DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata bersama tim konvergensi penurunan stunting, melaksanakan cek data dan timbang ukur balita di Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Selasa (14/12) lalu. 

Kepala Bidang (Kabid) Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Iswan Togatorop, Kamis (16/12) menerangkan, pengecekan data serta timbang ukur balita sekaligus peninjauan posyandu desa tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ny Romy Mariani Simarmata mengatakan, angka stunting di Dairi secara umum telah mengalami penurunan. Di mana tahun sebelumnya, angka stunting di Dairi 39,27%. 

“Dan di tahun 2021 ini, menjadi 18,35% di tahun 2021. Romy menegaskan, penurunan angka stunting tidak terlepas upaya keras dilakukan Pemerintah Kabupaten (PemKab) Dairi. Seperti kegiatan rutin di Posyandu yang dilaksanakan semua desa di Dairi,” ujarnya.

Dimana lanjut Romy,  setiap hasil pemeriksaan balita di Posyandu langsung dilaporkan melalui  aplikasi e-PPGBM sehingga pengumpulan data lebih cepat dan penanganan segera dilakukan. 

Menurutnya, pelaporan data dari Posyandu menjadi fokus utama. Karena, pada tahun 2022 mendatang, Kabupaten Dairi akan mendapatkan bantuan alat antropometri sebanyak 270 set.

“Dengan demikian, standart pengumpulan data yang kita hasilkan lebih akurat,” pungkasnya. 

Romy Mariani Simarmata mengapresiasi antusias masyarakat yang hadir ke Posyandu. Ia mengharapkan, semua Posyandu di desa serta kelurahan rutin melakukan hal sama untuk mengetahui kondisi semua balita sebagai langkah penuntasan stunting di Dairi. 

Hadir dalam kegiatan Camat Siempat Nempu Hilir, Swanto Sitakar, tim konvergensi penurunan stunting yakni Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Dairi, Koko Angkat, Kabid Litbang, Gema Sihite, Kabid Kesehatan Masyarakat, Edison Damanik, Kabid Pembinaan Paud, Marina Sinaga, Kabid Ketahanan Pangan, Meri Debora Saragih serta lainya. (rud/ram)

PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian para korban mobil Innova maut yang terjun di Dusun Buluh Didi, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Petugas SAR gabungan mengalami kesulitan untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi korban, dengan medan yang ekstrem dan terjal dengan ke dalaman jurang mencapai 50 meter.

“Sudah empat korban ditemukan dan tiga korban masih terus dalam pencarian,” ucap Sariman Sitorus saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (16/12) siang.

Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 4 jasad korban itu. Jasad pertama ditemukan, Senin petang, 13 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WIB. Jasad kedua ditemukan, Selasa pagi, 14 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIB dan jasad ketiga di hari yang sama, sekitar pukul 13.30 WIB. Jasad terakhir, Kamis pagi, 16 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIB. Seluruh jasad ditemukan di bawa ke RSUD Subulussalam, Aceh.

“Tata Agusnianti tadi pagi ditemukan, dan sudah dievakuasi ke rumah sakit,” jelas Sariman.

Sopir Mantan Kepala Desa di Aceh

Arman Yusuf (50) supir mobil Innova yang terjun ke jurang. Ternyata mantan Kepala Desa di Provinsi Aceh. Berdasarkan data diperoleh Sumut Pos, bahwa Arman Yusuf sudah menjadi sopir mobil travel sejak 1996.

Arman pun, sempat diangkat menjadi Kepala Desa Kubu, Kecamatan Arogan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Aceh pada tahun 2020. Namun, hanya beberapa bulan saja. Karena tidak nyaman dan tidak mau terikat menjadi Kepala Desa. Arman Yusuf memilih berhenti dan kembali menjadi sopir travel yang menjadi mata pencarian untuk untuk menafkahi keluarganya.

Arman Yusuf yang merupakan warga Desa Gampong Kubu Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Berhasil ditemukan dan Dievakuasi tim SAR gabungan, Selasa pagi, 14 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIB.

