MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sahabat lama yang juga sama-sama tokoh besar Sumatera Utara, Rapidin Simbolon dan H Tengku Erry Nuradi bertemu di Warung Kopimura, Jalan Patimura Medan, dalam suasana penuh kehangatan, Jumat (5/10/2021). Keduanya pun saling memuji satu sama lain terhadap prestasi masing-masing.
Rapidin yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, menyebut pertemuannya dengan Gubernur Sumut periode 2013-2018,Tengku Erry sebagai pertemuan bertuah. Di sisi lain, Tengku Erry memuji sobat lamanya Rapidin yang begitu enerjik saat diberikan kepercayaan menakhodai PDI Perjuanhan Sumut.
Tengku Erry melihat Rapidin adalah figur yang tepat untuk memimpin kepengurusan daerah partai sebesar PDI Perjuangan. “Saya baca dan ikuti perjalanan Pak Rapidin sejak menjadi Ketua DPD PDIP Sumut, akselerasi dan determinasinya sangat mengagumkan. Bertemu dengan berbagai tokoh agama dan turun ke DPC-DPC untuk konsolidasi. Memang seperti itulah layaknya pimpinan partai,” katanya.
Di tengah kehangatan perbincangan itu, Tengku Erry beberapa kali membuka ponselnya dan menunjukkan foto-foto kebersamaan mereka di berbagai kesempatan saat sama-sama masih menjabat. “Saya tidak akan lupa dengan Pak Rapidin. Sosoknya hangat dan selalu terbuka. Saya yakin dengan dukungan dan loyalitas pengurus yang lain, beliau bisa membawa PDIP Sumut lebih besar ke depan,” lanjutnya.
Sementara itu, Rapidin mengingat sosok Tengku Erry sebagai sosok pemimpin yang hangat dan bersahabat terhadap seluruh bupati/wali kota saat dirinya memimpin Sumut. “Dalam berbagai kesempatan saat kami bersama, saya masih menjadi Bupati Samosir, saya mengingat sosok Tengku Erry membawa kami di panggung acara. Memperkenalkan kami satu-persatu dan mengatakan, para bupati/wali kotalah yang ikut membantu dirinya membangun program-program pembangunan di Sumut,” ungkap Rapidin penuh kehangatan.
Dalam pertemuan informal yang berlangsung sekitar tiga jam itu, Rapidin didampingi Sekjen DPD PDIP Sumut Dr Soetarto, Wakil Sekretaris Internal Ahmad Bima Nusa dan beberapa Wakil Ketua Aswan Jaya, dan Brillian Mochtar.
Hadir juga mantan Direktur Utama PT Dhirga Surya Sumut Agus Marwan, mantan Direktur Keuangan PT Dhirga Surya Sumut Dicky Zulkarnain, mantan Kepala Tim Siber Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amudi Manurung, dan jurnalis senior yang juga mantan Pemred Sumut Pos- Jawa Pos Grup Valdesz Junianto Nainggolan.
Rapidin menyebutkan, Tengku Erry adalah model pemimpin yang nasionalis, moderat dan toleran. “Saya belum pernah mendengar beliau menyinggung soal agama, suku bahkan ras. Kenangan itu yang selalu membekas dalam ingatan saya,” kata Rapidin.
Karena model politik kepemimpinan itu pula, menurut Rapidin, seluruh program pembangunan daerah di berbagai kabupaten/kota di Sumut berjalan dengan sangat koordinatif dan sinergis. Bahkan, lanjut Rapidin, di era Tengku Erry pula Pemprovsu pernah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Politisi PDIP ini juga mengingatkan perlunya model politik kepemimpinan yang koordinatif untuk membangun Sumut ke depan. Apalagi Sumut, kata dia, provinsi yang memiliki luas wilayah terbesar di Pulau Sumatera dan membutuhkan sinergi dan energi untuk menjadikannya provinsi yang memiliki indeks pembangunan terbaik di Indonesia. “Saya pikir rakyat Sumut masih perlu sosok yang memimpin dan mengordinasi bupati dan walikota dengan hati sebagaimana pernah dipraktikkan Pak Tengku Erry,” tukas Rapidin. (adz)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO- Diduga terjadinya korsleting listrik dan mengakibatkan televisi meledak, rumah semi permanen milik Sapri (37), warga Dusun III, Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Sergai, ludes terbakar, Jumat (5/11). Tidak ada korban jiwa atas kejadian kebakaran itu, tetapi kerugian ditaksir mencapai Rp 40 juta.
Api bisa dipadamkan oleh warga dengan alat seadanya. Beberapa barang yang ludes terbakar selain rumah, terdiri dari satu unit televisi, satu unit motor merk Honda dan seluruh peralatan rumah tangga.
