PENCARIAN:
Tim SAR Malaysia saat melakukan pencarian korban dengan menurunkan kapal SAR, unit speedboat dan helikopter untuk memantau dari udara. Sebanyak 11 korban WNI meninggal dunia dan 29 masih hilang.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 29 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dinyatakan hilang dan 11 ditemukan tewas setelah kapal speedboat yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Tanjung Balau, Johor, Malaysia , Rabu (15/12). Kapal nahas tersebut diketahui membawa sekitar 50 TKI.
PENCARIAN:
Tim SAR Malaysia saat melakukan pencarian korban dengan menurunkan kapal SAR, unit speedboat dan helikopter untuk memantau dari udara. Sebanyak 11 korban WNI meninggal dunia dan 29 masih hilang.
Dalam keterangan resmi yang dikirim pemerintah Malaysia kepada Tim SAR Tanjung Pinang, Kepri disebutkan, 4 wanita dan 7 pria ditemukan di bibir pantai dalam kondisi tewas. Sedangkan 22 orang lainnya yang terdiri 20 pria dan 2 wanita ditemukan selamat.
Pemerintah Malaysia menyebutkan masih ada sekitar 29 orang penumpang kapal nahas yang saat ini belum ditemukan.
Tim SAR Malaysia saat ini masih melakukan pencarian dengan menurunkan kapal SAR, unit speedboat dan helikopter untuk memantau dari udara. Namun tingginya gelombang dan kencangnya angin membuat pencarian di laut belum bisa dilakukan secara maksimal.
Agung Satria, dari Tim SAR Tanjung Pinang mengatakan, pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari Tim SAR Malaysia. Namun dari titik kordinat karamnya kapal pengangkut PMI ilegal ini diketahui hanya berjarak 0,3 mil dari bibir pantai Tanjung Balau, Johor Malaysia.
Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan, posisi kapal tenggelam yang mengangkut WNI ilegal tersebut sudah berada di pinggir pantai. Kapal tersebut terbalik lantaran tersapu ombak ketika penumpang sedang turun.”Kapal itu terbalik di bibir pantai dan kemungkinan itu penumpangnya pada saat dia turun dari kapal itu tersapu ombak. Jadi bukan tenggelam di laut dalam karena itu udah di dekat pantai. Pada saat kapal sudah di pinggir pantai kapal terbalik,” kata Hermono, Rabu (15/12).
Kapal yang berangkat dari Tanjung Uban, Kepulauan Riau tersebut membawa 50 imigran ilegal Indonesia. Kapal tersebut tenggelam di wilayah perairan Johor, Malaysia. “Menurut pengakuan yang selamat ada 50 orang. Mereka itu berangkat dari Tanjung Uban di kepulauan Riau sebanyak 50 orang itu kan subuh ya sampainya sekitar 04.30 WIB, jadi kemungkinan besar mereka itu berangkat pukul 02.00 WIB,” ucapnya.
Ia mengatakan, 11 orang dinyatakan meninggal yakni 7 pria dan 4 wanita. Sedangkan yang selamat terdiri dari 12 pria dan 2 wanita. Ia juga menyatakan bahwa kapal tersebut dalam kondisi normal dan tidak bermasalah selama di perjalanan.”Di dalam perjalanan itu enggak ada masalah cuma pada saat menurunkan penumpang penumpang nya kena sapu ombak,” ujarnya.
Hermono juga mengimbau warga Indonesia untuk tidak melakukan perbuatan ilegal tersebut karena sangat berbahaya. Selain itu, ia mengatakan bahwa Malaysia kini sedang berupaya memulangkan pekerja asing yang tidak berdokumen. “WNI yang mau masuk ke Malaysia secara ilegal sangat beresiko kecelakaan yang terkait pagi tadi, risiko kena tangkap pun menjadi sangat besar, pemeriksaan di perbatasan Johor itu sangat ketat,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, kejadian tenggelamnya kapal diduga karena cuaca buruk di kawasan perairan tersebut. “KJRI Johor Bahru telah menerima informasi awal dari Otoritas Malaysia mengenai kejadian boat tenggelam yang membawa penumpang diduga WNI pada Rabu dini hari tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 waktu setempat, pada posisi sekitar 0,3 NM sebelah tenggara Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor. Kecelakaan diduga karena cuaca buruk di sekitar lokasi kejadian,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha.
Hingga kini, identitas 11 jenazah WNI tersebut belum diketahui. Ia pun mengatakan, sejauh ini belum diketahui secara pasti jumlah WNI yang berada di kapal tersebut. “Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim KJRI Johor Bahru segera mendatangi lokasi kejadian dan Rumah Sakit Sultanah Aminah Johor Bahru untuk identifikasi dan penanganan korban,” ujar dia.
