MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menguatkan dakwah Islamiah, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyalurkan bantuan gotong royong untuk pembangunan Masjid Muhammad Alawi Al Maliki di Komplek Pesantren Al Kautsar Al Akbar 2, Jalan Pelajar Timur Medan.

Bantuan ini langsung disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Dr Sutarto kepada Pimpinan Ponpes Al Kautsar, Al Akbar Buya Syeck Ali Akbar Marbun, Rabu (17/11/2021).

“Allhamdulillah hari ini kita telah menyampaikan amanah dari Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut untuk ikut serta dalam gotong-royong membangun masjid di Komplek Pesantren Al Kautsar dan diterima langsung oleh Buya Syech Ali Marbun,” kata Sutarto yang saat itu didampingi Wakil Ketua DPD Dr Aswan Jaya dan Sekretaris Internal Ahmad Bima Nusa.

Sutarto menjelaskan, PDI Perjuangan akan terus berkomitmen mendukung setiap usaha dan langkah dakwah yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang memilki Akhlakul Karimah dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan turut serta bergotong-royong membangun sarana Ibadah.

“Apalagi masjid ini terletak di Ponpes yang tentu memiliki nilai tersendiri karena selain sebagai sarana ibadah masjid ini juga akan digunakan santri untuk melakukan aktifitas belajar, seperti kegiatan tahfiz dan lain-lain,” jelas Sutarto.

Sebenarnya secara umum kata Sutarto, PDI Perjuangan sangat konsen dengan jalan dakwah, sebagai buktinya hampir di semua kantor-kantor PDI Perjuangan memiliki sarana ibadah yang digunakan Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) untuk kegiatan dakwah.

“Kalau di Jakarta, Masjid At-Taufiq di Komplek DPP bahkan menampung jamaah Salat Jum’at masyarakat sekitar Kantor DPP. Kalau di Sumut kita memiliki Mushala At-Taufiq dan hampir di setiap DPC kita memiliki mushala dan yang terbaru Ketua DPD PDI Perjuangan baru saja meresmikan Mushala Al Marhaen di DPC Deliserdang,” ungkap Sutarto.

Selanjutnya, imbuh Sutarto, PDI Perjuangan akan selalu bergandengan tangan dengan pemuka-pemuka agama baik itu Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konguchu, untuk melakukan penguatan terhadap rumah besar kita dengan komitmen kebangsaan NKRI harga mati.

“Keberagaman adalah aset seluruhnya harus didorong dan tidak boleh ada yang ditinggal, karena semuanya adalah tiang-tiang bagi tegaknya NKRI di Bumi Nusantara,” pungkas Sutarto. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan didorong untuk memaksimalkan Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, Pemko Medan diminta wajib memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.

“Perda tentang sistem kesehatan ini, harus berjalan, khususnya di masa pandemi Covid-19 saat ini. Anggaran-anggaran di Dinas Kesehatan harus dimaksimalkan,” ungkap Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai NasDem, Habiburrahman Sinuraya, saat menggelar Sosialisasi Perda No 4/2012 di Kecamatan Medan Polonia, Senin (15/11) lalu.

Habiburrahman berpendapat, selama ini penerapan Perda Sistem Kesehatan belum berjalan secara maksimal, pelayanan kesehatan dari pemerintah belum seluruhnya dirasakan warga. Apalagi jumlah kuota peserta BPJS Kesehatan PBI di Kota Medan, masih belum mengcover seluruh masyarakat yang membutuhkan.

“Jadi perlu ada penambahan kuota, agar semakin banyak masyarakat bisa menikmati bantuan pelayanan kesehatan dari pemerintah,” harapnya.

Dia juga menjelaskan, Perda Sistem Kesehatan mengatur hak dan kewajiban Pemko Medan dan masyarakatnya, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Seperti dalam Bab II Pasal 2, tujuan Perda Sistem Kesehatan ini, satu di antaranya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau, dan terbuka bagi masyarakat. Kemudian, dapat meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

“Saya berharap Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan, dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mari berikan pelayanan terkait kesehatan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan maksimal, khususnya di masa pandemi Covid-19 sekarang ini,” imbau Habiburrahman. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, siap mendukung program Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kota Medan. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Burhanuddin Sitepu, saat menerima audiensi Kepengurusan GPI Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Selasa (16/11).

Burhanuddin menyambut gembira kehadiran kepengurusan GPI Kota Medan, yang di antaranya Ketua Dewan Syuro Ahmad Daud, Sekretaris Umum Muhammad Hafiz Azis, Bendahara Umum Iswan Hariansyah, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi M Teguh Hadi Prayuda, dan lainnya. Dia pun berharap, komunikasi antara Partai Demokrat dan GPI dapat terus terjalin dan siap mendukung program GPI Kota Medan.

