VIRTUAL: Kegiatan Collective Action/Vendor Gathering UIKSBU secara virtual melalui Zoom, pada Jumat (19/11) lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagut (UIKSBU) berkomitmen untuk menerapkan penilaian Integrity Due Dilligence (IDD). Sistem ini diterapkan kepada mitra kerja atau vendor yang memungkinkan praktik pencegahan anti penyuapan.
VIRTUAL: Kegiatan Collective Action/Vendor Gathering UIKSBU secara virtual melalui Zoom, pada Jumat (19/11) lalu.
“Kita menggelar Collective Action/Vendor Gathering UIKSBU secara virtual melalui Zoom, pada Jumat (19/11) kemarin dengan dihadiri puluhan mitra baik dari unit dan induk. Tujuannya salah satunya adalah melakukan sosialisasi pembekalan kepada mitra mengenai penerapan IDD kepada mitra sebagai langkah pencegahan praktik penyuapan dilakukan,” kata GM PLN UIKSBU Purnomo, Kamis (25/11).
Purnomo mengatakan, vendor gathering ini rutin dilakukan di setiap semester di antaranya sosialisasi anti penyuapan. Untuk peserta yang diundang belum pernah mengikuti acara ini sebelumnya, yang merupakan memiliki kontrak kerja dengan seluruh PLN n UIKSBU sebanyak 65 mitra.
“Acara ini menjadi sarana kita komunikasi dengan teman-teman vendor semakin baik. Semakin mengingatkan satu sama lain. Walaupun kontraktual ada kewajiban dan hak masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu, Jakaria Tarigan dari Tim Kepatuhan menambahkan dalam acara tersebut pihaknya juga mensosialisasikan anti penyuapan, apalagi PLN UIKSBU sudah memperoleh ISO 37001:2016 dan peringkat 3 terbaik PLN se-Indonesia.
“Jadi, yang menjadi dasarnya untuk kepatuhan anti penyuapan adalah Surat Edaran Menteri BUMN No.SE2/MBU/07/2019 mengamanatkan BUMN untuk implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, kemudian Surat Edaran Menteri BUMN No S-35/MBU/01/2020 khusus untuk BUMN besar diwajibkan untuk segera menerapkan SNI ISO 37001 dan Surat Menteri BUMN S-17/S.MBU/02/2020 semua BUMN wajib telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan,” jelasnya.
Kemudian, Pejabat Perencana Pengadaan selaku Ketua Panitia Aries Indrianto menambahkan pihaknya akan melaksanakan penilaian IDD secara konsisten dan akan dilakukan pada saat proses tender. Setiap mitra wajib mengisi form atau penilaian untuk IDD.
“Setiap mitra wajib. Untuk mitra yang sudah ditandatangani kontraknya namun belum dilakukan IDD mitra. Akan kita lakukan IDD. Penyesuaian klausul kontrak akan dilakukan IDD juga. Pemilik kontrak PLN disini wajib mencantumkan klausul anti penyuapan,” ungkapnya.
Sedangkan untuk tata cara penilaian mengisi IDD-nya. Kueseioner berisi penilaian tentang informasi perusahaan, lalu kategori kedua, informasi afiliasi mitra terdapat pertanyaan key person memiliki hubungan dengan mitra. ”Lalu ada juga key person perusahaan yang memiliki jaringan dengan pejabat. Apakah key person di perusahaan juga pernah terlibat dengan proses hukum,” tuturnya.
Aries menegaskan untuk pembaruan IDD dilakukan wajib dengan tingkat resiko tinggi per satu tahun, tingkat resiko sedang dua tahun dan tingkat rendah per tiga tahun. Mitra wajib mendapat sosialisasi kembali mengenai SMAP atau IDD.
“Kalau hasil penilaian tingkat resiko tinggi, mitra wajib ikut sosialisasi kembali per 6 bulan. Tapi untuk update 1 tahun sekali. Ini akan berpengaruh tidak dengan syarat langsung proses tender, tidak. Tapi akan menjadi pertimbangan menajemen untuk bisa atau tidak ikut tender tertentu,” tegasnya. (ila)
VAKSINASI: Warga Kampung Sejahtera menjalani vaksinasi dosis kedua.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam percepatan vaksinasi di Kota Medan. Ratusan warga dilakukan vaksinasi dosis kedua di lapangan Serbaguna, Jalan KH Zainul Arifin, Kampung Sejahtera, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sabtu (28/11).
VAKSINASI: Warga Kampung Sejahtera menjalani vaksinasi dosis kedua.
Kegiatan vaksinasi lanjutan ini, berkat kolaborasi Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (P3KS) bersama Lanud Suwondo, Pemerintah Kota Medan dan PLN UISKBU melaksanakan kegiatan vaksinasi dosis kedua. Ketua P3KS, Aminurasid mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi ini dilakukan untuk mendukung percepatan vaksinasi di akhir tahun, sehingga Kota Medan dapat di level 1, dan prekonomian kembali bangkit.
