TERGENANG: Ruas jalan di kawasan Lapangan Merdeka, tergenang air usai hujan deras mengguyur Kota Medan pada Selasa (23/11) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – BANJIR yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara jelang akhir 2021 ini, telah menjadi atensi serius Gubernur Edy Rahmayadi. Pemprov Sumut, berkomitmen segera mendapatkan solusi terbaik agar kondisi banjir tidak makin menyusahkan kehidupan masyarakat.
TERGENANG: Ruas jalan di kawasan Lapangan Merdeka, tergenang air usai hujan deras mengguyur Kota Medan pada Selasa (23/11) malam.
“Ini sinyal untuk kita evaluasi,” kata Edy menjawab wartawan Kota Rabu (24/11).
Kota Medan dilanda banjir dampak hujan deras pada Selasa (23/11) malam. Edy mengamini curah hujan yang luar biasa itu menyebabkan drainase yang ada tidak mampu menampung air, sehingga menggenangi banyak ruas jalan. “Hujan tadi malam itu over, sehingga kapasitas yang direncanakan, drainase yang ada tidak mencukupi, itu tidak selamanya begitu,” katanya.
Banjir yang melanda ibukota Provinsi Sumut, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebingtinggi yang dianggap parah tersebut, mestinya telah dilakukan langkah strategis berupa normalisasi sungai di tahun anggaran 2020.
Lantaran terkena refocusing anggaran dampak pandemi Covid-19, kegiatan dimaksud akhirnya batal terlaksana. “Harusnya dikerjakan sejak 2020 2021, dan 2022 selesai,” katanya.
Khusus Kota Medan, menurut dia, terdapat lima sungai yang mesti dilakukan upaya normalisasi. Bersama Wali Kota Bobby Nasution, diakui Edy telah lakukan koordinasi intens untuk hal tersebut.
“Saya dengan Pak Bobby sebagai Wali Kota Medan sudah koordinasi secara ketat, kemarin merencanakan, sudah dilakukan rapat terpadu antara Deliserdang dan Kota Medan,” ungkapnya.
Mantan Pangkostrad ini juga menyampaikan kondisi penanganan banjir yang terjadi di Sergai dan Tebingtinggi. Disebutnya, ada dua sungai besar melintasi Kota Lemang tersebut. “Tebingtinggi ini ada persoalan panjang, yang hulunya ada di Simalungun. Kalau kita sodet sungai, rendahnya ke Sergai,” katanya.
Karenanya secara teknis, tegas dia, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II harus merencanakan teknis pekerjaan tersebut secara komprehensif. Koordinasi intens ini terus dilakukan Pemprov Sumut bersama BWSS II. “Ini pekerjaan yang sudah terlalu lama, tapi itu tidak alasan tidak diselesaikan,” ujarnya.
Edy lantas meminta bupati/wali kota senantiasa siaga bencana di daerahnya masing-masing. Antara lain menyediakan alat-alat berat pada titik-titik rawan bencana, sebagaimana arahannya saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana pada Oktober lalu. Apalagi kondisi dimaksud sebelumnya telah diprediksi oleh BMKG. “Titik-titik kritis (bencana) ini sudah kita lakukan, tapi khususnya rakyat-rakyat kita dalam bepergian, dalam dislokasi rumah-rumah yang kondisinya kurang baik dalam kondisi alam, ini harus tetap waspada,” katanya.
Edy pun minta kepada masyarakat agar tetap tenang, berdoa, karena pihaknya selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini. (prn)
TERJEBAK BANJIR
Sejumlah pengendara sepeda motor terjebak banjir di kawasan Lapangan Merdeka Medan, dekat Stasiun Besar Kereta Api Medan. Selasa (23/11) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hujan yang terjadi pada Selasa (23/11) malam kemarin, mengakibatkan sejumlah Kecamatan di Kota Medan kebanjiran. Bahkan, sejumlah ruas jalan protokol di Kota Medan yang terpantau tidak pernah banjir justru tergenang air hingga lebih dari selutut orang dewasa.
TERJEBAK BANJIR
Sejumlah pengendara sepeda motor terjebak banjir di kawasan Lapangan Merdeka Medan, dekat Stasiun Besar Kereta Api Medan. Selasa (23/11) malam.