“Banyak yang didapat dalam pertemuan ini, termasuk program-program kerja berazaskan keumatan yang dapat disinergikan antara Demokrat dengan GPI Medan ke depannya,” ungkap Burhanuddin.

Sebelumnya, Ketua Dewan Syuro GPI Kota Medan, Ahmad Daud menyampaikan, silaturahim ke Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini, dalam rangka sowan ke tokoh-tokoh dan aktivis, jelang pelantikann

kepengurusan GPI Kota Medan Periode 2021-2023, yang akan dilaksanakan pada 4 Desember mendatang. Menurutnya, pelantikan akan dihadiri tokoh nasional Habib Mahdi Assegaf dari Bogor.

Menurut Daud, selama ini mereka menilai, Partai Demokrat sejalan dengan visi misi GPI. Termasuk dalam pemenangan politik dan pemberdayaan ekonomi keumatan.

“Selama ini kami melihat, Demokrat sangat peduli dan dekat dengan rakyat. Atas dasar itu pula, kami ingin menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan Demokrat, dalam memperjuangkan aspirasi umat,” pungkasnya. (adz/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan, melalui juru bicaranya Syaiful Ramadhan, mengapresiasi para tenaga kesehatan (nakes), terutama para nakes di Puskesmas dalam melakukan vaksinasi yang dilakukan secara massif sebagai upaya serius mengakhiri pandemi Covid-19.

“Kami menyampaikan apresiasi kerja para nakes yang sudah maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya mengakhiri pandemi Covid-19 di Medan,” ungkap Syaiful, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS terhadap Nota Pengantar Wali Kota Medan atas Ranperda R-APBD 2022 di Gedung DPRD Medan, Senin (15/11) lalu.

Hanya saja, lanjut Syaiful, Fraksi PKS sangat menyayangkan buruknya serapan anggaran Dana Kapitasi, sehingga akhirnya menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

“Kami sangat menyayangkan Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas dalam jumlah sangat besar, tidak digunakan dengan baik, sehingga menjadi Silpa. Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemko Medan melakukan monitoring dan evaluasi, agar Dana Kapitasi dapat terserap dengan maksimal,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dia juga menyampaikan, banyak warga yang tidak tahu atas kepemilikan BPJS Kesehatan gratis yang berasal dari pemerintah.

“Kami mengusulkan agar data warga yang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI dari APBD Kota Medan, ditempel di setiap kelurahan,” harap Syaiful.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti sejumlah permasalahan di Kota Medan, sekaitan dengan proses perencanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, yang saat ini dalam tahap pembahasan di DPRD Medan. Mulai dari e-Parking yang belakangan menjadi perhatian, hingga banjir rob di Medan Utara yang menyisakan harapan untuk diselesaikan.

Fraksi PKS pun berharap, pengelolaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 yang difokuskan sebagai stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian yang selama 2 tahun terakhir mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19, dapat benar-benar terealisasi dan dirasakan masyarakat Kota Medan.

“Fraksi PKS mempertanyakan upaya Pemko Medan dalam meningkatan pendapatan retribusi parkir melalui e-Parking, dan bagaimana perkembangan program tersebut setelah diterapkan di beberapa ruas jalan. Kami mohon penjelasannya. Kami pun mempertanyakan upaya Pemko Medan untuk meningkatkan daya saing RSUD dr Pirngadi, sehingga warga Medan percaya dan mau berobat ke rumah sakit tersebut,” beber Syaiful.

Kemudian, Fraksi PKS juga mempermasalahkan jumlah SD dan SMP negeri yang kepala sekolahnya rangkap jabatan, serta upaya Pemko Medan dalam mengatasinya.

“Juga permasalahan banjir rob di Belawan, banjir di sekitar Sungai Deli serta Sungai Babura di Kelurahan Kwala Bekala, dan hampir seluruh kawasan di Medan, yang dapat dipastikan, ketika hujan turun mengalami banjir. Untuk permasalahan ini, kami juga mengharapkan penjelasan dari Pemko Medan,” pungkas Syaiful. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Informasi mengenai pembangunan hendaklah disajikan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa mengetahui sudah sejauh mana program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Keberhasilan pembangunan bergantung pada informasi yang disampaikan oleh pengelola informasi publik pada setiap instansi.

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara (Diskominfo Sumut) mengadakan pelatihan kepada pengelola informasi publik lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi maupun kabupaten kota. Adapun beberapa workshop yang diadakan, di antaranya penulisan rilis berita, fotografi, dan videografi.