“Informasinya kami terima seperti itu (mantan kepala desa). Memberikan keterangan itu, diluar ranah kami,” kata Sariman.

Bangkai Mobil Belum Ditemukan

Lanjut, Sariman menjelaskan bahwa operasi pencarian dan evakuasi korban mobil nahas itu, dilakukan selama 7 hari, dimulai Minggu (12/12) lalu. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi untuk menyikapi apa operasi dilanjutkan atau tidak.

“Di hari ketujuh akan dilakukan evaluasi. Apakah dilanjutkan atau sampai di hari ketujuh saja. Dengan melihat hasil evaluasi dari pihak terlibat,” kata Sariman.

Sariman juga menceritakan kondisi lokasi kejadian dengan kemiringan 90 derajat dari jalan umum menuju permukaan air tempat mobil dengan nomor plat BL 1537 EF.

“Bergerak dari jalan menunju permukaan air ada sekitar 50 meter, arus sungai sangat deras. Penemuan, korban di lokasi 20 sampai 25 kilometer di bawah air terjun, air terjunnya cukup besar,” kata Sariman.

Kondisi air terjun dengan arus deras, Sariman mengungkapkan membuat tim SAR gabungan mengalami kesulitan dan harus ekstra berhati-hati. Bila tidak, tim akan tersedot air terjun tersebut.

“Bila mana tim, mau melakukan evakuasi di bawah air terjun. Yang ditakuti tim akan tersedot,” kata Sariman.

Tidak disampai disitu saja, Sariman menjelaskan setelah jasad korban ditemukan keadaan meninggal dunia. Tim SAR gabungan juga mengalami kesulitan untuk mengevakuasi.

“Penemuan korban, membuat tim kesulitan untuk mengevakuasi ke jalan. Melalui anak tangga yang sangat curam. Jadi, tim membawa korban ke hilir sungai 5 hingga 6 kilometer dengan kondisi yang landai dan dapat evakuasi korban untuk di bawa ke rumah sakit,” jelas Sariman.

Sariman juga mengatakan pihaknya juga mengalami kendala dan kesulitan untuk menemukan mobil nahas tersebut. Untuk proses pencarian bangkai mobil itu, Dit Samapta Polda Sumatera Utara menurunkan Fiber Scop alat mendeteksi benda di bawah permukaan air.

“Belum ditemukan (mobil), kita juga dapat bantuan dari Dit Samapta Polda Sumut dengan membawa alat Fiber scop untuk mendeteksi (benda) di bawah permukaan air. Tapi, kondisi air sangat keruh, dan arus yang kencang. Alat itu, tidak efektif digunakan dan tidak terdeteksi terkait mobil itu,” tandas Sariman.

Diberitakan sebelumnya, Kejadian mobil maut itu, terjadi pada Minggu (12/12) subuh, sekitar pukul 05.00 WIB. Di mana, saat minibus travel yang dikemudikan oleh Arman dengan membawa enam orang penumpang berangkat dari arah Subulussalam menuju Medan.

Setibanya, di lokasi tepatnya di Dusun Buluh Didi, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat pengemudi mobil diduga mengantuk sehingga mobil yang dikemudikannya oleng ke kanan jalan dan masuk ke dalam jurang aliran sungai Lae Kombih. (gus)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO– Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Dr Sutarto MSi menggelar sosialisasi Perda (Sosper) sekaligus anjangsana dengan pengurus DPC dan PAC PDI Perjuangan serta masyarakat Jawa di Kabupaten Deliserdang, khususnya yang tergabung dalam Pujakesuma Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Sultan Serdang, Pasar 3, Gang Sepakat, Dusun 7, Desa Dalu XA, Kamis (16/12/2021).

