MEDAN, SUMUTPOS.CO—Garda Pemuda NasDem Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara turut berpartisipasi aktif dalam memeringati 93 tahun Hari Sumpah Pemuda 2021 ini.

Beragam kegiatan sejak Oktober lalu, telah mereka lakukan bersama 11 kabupaten/kota secara serentak. Salah satunya, berupa donor darah dan donor plasma konvalesen bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Satuan Tugas Pemuda Siaga Pandemi Bersama Donor Plasma (Satgas PSP Berderma).

“Satgas PSP Berderma Wilayah Sumatera Utara melaksanakan kegiatan donor darah dan donor plasma serta kegiatan sosial lainnya serentak bersama Garda Pemuda NasDem provinsi dan 11 kabupaten/kota di Sumut, sejak awal Oktober. Ragam kegiatan tersebut dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun,” kata Koordinator Satgas PSP Berderma Wilayah Sumut, dr Indri Mahrani kepada wartawan,
di Sekretariat Partai NasDem Sumut, Jl. HM Yamin Medan, Kamis (28/10/2021).

Seperti diketahui, Garda Pemuda NasDem se Indonesia meluncurkan program PSP Berderma sekaligus momen perayaan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Garda Pemuda NasDem dan HUT ke-76 Republik Indonesia 2021.

Kegiatan yang diluncurkan mendapat sambutan baik dari masyarakat dan berhasil mengumpulkan ribuan kantong darah kepada PMI. Kesuksesan gelaran PSP Berderma tersebut, melahirkan PSP Berderma Jilid 2 yang dilaksanakan dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda ke-93.

Disinggung target dan tujuan kegiatan, Indri menyatakan bahwa kegiatan ini selain untuk membangkitkan kembali semangat persatuan dan kesatuan pemuda di masa pandemi, juga dimaksudkan membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19.

“Tujuannya jelas ya, membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan pemuda. Kalau dahulu pemuda-pemudi Indonesia berhadapan dengan penjajah. Maka di era kekinian dan di masa pandemi saat ini, kita mengajak pemuda-pemudi Indonesia untuk menghadapi Covid-19 melalui berbagai upaya untuk membantu pemerintah melawan Covid-19,” katanya.

Soal target 1.000 pendonor yang dicanangkan pada kegiatan PSP Berderma ke-2 ini, Indri Mahrani menyatakan bahwa hal itu telah terlampaui.

“Dari data yang masuk ke Satgas PSP Berderma Sumut, target 1.000 pendonor terlampaui. Alhamdulillah, sebulan kegiatan PSP Berderma di Garda Pemuda NasDem DPW Sumut dan 11 DPD kabupaten/kota, target terlampaui,” terang dia.

Tak Menyurutkan
Pandemi Cavid-19 selama dua tahun belakangan ini, tak sedikit pun menyurutkan nyali anak-anak muda berjiwa restorasi yang tergabung dalam Garda Pemuda NasDem untuk berbakti bagi negeri. Bahkan selama pandemi, Garda Pemuda NasDem terus bergerak membantu pemerintah melawan Covid-19.

Berbagai kegiatan telah dilakukan bahkan sejak awal pandemi di Indonesia. Garda Pemuda NasDem salah satu organisasi pemuda yang merespon dengan berbagai kegiatan mendukung pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Pandemi Covid-19 tak sedikit pun menyurutkan nyali Garda Pemuda NasDem untuk berbakti bagi negeri. Pandemi Covid-19, bagi Garda Pemuda NasDem adalah lapangan berbakti pada negeri, pada masyarakat dan membantu pemerintah dalam mengatasinya,” kata Ketua Garda Pemuda NasDem Sumut, Defri Noval Pasaribu.

Garda Pemuda NasDem, kata Defri, tidak mau dan tidak ingin hanya menjadi penonton pandemi apalagi menjelma menjadi anak manis namun tukang nyinyir ke pemerintah.

