan ekspor 27 ton rempah ke Eropa. Tanggal ini sekaligus memperlihatkan diplomasi dan perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

Menurut Anna Mariana, penting bagi pemerintah menetapkan Hari Rempah. “Ini menjadi momentum kita untuk menyemangati kembalinya kejayaan rempah sesuai instruksi Presiden Jokowi di Banda Aceh. Penetapan hari Rempah akan diawali dengan terbitnya surat rekomendasi dari UNESCO. Ini karena bisa jadi pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah penghasil rempah terbaik dan terbesar di dunia,” ujar dia.

1.784 Personel Gabungan

Sebanyak 1.784 personel gabungan dari TNI dan Polri melakkan pengamanan kunjung kerja Wapres KH Ma’ruf Amin di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumut. Sebelum melakukan pengamanan, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, menggelar apel pengamanan.

Dalam arahannya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, berharap kepada seluruh personel menjalankan tugas dengan penuh tangung jawab dan sebaik-baiknya, sehingga berbagai potensi gangguan dapat diminimalisir. “Laporkan setiap perkembangan situasi, tanggung jawab dalam tugas, terus bangun sinergi dan komunikasi dengan unsur pengamanan lainnya, TNI Polri dan Pemda, jangan lupa berdoa, sehingga selalu diberikan kelancaran selama pengamanan VVIP ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra juga memberi penekanan kepada seluruh jajaran personel dalam menyukseskan kegiatan Kunker Ma’ruf Amin ke wilayah Sumut. “Tugas ini jangan kita anggap sebagai tugas rutin biasa, tapi ini adalah tugas luar biasa untuk memberikan pengamanan terhadap Pimpinan Negara, namun demikian aktivitas masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya. (prn/dwi/bbs)

Survei Kemenhub Setelah Pembatalan PPKM Level 3, 11 Juta Orang Bakal Bepergian saat Nataru

MEMADAI: Seorang ibu menggendong anaknya di pool bus kawasan Medan Amplas. Organda Sumut mengklaim, kesiapan armada menyambut libur Natatu sudah memadai.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah membatalkan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dengan pembatalan itu, diperkirakan ada potensi 11 juta orang akan melakukan mobilitas saat Nataru.

MEMADAI: Seorang ibu menggendong anaknya di pool bus kawasan Medan Amplas. Organda Sumut mengklaim, kesiapan armada menyambut libur Natatu sudah memadai.istimewa/sumutpos.

Hal ini terungkap berdasarkan survei yang dilakukan Balitbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terhadap 49.000 responden di Indonesia. “Hasil dari survei ini memperlihatkan, dengan dibatalkannya PPKM Level 3 di seluruh Indonesia, masih terdapat potensi pergerakan sebesar 7,1 persen atau sekitar 11 juta orang yang akan melakukan mobilitas atau perjalanan,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam konferensi pers secara daring, Kamis (9/12).

“Khususnya setelah diumumkannya pembatalan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia. Survei yang dilakukan secara online,” lanjut Adita.

Selain temuan secara nasional, survei juga mencatat potensi mobilitas warga di Jabodetabek sebesar 7 persen atau setara dengan 2,3 juta orang. Adita menjelaskan, responden paling banyak berada di wilayah Jawa dan Bali. Survei bertujuan mengenali, sejauh mana animo masyarakat melakukan perjalanan atau mobilitas dan dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada Oktober, November dan Desember 2021.

Adita menambahkan, selain melakukan survei ini, Kemenhub juga telah minta masukan ke berbagai pihak, antara lain pengamat transportasi, sosiolog dan juga stakeholder lainnya. Tujuannya agar kebijakan pengendalian transportasi untuk masa Natal dan Tahun Baru dapat disusun secara cermat.

Guna mengantisipasi kecenderungan mobilitas masyarakat yang masih tinggi saat Nataru ini, sebut Adita, akan ada pembatasan mobilitas pada tiap moda transportasi. Menurutnya, pembatasan ini menjadi poin pertama dari empat poin dalam aturan umum untuk periode Natal dan Tahun Baru. “Akan ada pembatasan mobilitas di masing-masing moda transportasi,” ujarnya.

Adita menuturkan, pembatasan mobilitas akan merujuk kepada level PPKM masing-masing daerah. Secara teknis, pembatasan ini juga akan didukung Instruksi Mendagri (Inmendagri) maupun surat edaran (SE) Satgas Covid-19.

Aturan kedua, yakni Kemenhub akan memberlakukan kepada semua pelaku perjalanan untuk memenuhi syarat antara lain kartu vaksin, hasil negatif tes PCR atau swab antigen dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Aturan ketiga, Kemenhub akan memastikan kesiapan angkutan umum dengan cara melakukan pengecekan kesiapan armada di setiap moda transportasi melalui ram check terhadap moda yang akan dioperasikan. Selain itu, Kemenhub melakukan pengaturan kapasitas masin-masing moda transportasi. Dan aturan keempat, Kemenhub melakukan pengawasan terkait protokol kesehatan dan ketentuan terkait pengaturan transportasi.

