BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Batubara memberikan bantuan sosial keluarga lanjut usia dan program pendidikan paket A, B dan C kepada masyarakat putus sekolah. Penyerahan bantuan program ini dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati, Komplek Tanjung Gading, Senin (22/11).

Kegiatan bimbingan dan rehabilitasi sosial pada keluarga lansia ini, mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Sementara itu, untuk bantuan pendidikan berdasarkan Permendiknas RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang ujian Nasional Untuk Program Paket A, B, dan Program Paket C Tahun 2009.

Melalui program tersebut, bantuan sosial menerima paket sembako sebanyak 120 orang. Dan jumlah warga yang terdaftar untuk mendapatkan bantuan belajar di Kabupaten Batubara sebanyak 1.187 orang, yang terdiri dari paket A 43 orang, B 712 orang dan paket C 432 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Zahir mengatakan, dukungan pemberian pendidikan paket A, B dan paket C adalah untuk anak-anak yang belum punya pendidikan dan bisa mendapatkan pendidikan secara cepat. “Kedepannya dapat diberdayakan menjadi wirausahawan. Salah satunya menjadi wirausahawan bank sampah yang mulai banyak dibuat dan didukung oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan PKK. Hal ini merupakan salah satu usaha pemerintah membantu masyarakat mendapatkan uang dan lingkungan menjadi bersih,”terang Zahir.

“Maka dengan demikian, program pendidikan paket A, B dan C untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Dan tahun depan guru PAUD diberi beasiswa dan begitu kepada anak-anak siswa yang berprestasi dari keluarga tidak mampu,”sambungnya.

Zahir menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan sekaligus untuk memberikan penghormatan kepada warga lanjut usia dan warga belajar di lembaga satuan pendidikan PKBM. Atas dedikasi dan perhatian khusus kepada peserta dididk dalam penuntasan kesetaraan dan meningkatkan layanan yang maksimal untuk warga yang putus sekolah.

Zahir juga berharap kedepannya, pelayanan pendidikan dan kesejahteraan sosial akan semakin membaik di satuan pendidikan PKBM Kabupaten Batubara.

“Kepada semua lansia, saya minta untuk di vaksin, karena imun vaksin lansia sangat rentan terkena Virus Covid-19. Karena lansia bagi saya bak seperti bendera pusaka, harus benar-benar dirawat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan,”pungkasnya.(aci/han)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Sergai Darma Wijaya meminta Camat dan Kepala Desa (Kades) agar bisa membantu dalam pencapaian program target vaksinasi di Tanah Bertuah Negeri Beradat bisa segera tercapai demi menciptakan herd immunity.

“Saya mengajak seluruh pihak terkait, terutama para tenaga kesehatan, untuk maksimal bekerja dalam mengentaskan pandemi Covid-19 lewat implementasi vaksinasi. Diharapkan sampai akhir tahun ini, target 70 persen bisa sama-sama kita capai,”ujar Darma Wijaya saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai di halaman apel Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Senin(22/11).

Darma Wijaya mengatakan, agar beberapa kecamatan yang belum memenuhi capaian bisa meningkatkan vaksinasi lewat metode door to door dengan hadir langsung ke kediaman warga yang belum divaksin.

“Saya contohkan Kecamatan Dolok Masihul yang persentase vaksinasinya cukup tinggi. Hal ini, sebutnya, karena soliditas dan kerja sama yang dijalin, mulai dari Kepala Puskesmas, Kepala Desa dan stakeholder lainnya. Kita harus bahu membahu menuntaskan permasalahan Covid-19 ini. Kalau bisa tahun depan kita tidak lagi berkutat di pandemi, tapi sudah maju, bergegas bicara soal pembangunan dan pemulihan ekonomi di bumi Sergai,” bilang Darma.

Darma juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang telah berada di garda terdepan dalam proses percepatan penanganan pandemi di Sergai. Selain pandemi, saat ini kita juga menghadapi tantangan yang tak kalah besar yaitu bencana banjir yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa kecamatan.

“Di sini juga saya meminta kepada tenaga kesehatan untuk ikut turun memberi layanan kesehatan terbaik kepada para korban banjir,” tutur Darma. Dia menerangkan, saat ini ada 5 kecamatan yang terdampak bencana banjir di Sergai yaitu Sei Rampah, Tanjung Beringin, Dolok Masihul, Tebing Tinggi dan Sipispis.

