BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai kembali meraih penghargaan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia untuk kali ketiga.

Selain Lapas Binjai, juga ada ratusan unit pelaksana teknis lain di lingkungan Kemenkumham yang meraih penghargaaan serupa. Kalapas Binjai, Maju Amintas Siburian menyatakan, penghargaan pelayanan publik berbasis HAM yang diraih ini secara berturut. Yakni tahun 2019, 2020 dan 2021.

“Terima kasih atas dukungannya. Lapas Binjai akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik berbasis HAM yang prima dan berintegritas,” ujar dia ketika dikonfirmasi, Selasa (7/12).

Lapas Binjai selama ini komitmen memberikan fasilitas berbasis HAM kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat. Adalah memberikan fasilitas untuk masyarakat rentan, seperti pembuatan jalur difabel serta loket pendaftaran dan kursi khusus penyandang cacat.

Untuk kamar hunian, tersedia juga kamar hunian khusus penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. Lapas Binjai juga telah melengkapi fasilitas berupa layanan kunjungan online, video call dan sarana pencegahan penyebaran covid-19.

Seperti bilik streril, thermogun, sarana wastafel dan antiseptik di setiap blok, kamar isolasi

Ini dilakukan sebagai upaya preventif agar semua pegawai dan WBP telah mengikuti tes usap dengan hasil negatif dan semua WBP telah divaksin. (ted/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang menyerahkan penghargaan Inovasi Daerah Kabupaten Karo tahun 2021 di aula Kantor Bupati Karo, Selasa (07/12).

Dalam acara tersebut, Bupati Karo menjelaskan bahwa bentuk inovasi daerah adalah inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Launching Inovasi Daerah Kabupaten Karo tahun 2021 ini merupakan salah satu tahapan penerapan laboratorium inovasi di Kabupaten Karo tahun 2021.

“Acara launching inovasi hari ini merupakan penanda awal dilaksanakannya design inovasi tahun 2021 juga dengan penandatangan kontrak kinerja inovasi dan komitmen berinovasi antara Kepala Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan Kepala Daerah untuk 44 usulan desain inovasi tahun 2021, yang terdiri dari 14 usulan dari 10 Perangkat Daerah, 18 usulan dari 11 Kecamatan dan 13 usulan dari 10 Puskesmas.

“Saya mengapresiasi instansi pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang sudah berhasil menerapkan 55 inovasi pada tahun 2019-2020, dari 24 Instansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari 11 Perangkat Daerah, 6 Kecamatan dan 7 Puskesmas, dan sudah dilaporkan ke Kemendagri pada tahun 2021, melalui aplikasi IGA dan menjadi penilaian IGA Kabupaten Karo tahun 2021,” tegasnya.

Adapun Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang menerima penghargaan inovasi daerah Kabupaten Karo tahun 2019-2020 di antaranya, Bappeda, Dinas Pariwisata, Diskominfo, BPKPAD, DPMTSP, Dinas Pertanian, Disdukcapil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan DPPPA.

Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Payung, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Laubaleng dan Kecamatan Tigapanah. Puskesmas Berastagi, Puskesmas Mardingding, Puskesmas Tigabinanga, Puskesmas Payung, Puskesmas Juhar, Puskesmas Korpri dan Puskesmas Barusjahe.

Bupati Karo mengucapkan selamat dan menyampaikan rasa bangga atas pencapaian yang telah diraih oleh segenap instansi di Kabupaten Karo. Bupati Karo juga berpesan bagi instansi yang belum mengusulkan desain inovasi tahun 2021 dan tidak ikut serta dalam penandatangan kontrak kinerja hari ini, untuk segera memenuhi amanat peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang gerakan satu instansi pemerintah satu inovasi setiap tahun. (deo/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pemkab Deliserdang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengikuti evaluasi Smart City sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2021, oleh Tim Evaluasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI secara Virtual, di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deliserdang, Senin (6/12).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar menyampaikan bahwa Kabupaten Deliserdang dengan visi misi pembangunannya menjadikan Deliserdang yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakat Yang Religius dan Rukun Dalam Kebhinekaan.

“Pencapaian visi dan misi ini, tentu saja hanya dapat didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Perkembangan teknologi pada era 4.0 (four point zero) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita dalam mewujudkan pelayanan masyarakat secara lebih cepat, lebih mudah dan lebih smart, “ ucap Wabup.