Sesuai Karakteristik Wilayah

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus yang dapat dipicu aktivitas masyarakat dan dinamika varian Covid-19, Pemerintah menerapkan strategi pengendalian berlapis selama berlangsungnya Nataru. Strategi pengendalian diterapkan mulai dari pintu masuk kedatangan internasional, hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Prof Wiku menjelaskan, upaya strategi mitigasi di Indonesia, telah disesuaikan karakteristik masing-masing wilayah yang beragam. Ditinjau sisi geografisnya, mulai dari dataran tinggi hingga rendah, serta jumlah penduduk yang bervariasi mulai dari 600 ribu jiwa hingga 46,7 juta jiwa per provinsi. “Dalam melakukan pengendalian hingga ke tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Pusat menggunakan pedoman tingkat daerah yang diadopsi dari pedoman World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia,” kata Wiku dalam keterangannya, Kamis (9/12).

Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan strategi pengendalian Covid-19 secara nasional. Hal ini ditujukan untuk menjaga penurunan kasus nasional dan menekan tren kenaikan kasus yang mulai terjadi di beberapa kabupaten/kota.

Strategi pengendalian tersebut diantaranya, pertama pembatasan mobilitas domestik situasional. Penerapan sistem ganjil genap di kawasan aglomerasi, ibukota provinsi, kawasan wisata, dan kawasan lainnya yang disesuaikan dengan peningkatan mobilitas lokal. “Membatasi mobilitas domestik dengan pemeriksaan kesehatan yang ketat untuk perjalanan jarak jauh, rutin dan logistik.

Selain itu, dibentuk Komando Pos Pemeriksaan di wilayahnya masing-masing oleh instansi pelaksana bidang perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bersama TNI dan Polri untuk melakukan uji acak dan pemantauan mobilitas di jalur darat yang sering luput dari pengawasan,” ucap Wiku.

Kedua, Penyesuaian Kegiatan Sosial Masyarakat dengan pengaturan operasional dan pengetatan protokol kesehatan dalam kegiatan ibadah termasuk himbauan agar perayaan atau perkumpulan dilakukan secara virtual, pengaturan kegiatan di tempat wisata dan fasilitas umum, serta pengendalian cuti Natal dan Tahun Baru, mudik dan liburan sekolah.

Ketiga, memantau kegiatan sosial masyarakat dengan menetapkan kewajiban pembentukan Satgas Protokol Kesehatan 3M di Fasilitas Umum sebagai persyaratan pengajuan izin operasional pada masa Natal dan Tahun Baru. Selain itu, optimalisasi kembali Gugus Tugas Covid-19 di setiap wilayah administrasi wilayah mulai dari tingkat Provinsi hingga Desa/Kelurahan. Jika belum terbentuk, pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti pembentukannya dan memastikan untuk melaporkan pemantauannya ke sistem terpusat di Gugus Tugas Covid-19 nasional.

Sementara untuk mengantisipasi peningkatan kasus akibat masuknya kasus dan varian Covid-19 diantaranya, pertama, perpanjangan masa karantina kedatangan internasional yang masuk Indonesia menjadi 14 hari. Masa karantina ini bagi WNI yang selama 14 hari terakhir transit/berpergian dari negara yang diketahui memiliki penularan kasus dengan varian Omicron, varian baru Covid-19.

Negara-negara yang dimaksud ialah Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong. Serta Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho. Sementara itu, bagi WNI atau WNA yang pernah transit/berpergian dari negara selain yang disebutkan di atas, wajib dikarantina selama 10 hari.

Kedua, penundaan sementara kedatangan orang asing. Kecuali yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatik dan dinas, setingkat menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan.

Selain yang disebutkan diatas tetap diperbolehkan. Yaitu bagi pemegang KITAS/KITAP, serta wisatawan asing dengan riwayat perjalanan dari negara tanpa riwayat kasus varian Omicron dan yang dapat memenuhi persyaratan perjalanan lainnya di Indonesia.

Sementara bagi pemudik yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatik yang juga dibebaskan dari kewajiban karantina, akan tetap diawasi dengan protokol kesehatan yang ketat, yakni penerapan bubble system. Sekaligus ditekankan, bahwa upaya penyaringan untuk wisatawan internasional lainnya masih terus dilakukan, seperti skrining dokumen dan kondisi kesehatan umum serta tes ulang.

“Tes masuk harus dilakukan pada hari kedatangan dan tes keluar pada hari ke-9 bagi yang wajib karantina selama 10 hari dan pada hari ke-13 bagi yang wajib karantina selama 14 hari,” ujar Wiku.

Selain itu, untuk mencegah ambruknya pertahanan, pemerintah mewajibkan spesimen dari turis asing dari negara dengan penularan komunitas Omicron untuk dilakukan sequencing. Dan untuk spesimen dari negara lain juga akan diintensifkan.

Untuk itu, Wiku menekankan 2 hal dalam penanganan pandemi menjelang periode Nataru. Pertama, pengendalian pada 3 aspek untuk mencegah lonjakan kasus. Yaitu mencegah masuknya kasus, terutama kasus dengan Variant of Concern, mengontrol mobilitas yang aman, dan menegakkan protokol kesehatan. Kedua, kebijakan menjelang libur Nataru akan bersifat dinamis. “Mohon diperhatikan perkembangannya beberapa hari kedepan,” pungkas Wiku.