Melansir dari AFP, kapal tenggelam menyebabkan 11 migran asal Indonesia tewas, 27 orang lainnya diyakini hilang. Korban tewas dan hilang dalam kecelakaan kapal di Malaysia itu diduga pekerja migran ilegal atau imigran gelap. Secara keseluruhan, kapal diyakini membawa 60 orang migran.”Tentara yang berpatroli menemukan mayat tujuh pria dan empat wanita di pantai,” kata kepala penjaga pantai Laksamana Mohamad Zubil Mat Som kepada AFP. Ia juga mendesak para migran untuk tidak memasuki Malaysia secara ilegal. (kps/bbs)
PANTAU VAKSINASI ANAK: Presiden Joko Widodo memberi semangat kepada seorang siswi yag tengah menjalani vaksinasi saat meninjau langsung vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun di Kompleks SDN Cideng, Gambir, Jakarta, Rabu (15/12).istimewa/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis mengisyaratkan, kenapa Kota Medan tidak masuk daftar daerah untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 saat ini, lantaran ibukota Provinsi Sumut itu belum mampu mencapai target vaksinasi dewasa baik dosis I maupun dosis II. “Pada dasarnya kalau daerah yang sudah mencapai angka 70 persen pelaksanaan vaksinasi dosis I dan 60 persen untuk usia lanjut sudah bisa melaksanakan vaksin anak,” katanya menjawab wartawan, Rabu (15/12).
PANTAU VAKSINASI ANAK: Presiden Joko Widodo memberi semangat kepada seorang siswi yag tengah menjalani vaksinasi saat meninjau langsung vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun di Kompleks SDN Cideng, Gambir, Jakarta, Rabu (15/12).istimewa/sumutpos.
Diakuinya, 9 (sembilan) daerah di Provinsi Sumut yang telah melaunching vaksinasi Covid anak tersebut mengacu keputusan Kementerian Kesehatan RI, HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19 bagi Anak Usia 6 Sampai 11 Tahun. Adapun 9 daerah ini meliputi Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Kota Pematangsiantar, dan Sibolga.
Vaksinasi Covid bagi anak usia 6-11 tahun kickoff pada kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan vaksinasi dosis I 70 persen dan cakupan vaksinasi pada kelompok lanjut usia mencapai 60 persen. ”Terhadap 9 daerah itu sudah dilakukan launching mengikuti arahan pemerintah pusat,” kata mantan kepala Dinkes Mandailing Natal itu.
Namun untuk alokasi vaksin sendiri, kata Ismail, belum diketahui pihaknya mengingat baru saja dilakukan kick off oleh Badan Intelijen Negara di Jakarta.
Pun soal sasaran vaksinasi kategori ini, masih belum terakumulasi berapa jumlahnya untuk Sumut. Tetapi untuk data nasional sebanyak 36,5 juta anak yang akan divaksin. ”Dosisnya 0,5 juga, cuma vaksinnya hanya Sinovac tidak boleh yang lain, dan intervalnya 28 hari setelah vaksin pertama,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun yang digelar di Kompleks SDN Cideng, Gambir, Jakarta. Dia mengatakan, vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun akan menyasar sekitar 26,5 juta anak di seluruh Indonesia. Di mana untuk Provinsi DKI Jakarta menyasar 1,2 juta anak untuk divaksinasi. “Saya sangat menghargai telah dimulainya vaksinasi untuk anak ini,” kata Jokowi, Rabu (15/12).
Jokowi berharap, agar provinsi-provinsi lain segera menyusul untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Hal ini agar, anak-anak terlindungi dari varian Covid-19.”Kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak. Agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran Covid baik varian lama maupun varian baru,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar pemberian vaksinasi Covid-19 disesuaikan dengan imunisasi penyakit lainnya.”Dan semuanya juga harus disesuaikan karena anak-anak kita juga harus mendapatkan imunisasi, mendapatkan vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang lain. Sehingga pengaturan ini ada di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah. Dan kita harapkan semuanya bisa kita selesaikan,” pungkasnya.
Sedangkan menurut catatan Kementerian Kesehatan, hingga kemarin baru ada 115 kabupaten/kota di 19 provinsi yang telah memenuhi kriteria tersebut. Jumlah sasarannya sekitar 8,9 juta jiwa. “Sasaran vaksinasi (seluruhnya) sekitar 26,5 juta anak,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Ke-19 provinsi itu adalah Bali, Banten, Bengkulu, Jogjakarta, Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun, tidak diperinci 115 kabupaten/kota tersebut.
Untuk menyelesaikan vaksinasi anak usia 6–11 tahun, dibutuhkan sekitar 58,7 juta dosis vaksin. Saat ini Kemenkes telah menyiapkan 6,4 juta dosis vaksin untuk bulan ini dan Januari. “Vaksin Sinovac digunakan karena memiliki KIPI yang kecil,” jelas Dante.
Spesialis penyakit dalam itu menegaskan bahwa target vaksinasi Covid-19 bukan mengejar herd immunity. Melainkan herd population. Dante menyatakan, 70 persen populasi vaksinasi di Indonesia dapat diimunisasi tahap pertama pada akhir tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, vaksinasi anak usia 6–11 tahun akan diberikan dua kali dengan interval minimal 28 hari. Sebelum vaksinasi, anak harus menjalani skrining. “Vaksin ini sudah mendapatkan status EUA dari BPOM dan BPOM sudah mengkaji sangat lama. Jadi, insya Allah aman. Vaksinasi ini penting karena anak merupakan mata rantai dari herd immunity. Karena kalau anak-anak ini sudah divaksin, terlindungi, kakek-neneknya, yang dekat dengan yang bersangkutan juga lebih aman,” papar mantan Mendikbud tersebut.
