Home Blog Page 2983

Pemerintah Keluarkan Aturan Tambahan Nataru, Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

Habiburrahman Sinuraya Sekretaris Komisi I DPRD Medan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah menambah aturan baru dalam penerapan PPKM Level 3 dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas pada periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru.

Habiburrahman Sinuraya Sekretaris Komisi I DPRD Medan.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menegaskan, kebijakan dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas pada periode libur nasional dikeluarkan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 62/2021.

“Aturan ini sekaligus upaya mencegah dan menanggulangi penularan Covid-19 saat libur Nataru. Keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegas Menkominfo, Jumat (26/11).

Aturan Inmendagri yang terbit pada Senin 22 November tersebut akan mulai berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mematuhi kebijakan ini dan tidak lengah. “Kuncinya ada di penguatan 3 T (testing, tracing, dan treatment), 3M (memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan), vaksinasi serta penggunaan PeduliLindungi,” tegasnya.

Menurut Menkominfo, secara garis besar, pengaturan aktivitas masyarakat dalam beleid ini sama seperti aturan penerapan PPKM level 3. Namun, dengan beberapa aturan khusus ditambahkan untuk mengantisipasi Nataru. Adapun, aturan tersebut yskni, Masyarakat diimbau tidak bepergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak; 2. Memperkuat pengawasan protokol kesehatan di tiga tempat, yaitu gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah perayaan Natal, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata, dengan memberlakukan kebijakan sesuai aturan PPKM Level 3.

Kemudian; 3. Larangan cuti bagi ASN, TNI, Polri, BUMN, dan karyawan swasta selama periode libur Nataru; 4. Peniadaan kegiatan seni budaya dan olahraga pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022; 5. Penutupan semua alun-alun daerah pada 31 Desember 2021-1 Januari 2022; 6. Larangan pawai dan arak-arakan tahun baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan ; 7. Mal diizinkan buka dari pukul 09.00-22.00 waktu setempat, dengan kapasitas 50 persen, penggunaan PeduliLindungi, dan prokes ketat; 8. Kegiatan makan dan minum di pusat perbelanjaan/mal dapat dilakukan kapasitas maksimal 50 persen; 9. Bioskop dan area pariwisata diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50 persen dan prokes ketat.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan PPKM Level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan itu dimulai pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Kepala Dinkes Sumut drg Ismail Lubis melalui Sekretaris Dinkes Sumut dr Aris Yudhariansyah menyatakan, kebijakan PPKM Level 3 tersebut sangat tepat. “Kebijakan itu sangat baik untuk upaya antisipasi ketat, makanya semua wilayah menjadi level 3. Kita ketahui kalau level 3 itu kan pengetatannya sangat kuat, berbeda dengan posisi sekarang yang level 2 atau level 1. Jadi, upaya pemerintah pusat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 kita dukung penuh,” kata Aris yang diwawancarai, Jumat (26/11).

Menurut Aris, upaya pengetatan mobilitas masyarakat yang harus kembali dilakukan pemerintah agar masyarakat lebih aman dan terhindar dari penyebaran virus corona serta isu-isu gelombang baru Covid-19. “Dinas Kesehatan Sumut tentunya akan membantu pemerintah pusat dengan sosialisasi kepada terkait penerapan PPKM Level 3 saat libur Nataru. Di samping itu, juga terus gencar edukasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Sebab masyarakat sudah mulai lupa menerapkannya karena sudah ada daerah yang level 1 dan sudah divaksin,” ungkapnya.

Dia menambahkan, masyarakat yang melanggar aturan PPKM Level 3 nantinya tentu akan diberi sanksi sesuai kebijakan yang ditetapkan. “Makanya, kita harapkan masyarakat patuh dengan PPKM Level 3. Masyarakat diminta untuk tetap di rumah selama libur Nataru dengan mengisi aktivitas bersama keluarga. Semua aturan ini bertujuan agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 seperti sebelum-sebelumnya yang sudah kita lalui,” pungkasnya.

Sedangkan Sekretaris Komisi I DPRD Medan Habiburrahman Sinuraya meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) dan para Pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pegawai lainnya di Lingkungan Pemko Medan agar tidak melakukan perjalanan saat Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hal itu harus dilakukan, sebagai bentuk kepatuhan dan dukungan para ASN kepada kebijakan Pemerintah yang melarang berbagai pihak, termasuk ASN untuk mengambil cuti di saat libur Nataru yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.62 Tahun 2021.

Menurut Habiburrahman, pada dasarnya setiap ASN sebagai aparatur pemerintah berkewajiban mengajak masyarakat untuk mematuhi larangan pemerintah agar tidak melakukan perjalanan di libur Nataru. Tak cuma mengajak, ASN juga harus bisa memberikan contoh atau teladan kepada masyarakat untuk memakai aturan tersebut.

“ASN justru harus memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat, harus ada beban moral. Jangan di saat pemerintah melarang bepergian saat libur Nataru dengan melarang cuti, justru disaat itu banyak ASN yang jalan-jalan atau mudik. Kita berharap ada kontrol yang ketat dari BKD dan masing-masing pimpinan OPD,” ucap Habib kepada Sumut Pos, Jumat (26/11).

Habib juga meminta, agar Wali Kota Medan Bobby Nasution dapat memberikan instruksi secara langsung kepada para Pimpinan OPD untuk melakukan pengawasan yang ketat kepada para jajarannya agar mematuhi larangan dari Pemerintah Pusat tersebut.

