PERSETUJUAN KORBAN

24 November 2021 21:12 PM

Oleh Salman Tanjung

Galibnya sebuah kebijakan tentu melahirkan sebuah perdebatan. Pihak yang mengeluarkan kebijakan akan selalu panen komentar, tanggapan, dukungan bahkan kritikan. Publik akan terbelah dua, antara pro dan kontra. Terbaru, keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Penyebabnya adalah terdapatnya frasa ‘tanpa persetujuan Korban’ dalam pasal 5 Permendikbud tersebut. Setidaknya frasa ini digunakan sebanyak enam kali, yaitu pada ayat (2) huruf (b), (f), (g), (h), (l) dan (m). Pasal itu menjelaskan cakupan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi yang di akhir kalimatnya dicantumkan frasa ‘tanpa persetujuan Korban.’

Kita tidak akan membahas prosedur terbitnya kebijakan, substansi, atau penerapannya di lingkungan kampus. Namun, penggunaan frasa khususnya ‘persetujuan Korban’-lah yang menjadi perhatian. Ada hal yang dirasa kurang tepat, ada kontradiksi dari pemaknaan antara ‘persetujuan’ dan ‘korban’.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring disebutkan salah satu makna korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.

Sebagai seorang korban, tentu dia tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk menyetujui atas perbuatan orang lain yang menyebabkan dirinya akan menderita atau mengalami kerugian. Di luar nalar kalau ada orang secara sadar membiarkan diri sendiri, bahkan sampai setuju atas sebuah perbuatan jahat yang menyebabkan kerugian material maupun inmaterial pada dirinya.
Kalaulah seorang korban memberikan persetujuan atas perbuatan jahat yang akan melanda dirinya, statusnya bukan lagi korban, melainkan sebagai pelaku yang turut bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan.

Sedangkan, persetujuan itu membutuhkan kerelaan dan keikhlasan, kalau tidak maka akan disebut dengan istilah pemaksaan.
Selanjutnya, persetujuan dengan kata asal setuju, bermakna:- sepakat; semufakat; sependapat (tidak bertentangan, tidak berselisih)- cocok; serasi; sesuai- merasa senang atau tertarik hati; suka; berkenan.

Penggunaan istilah ‘persetujuan korban’ dapat diartikan bahwa seseorang sepakat, semufakat, dan merasa senang untuk menjadi korban. Kalau sudah seperti ini, dilengketkannya kata persetujuan dengan kata korban, makna korban luruh dan berubah menjadi pelaku karena adanya unsur kerja sama dan kerelaan di dalamnya.

Pemahaman ini semakin jelas kalau kita teliti Pasal 5 Ayat (2) huruf (j) Permendikbud Ristek nomor 30/2021 yang berbunyi ‘membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban’.
Jadi, ada _problem_ bahasa yang mesti dipecahkan.

Penggunaan frasa yang tepat dalam sebuah kebijakan tentu akan mengurangi pro dan kontra di tengah masyarakat. Sekadar ikut berpendapat, sebaiknya frasa ‘tanpa persetujuan korban’ dihilangkan karena memiliki makna yang tidak jelas sehingga kebijakan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia semakin kuat dan tegas . *Cegah kekerasan seksual tanpa pengecualian.*

Soal Majelis Hakim PN Bekasi Dilapor ke Bawas MA; Mediasi Sudah Gagal, tak Wajar Hakim Tolak Gugatan Cerai

24 November 2021 17:57 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Khusus Bekasi yang menolak gugatan cerai, dinilai kurang etis atau tidak wajar. Pasalnya dalam perkara itu, proses mediasi sudah gagal dilakukan oleh kedua belah pihak.

Hal ini dikatakan praktisi hukum Kota Medan, Jonson David Sibarani kepada wartawan, Rabu (24/11), terkait Majelis Hakim PN Klas IA Khusus Bekasi yang dilaporkan ke Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung RI, KY, dan Ketua MA.