Dia melanjutkan, vaksinasi tersebut merupakan langkah pemerintah guna melindungi anak dari Covid-19. Selain itu, bisa meningkatkan rasa percaya diri orang tua ketika anak akan memulai PTM di sekolah.
Sementara itu, Kemendikbudristek belum berbicara banyak terkait dengan wacana PTM 100 persen setelah vaksinasi anak usia 6–11 tahun. Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto hanya menyatakan bahwa saat ini tengah dibahas SKB (surat keputusan bersama) 4 menteri terbaru tentang panduan pembelajaran di masa pandemi. “Mohon ditunggu saja SKB-nya nanti,” ujarnya.
Terpisah, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menolak wacana PTM dengan kapasitas 100 persen tahun depan. Menurut dia, meski saat ini positivity rate sangat rendah dan jumlah sekolah yang menyelenggarakan PTM hampir 90 persen, klaster sekolah masih terjadi. Hingga November 2021, tercatat klaster sekolah terjadi di 25 daerah. Hal itu terjadi lantaran masih banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes), baik di sekolah saat pembelajaran maupun seusai kegiatan PTM. “Karena itu, P2G melihat penerapan PTM 100 persen agaknya belum tepat,” katanya.
Selain itu, vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa belum tuntas. Apalagi, siswa SD yang berusia 6–11 tahun baru mulai menjalani vaksinasi Covid-19. Artinya, belum ada perlindungan maksimal untuk mereka. Belum lagi adanya varian Omicron yang saat ini geger di sejumlah negara. “Berdasar pengalaman vaksinasi anak usia 12–17 tahun, ini nggak akan kekejar awal tahun. Sekarang yang 12–17 tahun saja baru di angka 80 persen,” ungkapnya.
Satriwan meminta pemerintah tidak terburu-buru. Sebaliknya, harus ada pengawasan ketat oleh pemda terlebih dulu terkait dengan prokes di sekolah maupun wilayahnya. Kalaupun ingin menambah kapasitas PTM, lanjut dia, sebaiknya penerapannya bertahap. Misalnya, jika sebelumnya siswa masuk sekali dalam seminggu, bisa dibuat dua kali seminggu. Kemudian dievaluasi. Bila memang tak ada masalah yang muncul, kapasitas bisa dinaikkan lagi hingga 75 persen, bahkan 100 persen
8 Daerah di Sumut Zona Hijau
Meski capaian vaksinasi di Sumut belum mencapai angka 70 persen, namun jumlah zona hijau (tidak ada kasus) penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera Utara (Sumut) ada 8 daerah. Dari jumlah 8 daerah tersebut, 7 kabupaten/kota bertahan di zona hijau. Sedangkan 1 daerah lagi baru masuk zona hijau.
Adapun 7 kabupaten/kota yang bertahan di zona hijau, yaitu Nias Barat, Pakpak Bharat, Nias Utara, Sibolga, Tebing Tinggi, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara (Labura). Sementara 1 daerah yang baru masuk zona hijau adalah Kota Padangsidimpuan. Sebelumnya, pada pekan lalu Kabupaten Samosir berada di zona hijau. Namun, pada pekan ini menjadi zona kuning (risiko rendah).
Zonasi daerah penyebaran Covid-19 tersebut, berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 Pusat melalui website resminya di laman https://covid19.go.id/peta-risiko pertanggal 12 Desember 2021. Penetapan status zonasi risiko penyebaran Covid-19 daerah tersebut, dihitung berdasarkan sejumlah indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan melalui epidemiologi, seperti penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apalagi, saat ini telah muncul varian baru yaitu Omicron. “Yang namanya virus termasuk Covid-19 akan terus bermutasi. Karena itu, selalu terapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Aris menambahkan, walaupun saat ini di beberapa daerah telah terjadi penurunan kasus Covid-19 secara signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan. Bahkan, untuk daerah yang telah ditetapkan sebagai zona hijau sekalipun bisa meningkat kasus baru positif Covid-19. “Protokol kesehatan tetap harus dijaga. Pemerintah terus memonitor dan juga terus bekerja agar jumlah kasus baru tidak meningkat lagi,” katanya.
Sementara itu, data terkini perkembangan Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (15/12), Sumut disebutkan kembali menambah tiga kasus konfirmasi positif baru sehingga totalnya naik menjadi 106.085 orang. Sedangkan kasus sembuh bertambah tujuh orang menjadi 103.123. Untuk kasus kematian, masih tetap bertahan di angka 2.889 orang. (prn/ris/jpg)
Karena itu, melalui data tersebut, maka saat ini jumlah kasus aktif Covid-19 Sumut tinggal menyisakan 70 orang. Jumlah ini menurun dibanding sehari sebelumnya yang berjumlah 77 orang. (prn/ris/jpg)
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut melakukan Sosialisasi Hasil Monev Pemetaan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2021 di Hotel Arya Duta Medan, pada tanggal 8-9 Desember 2021.
EMPAT KATEGORI: Kepala LLDikti Sumut Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi dan Sekretaris LLDikti Sumut Dr Mahriyuni MHum bersama pimpinan Universitas Harapan Medan yang menerima empat piala dan sertifikat terbaik.ISTIMEWA.
DALAM kegiatan tersebut, LLDikti Wilayah I Sumut mengumumkan hasil Pemetaan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.