Penuturan korban, Sapri sekitar pukul 03.30 WIB, korban bersama kedua anaknya tidur di ruang tamu, mendadak mendengar ledekan dari sebuah televisi, kemudian muncul kobaran api yang besar dan langsung membakar lemari di dalam.
Karena melihat kobaran api yang sudah membesar, Sapri membangunkan kedua anaknya dan istri untuk menyelematkan diri. “Spontan saya berteriak meminta pertolongan warga atas kebakaran itu. Warga sekitar memadamkan api menggunakan alat seadanya dan paginya api bisa dipadamkan,” jelasnya.
Masih pengakuan Sapri, karena kobaran api cepat membesar dan membakar isi rumah, banyak peralatan rumah tangga dan satu motor habis terbakar. “Syukur nyawa kami selamat, barang barang tidak ada yang bisa diselamatkan,” bilang Sapri.
Mendapat informasi kebakaran atas laporan masyarakat, Tim Inafis Polres Tebingtinggi, Polsek Tebingtinggi dan KSPK A, Aiptu Terlaksana Sembiring melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasi Humas Polres Tebingtinggi Aiptu Agus Arianto membenarkan kejadian kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dan kasus tersebut Dan kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. (ian)
MEDAN, SUMUTPOS.CO — Shakira Zandi terlihat santai dalam menyampaikan makalahnya di hadapan anggota Komisi A DPRD Sumut saat mengikuti Uji Kelayakan dan Uji Kepatutan Calon Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara, di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (3/11/2021).
Doktor ilmu komunikasi UIN Sumut ini menyampaikan tiga rencana tugasnya jika ia terpilih sebagai komisioner KI Sumut periode 2021-2025. Dimulai dari transparansi badan publik, kesadaran masyarakat terkait informasi dan cara penyelesaian sengketa.
“Saya akan semaksimal mungkin menyadarkan badan publik untuk transparan, kedua menyadarkan masyarakat agar tau tentang hak-haknya dalam informasi ini, yang ketiga tugas saya adalah bagaimana menyelesaikan sengketa itu dengan fakta-fakta yang ada dan dengan hati nurani, kemudian juga bagaimana mengelola lembaga ini secara baik,” terangnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Tuani Lumban Tobing menyampaikan apresiasi dan merasa yakin kepada Shakira Zandi akan mampu dalam melaksanakan tugas jika terpilih menjadi komisioner KI Sumut nantinya.
“Dilihat dari background dan jam terbang, saya yakin Shakira Zandi akan bisa melaksanakan tugasnya jika terpilih sebagai komisioner KI Sumut. Karena kuncinya jam terbang dan pemahaman struktur sosial,” katanya.
Mantan bupati Tapanuli Tengah ini terlihat bersemangat memerhatikan Shakira Zandi menyampaikan makalahnya dihadapan anggota dewan yang hadir pada saat itu. Ia optimis dengan rencana yang akan dilaksanakan Shakira Zandi.
Uji kelayakan dan kepatutan ini dibagi dalam tiga sesi, masing-masing calon diwajibkan menyampaikan makalahnya di hadapan anggota Komisi A serta dilanjutkan dengan pendalaman.
Selain Shakira Zandi, ada 14 nama lain calon komisioner KI Sumut yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, yakni Abd Haris, Ahmad Yasir Lubis, Amrizal, Chairil Huda, Cut Alma Nurafiah, Dedy Ardiansyah, Eddy Syahputra, Endang Junaidi, Galumbang Hutagalung, Harun Ismail Sitompul, Herry Dani, Masrul, Mayjen Simanungkalit, dan M Syafii Sitorus. (rel/prn)
TEKS FOTO PAPARKAN: Sakhira Zandi saat paparkan makalahnya dihadapan anggota Komisi A DPRD Sumut, dalam Uji Kelayakan dan Uji Kepatutan Calon Komisioner Komisi Informasi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Komisi A Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (3/11/2021). IST
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Korban kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian mencapai puluhan juta meminta keadilan. Karena, hingga saat ini, berkas perkara dengan tersangka berinsial W belum dinyatakan P-21 atau lengkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.
Sedangkan, kasus ini sudah lama ditangani oleh Polrestabes Medan. Namun, berkas terus dipulangkan oleh Jaksa atau P-19. Dengan itu, Kuasa Hukum korban, Julianto E Sidabutar SH menilai adanya dugaan ‘permainan’ oknum jaksa.
“Untuk tersangka memang saat ini ditahan di Polrestabes Medan. Namun berkasnya tidak bisa dilimpahkan karena adanya dugaan meminta pelicin yang kita tidak tahu apa maksud sebenarnya,” sebut Julianto kepada wartawan, Jumat (5/11).
Dengan alasan berkas kurang lengkap, Julianto mengungkapkan W hingga saat ini belum dilimpahkan ke Kejari Medan untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri (PN) untuk diadili
“Pelicin itu diduga diminta oleh oknum jaksa. Jadi hingga kini berkas belum juga P-21, asik P-19 saja. Kalau dari keterangan jaksa kurang lengkap dan lain hal,” jelasnya.