“Vaksinasi yang dilakukan ini lanjutan dari kegiatan vaksinasi 1 pada Festival Pemuda Pemudi Bersatu kemarin dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda lalu. P3KS akan konsisten melaksanakan kegiatan yang positif, serta memberikan kontribusi untuk pemerintah dalam segala hal, terlebih lagi dalam menjalankan program nasional yakni vaksinasi,” ucap pria akrab disapa Rasyid itu.
Vaksinasi dosis 2 ini dibantu 6 orang tim nakes dan 2 tim keamanan dari Lanud Suwondo Medan, dengan jumlah dosis yang disiapkan sebanyak 300 dosis.
”Dosis 2 ini lanjutan dari vaksinasi dosis 1 yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (P3KS), artinya kami selaku tim kesehatan akan selalu siap membantu masyarakat untuk mendapatkan vaksin, dan setelah di vaksin dapat meningkatkan kekebalan tubuh terkhususnya warga di Kampung Sejahtera semakin meningkat, dan tidak berarti semakin di vaksin, masyarakat tidak peduli dan tetap harus mengikuti prokes, Ujar dr. Yossie Pandjaitan,” jelasnya.
Dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi di lapangan Serbaguna seluruh peserta tetap menjalankan protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Kegiatan vaksinasi ini terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, seperti Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Turun Tangan Medan dan lain-lainnya.
Sebelumnya, Kampung Sejahtera di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah menggelar vaksinasi COVID-19 dosis 1 untuk warganya dan masyarakat umum, pada Jumat (29/10) lalu. Vaksinasi ini adalah rangkaian kegiatan Festival Pemuda Pemudi Bersatu yang digelar sejak 26-30 Oktober 2021. (gus/ila)
PENYEKATAN: Personel Polantas berjaga di lokasi penyekatan di persimpangan Jalan Juanda dan Jalan Brigjen Katamso dalam rangka PPKM Level 4 di Kota Medan.Triadi Wibowo/Sumut Pos .
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 akan diterapkan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Utara pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Meski belum diterapkan, namun Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, meminta masyarakat Sumut nantinya mematuhi aturan tersebut. Di antaranya, jangan pergi liburan Natal dan Tahun Baru.
Ilustrasi.
MANTAN Pangkostrad itu mengaku, tengah menyiapkan sanksi bagi masyarakat yang nekad pergi liburan. “Diisolasi, nanti kita siapkan (tempat isolasinya). Tekhnisnya saya beritahu lebih lanjut,” ujar Edy di Medan, Sabtu (27/11).
Tempat-tempat isolasi itu menurutnya sudah ada. Hanya saja saat ini sedang disiapkan petugas jaga dan hal operasional lainnya. Aturan terkait sanksi, tengah dipersiapkan.
Lebih lanjut Edy Rahmayadi mengatakan, PPKM Level 3 itu nantinya untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus covid-19 gelombang ketiga di Sumut. Karena jika dilonggarkan, maka masyarakat akan bebas berbaur, padahal entah darimana saja datangnya. “Prioritas kegiatan-kegiatan liburan hari natal dan tahun baru itu ditiadakan. Berarti tidak boleh ada. Bukan penyekatan, tapi melakukan pengawasan secara ketat,” ujar Edy.
Apalagi saat ini, lanjut Edy, Sumut dihadapkan pada ancaman masuknya varian baru dari negera tetangga. Posisi strategis Sumut yang dekat ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, memungkinkan varian baru itu menyebar. “Makanya sedari sekarang kita terus mencegah,” jelas Edy.
Adapun perkembangan kasus baru covid di Sumut, sudah di bawah 10 kasus per harinya, bahkan pada beberapa hari tidak ada pertambahan kasus. Meski sudah mereda, namun Edy mengajak semua pihak jangan lengah. “Tetap prokes yang ketat,” ujarnya.
ASN Dilarang Bepergian
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 26 Tahun 2021. SE itu tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Selama Periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19.
Dalam SE itu, ditegaskan larangan kepada para aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan mudik selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), terhitung 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Namun, terdapat pengecualian bagi para ASN yang mengalami tiga kondisi.
Yakni pegawai ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office), seperti contohnya wilayah Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, maupun Maminasata.
Selanjutnya, pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon ll) atau kepala kantor satuan kerja. Selain itu, pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansinya.
Bagi mereka yang hendak melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah diminta untuk memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Juga mentaati peraturan dan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan. Kebijakan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan menteri dalam negeri juga perlu diperhatikan.
Adapun kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan kementerian perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga harus dipatuhi ASN. Ketaatan protokol kesehatan yang ditetapkan kementerian kesehatan serta penggunaan platform PeduliLindungi juga wajib diterapkan.