Menurut Jonson David Sibarani yang juga tokoh Batak, kalau mengenai lembaga adat Batak Dalihan Natolu yang dijadikan hakim sebagai dasar untuk menolak gugatan cerai, hal itu sudah keliru karena masuk kategori hukum adat bukan hukum positif.

Memang, kata David menambahkan, masyarakat Batak sangat kental dengan prinsip atau istilah “Dalihan Natolu”, tapi jangan dijadikan sebagai dasar untuk menunda para pihak yang ingin bercerai ke pengadilan sebab bertolak belakang dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, ujarnya.

Kemudian sambung David, kalau memang upaya dari pihak Dalihan Natolu sudah gagal, ya silahkan tempuh ke pengadilan. “Saya sepakat itu Perkawinan Batak Nasrani adalah penggabungan Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Positif (negara). Maka ada baiknya tetap menggunakan ketiga hukum itu saat mau cerai,” ucapnya.

“Kalau sudah ditempuh dan hakim masih menolak, ya sudah tidak wajarlah. Jadi, sah-sah saja jika ada pihak yang melaporkan hakim. Itu hak para pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan,” tegasnya lagi.

Praktisi hukum yang berkantor Hukum Metro di Kota Medan Jl Yos Sudarso Km 7,2 ini menambahkan, jika ada klien mereka orang Batak Nasrani yang ingin bercerai, mereka selalu menganjurkan harus menempuh proses mediasi secara hukum adat terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan menempuh hukum positif (negara). “Dalihan Natolu itu beda-beda di tiap-tiap keluarga dan marga,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Law Office Raja Tahan Panjaitan SH dan Partners melaporkan tiga hakim PN Bekasi, Ranto Indra Karta, Abdul Rofik dan Rakhman Rajagukguk ke Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Agung dan ke Badan Pengawasan MA RI. Laporan tersebut, karena patut diduga dalam penanganan perkara perdata nomor: 564/Pdt.G/2020/PN.Bks melakukan pelanggaran kode etik.

Kepada wartawan dalam press rilisnya, Selasa (23/11), menyatakan selaku Kuasa Hukum dari Penggugat dalam perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus tersebut, LAW OFFICE RAJA TAHAN PANJAITAN, SH & PARTNERS melaporkannya.

Bahwa patut diduga ketiga majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara a qou dalam putusannya terkesan menunjukkan dan melakukan perbuatan “Abuse Of Power” (penyalahgunaan kekuasaan, dalam bentuk penyimpangan jabatan atau pelanggaran resmi);

Adapun “Abuse Of Power” yang dilakukan oleh majelis hakim menurut hemat penasehat hukum ‘JS’ selaku principal yakni sebagai berikut: sebelum pemeriksaan pokok dilakukan, upaya mediasi sesuai aturan PERMA Nomor : 01 Tahun 2016 sudah terlebih dahulu ditempuh, namun mengalami jalan buntu atau tidak berhasil (deadlock);

Kemudian seiring berjalan pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim masih berusaha dan berupaya untuk mendamaikan dengan berbagai cara, namun tetap gagal dan mengalami kebuntuan;

Selanjutnya, selama pemeriksaan perkara, majelis hakim mengabaikan azas peradilan yang baik (azas pemeriksaan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana amanat pasal 2 (dua) ayat 4 (empat) UU RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) karena mengikuti permintaan Tergugat untuk menunda-nunda pemeriksaan saksi Penggugat yang diketahui keberadaannya datang dari luar Bekasi (Pekan Baru, Sumatera);

Lalu dalam putusannya, majelis hakim terkesan tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ada karena menyebut, gugatan Penggugat premature dan tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang Batak, dimana menurut adat batak perceraian adalah cacat besar bagi keluarga besar sehingga harus terlebih dahulu melibatkan lembaga adat batak yang bernama DALIHAN NATOLU untuk menyelesaikan masalahnya. (rel/adz)

Hari Juang Benteng Huraba Gelar Sarasehan dan Napak Tilas

24 November 2021 17:04 PM

IKATAN Keluarga Besar Pejuang Benteng Huraba akan menggelar kegiatan
sarasehan dan sosialisasi sejarah perjuangan Benteng Huraba.