“Adanya peningkatan keterampilan merupakan tuntutan di era digitalisasi saat ini, maka informasi pembangunan daerah di Sumut harus disajikan dengan baik,” ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Harvina Zuhra, mewakili Plt Kepala Diskominfo Sumut Abdul Aziz, pada pembukaan workshop pembuatan rilis pers di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, baru-baru ini.

Pemprov Sumut berharap para pengelola informasi dan komunikasi publik dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi berita yang ada di wilayahnya masing-masing.

“Sehingga setiap kegiatan OPD, apapun, bisa secepatnya diketahui dan direspons oleh masyarakat, khususnya kegiatan yang bersifat pelayanan publik,” tutur Harvina.

Pada kesempatan tersebut, puluhan peserta mengikuti workshop secara hybrid atau daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan). Harvina pun berharap kepada para peserta, agar dapat menjadi pengelola informasi publik yang kreatif, inovatif, dan profesional.

“Serta memiliki kemampuan untuk menciptakan citra positif dan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara utuh, benar, dan tepat,” sebutnya.

Pemateri workshop, wartawan senior sekaligus pengajar jurnalistik Nurhalim Tanjung, yang mengisi materi tentang pembuatan rilis pers, mengatakan, rilis harus dibuat dengan menarik. Sehingga banyak media yang akan mengambilnya. Dengan begitu, informasi yang disampaikan oleh pengelola informasi publik akan tersebar luas.

Selain itu, workshop juga diisi oleh Bersihar Lubis, wartawan senior. Bersihar mengisi materi, bagaimana membuat tulisan menjadi menarik. Dia mengakatakan, agar menarik, para penulis harus sekreatif mungkin dalam mengolah informasi yang didapat.

Satu cara kreatif menulis berita, menurutnya, adalah menggambarkan kondisi peristiwa yang terjadi. Itu akan membuat pembaca hadir dan menyaksikan peristiwa tersebut.

“Jika anda melakukan itu, percayalah, berita anda akan dibaca orang sampai tuntas,” ujaar Bersihar, yang juga mantan wartawan Tempo.

Workshop pembuatan rilis pers tersebut, diikuti perwakilan dari Diskominfo kabupaten kota se-Sumut, OPD Pemprov Sumut, BUMD, dan berbagai instansi lainnya, baik secara langsung maupun secara daring, melalui aplikasi zoom meeting. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mengklaim, angka vaksinasi Covid-19 terhadap siswa SMP sudah mencapai 50 persen lebih. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kota Medan, dr Mardohar Tambunan mengatakan, capaian vaksinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya herd immunity di Kota Medan.

Mardohar mengaku, untuk dosis pertama vaksinasi sudah mencapai angka 84,38 persen, atau sebanyak 191.670 siswa. Sedangkan dosis kedua, sekitar 45,49 persen, atau 103.339 siswa. “Capaian vaksinasi pelajar (SMP) telah melewati angka 50 persen. Hingga 12 November 2021, jumlah capaian vaksinasi bagi pelajar sudah mencapai angka 84,38 persen untuk dosis pertama, dan 45,49 persen dosis kedua,” ungkap Mardohar, Selasa (16/11).

Mardohar juga menyatakan, pihaknya akan melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar ini.

“Percepatan vaksinasi Covid-19 terhadap pelajar akan terus didorong hingga mencapai target,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan, target vaksinasi siswa SMP di Kota Medan kurang lebih mencapai 105.000 pelajar.

“Sampai saat ini, sudah lebih dari 60 ribu pelajar SMP divaksin,” sebutnya.

Dia pun mengaku, capaian vaksinasi Covid-19 terhadap siswa SMP tersebut, karena dukungan dari banyak pihak, termasuk peran swasta.

“Adik-adik pelajar yang sudah divaksin ketika PPKM di Medan turun level dari Level 4, 3, lalu ke Level 2, itu mulanya hanya sekitar 4 ribu. Tapi, sekarang capaiannya sudah di angka 60 ribu,” beber Bobby.

Bobby juga menjelaskan, percepatan vaksinasi bagi pelajar terus didorong akselerasinya guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Dia pun mengatakan, terkait vaksinasi pelajar yang dilakukan, Pemko Medan bertanggung jawab untuk memvaksin pelajar SMP. Sedangkan untuk pelajar SMA, merupakan tanggung jawab Pemprov Sumut.

“Kalau untuk pelajar SMA, kami harus berkoordinasi dengan Pemprov Sumut. Meski demikian, kami tetap memfasilitasinya,” akunya.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, mengaku sedang terus mempersiapkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, untuk siswa SD kelas 1 hingga kelas 3, yang akan digelar mulai 22 November mendatang.