Kepada Sumut Pos, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan M Husni, mengatakan, hujan dengan intensitas yang sangat tinggi pada Selasa (23/11) malam memang terjadi merata di seluruh Kota Medan. Akibatnya, hampir seluruh Kota Medan kebanjiran. “Memang hampir merata di Kota Medan, tapi yang agak tinggi luapan airnya itu di Medan Sunggal dan Medan Tuntungan,” ucap Husni kepada Sumut Pos, Rabu (24/11).
Dikatakan Husni, khusus untuk Kecamatan Medan Sunggal, banjir terjadi di Kelurahan Tanjung Rejo. Di sana terdapat dua lingkungan dengan kondisi banjir yang paling parah, yakni Jalan Perjuangan Lingkungan XIX dan Lingkungan XIIIn
Total, ada ribuan warga yang terkena dampak banjir di dua kecamatan itu. “Yang paling parah, itu ada di Jalan Perjuangan, yaitu di Lingkungan XIX dan XIII. Lingkungan XIX, itu ada 82 rumah, 93 KK dan 320 jiwa yang terendam banjir. Sedangkan di Lingkungan XIII nya, itu ada 200 rumah, 203 KK dan 802 jiwa yang terendam banjir. Total di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Medan Sunggal, itu ada 282 rumah, 296 KK, 1.122 jiwa yang terkena banjir,” ungkap Husni.
Sedangkan di Kecamatan Medan Tuntungan, banjir paling parah terjadi di Lingkungan I Kelurahan Tanjungselamat. Di sana, ada 70 rumah, 70 KK dan 260 jiwa yang terkena banjir. Dengan demikian, total ada 352 rumah, 366 KK dan 1.382 jiwa yanh terkena banjir di dua Kecamatan tersebut.
“Total kemarin yang dievakuasi TRC BPBD dari rumahnya, di Jl. Perjuangan Lingkungan XIX Kel. Tanjung Rejo ada 7 orang. Sedangkan yang di Kecamatan Medan Tuntungan, di Jalan Sakura Indah Lingkungan I Kelurahan Tanjung Selamat ada 20 orang. Kita juga sudah mendirikan tenda dapur umum di kelurahan Tanjung Rejo. Kemarin kita melakukan peninjauannya bersama Bapak Wakil Wali Kota Medan (Aulia Rachman),” ujarnya.
Husni mengakui, banjir memang bukan hanya terjadi di dua Kecamatan tersebut. Namun menurut pantauannya, kedua Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang paling tinggi tingkat luapan airnya. “Memang (banjir) hampir merata di Kota Medan, tapi wilayah lainnya belum membutuhkan evakuasi dari sisi bencana,” katanya.
Namun begitu, Husni mengatakan, Kecamatan Medan Belawan tidak mengalami banjir seperti kecamatan-kecamatan lainnya. “Justru Medan Belawan terpantau aman kemarin,” pungkasnya.
Bobby Minta Maaf
Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution memohon maaf kepada seluruh masyarakat Medan yang mengalami musibah banjir, Selasa (23/11) malam. Dalam beberapa pekan belakangan, intensitas hujan cukup tinggi di beberapa daerah termasuk Kota Medan. Akibatnya sungai dan sejumlah drainase meluap tak sanggup tampung debit air. Alhasil sejumlah daerah terjadi banjir.
Rabu (24/11) pagi, lewat media sosial pribadinya, Bobbu menyatakan permintaan maaf tersebut. Diketahui saat ini, menantu Presiden Jokowi itu sedang dalam tugas di Jakarta. “Hujan deras telah mengguyur Medan dalam beberapa hari belakangan ini. Akibatnya, parit dan sungai meluap hingga menyebabkan jalan di Kota Medan tergenang air. Saya memohon maaf kepada seluruh warga Medan atas masalah banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di kota medan,” tulis Bobby.