Perlu Pembatasan Mobilitas

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria menyayangkan pembatalan PPKM level 3 selama libur Natal dan tahun baru (nataru) yang dilakukan pemerintah. Menurut Bayu, salah satu alasan pembatalan PPKM level 3 karena kondisi Covid-19 sudah membaik dan vaksinasi di wilayah Jawa dan Bali telah mencapai target, kurang sesuai. “Alasan vaksin mencapai target itu kurang setuju. Kondisi Covid-19 membaik memang tapi vaksinasinya masih belum bagus,” urai Bayu seperti dikutip dari laman UGM, Rabu (8/12).

Bayu mengungkapkan, Indonesia belum memenuhi target WHO untuk mencapai vaksinasi Covid-19 sebesar 40 persen populasi. Saat ini capaian vaksinasi Covid-19 di tanah air baru sekitar 37 persen populasi dengan kondisi yang belum merata. Misalnya, jumlah lansia masih kurang sekali dibandingkan dengan masyarakat umum dan pekerja.

Bayu menilai, meski PPKM level 3 dibatalkan, masih ada beberapa kebijakan yang diadopsi untuk memperketat mobilitas. Salah satunya orang dengan status vaksin lengkap yang boleh bepergian dengan pesawat maupun jalur lainnya ditambah dengan kebijakan antigen 1×24 jam.

Menurutnya, hal ini sangat bagus untuk membatasi mobilitas masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Karena mereka berisiko lebih tinggi untuk tertular dibandingkan yang sudah divaksin. Selain itu, aturan terkait perjalanan internasional juga diperketat sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kasus impor. (kps/jpc)

Jelang Nataru, Pemerintah Diminta Awasi Spekulan

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah diminta untuk mengawasi para spekulan agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan lonjakan harga.

Pemerintah diminta agar tetap menjaga ketersediaan bahan pokok untuk warga yang merayakan hari besar keagamaan.

“Pemerintah harus bisa menjamin warga tak kesulitan mendapatkan bahan pokok sehari hari,” kata Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis, Jumat (10/12).

Karena biasanya, sambungnya, spekulan kerap menimbun bahan pokok jelang hari besar, seperi Natal dan Tahun Baru.

“Awasi para spekulan agar tak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok,” ujarnya.

Dia juga menekankan agar pemerintah melakukan operasi pasar jika sewaktu-waktu bahan pokok menghilang dari pasaran.

“Lakukan operasi pasar untuk mencegah spekulan bermain. Usahakan agar warga yang merayakan Natal dan Tahun Baru tidak kesulitan mendapatkan pasokan,” tegasnya.

Biasanya, kata David, kebutuhan pokok yang sering hilang dari pasaran menjelang hari besar keagamaan seperti beras, tepung, minyak goreng dan gula.

Dia juga mengingatkan kepada warga yang merayakan Natal dan Tahun Baru untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya kluster baru covid 19.

“Tetap jaga kesehatan dan patuhi protol kesehatan selama merayakan Natal dan Tahun Baru. Jangan abaikan, jangan biarkan terjadi lonjakan kasus baru covid 19,” tuturnya. (rel)

Enam Orang Pejabat Eselon 2 Pemko Binjai Turun Jabatan

SELAMAT: Wakil Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu, mengucapkan selamat kepada Eka Edi Saputra yang dilantik sebagai Inspektur Kota Binjai. TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 6 pejabat eselon 2 setara dengan kepala dinas atau kepala badan, turun jabatan. Ini diketahui dari pelantikan yang dilakukan Wali Kota Binjai Amir Hamzah kepada 52 pejabat, yang dihadiri Wakil Wali Kota Rizky Yunanda Sitepu dan jajaran di halaman apel Balai Kota Binjai, Rabu (8/12).

SELAMAT: Wakil Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu, mengucapkan selamat kepada Eka Edi Saputra yang dilantik sebagai Inspektur Kota Binjai. TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

Adapun mereka yang turun jabatan atau demosi, yakni pertama, Kepala Dinas Pariwisata Mukramah, dilantik sebagai Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai. Kedua, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana drg Lilik Rosdewati, dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jabatan yang ditinggalkan Lilik diisi Afwan dari staf ahli.

Ketiga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Binjai Dahnial Reza, dilantik sebagai Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jabatan yang ditinggalkan Dahnial diisi oleh Affan Siregar, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Keempat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nani Sundari, dilantik sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kelima, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Agustawan Karnajaya, dilantik sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terakhir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Ahmad Ilham, dilantik sebagai Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

“Itu namanya berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian maupun mutasi jabatan tinggi pratama, diawali dengan uji kompetensi. Berkompeten atau tidak dia dengan jabatan itu. Setelah dari persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara, barulah kami melakukan eksekusi ini. Melakukan mutasi, rotasi maupun demosi,” ungkap Amir, usai pelantikan.

Dalam amanatmya, Amir menegaskan, pejabat yang baru saja dilantik agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, loyalitas, jujur, berinovasi, dan menunjukan prestasi yang baik, serta meningkatkan produktivitas hingga kualitas kerjanya.

“Fokus pemerintah saat ini tidak hanya mengatasi pandemi, namun juga mendorong percepatan reformasi birokrasi peningkatan kualitas kinerja aparatur,” tegasnya.

Kepada pejabat baru, Amir meminta agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada. Pahami tugas dan fungsi jabatan yang diemban.

