MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut merespon aspirasi Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Sumut agar pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2022, diakomodir sebanyak 3.000 formasi.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Faisal Arif Nasution, jumlah 3.000 formasi sesuai keinginan FGTT Sumut itu tidak dapat diakomodir sepenuhnya. Pihaknya, hanya mampu mengadakan untuk 1.000 formasi PPPK saja di tahun depan. Alasannya sangat klasik, bahwa ini terkait dengan kemampuan keuangan daerah.

“Ya, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” katanya menjawab wartawan, Selasa (23/11).

Kementerian PANRB sebelumnya telah menyetujui 10.991 jumlah formasi PPPK untuk Pemprov Sumut tahun ini. Oleh Pemprov Sumut, setelah berkonsultasi dengan Kementerian PANRB, meminta pengurangan menjadi 3.000 formasi saja dengan alasan klasik tersebut. Ini mengingat, Sumut masih dilanda Covid-19 di mana anggaran banyak tersedot buat penanganan pandemi.

Selanjutnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan di DPRD Sumut, Forum GTT mengungkapkan bahwa berdasarkan KUA-PPAS APBD Sumut 2022, sudah dialokasikan pemprov buat pengadaan PPPK dengan jumlah 1.000 formasi saja. Dari jumlah itu, 900 formasi khusus untuk tenaga guru serta sisanya tenaga penyuluhan dan kesehatan. Penyusutan tersebut yang menuai protes Forum GTT Sumut, menilai BKD dan DPRD Sumut tidak berpihak atas kesejahteraan mereka.

Tak hanya itu, mereka dalam orasinya di depan kantor Gubernur Sumut, Senin (22/11), turut meminta BKD agar kembali memvalidasi data GTT berdasarkan Peraturan Gubernur Sumut 2018.

Menjawab ini, Faisal hanya menyebutkan bahwa sekaitan pengadaan PPPK 2022 nanti, pihaknya telah memasukkan dalam e-Formasi. Di mana sebelumnya tahapan ini sama sekali tidak diinput oleh Pemprov Sumut.

“Kita sudah input ke e-Formasi,” katanya. Faisal belum memastikan kapan rekrutmen PPPK tersebut akan dibuka. Termasuk rincian dari 1.000 formasi itu, berapa banyak untuk mengakomodir tenaga guru dan bidang lainnya. (prn/sih)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah bertahun-tahun lamanya tak memiliki Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri, Pemko Medan telah berencana bahkan akan menganggarkan pembangunan SMPN di Kecamatan Medan Belawan pada Tahun 2022 mendatang.

“Tahun depan, tahun 2022, rencananya kita akan membangun sekolah SMP Negeri di Medan Belawan dan sekarang sedang kita anggarkan,” ucap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Endar Sutan Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (23/11).

Namun kata Endar, rencana tersebut masih terkendala dengan pembebasan lahan. Pasalnya, masyarakat pemilik lahan yang akan dibebaskan lahannya oleh Pemko Medan belum sepakat dengan harga yang ditawarkan.

“Tapi tanah (lahan) nya belum dibebaskan. Hasil perhitungan kita, appraisal cuma Rp700 ribu satu meter harga tanahnya, sedangkan yang punya tanah minta Rp1,6 juta. Sebenarnya memang di lokasi itu harga pasaran tanah sekitar Rp1,2 juta sampai Rp1,6 juta per meter, tapi kalau tanahnya tanah darat. Ini tanahnya tanah rawa, kita akan banyak sekali menimbun, makanya harga appraisalnya Rp700 ribu pr meter,” ujarnya.

Untuk itu, sebut Endar, pihaknya sedang mencari lahan lainnya yang dinilai sebagai solusi dari ketidakcocokan harga lahan yang dimaksud.

“Ini kita sedang mencari lahan alternatif lain. Yang pasti sama dengan lahan yang kemarin kita tawar, kita harapkan lahannya di dekat Kota Belawan itu lah. Soal luas lahan yang dibutuhkan, itu tergantung kondisi, tapi setidaknya kita butuh lahan di atas 3.000 meter persegi,” sebutnya.

Menurut Endar, pihaknya akan terus bergerak untuk mencari lahan yang dimaksud agar pembangunan SMPN di Kecamatan Medan Belawan dapat terealisasi di Tahun 2022. Mengingat, Kecamatan Medan Belawan belum memiliki SMP Negeri hingga saat ini.

“Tahun 2022, SMP Negeri itu harus sudah dibangun. Soal anggarannya sedang kita bahas di DPRD, nantinya itu akan dianggarkan di R-APBD 2022,” ungkapnya.

Terpisah, Plt Kadis Pendidikan Kota Medan Topan O.P Ginting, membenarkan rencana pembangunan Sekolah SMP Negeri di Medan Belawan. Pasalnya, rencana pembangunan SMP Negeri tersebut memang merupakan target pembangunan Pemko Medan pada bidang Pendidikan di kawasan Medan Utara.