Bobby juga menjelaskan, bahwa saat ini Pemko Medan juga terus berusaha membenahi seluruh drainase yang tersumbat agar genangan air dapat diatasi. “Kita juga sedang mempersiapkan berbagai perencanaan penanggulangan banjir jangka panjang agar Medan benar-benar bebas dari banjir. Mari berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan ini bersama. Dukungan besar dari warga sangat dibutuhkan dalam menjalankan program-program untuk mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan banjir di Kota Medan,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah banjir di Kota Medan, sejauh ini Bobby Nasution mengaku telah berkali-kali menemui pihak kementerian hingga Badan Wilayah Sungai. Dari upaya itu diketahui, Bobby Nasution telah mendapat sejumlah lampu hijau bantuan dari pusat agar segera dilakukan normalisasi mulai 2022.
Sementara itu, Plt Kadis PU Ferry Ichsan membenarkan pihaknya telah mendapat perintah dari Bobby Nasution agar secepatnya melakukan normalisasi di wilayah yang paling parah alami banjir. “Seminggu ini kami akan melakukan normalisasi di HM Jhoni, Jl Ayahanda, Jl. Jamin Ginting daerah lain,” kata Ferry.
Soal sungai yang meluap, kata Ferry, menjadikan kondisi banjir makin parah. “Tadi malam itu kejadiannya adalah banjir yang disebabkan meluapnya beberapa sungai di DAS Deli seperti Sei Sikambing. Selain itu kenaikan muka air sungai yang terjadi di Sungai Deli, berimbas pada kenaikan muka air sungai putih dan meluap pada sungai Sikambing dan Sei Selayang. Hal ini juga mengakibatkan antrian air drainase sehingga terjadi genangan. Terdapat juga permasalahan drainase antara lain di wilayah Kota Matsum dan sekitarnya. Segera kita normalisasi,” pungkas Ferry.
Sementara, Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Rudiawan Sitorus meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution, menunaikan janji kampanyenya. Di mana penanganan banjir merupakan salah satu dari lima prioritas kerja Bobby. Bahkan Bobby berjanji, akan menuntaskan masalah banjir di Kota Medan dalam waktu 2 tahun kepemimpinannya. “Yang pertama, kenapa hari ini persoalan banjir Kota Medan viral di media sosial? Itu karena warga sangat berharap sekali dengan apa yang disampaikan Wali Kota Medan saat kampanye yang berjanji akan menyelesaikan persoalan banjir,” kata Rudiawan Sitorus.
Anggota Komisi III DPRD Medan ini menilai, kampanye kolaborasi yang sering didengung-dengungkan Bobby harus lebih cepat dieksekusi, khususnya dalam persoalan pengerukan sungai-sungai di Kota Medan sebagai pendukung tata kelola drainase ke depan. “Masalah banjir ini tentunya masalah drainase yang muaranya ke sungai-sungai yang ada di Medan. Kita tentunya mengharapkan agar Wali Kota Medan lebih keras lagi untuk meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II dalam upaya melakukan normalisasi 12 sungai yang melintas di Kota Medan,” ujarnya.
Menyiapkan sungai, kata Rudiawan, harus menjadi prioritas untuk menyelesaikan persoalan banjir yang selanjutnya terkait drainase-drainase yang terhubung ke sungai. “Kita sering mendapat laporan warga, drainasenya bagus tapi tidak terhubung ke sungai. Ada juga saluran ke sungainnya bagus, tapi kondisi drainasenya tak sesuai,” katanya.
Diterangkan Rudiawan, persoalan selanjutnya, drainase di tengah kota dan di lingkungan warga banyak yang dikerjakan dengan tidak memperhatikan konsep. “Hari ini banyak jalan dicor, sementara drainase masih belum memadai. Ini yang terjadi di beberapa lingkungan warga sehingga air di jalan yang dicor sangat deras mengalir ke rumah-rumah warga,” terangnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini juga mengusulkan, agar dibuat sumur resapan yang ada di pusat-pusat Kota Medan. “Banyak di beberapa kota kini membuat sumur resapan sebagai solusi awal mengendalikan debit air akibat derasnya hujan,” ungkapnya.
Senada dengan Rudiawan, Anggota Komisi IV DPRD Medan Renville Napitupulu juga meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mengejar pelaksanaan normalisasi sungai guna meminimalisir banjir di Kota Medan. Meskipun saat ini, pihak kementerian dan Badan Wilayah Sungai Sumatera hendak membangun tanggul untuk mengatasi banjir di Kota Medan.