“Karena itu, tidak hanya berkewajiban untuk memahami tugas-tugas yang ada di kantor, namun juga harus mampu menyerap berbagai aspirasi di masyarakat. Merangkul para tokoh, melakukan pendataan kebutuhan masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan ditingkat kelurahan,” imbaunya.

“Kami berharap, pelantikan ini semakin memperkuat kinerja dan tatanan birokrasi Pemko Binjai dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi urusan dan kewenangan Pemko Binjai,” imbuh AMir.

Pejabat eselon 2 yang turun jabatan dalam pelantikan ini, telah mengikuti uji kompetensi atau asesmen pada awal September 2021 lalu. Ada 14 pejabat yang ikut dalam uji kompetensi tersebut.

“Ya, ada pegawai eselon 2 yang turun berdasar hasil asesmen kemarin. Yang kosong itu, nanti bakal dilakukan seleksi terbuka,” beber Pelaksana Tugas Kepala BKD Kota Binjai, Rahmad Fauzi.

Sayangnya, pria yang menjabat definitif sebagai Sekretaris BKD Kota Binjai ini, tak mengetahui kapan seleksi terbuka itu digelar.

“Yang kosong nanti akan diisi oleh pelaksana tugas. Mengenai seleksi terbukanya kapan, masih belum tahu, menunggu perintah dari Pak Wali,” pungkasnya.

Sejalan dengan pelantikan, menambah deretan dinas atau badan di lingkup Pemko Binjai yang tidak ada pejabat definitifnya. Adalah BPKAD, Diskominfo, Dispora, Dispar, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sebelumnya juga ada Disdukcapil, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Inspektorat, Dinsos, BKD, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Perdagangan, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. (ted/saz)

Siap Nginap dan Berangkat ke Jakarta, Pengungsi Sinabung Paksa Bupati Ambil Keputusan

PENGUNGSI: Warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung, membuka dapur umum di depan Kantor DPRD Karo, saat perwakilan mereka mengikuti RDP dengan Bupati Karo dan Forkopimda. SOLIDEO/SUMUT POS.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bosan nasib mereka terus digantung dengan janji-janji palsu Pemkab Karo. Ratusan pengungsi erupsi Gunung Sinabung asal 3 desa dan 1 dusun, kembali turun ke jalan, Kamis (9/12).

PENGUNGSI: Warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung, membuka dapur umum di depan Kantor DPRD Karo, saat perwakilan mereka mengikuti RDP dengan Bupati Karo dan Forkopimda. SOLIDEO/SUMUT POS.

Pengungsi berjumlah 892 kepala keluarga asal Desa Sukanalu, Sigarang-Garang, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Naman Teran, dan Desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket ini, kembali mempertanyakan kepastian pengadaan Lahan Usaha Tani (LUT) relokasi tahap ketiga di Siosar.

Karena sudah habis kesabaran, dalam aksi ini, warga memaksa Bupati Karo Cory S Sebayang, segera mengambil keputusan akan nasib mereka hari itu juga. Jika tidak, pengungsi memilih bertahan di Kantor DPRD Karo. Selain menginap, warga juga akan berangkat ke Jakarta, seperti yang dilakukan warga Desa Liang Melas, beberapa waktu lalu.

Bahkan, saking kecewanya ditelantarkan selama 6 tahun, pengungsi yang masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara) ini, juga lebih memilih mati tertimbun awan panas Gunung Sinabung. “Hilangkan status Gunung Sinabung, kami lebih baik kembali ke desa masing-masing. Kami tidak takut mati tertimbun awan panas, daripada nasib kami terus digantung,” protes warga, yang diwakili juru bicaranya, Ikuten Sitepu.

RDP itu sempat memanas, karena Bupati Karo dan BPBD, dianggap tak melakukan tugasnya. Warga kecewa, karena dalam RDP sebelumnya, Pemkab Karo berjanji segera menyurati Pemerintah Pusat. Namun kenyataannya, surat menyangkut nasib pengungsi ini, baru dikirim BPBD Karo pada 3 Desember 2021 lalu.

Warga juga makin emosi, karena Pemkab Karo mengaku sudah menganggarkan dana pengadaan LUT di APBD. Padahal LUT seluas 480,11 hektare yang diperuntukkan bagi pengungsi, belum dikuasai/masih bermasalah. “Kami hanya meminta kepastian. Kami sudah bosan dengar janji-janji palsu. Hari ini (kemarin, red) juga harus ada keputusan,” tegas warga.

Karena terus didesak, Bupati Karo terpaksa mengambil keputusan, dan akan menemui KSP di Jakarta. Cory dan pihak BPBD akan berangkat bersama Dandim, Kapolres, serta perwakilan warga pada Senin (13/12) mendatang. Cory juga memastikan, lahan seluas 480 hektare tersebut, akan tetap diperuntukkan bagi warga pengungsi.

Dalam kesepakatan tertulis itu, Bupati Karo meminta waktu penyelesaian LUT tersebut selama 6 bulan. Karena sewa Huntara dan lahan sudah akan berakhir bulan ini, pihak BPBD akan membayar sewa Huntara dan lahan warga. Mendengar keputusan itu, warga akhirnya melunak dan membubarkan diri secara tertib.

Sekadar mengingatkan, LUT seluas 480,11 hektare, seyogianya diperuntukkan bagi warga Desa Sukanalu, Sigarang-Garang, dan Dusun Lau Kawar, Kecamatan Naman Teran, serta Desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket. Namun lahan tersebut diklaim warga Desa Pertibi Lama, Kecamatan Merek.