“Garda Pemuda NasDem adalah pemuda-pemudi yang lebih suka bergerak, berbuat nyata dan bersumbangsih pada penyelesaian masalah yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara,” jelasnya. (rel/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jajaran pengurus DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Medan melakukan ziarah makam pahlawan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Barisan Kota Medan, di Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (28/10). Prosesi ziarah diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin Ketua DPD Partai Gelora Kota Medan H Muhammad Nasir, dilanjutkan dengan tabur bunga di TMP Bukit Barisan.

Ziarah makam pahlawan ini dilakukan, sebagai rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Ulang Tahun ke-2 Partai Gelora yang sama-sama jatuh pada tanggal 20 Oktober 2021 kemarin.

Ketua DPD Partai Gelora Kota Medan Muhammad Nasir, mengatakan bahwa Sumpah Pemuda yang diinisiasi pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak perjalanan masa depan para pemuda masa lalu untuk memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melepaskan diri dari penjajah.

“Hari ini 28 Oktober 2021, jika kita berinteraksi dengan generasi muda, banyak generasi saat ini yang lupa terhadap perjalanan bangsa. Karenanya, Partai Gelora menginisiasi bersama generasi muda untuk berziarah ke makam pahlawan ini,” ucap Nasir didampingi Sekretaris DPD Partai Gelora Kota Medan M Yani Piliang, Bendahara Tukijan, dan Ketua Panitia Pelaksana Doni Saputra.

Nasir juga menuturkan, ziarah tersebut bertujuan untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan. “Dan momentum ini bertepatan pula dengan usia 2 tahun Partai Gelora” katanya.

Ditegaskan mantan Anggota DPRD Medan itu, Partai Gelora adalah partai nasionalis yang ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk berjuang bersama demi menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 5 negara dengan kekuatan dunia.

Ditambahkan Nasir, DPD Partai Gelora Kota Medan saat ini masih fokus untuk merekrut simpatisan dan menginpetarisir kartu anggota. Sebagai partai politik yang bercita-cita menghantarkan Indonesia kepada 5 kekuatan dunia, DPD Partai Gelora Medan mengaku penting untuk memulainya dari Kota Medan.

Bahkan, Partai Gelora bersama mempunyai cita-cita besar untuk mengelola Kota Medan. Tak tanggung-tanggung, meskipun merupakan partai baru, namun Partai Gelora bercita-cita untuk bisa mendapatkan 15 dari 50 kursi yang ada di Kota Medan. “Jika ditanya target ke depan Partai Gelora berapa kursi di legislatif (Medan)? Tentu kita menginginkan 15 kursi, agar Kota Medan bisa di tata dengan baik dan menjadi ikon,” tambah Nasir.

Dalam kegiatan tabur bunga di TMP Bukit Barisan tersebut, jajaran pengurus DPD Partai Gelora bersama pengurus DPC Partai Gelora se-Kota Medan juga melakukan ziarah ke sejumlah makam para pahlawan yang ada disana, di antaranya makam Manaf Lubis, AS Rangkuty dan lain-lain.

Rangkaian acara Milad ke-2 Partai Gelora Kota Medan ini di awali dengan kegiatan Gotong Royong yang dilakukan secara serentak di 21 Kecamatan di Kota Medan dan ditutup dengan pembagian sembako kepada warga Jl Rawe Kelurahan Martubung, Pekan Labuhan sebanyak 100 paket. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BPJS Kesehatan menggelar kegiatan Media Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2021, Kamis (28/10). Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai media yang ada di Indonesia secara virtual.

Selain kegiatan media workshop dan anugerah lomba jurnalistik BPJS Kesehatan, dilaksanakan juga webinar dengan tema Peran BPJS Kesehatan dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) juga berperan dan berkontribusi dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Bahkan, manajemen BPJS Kesehatan pun secara khusus menjadikan hal tersebut sebagai salah satu fokus utama BPJS Kesehatan di Tahun 2021.