“BMKG meramalkan curah hujan masih akan tinggi. Kita mesti waspada terhadap kemungkinan terburuk meluasnya banjir, utamanya di Kecamatan Bandar Khalipah. Saya titip pesan kepada Camat dan Kades supaya siap siaga dalam menjaga wilayahnya,”pungkasnya.(ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 3.386 rumah warga terendam banjir luapan dari Bahilang dan Sungai Padang. Meski genangan air sudah surut, banjir yang terparah tahun 2021 di Kota Tebingtinggi inipun banyak menimbulkan kerusakan fasilitas infrastruktur jalan.

Kepala Badan Penananggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebingtinggi, Wahid Sitorus menyatakan, banjir yang ditimbulkan luapan Sungai Bahilang dan Sungai Padang Kota Tebingtinggi merendam ribuan rumah di lima kecamatan, terhitung Minggu pagi hingga malam hari sebanyak 3.386 Kepala Keluarga (KK).

Dengan rincian di Kecamatan Rambutan Kelurahan Sri Padang 70 KK, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Kelurahan Tebingtinggi lama 220 KK, Badak bejuang 90 KK, Bandar Utama 240 KK, Mandailing 320 KK dan Kelurahan Pasar Baru 270 KK. Kecamatan Bajenis, Kelurahan brohol 16 KK dan Kelurahan Bandar Sakti 56 KK. Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Satria 29 KK dan Kelurahan Tambangan Hulu 17 KK dan Kecamatan Padang Hulu, Kelurahan Pabatu 12 KK, Kelurahan Tualang 1.126 KK dan Kelurahan Persiakan 1.220 KK.

Wahid Sitorus mengungkapkan, terjadinya banjir di Kota Tebingtinggi disebabkan tingginya curah hujan di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Alhasil, Sungai Padang dan Sungai Bahilang yang melintas di tengah Kota Tebngtinggi meluap dan menggenangi rumah warga sejak pukul 04.00 WIB, dan mengakibatkan di wilayah 5 Kecamatan dan 13 Kelurahan di Kota Tebingtinggi dengan ketinggian air rata-rata 20-100 centimeter masuk ke rumah warga.

“Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui instansi terkait perangkat Kecamatan dan kelurahan, BPBD, Dinas Sosial, Damkar, Satpol PP, TNI, Polri dan Brimob B Detasmen B Tebingtinggi mendirikan tenda hunian sementara dan mendirikan posko dan dapur umum di Kelurahan masing masing serta lingkungan,” bilangnya.

Ungkap Wahid, kondisi air saat ini masih tetap membanjiri wilayah Kota Tebingtinggi dan semakin meluas pada malam harinya, tetapi menjelang siang, kondisi aair Sungai Padang dan Sungai Bahilang mulai surut dan warga sudah banyak kembali kerumahnya untuk melakukan bersih bersih. “Tidak ada korban jiwa dan kerusakan rumah warga, untuk pasokan bahan makanan sudah dilakukan oleh pihak pihak terkait,” jelasnya.

Sedangkan untuk kendala dan hambatan petugas Tim Sar di lapangan adalah terbatasnya personel dari BPBD Tebingtinggi, sehingga dalam hal melakukan evakuasi cepat menemui sejumlah keterlambatan. Namun peran serta masyarakat dan TNI serta Polri, Tagana maka evakuasi warga khususnya para lansia dapat dilaksanakan di lapangan.

Banjir kiriman yang di timbulkan Sungai Padang dan Sungai Bahilang mulai berdampak kepada masyarakat, selain menyebabkan lumpur yang terbawa arus sungai harus dibersihkan, dimana kegiatan masyarakat semangkin bertambah.

“Datangnya air dengan tiba tiba, ini semua mengagetkan warga sehingga tidak ada persiapan dari warga, warga banyak menyelamatkan diri ketika air mulai masuk kedalam pekarangan rumah. Banjir kiriman Sungai Bahilang ini merupakan banjir terparah setelah 10 tahun yang lalu. Untuk ketinggian air mencapai satu meter lebih,”ungkap salah seorang warga, Pardianto (61).