“Untuk mengatasi banjir Kota Medan itu harus diselesaikan dari sungai. Jadi kawasan hilir dulu diperbaiki, termasuk normalisasi. Kawasan hilir harus diperdalam, baru membereskan bagian hulu. Jangan nanti di tengah jalan justru jadi momok bagi kita,” tegas anggota Renville.
Dikatakan Renville yang juga Ketua DPD PSI Kota Medan ini, anggaran besar tahun 2021dan 2022 untuk membangun drainase yang ada di jalan-jalan utama di Kota Medan akan percuma bila bagian hilir sungai belum dinormalisasi. “Begitu drainase semua selesai, lancar pembuangannya ke sungai, sementara sungai tidak mampu menampung, apa yang terjadi? Lebih parah lagi banjirnya,” katanya
Oleh karena itu, sambungnya, sebenarnya yang harus direncanakan terlebih dahulu adalah sungai-sungai dulu di bagian hilir yang dinormalisasi agar sungai tersebut nantinya mampu menampung aliran air dari drainase-drainase yang akan dikerjakan secara besar-besaran tahun ini dan tahun 2022. “Begitu pembuatan lancar dari kota ke sungai, tapi ternyata sungainya belum dinormalisasi, begitu hujan deras airnya bakal balik lagi tumpah ke jalan,” tuturnya.
Dikesempatan itu Renville juga mengutarakan, untuk menormalisasi sungai, Pemko Medan sudah tentu harus membayar ganti rugi tanah milik rakyat yang bakal terdampak normalisasi. Sebab dalam menormalisasi, tentunya harus dilakukan pelebaran dan pendalaman. Sedangkan untuk pelebaran sungai, tentunya akan berdampak terhadap tanah warga yang ada di pinggiran sungai yang akan di normalisasi.
Oleh karena itu, Pemko Medan harus menghitung berapa ganti rugi yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai yang akan diajukan ke Dinas PKPPR. “Jangan hanya 1,9 kilometer sungai sulang-saling saja yang dinormalisasi, memangnya sungai di Medan itu hanya 1,9 kilometer itu. Sungai di Medan ini lumayan panjang. Buktinya kawasan Medan Utara juga harus dinormalisasi, tidak hanya berharap pembangunan tanggul dari kementerian,” pungkasnya. (map)
AKTIVITAS: Sejumlah warga saat beraktivitas di RSUD Djoelham Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin Binjai, baru-baru ini.
TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Binjai mendapat kritikan dari anggota DPRD Binjai. Ini terungkap dalam sidang paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Gedung DPRD Binjai, Selasa (23/11) lalu.
AKTIVITAS: Sejumlah warga saat beraktivitas di RSUD Djoelham Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin Binjai, baru-baru ini.
TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
Mulanya, yang mengkritik adalah Wakil Ketua DPRD Binjai, Syarif Sitepu. Politisi PDI Perjuangan ini meminta sikap dari Pemko Binjai soal anggaran taktis yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu, agar mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai.
Oleh Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra menyambut hal tersebut, dalam rapat paripurna. Ketua DPRD yang karib disapa Haji Kires itu, menjelaskan, kalangan legislatif mengusulkan anggaran taktis ini senilai Rp4,4 miliar.
Namun oleh Pemko Binjai, kata dia, disetujui Rp2,3 miliar. Bagi Kires, anggaran tersebut belum memenuhi. Bahkan dia menilai, sejatinya anggaran Rp4,4 miliar yang diusulkan harusnya jangan dikurangi.
“Sejauh ini, kami melihat pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin belum optimal. Masih banyak masyarakat miskin yang takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini.
Alasan itu dikemukakannya, lantaran sering membawa masyarakat tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit milik Pemko Binjai tersebut. Sayangnya, pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dianggarkan.
“Saya alami sendiri, pasien yang saya bawa (ke RSUD Djoelham), kalau enggak game (berakhir), (harus) dirujuk. Kalau tidak (dirujuk), game (meninggal),” beber Kires, usai rapat.