“BPJS Kesehatan telah diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah untuk memverifikasi administrasi klaim Covid-19 di Rumah Sakit walaupun pembiayaan untuk klaim Covid-19 menggunakan anggaran dari Kementerian Kesehatan,” jelas Ali Ghufron Mukti.

Selain mendapatkan tugas khusus verifikasi klaim Covid-19, dalam penanganan Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan juga berkontribusi pada pengembangan aplikasi P-Care Vaksinasi yang digunakan untuk registrasi faskes pemberi layanan vaksinasi dan Pencatatan pelayanan Vaksinasi di Faskes. Kemudian, juga ikut memberikan penjaminan pelayanan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) Covid-19 bagi Peserta JKN.

Pada kegiatan webinar tersebut juga hadir Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi sebagai salah satu narasumber. Dalam paparannya Siti Nadia Tarmidzi menyampaikan, bahwa sampai dengan 27 Oktober 2021 total kumulatif vaksinasi dosis 1 dan 2 yang sudah dilaksanakan mencapai 186,2 juta, dengan rincian 115 ,8 juta dosis 1 dan 70,4 juta dosis 2. “Pencapaian vaksinasi ini tidak lepas dari kontribusi BPJS Kesehatan dalam menyediakan aplikasi P-Care Vaksinasi untuk memudahkan pemberian dan pencatatan pelaksanaan vaksinasi,” terang Siti Nadia Tarmidzi.

Ditambahkannya, walaupun capaian vaksinasi sudah cukup banyak dan kasus yang semakin rendah Indonesia, tidak boleh lengah. Sebab banyak negara lain yang mengalami kenaikan kasus signifikan, meskipun tingkat vaksinasi tinggi. “Masyarakat diminta untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan pemerintah berharap dengan dukungan teknologi digital seperti aplikasi PeduliLindungi menjadi salah satu kunci penanganan pandemi di Indonesia,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengembangan transportasi massal di Kota Medan berupa bus rapid transit (BRT) yang telah lama diwacanakan, telah menemukan titik terang. November mendatang, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait rencana tersebut.

“Saya melaporkan kepada Pak Gubernur, terutama kita nanti di bulan November akan MoU dengan Pak Gubernur terkait rencana bantuan Bank Dunia untuk memperkaya angkutan massal perkotaan di Medan,” kata  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi disela-sela kegiatan Sosialisasi Permenhub PM Nomor 75/2021 di MICC, Jalan Gagak Hitam Medan, Kamis (28/10).

Pengembangan BRT untuk Kota Medan, lanjutnya, merupakan bantuan dari Bank Dunia. Medan dianggap sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Selain Medan, Kota Bandung juga mendapat rekomendasi dari Bank Dunia untuk mendapat bantuan fasilitas pengembangan angkutan massal.

“Anggarannya sekitar Rp1,8 triliun sampai dengan tahun 2025. Dan sekarang sedang tahapan DED (Detail Engineering Design) sama FS (Feasibility Study). Kita harapkan tahun 2022, kita sudah dapat siapkan bangunan fisiknya,” katanya. 

Nantinya, ada dua koridor BRT yang beroperasi di Kota Medan. Selain bus, bantuan yang disiapkan juga berupa fasilitas shelter dan pedestrian.”Untuk busnya kita siapkan ada dua koridor. Jadi Shelter kemudian pedestrian juga disiapkan. Kita harapkan, seperti teman-teman lihat di kavling yang ada di Thamrin-Sudirman, Jakarta, bisa dipindahkan ke Kota Medan,” pungkasnya.

Anggota Komisi V DPR, Bob Andika Sitepu yang turut hadir mengatakan, sebagai mitra Kemenhub, Komisi V sangat mendukung program yang dilaksanakan tersebut.  “Karena ini juga salah satu yang diinginkan oleh pak gubernur supaya paling tidak jangan besar anggaran pembangunan untuk perawatan jalan,” katanya. 