Karenanya Lanjut Wabup, konsep kota cerdas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan dan kebutuhan. Sejak tahun 2018, Deliserdang telah menjadi salah satu sasaran gerakan 75 kabupaten yang menjadi kabupaten/kota menuju Smart City yang mendapat pendampingan oleh Kementerian Kominfo RI.

Untuk itu, Wabup berharap evaluasi akan sangat berarti sekali, untuk pengembangan program-program Smart City ke depan sesuai master plan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DR Dra Miska Gewa Sari MM, pada paparannya menyampaikan, Pemkab Deliserdang telah menjadi salah satu dari 50 Kabupaten/Kota terpilih untuk dinilai sebagai Smart City.

Dia menerangkan berbagai program dalam mendukung terwujudnya Kabupaten pintar kini telah dilaksanakan, di antaranya sebagai program jangka pendek yang terpilih yaitu, Quick Win SADOKU – Siap Antar Dokumen Kependudukan, Quick Win Kenang Lemu (Kenali Deliserdang Lewat Museum).

Pengembangan Destinasi Wisata lewat Kenang Lemu, Quick Win Taman Buah Implementasi Ruang Terbuka Hijau yang bertemakan Taman Buah dan dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung edukasi dan area bermain, Quick Win Deli Serdang Mall Program untuk menjembatani UMKM dalam memasarkan produk dimana tidak hanya pada kawasan lokal, melainkan hingga nasional dan internasional melalui media internet, Quick Win Desa Layak Anak Program ini diluncurkan sebagai salah satu upaya menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa menghormati, menjamin dan memenuhi hak-hak anak.

Quick Win DESA SATU(Deli Serdang Sekolah Bermutu) ,suatu program Pemerintah Deliserdang melalui Dinas Pendidikan yang mengintegrasikan tiga program inovasi yaitu Program CERDAS “Percepatan Rehabilitasi Sekolah”,OPPUNG SARI, Quick Win Jumpa Madu, peningkatan infrastruktur manajemen pengelolaan pelayanan persampahan melalui pengembangan jumpa madu (jemput sampah terima duit) sistem dan aplikasi yang menghubungkan masyarakat dari berbagai unit pengelolaan sampah sehingga dimungkinkan proses penjualan dan penjemputan sampah hingga ke rumah masyarakat, kata Kadis Kominfo. (mag-1/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengajak tokoh agama se-Sumut untuk ikut serta meningkatkan keamanan dan kertiban masyarakat (Kamtibmas) dan mendukung vaksinasi nasional.

Ajakan itu disampaikan Kapoldasu pada temu ramah di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (7/12). Adapun tokoh umat beragama yang hadir, yakni MUI, FKUB, Walubi, PGI, Uskup Agung Medan, PHDI, Matakin serta Tokoh Lintas Agama.

Turut hadir, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto, Dirbinmas Polda Sumut Kombes Pol Sofyan, Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol Donald Simanjuntak, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kasat Binmas Polda Sumut serta personel Bhabinkamtibmas.

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dalam sambutannya, mengajak para tokoh agama untuk terus bergandengan tangan bersama dengan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda), TNI dan Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

“Alhamdulillah Situasi Kamtibmas di Sumut kondusif bukan semata-mata karena kehadiran TNI dan Polri, tetapi karena kebersamaan diwujudkan semua elemen masyarakat yang sangat baik serta mengambil perananan penting,” katanya.

Panca mengungkapkan, saat ini grafik penyebaran Covid-19 di Sumut terus mengalami penurunan terkonfirmasi. Hal ini bisa dilihat dari data awal Tahun 2021 dan pasca lebaran. Saat ini Sumut sudah mencapai 61 persen vaksinasi dosis 1 dan 40 persen dosis 2.

“Kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan (Prokes) sudah sangat tinggi seperti penggunaan masker, menghindari kerumunan dan perayaan pesta. Semua ini berkat peran tokoh agama untuk menyampaikan kepada umatnya dan ini harus terus kita gelorakan ajakan masyarakat untuk menjaga kesehatan,” ungkapnya.

Panca juga mengaku optimis untuk memaksimalkan capaian vaksinasi 70 persen dalam mempercepat herd immunity di Sumut dengan mengandeng seluruh tokoh umat beragama. Dunia mengapresiasi Indonesia karena percepatan vaksin yang signifikan.

“Saya selaku Kapolda Sumut mengucapkan terima kasih kepada semua pemuka agama yang telah menyampaikan sosialisasi dan pemahaman kepada umatnya, agar terus menjaga diri dengan tidak keluar rumah saat perayaan Natal dan Tahun Baru, (Nataru),” harapnya.