Julianto menceritakan bahwa kasus ini berawal dari dilaporkan korban yakni Tan A Hua terhadap terlapor W di Mapolrestabes Medan dengan bukti laporan pada tanggal 1 maret Sesuai dengan Lp/469/III/2021/SPKT.
“Awalnya, pada tahun 2016 keluarga W ada masalah hukum. Lalu dibantu Tan A Hua dan akhirnya W ikut korban atas nama tan A Hua dalam hal memegang kendali proyek-proyek yang diberikan korban dengan sejumlah modal mencapi 1.5 M rupiah hingga tahun 2021,” katanya.
“Tapi seluruh modal tidak kembali kepada korban dan korban menyuruh pelaku di tanggal 12 Januari korban untuk menyetor uang Rp 50 juta ke Bank Sempoerna. Akan tetapi tidak dilakukan sampai tanggal 14 januari, dan diketahui korban hal tersebut. Ini lah yang membuat dasar korban melakukan laporan ke Polrestabes Medan pada tanggal 1,” kata Julianto.
Setelah hasil gelar perkara, kata Julianto bahwa W ditetapkan sebagai tersangka. “Setelah hasil gelar perkara Pelaku W ditetapkan tersangka Penipuan Penggelapan pada tanggal 18 Juli 2021,” terangnya.
Namun Julianto menyesalkan proses hukum di kejaksaan tak juga diterima.”Jadi hasil penyelidikan, sidik dan lainnya yang dikerjakan polisi disebut belum lengkap. Dan dugaan pelicin ini sendiri sudah diadukan Polisi ke Kejari Sumut atas dugaan ketidak profesional,” ungkapnya.
Julianto menuturkan bahwa, W sendiri kerap melakukan aksi penggelapan uang para korban dengan alasan proyek.
“Tidak hanya satu korban yang kami tangani, namun ada beberapa korban. Hingga kini setidaknya lima orang kami tangani dengan modus penipuan dan penggelapan yang berbeda-beda, yaitu istri oknum TNI, Ali pengusaha sofa, dan beberapa orang lainnya. Oleh sebab itu kami mohon kepada bapak Kajari, kajati, Kejagung, Kapolri, Kapolda untuk menegakkan keadilan supaya jangan ada korban lagi dari ulahnya W. Ada juga korban lainnya namun mereka tidak mau melaporkan ini karena takut berurusan dengan hukum,” tuturnya.
Atas kejadian ini, Julianto berharap kasus ini dapat segera dituntaskan.”Kita berharap jaksa bisa dengan profesional bekerja. Kita meminta keadilan di instansi pemerintah. Jika ini dibiarkan maka kita sangat kecewa dengan ketidak profesional oknum jaksa, sebab pelaku sudah pernah melakukan prapid ke pihak Polrestabes dan hasilnya ditolak, hasilnya tetap statusnya tersangka, apakah ini tidak dijadikan acuan oleh JPU??,” tandasnya.(rel)
Teks foto: Kuasa Hukum Korban, Julianto E Sidabutar SH saat memberikan keterangan pers.(ist)
ILUSTRASI: Ilustrasi aplikasi tiket.com untuk menikmati wisata ke Thailand dengan tiket murah dan dapatkan banyak promo menarik lainnya.
MEDAN,SUMUTPOS.CO- Kabar gembira bagi penggemar wisata ke Thailand. tiket.com hadir kembali dengan kejutan promo paket liburan yang spektakuler. Kali ini Thailand pun masuk ke dalam jajaran promo nyetrum Online Tiket Week (OTW) yang berlaku hingga 12 November 2021.
OTW tahun ini teramat spesial karena banyak deals dari/ke destinasi mancanegara untuk diburu oleh masyarakat Indonesia. OTW turut mencakup semua produk tiket.com yaitu tiket pesawat, hotel, kereta api, sewa mobil, tiket To Do, Event, hingga jasa Car Transfer dari bandara menuju akomodasi penginapan.
“Siap-siap kesamber Harga Gledek dengan diskon hingga 50%* + 35%* pada pukul 17.00 – 21.00 WIB sepanjang periode OTW berlangsung,” kata Co-Founder & Chief Marketing Officer, tiket.com, Gaery Undarsa, melalui siaran pers kepada sumutpos.co, Jumat (5/11/2021).
Ia mengatakan, semenjak dibuka untuk wisatawan mancanegara, Pemerintah Thailand terus meninjau ketentuan protokol kesehatan (prokes) secara berkala dan memberlakukan beberapa persyaratan untuk menciptakan kondisi yang aman untuk wisatawan dan juga penduduk lokal.