“Kalau perlu diberi tindakan tegas dengan pemberian sanksi, misalnya dengan pemotongan TPP. Sebab setiap ASN maupun para pegawai lainnya seperti P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) dan Honorer sekalipun harus dapat mendukung program pemerintah dengan tidak melakukan perjalanan atau bepergian selama libur Nataru,” tegasnya.

Dilanjutkan Politisi Muda Partai NasDem tersebut, larangan atau kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut memiliki alasan yang tepat, yakni sebagai bentuk nyata dalam mengantisipasi penyebaran atau gelombang ketiga Pandemi Covid-19.

“Kalau angka Covid-19 di Kota Medan naik lagi karena kita sibuk melakukan perjalanan yang semestinya bisa kita tunda hingga kondisi yang lebih aman, maka kita juga yang akan rugi karena ekonomi kita akan kembali terpuruk. Sebaliknya kalau angka Covid-19 bisa terus menurun, maka ekonomi kita pasti akan terus membaik dan kita semua yang akan diuntungkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengaku telah menerima Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Di dalam Inmendagri tersebut diatur tentang larangan mudik dan cuti, termasuk bagi para ASN dan P3K selama periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, termasuk untuk lingkungan Pemko Medan. “Iya, baru kita terima Inmendagri nya (No.62 Tahun 2021) dan baru akan kita tindaklanjuti,” ucap Kepala BKDPSDM Kota Medan, Zain Noval.

Dikatakan Noval, Inmendagri tersebut bukan hanya melarang agar para ASN dan P3K dalam mengambil cuti di saat libur Nataru, tetapi juga terkait pembatasan bepergian ke luar kota bagi para pegawai ASN maupun P3K. “Tapi kita di Kepegawaian (BKDPSDM) fokus ke pembatasan cutinya, itu yang akan kita batasi karena itu kan kewenangannya di kepegawaian. Misalnya bepergian saat Nataru, tanpa ada izin atasan itu tidak boleh. Nah ini yang akan kita coba untuk batasi,” ujarnya.

Namun, kata Noval, para ASN maupun P3K di lingkungan Pemko Medan tidak perlu khawatir akan hak cutinya tersebut. Pasalnya, hak cuti tersebut dapat diambil atau dipergunakan setelah waktu Libur Nataru berakhir. Sebab, akan ada kebijakan yang mengatur agar cuti Nataru tersebut dapat di konversi ke tahun depan. “Cuti untuk liburan atau bepergian, itu yang kita batasi. Tapi cuti itu akan kita konversi untuk di tahun depannya, ada kebijakan yang kita buat nanti,” terangnya.

Pun begitu, Noval menegaskan jika larangan cuti Nataru tersebut hanya berlaku bagi pegawai yang ingin mengambil cuti untuk kepentingan yang tidak memiliki urgensi. “Beda misalnya dengan cuti melahirkan atau cuti kemalangan, itu kan gak bisa kita batasi, yang seperti itu tetap bisa diambil meskipun saat libur Nataru,” pungkasnya. (ris/map/cnn)

Kembali Hujan, Kota Medan Kembali Terendam, Ada 1.514 Titik Genangan Banjir

BANJIR: Masyarakat di Binjai Selatan menggunakan perahu karet untuk melewati genangan air, Jumat (26/11). Banjir tak hanya melanda Kota Medan, tapi juga sejumlah daerah di Sumatera Utara.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Atas hal itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution kembali melakukan rapat pembahasan terkait banjir bersama OPD-OPD yang ada di jajaranya di Restoran Kenanga Garden Medan, Jumat (26/11). Bobby menyebutkan, bahwa dari hasil pantauan pihaknya, ada 1.514 titik genangan air di Kota Medan.

BANJIR: Masyarakat di Binjai Selatan menggunakan perahu karet untuk melewati genangan air, Jumat (26/11). Banjir tak hanya melanda Kota Medan, tapi juga sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan pun menargetkan untuk segera mengurangi titik-titik genangan banjir yang ada di Kota Medan dalam waktu dekat. Namun dari total 1514 titik genangan air yang ada di Kota Medan, Pemko Medan belum bisa memastikan berapa jumlah pengurangan titk genangan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Titiknya yang terendam banjir kalau tidak salah 1.514 titik yang hari ini eksisting masih menggenangi Kota Medan. Target kita bisa kita kurangi, namun tadi hasilnya masih kita evaluasi lagi. Belum bisa ditentukan berapa jumlah reduksi dari 1.500 lebih tadi, tereduksi berapa belum bisa disimpulkan. Tapi targetnya, yang pertama titik banjir bisa berkurang. Intensitas banjir bisa berkurang, luas genangan bisa berkurang. Ini target-target yang selalu kami sampaikan,” ucapnya.

Diakui Bobby, hingga saat ini pihaknya masih terus mencari solusi yang tepat untuk menangani banjir di Kota Medan. Fokus ke depan, memastikan bahwa air mengalir dengan baik dari hulu ke hilir. “Dari beberapa intensitas hujan baik hujannya ringan, sedang, berat, ini harus ada capaian solusi yang tadi kita bicarakan. Tentunya solusi di setiap wilayah, kita punya lima UPT PU di 21 kecamatan, ini tentunya yang paling utama itu adalah aliran dari hulu ke hilirnya bisa mengalir dengan baik,” ujarnya.

Bobby menuturkan, pihaknya akan memetakan aliran dari daerah paling tinggi di Medan, yakni dari Kecamatan Medan Tuntungan hingga ke daerah hilir, termasuk drainase hingga anak-anak sungai yang ada di Kota Medan.