Mirisnya, karena ketidakbecusan Pemkab Karo, dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pengadaan LUT, berasal dari dana hibah Rekontruksi dan Rehabilitasi tersebut, ditarik kembali oleh pemerintah pusat tertanggal 27 Juli 2021 lalu.

Akibat masalah klaim-mengklaim lahan tak kunjung selesai, anggaran dari BNPB pusat yang belum terealisasi menjadi penalti (jatuh tempo) dan mau tidak mau harus dikembalikan ke pusat.

Lahan tersebut diklaim warga Desa Pertibi Lama, Kecamatan Merek. Padahal lahan tersebut berada di areal pelepasan kawasan hutan sesuai SK Menteri No: SK.547/MenLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam Rangka TMKH untuk Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung. Persoalan itu mencuat terkait adanya saling klaim antara pihak BPBD Karo dan warga asal Desa Portibi Lama, yang menyatakan lahan tersebut adalah tanah ulayat milik nenek moyang mereka. (deo/saz)

Peripurna HUT ke-15 Pemkab Batubara, Bupati: Jadikan Masyarakat Sejahtera, Mandiri, Berbudaya, dan Religius

PIDATO: Bupati Batubara Ir H Zahir MAP saat menyampaikan pidatonya dalam rangka memperingati HUT ke-15 Batubara di Ruang Paripurna Istimewa DPRD Batubara, Rabu (8/12).

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Kabupaten Batubara tahun resmi dibuka oleh Ketua DPRD Batubara, M Syafi’i melalui rapat paripurna istimewa yang diselenggarakan di Ruang Paripurna DPRD Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Batubara, Rabu (8/12).

PIDATO: Bupati Batubara Ir H Zahir MAP saat menyampaikan pidatonya dalam rangka memperingati HUT ke-15 Batubara di Ruang Paripurna Istimewa DPRD Batubara, Rabu (8/12).

Ketua DPRD, M Syafi’i dalam sambutannya, mengajak seluruh komponen penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat agar menjadikan peringatan hari jadi Kabupaten Batubara sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri serta memantapkan kebersamaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batubara.

“Dengan kebersamaan, kerja keras, kekompakan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, Insya Allah berbagai hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses pembangunan Kabupaten Batubara dapat diatasi bersama,” kata Ketua DPRD Batubara di hadapan hadirin yang terdiri dari Bupati Batubara dan Wakil Bupati, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Batubara, unsur Forkopimda, sekretaris daerah, para mantan Bupati Batubara, mantan Sekda Batubara, para asisten, sekwan, inspektur, kepala dinas, kepala kantor se-Kabupaten Batubara serta Kepala Kantor Kemenag Batubara, Ketua Kadin Batubara OK H Faisal SE, Pimpinan PT Socfindo Medan yang diwakili oleh Khaidir Basyrah SH MH.

Di kesempatan yang sama, Bupati Batubara Ir H Zahir turut menyampaikan sambutannya, bahwa dalam momen HUT ke-15 Kabupaten Batubara ini, seharusnya dapat disyukuri dan jadikan sebagai motivasi untuk mengisi hari-hari kita ke depan dengan karya dan prestasi serta bersama-sama mensukseskan program-program pembangunan yang kita rencanakan dalam rangka. “Menjadikan masyarat Kabupaten Batubara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri, berbudaya dan religius,” terangnya.

Apalagi dengan situasi pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi kondisi perekonomian global, nasional, juga berdampak pada perekonomian daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Batubara.

“Maka dari itu, saya mengimbau kepada semua untuk senantiasa mematuhi prokes dan mari kita berdoa bersama agar Covid-19 segera berakhir,” tegasnya.

“Sebagai mewakili pemerintah kabupaten Batubara, sambung Zahir, saya turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pimpinan maupun anggota Batubara, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, alim ulama dan cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah ikut serta bersama-sama membangun Batubara serta mewujudkan Visi Misi pemerintah Kabupaten Batubara,” pungkas Zahir.

Pada sidang paripurna istimewa DPRD Batubara, Zahir mengungkapkan, tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Batubara sebesar 4,35%, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 0,31%. Hal ini akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Sementara angka indeks pembangunan manusia pada tahun 2019 sebesar 68,35% meningkat pada tahun 2020 menjadi 68,36 %, sedangkan angka persentase kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 12,14% berhasil diturunkan pada tahun 2020 menjadi 11,88%.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 6,69%, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 6,48%. Berbagai upaya pencapaian visi misi pemerintah Kabupaten Batubara terus dilakukan secara berkelanjutan. Seperti pemenuhan kebutuhan dibidang kesehatan, pendidikan, sosial, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, bangunan, irigasi, pemberian bantuan sarana prasarana produksi, dan lain sebagainya, pungkasnya.

Lalu kemudian, Zahir memaparkan, pemenuhan atas layanan kesehatan yang dilakukan antara lain, penyediaan sarana prasarana kesehatan seperti obat-obatan, alkes, pemberian tambahan makanan, vitamin, pembinaan, pelatihan tentang kesehatan.