“Seharusnya kita melayani mereka sesuai UUD 34, yang menyatakan, fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Dasar hukumnya jelas. Jadi jangan takut menggunakan anggaran itu,” pungkasnya. (ted/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Soetarto resmi dilantik sebagai anggota DPRD Sumut pengganti antar waktu (PAW) periode 2019-2024. Pelantikan Soetarto ini dipimpin Langsung Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Kamis (25/11/2021).
“Selamat dan sukses untuk Sutarto yang hari ini resmi menjabat sebagai anggota DPRD Sumut, semoga bisa lebih mewarnai DPRD Sumut dan membawa kemajuan bagi daerah,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Drs Rapidin Simbolon.
Rapidin berpesan, agar Sutarto bisa menjalankan tugasnya dengan baik. “Kibarkan panji-panji partai dalam berjuang untuk kesejahteraan rakyat Sumut, dan saya yakin Bung Tarto bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan visi dan misi partai,” ungkapnya.
Sementara Sutarto, dalam keterangan singkatnya mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah memberi kepercayaan dan tugas kepada dirinya untuk menjadi anggota legislatif di Sumut. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama kader dan simpatisan PDI Perjuangan di akar rumput yang telah bahu-membahu dan bergotong royong dalam memenangkan PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019 yang lalu,” ujar Sutarto.
Dia juga memohon doa dan dukungan kepada masyarakat Sumut khususnya rekan juang PDI Perjuangan Sumut. “Mohon doa dukungannya karena ini merupakan tugas partai dan kita harus tetap bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumut,” pungkasnya. (adz)Dilantik jadi Anggota DPRD Sumut, Sutarto Berterima Kasih kepada Konstituen Akar Rumput
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Soetarto resmi dilantik sebagai anggota DPRD Sumut pengganti antar waktu (PAW) periode 2019-2024. Pelantikan Soetarto ini dipimpin Langsung Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Kamis (25/11/2021).
“Selamat dan sukses untuk Sutarto yang hari ini resmi menjabat sebagai anggota DPRD Sumut, semoga bisa lebih mewarnai DPRD Sumut dan membawa kemajuan bagi daerah,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Drs Rapidin Simbolon.
Rapidin berpesan, agar Sutarto bisa menjalankan tugasnya dengan baik. “Kibarkan panji-panji partai dalam berjuang untuk kesejahteraan rakyat Sumut, dan saya yakin Bung Tarto bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan visi dan misi partai,” ungkapnya.
Sementara Sutarto, dalam keterangan singkatnya mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah memberi kepercayaan dan tugas kepada dirinya untuk menjadi anggota legislatif di Sumut. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama kader dan simpatisan PDI Perjuangan di akar rumput yang telah bahu-membahu dan bergotong royong dalam memenangkan PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019 yang lalu,” ujar Sutarto.
Dia juga memohon doa dan dukungan kepada masyarakat Sumut khususnya rekan juang PDI Perjuangan Sumut. “Mohon doa dukungannya karena ini merupakan tugas partai dan kita harus tetap bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumut,” pungkasnya. (adz)
TINJAU: Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, saat meninjau vaksinasi di Desa Kutagajah, Kecamatan Kutambaru.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – PT Aek Simonggo Energy menyerahkan Jembatan Sei Wampu kepada Pemkab Langkat di Desa Kutagajah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, belum lama ini. Jembatan tersebut, secara simbolis diterima Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, dari Direktur PT Aek Simonggo Energy, Betesda Situmorang. Di lokasi yang sama, Rencana sekaligus meninjau pelaksanaan vaksinasi massal dosis pertama.
TINJAU: Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, saat meninjau vaksinasi di Desa Kutagajah, Kecamatan Kutambaru.
Pada kesempatan itu, warga setempat, Maria br Surbakti mengucapkan terima kasih kepada PT Aek Monggo Energy, atas pembangunan Jembatan Sei Wampu untuk digunakan masyarakat.
Senada, Rencana atas nama Pemkab Langkat dan masyarakat Kabupaten Langkat, mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan dan seluruh staf serta karyawan PT Aek Simonggo Energy.
“Kepada masyarakat, saya juga berpesan, agar menjaga dan merawat jembatan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, manfaatnya akan lebih lama dapat dirasakan,” ungkap Rencana.