Bobby pun meminta Dinas PU Kota Medan untuk dapat menyelesaikan data-data yang dibutuhkan dalam penanganan banjir di Kota Medan, termasuk peta drainase dan genangan yang ada.”Makanya tadi saya minta hari Rabu maksimal sudah bisa ditentukan luasan di mana yang mau kita lakukan terlebih dahulu, berapa jumlah titik dari 1.500 lebih tadi bisa mereduksi jadi tinggal beberapa titik. Tahapan-tahapannya harus bisa kita lihat progresnya,” katanya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Ferri Ichsan mengatakan pihaknya akan melakukan analisa penanganan banjir untuk dipresentasikan pada Rabu (1/12) mendatang. “Inikan tadi, hasil pertemuan ini kami diminta mempertajam analisa perencanaan penanganan permasalahan drainase. Nanti Hari Rabu akan kami presentasikan kembali ke pak wali,” jawab Ferri.

Menurut Ferri, pihaknya sudah memiliki konsultan untuk membantu menemukan solusi permasalahan banjir yang terjadi di Kota Medan.”Sebetulnya kita sudah punya konsultan-konsultan perencanaan dari pihak USU yang sudah membantu kami dan memang kita penanganan drainase itu berdasarkan permasalahan yang ada serta harus tuntas penanganannya,” tuturnya.

Sebelumnya dalam rapat pembahasan banjir, Bobby Nasution tampak kecewa dengan kinerja Dinas PU Medan yang dinilai tidak siap dalam memaparkan kondisi banjir dan solusinya.

Saat itu, Bobby tampak meminta seluruh Kepala UPT Dinas PU Medan untuk dapat menampilkan peta aliran drainase di masing-masing wilayah agar dapat diketahui dimana saja titik-titik genangan air di Kota Medan berikut solusinya.

Namun sayang, peta yang dipaparkan Dinas PU tak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan, Bobby menyebut peta yang ditunjukkan Dinas PU tak ubahnya peta ‘Google Map’ layaknya yang dipakai Ojek Online. Oleh karenanya, Bobby mengaku kecewa dengan Dinas PU Medan yang tidak menyiapkan data yang cukup dalam rapat evaluasi penanganan banjir di Medan.

“Seharusnya dalam rapat yang ditampilkan adalah peta aliran drainase, alirannya dari mana dan kemana saja. Jadi jelas, kita tidak seperti membahas peta ojek online. Saya minta datanya disiapkan, peta aliran drainasenya dari mana kemana, kemudian solusi apa yang dibutuhkan. Supaya jangan sudah dikumpulkan di sini semua tapi tidak ada yang bisa kita bahas,” ketusnya.

Masih dalam rapat itu, Sekreta-ris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman juga mengatakan, pembahasan yang dilakukan kemarin tidak berkembang secara signifikan dari rapat evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Padahal seharusnya, wajib ada perkembangan dari setiap rapat yang dilakukan.

Saat itu, Wiriya pun sempat memprotes penjelasan yang dilakukan oleh salah satu Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Sama dengan Wali Kota Medan, Wiriya juga melakukan protes terhadap peta yang dipaparkan dalam rapat. ”Seharusnya yang ditampilkan di rapat saat ini adalah peta aliran drainase, peta yang menunjukkan titik-titik mana saja yang terdapat genangan, jadi bisa tahu berapa titik genangan yang ada, di mana permasalahannya,” ujar Wiriya dalam rapat evaluasi banjir, Jumat (26/11/2021).

Wiriya menyebutkan, peta dan data yang ditunjukkan oleh UPT Dinas PU Medan saat berlangsungnya rapat hanyalah peta kosong.”Ini seperti hanya Google Map saja yang ditampilkan, kita tidak bisa melihat titik mana saja yang ada genangan,” pungkasnya.

Ratusan KK Terdampak Banjir di Binjai

Ratusan rumah terendam banjir di Binjai, Jumat (26/11).Banjir juga akibat dari meluapnya Sungai Bangkatan. Pantauan wartawan, bencana banjir diketahui merendam daerah pemukiman di lima kelurahan pada dua kecamatan yang wilayahnya masuk dalam kawasan bantaran Sungai Bangkatan.

Kelima kelurahan itu antara lain, Pujidadi, Rambung Barat, dan Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, serta Kelurahan Satria dan Kelurahan Setia, Binjai Kota. Hingga Jumat (26/11) pagi sekira pukul 08.00 WIB, ketinggian permukaan air sebagai dampak banjir luapan Sungai Bangkatan masih relatif tinggi, yakni mencapai pinggang orang dewasa.

Demi menjamin kelancaran aktivitas dan mobilisasi, sebagian warga terpaksa menggunakan karet ban sebagai rakit alternatif untuk melintasi wilayah pemukiman mereka. “Puncak naiknya (permukaan) air sekitar jam 1 dini hari tadi. Ketinggiannya kira-kira 1,5 meter,” ujar Erwin (38) warga Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan, yang rumahnya terendam banjir.

Dikatakannya, banjir yang melanda daerah pemukiman sepanjang kawasan Bantaran Sungai Bangkatan ini merupakan bencana susulan yang telah berulang kali terjadi sepanjang dua pekan peningkatan intensitas hujan. Namun, menurut Erwin, bencana banjir yang melanda daerah pemukimannya kali ini adalah yang terparah, karena ketinggian permukaan air mencapai 1,5 meter dari bibir sungai.