Universitas Harapan Medan, sebagai salah satu PTS di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut, kembali berhasil memperoleh penghargaan dalam acara tersebut.
Universitas Harapan Medan meraih Juara/Terbaik IV Kategori Kampus Merdeka, Juara/Terbaik V Kategori Link and Match, Juara/Terbaik VI Kategori Penerapan Tiga Dosa dan anti-Korupsi serta Juara/Terbaik IX Kategori Sumber Daya Manusia (SDM).
Hadir dalam acara untuk menerima penghargaan, Rektor Universitas Harapan Medan Dr Hj Emmy Erwina MA. Turut hadir para acara tersebut, pimpinan PTS di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.
Dalam paparannya, Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi menyampaikan bahwa melalui sosialisasi ini masyarakat akan mengetahui tentang pemetaan mutu PTS di Sumut sehingga akan menjadi salah satu dasar keputusan masyarakat dalam pemilihan tempat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Rektor Universitas Harapan Medan Dr Hj Emmy Erwina MA mengucapkan terima kasih atas dukungan Yayasan Pendidikan Harapan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan serta tim dari rektorat dan dekanat Universitas Harapan Medan yang telah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat monitoring dan evaluasi LLDikti Wilayah I Sumut.
‘Ini merupakan prestasi tersendiri untuk Universitas Harapan Medan. Mengingat bahwa Universitas Harapan Medan baru berjalan/berdiri selama 4 tahun dan 4 bulan,” kata rektor di Medan, kemarin.
Prestasi ini juga sesuai dengan visi Universitas Harapan Medan yaitu menjadi universitas yang unggul dalam memberikan solusi bagi Provinsi Sumut dan Nasional pada tahun 2025′.
Dr Hj Emmy Erwina MA menambahkan bahwa Universitas Harapan Medan memiliki misi pertama yaitu menyelenggarakan sistem pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
Misi kedua adalah menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang ilmu teknologi dan sosial yang berbasis kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. ”Sedangkan misi ketiga adalah membangun kerja sama dalam menciptakan civitas akademika yang berkarya dengan berlandaskan etika dan estetika,” papar Dr Hj Emmy Erwina MA.
Universitas Harapan Medan, lanjut rektor, terdiri dari empat fakultas dan 14 orogram studi. Yaitu Fakultas Bahasa dan Komunikasi (D3 Bahasa Jepang dan S1 Sastra Inggris) serta Fakultas Ekonomi Bisnis (D3 Manajemen Perkantoran, S1 Akuntansi, S1 Manajemen dan S2 Magister Manajemen).
Kemudian Fakultas Teknik dan Komputer (D3 Manajemen Informatika, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri dan S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil) serta Fakultas Hukum (S1 Hukum).
Untuk mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka kurikulum yang disusun oleh Universitas Harapan Medan telah mengadopsi kebijakan MBKM dan siap untuk diterapkan ke seluruh program studi pada masing-masing fakultas di Universitas Harapan Medan.
MBKM, kata rektor, bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
Rektor menambahkan bahwa Universitas Harapan Medan telah memenangkan beberapa hibah MBKM. Diantaranya Kampus Mengajar, Talenta Inovasi, Studi Independen/Magang Bersertifikat serta Pejuang Muda.
Universitas Harapan Medan juga telah menjalin kerja sama baik dengan sesama institusi perguruan tinggi, institusi pemerintahan maupun Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk mendukung link and match dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Penerapan Tiga Dosa (anti-intoleransi, anti-kekerasan seksual dan anti-perundungan) serta anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang juga merupakan indikator kinerja utama perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah I, telah disosialisasikan ke dalam lingkungan Universitas Harapan Medan.
Baik dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru (PKKMB), kuliah umum, materi-materi di dalam mata kuliah, maupun spanduk dan banner yang terdapat di lingkungan Universitas Harapan Medan.
Universitas Harapan Medan juga selalu memantau peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sertifikasi dosen, jabatan fungsional dan kepangkatan/golongan dosen, serta studi lanjut dosen.
Kedepannya, rektor Universitas Harapan Medan berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga visi dan misi Universitas Harapan Medan dapat dicapai. ”Serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas, bahwa Universitas Harapan Medan merupakan institusi pendidikan tinggi yang bermutu,” sebutnya.
Dalam acara Sosialisasi Hasil Monev Pemetaan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2021 tersebut, penghargaan diberikan oleh Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Dr Ibnu Hajar, MSi, Sekretaris LLDikti Wilayah I Sumut Dr Mahriyuni MHum, Kepala Bagian Tata Usaha LLDikti Wilayah I Sumut Azhar SH MH, Ketua Satuan Pengawas Internal LLDikti Wilayah I Sumut Yuris Danilwan PhD serta fungsional dan tenaga ahli di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.
Kegiatan tersebut dilangsungkan secara tatap muka dan dalam jaringan dengan mematuhi protokol kesehatan. (dmp)
TERBAIK: Dari kiri dr H MP Siregar SKM, Mashur Al Hazkiyani SKp Ns, Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi, Dr Hj Masdalifa Pasaribu SKep Ns SKM MKes, wisudawan/ wisudawati terbaik Universitas Haji Sumatera Utara dan dr Hj Fatni Sulani DTM&H MSi.
UNIVERSITAS Haji Sumatera Utara mewisuda 545 lulusan di Gedung MICC Jalan Gagak Hitam Medan, Selasa (14/12).