“Ini sedang dipersiapkan. Kemarin sudah dapat izin dari Pak Wali, jadi teknisnya terus dipersiapkan. Nanti kalau persiapan teknisnya sudah matang, akan kami sampaikan,” ujar Plt Kepala Disdik Kota Medan, Topan OP Ginting, Selasa (16/11).

Lebih lanjut Topan menjelaskan, hari ini (17/11), pihaknya akan melakukan rapat bersama seluruh kepala sekolah tingkat SD, tentang pelaksanaan PTM Terbatas tingkat SD tersebut. Begitupun, dia menjelaskan, secara umum tidak ada perbedaan teknis yang mencolok antara siswa SD kelas 4 ke atas, dengan siswa kelas 3 ke bawah. Namun kemungkinan, pihak sekolah akan diminta melakukan pengawasan yang lebih ketat. “Secara teknis sepertinya akan sama saja. Per kelas kemungkinan maksimal 8 orang. Untuk jam belajarnya juga sama saja, sepertinya juga maksimal 2 jam. Tapi itu belum fix, masih akan dibahas dalam rapat. Yang pasti, kami minta agar siswa SD kelas 3 ke bawah ini, dapat lebih diperketat pengawasan protokol kesehatannya (prokes),” jelas Topan.

Selain itu, Topan pun memastikan, agar setiap sekolah di Kota Medan, baik tingkat SD maupun SMP, terus berbenah dalam meningkatkan fasilitas prokes yang ada di lingkungan sekolah.

“Sarana cuci tangan, jarak kursi, dan banyak hal lainnya. Kami harap agar ini juga terus dibenahi,” imbaunya.

Terkait hal itu, Anggota Komisi 2 DPRD Medan, Afif Abdillah meminta Disdik Kota Medan untuk tidak menjadikan rapat pembahasan dengan pihak kepala sekolah sebagai rapat seremonial belaka. Sebaliknya, rapat harus membahas secara detail tentang teknis pelaksanaan PTM Terbatas.

“Apapun namanya, semakin kecil siswa SD itu, tentu akan semakin sulit mengawasi prokesnya. Diketahui bersama, siswa SD kelas 3 ke bawah itu, rata-rata usia 8 tahun ke bawah, betul-betul masih anak kecil. Kalau kelas 4 ke atas itu, usia 9 tahun ke atas, masih lebih mudah sedikit mengontrolnya. Jadi dalam rapat pembahasan ini, fokusnya itu harus ke teknis dan pengawasan,” tegasnya.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan itu, juga meminta agar setiap sekolah tingkat SD di Kota Medan, punya usulan-usulan yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan prokes dan pengawasannya, khususnya menjelang pelaksanaan PTM Terbatas tingkat SD kelas 3 ke bawah ini.

“Jadi teknis itu tak harus dari Pemko datangnya, tapi juga bisa dari sekolah. Apa yang jadi kendala mereka, bagaimana cara mengatasinya, itu kan mereka yang sering mengalami di lapangan. Jadi kami minta sekolah-sekolah juga harus proaktif, beri usulan-usulan agar rapat pembahasan itu bisa produktif dan terjalin komunikasi 2 arah. Kalau sudah begitu, setiap kendala pasti akan ditemukan solusinya,” jelas Afif.

Untuk pelaksanaan PTM Terbatas tingkat SD ini, lanjut Afif, Disdik Kota Medan pihak sekolah harus betul-betul mematangkan persiapannya. Pemko Medan dan jajarannya diminta untuk betul-betul waspada, agar klaster penyebaran Covid-19 di sekolah tidak terjadi.

“Jangan karena PTM Terbatas kelas 4 ke atas tidak ada klaster, lantas kita bisa anggap ini aman. Justru dengan sekolahnya siswa SD kelas 3 ke bawah ini, beban sekolah akan jadi lebih berat dalam melakukan pengawasan. Kami tidak mau gelombang ketiga Covid-19 terjadi di Medan, apalagi terjadi di sekolah-sekolah. Apalagi kita sama-sama tahu, siswa SD itu belum divaksin, berbeda dengan siswa SMP,” tegasnya lagi.

Terakhir, dia meminta kepada Disdik Kota Medan untuk terus berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam mengawasi jalannya prokes di setiap sekolah yang ada di wilayahnya.

“Semua harus proaktif, termasuk kecamatan dan kelurahan. Kami mau pendidikan terus maju, tapi juga harus pastikan, anak-anak berada dalam situasi yang aman dan terkendali, khususnya dari penyebaran Covid-19 ini,” pungkas Afif. (ris/map/saz)