Sementara, laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai menyatakan ada ratusan rumah di Kecamatan Binjai Selatan, Binjai Kota, Binjai Utara dan Binjai Barat yang terdampak banjir. “Ada 582 kepala keluarga yang terdampak bencana banjir dari 9 kelurahan di 4 kecamatan ini. Ketinggian air 10 sampai 60 centimeter,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPBD Binjai, Zulfikar Ahmad.

Dia menguraikan, Kecamatan Binjai Selatan terdiri dari 64 KK di Kelurahan Rambung Timur, 151 KK di Kelurahan Rambung Barat, 56 KK di Kelurahan Binjai Estate dan 13 KK di Kelurahan Pujidadi. Untuk di Kecamatan Binjai Kota, 150 KK di Kelurahan Setia dan 10 KK di Kelurahan Kartini.

“Di Kecamatan Binjai Utara yang banjir genangan akibat drainase buruk terjadi di Kelurahan Nangka yang terdampak kepada 75 KK dan Kelurahan Jatimakmur yang terdampak 30 KK. Terakhir di Kelurahan Payaroba, Binjai Barat ada 33 KK terdampak,” bebernya.

Dia membenarkan, ratusan KK terdampak banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sepekan belakangan. “Akibatnya terjadi genangan dan meluapnya aliran Sungai Bingai, Sungai Bangkatan dan Sungai Mencirim yang merendam ratusan rumah di bantaran daerah aliran sungai. Banjir ini juga susulan yang terjadi pada 3 hari lalu,” pungkasnya.

Sejauh ini tidak ada korban jiwa. Bahkan masyarakat yang terdampak banjir tidak ada yang mengungsi. Upaya yang dilakukan Satgas BPBD Binjai yakni, sudah bersiaga di lokasi wilayah terdampak banjir jika sewaktu-waktu ada masyarakat yang butuh pertolongan. BPBD Binjai juga akan mengecek dan mendata dalam rangka melihat kerusakan sarana serta prasarana. BPBD Binjai memantau perkembangan di Bendungan Namu Sira-sira untuk mengetahui ketinggian air.

Ratusan Rumah Terendam di Tebingtinggi

Warga Kota Tebingtinggi yang tinggal dibantaran Sungai Padang, kembali mendapat banjir kiriman Sungai Padang yang merendam rumah warga di lima Kecamatan di Kota Tebingtinggi, Jumat (26/11).

Meliputi, Kecamatan Rambutan, Tebingtinggi Kota, Bajenis, Padang Hulu dan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi. Banjir terparah dengan kedalaman 50-100 centimeter di Kecamatan Rambutan dan Tebingtinggi Kota.

Pihak BPBD bersama Polres Tebingtinggi, TNI dan Tagana kembali turun kelapangan melakukan evakuasi dan pendataan. Sampai saat ini tidak ada laporan adanya korban jiwa. “Ada sekitar 865 rumah warga yang terendam banjir,” jelas Kepala BPBD Tebingtinggi Wahid Sitorus. Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan yang sempat meninjau kondisi banjir di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebingtinggi menyatakan turut prihatin kepada warga yang tertimpa musibah banjir dalam minggu sudah beberapa kali.

Umar Zunaidi berharap kepada masayarakat untuk selalu bersabar dan tetap mengantisipasi banjir kiriman karena saat ini memang tingkat curah hujan sangat tinggi. (map/ted/ian)

Kapolres Tebingtinggi Minta KBPP Polri Bersinergis dengan Masyarakat

MUSRES: Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono bersama KBPP Polri Resort Tebingtinggi dalam kegiatan Musres KBPP Polri Tebingtinggi Priode 2021-2026 di Aula Pondok Bagelen Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono meminta kepada pengurus KBPP Polri untuk terus melakukan sinergitas dengan seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan AKBP Mochammad Kunto Wibisono selaku Pembina KBPP Polri Tebingtinggi dalam pembukaan Musyawarah Resort KBPP Polri Periode 2021-2026 di Aula Pondok Bagelen Kota Tebingtinggi, Sabtu (27/11).

MUSRES: Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono bersama KBPP Polri Resort Tebingtinggi dalam kegiatan Musres KBPP Polri Tebingtinggi Priode 2021-2026 di Aula Pondok Bagelen Tebingtinggi.

“KBPP Polri harus bisa menjadi panutan dimasyarakat, jadikanlah organisasi yang berguna untuk masyarakat, bangsa dan Negara,” katanya.

Kapolres meminta KBPP Polri Tebingtinggi untuk bisa mendukung program sosial dan vaksinasi dalam pandemi Covid-19. “KBPP Polri harus bisa kerjasama dengan Polri, terutama dalam pandemi Covid-19 saat ini dalam mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi,” pintanya.

Ketua PD KBPP Polri Sumut, Ir Bona Lumbangaol menyatakan, KBPP ini adalah anak putra dan putri Polri. Menurutnya, mereka membawahi semua Polres dan Resort yang ada di Sumut. “Kita punya Trisetia yang menjunjung amanah organisasi. KBPP merupakan bagian dan bukan mitra Polri. Apa yang disampaikan Bapak Kapolres harus kita berikan apresiasi. Tidak ada yang hebat, yang hebat adalah semangat kebersamaan,” jelasnya.

Bona berharap, dalam musyawarah ini semua harus menjalani kata mufakat dari perencanaan yang ada, sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jika ada yang tidak sesuai, dia meminta agar jangan dibawa ke dalam hati yang emosi. “Jadikan semangat kebersamaan, kita harus berkalobarasi kepada Hipakad ataupun organisasi lainnya,” pintanya.