Menurutnya, perhatikan syarat yang diberlakukan oleh Pemerintah Thailand untuk wisatawan asing di situs khusus tiketsafe.com. Dalam laman ini, terdapat informasi mendetil mengenai jenis vaksin yang diterima, aturan karantina dan screening test Covid-19, serta prokes lain yang wajib dipatuhi oleh turis internasional.
“Dibukanya kembali Thailand merupakan sebuah kabar gembira bagi wisatawan Indonesia. Bepergian dengan protokol kesehatan tidak perlu mengurangi keseruan berwisata. Untuk itu, tiket.com memberi kemudahan pada Sobat Tiket untuk mendapatkan hotel dan tiket pesawat dengan harga bersahabat. Melalui Promo OTW ini, kami yakin bahwa dunia pariwisata berada di ambang kebangkitan karena menurunnya kurva pandemi serta gencarnya program vaksinasi,” paparnya.
Rangkai memori baru bertamasya ke berbagai destinasi budaya, kultur, dan alam Thailand yang elok dengan harga promo nyetrum dari Singapore Airlines dengan rute Jakarta-Bangkok seharga Rp1,7 juta dan Jakarta-Phuket seharga Rp2 jutaan. Setelah mendarat, segera wujudkan checklist impian ke beberapa rekomendasi destinasi wisata di Thailand yang sayang untuk dilewatkan.
Thailand terkenal dengan aneka kuil nancantik, terdapat banyak sekali kuil indah yang bisa dikunjungi. Dua kuil terpopuler di kalangan turis internasional adalah Wat Arun dan Wat Pho. Kemudian, pertunjukan dan museum juga bisa menjadi aktivitas selama di Thailand.
Rekomendasi yang menarik yaitu pertunjukan wayang khas Thailand di Silapin Artist’s House dan Museum of Counterfeit Goods. Selain itu, turis juga bisa menikmati pemandangan hijau di Suan Rot Fai lalu menikmati wisata kuliner. Makanan Thailand terkenal dengan kuliner pasar otentik yang sangat menggiurkan. Kunjungi kawasan Sukhumvit Soi 38, Chinatown Yaowarat, dan Convent Road untuk kulineran asyik.
Selain rekomendasi destinasi wisata yang patut dikunjungi di Thailand, tentunya tidak lupa hal penting lain yaitu tempat menginap. Berikut, beberapa rekomendasi hotel terbaik di Thailand dengan harga nyetrum OTW, yaitu dibawah Rp1 juta, Centre Point Chidlom mulai dari Rp419.308/kamar/malam, Maikhao Palm Beach Resort (SHA+) mulai dari Rp876.551/kamar/malam. Mera Mare Pattaya mulai dari Rp921.537/kamar/malam.
Untuk harga kisaran Rp1 jutaan, Banana Fan Sea Koh Samui mulai dari Rp1.106.567/kamar/malam* dan Banyan Tree Bangkok mulai dari Rp1.084.587/kamar/malam. Gaery menuturkan langkah mudah berburu penawaran menarik dari Promo OTW, Instal aplikasi tiket.com dan registrasi pembuatan akun. Lalu cari menu promo OTW, untuk promo lebih dahsyat silakan klik menu Harga Gledek.
“Dan pastikan koneksi internet lancar dan baterai gadget cukup untuk memesan tiket Promo OTW,” ucapnya. Di tengah pandemi ini, lanjutnya, prokes wisata dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga tiket.com menawarkan fitur tiket FLEXI dengan syarat dan ketentuan yang berlaku apabila ada perubahan tanggal bepergian. Selain itu, untuk kemudahan Sobat Tiket, tiket.com memiliki layanan tiket PayLater yang membuat liburan dapat terealisasi segera tanpa menunggu tanggal gajian tiba.
“OTW hadir di momentum yang tepat, yaitu ketika kurva pandemi menurun, angka vaksinasi terus ditingkatkan, dan koridor pariwisata kembali dibuka. Kami terus menghimbau agar turis Indonesia yang bepergian, baik itu ke destinasi domestik atau internasional, agar terus taat protokol kesehatan dan memperhatikan peraturan yang berlaku di destinasi tersebut,” pungkasnya. (rel/prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dalam meningkatkan silaturahim, PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) melakukan media gatheting bersama sejumlah jurnalis di Medan.
“Sejak masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyatakat atau PPKM, aktivitas silaturahmi bersama rekan-rekan media menjadi terbatas. Dan setelah berkurangnya level PPKM di wilayah Sumut, maka tim Corporate Communication (Corcomm) TPL sudah dapat beraktivitas kembali. Salah satunya ya kegiatan silaturahmi ini,” ungkap Manager Corcomm PT TPL, Norma Hutajulu, Senin, 2 November 2021.
Menurut Norma, ada sejumlah event yang bakal dilakukan TPL.