Ia menyebut, program seperti sudah terealisasi di provinsi lain dan berharap untuk Sumut, agar terealisasi sehingga memiliki manfaat bagi masyarakat. 

“Ini tidak di Sumut saja diadakan oleh Kemenhub, tapi di seluruh provinsi di Indonesia ada program seperti ini. Dan di Pulau Jawa hampir rata-rata ada beberapa program ini yang berhasil,” katanya. 

Pihaknya berharap, ke depan lebih banyak lagi Sumut mendapat bantuan dari pusat untuk mendukung salah satu program yang sangat diperlukan oleh Gubernur Edy Rahmayadi.

Sementara itu, di Balai Kota Medan, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi disambut hangat Wali Kota Medan Bobby Nasution di Ruang Khusus Wali Kota Medan. Turut hadir dalam pertemuan itu, di antaranya, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Perhubungan Darat Suharto dan Kadis Perhubungan Medan Iswar.

“Ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan penataan terhadap kota-kota di Indonesia. Di beberapa kota tadi tentunya merujuk kepada kota metropolitan sebagai pilot project. Dari kota metropolitan tadi, akhirnya terpilih 2 kota metopolitan yang memang benar-benar memenuhi kriteria, yaitu Medan dan Bandung Raya,” ucap Budi Setiyadi.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengungkapkan rasa terima kasih atas dijadikannya Medan sebagai pilot project program pembangunan penataan transportasi perkotaan ini. “Ini memang yang kami tunggu-tunggu,” ungkapnya.

Bobby Nasution mengatakan, program ini akan lebih mendorong masyarakat beralih dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum. Fasilitas tranportasi umum yang baik dan berkualitas tentu akan membuat masyarakat kian senang beralih pada angkutan umum.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Perhubungan Darat Suharto menerangkan, program ini akan diawali dengan pembuatan MoU yang menandakan komitmen awal pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Setelah MoU akan kita laksanakan riview terhadap Detail Enginering Design dan Feasibility Study, hingga dapat kita terapkan pada 2022. Kita harapkan, pada medium 2022 sudah akan mulai proses konstruksi, atau paling lambat di awal 2023 hingga selesai pada 2025,” kata Suharto.

Pembangunan infrastruktur itu, lanjut Suharto, meliput antara lain halte koridor dan jalur bus. “Kita bangun seperti pabrik transport informasi sistemnya.  Dan akan kita bangun semacam pool atau tempat menyimpan bus tadi,” ungkapnya.

Selain itu, kata Suharto, juga akan dilakukan pembenahan first mile (titik awal berangkat menuju angkutan umum massal) dan last mile (perpindahan dari angkutan umum massal menuju titik terakhir tujuan dengan berjalan kaki atau bersepeda) terhadap angkutan umum.

”Ini harus dilakukan, karena meskipun angkutan umumnya sudah diperbaiki sedemikian rupa, tanpa ada dukungan first mile dan last mile tidak akan bisa maksimal,” ungkapnya.

Terkait pembenahan first mile dan last mile ini, kata Suharto, akan dibangun semacam jaringan untuk pedestrian yang lebih memadai dan  manusiawi. “Kita juga akan membangun semacam jalur sepeda, koridor tempat menyimpan sepeda dan sebagainya,” ucapnya.

Dia menambahkan, dalam program ini ada kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan operasional kendaraan umum tadi. Di samping itu, setelah infrastruktur selesai akan dihibahkan kepada pemerintah daerah, maka otomatis harus ada badan yang mengelolanya.“Apapun bentuknya nanti akan menjadi otoritas pemerintah daerah untuk mengelola seperti apa,” ujarnya. (prn/map/ila) 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pihak Kecamatan di Kota Medan mengaku optimis, bahwa setiap kelurahan masih bisa menyerap anggaran Dana Kelurahan, meskipun waktu masa pengerjaan di tahun ini hanya menyisakan waktu sekitar 1,5 bulan atau hanya hingga pertengahan bulan Desember mendatang.