Bona juga mengajak peserta Musres ini untuk laksanakan dan menjunjung semangat kebersamaan dan kesiapan hati dalam mengurus KBPP Polri. “Menjadi pemimpin itu harus siap untuk dikritik dan dicaci maki. Pemimpin itu harus bisa menjadi penengah bagi anggotanya. Kita harap KBPP Polri ke depan bisa menjadi maju dan besar,” pinta Bona Lumbangaol.

Tampak hadir Kalapas Tebingtinggi, pengurus Resort KBPP Polri se Sumut, Hipakad dan organisasi lainnya. (ian)

Pegadaian Karo Hadirkan Rumah Digital

PERESMIAN: Ruang Digital Pegadaian diresmikan oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto didampingi Bupati Karo Cory Sriwati Sebayang, Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting, serta Ketua Umum Moderamen GBKP Pdt Krismas Imanta Barus MTh LM.

KARO, SUMUTPOS.CO – PT Pegadaian melalui program bina lingkungan meresmikan Rumah Digital Pegadaian (RDP) di Gedung Serbaguna GBKP, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dibangunnya RDP ini, dalam rangka mendukung Program Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN) Kementerian BUMN Tahun 2021.

PERESMIAN: Ruang Digital Pegadaian diresmikan oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto didampingi Bupati Karo Cory Sriwati Sebayang, Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting, serta Ketua Umum Moderamen GBKP Pdt Krismas Imanta Barus MTh LM.

Ruang Digital Pegadaian diresmikan oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto didampingi Bupati Karo Cory Sriwati Sebayang, Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting, serta Ketua Umum Moderamen GBKP Pdt Krismas Imanta Barus MTh LM, Jumat (26/11).

Rumah Digital Pegadaian (RDP) merupakan program yang dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat akan ketersediaan perangkat ataupun koneksi internet dan mempercepat peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital.

Program ini juga dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk membantu memasarkan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) secara online, mencari informasi dan referensi pengembangan produk UMKM, dan pemanfaatan internet untuk pendidikan serta pembelajaran secara online.

Direktur Utama PT Pegadaian, Kuswiyoto mengatakan pendirian RDP di Karo memiliki beberapa kelebihan di antaranya telah bekerja sama dengan organisasi besar seperti GBKP dan melibatkan institusi pendidikan yakni Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam pemberian materi guna meningkatkan kompetensi masyarakat sekitar.

Selain itu RDP menggunakan konsep millennial dan open space sehingga menjadikan RDP terasa nyaman, hangat dan diharapkan dapat menampung banyak orang, serta bermanfaat untuk keberlangsungan bersama.

“Rumah Digital Pegadaian ini sengaja kami konsep sedemikian rupa agar semua kalangan bisa menyelami dunia digital dalam rangka memperoleh berbagai informasi secara mudah dan cepat, sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar sesama,” ucap Kuswiyoto.

Adapun sarana dan prasana yang tersedia di RDP antara lain panggung, kedai, perabotan dan furniture, serta ruang serbaguna.

Selain itu RDP juga dilengkapi dengan teknologi terbaru seperti laptop, printer, proyektor, sound system, mixer, microphone, perpustakaan digital yang telah bekerja sama dengan Balai Pustaka, dan buku bacaan yang dapat digunakan untuk pendukung kreativitas masyarakat sekitar. (deo/azw)

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, Kuswiyoto berharap agar RDP ini bisa menunjuang dan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas masyarakat sekitar. Selain itu RDP bisa digunakan sebagai learning center, creative center, co-working space, tempat kegiatan pemuda, dan tempat pertemuan warga untuk berbagai acara.

“RDP ini sarana dan prasarananya sudah lengkap, kami berharap masyarakat sekitar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kehadiran RDP ini dapat bermanfaat dan membantu meningkatkan produktifitas masyarakat sekitar,”katanya.

Sementara Bupati Karo, Cory Sriwati Sebayan menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang telah dilakukan Pegadaian terhadap masyarakat sekitar. Dengan hadirnya RDP diharapkan dapat membantu pengembangan UMKM sekitar, dan menjadi tempat pembalajaran serta pengembangan kompetensi bagi masyarakat.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian yang dilakukan oleh Pegadaian. Kami berharap hadirnya RDP dapat membantu dalam pengembangan UMKM dan menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat sekitar,” ujar Cory. (deo/azw)

Nelayan Terima 1.950 Alat Tangkap Ikan, DKP Sumut: Jangan Diperjualbelikan

BANTUAN: Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang didampingi Kabid Perikanan Tangkap, Yuliani Siregar saat menyerahkan secara simbolis alat tangkap ikan ke kelompok nelayan di Labuhanbatu, Jumat (26/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meyalurkan bantuan 1.950 unit alat tangkap ikan jaring mata 100 kepada kelompok nelayan di lima kabupaten/kota, yakni Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Langkat, Asahan, dan Labuhanbatu.

BANTUAN: Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang didampingi Kabid Perikanan Tangkap, Yuliani Siregar saat menyerahkan secara simbolis alat tangkap ikan ke kelompok nelayan di Labuhanbatu, Jumat (26/11).

Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang mengatakan, bantuan tersebut merupakan mata anggaran 2021 dengan tujuan meningkatkan produksi perikanan tangkap nelayan. Karena itu diharap nelayan tidak lagi menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang seperti trawl, melainkan dengan jenis yang ramah lingkungan.

“Hal ini juga untuk mendukung visi misi bapak gubernur dalam rangka ketahanan pangan khususnya membangun desa menata kota,” ujarnya didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumut, Yuliani Siregar kepada wartawan, Jumat (26/11).