“Agenda penting yang terdekat adalah Journalis On Duty. Rencananya akan dilakukan tahun 2022, yang akan sejumlah rekan-rekan media di Sumut,” ungkap Norma didampingi Koordinator Media Relation Corcomm PT TPL, Dedy Armaya.
Program Journalis On Duty, tambah Norma, untuk mengenalkan adat dan budaya daerah sekaligus destinasi Danau Toba, sesuai program pemerintah mewujudkan Danau Toba menjadi ‘Monaco of Asia’.
“Banyak adat dan budaya di sejumlah daerah yang belum terekspos ke publik. Peninggalan sejarah perlu disorot kembali agar diketahui oleh generasi milenial. Selain itu juga rekan media dalam melihat secara langsung aktivitas HTI (Hutan Tanaman Industri),” ucap Dedy.
Kegiatan media gathering ini juga telah dilakukan di beberapa kabupaten/kota yang berdampingan dengan konsesi TPL, diantaranya Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbahas dan Kota Medan.”Tujuan media gathering ini untuk mempererat kembali silaturahmi antara perusahaan TPL dengan mitra media setelah masa pandemi. Kita sangat berharap dukungan dan kerjasama kawan-kawan media yang lebih baik lagi,” cetus Dedy. (rel/ram)
JAKRTA, SUMUTPOS.CO – Terdapat tiga sektor utama yang ditonjolkan dari Indonesia dalam Dubai Expo tahun 2020 yaitu perdagangan, investasi, dan pariwisata. Sebagai rangkaian terakhir dalam kerangka kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Persatuan Emirat Arab (PEA), Presiden Jokowi beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju telah menghadiri acara National Day Indonesia pada pameran Dubai Expo 2020 pada tanggal 4 November 2021.
National Day Indonesia tersebut mengusung tema capaian dan kemajuan Indonesia serta profil Indonesia di segala bidang terutama di sektor ekonomi, sosial dan budaya yang beragam atau diversitas.
“Indonesia the Land of Majesty, tanah yang kaya akan alam dan budaya. Indonesia the Land of Opportunity yang akan terus membuka peluang dan kesempatan baru. Indonesia the Land of Innovation yang akan terus berinovasi untuk generasi yang akan datang. Inilah kami, ‘Indonesia, the Land of Diversity’,” ucap Presiden Jokowi dalam sambutannya.
National Day Indonesia dalam Dubai Expo 2020 menyuguhkan pementasan seni dan budaya Indonesia serta penayangan video di layar besar – Dome yang diinisiasi dan dipersembahkan oleh anak bangsa. Dalam video tersebut telah diluncurkan program Spice Up the World sebagai bagian dari promosi dan diplomasi kuliner Indonesia ke dunia.
Kegiatan Cultural Show tersebut dihadiri oleh ribuan pengunjung Dubai Expo 2020 dan juga Diaspora Indonesia yang tinggal di wilayah Dubai dan sekitarnya. Hadir bersama Presiden Jokowi dan Menteri Airlangga yaitu Putra Mahkota Abu Dhabi yang merupakan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA Y.M. Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan jajaran kabinet terkait PEA/Dubai. Acara Cultural Showtersebut diawali dengan flag raising ceremony National Day Indonesia di Dubai Expo 2020.
Sebelum acara kegiatan Cultural Show yang dipusatkan di kawasan Al Wasl di lokasi Dubai Expo 2020 berlangsung, Presiden Jokowi dan Menko Airlangga beserta jajaran telah melakukan pertemuan Wakil Presiden dan Perdana Menteri UAE/Ruler of Dubai Y.M. Sheikh Mohammed bin Rasid Al Maktoum, dan menghadiri acara Indonesia-UAE Investment Forum/Business Forum.
Presiden beserta rombongan juga menyaksikan pertukaran sejumlah kesepakatan kerjasama bilateral, government to government maupun business to business, di Hotel Jumeirah Al-Qasr a.l perjanjian kerjasama antara Bank Sentral kedua negara, kerjasama sertifikasi untuk pelatihan personel pelaut, kerjasama investasi, kerjasama penghindaran pajak berganda, kerjasama kesehatan (saling pengakuan sertifikat Vaksinasi dan PCR), kerjasama kredit ekspor, renewable energy, pengembangan infrastruktur pelabuhan, penerbangan, refinery migas, telekomunikasi, farmasi dan kerjasama antar Sovereign Wealth Fund kedua negara dalam rangka investasi di beberapa sektor strategis seperti infrastruktur.
Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Ruler of Dubai dan jajarannya, kedua pihak sepakat mendorong upaya percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) dalam rangka meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara.
“Presiden Jokowi kembali menggarisbawahi bahwa transformasi ekonomi Indonesia melalui pembaruan kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan para pelaku bisnis PEA untuk berinvestasi di Indonesia dan untuk itu mengajak para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia antara lain di bidang renewable energy, infrastruktur, pariwisata dan ketahanan pangan,” jelas Menko Airlangga.