Sekadar diketahui, hingga akhir Oktober ini, belum ada 1 pun Kelurahan dari 151 Kelurahan di Kota Medan yang telah mendapatkan pencairan Dana Kelurahan sebesar Rp1,7 miliar per kelurahan di tahun 2021 ini. Pasalnya hingga saat ini, belum ada 1 pun kelurahan di Kota Medan yang telah mengajukan pencairan Dana Keluarahan ke Pemko Medan, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Medan.

Salah satunya Camat Medan Petisah, Agha Novrian. Kepada Sumut Pos, Agha mengaku optimis jika 7 Kelurahan yang ada di wilayahnya, yakni Kelurahan Sekip, Petisah Tengah, Sei Sikambing D, Sei Putih Barat, Sei Putih Tengah, Sei  Putih Timur I, dan Sei Putih Timur II, masih mampu menyerap anggaran Dana Kelurahan meski waktu kerja hanya tersisa 1,5 bulan di tahun ini.

“InsyaAllah kalau nanti revisi P-APBD nya sudah selesai, tinggal langsung diajukan untuk langsung dicairkan. Kalau cairnya di minggu-minggu pertama Bulan November nanti, masih sempat lah dikejar,” ucap Agha kepada Sumut Pos, Kamis (28/10).

Pasalnya, kata Agha, setiap Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah sudah menyiapkan rencana pekerjaan yang akan menggunakan Dana Kelurahan di tahun 2021 sejak jauh-jauh hari. “RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) nya sudah lama disiapkan. Karena ini ada perubahan di P-APBD, maka saat ini tinggal menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) nya karena harus menyesuaikan dengan hasil revisi. Sebentar lagi juga selesai, begitu oke, tinggal pencairan dan pelaksanaan kerja,” katanya.

Diterangkan Agha, tak cuma pekerjaan fisik, setiap Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah bahkan sudah menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran untuk pekerjaan atau kegiatan Non Fisik. “Seperti pelatihan-pelatihan, pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Sebab, Dana Kelurahan ini kan bukan hanya untuk pengertian fisik, tapi untuk Non Fisik juga,” terangnya.

Dijelaskanya, pada 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Petisah, rata-rata di setiap kelurahan memiliki RKA yang berimbang antara pekerjaan Fisik maupun Non Fisik. “Rata-rata itu fifty-fifty (50 : 50) antara fisik dan non fisik. Tapi memang kalau tidak salah ada satu kelurahan yang lebih dominan ke pengerjaan fisik, karena ada cukup banyak masalah infrastruktur disana seperti masalah pembangunan jalan yang lebar jalannya di bawah 3 meter, sampai masalah drainase,” jelasnya.

Agha pun mengaku terus menginstruksikan setiap Kelurahan yang ada dibawahnya, agar terus mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada dalam RKA, termasuk menyiapkan RAB nya sesegera mungkin.”Kita mau semaksimal mungkin lah Dana Kelurahan itu terserap, supaya betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di kelurahan itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong meminta Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setdako Medan, untuk terus memantau setiap Kelurahan agar dapat mempersiapkan diri untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang akan menggunakan Dana Kelurahan.

“Kabag Tapem tidak boleh lemah, harus ada strategi khusus soal ini. Jangan nanti setelah anggarannya cair, ternyata gak ada yang bisa dikerjakan atau hanya segelintir. Kita mau, Dana Kelurahan ini bisa diserap secara maksimal,” kata Rudiyanto kepada Sumut Pos, Kamis (28/10).

Rudiyanto pun meragukan, setiap Kelurahan dapat menghabiskan anggaran Dana Kelurahan senilai Rp1,7 Miliar per Kelurahan dalam waktu 1,5 bulan.