Alat tangkap ikan ini diharapkan pihaknya dapat digunakan dengan baik oleh nelayan agar hasil tangkapan ikan semakin banyak, sehingga membantu mereka dalam peningkatan ekonomi.

Kepada kelompok nelayan penerima bantuan diminta dapat memanfaatkan alat tangkap tersebut dengan merawat dan memaksimalkan penggunaannya.

“Alat tangkap jaring mata 100 ini sudah ramah lingkungan, jadi nelayan dapat mempergunakan sebaik mungkin dan jangan dijual agar kerja sama dapat terus berlanjut,” ucapnya.

Bantuan alat tangkap jaring ini sebelumnya sudah diberikan kepada enam kelompok nelayan Kota Medan sebanyak 240 unit. Kemudian 17 kelompok nelayan di Kabupaten Deliserdang sebanyak 620 unit, Kabupaten Langkat sebanyak 240 unit untuk 8 kelompok nelayan, Kabupaten Asahan 8 kelompok sebanyak 450 unit, dan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 400 unit untuk empat kelompok. Sehingga total bantuan alat tangkap ikan jaring yang diserahkan sebanyak 1.950 unit. (prn/azw)

Cegah Pungli di Wisata Air Panas, Tim Gabungan Karo Ditempatkan di Pos Masuk

RDP: Bupati Karo Cory S Sebayang saat menghadiri RDP terkait maraknya pungli di wisata air panas Semangatgunung.

KARO, SUMUTPOS.CO – Maraknya pungutan liar (pungli) di wisata pemandian air panas Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, personel gabungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, Polres, dan Kodim 0205 serta Pemerintah Desa (Pemdes) Doulu dan Semangatgunung akan menjaga pos masuk ke lokasi wisata. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karo, Kamis (25/11).

RDP: Bupati Karo Cory S Sebayang saat menghadiri RDP terkait maraknya pungli di wisata air panas Semangatgunung.

RDP ini dihadiri Bupati Karo Cory Sebayang, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Ketua DPRD Karo Iriani, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo SH SIk, mewakili Kajari Karo Obrika Simbolon, Wakil Ketua DPRD Karo David Sitepu, Wakil Ketua DPRD Sadarta Bukit, Anggota DPRD Jani Sembiring, Ferianta Purba SE, Pujiati, Kadis Pariwisata Munarta Ginting, Kasatpol PP Karo Hendrik Tarigan Camat Mardeka, Camat Berastagi, Kades semangat gunung M Akhyar Ginting, serta para Perangkat Desa Semangatgunung dan Doulu, pengusaha air panas Desa Semangat Gunung Merdeka yang dikordinir Herdi Tarigan.

Anggota DPRD Karo Ferianta Purba SE mengatakan hingga saat ini belum ada aturan hukum untuk pengutipan terhadap pengunjung air panas. “Kepala Daerah dan DPRD segera menyelesaikan regulasi tentang pengutipan retribusi sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk ambil keuntungan pribadi kalau tidak ada yang membackup tidak mungkin masyarakat berani melakukan pungli dan kiranya masyarakat maupun pengusaha Desa Semangatgunung bersabar dan menahan emosi untuk tidak melakukan tindakan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit pada RDP tersebut menyebutkan dan menanggapi sudah memahami keluhan yang disampaikan oleh warga. “Kami telah berkoordinasi dengan Kapolres Tanah Karo untuk segera mencari solusi permasalahan ini,” katanya.

Sementara itu Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo SH mengaku sudah melakukan pendekatan dengan pelaku usaha dan masyarakat Desa Semangatgunung.

Polres Tanah Karo juga sudah beberapa kali melakukan upaya hukum terhadap para pelaku pungli namun ada yang mencabut perkara dengan alasan kekerabatan dan hubungan keluarga antara pelaku dan pelapor.

Polres juga telah melakukan upaya pencegahan pungli dengan melakukan patroli di jalan menuju air panas.

“Jangan saling menyalahkan satu sama lain dan mari kita sama-sama dan bersatu untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokot adat,” ujar Kapolres Tanah Karo.

Sedangkan Bupati Karo Cory Sebayang menyebutkan bahwa kurangnya pengunjung ke objek wisata ke Tanah Karo belakangan ini bukan karena adanya pungli saja melainkan karena adanya bencana longsor di jalan menuju Tanah Karo. (deo/azw)

Pemkab Karo sudah berpikir agar pungli tidak terjadi dan Pemkab Karo bersama Polres dan Kodim akan melakukan penjagaan di sepanjang jalan menuju objek air panas guna mencegah terjadinya kegiatan pungli, mari bersama-sama kita membuat yang terbaik untuk Desa Semangat gunung dan Desa Daolu.

Dari kesimpulan RDP tersebut menghentikan pengutipan yang mengatas namakan apapun terhadap pengunjung. Mulai nanti malam akan dibuat pos penjagaan diisi oleh personel gabungan Pemkab Karo, Polres Tanah Karo dan Kodim 0205 serta pemdes Doulu dan Semangatgunung untuk antisipasi kegiatan pungli. Pemkab Karo, katanya, segera membuat regulasi untuk segera menyelesaikan peraturan tentang pengutipan retribusi ke objek wisata pemandian air panas. (deo/azw)

Berstatus Tersangka Korupsi Pengadaan CCTV, Pegawai Dishub Binjai Setahun Tak Ngantor

PENGGELEDAHAN: Kejari Kota Binjai saat menggeledah kantor Dishub Binjai, beberapa waktu lalu.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tersangka korupsi pengadaan kamera pengawas (CCTV), Juanda Prastowo diketahui sudah setahun juga tidak masuk kantor. Karenanya, Dinas Perhubungan Kota Binjai selaku instansi tempatnya bernaung, sudah menyikapi hal tersebut.