Selain itu, tambah Panca, tokoh agama juga diharapkan dapat mengatur kapasitas rumah ibadah dan mengatur waktu ibadah. “Mari kita patuhi Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021, semua fasilitas agama agar disiapkan aplikasi PeduliLindungi. Polisi tidak melakukan penyekatan, tetapi mengajak masyarakat sadar akan pentingnya vaksinasi. Polda Sumut siap memberikan vaksin langsung di lapangan,” imbaunya.

Pada kesempatan itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut, H Maratua Simanjuntak mengaku siap mendukung Kapolda Sumut dalam percepatan vaksinansi di Sumut.

“Semua tokoh agama ada di belakang bapak Kapolda Sumut untuk menyelamatkan masyarakat Sumut dari Covid-19. Terima kasih, berkat Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB Sumut dibuat aman dan kondusif. Kita harus menjaga dan merawat itu dengan baik,” katanya. (dwi/han)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Gedung Pasar Nou di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli milik Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli yang minggu lalu banjir di lantai 2, akhirnya diperbaiki. Begitu juga fasilitas lainnya seperti kamar mandi, juga telah diperbaiki dan sudah berfungsi.

Sebelumnya diberitakan Sumut Pos, pasar tradisional modern milik Pemko Gunungsitoli itu banjir di lantai 2 gedung akibat hujan yang mengguyur Kota Gunungsitoli pada minggu lalu.

Tidak hanya itu, para pedagang juga mengeluh air macet, fasilitas kamar mandi sebagian rusak dan tidak berfungsi.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Maimun Bangun mengaku persolan itu sudah ditangani. Ia menyebutkan Gedung Pasar Nou masih dalam masa pemeliharaan, sehingga jika ada kerusakan rekanan memiliki tanggungjawab untuk memperbaiki.

“Setiap ada kelemahan yang disampaikan oleh rekan-rekan, saya langsung menyuruh rekanan untuk memperbaiki. Karena hal itu masih tanggungjawab dia,” kata Maimun Bangun kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, Senin 6/12). “Artinya kami tidak alergi dengan kritikan teman-teman, kami malah bersyukur,” tambahnya.

Maimun Bangun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Gedung Pasar Nou itu menjelaskan, penyebab banjir di lantai 2 gedung akibat lobang pipa pembuangan tersumbat. Selain itu akibat debit air hujan di lantai 3 cukup besar sehingga merembes jatuh ke lantai 2.

“Lantai 3 gedung tidak punya atap, artinya air hujan tertampung seluas ruang terbuka di lantai 3. Penyebabnya bisa saja pada saat debit air besar, dan lobang pipa mungkin ada tersangkut sampah sehingga air mengendap di sisi kiri dan kanan, juga mengakibatkan air merembes dan jatuh ke lantai 2,” jelasnya.

“Kita sudah tangani, beberapa teknisi sudah kita coba di antaranya penanganan kembali drainase di lantai 3, sudah kita miringkan ke lobang buangan pipa sehingga air tidak lagi mengendap di saluran drainase,” sambungnya.

Terkait persolan air yang sering macet di Gedung Pasar Nou, Bangun membeberkan bahwa hal itu terjadi akibat air dari PDAM sering mati. Sedangkan untuk mengatasi persoalan itu, kedepan air akan didatangkan melalui mobil tangki.

“Memang penggunaan air di lantai I tergolong tinggi, karena di sana los pedagang ikan dan penjual daging. Sementara sumber air yang kita gunakan hanya dari PDAM. Artinya kalau PDAM mati dan stok di ground water tank, ya berhenti airnya,” bebernya.

“Kami sudah koordinasi dengan teman-teman Disperindag kalau ada kejadian air PDAM mati dan stok air menipis supaya air didatangkan melalui mobil tangki. Karena alatnya juga sudah terpasang, dari pipa mobil tangki bisa langsung ke ground water tank,” sambungnya.

Diketahui gedung Pasar Nou dibangun diatas lahan seluas 2.715 m2 terdiri 3 lantai, menghabiskan anggaran sebesar Rp14,8 miliar lebih. Pembangunan tahap pertama bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) pusat tahun anggaran 2020 sebesar Rp11.902.067.000, tahap kedua bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.931.647.000, dikerjakan oleh PT Biduri Jaya Lestari. (adl/azw)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Labuhanbatu, Maya Hasmita Erik Adtrada Ritonga mengimbau warga agar selalu menjaga kesehatan. Karena dengan pola sehat, akan siap menghadapi gelombang ketiga Covid-19.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara pelatihan Sosialisasi Pelatihan untuk Menjaga Kesehatan Mental Paskapandemi Covid-19, di Aula Kantor PKK Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (7/12).