“Tapi kalau memang punya strategi yang baik, saya fikir masih bisa terkejar. Mungkin tidak 100 persen bisa terserap, tapi setidaknya di atas 50 persen lah, bahkan 70 persen, supaya jangan banyak SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan supaya banyak hal yang bisa dikerjakan dari Dana Kelurahan itu di tahun ini,” katanya.

Untuk itu, Kabag Tapem kembali diminta untuk melakukan pengawasan dan penerapan strategi khusus dalam hal ini, termasuk berkoordinasi dengan seluruh pihak Kecamatan di Kota Medan.”Setiap kali kami anggota DPRD Medan ini menggelar Sosper (Sosialisasi Peraturan Daerah) dan Reses, banyak sekali keluhan masyarakat soal lingkungannya, dan itu bisa diselesaikan dengan Dana Kelurahan ini. Jadi kalau ini tidak dipergunakan dengan baik, sayang sekali. Itu namanya kesempatan di depan mata, tapi disia-siakan,” tutupnya.

Seperti diketahui, DPRD Kota Medan telah menyetujui besaran nilai Dana Kelurahan untuk 151 Kelurahan yang ada di Kota Medan pada tahun ini. Tak tanggung-tanggung, di tahun 2021 ini, setiap Kelurahan berhak mendapatkan Dana Kelurahan sebesar Rp1,7 Miliar. Namun hingga akhir Oktober ini, belum ada satu pun Kelurahan di Kota Medan yang telah menerima Dana Kelurahan tersebut.

Ditanya mengenai hal ini, kepada Sumut Pos, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Medan Syahrial, memastikan jika Dana Kelurahan itu sudah tersedia. Namun hingga akhir Oktober ini, tidak ada 1 pun Kelurahan yang mengajukan permintaan Dana Kelurahan tersebut.”Tidak cair bukan karena tidak kita cairkan, tapi karena sampai saat ini belum ada 1 pun Kelurahan yang meminta Dana Kelurahan itu. Kalau ditanya soal anggaran, itu sudah tersedia, kapan pun mau dicairkan uangnya sudah ada,” ucap Syahrial kepada Sumut Pos, Rabu (27/10).

Dipertegas Kepala BAPPEDA Benny Iskandar, penggunaan Dana Kelurahan bukan hanya untuk pembangunan fisik, namun juga dapat digunakan untuk kegiatan Non Fisik, salah satunya seperti kegiatan yang bersifat pembinaan atau pelatihan.”Jadi Dana Kelurahan itu juga bisa untuk yang sifatnya Non Fisik, itu bisa diajukan dulu kegiatannya. Setelah disetujui baru digelar, setelah digelar baru di klaim dari Dana Kelurahan yang akan dicairkan BPKAD,” kata Benny.

Terpisah, Kabag Tata Pemerintahan Setdako Medan Ridho Nasution, mengatakan bahwa para lurah memiliki alasan untuk belum mengajukan permintaan Dana Kelurahan ke Pemko Medan.

Adapun alasannya, karena para Lurah masih menunggu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sesuai dengan P-APBD Kota Medan Tahun 2021 yang sampai saat ini masih dibahas oleh Pemko Medan. Hal itu diatur dalam Permendagri 130, sebagai Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan.”Menunggu perubahan yang di P-APBD 2021 sesuai Permendagri 130 untuk pelaksanaan kegiatan di Kelurahan,” jawabnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk mengembangkan potensi wisata air yang dinilai sangat tinggi, justru tidak pernah didengungkan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan. Padahal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan yang dipimpin Agus Suriyono itu, disebut sebagai OPD yang paling bertanggungjawab dalam mendukung sekaligus mempromosikan rencana wisata air yang diwacanakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Anggota Komisi III DPRD Medan asal Fraksi PKS Rudiawan Sitorus mengatakan, bahwa selama Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dispar Kota Medan, tidak pernah sekalipun Kadis Pariwisata Kota Medan membicarakan tentang wisata air di Kota Medan.