Dalam situasi pandemi Covid-19 juga telah dilakukan program vaksinasi Covid kepada tenaga kesehatan, pelayanan publik, masyarakat, lansia dan remaja. Dengan jumlah total peserta vaksinasi pertama sebanyak 218.348 jiwa. Dan total vaksinasi kedua sebanyak 147.263 jiwa.

Pemenuhan layanan pendidikan tahun 2021 antara lain dilakukan dengan peningkatan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, pembangunan ruang guru, ruang ramah anak. Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan kepada guru di Batubara dan bantuan sosial kepada mahasiswa.

Pemenuhan layanan dibidang sosial yang mengarah kepada, program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial, seperti pemberian peralatan usaha dan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, mengoptimalkan fungsi rumah singgah, meningkatkan pelayanan terhadap layanan data dan pengaduan penerima bansos dengan fasilitas mobil layanan data keliling melalui aplikasi sistem bantuan dan informasi kesejahteraan sosial, serta tersedianya ruang layanan dan pengaduan, imbuhnya.

Selanjutnya, Zahir mengemukakan, selain itu juga dilakukan pemberian bantuan bagi keluarga veteran, bantuan logistik korban bencana, sekaligus penyediaan mobil dapur umum bagi korban bencana, pembinaan kepada pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). (aci/azw)

Dishub Medan dan Satlantas Mulai Gelar Razia, Sopir Angkot Dites Urine BNN

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Polrestabes Medan, Dishub Medan dan Satlantas Polrestabes Medan, bersama menggelar razia gabungan kepada para sopir angkutan umum di Kota Medan, mulai Kamis (9/12) sore kemarin.

Pantauan Sumut Pos kemarin sore, razia dilakukan di sejumlah jalan-jalan protokol di Kota Medan, salah satunya di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Plaza Medan Fair.”Mulai sore ini Dishub Medan bersama Satlantas Polrestabes Medan melakukan razia kepada para sopir angkutan umum di Kota Medan,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos, Kamis (9/12).

Dikatakan Iswar, razia gabungan yang dilakukan pihaknya tersebut merupakan razia tahap awal berupa razia administratif.”Jadi kalau kita di Dishub yang kita periksa KIR nya, kalau teman-tman dari Satlantas yang diperiksa kelengkapan administrasi yang lainnya seperti SIM dan STNK,’ ujarnya.

Namun begitu, kata Iswar, pihaknya tetap berkomitmen untuk menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Dishub Medan, Polrestabes Medan, Organda, Kesper, dan para pengusaha angkutan untuk melakukan razia yang lebih tegas ke depannya, yakni razia tes narkoba berupa tes urine kepada para sopir angkutan Kota di Kota Medan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, pada Rabu (8/12) lalu, Dishub Medan telah menggelar pertemuan khusus dengan Satlantas Polrestabes Medan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan, Kesatuan Sopir dan Pemilik (Kesper) dan sejumlah pengusaha angkutan umum di Kota Medan di Kantor Satlantas Lapangan Merdeka Medan, Rabu (8/12) sore.

Rapat tersebut dilakukan, sebagai tindaklanjut dari peristiwa tabrakan antara Kereta Api Srilelawangsa dengan Angkutan Kota (Angkot) Wampu Mini di Kota Medan pada Sabtu (4/12) lalu yang menelan 4 korban jiwa dan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Dari hasil rapat ini disimpulkan, mulai pekan depan kita akan melakukan razia dan tes narkoba berupa tes urine kepada sopir angkutan umum di Kota Medan,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar Lubis S.SiT MT bersama Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Sonny Siregar kepada Sumut Pos, Rabu (8/12).

Selain itu, kata Iswar, setiap perusahaan angkutan umum di Kota Medan harus ikut bertanggungjawab atas kelalaian para sopirnya di lapangan. Ke depannya, tidak boleh lagi ada alasan setiap perusahaan angkutan umum untuk ‘lepas tangan’ atas kelalaian yang dilakukan para sopir yang telah merugikan orang lain.

“Setiap perusahaan angkutan umum harus bertanggungjawab. Jadi sesuai syarat administrasi, bahwa perusahaan itu adalah pemilik izin, dan seluruh armada itu baik dalam STNK dam Buku Kepemilikan itu resmi atas nama perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memiliki hak dan kewajiban atas hal itu,” tegasnya.

Untuk menegakkan hal itu, sambung Iswar, Pemerintah tidak membutuhkan payung hukum baru atau tambahan. Pasalnya, aturan itu memang sudah tertuang dalam perundang-undangan dam legal secara hukum.

Sementara itu, Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Sonny Siregar menegaskan, bahwa pihaknya akan segera melaksanakan razia penindakan gabungan terhadap para sopir angkot di Kota Medan berupa tes urine, razia administrasi, serta KIR dari kendaraan angkutan umum. “Ini hal yang sangat urgent dan sangat mendesak sekali. Kita juga akan bekerjasama dengan mitra-mitra seperti BNN dan Jasa Raharja,” ucap Sonny.