Kegiatan sosialisasi tersebut, diikuti organisasi Kewanitaan dari Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda), Organisasi Profesi dan sejumlah Ormas Kewanitaan.

Dalam sambutannya, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Maya Hasmita Erik Adtrada Ritonga menyampaikan pentingnya mengikuti Sosialisasi pelatihan untuk menjaga kesehatan mental Paska Pandemi Covid-19.

“Dengan kita terbiasa menjaga kesehatan, maka kita akan siap menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Vaksinasi tetap kunci utama, agar tubuh kita kebal dari serangan virus Covid-19 ini,” ungkapnya.

Kepada seluruh tamu undangan yang hadir, Penasehat DWP Labuhanbatu mengajak, agar seluruh keluarga dan jiran tetangga “menghalo-halokan”, agar tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Mari kita ajak keluarga, sahabat, jiran tetangga, agar tetap menerapkan Protokol kesehatan, sehingga Kabupaten Labuhanbatu yang dipimpin Bapak Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa dapat menjadi zona hijau. Supaya kita semua dapat beraktifitas seperti sedia sediakala,” pungkasnya. (fdh/azw)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H Surya BSc selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Asahan memimpin Upacara Peringatan Hari Gerakan Pramuka ke-60 Tahun 2021 Tingkat Kwartir Cabang (Kwarcab) Asahan di Halaman Kantor Bupati Asahan, Selasa (7/12).

Sebelum membacakan amanat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Bupati Asahan memberikan penganugerahan tanda penghargaan Gerakan Pramuka Tahun 2021 Kwarcab Pramuka Asahan kepada Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi, Darma Bakti Endang Priadi SPd, Panca Warsa VI Suardi SPd, Panca Warsa V Efrizal SPd, Panca Warsa II Nurazmah SPd MPd, Panca Warsa I Joko Prastyo, Panca Warsa I Suri Rikawati SPd.

Di kesempatan ini Bupati Asahan H Surya,BSc menyampaikan amanat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Drs Budi Waseso yang mengatakan, setelah Pandemi Covid-19, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah membentuk satuan tugas untuk membantu menanggulangi Covid-19. Berbagai hal telah dilakukan mulai pembagian alat pelindung diri, melaksanakan vaksinasi untuk anggota Gerakan Pramuka dan lainnya.

“Memasuki adaptasi kebiasaan baru, saya mengajak para pramuka untuk menjadi Duta Perubahan Priaku dan diharapkan Pramuka dapat memberi contoh unuk mengubah prilaku masyarakat luas agar hidup Iebih sehat dalam upaya menanggulang pandemi Covid-19,” katanya.

Dalam upacara ini turut hadir Wakil Bupati Asahan (Wakil Mabicab Gerakan Pramuka Asahan), Mewakili Dandim 0208/Asahan, Mewakili Kapolres Asahan, Mewakili Kajari Asahan, Mewakili Danyon 126/KC, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan (Sekretaris Mabicab Gerakan Pramuka Asahan), OPD, camat, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Asahan, peserta didik Kwarcab Gerakan Pramuka Asahan. (dat/azw)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polres Tebingtinggi mengejar target vaksinasi bagi masyarakat dan pelajar se-Kota Tebingtinggi di Halaman Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (7/12). Target vaksinasi sebanyak 500 dosis vaksin dalam hari itu. Vaksiansi diperuntukan untuk tahap I dan tahap II yang berdomisili di Kota Tebingtinggi.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochmmad Kunto Wibisono mengatakan target vaksinasi dikejar sebelum masuk masa libur Natal dan Tahun Baru.

“Vaksinasi untuk memberikan kekebalan tubuh kepada masyarakat dalam menghadapi gelombang tiga penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polres Tebingtinggi. Kami berharap agar masyarakat tetap mau mengikuti vaksin,” jelas AKBP M Kunto Wibisono.

Kepada masyarakat yang sudah vaksin juga diminta untuk mematuhi prokes, karena obat paling ampuh menangani Covid-19 yaitu dengan memakai masker apabila melakukan aktivitas diluar rumah, rajin mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghindari mobilitas warga.

Sedangkan menghadapi pandemi Covid-19 gelombang tiga dalam masa libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah telah memberlakukan Level 3 PPKM.