Musibah banjir besar inipun berdampak pada kerusakan sejumlah jalan umum di Kota Tebingtinggi. Pantauan di lokasi, genangan banjir telah merusak badan jalan seperti di Jalan SM Raja, Jalan Senangin, Jalan Arsihab, Jalan Suprapto, Jalan Thamrin, Jalan Rao dan sejumlah jalan di wilayah Kecamatan Padang Hilir.

Sementara itu, Kabid Limjamsos Dinas Sosial Kota Tebingtinggi Jelita, mengatakan pihaknya langsung menurunkan personel untuk membuat dapur umum untuk dibagikan kepada warga berdampak banjir kiriman tersebut, seperti beras, mie instan, air mineral dan telur langsung di distribusikan ke lokasi lokasi tenda penampungan.

Masyarakat Diimbau

Tetap Waspada

Camat Padang Hulu Kota Tebingtinggi Deni Handika Siregar, meminta kepada seluruh masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Bahilang untuk selalu tetap wasapada dan terus memantau kondisi banjir di lingkungannya masing masing. Terlebih khususnya dua Kelurahan terparah, Kelurahan Tualang dan Kelurahan Persiakan untuk tetap kordinasi dengan pihak terkait dalam memantau terus kondisi banjir kiriman.

“Alhamdulillah, kondisi banjir sudah surut dan tinggal hanya menggenangi beberapa jalan atau halaman rumah warga yang memang kondisinya rendah, di harapkan sore ini, air sudah kembali masuk kedalam sungai semua dan warga sudah bisa melakukan aktivitas biasa sehari hari pasca banjir,” tutur Deni.

Sedangkan terkait bantuan, yang terdaftar rumahnya terendam banjir sejak malam tadi sudah menerima bantuan seperti nasi bungkus dan sembako, sembako sudah tersalurkan kepada warga berdampak banjir untuk dimamfaatkan sebagai keperluan pasca banjir. Bantuan sembako terdiri dari beras, mie instan, air mineral dan roti.

Sementara pasca banjir dampak penyakit yang akan timbul, Deni Handika menjelaskan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi pasca banjir untuk melakukan pengobatan gratis kepada masyarakat berdampak banjir.

Terpisah, Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi didampingi Camat Padang Hulu Kota Tebingtinggi Deni Handika Siregar dan BWS Wilayah I Sumut meninjau kondisi banjir di Kecamatan Padang Hulu dampak meluapnya Sungai Bahilang, Minggu (21/11). Muhammad Dimiyathi meminta kepada Camat dan Lurah untuk tangggap melakukan penanganan pasca banjir.

“Kita minta Camat dan Lurah se Kota Tebingtinggi untuk tanggap dengan banjir kiriman,” bilang Dimiyathi. (ian/han)

NISEL, SUMUTPOS.CO – Kepala Desa Ndaso, Yaduhu Dakhi Kecamatan Hilimaenamolo, Kabupaten Nias Selatan, menjadi perbincangan warga Desa Ndaso Hilisimaetano, karena tidak berkantor selama sebulan lebih hingga sekarang.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Desa, Restu Mart. Dakhi saat beberapa wartawan konfirmasi di Kantor Desa Ndaso Hilisimaetano, Kecamatan Hilimaenamolo, Kabupaten Nias Selatan. Senin, (22/11) sekira pukul 10:28 WIB.

“Iya benar, sudah sebulan lebih Kades tidak pernah berkantor hingga sekarang tanpa memberitahu kepada kami dan juga meninggalkan mandat”, ungkap Sekdes Desa Ndaso Hilisimaetano didampingi aparat desa lainnya serta pendamping desa.

Lanjutnya, Sekdes mengatakan, meski Kades Yaduhu Dakhi tak masuk kantor, pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

Demikian juga rapat-rapat ke Kantor Camat tetap dihadiri staf desa, begitu juga dengan ke tingkat kabupaten.

“Kemarin kami telah melaksanakan musyawarah desa, dalam hal permintaan PLH Kepala Desa melalui Camat Maniamolo. Sebab, kami terbengkalai dianggaran dana desa. Dana Desa kami tidak ditarik (tidak cair) akibat Kepala Desa Ndaso Hilisimaetano tidak masuk kantor”,ungkapnya.

Dijelaskan Sekdes Ndaso Hilisimaetano, padahal per 31 Desember 2021 tutup buku, dan dikuatirkan Desa Ndaso Hilisimaetano kena finalti atau tahun 2026 tidak bisa lagi mendapat dana desa.