Selain itu, keberadaan Paviliun Indonesia di Dubai Expo diharapkan Presiden Jokowi dapat memfasilitasi pertemuan para pelaku usaha kedua negara, dilanjutkan dengan kunjungan delegasi bisnis PEA ke Indonesia, seiring dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19 di tanah air. Indonesia juga berkeinginan untuk dapat belajar lebih banyak dari Dubai pada upayanya dalam pengembangan dan penerapan clean energy dan mendorong kerjasama yang lebih erat di bidang energi bersih, terutama dalam kaitan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru dimana Presiden mengajak PEA untuk meningkatkan kerjasama energi hijau dan ramah lingkungan.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dan Menko Airlangga pada kunjungan ke Dubai yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis serta Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid. (dep7/ltg/fsr/*)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Pencopotan Abidin selaku Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) pada Dinas PU Kota Medan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution, mendapatkan respon dari wakil rakyat di Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution SH MH.
Anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution SH MH./ist
Kepada Sumut Pos, Anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution SH MH menilai, bahwa apa yang dilakukan Bobby memang memiliki sisi positif. Pasalnya, ketegasan yang dilakukan Bobby Nasution memang merupakan hal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Medan, termasuk dalam masalah penanganan banjir yang merupakan salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan.
“Saya secara pribadi menilai, pencopotan jabatan itu sebagai satu hal yang baik. Kita mau pembangunan Kota Medan ini cepat terlaksana, termasuk penanganan banjir,” ucap Mulia kepada Sumut Pos, Kamis (4/11).
Selain itu, kata Mulia, ketegasan yang dilakukan Bobby dapat merubah kinerja para pejabat di lingkungan Pemko Medan. Pasalnya, ketegasan itu juga dapat menjadi shock therapy untuk ‘membangunkan’ para pejabat yang selama ini tidak produktif agar dapat bekerja lebih baik sesuai dengan Tupoksinya.
“Dengan hal ini, para pejabat akan berfikir dan lebih peka terhadap masalah yang ada di wilayahnya. Bila memang pejabat yang bersangkutan tidak serius dalam menjalankan program yang disampaikan Wali Kota Medan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada pejabat lainnya, maka wajar saja pencopotan itu dilakukan. Saya setuju dengan stetament Wali Kota Medan kemarin, jadi pejabat itu jangan berleha-leha,” ujarnya.
Disisi lain, Mulia juga meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul bila setiap persoalan yang terjadi di lapangan harus disikapi dengan pemberian sanksi tegas berupa pencopotan jabatan.
“Sebab tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pencopotan jabatan seperti itu. Terkadang kita perlu mempelajari dulu, apakah pencopotan itu akan lebih banyak mendatangkan dampak positif atau justru dampak negatifnya,” katanya.
Kalaupun harus melakukan pencopotan jabatan, Mulia meminta Wali Kota Medan untuk dapat memastikan terlebih dulu, bahwa pejabat baru pengganti pejabat yang dicopot adalah pejabat yang berkompeten dibidangnya. Dengan begitu, pencopotan pejabat yang lama akan berdampak baik dengan adanya perubahan yang diberikan pejabat yang baru.
“Kita tidak mau, pejabat yang baru justru tidak berkompeten dibidangnya dan terpaksa harus mempelajari masalah yang ada dulu. Akibatnya, pembenahan masalah justru memakan waktu. Padahal di sisi lain, Wali Kota ingin agar percepatan pembangunan termasuk penanganan banjir dapat diselesaikan secepat mungkin,” ungkapnya.
Dilanjutkan Mulia, kebijakan ini tentu berbeda dengan kebijakan Wali Kota Medan yang mencopot oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemko Medan yang terbukti melakukan pungli. Justru untuk pejabat yang dicopot karena melakukan pungli, Mulia mengaku mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution secara penuh.
“Pungli itu masalah mental, pejabat yang bermasalah secara mental memang wajib diberi sanksi tegas. Tapi ini bukan masalah pungli, apalagi masalah banjir ini memang tidak mudah penyelesaiannya,” lanjutnya.
Kedepannya, Mulia berharap agar Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan juga dapat memberikan arahan yang jelas kepada setiap Kepala UPT nya yang ada di setiap wilayah. Dengan demikian, setiap Kepala UPT dapat bertanggungjawab atas berjalannya program-program Wali Kota Medan.
“Kami di DPRD Medan juga berharap, pencopotan jabatan Kepala UPT Dinas PU kemarin dapat ‘membangunkan’ para pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tidak produktif dan tidak peka terhadap tugas-tugasnya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan Bobby Nasution mencopot jabatan Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Abidin.