Jadwal Ulang Mudik Nataru
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro, meminta masyarakat untuk menjadwal ulang rencana mudik dalam menyambut libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Hal ini untuk mengantisipasi dan mencegah munculnya klaster COVID-19 baru di tengah masyarakat sebagai akibat mobilitas mudik tersebut.
“Bagi para pekerja, kami meminta menjadwal ulang tradisi pulang kampung atau mudik saat Natal dan Tahun Baru, untuk memastikan bahwa sirkulasi virus tidak berpindah dari kota ke desa, karena potensi kerumunan di berbagai moda transportasi akan berpotensi menimbulkan klaster baru kampung halaman, bahkan terlebih bahaya lagi, menciptakan klaster-klaster keluarga yang baru bermunculan,” ujarnya.
Reisa mengatakan, Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 menjadi pembuktian bahwa masyarakat Indonesia sendiri yang dapat menentukan kapan pandemi dapat berakhir. Hal ini dapat terwujud dengan melakukan semua tindakan pencegahan, tetap disiplin protokol kesehatan agar tetap aman dari ancaman penularan COVID-19. Adapun protokol kesehatan yang dimaksud adalah memakai masker,, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.
Reisa dalam keteranganya yang dikutip, Sabtu (27/11) juga mengimbau agar prinsip 3T yakni testing, tracing, treatment tetap digencarkan, agar indikator PPKM tetap merefleksikan level 1 atau terkendali. Disamping itu, program vaksinasi juga dipercepat agar mencapai 70% sasaran pada akhir tahun ini.
Reisa menyebutkan, Indonesia saat ini berhasil mencatatkan indikator kasus harian yang dibawah 400 kasus di tujuh hari terakhir, angka kematian dibawah 0,1%, dan BOR di angka 3%. Dirinya yakin bahwa masyarakat dapat beradaptasi dengan berbagai pengaturan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022.
Inmendagri terbaru tersebut, ujar Reisa, menyatakan bahwa selama periode Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022 (Nataru) pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, semua pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, sampai dengan ke tingkat terbawah-seperti di tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)-bekerja maksimal dan dalam kapasitas penuh.
Inmendagri juga meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, dapat bekerja sama lebih erat dalam menyuarakan langkah pencegahan dan penegakan disiplin prokes.
Reisa mengingatkan, sudah terbukti, dampak mudik Lebaran 2021 dan mobilitas tinggi di Nataru tahun lalu menimbulkan siklus penularan baru. Libur Idul Fitri 2021 mencatatkan penambahan kasus harian sampai dengan kisaran 50 ribu atau naik lebih dari seribu persen dari periode bulan sebelumnya. Sedangkan libur kolektif Maulid Nabi dan Natal 2020 telah menambah lebih dari 5 ribu kasus harian baru, atau naik 100 persen dari bulan sebelumnya. (mbd/jpc/dtc)
NYARIS PUTUS: Jalan lingkar Pulau Samosir, persisnya di Sigarantung Dusun III Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, nyaris putus akibat longsor yang melanda daerah itu, Minggu (28/11).BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai terhadap cuaca buruk yang terjadi hingga tiga hari ke depan.istimewa/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus mengimbau masyarakat Sumatera Utara (Sumut), khususnya Kota Medan, agar tetap waspada terhadap cuaca ekstrem yang diperkirakan masih melanda.
NYARIS PUTUS: Jalan lingkar Pulau Samosir, persisnya di Sigarantung Dusun III Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, nyaris putus akibat longsor yang melanda daerah itu, Minggu (28/11).BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai terhadap cuaca buruk yang terjadi hingga tiga hari ke depan.istimewa/sumutpos.
“Dalam tiga hari ke depan, wilayah Kota Medan dan sekitarnya masih berpotensi terjadinya hujan. Hal ini dikarenakan, adanya sistim tekanan rendah (Low) di wilayah Laut Natuna, membuat konvergensi melewati wilayah Sumut, khususnya Sumut bagian utara,” kata Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Budi Prasetyo kepada Sumut Pos di Medan, Minggu (28/11).
Sehingga, lanjutnya, menyebabkan banyak massa udara basah melewati wilayah itu. Hal tersebut menyebabkan banyak terjadi pertumbuhan awan-awan konvektif yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas ringan-sedang.
“Untuk masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca buruk berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir atau genangan-genangan air di wilayah sekitar bantaran sungai. Selain itu, waspada juga terhadap longsor untuk wilayah pegunungan, lereng atau dataran tinggi. Selalu pantau informasi dari BMKG dan selalu berhati-hati jika keluar rumah,” imbaunya.
Adapun, papar Budi, titik-titik wilayah prakiraan banjir kategori rendah-menengah berpotensi terjadi di Kabupaten Asahan, Deliserdang, Karo, Kota Binjai, Tanjungbalai, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Labuhanbatu Utara (Labura), Langkat, Padanglawas, Samosir, Serdangbedagai (Sergai), Simalungun.
“Kota Medan juga berpotensi banjir kategori rendah, yakni di Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan Belawan, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Labuhan, Medan Maimun, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Tuntungan,” ungkapnya.