“Saya berserta aparat desa Ndaso Hilisimaetano memohon dan berharap kepada Camat Maniamolo, supaya segera memilih PLH Kepala Desa kami”,harap Restu Mart. Dakhi.

Sementara itu, Camat Maniamolo melalui Kasi Pemerintahan Yansen Dakhi menanggapi persoalan Desa Ndaso Hilisimaetano, mengatakan telah menerima surat hasil musyawarah aparat desa, BPD dan masyarakat Desa Ndaso Hilisimaetano. Selanjutnya, pihak kecamatan langsung mengirimkannya ke kabupaten melalui Kabag Hukum dalam hal permintaan PLH Kepala Desa Ndaso Hilisimaetano. “Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari tingkat kabupaten,”kata Yansen Dakhi.

Dikatakan Yansen, Camat Maniamolo tetap mendukung hasil musyawarah aparat desa, BPD dan masyarakat Desa Ndaso Hilisimaetano Kecamatan Hilimaenamolo untuk menyiapkan PLH Kepala Desa Nda Hilisimaetano, agar roda pemerintahan desa dapat berjalan seperti biasa.

Yansen Dakhi menambahkan, secara teori maupun informasi dari Kaur Keuangan telah membuat laporan atau pernyataan kronologis penarikan dana desa sepulang dari bank. Dana desa itu dikemanakan? Pernyataan Kaur Keuangan sebagaimana dalam pernyataan itu, bahwasannya sudah diserahkan kepada Kades, atas permintaan Kepala Desa.

“Jadi, terkait nanti bagaimana penerapan benar atau tidaknya, karena dalam hal itu kita tidak punya sertifikasi untuk itu. Tentunya pihak inspektorat auditor yang memberikan statement”, ungkapnya.

“Dana Desa tahap ke dua melalui pernyataan Kaur Keuangan Desa Ndaso Hilisimaetano yang di tarik sebesar dua ratus juta lebih, itu sudah ditangan Kepala Desa Ndaso Hilisimaetano Yaduhu Dakhi”, pungkasnya.(mag-10/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory S Sebayang menyerahkan hadiah lomba Desa Terbersih tingkat Kabupaten Karo Tahun 2021. Penyerahan hadiah tersebut dilaksanakan di Aula kantor Bupati Karo, Senin (21/11).

Adapun Juara I diraih Desa Kutagaluh, Kec. Tiganderket, Juara II Desa Sukameriah, Kec. Payung, juara III Desa Ujung Teran, Kec. Merdeka, juara Harapan I, Desa Buluh Pancur, Kec. Laubaleng, juara Harapan II Desa Lau Simomo, Kec. Kabanjahe, juara Harapan III, Desa Sempajaya, Kec. Berastagi.

Bupati Karo Cory S Sebayang menyebutkan, pelaksanaan lomba desa terbersih merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Karo yang bersih, asri, indah, nyaman serta dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

“Esensi dari kegiatan ini bukanlah siapa yang menjadi juaranya ataupun besarnya nominal penghargaan yang diterima, tetapi misi terpentingnya adalah sejauh mana kegiatan ini mampu membangun kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap nilai kebersihan itu sendiri,” ungkap Bupati Karo.

“Seiring dengan prioritas pembangunan pariwisata, potensi wisata lokal akan termanfaatkan maksimal ketika kebersihan dan keasriannya terjaga, terlindungi dan terlestarikan,” tambahnya.

Secara bersamaan juga dilaksanakan kegiatan penyerahan bantuan pengembangan usaha Bumdes 2021 dalam bentuk penyertaan modal dari Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia kepada lima Bumdes di Kabupaten Karo diantaranya, Bumdes Barker Urama, Desa Barung Kersap, Kec. Munte, Bumdes Lau Baging, Desa Bintang Meriah, Kec. Kutabuluh, Bumdes Jumpa Rejeki,Desa Ujung Sampun, Kec. Dolat Rayat.