Bobby Nasution mengaku kecewa dengan kinerja Kepala UPT OPJD Kecamatan Medan Kota tersebut, terkait kondisi buruknya drainase di Kota Medan. Saat itu, Bobby Nasution melihat genangan akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Kondisi air juga tampak tidak lancar melewati drainase akibat buruknya fungsi drainase.
Setelah diselidiki, ternyata ada masalah di drainase yang menghubungkan kecamatan Medan Denai, Medan Area dan Medan Kota. Karena itu, genangan banjir berlangsung sekitar satu jam sebelum surut.
Melihat hal itu, Bobby Nasution memanggil kepala UPT OPJD Medan Kota malam itu juga. Dan akhirnya, temuan Bobby Nasution di lapangan tersebut berujung pada pencopotan jabatan Kepala UPT OPJD Medan Kota. Ditanya mengenai kabar pencopotan jabatan tersebut, Bobby Nasution pun membenarkannya.
“Ya ini memang benar ada pencopotan Kepala UPT, hal itu dimaksudkan untuk penyegaran. Kita ingin pejabat yang bisa bekerja dengan baik, cepat dan efektif,” jawab Bobby Nasution, Rabu (3/11).
Menurut Bobby, pencopotan pejabat seperti itu diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pejabat lain. Bobby Nasution meminta, agar seluruh pejabat di Kota Medan dapat bekerja dengan serius.
“Apalagi soal drainase. Saya sangat concern mengatasi persoalan banjir, jadi pejabat jangan berleha-leha. Harus kerja keras, cepat dan efektif untuk masyarakat,” tegasnya. (map)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Smartfren menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan yang bergerak di bidang Artificial Intelligence (AI) dan Cloud Computing asal Abu Dhabi, Group 42 (G42) serta mitra lokal asal Indonesia, PT Amara Padma Sehati (APS) yang akan berperan sebagai salah satu rekanan lokal yang memiliki kekuatan dalam ekosistem bisnis dan teknologi untuk menyelenggarakan pusat data berkapasitas 1.000 MegaWatt (MW) di Indonesia. Penandatanganan MoU tersebut telah resmi dilakukan pada 31 Oktober 2021.
Franky Oesman Widjaja, Chairman & CEO, Sinar Mas Telecommunications & Technology mengatakan, Smartfren memahami pentingnya pusat data sebagai tulang punggung perkembangan industri digital di Indonesia. “Kami optimis, kerja sama ini akan mewujudkan pembangunan pusat data di tanah air dan menjaga kedaulatan data nasional yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia. Selain itu, berkembangnya pusat data ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, juga akan memacu inovasi sektor industri 4.0 di tanah air,” ujarnya.
Peng Xiao, CEO G42, menjelaskan G42 dan Etisalat baru-baru ini melakukan penggabungan bisnis pusat data mereka untuk menciptakan penyedia pusat data terbesar di UEA dengan kapasitas sekitar 300MW yang sedang dibangun.
“Dengan kemampuan kami dalam hal Cloud Computing, kami di G42 senang dan siap bekerja sama dengan Smartfren serta mitranya untuk mendukung pengembangan strategis infrastruktur digital Indonesia sesuai dengan standar internasional tertinggi untuk desain fasilitas, operasi, serta privasi dan keamanan data,” ujarnya.
Pertukaran dokumen perjanjian tersebut dilakukan antara Chairman dan CEO Sinar Mas Telecommunication and Technology, Franky Oesman Widjaja dan CEO G42, Peng Xiao dalam sebuah acara yang digelar di Expo Dubai, Kamis, 4 November 2021 dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Perdana Menteri UEA dan Ruler of Dubai, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Smartfren dan perusahaan afiliasinya Moratel yang bergerak di penyedia konektivitas berbasis fiber optic, akan berkolaborasi dengan APS dan G42 yang akan berperan sebagai mitra strategis. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, kolaborasi ini diharapkan akan meningkatkan ketahanan, keamanan dan kedaulatan data nasional.
Saat ini kebutuhan pusat data di Indonesia berkembang sangat pesat. Pembangunan infrastruktur pusat data di dalam negeri yang memadai menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Dengan menggunakan pusat data yang berada di dalam negeri akan memberi kemampuan untuk akses data yang lebih mudah, cepat dan aman dan akan melengkapi serta memperkuat ekosistem digital untuk mendukung pengembangan ekonomi digital yang sangat pesat serta menciptakan lapangan kerja yang besar dibidang digitalisasi dan industri 4.0.
“Hal ini, merupakan kunci perwujudan ketahanan, keamanan dan kedaulatan data nasional menuju ekonomi digital Indonesia,” tambah Franky. (rel/ram)
TES PCR: Petugas medis melakukan tes Covid-19 dengan metode RT-PCR. Mulai kemarin, pemerintah resmi menurunkan harga tes PCR Rp275 ribu untuk Pulau Jawa-Bali, dan Rp300 ribu untuk luar Pulau Jawa-Bali.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvem) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bisnis tes PCR. Laporan ini diterima KPK dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
TES PCR: Petugas medis melakukan tes Covid-19 dengan metode RT-PCR.