“Rencananya memang Pemko Medan akan membangun SMP Negeri di Belawan, karena disana belum ada SMP Negeri. Pembangunan SMP Negeri di Belawan itu memang target pembangunan Kota Medan di tahun 2022,” jawab Topan kepada Sumut Pos, Selasa (23/11).

Namun begitu, lanjut Topan, kemungkinan SMPN di Belawan tersebut baru akan bisa beroperasi di Tahun 2023 atau Tahun Ajaran baru 2023/2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST, memberikan apresiasi kepada Pemko Medan yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan SMP Negeri (SMPN) di Kecamatan Medan Belawan. Dengan adanya penambahan SMPN di Kota Medan, khususnya di Medan Utara, diyakini dapar meningkatkan mutu pendidikan di Kota Medan.

“Kita apresiasi Wali Kota Medan yang sudah merealisasikan anggaran pembangunan SMPN di Kecamatan Medan Belawan untuk tahun 2022. Hal ini sudah lama didambakan warga disana. Kita harapkan, pendirian bangunan berikut sarana prasarana dapat berjalan dengan baik,” kata Sudari, Selasa (23/11).

Terkait penambahan gedung SMPN di Belawan, kata Sudari yang merupakan wakil rakyat dari Medan Utara itu, harus dibarengi dengan mempersiapkan kecukupan jumlah tenaga pengajar berikut SDM nya sejak dini. Sehingga, proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar.

“Disdik Medan harus mampu berinovasi terkait peningkatan mutu Pendidikan di Kota Medan. Apalagi proses belajar mengajar selama 1,5 tahun terganggu akibat Covid-19, sehingga memaksa dunia pendidikan untuk belajar secara daring. Tentu dengan belajar Daring tidak maksimal, sehingga banyak mata pelajaran yang tertinggal. Disini sangat diperlukan inovasi dari para guru,” pungkasnya.
(map/sih)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah menyampaikan empat program kerja yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Program itu meliputi UMKM Go Digital, UMKM Naik Kelas, One Village One Agent (OVOA) serta Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program UMKM Go Digital, misalnya, sudah dilaksanakan di antaranya pemasaran produk UMKM melalui digital, pelaksanaan business matching antara pelaku UMKM dan pelaku Platform E Commerce.

“Saat ini 950 pelaku UMKM telah dilatih menggunakan platform e-Commerce dan 350 diantaranya telah berniaga secara digital. Selain itu lebih dari 450 ribu pelaku usaha telah memanfaatkan QRIS,” ujar pria yang akrab disapa Ijeck dalam kegiatan Virtual Assesment TPAKD Award di Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud Medan, Selasa (23/11).
Hadir langsung Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumbagut, Yusuf Ansori, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sumut, Soekowardojo dan seluruh Tim TPAKD Sumut.

Turut hadir secara virtual assesment, Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sartijo, Tim Penilai TPAKD Award 2021, Kristianti Puji Rahayu, Direktur BUMD-BLUD Kemendagri, Budi Santosa, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Erdiriyo, Senior Financial Sector Specialist, Finance, Competitiveness & Innovation World Bank, I Gede Putra Arsana, Kepala Kelompok Kajian Ekonomi Digital dan Ekonomi Digital dan Ekonomi Perilaku-LPEM FEB UI, Chaikal Nuryakin.

Ijeck melanjutkan, untuk program UMKM Naik Kelas, pihaknya telah melaksanakan sub program kredit/pembiayaan melawan rentenir dengan melakukan launching kredit mikro Sumut Bermartabat dari Bank Sumut dengan bunga 5% per tahun, lebih ringan dari bunga KUR saat itu sebesar 6% per tahun.

“Hingga September 2021, program ini telah disalurkan kepada 2.910 debitur dengan nilai kredit Rp10,62 miliar,” ujarnya. Dia mengaku, saat ini dibentuk 33 TPAKD di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Sisi lain, capaian penyaluran KUR klaster tanaman kopi dan jagung di Dairi, Taput dan Pakpak Bharat hingga September 2021 telah disalurkan ke 2.770 debitur dengan nilai kredit Rp54,04 Miliar.

Untuk capaian program Sapa Pedagang Pasar, melalui program kredit melawan rentenir di masa pandemi Covid-19 yang sudah dilakukan Bank Sumut antara lain pembukaan rekening, akses kredit melalui KUR Super Mikro dengan suku bunga 0% tanpa agunan, digitalisasi transaksi secara non tunai oleh pedagang pembeli, penerimaan pembayaran retribusi pasar dan layanan keuangan aplikasi Sumut Mobile dan QRIS.

Sementara terkait program Laku Pandai OVOA, lanjut dia, hingga November 2021 sebaran agen Laku Pandai telah mencapai 84,34%, atau sudah terdapat agen dari 6.110 desa se Sumut.

“Pada tahun 2021, program OVOA diperkuat melalui pembentukan desa wisata, pendirian BUMDES Center,” sebutnya. Saat ini telah terealisasi sebanyak tiga desa wisata di Kabupaten Deli Serdang diantaranya Bumdes Selemak di Hamparan Perak, Bumdes Penen di Sibiru-biru dan BUMDes Liang di Pematang STM Hulu.