Kegiatan napak tilas perjuangan Benteng Huraba dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia juga akan digelar diikuti berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan acara puncak Hari Juang Benteng Huraba pada 5 Mei 2022.

Demikian disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Besar Pejuang Benteng Huraba Muliadi bersama pengurus saat bersilaturahim dengan Danyon C Sat Brimob Polda Sumut Kompol Buala Zega SH MH di Sipirok, pekan lalu.

Silaturahim juga dilakukan kepada Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution SH di Padangsidimpuan, Bupati Mandailingnatal diwakili Gozali Pulungan SH MM (Sekdakab) di Panyabungan dan Bupati Tapanuli Selatan diwakili Ahmadi Pulungan (Kasubbag TU Pimpinan) di Sipirok.

”Alhamdulillah perjalanan sejarah mengunjungi monumen juang Benteng Huraba dilaksanakan dengan baik, aman, selamat dan lancar,” kata ketua Ikatan Keluarga Besar Pejuang Benteng Huraba.

Disebutkan Muliadi, pengurus Ikatan Keluarga Besar Pejuang Benteng Huraba juga berkunjung ke Monumen Juang Benteng Huraba di Angkola Tapsel. Rangkaian kegiatan ini dalam rangka memperkenalkan diri pengurus
periode 2021-2026 kepada Danyon C Sat Brimob Polda Sumut, bupati Tapsel, bupati Mandailingnatal dan wali kota Padangsidempuan

”Kita juga melakukan koordinasi tentang pelaksanaan acara Hari Juang Benteng Huraba 5 Mei 2022,” kata Muliadi didampingi Elvanus Tampubolon, Deddi Mulia Purba dan Poltak Tampubolon.

Muliadi yang juga purnawirawan Sat Brimob Polda Sumut berterima kasih atas dukungan semua pihak terhadap program Ikatan Keluarga Besar Pejuang Benteng Huraba.

”Selama berkunjung ke Pemko Padangsidimpuan, Pemkab Mandailingnatal Pemkab Tapanuli Selatan dan Batalyon C Brimob Polda Sumut mendapatkan sambutan yang baik dan penuh kekeluargaan,” ujarnya.

Muliadi menegaskan bahwa semua mendukung program kegiatan bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, jiwa patriotisme, dan bela negara terutama bagi generasi muda di kawasan Tabagsel.

Muliadi yang juga Sekretaris Persatuan Purnawirawan Polri Sumut juga berterima kasih kepada Badan Kesbangpol Provsu atas dukungan kepada Ikatan Keluarga Besar Pejuang Benteng Huraba.

”Semoga rencana baik kita ini dikabulkan oleh Allah SWT, dan mendapat dukungan dari semua pihak,” kata Muliadi.

Benteng Huraba terletak 22 kilometer dari Padangsidimpuan menuju Panyabungan merupakan basis pertahanan tangguh. Pada 5 Mei 1949 terjadi pertempuran heroik saat menghalau gerak laju militer Belanda ke Bukittinggi.

Pertempuran ini menewaskan 22 orang pejuang kesuma bangsa. Saat itu Belanda akhirnya hanya mampu bertahan 11 jam berkat serangan balik Indonesia. (dmp)

Program Gojek Swadaya Kembali Hadirkan Beasiswa Anak Mitra

24 November 2021 16:45 PM

Beasiswa Gojek-2 — Gojek Swadaya kembali menghadirkan program beasiswa untuk anak mitra driver yang memasuki tahun kedua. Hingga saat ini, ada 24 penerima beasiswa dari 7 kota operasional Gojek di seluruh Indonesia.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komitmen Gojek, platform on-demand terkemuka di Asia Tenggara, dalam membantu taraf hidup mitra dan keluarga terus ditunjukkan secara nyata. Total penghematan dari seluruh mitra driver yang memanfaatkan Program Gojek Swadaya rata-rata mencapai Rp 17 miliar setiap bulan.1

Program Swadaya menawarkan berbagai produk untuk membantu penghematan biaya operasional mitra driver. Ragam produk tersebut mulai dari paket telekomunikasi khusus hanya untuk mitra driver Gojek, keringanan biaya perawatan kendaraan mulai dari bahan bakar, oli, hingga suku cadang, subsidi kebutuhan belanja sehari-hari, dan masih banyak lagi. Ragam upaya yang dikerahkan Gojek melalui program Gojek Swadaya tersebut tak lepas dari dukungan perusahaan-perusahaan rekanan yang juga memiliki kepedulian yang sama kepada jutaan mitra driver Gojek.