TERBAIK: Dari kiri dr H MP Siregar SKM, Mashur Al Hazkiyani SKp Ns, Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi, Dr Hj Masdalifa Pasaribu SKep Ns SKM MKes, wisudawan/ wisudawati terbaik Universitas Haji Sumatera Utara dan dr Hj Fatni Sulani DTM&H MSi.
Wisudawan/wisudawati berasal dari profesi ners angkatan VIII, sarjana keperawatan angkatan IX, sarjana terapan kebidanan angkatan III dan sarjana farmasi angkatan IV.
Kemudian sarjana kesehatan masyarakat angkatan II, ahli madya keperawatan angkatan XXV dan ahli madya kebidanan angkatan XVII Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara.
Rektor Universitas Haji Sumatera Utara Dr Hj Masdalifa Pasaribu SKep Ns SKM MKes mengatakan bahwa untuk seluruh lulusan Unhaj yang belum bekerja difasilitasi untuk bekerja di RS dan klinik yang telah melakukan MoU dengan Universitas Haji Sumatera Utara dengan skala prioritas.
Sedangkan bagi alumni yang mau bekerja di Jepang, Universitas Haji Sumatera Utara sudah melakukan kerja sama dengan Indomobil.
Sebelumnya beberapa alumni Universitas Haji Sumatera Utara sudah diberangkatkan ke Jepang. Ada juga yang bekerja ke negara Timur Tengah seperti Kuwait dan Arab Saudi.
Rektor Universitas Haji Sumatera Utara juga berpesan kepada seluruh lulusan untuk berbakti dan sayang kepada orang tua. ”Bahagiakan mereka dengan keberhasilan kita,” kata rektor.
Sementara itu Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Sumut Dr H Muhammad Isa Indrawan MM mengajak seluruh lulusan Universitas Haji Sumatera Utara harus memainkan peranan penting untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensinya.
Ketua Aptisi Sumut mengingatkan tentang long life education. Belajar sepanjang hayat karena saat ini perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional dengan kemajuan ilmu dan teknologi memungkinkan kuliah tanpa harus bertatap muka.
Kedepan, lanjut Muhammad Isa Indrawan, Aptisi Sumut berencana membut portal menyinkronkan riset dan penelitian dengan permasalahan dunia usaha dan industri.
Sedangkan Kepala LLDikti Sumut Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi mengatakan bahwa keilmuan dibidang kesehatan dan pendidikan tidak ada habisnya. Bersyukurlah Universitas Haji Sumatera Utara, seluruh program studi mencakup kedua komponen tersebut.
”Kita harus mendukung program pemerintah mengenai Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar,” ujar mantan rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) tersebut.
Dalam wisuda perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia, kompeten dan profesional tersebut, juga dilaksanakan Pengambilan sumpah profesi ners dan perawat oleh PPNI Sumut dan bidan oleh IBI Sumut.
Hadir pada acara ini pengurus Yayasan Pendidikan Haji Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provsu, PPNI, IBI, AIPViKI, AIPKIND, organisasi profesi lainnya, Kepala SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara, pimpinan RSU dan klinik, orangtua dan keluarga wisudawan-wisudawati serta undangan lainnya. (dmp)
HUT TNI AD: Bupati Asahan H Surya BSc bersama dengan Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, beserta Dan Lanal TB/Asahan Lerkol (P) Robinson Hendrik Etwiory SE merayakan HUT ke-76 TNI AD di Makodim 0208/AS, Rabu (15/12).
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H Surya BSc bersama dengan Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, beserta Dan Lanal TB/Asahan Lerkol (P) Robinson Hendrik Etwiory SE menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 TNI AD di Makodim 0208/AS, Rabu (15/12). Mereka membawa nasi tumpeng dan kue ulang tahun serta memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 TNI AD kepada Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Sri Marantika Beruh SSos.
HUT TNI AD: Bupati Asahan H Surya BSc bersama dengan Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, beserta Dan Lanal TB/Asahan Lerkol (P) Robinson Hendrik Etwiory SE merayakan HUT ke-76 TNI AD di Makodim 0208/AS, Rabu (15/12).
Bupati Asahan dalam sambutannya mengatakan, kejutan pada momen HUT ke-76 TNI AD merupakan bentuk keakraban dan sinergitas yang sudah terjalin selama ini di Kabupaten Asahan.
“Saya, Bupati Asahan mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda, Red) Kabupaten Asahan mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Semoga TNI AD semakin tangguh dan profesional dalam melaksanakan tugas, sinergitas dan soliditas terus terjaga dengan semua komponen bangsa,” ujar Bupati.
Lebih lanjut Bupati juga menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan, mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-76 TNI AD.
“Kami masyarakat Kabupaten Asahan akan selalu merasa bangga dengan kesetiaanmu sepanjang waktu, para prajurit kebanggaan NKRI,” pungkas Bupati Asahan.