PENGGELEDAHAN: Kejari Kota Binjai saat menggeledah kantor Dishub Binjai, beberapa waktu lalu.

Sekretaris Dishub Binjai, Heny Sitepu menegaskan, pihaknya sudah menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat terkait absensi tersangka. “Kami sudah menyurati ke BKD, nanti BKD yang melanjutkannya ke inspektorat,” kata Heny ketika dikonfirmasi, Kamis (25/11).

Dia mengakui, JP adalah pegawai Dishub Binjai. Disinggung keberadaannya saat ini di mana, Heny menjawab tidak tahu.

“Dalam waktu dekat ini, sudah sampai ke inspektorat itu mengenai surat kami terkait Juanda. Kalau saya hitung bahkan sebelum saya di sini (Dishub), ada setahun juga tidak masuk kantor,” bebernya.

Setelah sampai di inspektorat, indisipliner Juanda akan diproses. Singkatnya, Wali Kota Binjai akan menjatuhkan sanksi kepada Juanda berdasarkan rekomendasi dari BKD dan inspektorat.

Sementara, Kapala Dishub Binjai, Syahrial juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri setempat. Pascatersangka, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai ini jarang terlihat di sejumlah kesempatan.

Bahkan juga tidak terlihat di kantornya, Kamis (25/11). Namun, Sekdishub membantah soal Syahrial yang tidak pernah ngantor. “Ada masuk kantor. Tadi saja ada masuk (kantor),” tukas Heny.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, Syahrial hingga saat ini belum ditahan. “Belum ada pemeriksaan, nanti kalau ada diinfo,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Muhammad Harris saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan Syahrial.

Kejari Binjai menetapkan tersangka terhadap Kepala Dishub Binjai, Syahrial selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Direktur CV Tunas Asli Mulia berinisial CSA.

Dalam perkara ini, JP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah ditetapkan tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Karena masih buron, berkas JP akan diseret ke meja hijau Pengadilan Negeri Tipikor Medan untuk disidangkan tanpa yang bersangkutan.

Dishub Binjai pada tahun anggaran 2019 menganggarkan Rp776.941.000 untuk sejumlah kegiatan. Oleh penyidik mengendus adanya dugaan kerugian negara pada 4 kegiatan yang dilakukan oleh Dishub Binjai.

Diketahui, penetapan tersangka setelah penyidik mengantongi hasil penghitungan kerugian negara dan mendapati temuan yang sudah disita menjadi barang bukti. Akibatnya, negara dirugikan senilai Rp388 juta.

Sumut Pos yang mengawali penyelidikan Korps Adhyaksa yang menduga tersangka menjalankan proyek pengadaan CCTV ini sendiri.

Pasalnya, Direktur CV AIM berinisial MS selalu rekanan memberikan keterangan berbelit soal proyek pengadaan tersebut. Semula ia mengaku tidak mengetahui kalau perusahaannya dipakai untuk pengadaan, namun belakangan keterangan berubah menjadi tahu.(ted/azw)

Terima Tim Evaluasi Lomba PAAR Tingkat Sumut, Bupati Asahan: Wujudkan Generasi Berkualiatas

TANAM: PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Kualanamu saat melakukan penanaman bibit mangrove, Hutan Percut Seituan Deliserdang, Kamis (25/11). ist/Sumut Pos.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Tim Evaluasi Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Provinsi Sumut melakukan kunjungan ke Kabupaten Asahan, untuk melakukan penilaian Lomba bertempat di Balai Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Jumat (26/11).

TANAM: PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Kualanamu saat melakukan penanaman bibit mangrove, Hutan Percut Seituan Deliserdang, Kamis (25/11). ist/Sumut Pos.

Kehadiran Tim Evaluasi Lomba PAAR di Balai Desa Hessa Air Genting disambut oleh Bupati Asahan H. Surya, BSc, Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan Ny. Hj. Titiek Sugiharti Surya, Asisten II, Kadis Kominfo dan OPD terkait.

Bupati Asahan, H. Surya B.Sc dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kedatangan tim , dan diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat Kabupaten Asahan untuk menambah ilmu dan wawasan dalam membina, dan mendidik anak dalam keluarga guna mewujudkan generasi berkualitas.

“ Dalam Setiap Penilaian apapun pasti harapan kita mendapat nilai dan prestasi terbaik. Tujuan pelaksanaan PAAR bukanlah memenangkan kompetisi semata, akan tetapi memenangkan hati para generasi dan anak anak kita agar mereka memiliki tanggung jawab dan dapat memposisikan diri sebagai anak, sebagai warga dan sebagai manusia yang baik dalam menjalankan aturan di dalam keluarga, Masyarakat, berbangsa dan bernegara” tegas Surya.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan Berbagai upaya telah dilakukan dalam melaksanakan PAAR di Kabupaten Asahan khusus ya di Desa Hessa Air Genting, di antaranya pembinaan mental seperti Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembinaan Magrib mengaji, Pembinaan Posyandu, penyuluhan Peningkatan Pendapatan Keluarga.

Bupati Surya juga berharap PAAR Kabupaten Asahan akan mendapatkan Nilai terbaik di Sumut.