Kegiatan Sosper ini begitu terasa istimewa, karena turut dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Drs Rapidin Simbolon yang didampingi fungsionaris lainnya seperti Aswan Jaya, Meinarty Bangun, dan Ahmad Bima Nusa

“Sosper Pertama yang saya laksanakan di Kantor DPC PDI Perjuangan Deliserdang bersama pengurus DPC dan KSB PAC PDI Perjuangan kemarin, sebagai kesungguhan saya membangun dan mensolidkan kader-kader partai untuk mencapai kemenangan pada Pemilu 2024 nanti,” ujar Sutarto dalam sambutannya.

Sosper kedua, lanjut Sutarto, dia mengunjungi sesepuh Jawa sebagaimana asal leluhurnya. “Saya paham betul, selama ini masyarakat Jawa khususnya yang ada di Deliserdang telah banyak mendukung saya dan PDI Perjuangan. Sebagai tanggung jawab moral, maka saya hari ini datang untuk sekaligus anjangsana kepada sesepuh saya di Deliserdang,” ungkap Sutarto yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kabupaten Deliserdang, 25 November lalu.

Sebelumnya saat menyambut kedatangan rombongan, pengurus Pujakusema Deliserdang Sugianto yang disaksikan Ketua PW Pujakesuma Sumut, Eko Supianto menyematkan baju kebesaran Jawa, lengkap dengan blankon dan keris kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs Rapidin Simbolon. “Saya merasa terhormat dan bangga sekali bisa bertemu dengan sesepuh masyarakat Jawa di Deliserdang ini. Apalagi saya disematkan baju adat Jawa, tentu ini menjadi kebanggan tersendiri bagi saya,” ujar Rapidin sembari mengelus blankon yang dikenakannya yang sontak disambut tepuk tangan hadirin.

Rapidin juga mengungkapkan, Suku Jawa memiliki populasi begitu besar dan mayoritas di Sumatera Utara. Oleh karena itu, mayarakat Jawa memiliki peran penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di Sumut. Makanya, masyarakat Jawa tidak boleh terpecah belah, terus bangun silaturrahim untuk kepentingan semua anak bangsa di Sumut.

“Kami jug berharap, masyarakat Jawa bisa terus mendukung Pak Sutarto dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD Sumut dan mendukung juga PDI Perjuangan tentunya, terutama yang berkaitan dengan progam-progam kerakyatannya,” pinta Rapidin

Di hadapan pengurus PDI Perjuangan di Deliserdang, Rapidin menyampaikan, kehadiran Sutarto sebagai Sekretaris DPD Partai sekaligus Anggota DPRD Sumut tentu akan memberikan semangat baru dalam merapatkan barisan dan solid bergerak untuk meraih kemenangan pada Pemilu ke depan.

Dalam acara dua sosper ini juga memberikan bingkisan sembako berjumlah 250 paket untuk pengurus PAC Partai dan 150 paket untuk sesepuh masyarakat Jawa. (adz)

TOBA, SUMUTPOS.CO – Sebagai danau terbesar di kawasan Asia Tenggara, Danau Toba menyimpan berbagai potensi ekonomi. Mulai dari usaha transportasi air, pertanian, peternakan, budidaya perikanan, industri, sampai pariwisata. Danau Toba bukan saja menjadi objek keindahan alam, tapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling berkembang di Danau Toba adalah budidaya ikan nila atau tilapia dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Perputaran ekonomi budidaya perikanan, khususnya ikan Nila dapat mencapai hingga Rp5 triliun per tahun.

Data Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Sumatera Utara pada tahun 2020 menunjukkan, produksi ikan nila di Danau Toba adalah sebesar 80.941 ton.

Ekspor ikan nila dari Danau Toba juga memberi kontribusi sebesar 21% untuk Produk Domestik Regional Bruto di wilayah Danau Toba dan dinilai jauh lebih besar dari sumbangan sektor lain. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2021, volume ekspor ikan nila pada 2020 mencapai 12,29 ribu ton dengan nilai ekspor 1,5 Triliun Rupiah. Dan penyumbang ekspor tilapia terbesar adalah Sumatera Utara, yakni sekitar 95%.