Kemudian Sonny juga menuturkan bahwa dalam rapat itu pihaknya telah sepakat, apabila ke depannya ada video viral tentang pelanggaran yang dilakukan angkot, khususnya yang diambil masyarakat, maka video itu akan dijadikan alat bukti dalam rangka penindakan.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar meminta dilakukan pengawasan sopir. “Sopir harus bebas dari narkoba dan juga tidak mengonsumsi minuman keras. Pengawasan kesehatan ini harus dilakukan secara rutin di seluruh terminal. Dengan demikian, keberadaan terminal juga jadi benar-benar berfungsi. Sebab, semua angkutan akhirnya wajib masuk terminal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan (PL) Ombudsman Sumut, James Panggabean meminta dilakukan optimalisasi pelaksanaan uji kir angkot. “Kita bisa melihat banyak angkot yang kondisinya tidak baik dan tidak layak jalan. Misalnya, kondisi rem yang tidak baik, lampu sen yang banyak tidak berfungsi, kondisi mesin dan sebagainya,” ujarnya. (map/ris/ila)

TEKS: Pertemuan Dishub Medan, Satlantas Polrestabes Medan, Organda Medan, Kesper Medan, dan sejumlah pengusaha angkutan umum di Kota Medan

Masak Martabak Telur hingga Berbagi Sembako, Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 di Kota Medan

BUAT MARTABAK: Elemen masyarakat di Provinsi Sumut turut memperingati Hakordia 2021, melalui aksi membuat martabak dan membagikan secara gratis di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (9/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan turut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 dengan berbagai kegiatan. Mulai dari memasak martabak telur sebagai simbol komitmen mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada juga yang memperingati Hakordia dengan berbagi sembako.

BUAT MARTABAK: Elemen masyarakat di Provinsi Sumut turut memperingati Hakordia 2021, melalui aksi membuat martabak dan membagikan secara gratis di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (9/12).

Misalnya saja, Elemen masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, cara memperingati Hakordia 2021 dengan menggelar aksi membuat martabak lalu membagikannya secara gratis di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (9/12).

Massa aksi sengaja menggelar kegiatan itu, sebagai komitmen mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. “Pesan kita kepada pak gubernur selamat Hari Anti Korupsi, semoga kita bisa melangkah bersama dalam memberantas korupsi menuju Sumut yang bermartabat,” kata Koordinator Aksi, Indra Mingka.

Pihaknya juga mendeklarasikan Koalisi Perlawanan Korupsi (KPK) RI. Hal tersebut untuk mendorong agar ranking kedua Provinsi Sumut terkorup di Indonesia bisa diturunkan. “Nomor dua itu bisa turun kelima dan juga harus gak ada. Jadi dia terus berinovasi. Dan kemudian berupaya menekan tindak pidana korupsi ini serendah-rendahnya,” ungkapnya.

Sementara Inspektur Provinsi Sumut, Lasro Marbun, yang hadir dalam aksi itu mengaku bangga dan menerima pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat. Dia mengatakan, aksi ini merupakan gambaran bentuk perhatian semua pihak terhadap pentingnya tata pemerintahan yang baik. “Dan ini merupakan peringatan bagi kami, Pemprov Sumut terus mengoreksi diri dan terus berkinerja memperbaiki korupsi. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan,” ujarnya.

Adapun peringatan Harkordia yang diselenggarakan ini untuk memberikan catatan dan tuntutan kepada KPK RI, gubernur dan wakil Gubernur Sumut, Kejati Sumut, Kapolda Sumut dan Ketua Pengadilan Tipikor PN Medan.

Dalam aksi yang berjalan tertib itu, massa turut membagikan hasil pembuatan martabak telor kepada masyarakat yang melintas, insan pers, dan aparatur yang bertugas mengamankan jalannya kegiatan tersebut.

Berbagi 200 Paket Sembako

Sedangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) memperingati Hakordia dengan menggelar bakti sosial (baksos) dengan membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, Kamis (9/12).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Teuku Rahmatsyah mengatakan, kegiatan penyaluran paket sembako yang dilaksanakan di pelataran parkir kantor Kejari Medan ini merupakan ide bersama antara Kejari Medan dengan Forwakum Sumut. “Ini idenya datang dari kebersamaan, dimana pada hari ini bertepatan dengan hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021,” katanya didampingi Kasi Intelijen Bondan Subrata dan Kasi Pidsus Agus Kelana Putra, di halaman Kantor Kejari Medan.

Lebih lanjut, kata Rahmatsyah, bantuan 200 paket sembako ini disalurkan kepada masyarakat sekitar, tukang becak, gojek, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) dan petugas melatih Bestari.”Harapannya, bantuan ini dapat memudahkan masyarakat di masa pandemi Covid-19 dan mudah-mudahan bisa mengurangi beban masyarakat serta dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar mantan Aspidsus Kejati Aceh ini.

Sementara itu, Ketua Forwakum Sumut, Aris Rinaldi Nasution mengucapkan terimakasih kepada Kejari Medan khususnya Kepala Kejari Medan yang sudah mau bekerjasama dengan Forwakum Sumut untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Terimakasih buat pak Kajari Medan atas kegiatan hari ini. Semoga di hari Anti Korupsi Sedunia ini, Kejaksaan Negeri Medan tetap konsisten untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dan semoga bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat bermanfaat,” ujarnya.

Camat Medan Timur, Noor Alfi Pane yang hadir dalam kegiatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Kejari Medan dan Forwakum Sumut atas pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Timur.

“Pemberian sembako ini diharapkan bermanfaat bagi warga di masa pandemi ini dan bertepatan di Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Mudah-mudahan pemberian sembako ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan kita semua selalu diberikan kesehatan,” pungkasnya.