Sedangkan untuk program KEJAR berdasarkan posisi Juni 2021, dari total 3,43 juta pelajar SD/SMP/SMA di Sumut, tercatat sudah 25 juta pelajar memiliki rekening tabungan.

“Yakni 73% dari total pelajar dan telah melampaui target nasional sebesar 70% di akhir tahun 2021,” katanya.

Dari aspek ekonomi, imbuhnya, pada periode 2018-2021 pertumbuhan ekonomi Sumut tumbuh di atas rata-rata nasional, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 sebesar 3,67% lebih tinggi 0,16 basis poin dibanding nasional.

“Untuk tingkat inklusi keuangan, Sumut mencapai 93,98% atau tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta,” katanya.

Melihat capaian ini, Sartijo memberikan apresiasi dan berharap kegiatan dimaksud bisa terus berlanjut dan seluruh TPAKD agar terus bekerjasama dalam mencapai akses keuangan yang baik.

“Kami sangat apresiasi apa yang telah dilakukan, mendorong pelajar memiliki tabungan dan UMKM yang lebih maju dan capaian program lainnya,” ujarnya. (prn/sih)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga saat ini, kondisi kebersihan pasar-pasar di Kota Medan masih jauh dari harapan. Karenanya, Komisi III DPRD Medan meminta Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan untuk tidak bermain-main dalam mengurus BUMD milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan tersebut, Komisi III menilai, kondisi kebersihan pasar-pasar di Kota Medan belum mengalami banyak perubahan. Selain kotor, pasar-pasar di Kota Medan bahkan masih tampak kumuh, becek bahkan berbau menyengat.

“Kami belum melihat ada perubahan yang signifikan dari pasar-pasar di Kota Medan. Masih tetap kotor, bau, dan tampak kumuh. Kami betul-betul meminta, agar PUD Pasar bisa lebih serius dalam menangani masalah kebersihan di pasar-pasar,” ucap Anggota Komisi III DPRD Medan Erwin Siahaan dalam rapat Pembahasan R-APBD 2022 bersama PUD Pasar Kota Medan di gedung DPRD Medan, Selasa (23/11).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III M Afri Rizki Lubis dan diikuti sejumlah anggota Komisi seperti T Edriansyah Rendy, Irwansyah, Netty Yuniaty Siregar dan anggota komisi lainnya tersebut, Erwin meminta agar PUD Pasar fokus pada pembenahan.

“Pembenahan-pembenahan saja dulu. Saya rasa masalah kebersihan itu harus jadi yang utama, mengingat Wali Kota Medan punya program bersih-bersih pasar,” kata Erwin.

Sementara itu, Rizki Lubis meminta PUD Pasar untuk mengembangkan potensi pasar-pasar yang ada di Kota Medan. Mengingat kedepannya, PUD Pasar diharapkan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemko Medan.

“Kedepannya harus ada PAD dari PUD Pasar untuk Kota Medan,” pungkasnya.

Sedangkan Anggota Komisi III lainnya, Irwansyah meminta agar PUD Pasar Kota Medan dapat menekan besarnya pengeluaran. Dengan begitu, PUD Pasae bisa menambah keuntungan dan PAD. “Revitalisasi pasar juga penting, kita harapkan itu bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan atau PUD,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, dalam rapat tersebut, para Direksi PUD Pasar Kota Medan yang hadir seperti Dirut Suwarno, Dirops Ismail Pardede, Dirkeu/Adm Fernando Napitupulu, dan Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi, mengatakan bahwa saat ini kondisi keuangan PUD Pasar mulai menunjukan grafik kenaikan.

Meski begitu, ia menambahkan bahwa semua membutuhkan proses. Namun dengan perencanaan yang baik, pihaknya optimis akan lebih baik lagi. “Kami juga melakukan perbaikan sarana dan prasarana dengan anggaran yang ada. Sebisa mungkin, pengeluaran ditekan dengan harapan pendapatan bisa ditingkatkan,” sebut Suwarno.

Untuk kondisi pasar yang kotor, Suwarno mengakui masih cukup banyak pasar yang kotor bahkan kumuh di Kota Medan. Namun begitu, ia mengaku akan terus berusaha untuk memperbaikinya.

“Benar masih banyak yang kotor dan kumuh, kami juga sedang terus membenahinya. Soal sampah, kami sudah berkoordinasi dengan Kecamatan agar dapat diangkut tepat waktu. Kepada para kepala pasar, saya juga sudah tekankan agar memperhatikan betul kondisi kebersihan di pasarnya masing-masing,” tutupnya.

Sebelum rapat ditutup, Ketua Komisi Rizki Lubis, menyampaikan harapannya agar PUD Pasar Medan dapat menindaklajuti saran-saran yang diberikan pihaknya di Komisi III.

“Berharap konsultasi ini mampu membuat PUD Pasar Medan mendapat profit yang banyak. Kita mau PUD Pasar ini betul-betul bisa menghasilkan profit bagi Kota Medan,” pungkasnya. (map/sih)