“Makanya saya juga heran, ketika Wali Kota Medan bicara tentang potensi wisata air, malah kami selaku counterpart Dinas Pariwisata tidak pernah dengar Pak Agus (Kadispar Medan) bicara tentang wisata air kepada kami. Padahal, kami sudah berkali-kali RDP dengan beliau,” ucap Rudiawan kepada Sumut Pos, Kamis (28/10).

Bahkan, kata Rudiawan, dirinya lah yang pernah mengusulkan kepada Dinas Pariwisata untuk memanfaatkan wisata air di Kota Medan, mengingat Kota Medan dikelilingi oleh sungai-sungai. Sebab dengan adanya wisata air di sungai-sungai tersebut, maka PAD Kota Medan ditaksir akan meningkat secara signifikan dari sektor pariwisata.

“Secara pribadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Wali Kota Medan, bahwa potensi wisata air di Medan memang luar biasa. Tinggal bagaimana Pemko Medan dapat menata sungai-sungai yang ada dan kita tahu itu bukan tugas yang mudah, tapi bukan berarti juga sangat sulit untuk dilakukan,” ujarnya.

Harusnya, kata Rudiawan, Dispar Kota Medan telah memiliki perencanaan yang matang dalam mengembangkan wisata air dengan memanfaatkan sejumlah sungai yang ada di Medan. Dengan begitu, Wali Kota Medan akan sangat terbantu dalam menjalankan rencana wisata air tersebut.

“Sayangnya, Dispar ini kita lihat seperti kehilangan ide-ide dan kreatifitas dalam mengembangkan pariwisata. Padahal dari Dispar ini lah seharusnya ide-ide itu muncul, Dispar seharusnya punya ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tinggi,” katanya.

Ke depannya, kata Sekretaris DPD PKS Medan itu, Dispar Medan harus berkoordinasi dengan OPD terkait tentang rencana wisata air di Kota Medan. Mulai berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai, Dinas Kebersihan Kota Medan, hingga pihak-pihak terkait lainnya.

Tak cuma itu, Rudiawan juga meminta Dinas Pariwisata Kota Medan untuk membuat ide-ide lainnya dalam mengembangkan pariwisata di Kota Medan. Sala satunya, dengan mengembangkan wisata kuliner dam wisata belanja di Kota Medan. “Wisata kuliner dan wisata belanja di Medan sama sekali belum optimal. Kalau bisa dioptimalkan, ini akan menjadi sumber PAD yang besar bagi Kota Medan dan hal ini sudah pernah kita sampaikan kepada Kadus Pariwisata,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebutkan, potensi wisata air di Kota Medan cukup tinggi. Pasalnya, ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini dikelilingi oleh 12 sungai. “Medan ini dikelilingi 12 sungai sehingga menjadi potensi,” ujar Wali Kota Medan Bobby Nasution saat acara aksi peduli Sungai Babura di Lapangan Serbaguna Kampung Sejahtera, Jalan Zainul Arifin, Rabu (27/10).

Selain berpotensi menjadi wisata, keberadaan sungai juga diakui Bobby dapat memunculkan potensi lain, yakni banjir. Diakuinya, di dalam sesuatu pasti ada potensi baik ataupun kurang baik. Namun, potensi baiklah yang harus tetap ditonjolkan. “Tinggal kita bagaimana melihat potensi yang ditonjolkan untuk dikelola, ketimbang potensi tidak baik. Oleh karena itu, Pemko Medan melihat bagaimana penanggulangan sungai itu sendiri,” bilangnya.

Dijelaskan Bobby, Pemko Medan sendiri sangat fokus dalam penataan sungai. Akan tetapi karena sungai bukan merupakan kewenangan Pemko Medan, maka perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Bersama Pemprov Sumut, lanjut Bobby, sudah dilakukan penetapan penataan tiga sungai yakni Sungai Babura, Sungai Bederah dan Sungai Deli. (map/ila)