Sedangkan, tambah Budi, banjir kategori menengah lainnya, yakni Kabupaten Batubara, Kota Gunungsitoli, Padangsidempuan, Pematangsiantar, Tebingtinggi, Labuhanbatu, Mandailingnatal (Madina), dan Kota Medan, di Kecamatan Medan Labuhan. Sementara, prakiraan BMKG untuk bencana longsor pada Desember 2021, pada umumnya berpotensi tingkat bahaya menengah-tinggi, di antaranya Kabupaten Asahan, Dairi, Humbanghasundutan (Humbahas), Deliserdang, Karo, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Labuhanbatu Utara (Labura), Langkat, Mandailingnatal (Madina), Nias, Toba, Simalungun, Serdangbedagai (Sergai), Samosir dan Tapanuli. (dwi)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penyebaran kasus Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru disampaikan Satgas Penanganan Covid-19, Minggu (28/11) pukul 12.00 WIB, ada tambahan 264 kasus positif Covid-19 di Indonesia.
Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus Covid-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 4.255.936 kasus dari jumlah tersebut, 8.214 pasien masih positif Corona (kasus aktif).
Dilaporkan juga, kemarin ada 275 orang di Indonesia yang sembuh dari Covid-19. Jumlah total yang telah sembuh dari Corona sebanyak 4.103.914 orang.
Selain itu, dilaporkan sebanyak 1 pasien positif Corona di Tanah Air meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah total pasien positif Covid-19 yang meninggal sebanyak 143.808 orang.
Pemerintah tak lelah mengimbau warga menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yakni mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak. Program vaksinasi Covid-19 juga tengah digencarkan agar tercipta kekebalan komunal (herd immunity).
Pemerintah juga telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 hingga 4 untuk menekan laju penyebaran Corona. Warga diminta menaati aturan yang diberlakukan selama PPKM agar pandemi virus Corona dapat teratasi. (dtc)
ANTRE: Calon penumpang antre di Posko Pengendalian Covid-19 KNIA.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan peringatan tentang menyebarnya variant of concern (VOC) dengan kode B.1.1.529. Varian yang diberi nama Omicron tersebut, ditemukan di Afrika Selatan berdasar hasil penelusuran genomik.
ANTRE: Calon penumpang antre di Posko Pengendalian Covid-19 KNIA.
WHO menuangkan peringatan tersebut dalam WHO’s Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution (TAG-VE). Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa berdasar data-data awal yang tersedia, varian itu memiliki kecepatan transmisi 500 kali lipat dibandingkan varian orisinal Wuhan. “Sebagai perbandingan, varian Delta punya kecepatan 100 kali dari varian asli Wuhan,” kata Dicky, kemarin.
Dari berbagai varian yang dites di lab-lab genomik di dunia, Omicron diketahui merupakan VOC pertama yang langsung ditetapkan dalam kelompok VOC. Berbeda dengan varian lain –termasuk Delta– yang sebelumnya selalu melalui tahapan variant of interest atau variant under investigation (VUI). “Karena kecepatan penularan varian Omicron sangat ekstrem. Walaupun ini baru data awal, sudah cukup untuk meningkatkan kewaspadaan kita,” kata Dicky.
Dia menyebut, varian itu mampu menaikkan tingkat kepositifan (positivity rate) dari 1 persen menjadi 30 persen hanya dalam waktu tiga minggu. Kurang dari dua minggu sejak ditemukan, Omicron sudah bisa mendominasi 70 persen kasus positif di Afrika Selatan. Saat ini, 90 persen kasus PCR yang positif di ibu kota Afsel adalah infeksi Omicron. Yang mengkhawatirkan lagi adalah kemampuan varian itu menular lewat udara.
Laporan dari Hongkong, salah seorang turis yang baru melancong dari Afsel terdeteksi membawa Omicron. Saat menjalani karantina di sebuah hotel, pasien tersebut menularkan kepada tamu hotel di seberang kamarnya.
Penularan diduga terjadi saat pasien karantina itu membuka pintu kamar untuk mengambil makanan. Dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama, seorang tamu di kamar yang berhadapan juga membuka pintu untuk mengambil makanan. “Ini membuktikan penularan bisa melalui udara di lorong hotel. Ini artinya peringatan, kalau kedatangan pelancong dari luar negeri, walaupun PCR-nya negatif, harus karantina setidaknya tujuh hari. Kemudian, sirkulasi udara diperhatikan,” katanya.
Masa karantina tujuh hari harus menjadi standar. Pada hari kelima dan keenam, dilakukan tes PCR dengan memperhatikan gejala. Untuk pencegahan, memang bisa diambil opsi menutup pintu penerbangan, tapi mitigasi yang paling penting adalah penguatan surveilans di pintu masuk perbatasan. ’’Waspada harus. Takut jangan, apalagi panik,” jelas Dicky.