Sementara itu Dandim 0208/Asahan pada kesempatan ini menyampaikan Ucapan terima kasih kepada Bupati Asahan, Kapolres Asahan serta Danlanal Tanjung Balai Asahan yang telah memberikan kejutan pada Ulang Tahun ke 76 TNI AD hari ini. “Kejutan ini tanpa saya duga dan saya merasa Bahagia atas Surprise yang diberikan rekan rekan Forkopimda pada hari ini ,” kta Dandim 0208/Asahan. (dat/azw)
Selanjutnya Dandim 0208/Asahan mengatakan di hari jadi ke-76 ini, TNI AD akan bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga keamanan di wilayah Kodim 0208/Asahan serta mensukseskan program percepatan vaksinasi Covid-19 di wilayah Kodim 0208/Asahan. (dat/azw)
KUNJUNGAN: Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengunjungi 3 kabupaten merupakan wilayah hukum Polres Labuhanbatu. untuk meninjau vaksinasi masal.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengunjungi 3 kabupaten merupakan wilayah hukum Polres Labuhanbatul; Labuhanbatu Utara (Labura), Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) untuk meninjau vaksinasi masal, Rabu (15/12). Kunjungan langsung ke Wilayah Timur Sumatera Utara itu, rangkaian peninjauan capaian vaksinasi massal menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dan, di Labusel melakukan zoom meeting dengan Kabarhakam Polri.
KUNJUNGAN: Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengunjungi 3 kabupaten merupakan wilayah hukum Polres Labuhanbatu. untuk meninjau vaksinasi masal.
Demikian diungkapkan Kapolres Labuhanbatu AKBP Anhar Arlia Rangkuti, melalui Kasubag Humas Polres Labuhnbatu AKP Murniati, Rabu (15/12).
“Kapoldasu hadir di Labuhanbatu Utara untuk meninjau vaksinasi massal dalam mengejar target 70 % di seluruh Wilayah di Provinsi Sumut, terlebih dalam menjelang hari libur Nataru yang sudah hitungan hari, kunjungan yang diselenggarakan mulai dari Pemkab Labuhanbatu Utara di Pendopo Kantor Bupati,” ucap Kasubag Humas Polres Labuhanbatu.
Sementara, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) secara maraton mengejar capaian tertinggi pelaksanaan vaksin Covid-19 ke masyarakat. Terlebih, menyusul terbitnya Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/51/INST/2021 tentang PPKM. Kabupaten Labusel ditetapkan masih di level III.
“Ya, terus diupayakan pelaksanaan vaksinasi secara gencar untuk mengejar target herd immunity di tengah warga Labusel,” ujar Kepala Dinas Kominfo Labusel, Muhammad Irsan, Selasa (14/12) di Kotapinang.
Pengendalian Covid-19 di sana capaian vaksin mencapai 56,47%. Rinciannya, untuk tahap vaksin dosis I sebanyak 56,47 persen jumlah warga sedangkan untuk dosis II mencapai 17,19 persen.
Terbaru, vaksinasi Covid-19 di Labusel, Senin (13/12), total jumlah vaksin sebanyak 173.118 dosis. Dengan rincian, dosis I total sebanyak 131.955 dosis.
Di antaranya, untuk tenaga Nakes sebanyak 1.447 dosis. Yan Publik sebanyak 11.136 dosis. Lansia sebanyak 15.964 dosis. Masyarakat Umum sebanyak 78.161 dosis. Anak 12 – 17 Tahun sebanyak 25.247 dosis.
Sedangkan untuk dosis II total sebanyak 40.177 dosis. Dengan rincian Nakes sebanyak 1.278 dosis. Yan Publik 7.161 dosis. Lansia 3.638 dosis. Masyarakat Umum 22.799 dosis dan Anak 12-17 Tahun 5.301 dosis.
“Kemudian booster dosis III sebanyak 986 dosis, khusus nakes,” tambah Irsan.(fdh/azw)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 26 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dan Pakpak Bharat, mengikuti lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) untuk posisi jabatan sekretaris daerah (Sekda) dan 5 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala BKPSDM Dairi, Dapot Hasudungan Tamba.
Kepala Badan BKPSDM Dairi, Dapot Tamba, Rabu (15/12) mengatakan, peserta seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemkab Dairi yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 26 orang. Saat ini, peserta sedang mengikuti tahapan seleksi penulisan makalah dan dilanjutkan wawancara.
Pengumuman hasil seleksi adminitrasi yang diperoleh wartawan, adapun nama- nama peserta seleksi sesuai jabatan yang dilamar yaitu Budianta Pinem, Suasta Ginting dan Junihardi DR Siregar melamar jabatan sekretaris daerah, Sion Sembiring, Frida Turnip, dan dr Henry Manik melamar jabatan kepala dinas (kadis) kesehatan.
Robot Simanullang, Ramses Nainggolan, Iwan Taruna Berutu, James Rezeky MR Banurea, Romedi Nofenta Bangun, Ripmo Rasita Padang dan Kandace Sitorus melamar jabatan kepala dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
Kesti Rusda Angkat, Lamhot Silalahi, Robot Simanullang, Dedy Sofian Ujung dan Ripmo Rasita Padang melamar jabatan kepala dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan.
Kesti Rusda Angkat, Masaraya Avant Doli Brutu, Robert Hendra Ginting, Marsius Sitorus, Saut Maruli Tua Sinaga, Adler Sitindaon, Agel Siregar, Ramadhan Zuhry Bintang, Bahagia Ginting dan Erthoficher H Lumban Tobing melamar jabatan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
Kemudian, Masaraya Avant Doli Brutu, Robert Hendra Ginting, Adler Sitindaon, Marsius Sitorus, Ramses Nainggolan, Saut Maruli Tua Sinaga, Bahagia Ginting, Erthoficher H Lumban Tobing dan Ferry Gorma Naibaho melamar jabatan kepala badan penanggulangan bencana daerah.