Namun demikian, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Danau Toba sebagai tujuan wisata super prioritas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba, serta SK Gub Nomor 188.44/209/KPTS/2017 mengenai Status Trofik Danau Toba. SK menyebut daya dukung Danau Toba untuk KJA menjadi 10.000 ton per tahun, dengan tujuan agar kualitas air yang tercemar dapat terkendali.
SK tersebut menetapkan bahwa Danau Toba merupakan danau berstatus oligotrofik atau danau dengan kandungan zat hara yang sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki atau mengembalikan kesuburan Danau Toba.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Rokhmin Dahuri menanggapi pembatasan total ikan nila dari KJA sebesar 10.000 ton per tahun menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, lanjut dia, kebijakan itu akan mengakibatkan berbagai masalah baru seperti puluhan ribu orang menganggur, negara kehilangan devisa Rp1,5 triliun per tahun, kerugian ekonomi mencapai lebih dari Rp5 triliun per tahun. Kemudian, penurunan ekonomi wilayah di sekitar Danau Toba di 7 kabupaten, serta memburuknya iklim investasi dan kemudahan berbisnis.

Perlu diketahui, data GPMT Sumatera Utara 2020 menunjukkan, usaha KJA di Danau Toba menyerap tenaga kerja lebih dari 12.300 orang. Tenaga kerja yang terlibat mulai dari sektor hulu hingga hilir, seperti pabrik pakan, hatchery, pembesaran, bersama pengolahan ikan nila, pabrik es, cold storage, hingga packaging. Jumlah tersebut tidak termasuk tenaga kerja di rumah makan, hotel, bersama dan distribusi, serta jasa terkait lainnya.

“Saya ungkapkan bahwa budidaya ikan nila di Danau Toba itu sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, itu harusnya ditumbuh kembangkan, bukan untuk dimatikan,” kata Rokhmin dalam Webinar Katadata Forum Virtual Series, dengan tema ‘Potensi Ekonomi-Sosial Ikan Nila Untuk Masyarakat Toba’, Kamis (16/12).

Menurut Rokhmin, sejatinya pariwisata dan aktivitas budidaya ikan dalam KJA yang ramah lingkungan bisa berdampingan dan berkembang bersama, dengan catatan ada pengaturan yang jelas. Kata dia, negara-negara lain seperti Jepang dan Malaysia dapat menjadikan KJA sebagai obyek wisata.

Ia pun memberikan beberapa rekomendasi terkait pengelolaan KJA Danau Toba. Diantaranya, pembatasan produksi ikan nila dari budidaya dalam KJA rata-rata 55.000 ton per tahun, sesuai perhitungan daya dukung Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2018.

Kemudian, semua aktivitas budidaya KJA harus ramah lingkungan dan memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang baik dan Benar (CBIB), serta sertifikasi dari lembaga internasional untuk pasar ekspor. Lalu, Zonasi lokasi KJA juga sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perairan Danau Toba yang disepakati oleh semua stakeholder utama. Serta, diberlakukan juga pembagian zonasi, baik zonasi untuk lokasi budidaya perikanan, industri lainnya maupun pengembangan pariwisata.

“Jadi, kalau ada sektor yang sudah terbukti sebagai pertumbuhan ekonomi, memberikan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan, Tidak seharusnya dihilangkan,” ucap Rokhmin.

Guru Besar IPB, sekaligus Ketua Tim Riset Care LPPM IPB University tentang Resolusi Konflik Dalam Penanganan Sumber Daya Alam Danau Toba, Manuntun Parulian Hutagaol mengungkapkan terdapat banyak entitas yang dapat memberikan dampak pada lingkungan, seperti sungai-sungai kecil yang berjumlah lebih dari 100 sungai, industri perikanan, perhotelan, resto, pemukiman penduduk, pertanian hingga pasar.