Data sejauh ini dari Afrika Selatan, vaksinasi masih efektif dalam mencegah keparahan maupun kematian. Sebab, kebanyakan infeksi terjadi pada kelompok yang belum divaksin. Karena itu, kata Dicky, Indonesia harus memanfaatkan momentum yang ada untuk mengejar target vaksinasi. “Kita kejar harus mengarah ke 90 persen total penduduk sudah mendapatkan dosis kedua. Booster juga segera diberikan,” jelasnya. Penting juga perlindungan untuk kelompok berisiko. Yakni, lansia, komorbid, anak-anak, dan wanita hamil.
Dicky mengatakan, mitigasi yang dilakukan pemerintah saat ini sudah benar, salah satunya memberlakukan PPKM level bertingkat. Namun, hal yang paling penting yakni percepatan vaksinasi Covid. “Yang harus dilakukan lebih giat lagi adalah vaksinasi itu penting sekali, karena kasus Omicron ini dominan akan terjadi bagi orang yang belum vaksin sama sekali di Afrika Selatan, termasuk juga yang ada di negara lain, itu menunjukkan masih efektifnya vaksin,” ujarnya.
Namun, perlu diingat kalau vaksinasi Covid bukan untuk mencegah penularan, melainkan meminimalisir keparahan dan kematian. Oleh karena itu, menurutnya, vaksinasi juga harus diimbangi dengan penerapan prokes yang ketat. “Oleh karena itu kombinasi vaksinasi yang kuat, cakupannya harus lebih dari 90 persen, kemudian 3T dan 5M di bawah payung PPKM ini harus ditingkatkan di 2022, atau di akhir tahun ini sampai ke 2022,” ujarnya.
“Kita nggak usah panik berlebihan karena kabar baiknya adalah vaksinasi lebih efektif dalam melindungi keparahan dan kematian, kedua kombinasi dengan 3T dan 5M juga sangat efektif,” lanjut Dicky.
Saat ini menurut Dicky yang menjadi persoalan yakni pengabaian protokol kesehatan. Sebab, saat ini penerapan prokes terlihat sudah menurun. “Tapi PR-nya adalah pengabaian yang harus kita hindari, kabar baik lagi adalah saat ini vaksin moderna juga sedang bekerja untuk membuat booster untuk varian baru ini, tapi ini perlu 100 hari, artinya saat ini dalam 100 ke depan itu masa yang sangat awam,” ucapnya.
WNA dari 8 Negara Afrika Dilarang Masuk
Pemerintah Indonesia bergerak cepat, mengantisipasi masuknya Covid-19 varian Omicron ke Tanah Air. Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Indonesia sementara waktu menolak kedatangan atau kunjungan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) khususnya dari delapan negara Afrika.
“Delapan negara tersebut yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (28/11).
Dia menjelaskan, jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka di tempat pemeriksaan imigrasi akan langsung ditolak masuk Indonesia.
Aturan itu dikeluarkan menyikapi dinamika munculnya varian baru Covid-19 B1.1.529 dari luar wilayah Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya aturan pembatasan pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia.
Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria. Angga, sapaan akrabnya mengatakan aturan pembatasan masuk orang asing serta penangguhan sementara visa bagi negara terkait mulai berlaku pada Senin (29/11) 2021.
Sementara, untuk orang asing selain dari negara-negara tersebut, saat ini masih berlaku aturan pembatasan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. “Jika masyarakat membutuhkan konsultasi lebih lanjut, disarankan menghubungi kami melalui livechat di www.imigrasi.go.id pada hari dan jam kerja,” pungkasnya.
Ramai-ramai Kembangkan Vaksin
Perusahaan farmasi Novavax mulai mengerjakan versi vaksin yang ditujukan untuk varian COVID-19 Omicron. Dosis untuk pengujian dan pembuatannya direncanakan siap dalam beberapa minggu ke depan.
Pengembang vaksin tersebut mengklaim, telah mengembangkan spike protein khusus berdasarkan urutan genetik varian yang diketahui, B.1.1.529. “Pekerjaan awal akan memakan waktu beberapa minggu,” papar juru bicara perusahaan dikutip dari CNA.
Novavax menyebutkan, akan mengajukan persetujuan Amerika Serikat (AS) pada akhir tahun. Pengajuan persetujuan juga dilakukan dengan European Medicines Agency dan Kanada.
Pengembang vaksin lain, termasuk BioNTech SE dan Johnson & Johnson, juga tengah menguji efektivitas suntikan vaksinnya terhadap varian baru ini. Perusahaan Inovio Pharmaceuticals juga mengaku mulai menguji kandidat vaksinnya, INO-4800, untuk mengevaluasi efektivitasnya terhadap varian baru.
Perusahaan memperkirakan, pengujian akan memakan waktu sekitar dua minggu. Inovio mengklaim saat ini tengah merancang kandidat vaksin baru yang secara khusus menargetkan Omicron. Awal bulan ini, Inovio akan melanjutkan uji coba tahap akhir vaksinnya di Amerika Serikat setelah 14 bulan ditahan secara klinis.