Dari 26 orang pelamar, terdapat beberapa nama dari luar Kabupaten Dairi yang ikut seleksi terbuka pengisian JPT pratama di lingkungan Pemkab Dairi yaitu Iwan Taruna Berutu dengan jabatan Kabag Perekonomian Kesra Setda Kabupaten Pakpak Bharat, Erthoficher H Lumban Tobing dengan jabatan sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat dan Ramadhan Zuhry Bintang dengan jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. (rud/azw)
Akademisi Universitas Negeri Medan (UNIMED) Dr Dion Sihombing.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Beberapa waktu yang lalu, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor menyatakan batal membeli mobil dinas baru jenis Toyota landcruiser Prado senilai Rp1.925.000.000,00. Tetapi, mobil dinas tersebut sudah tiba. Dan mengakibatkan masyarakat menyatakan Bupati Humbahas melakukan pembohongan publik.
Akademisi Universitas Negeri Medan (UNIMED) Dr Dion Sihombing.
Ditanggapi oleh, Akademisi Universitas Negeri Medan (UNIMED) Dr Dion Sihombing, mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Dosmar membatalkan pembelian mobil dinas sudah tepat. Dosmar, dinilai memiliki hati nurani disaat pandemik.
“Langkah upaya untuk pembatalan itu telah dilakukan Bupati, dan sudah juga menyurati pihak rekanan untuk pembatalan pembelian. Namun karena alasan sudah terjadi kontrak, pembelian mobil dinas dengan pihak penyedian barang dan itu tidak dapat dibatalkan maka mobil dinas tetap harus dibeli. Jadi, jelas tidak ada pembohongan publik, dan perlu masyarakat harus berpikir jernih dan menerima,” kata Dion.
Terlebih lagi, penjelasan dari Sekda Humbang Hasundutan cukup sudah membantu masyarakat dengan meluruskan persoalan kenapa mobil dinas tetap harus dibeli.
“Jadi, kiranya penjelasan itu dapat membantu masyarakat Humbang Hasundutan untuk tidak berpolemik lagi soal mobil dinas Bupati. Niat baik Bupati mendengar aspirasi masyarakat sudah ada. Walau tetap dibeli karena sudah kontrak pembelian, pantas juga dihargai niat baik Bupati ini,” katanya.
Meski demikian, ia berpesan Pemerintah Humbang Hasundutan kedepannya agar lebih cermat mengambil keputusan dengan menyesuaikan kepada situasi ditengah-tengah masyarakat.
“Kita harap kedepannya tidak terulang lagi. Dan, hal inilah jadi pelajaran berharga kedepannya,” ucapnya.
Senada juga disampaikan oleh, Ketua DPC PBB Kabupaten Humbang Hasundutan Korban Purba. Dia menilai, bahwa apa yang telah diucapkan oleh Bupati Dosmar tidak ada pembohongan publik.
“Pembelian mobil dinas baru Bupati sebenarnya hal wajar. Saya sebagai warga Humbang Hasundutan sangat setuju dengan ketransparan Pemkab Humbang soal pembelian. Dan, saya rasa tidak ada pembohongan publik disini,” ucapnya.
Hemat dia, seharusnya masyarakat tidak tergiring opini, sebab tidak ada yang salah dalam pembelian mobil dinas baru untuk Bupati.
Apalagi, tujuan pembelian tersebut bukanlah untuk rekreasi melainkan kelancaran tugas-tugas kedinasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi, kita harapkan kepada masyarakat Humbahas untuk tidak mau tergiring opini sekaitan pembelian mobil dinas baru Bupati. Niat, Bupati sudah ada membatalkan, dan ini bukan pembohongan publik,” tegasnya.
Ditambahkannya, diharapkan dengan adanya mobil dinas baru Bupati Dosmar dan Wakil Bupati yang merupakan satu paket dapat digunakan sesuai aturan yang berlaku. (des/ram)
TEMUI: Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani (kemeja kuning) bersama Wakil dan anggota DPRD lainnya menemui ratusan masyarakat lingkar tambang tergabung dalam SPTP saat menggelar aksi unjukrasa meminta Bupati dan Ketua DPRD Dairi mendesak Menteri LHK, Siti Nurbaya segera mengeluarkan revisi izin Amdal PT DPM agar bisa beroperasi, Senin (13/12).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – DPRD kabupaten Dairi akan berangkat ke Jakarta mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), supaya mengeluarkan revisi izin analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Dairi Prima Mineral yang teretak di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga.
TEMUI: Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani (kemeja kuning) bersama Wakil dan anggota DPRD lainnya menemui ratusan masyarakat lingkar tambang tergabung dalam SPTP saat menggelar aksi unjukrasa meminta Bupati dan Ketua DPRD Dairi mendesak Menteri LHK, Siti Nurbaya segera mengeluarkan revisi izin Amdal PT DPM agar bisa beroperasi, Senin (13/12).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, mengatakan revisi izin Amdal didesak dikeluarkan, supaya perusahaan pertambangan timah hitam dan seng tersebut bisa segera melakukan eksploitasi dan berproduksi.