Kali ini, Gojek Swadaya kembali menghadirkan program beasiswa untuk anak mitra driver yang memasuki tahun kedua. Hingga saat ini, ada 24 penerima beasiswa dari 7 kota operasional Gojek di seluruh Indonesia.

Gede Manggala selaku Head of Indonesia Region Gojek menjelaskan, “Program Gojek Swadaya yang hadir sejak 2016 bertujuan untuk membantu taraf hidup mitra dan keluarga. Konsistensi dan keseriusan ini kami lanjutkan dengan hadirnya Beasiswa Gojek yang sekarang sudah memasuki angkatan kedua. Sejak awal, program ini kami hadirkan sebagai kesempatan gratis bagi anak mitra driver untuk menempuh pendidikan tinggi didukung oleh wadah pembelajaran serta pengembangan diri. Sehingga, anak mitra driver dapat menjadi talenta berkualitas yang bisa membanggakan dan membantu perekonomian keluarganya.”

Menurut riset Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LD FEB UI) tahun 2021, ragam manfaat dari bantuan yang dirasakan oleh mitra driver Gojek melalui program Gojek Swadaya pun menjadi salah satu alasan terkuat untuk terus bermitra dengan Gojek.2

Lebih lanjut, program Beasiswa Gojek pun kian melengkapi keringanan yang dihadirkan oleh program Gojek Swadaya. Sebanyak 14 putra/putri mitra driver berhasil lolos setelah melalui rangkaian seleksi ketat di antara ribuan pendaftar lainnya. Mereka akan mendapatkan biaya pendidikan penuh selama 6 semester pada jenjang diploma tiga (D3) di politeknik-politeknik negeri unggulan di Indonesia.

Dalam menghadirkan program beasiswa ini, Gojek bekerja sama dengan politeknik unggulan di masing-masing kota besar di Indonesia yang telah terbukti mampu menghasilkan SDM yang berkualitas dan tepat guna, di antaranya adalah Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Selain biaya pendidikan gratis, Beasiswa Gojek juga menyediakan wadah belajar yang akan memberikan pelatihan pengembangan diri atau soft skills guna mempersiapkan anak mitra driver menjadi talenta yang berkualitas. Pelatihan ini akan dibawakan oleh karyawan Gojek dengan keunggulannya, serta menghadirkan beragam materi, mulai dari cara membuat Curriculum Vitae (CV) yang berkualitas hingga strategi penyelesaian masalah (problem-solving skills) di dunia kerja.

Kesempatan yang inklusif bagi anak mitra driver Gojek

Jassinta Roid Triniti merupakan salah satu penerima Beasiswa Gojek yang ceritanya sempat hangat dibicarakan di media sosial. Meski Jassinta memiliki keterbatasan sebagai seorang tuna rungu dan harus menggunakan alat bantu dengar, ia berhasil mendapatkan Beasiswa Gojek dan menjadi mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta jurusan Jurnalistik.

“Saya sangat senang dan bersyukur dengan kesempatan yang diberikan oleh Gojek. Sudah menjadi mimpi saya sejak lama untuk dapat menuntut ilmu khususnya di bidang Jurnalistik, dan tidak menyangka akan diberikan kesempatan gratis seperti ini. Saya bertekad untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya beasiswa yang saya dapatkan agar nantinya bisa membantu perekonomian keluarga,” ujar Jassinta.