“Skenario kasus terbaik, INO-4800 … akan benar-benar tahan terhadap omicron, tetapi jika bukan itu masalahnya, maka kami akan memiliki vaksin yang dirancang baru yang siap digunakan jika perlu,” kata Kate Broderick, wakil presiden senior divisi R&D; Inovio.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Omicron sebagai variant of concern (VoC) atau varian yang harus diwaspadai. Beberapa negara langsung bereaksi dengan membatasi akses ke dan dari Afrika Selatan, tempat pertama kali dilaporkannya varian ini. (jpc/dtc)
TEMU PERS: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Direktur PT Angkasa Pura Aviasi, Haris saat memberikan keterangan pers di Kantor Dinas BMBK Sumut, Minggu (28/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Merespon cepat isu soal penjualan aset Bandara Kualanamu Internasional Airport di Kabupaten Deli Serdang ke GMR Airport Consortium, perusahaan asal India. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, langsung memangil Direktur PT Angkasa Pura Aviasi, Haris, Usai mengikuti kegiatan funbike dalam rangka Hari Bakti ke-76 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kantor Dinas BMBK Sumut, Jalan Sakti Lubis Medan, Minggu (28/11), Edy memanggil Direktur PT Angkasa Pura Aviasi, Haris.
TEMU PERS: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Direktur PT Angkasa Pura Aviasi, Haris saat memberikan keterangan pers di Kantor Dinas BMBK Sumut, Minggu (28/11).
Edy minta Haris menjelaskan isu dimaksud kepada peserta yang hadir. “Saya minta semua dengarkan omongan beliau. Ramai katanya (bandara) Kualanamu dijual sama India. Saya pun tak tau. Jadi langsung saja ke sumber yang utama,” katanya.
Edy menyebut, setelah ini jangan lagi dikembang-kembangkan isu tersebut sehingga rakyat hilang kepercayaan dengan pemimpinnya. Mendapat perintah itu, Direktur PT Angkasa Pura Aviasi, Haris menjelaskan, kemitraan strategis pengeolaan Bandara Kualanamu lebih kepada ke kemitraan strategis yakni kerjasama, bukan penjualan aset.
Pihaknya ke depan punya rencana, bagaimana menjadikan Bandara Kualanamu menjadi HUB Internasional. “Makanya kita membutuhkan kerjasama dengan GMR Airport yang nanti bisa membawa traffic ke Bandara Kualanamu khususnya penerbangan internasional,” katanya.
GMR akan masuk ke dalam kepemilikan saham PT Angkasa Pura Aviasi dengan kepemilikan saham 49 persen. “Jadi bukan Bandara Kualanamu, Bandara Kualanamu merupakan aset PT Angkasa Pura II,” katanya.
Menurutnya, aset tersebut merupakan kekayaan negara yang sudah dikelola PT Angkasa Pura II. “Jadi bukan PT Angkasa Pura II-nya melepas saham, tapi anak PT Angkasa Pura II-nya (PT Angkasa Pura Aviasi),” pungkasnya.
Dari sisi ini, ditegaskan dia, tidak ada aset yang berpindah ke GMR. Namun di media seolah-olah Bandara Kualanamu yang dijual. “Saya bisa tegaskan dan jaminan bahwa tidak ada aset yang berpindah semua masih aset Milik PT AP II,” ungkapnya.
Kemudian PT AP II masih memperoleh pendapatan dari deviden. Inilah menjadi tujuan utama pihaknya karena sekarang kalau dilihat total dari bandara di Indonesia, marketnya masih kepada domestik. “Jadi sekarang bagaimana itu mentransfer Bandara Internasional dan domestiknya. Kami harap bapak-bapak semua untuk bisa meluruskan pemberitaan di media, tidak ada penjualan aset,” pungkas Haris.
Setelah mendengar penjelasan ini, Gubsu Edy kembali berharap jangan ada lagi ribut-ribut mengenai isu Bandara Kualanamu dijual. Edy pun sempat menyebut istilah ulok. Ulok dalam makna bahasa di Medan, dapat diartikan sebagai membesar-besarkan cerita dan cenderung bohong. “Di counter itu isu, tangkis. Kita kan terlalu pandai ulok. Dia lupa kalau kita raja ulok,” pungkas mantan Pangkostrad.
Sebelumnya diberitakan, operator bandara asal India, GMR Airports Consortium resmi masuk dalam pengembangan Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara. PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, akan melakukan kemitraan strategis untuk pengembangan bandara ini selama 25 tahun ke depan.
Skema kemitraan strategis untuk pengembangan bandara ini, memiliki nilai investasi kerja sama sekitar US$ 6 miliar atau sekitar Rp85,2 triliun. Termasuk investasi dari mitra strategis sedikitnya Rp15 triliun.