“Maka dengan adanya PPKM tersebut, kita berharap kepada masyarakat agar bertempat dirumah saja, jangan melakukan liburan dan berkunjung kerumah kerabat, karena dampaknya, bisa menimbulkan penyebaran pandemi Covid-19 dari klaster keluarga,” paparnya. (ian/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, 25 November 2021 lalu, kembali menuai protes. Seratusan masyarakat desa Palipi, kecamatan Silima Punggapungga, kabupaten Dairi merupakan pendukung serta kandidat menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Dairi, Senin (6/12).

Aksi warga itu, menuntut supaya panitia kabupaten mendesak panitia pemilihan kepala desa (P2KD) Palipi, melakukan penghitungan ulang surat suara. Penghitungan suara ulang dianggap perlu, karena dituding ada kecurangan.

Massa pendukung calon kades nomor urut 1, Hemat Silaban, berorasi di depan Kantor DPRD di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang. Mereka mendesak DPRD untuk meminta Pemkab Dairi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) supaya mendesak P2KD memenuhi permintaan mereka melakukan penghitungan ulang.

Setelah beberapa saat melakukan orasi, Ketua DPRD, Sabam Sibarani dan lainya, meminta massa supaya aspirasi disampaikan digedung DPRD. Sabam meminta supaya, perwakilan warga melakukan pertemuan.

Pertemuan dipimpin Ketua DPRD, Sabam Sibarani, didampingi Ketua Farksi Nasdem, Nasib Marudur Sihombing, Anggota Fraksi Demokrat, Bona Tindaon, Juangga Silaban, dan Jembal Ginting.

DPRD juga menghadirkan mantan Kepala Dinas Pemdes yang sekarang telah dimutasi menjadi Kasat Pol PP, Junihardi Siregar dan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Administrasi Desa, Selamat Bancin.

Koordinator aksi mewakili warga desa Palipi, Robinson Simbolon menyampaikan, kedatangan mereka ke DPRD untuk meminta P2KD Palipi, melakukan perhitungan ulang surat suara.

Menurut mereka, perhitungan ulang perlu dilakukan karena ada diduga pemilih siluman.

Seperti diketahui, Pilkades Palipi hanya selisih 1 suara antara calon nomor urut 2, Rudi Sianturi dengan nomor urut 1, Hemat Silaban. Dan Rudi Sianturi, terpilih sebagai kades Palipi. Robinson mengatakan, mereka menuntut penghitungan ulang karena P2KD diduga mengakomodir pemilih siluman pada Pilkades lalu.

Robinson menegaskan, dalam Pilkades Palipi lalu, ada seorang pemilih yakni Vanner Sinaga merupakan warga desa Pangaribuan, memilih di Desa Palipi.

Menurut Robinson, Vanner terdata sesuai KTP dan KK, merupakan warga Desa Pangaribuan, Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

Ia mengatakan, pada saat Vanner Sinaga melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS), kandidat mereka, Hemat Silaban dan masyarakat lainya, sudah memberitahu kepada P2KD bahwa yang bersangkutan sudah tidak penduduk Desa Palipi lagi dan sudah pindah ke Desa Pangaribuan.

Tetapi laporan itu tidak diakomodir P2KD dan diabaikan. Selanjutnya, pada saat penghitungan surat suara, P2KD semena-mena dengan mengutamakan kemaunya. Di mana, kertas suara yang ditusuk lebih dari satu kali, dinyatakan tidak sah dan kertas yang dibatalkan suara nomor urut 1, Hemat Silaban.

“Selisih suara hanya 1, kami meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi supaya dilakukan penghitungan ulang,” tegas Robinson.

Ketua DPRD Sabam Sibarani, meminta Junihardi menjelaskan kepada warga. Junihardi menyampaikan, terkait Pilkades Palipi sudah dialksanakan sesuai aturan ditetapkan. Terkait tuntutan warga, jika ada dianggap tidak sesuai aturan silahkan digugat ke pengadilan. Menurutnya, P2KD sudah melaksanakan Pilkades sesuai diatur dalam peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup).

Usai pertemuan, koordinator aksi Robinson Simbolon, kepada wartawan mengatakan, sangat kecewa karena Pemkab Dairi tidak mengakomodir tuntutan mereka untuk melakukannpenghitungan ulang.

Robinson mengatakan, panitia kabupaten dalam hal ini Dispemdes, selalu mengarahkan supaya menggugat ke pengadilan bila ada tidak pas dalam Pilkades serentak lalu. (rud/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Kesbangpol Sumut) menggelar acara Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, di Restoran Kenanga, Jalan Jamin Ginting Km 12, Nomor 12, Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (6/12).