“Kita terima aspirasinya dan sege-ra kita tanyakan hal tersebut pada kementerian lingkungan,” ujarnya didampingi Wakil Ketua DPRD, Wanseptember Situmorang, Nasib Marudur Sihombing, Hendra Tambunan, Hadisuarno Panjaitan saat menerima ratusan masyarakat dari 5 Desa dan 1 kelurahan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), Senin (13/12).
Dijelaskannya, kehadiran masyarakat ini karena mereka mendukung investasi masuk ke Dairi, salahsatunya PT DPM. Sehingga, kehadiran investor diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama untuk masyarakat.“Sepanjang mentaati semua aturan dan peraturan yang ditetapkan. Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Dairi, sangat setuju dan mendukung investasi serta PT DPM melakukan produksi seperti aspirasi disampaikan masyarakat dari Kecamatan Silima Pungga-Pungga,” ungkapnya.
Sabam menyampaikan, dukung-an terlaksananya investasi di Dairi dan mendukung PT DPM beroperasi, karena kehadiran PT DPM akan membawa dampak positip ke Dairi. Dan untuk mendukung keputusan tersebut, maka seluruh anggota DPRD Dairi yang berjumlah 35 orang akan berangkat ke Jakarta..
“Kita akan meminta Menteri LHK, Siti Nurbaya segera mengeluarkan revisi ijin Amdal PT DPM tersebut supaya segera bisa berproduksi,” pungkasnya.
Sementara bagi masyarakat atau kelompok masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan penolakan terhadap PT DPM, supaya melihat lebih jernih persoalan.
“Karena kehadiran PT DPM, akan lebih baik bagi pembangunan di Kabupaten Dairi,” jelasnya.
Seperti disiarkan sebelumnya, aliansi masyarakat dari Kecamatan Silima Pungga-Pungga tergabung dalam SPTP, menggelar aksi unjukrasa ke kantor Bupati dan DPRD Dairi.
Masyarakat meminta Bupati, Eddy Keleng Ate Berutu dan Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani supaya bersama-sama dengan masyarakat lingkar tambang PT DPM, mendesak Menteri LHK, Siti Nurbaya segera mengeluarkan revisi ijin Amdal PT DPM. (rud/ram)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai di Jalan Tengku Amir Hamzah, Binjai Utara, mendadak mencekam. Pasalnya, sekelompok teroris merangsek masuk ke dalam sekaligus menyandera Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra, Selasa (14/12).
Oleh prajurit TNI dari Batalyon Infanteri Raider 100/Prajurit Setia yang mendapat informasi sekelompok teroris menyandera pejabat forkopimda, langsung bergerak ke lokasi. Sesampai di sana, pasukan angkatan Darat ini langsung beraksi menanggulangi teror seraya mengepung Gedung DPRD Binjai.
Namun, kedatangan mereka tidak membuat kelompok teroris jadi gentar. Sebaliknya, para penyandera memerintahkan prajurit untuk balik kanan seraya mengancam akan membunuh sanderanya jika permintaan tidak dikabulkan.
Singkat cerita, sejumlah prajurit kemudian berupaya melakukan mediasi demi menyelamatkan para sandera. Pun demikian, mediasi tidak berbuah kesepakatan.
Meski begitu, prajurit TNI langsung menerobos masuk ke dalam gedung dengan pertimbangan yang matang. Akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan para sandera sekaligus mengamankan sekelompok teroris yang menyandera Ketua DPRD Binjai dan stafnya.
Serangkaian peristiwa ini merupakan simulasi atau latihan dari pasukan prajurit Yonif Raider 100/PS dalam upaya penanggulangan teror. Ini dilakukan untuk mempertajam kemampuan para prajurit ketika terjadi hal demikian.
Pelatihan pembebasan sandera dan penghancuran, melibatkan 120 prajurit. “Tujuan utama pelatihan ini untuk memelihara kemampuan. Selain itu, juga untuk mempertajam dan meningkatkan kemampuan prajurit. Khususnya, dalam menjalankan suatu misi dengan hasil yang maksimal” jelas Danyonif Raider 100/PS, Letkol M Zia Ulhaq usai latihan.
Danyon berharap, pelatihan ini dapat mencapai tolak ukur sesuai standar tingkat kemampuan satuan. Sehingga, pelaksanaannya menjadi terukur dan terarah.
“Tentunnya kita harapkan hasil yang maksimal sesuai tolak ukur standar kemampuan satuan,” seru jebolan Akademi Militer 2003 ini.
Pelatihan khusus ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit satuan Raider yang semakin maksimal, kuat, kokoh, solid dan profesional. “Pencapaian hasil maksimal untuk kesatuan menjadi sasaran utama kegiatan yang diikuti para prajurit ini,” ujar dia.
Sementara, Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra merasa bangga atas kemampuan yang dimiliki prajurit TNI khususnya dari Yonif Raider 100/PS. “Setelah melihat semuanya, saya merasa bangga dengan kemampuan prajurit TNI dari Batalyon Raider 100/PS. Sebab dengan kemampuan dan loyalitas yang tinggi serta profesional, mereka mampu melaksanakan latihan ini dengan baik,” tandas pria yang akrab disapa Haji Kires ini. (ted)