Dalam kegiatan pemberian bansos tersebut dihadiri Kejari Medan Teuku Rahmatsyah SH MH, Kasi Intelijen Bondan Subrata, Kasi Pidsus Agus Kelana Putra, Kasi Pidum Riachad Sihombing, Kasi Datun M. Ilham, Kasi PB3R Ida Mustika Napitupulu, Camat Medan Timur Noor Alfi Pane dan Pengurus serta Anggota Forwakum Sumut. (prn/man/ila)

Foto: Kajari Medan Teuku Rahmatsyah didampingi Ketua Forwakum Sumut membagikan paket sembako kepada masyarakat, memperingati hari anti korupsi Sedunia, Kamis (9/12).

Hermansyah Siap Bawa Peradi Medan Lebih Maju

Hermansyah Hutagalung SH MH

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dengan modal pengalaman dan kesuksesan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Advokat, Hermansyah Hutagalung SH MH optimis dan percaya diri tinggi mencalonkan diri sebagai Calon Sekretaris DPC PERADI Medan Periode 2022 – 2026. Bersama Dr Azwir Agus SH M Hum sebagai calon ketua. “Mudah – mudahan bisa membawa PERADI Medan lebih maju, eksis, dan bisa menjadikan PERADI wadah pengembangan SDM para advokat di Medan,” kata Hermansyah di Medan, Kamis (9/12).

Hermansyah Hutagalung SH MH

Meski berusia muda, Hermansyah telah memiliki segudang pengalaman. Dia mengawali karirnya sebagai advokat sejak tahun 2008 dan menamatkan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Hermansyah merupakan sosok advokat muda yang memiliki jiwa loyalitas dan spirit tinggi.

Usai lulus dengan gelar magister (S2) ilmu hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013, Hermansyah memberanikan diri untuk masuk dalam kepengurusan Perhimpuhan Advokasi Indonesia (PERADI) Medan, tepatnya periode 2015 – 2022. Menjabat sebagai koordinator bidang olahraga, Hermansyah mulai tunjukkan eksistensinya.

Pria yang sejak tahun 2008 menjadi anggota PERADI ini pernah didaulat sebagai Ketua Panitia Perayaan Natal DPC PERADI MEDAN Pada Desember 2019. “Tahun 2019 saya ditunjuk langsung sebagai ketua panitia perayaan natal DPC PERADI Medan pada 2019. Ini adalah sebuah kepercayaan bagi saya sekaligus amanah yang diberikam PERADI Medan untuk terus menjaga eksistensi organisasi di bidang rohani,” ujar Hermansyah.

Selain lulusan magister hukum, dalam pendidikan informal, Hermansyah juga baru saja menyelesaikan pendidikan Kurator dan Pengurus Indonesia yang diselenggarakan oleh AKPI. Dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, Hermansyah telah banyak menangani berbagai permasalahan hukum klien, baik yang berbadan hukum maupun perorangan.

Saat ini dia merupakan tenaga ahli komisi III DPR RI Dapil Sumut 3 yang menjaga konstituen Dr Hinca IP Pandjaitan SH MH ACCs agar aspirasi bisa langsung sampai dan diserap. Selama menjadi advokat, Hermansyah juga turut mengawal tugas kepolisian, kejaksaan, kehakiman, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan di wilayah Sumut.

Pria kelahiran Pematang Siantar, 10 Februari 1983 ini, memiliki motivasi besar untuk menciptakan para advokat yang tidak hanya unggul, namun juga memastikan advokat bisa menciptakan hukum berkeadilan bagi rakyat kecil. Alumni Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan ini menginginkan profesi advokat yang ia geluti tidak sekadar profesi individu, namun juga berguna untuk sesama manusia.

“Profesi advokat yang kami jalani selama ini tidak hanya menjadi pendamping bagi klien dalam menyelesaikan permasalahan hukum, tapi juga harus menjadi penyambung hukum berkeadilan bagi rakyat kecil,” ujar Hermansyah.

Disamping sebagai Advokat, saat ini Hermansyah merupakan Tenaga Ahli Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membawahi Hukum, HAM dan Keamanan, sehingga telah mendukung Hermansyah dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat untuk membantu masyarakat pencari keadilan. (rel/dek)

Selain berkarir sebagai advokat, pria berusia 38 tahun ini juga doyan dengan olahraga angkat berat. Maka, pada tahun 2020, Hermansyah sukses menjabat Ketua Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI) Sumatera Utara periode 2020-2024. Baru beberapa bulan dilantik, Hermansyah mampu menciptakan prestasi tim Sumut pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 Papua. Cabor angkat berat turut menyumbangkan satu medali perak.

“Tahun 2024 saat Sumut dan Aceh menjadi tuan rumah PON bersama, kita akan meningkatkan prestasi angkat berat menuju emas. Kita bina atlet – atlet muda yang selama ini tidak terpantau,” optimis Hermansyah.

Kini, Hermansyah merupakan Managing Partners Hermansyah Hutagalung SH MH & Associates yang beralamat di Sutomo Tower, Jalan Sutomo Ujung No. 28 D Lt. 5 F, Durian, Medan Timur, Kota Medan. Disamping sebagai Advokat, saat ini Hermansyah merupakan Tenaga Ahli Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membawahi Hukum, HAM dan Keamanan, sehingga telah mendukung Hermansyah dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat untuk membantu masyarakat pencari keadilan. (rel/dek)