Oleh karenanya, kata dia, industri KJA Danau Toba perlu dipertahankan karena memberikan dampak maupun kontribusi besar pada perekonomian di Kawasan Danau Toba. Salah satunya, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta sebagai pondasi keberagaman basis perekonomian masyarakat Toba. Ia mengatakan, angka kemiskinan di Danau Toba sekitar 10% dan pendapatan rata-rata per kapita per tahun mereka jauh di bawah rata-rata nasional.

“Jadi memang betul-betul dibutuhkan suatu kegiatan ekonomi, pariwisata dan industri lainnya itu untuk menggerakan perekonomian Danau Toba, sehingga kemiskinan yang terjadi di sana bisa segera teratasi. Seperti saya temukan dari literatur, bahwa kemiskinan adalah musuh lingkungan dan faktor penting di balik kerusakan lingkungan,” ujar Parulian.

Selain itu, dalam kondisi sekarang ini menurutnya tidak mungkin perairan Danau Toba diupayakan menjadi Oligotropik. Sebab, secara teknis sangat sulit memperbaiki dari Status Eutropik ke Status Oligotropik.

“Secara legal juga tidak mungkin melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan wisata di perairan Oligotrofik, wisata hanya diperbolehkan di perairan Mesotrofik, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,” jelasnya.

Kemudian, Dosen dan Peneliti dari Universitas Sumatera Utara, Ternala Alexander Barus mengatakan, status trofik atau kualitas perairan Danau Toba saat ini adalah mesotrofik. Namun demikian, proses eutrofikasi bisa saja akan terjadi nantinya sesuai dengan proses penuaan danau, baik secara alami maupun akibat meningkatnya nutrien yang masuk ke danau dan bersumber dari berbagai aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan Danau Toba.

Maka dari itu, lanjut dia, perlu dikaji ulang penentuan kapasitas daya tampung perikanan Danau Toba melalui sebuah penelitian yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba.

“Banyak alternatif yang bisa dilakukan supaya pencemaran bisa seminimal mungkin. Bisa dari pakannya, dari sistem keramba jaring apungnya dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan, sehingga ada KJA yang ramah lingkungan. Tinggal komitmen kita mau enggak itu dilakukan. Pencemaran dapat kita minimalkan dengan segala teknologi yang ada, itu bisa dilakukan,” pungkas Ternala.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumatera Utara Gusmiyadi menyebut ada beberapa upaya terkait penanganan KJA yang semakin merambah di perairan Danau Toba. Sebab, kata dia, KJA bukan hanya milik beberapa perusahaan, tapi juga masyarakat dengan kapasitas luar biasa besar. Luas permukaan KJA jika dibandingkan dengan luas permukaan Danau Toba hanya sekitar 0,4%, sehingga sangat tidaklah mungkin KJA merupakan satu-satunya sumber pencemar yang ada di Danau Toba.

Beberapa upaya tersebut antara lain, mendudukkan kembali hasil kajian Danau Toba yang ada saat ini. Serta, jika nantinya ada peluang penambahan daya tampung KJA Danau Toba, perlu ada komitmen dari semua pihak untuk membina kelompok-kelompok tani atau kelompok pembudidaya, untuk bisa mengoptimalkan KJA menjadi bagian dari kegiatan pariwisata.

Menurut Gusmiyadi, kebijakan ke depan tidak bisa hanya sebatas untuk meniadakan KJA, tetapi harus memberikan solusi terhadap aktivitas ekonomi yang dimiliki masyarakat. Kebijakan pengurangan KJA diperlukan kajian yang mendalam dan tidak bisa gegabah dalam melaksanakannya, 12.300 orang akan terdampak dalam kebijakan ini, hal ini akan menimbulkan dampak sosial yang begitu besar. Pasokan ikan air tawar di Sumut dan beberapa daerah lain pastinya akan terganggu.

“Ini merupakan persoalan prioritas yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Sumatera Utara, sehingga kemudian Kesejahteraan Rakyat tidak harus dipertaruhkan,” ujarnya.(rel)