Selanjutnya Bumdes Deleng Kutu, Desa Gurusinga, Kec. Berastagi dan Bumdes Enteguh, Desa Simacem, Kec. Namanteran. Masing-masing Bumdes tersebut mendapat bantuan penyertaan modal dari Kementerian Desa PDTT sebesar Rp. 75.000.000. “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu, atas segala upaya dan perjuangan serta kerja kerasnya dalam mengupayakan bantuan penyertaan modal dari Kementerian Desa PDTT kepada Bumdes yang ada di Kabupaten Karo,” ungkap Bupati Karo. Penkab Karo juga berterima kasih juga kepada Bank Sumut Kabanjahe, Bank BRI Kabanjahe, dan Bank BNI Kabanjahe atas peranserta dan partisipasinya dalam pembangunan masyarakat terutama dalam hal kebersihan desa.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan/hand sanitizer, serta menjaga jarak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP.PKK Kab Karo Ny. Vera Rika Theopilus Ginting, Asisten Pemerintahan Caprilus Barus, para kepala perangkat daerah, camat dan para kepala desa, serta pimpinan perbankan. (deo)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran mengapresiasi kinerja Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, terkait pembangunan sejumlah infrastruktur yang terus berjalan, meskipun ada beberapa pihak yang menganggap program-program pemerintah selama ini gagal.

Ketua FUTRA Oktavianus Rumahorbo, mengatakan meski program-program pemerintah ada yang menganggap gagal, justru pemerintahan Dosmar Banjarnahor membuktikan bahwa pekerjaan untuk membangun perekonomian di Humbang Hasundutan, tak berhenti.

Dimisalkan, pembangunan infrastruktur yang dimulai jalan perkotaan hingga pedesaan. “Sejauh yang kita kaji dan amati, kinerja Bupati Dosmar didua periode ini berkemajuan. Khususnya dalam pembangunan infrastruktur sudah bisa dikatakan baik,” ungkap Oktavianus, di Dolok Sanggul.

“Contohnya, jalan menuju purba (salah satu akses jalan Kota Kabupaten) yang menghubungkan beberapa desa. Kali ini pemerintahan Dosmar tidak melakukan pemeliharaan rutin, namun langsung pengaspalan dengan membuat kegiatan itu menjadi rekontruksi Dolok Sanggul-Aeklung. Dan ini perlu diapresiasi,” kata Oktavianus.

Menurut Oktavianus, memang menyasar pada masyarakat pedesaan, sering didapati berita orang sakit yang dipandu berkilometer untuk mencapai fasilitas kesehatan seperti puskesmas.

Kemudian, potret warga yang meniti jembatan tidak layak guna menelusuri tiap papan jembatan dengan berhati-hati kerap kali kita jumpai. Sehingga, terjadi ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Meskipun begitu, harus diakui belum semua merasakan sentuhan berbagai sarana dan prasarana dari pemerintah.

Namun kendati demikian, pemerintah selalu nampak adanya benih perubahan dari segi infrastruktur. Dengan kata lain, pemerintah dipastikannya akan terus berupaya untuk memperbaiki hal-hal yang belum terpenuhi perihal sarana untuk rakyat. Karena, pembangunan infranstruktur merupakan bagian integral untuk menjadi jumpstart pemulihan ekonomi.

“Jadi, saya kira ini mesti kita memberikan apresiasi karena di tengah situasi dan kondisi seperti ini , Pemerintah Dosmar masih bisa berkinerja baik, apalagi ditengah pandemi Covid 19 yang belum sepenuhnya selesai,” ujar Oktavianus.

Oktavianus menambahkan, jika seluruh stakholder di Humbang Hasundutan memberikan kontribusi, dan kesempatan tentunya akan jauh lebih maju perekonomian. Sehingga, penguatan infrastruktur dapat meminimalisir ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah.

Tapi, Oktavianus menyayangkan masih ada dari sikap politik anggota DPRD yang tidak mau berkontribusi namun saling menyalahkan. “ Coba seandainya tidak ada kepentingan politik , namun memberikan kontribusi yang sama. Saya, kira pembangunan ekonomi di Humbahas akan menjadi pesat,” ujarnya.

Lanjut Oktavianus, adanya pemerintahan Dosmar Banjarnahor membangun perekonomian di Humbang Hasundutan, ini berdampak positif. Dia mendorong, agar Dosmar terus melakukan , dan tak berhenti. Sehingga, penguatan infrastruktur dapat meminimalisir ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah.

Lebih lanjut Oktavianus mengingatkan, selain penguatan infranstruktur, Pemerintahaan Dosmar juga harus membenahi transformasi organisasi. Mulai, kepemimpinan transformasional disetiap lingkup OPD dan perubahan peran sumber daya manusianya karena itu sebagai aset terpenting untuk maju atau tidaknya pembangunan daerah.