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin menyatakan, GMR sudah menyampaikan rencananya untuk mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu dengan menargetkan penumpang hingga 54 juta orang pada tahun ke-25 kemitraan, atau setara bandara Soekarno Hatta saat ini. “Trafik penerbangan akan meningkat, lalu akan ada alih teknologi dan keahlian, serta berbagi porsi modal di Bandara Internasional Kualanamu,” ujar Awaluddin dalam keterangannya, Selasa (23/11).
Awaluddin mengatakan, perseroan menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi mitra strategis di Bandara Internasional Kualanamu. “Pengembangan di Bandara Internasional Kualanamu difokuskan memperkuat konektivitas internasional dan turut melibatkan swasta guna mewujudkan, 3E yaitu expansion the traffic, expertise sharing, dan equity partnership. Traffic penerbangan akan meningkat, lalu akan ada alih teknologi dan keahlian, serta berbagi porsi modal di Bandara Internasional Kualanamu,” kata Awaluddin.
Adapun GMR Airports Consortium merupakan investor strategis yang dimiliki GMR Group asal India. Perusahaan ini juga dimiliki oleh Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis.
Saat ini, GMR Airport mengelola New Delhi’s Indira Gandhi International Airport, Hyderabad International Airport di India, Bidar Airport di India, hingga Mactan Cebu International Airport di Filipina. Perusahaan juga tengah mengembangkan Goa International Airport di India, Visakhapatnam International Airport di India, dan Crete International Airport di Yunani.
AP II dan GMR Airports Consortium akan menjadi pemegang saham di joint venture company (JVCo) yakni PT Angkasa Pura Aviasi. Perusahaan tersebut menjadi pengelola Bandara Internasional Kualanamu. Rinciannya, AP II menguasai mayoritas 51 persen saham di PT Angkasa Pura Aviasi, sementara GMR Airports Consortium sebesar 49 persen. (gus)
DIGANTI: PNS di jajaran Pemko Medan usai dilantik, baru-baru ini.
SUMUTPOS.CO – Pemerintah benar-benar serius ingin mewujudkan rencana percepatan dalam mengurus birokrasi. Salah satu cara yang bakal ditempuh, memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan menggantinya dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
DIGANTI: PNS di jajaran Pemko Medan usai dilantik, baru-baru ini. Peran PNS di birokrasi bakal diganti dengan robot.
KEPALA Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan, ke depannya pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap.
“Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap,” kata Satya seperti dikutip dari detikcom, Minggu (28/11).
Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi yang saat ini sudah mulai banyak dilakukan seperti saat pembuatan SIM dan Paspor.
“Banyak sekali saat ini pelayanan publik yang tidak membutuhkan tatap muka, tapi menggunakan aplikasi. Publik yang meminta layanan dapat mengunggah dokumen
digital sebagai syarat administratif, dan jika memenuhi syarat maka dokumen yang diminta dapat diunduh setelah diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait,” jelasnya.
Terkait kapan waktu PNS digantikan robot, konsep ini akan terus dimatangkan dan butuh perencanaan yang lebih komprehensif. Untuk itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. “Kalau digitalisasi pelayanan sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, namun karena pandemi ini terjadi percepatan digitalisasi pelayanan oleh kementerian atau lembaga,” jelasnya.
Rencana PNS digantikan robot, pertama kali diungkap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2019. Saat itu dia meminta maaf kepada pejabat eselon III dan IV jika harus terpangkas karena akan digantikan dengan AI.
“Maaf kalau di sini ada eselon III dan IV, kita akan pangkas mulai tahun depan agar terjadi kecepatan dalam setiap memutuskan perubahan dunia yang begitu cepat, pelan-pelan saja,” kata Jokowi saat jadi pembicara kunci di acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2019 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, 28 November 2019 lalu.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk menggantikan PNS dengan robot. “Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN diganti dengan AI. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu,” tuturnya.
Bisa Hilangkan Pungli
Wacana pemerintah untuk mengganti PNS dengan tenaga robot, ternyata bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga negara. Setidaknya, tindakan merugikan yang selama ini dilakukan oleh beberapa oknum PNS bisa hilang.
Salah satunya adalah tindakan pungutan liar atau pungli. Sudah menjadi rahasia umum praktek pungli banyak sekali terjadi terutama dilakukan oleh PNS yang bekerja di pelayanan publik. Dengan perubahan tenaga kerja pelayanan publik dengan robot maka tindakan yang merugikan masyarakat tersebut tidak akan ada lagi di Indonesia.
“70 persen pekerjaan yang interaktif dengan rakyat seperti di kelurahan, kecamatan, kantor wali kota/bupati harusnya bisa diganti teknologi. Ini akan membuat rakyat lebih puas, karena bisa sekaligus berantas pungli, dan korupsi,” ujar Akademisi dan Praktisi dari Universitas Indonesia, Rhenald Kasali.