Jassinta merupakan putra/putri dari Suparti, seorang mitra driver Gojek di kota Jakarta sejak 2017. “Saya bersyukur sekali dan tidak menyangka akan rezeki yang diberikan. Tidak pernah terbayangkan oleh saya sebelumnya bahwa hanya dengan menjadi tukang ojek, anak saya dapat bersekolah menuntut ilmu ke jenjang yang tinggi.”

Apresiasi senada juga disampaikan oleh Pammusureng selaku mitra driver GoCar di kota Makassar yang menambahkan bahwa sebelumnya ia dan keluarga sudah banyak teringankan dengan program Gojek Swadaya. “Saya berterima kasih kepada Gojek atas segala kemudahan yang disalurkan melalui program Gojek Swadaya. Berbagai manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh saya sendiri namun juga keluarga. Harapannya, dengan beasiswa kali ini, anak saya dapat menjadi SDM yang berkualitas dan menoreh prestasi seperti Gojek,” ujar Pammusureng.

Informasi lebih lengkap terkait dengan program Beasiswa Gojek sekaligus cerita inspiratif para penerima beasiswa dapat dilihat di microsite resmi www.gojek.com/beasiswa. (rel)

Themis dan Dani Siap Pimpin Peradi Kota Medan

24 November 2021 16:32 PM

THEMIS Simaremare SH MH dan Dr Dani Sintara SH MH siap memimpin Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Medan sebagai ketua dan sekretaris.

PERADI MEDAN: Bakal calon ketua dan sekretaris DPC Peradi Kota Medan
Themis Simaremare (kanan) dan Dani Sintara.

Deklarasi dukungan terhadap Themis Simaremare dan Dani Sintara tersebut dilakukan di Hotel Grand Kanaya Medan, Senin (23/11) sore.

Dalam deklarasi ini, kedua bakal calon ketua dan sekretaris DPC Peradi Kota Medan periode 2022-2027 memperkenalkan diri kepada para pendukung. ”Kita siap maju memimpin DPC Peradi Kota Medan,” kata Dani Sintara kepada Sumut Pos.

Themis Simaremare dan Dani Sintara juga mengutarakan visi dan misi ketua dan sekretaris DPC Peradi Kota Medan periode lima tahun kedepan.

Bakal calon ketua dan sekretaris DPC Peradi Kota Medan mengemukakan visi mewujudkan DPC Peradi Kota Medan sebagai organisasi advokat yang solid, bermartabat, independen dan kolaboratif.

Dani Sintara yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah mengatakan bahwa suatu organisasi yang hebat akan seperti ‘bui ditengah lautan ‘ apabila tidak solid dan tidak kompak.

”Jangan hanya banyak, tapi tidak kuat. Makanya kita harus solid. Dalam mengambil keputusan terkait organisasi nantinya kita akan libatkan seluruh unsur pengurus,” katanya.

Themis Simaremare, yang saat deklarasi tepat berusia 52 tahun, menegaskan bahwa dengan kebersamaan kita pasti bisa. ”Bersama kita bisa. Tidak bisa sendiri-sendiri,” katanya.

Disamping itu, Themis Simaremare dan Dani Sintara juga akan membangun akses seluas-luasnya bagi masyarakat pencari keadilan. ”Kita terbuka. Mari bagi para pencari keadilan disini ada wadah DPC Peradi Kota Medan di Jalan Sei Rokan Nomor 39 Medan,” ungkap Dani Sintara.

Duet bakal calon ketua dan sekretaris DPC Peradi Kota Medan juga akan meningkatkan taraf kehidupan anggota Peradi Kota Medan.

Pemilihan ketua DPC Peradi Kota Medan akan dilakukan pada Februari atau Maret 2022 menunggu pengumuman dari panitia pelaksana. (dmp)
[11/24, 16:19] DMP1: ISTIMEWA
BENTENG HURABA: Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution SH (foto kiri) dan Danyon C Sat Brimob Polda Sumut Kompol Buala Zega (foto kanan) bersilaturahim dengan ketua dan pengurus Ikatan Keluarga Besar Pejuang Benteng Huraba, pekan lalu.