Acara dirangkai dengan penyampaian ekspos oleh Ketua TP. PKK Desa Hessa Air Genting, Liana Sari Basri. Kemudian bimbingan dan arahan Ketua TP. PKK Provinsi Sumut.(dat/han)

Bupati Asahan Buka MTQ Terbatas Tahun 2021

SERAHKAN: Plh Bupati Asahan, Jhon Hardi menyerahkan piala pemenang MTQ.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Terbatas Kabupaten Asahan Tahun 2021, di gedung Tahfiz Qur’an Komp. Mesjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran, Jumat (26/11).

Ilustrasi.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan, H. Surya BSc menyampaikan penyelenggaraan MTQ terbatas merupakan program Pemerintah yang bersifat Nasional, pelaksanaannya diharapkan bukan hanya sebagai kompetisi saja, akan tetapi diharapkan menjadi inspirasi dan spirit dalam menjalankan pembangunan menuju Indonesia Tangguh.

“Alquran sebagai pedoman hidup, sumber segala sumber hukum dalam pribadi muslim dan sebagai ilmu pengetahuan yang tidak ada habis habisnya untuk di gali dan di kaji, untuk itu saya berharap penyelenggaraan MTQ terbatas ini bisa menggairahkan semangat masyarakat dan para qari, Hafidz, dan para penggiat Alquran untuk terus meningkatkan kualitas generasi Qur’ani” tegas H. Surya.

Bupati asahan juga mengimbau panitia pelaksana agar MTQ Terbatas yang dilaksanakan sejak tanggal 26-28 November 2021 untuk tetap mematuhi Prokes guna menghindari penyebaran Covid 19.

Di tempat yang sama, ketua Panitia Penyelenggara MTQ terbatas Kabupaten Asahan tahun 2021, H. Dahmul Daulay, S.Ag, MA menyampaikan bahwa MTQ Terbatas merupakan program LPTQ Kabupaten Asahan, dalam upaya meningkatkan pembunaan dan pengembangan tilawah Alquran di Kabupaten Asahan sekaligus untuk mengembangkan seni baca Alqur’an.

Dahmul juga menjelaskan, pelaksanaan MTQ terbatas ini diikuti Kafilah dari 25 Kecamatan, Pondok Pesantren, Madrasah dan Perguruan tinggi sebanyak 130 peserta, dengan rincian Cabang Qira’ah 43 peserta, cabang Tafsir 11 peserta, cabang hadis 40 peserta, cabang Khat kontemporer 21 peserta, cabang karya tulis Ilmiah Alqur’an 15 peserta.(dat/han)

Pemkab Sergai dan DPD RI Bersinergi Atasi Banjir

TINJAU: Bupati Sergai Darma Wijaya didampingi anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, beserta rombongan memantau langsung kondisi Sungai Belutu yang meluap.SOPIAN/SUMUT POS.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bencana banjir di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali para legislator pusat.

TINJAU: Bupati Sergai Darma Wijaya didampingi anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, beserta rombongan memantau langsung kondisi Sungai Belutu yang meluap.SOPIAN/SUMUT POS.

Hal ini terlihat ketika Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) La Nyalla Mahmud Mattalitti beserta rombongan hadir ke Sergai, untuk memantau langsung kondisi Sungai Belutu yang meluap dan pengungsi korban banjir di Sei Rampah, Kamis(25/11).

Bupati Sergai Darma Wijaya menyampaikan, bencana banjir yang terjadi tahun ini merupakan yang terparah sejak 20 tahun belakangan. ada beberapa faktor yang ditenggarai jadi penyebab meluapnya air ke pemukiman warga. “Aliran air sungai tidak lancar karena sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan. Lalu, bagian hilir sungai juga menyempit. Apalagi ditambah dengan cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir rob dan curah hujan yang tinggi. Akumulasi dari faktor-faktor ini mengakibatkan banjir yang parah,” ucap Darma.

Darma merincikan, sampai hari ke-24 banjir di Sergai, sekitar 6.000 kepala keluarga atau kurang lebih 34.000 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan, yang terdampak bencana banjir yaitu di Kecamatan Sei Rampah, Tebingtinggi, Tanjung Beringin, Sipispis dan Kecamatan Dolok Masihul.

Sementara itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat Sergai. “Atas bencana banjir ini, kami jelas turut prihatin. Semoga bisa segera ditemukan solusi terbaik untuk permasalah ini. Kami dari DPD RI akan menyuarakan permasalahan ini ke pusat agar penanganan banjir bisa lebih maksimal,” ucapnya.

Senada dengan Ketua DPD RI, Dedy Iskandar Batubara yang merupakan anggota senator DPD asal Sumut juga menyebutkan, kunjungan pihaknya pada hari ini bertujuan untuk menggalang kerja sama demi menemukan jalan keluar paling komprehensif bagi masalah banjir di Sergai.

“Kami di DPD hadir pada hari ini untuk melihat bagaimana proses penanganan bencana banjir yang sudah dijalankan. Kami juga akan berkomunikasi dengan kementerian terkait agar penanganan banjir ini bisa disegerakan dan jadi solusi jangka panjang,” harapnya. Di tempat yang sama, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sumut Rahmad Shah, menyebut jika pihaknya berkomitmen memberikan perhatian maksimal bagi Kabupaten Sergai.

“Kami dari PMI Sumut sudah menyiapkan tenaga medis untuk memastikan kondisi para pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kami berharap masyarakat Sergai yang jadi korban bencana banjir bisa bersabar dan tetap kuat menghadapi cobaan ini,” tutur Rahmad Shah. (ian/han)

1...2,9822,9832,984...15,823Page 2,983 of 15,823