“Kami mengkonfirmasi, benar, bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/11).
Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya akan memverifikasi terlebih dahulu laporan tersebut. Jika memenuhi kelengkapan terkait adanya dugaan korupsi, tak menutup kemungkinan akan ditindaklanjuti pada tahap penyelidikan.
“KPK memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ke saluran pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan Informasi yang disampaikan tersebut,” ucap Ali.
Menurut Ali, tahapan ini penting untuk mengidentifikasi, mengacu pada Undang-undang, apakah pokok-pokok aduan termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Apabila pokok aduannya merupakan kewenangan KPK, tentu akan menindaklanjutinya sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku. “KPK sangat mengapresiasi pihak- pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi,” tegas Ali.
Sebelumnya, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini, karena diduga keduanya terlibat dalam bisnis pengadaan alat tes PCR. “Kami ingin melaporkan desas desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir,” ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Dalam menguatkan laporannya, sambung Alif, pihaknya membawa kliping majalah untuk dapat ditindak lanjuti oleh KPK. Menurutnya, hasil pemberitaan bisa jadi data awal KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan dua anak buah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini,” ucap Alif.
Pihaknya tidak membawa bukti lain, selain dari hasil investigasi pemberitaan. Tetapi mengharapkan, lembaga antirasuah bisa menindaklanjuti dugaan rasuah dalam pengadaan alat tes PCR. “Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami,” cetusnya.
Alif menyampaikan, laporam ini pun didasarkan dari kebijakan pemerintah terkait harga tes PCR yang berubah-ubah. Terlebih pada awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, harganya bisa mencapai jutaan. Kini terbaru, pemerintah meminta harga tes PCR Rp275.000 – Rp300.000.
“Kita bingung kan dari harga Rp2 juta, Rp1 juta, sampai hari ini Rp275 ribu. Ini selisihnya berapa, banyak banget loh. Dikalikan saja perjalanan per hari warga yang keluar kota kemana naik pesawat. Bisnisnya luar biasa ini,” ungkap Alif.
Oleh karena itu, tindak lanjut KPK bisa dilakukan untuk mengungkap harga sebenarnya dari alat tes PCR. Dia tak menginginkan, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 dengan mencari keuntungan. “Kita tahu bahwa sebenarnya ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis itu berapa, ini masuk ke kas negara atau seperti apa, nah ini menjadi keresahan kami, teman-teman di daerah, teman-teman perwakilan Prima di cabang di wilayah, anggota kami ini melapor ke kami yasudah karena ada laporan dari teman-teman, kami ke KPK untuk setidaknya melaporkan ini agar kemudian tidak menjadi bola liar, tidak menjadi praduga di luar. KPK mungkin bisa menjelaskan saebenrnya seperti apa hal yang terjadi dalam bisnis PCR ini,” pungkas Alif.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah kalau dirinya meraup keuntungan bisnis PCR dan antigen. Luhut menegaskan, ia tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan dari bisnis tersebut.
“Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya,” kata Luhut melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagram-nya, Kamis (4/11).
“Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi,” sambung dia.
Luhut mengatakan, keuntungan dari GSI banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu serta tenaga kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet. Ia menjelaskan, pada masa awal pandemi pada tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.
Melalui GSI inilah tes Covid-19 disediakan. Namun, penyediaan tes tersebut tentunya tidak gratis. Maka dari itu, dia beserta rekan-rekan yang mengajak dari Indika Group, PT Adaro Energy Tbk, serta Northstar membiayai penyediaan tes dari hasil keuntungan mereka.
Luhut sendiri membiayai penyediaan tes Covid-19 melalui PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya terdapat 10 persen saham miliknya. Ia menegaskan, GSI tidak bertujuan untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham. “Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis. Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar,” jelas dia.
Bantuan tersebut, kata Luhut, telah terbuka sejak awal dilakukan. Dia pun menjelaskan alasan tidak menggunakan nama yayasan seperti yang dilakukan oleh Adaro dan Indika Group. “Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ,” beber Luhut.
Sebelumnya, Kementerian BUMN juga membantah isu mengenai Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam bisnis tes PCR, dan menegaskan ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. “Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI yang dikaitkan dengan Bapak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700.000. Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. Jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (2/11) lalu.
Kemudian di GSI sendiri, lanjut Arya, memang ada yang namanya Yayasan Adaro sebagai pemegang saham dan ini adalah yayasan kemanusiaan, sahamnya hanya 6 persen. “Bapak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi aktif di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali. Jadi jangan tendensius seperti itu, kita harus lebih clear melihat semua,” katanya. (jpc/kps)