Adapun tindakan pungli yang terjadi ini terutama dalam pengurusan surat-surat dan perpanjangan izin. Sehingga pelayanan inilah yang dinilai harus digantikan dengan robot. “Apa saja yang digantikan robot, misalnya seperti customer contact, surveilance terhadap lalulintas/pembuangan sampah, pengurusan/perpanjangan ijin-izin, surat tanah,” kata dia.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga berpendapat yang sama, bahwa kegiatan pungli bisa dihilangkan jika kegiatan PNS yang berhubungan dengan publik diganti dengan robot. Namun hanya untuk beberapa sektor tertentu.
“Menurut saya bisa saja. Tapi memang tidak semuanya bisa diganti. Karena masyarakat kita masih banyak ogah dilayani dengan teknologi dan lebih puas ngobrol langsung dengan petugas pelayan publik,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa sektor PNS yang bisa diganti, bahkan akan lebih menguntungkan masyarakat dan juga pemerintah. Misalnya PNS pengurusan KTP dan yang berada di Samsat. Untuk pemerintah ini akan menguntungkan karena beban negara turun dari pengurangan PNS dan masyarakat terutama dalam pembuatan KTP dan samsat bisa terbebas dari praktek pungli yang masih sering terjadi. “Bagian layanan yang bisa diganti misalnya pembuatan KTP, itu bisa diganti. Pelayanan Samsat bisa diganti juga. Jadi bisa menghilangkan pungutan liat yang masih sering ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan, ini tak akan bisa dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Selain karena biaya yang besar, kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam membuat robot masih kurang mumpuni. “Jadi ini pasti dalam jangka waktu panjang. Jangka pendek dan menengah akan sulit,” pungkasnya. (dtf/cnbc)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bersinergi, berkordinasi, bekerjasama dengan kepala desa (Kades) untuk membangun desa dari segala bidang.
Demikian disampaikan Ketua ABPEDNAS Kecamatan Secanggang Setia Widayar pada rapat rutin BPD bersama Kades se Kecamatan Secanggang, di aula Kantor Desa Karang Gading, Rabu (11).
Pada rapat rutin tersebut dihadiri Camat Secanggang Persadanta Sembiring, Kasi Pemerintahan, Adi Siswoyo, Kasi PMP Akhyar, Ketua Apdesi/ Kades Karang Gding dan Ketua ABPEDNAS Kecamatan Secanggang Setia Widayat dan Pengurus ABPEDNAS dan juga dihadiri Ketua ABPEDNAS Kabupaten Langkat Irwanto.
Dikesempatan itu, Camat Secanggang Persadanta Sembiring meminta agar BPD dapat bekerjasama untuk Pembangunan, BPD tupoksinya adalah fungsi pengawasan dan diminta selalu berkordinasi dengan kades.
Senada juga disampaikan Ketua ABPEDNAS Langkat, Irwanto mengimbau BPD dan Kepala Desa dapat bekerjasama, berkoordinasi, konsultasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan azas musyawarah mufakat demi kepentingan pembangunan desa. (mag-6/han)
KUNJUNGAN: Ketua TP PKK KARO, Vera Rika Theopilus Ginting saat kunjungan kerja ke Desa Semangat.solideo/sumut pos.
KARO, SUMUTPOS.CO – Ketua TP. PKK Kab. Karo Ny. Vera Rika Theopilus Ginting melakukan kunjungan kerja ke Desa Semangat, Kec. Barusjahe, Jumat (26/11). Kunjungan ini guna persiapan kegiatan evaluasi Desa Percontohan PKK kategori Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) oleh TP. PKK Provinsi Sumatera Utara.
KUNJUNGAN: Ketua TP PKK KARO, Vera Rika Theopilus Ginting saat kunjungan kerja ke Desa Semangat.solideo/sumut pos.
Desa Semangat ini ikut diperlombakan sebagai desa percontohan PKK kategori PAAR untuk tinggkat Provinsi Sumatera Utara, dan evaluasinya akan dilaksanakan oleh tim evaluasi TP. PKK Provinsi Sumatera Utara pada Senin mendatang,”ungkap Ketua TP. PKK Kab. Karo.
“Untuk itu, kita bersama-sama hadir ke Desa Semangat ini untuk melakukan persiapan-persiapan dan dukungan untuk kegiatan evaluasi oleh TP PKK Provinsi Sumatera Utara,” tambahnya.
“Kita juga berharap nantinya Desa Semangat ini bisa menjadi juara tingkat Provinsi bahkan tingkat nasional sebagai desa Percontohan PKK kategori PAAR, untuk itu mari kita dukung bersama” sambungnya.
Ketua TP PKK KAB KARO Ny. Vera Rika Theopilus Ginting juga menyebutkan bahwa pola asuh anak dan remaja merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat anak adalah aset bangsa.
“Masa depan bangsa dan negara ada ditangan mereka, semakin baik kepribadian anak sekarang semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa,” tandasnya. (deo)