“Jadi, masih ada transformasi yang perlu dilakukan pembenahan,” ucap Oktavianus. (des/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan masyarakat dari tiga desa, yakni Desa Pegagan Julu VI, Kecamatan Sumbul dan Desa Lau Bagot dan Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, berunjukrasa di Kantor Bupati dan DPRD Dairi, Senin (22/11).

Mereka mendesak Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di tiga desa tersebut, 25 November 2021.

Di Kantor DPRD, Koordinator aksi, Robinson Simbolon meminta DPRD Dairi, merekomendasikan agar Bupati Eddy KA Berutu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes), menunda pelaksanaan Pilkades serentak untuk tiga desa dimaksud.

Menurut Robinson, masyarakat menuding, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan persekongkolan dengan melanggar Perda No 2 tahun 2015 serta Perbup No 47 tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkades serentak 106 desa tahun 2021.

Dimana, P2KD di tiga desa, tidak meloloskan tiga kades incumben yakni Janiriduan Bakara kades Pegagan Julu VI, Bilmar Sagala kades Lau Sireme serta Sampe Bangun kades Lau Bagot. Ketiganya tidak diloloskan menjadi calon tetap, tanpa alasan jelas, jelas Robinson.

Robinson Simbolon dari jaringan pendamping kebijakan pembangunan (JPKP) bersama kuasa hukum kades Pegagan Julu VI, Janiriduan Bakara menyampaikan, ada tiga tuntutan masyarakat yang kami tuangkan dalam pernyataan sikap antaralain, agar Bupati Dairi memerintahkan penyelenggara Pilkades untuk mengembalikan hak konstitusional untuk dipilih yaitu, Janiriduan Bakara, Sampe Bangun dan Bilmar Sagala yang dizolimi penyelenggara Pilkades di masing-masing desa.

Meminta Bupati Eddy KA Berutu menunda Pilkades di tiga desa serta meminta Bupati Dairi, melalui panitia kabupaten agar menyetop logistik dan keuangan kepada masing-masing P2KD di tiga desa dimaksud.

Beberapa saat berorasi di Kantor DPRD, massa ditemui Wakil Ketua DPRD, Halvensius Tondang, Wanseptember Situmorang bersama anggota DPRD lainya, Carles Tamba dan Hendra Tambunan. Dewan mengajak masyarakat yang menggelar aksi, agar aspirasi disampaikan lewat dialog di kantor dewan.

Dalam dialog yang dilakukan diruang Komisi 1, dipimpin Wakil Ketua Halvensius Tondang menyampaikan, hasil keputusan rapat, jika ada ruang hukum supaya Pemkab Dairi menunda pelaksanaan Pilkades ditiga desa seperti aspirasi disampaikan masyarakat.

Usai pertemuan di gedung dewan, massa bergerak ke Kantor Bupati Dairi. Disana, massa meminta supaya Bupati Eddy Ka Berutu menemui mereka. Robinson diamini masyarakat, meminta Bupati Eddy KA Berutu jangan jadi pengecut. Begitu juga DPRD Dairi, jangan jadi pengecut. Mohon ditanggapi aspirasi masyarakat, terang Robinson.

Massa juga minta kepada Bupati Dairi, agar Kepala Dispemdes Dairi, Junihardi Siregar, dicopot dari jabatannya karena tidak mampu mengawasi dengan baik pelaksanaan Pilkades serentak 106 desa. Sementara itu, Kepala Dispemdes Dairi, Junihardi Siregar menghadiri pertemuan menyampaikan, Pilkades tidak bisa ditunda.

“Pilkades bisa ditunda, jika situasi protokol kesehatan (Prokes) tidak bisa dikendalikan. Karena pelaksanan Pilkades, dimasa pandemi corona virus disiase 2019 (Covid-19). Hal itu seperti diatur dalam peraturan bupati (Perbup) nomor 21 tahun 2021, yaitu bupati menunda jika situasi prokes tidak bisa dikendalikan,” ucapnya.

Sementara itu, amatan sampai Senin malam, aksi unjukrasa terus bergulir. Karena aksi mereka tidak ditanggapi, massa dari tiga desa akan menginap di gedung DPRD Dairi sampai aspirasi mereka dikabulkan. (rud/han)