Dalam kegiatan ini, bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara (GMNI Sumut).

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Jonius TP Hutabarat mengatakan, masyarakat paling banyak terpapar narkoba, mulai dari kalangan anak-anak, orangtua dan remaja. “Kami dalam hal ini melalui politik anggaran yang ada di legislatif bekerja sama dengan Pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol Provsu untuk mampu bertemu dengan masyarakat, khususnya mahasiswa. Sebab mereka yang paling banyak terpapar,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, sebagai langkah, pihaknya telah menyarankan Gubsu membentuk tim terpadu lintas sektoral, baik TNI/ Polri, Angkatan Laut, Beacukai, BNN, penggiat pencegahan Narkoba, dan lainnya. “Ini salah satu upaya kita untuk bersinergi dengan konsep bersama dalam hal memberantas penyalahgunaan narkoba. Sebab, kita melihat Sumut merupakan pintu masuk narkoba dengan letak geografis yang strategis,” ucapnya.

Koordinator P2M BNNP Sumut, Soritua Sihombing mengungkapkan, pihaknya bersama Kesbangpol Provsu sering melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan Narkoba sebagai amanah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2021. Bahwa upaya pencegahan dikarenakan Sumut prevalensi pengguna dan pemakai Narkoba peringkat 1, sehingga harus disosialisasikan kepada yang belum terpapar agar memahami bahayanya Narkoba, dalam bentuk pencegahan.

“Harapannya, agar mereka nantinya tidak mau menggunakan narkoba dan jika ada di sekitar mereka yang terpapar agar mau melaporkannya ke BNN dan instansi terkait, untuk mendapat pelayanan rehabilitasi. Dengan begitu permintaan berkurang dan tentunya pengguna juga akan menurun,” harapnya.

 Pihaknya juga saling berkoordinasi dengan institusi Kepolisian baik Polda Sumut dan Polres. Begitu juga untuk pengawasan masuknya barang dari luar negeri, baik di Bandara dan di Pelabuhan juga ada satu spot yakni interduction, di sana ada tim-tim pengawasan, baik BNN, Beacukai dan Kepolisian.

Dalam kegiatan tersebut, dia juga mengapresiasi salah seorang peserta yang berharap agar Negara melegalkan ganja. Hal ini atas nama Komunitas Lingkar Ganja Nasional yang berjuang agar ganja dilegalkan. Namun, Soritua menegaskan, pihaknya bersama Kemenkes RI dan instansi terkait belum melegalkan penggunaan ganja, sebab anatomi unsur zat Tetrahidrokannibol (THC) dari ganja yang tumbuh di Indonesia berbeda dengan yang tumbuh di Eropah. “Dari hasil uji laboratorium dampak mudharatnya pun lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sebab mengandung unsur yang membuat pengguna berhalusinasi sehingga dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Ops Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Hendri Rickson Sibarani, saat disinggung terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri, dia menyebutkan, bahwa jumlah pelaku tindak pidana di Poldasu dan sejajaran sesuai data Tahun 2020, sebanyak 32 orang, yang terlibat penyalahgunaan Narkoba baik pengguna maupun pengedar.”Dalam hal ini cuma ada satu kata secara tegas, pecat dan tindak pidana bagi personel yang terlibat, terutama pengedar. Dan ini sudah dibuktikan,” ujarnya.

Hendri memaparkan contoh-contoh kasus yang terjadi di Poldasu sejajaran, seperti dugaan kasus 11 polisi di Tanjungbalai. Seharusnya mendapatkan penghargaan, tetapi karena tergiur uang, mereka malah diduga menyelundupkan 11 bungkus barang bukti narkoba dengan menjualnya dan akhirnya tertangkap dan dipecat Tidak Dengan Hormat (PTDH).  “Ini bentuk ketegasan Polri. Begitu juga dengan kasus Polsek Kutalimbaru Deliserdang, yang diduga melecehkan dan mencekoki Narkoba kepada istri tersangka Narkoba yang sedang hamil,” bebernya.

  Ketua DPD GMNI Sumut, Paulus P Gulo mengapresiasi acara tersebut. Sebab hal ini penting untuk mahasiswa-mahasiswa di Sumut. “Terutama yang tergabung di dalam DPD GMNI Sumut, agar mengetahui bahaya Narkoba dan Sumut menjadi peringkat 1 pengguna dan pengedar Narkoba,” ujarnya. (dwi/ila)