Sementara itu, pada peninjauan vaksinasi, Rencana berharap, pelaksanaan tersebut menjadi hal yang harus sama-sama didukung semua pihak, termasuk masyarakat. Sebab tujuannya memperkuat imunitas tubuh dalam mengurangi risiko terdampak Covid-19.
Rencana juga mengajak semua masyarakat untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi. Pemkab Langkat menargetkan, hingga Desember 2021 ini, vaksinasi dapat mencapai 70 persen. Agar larangan ditutupnya lokasi wisata dan larangan mengadakan hajatan bias dicabut. “Boleh dibukanya lokasi wisata dan menyelengarakan hajatan, kalau masyarakat Langkat sudah 70 persen divaksin,” jelasnya.
Sementara Direktur PT Aek Simonggo Energy, Betesda Situmorang, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Langkat yang hadir secara langsung untuk menerima Jembatan Sei Wampu dari pihaknya. Dia juga menjelaskan, pada masa lalu jembatan ini hanya bisa dilalui sepeda motor dan pejalan kaki, namun sekarang sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 dan dinikmati masyarakat. “Jadi, penyerahan jembatan kepada Pemkab Langkat ini, agar dapat digunakan masyarakat sebagai akses penyeberangan 4 desa. Yakni Desa Namotongan, Kutagajah, Kutambaru, dan Perkebunan Marike,” bebernya.
Dia juga mengatakan, jembatan ini milik PT Aek Simonggo Energy yang diresmikan pada 11 Maret 2014 lalu oleh Sekdakab Langkat Indra Salahudin, mewakili Bupati Langkat Ngogesa Sitepu. “Kemudian jembatan ini diperbaiki, dan selesai pada 22 Oktober lalu. Selanjutnya diserahkan ke Pemkab Langkat pada Kamis, 18 November,” pungkas Betesda. (mag-6/saz)
DEMO: Sejumlah buruh Kabupaten Langkat, saat melakukan aksi demonstrasi di depan Mapolsek Padangtualang, menuntut dibukanya portal di Pasar 10, Sidodadi.sahrul akbar/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ratusan buruh pabrik kelapa sawit dan kelapa yang berasal dari Dusun Bukit Tua, Desa Buluhtelang, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat, menggelar aksi demo di depan Mapolsek Padangtualang, Senin (22/11) lalu.
DEMO: Sejumlah buruh Kabupaten Langkat, saat melakukan aksi demonstrasi di depan Mapolsek Padangtualang, menuntut dibukanya portal di Pasar 10, Sidodadi.sahrul akbar/SUMUT POS.
Aksi unjuk rasa ini diketahui dilakukan karena para buruh tak dapat beraktivitas kerja seperti biasa. Hal ini diakibatkan adanya pembongkaran Jembatan Bukit Tua, serta pemasangan portal di Pasar 10, Tanjungberingin dan Sidodadi. Alhasil, sejumlah truk pengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan kelapa kopra, serta tangki CPO, tak bisa keluar masuk melalui akses tersebut.
Adapun harapan mereka dengan digelarnya aksi ini, yakni agar Pemkab Langkat membuka portal di Pasar 10, Tanjungberingin dan Sidodadi tersebut. Karena, jika portal tersebut tetap ditutup, mereka tidak bisa bekerja seperti biasa, sebab tidak ada barang masuk ke pabrik, baik kelapa sawit maupun kelapa. Selain itu, mereka pun mengharapkan solusi dari masalah ini, sehingga para buruh tersebut dapat bekerja seperti biasa lagi.
Adapun para buruh yang terdampak akibat ditutupnya akses jalan tersebut, yakni yang bekerja di CV Sims, MTJ, CCM, dan Koko Pabrik Kelapa. Diketahui 4 perusahaan tersebut, semuanya berada di Kecamatan Padangtualang. Hal ini pun ditengarai akan berimbas kepada PTPN 4 (satu pabrik) dan PTPN 2 (3 pabrik). Adapun 3 pabrik milik PTPN 2, yakni Kwala Sawit, Sawit Seberang, dan Sawit Hulu.
“Kalau portal tidak dibuka, otomatis truk tangki CPO berhenti beroperasi sementara waktu. Seperti halnya pabrik Sawit Seberang, yang memerlukan 9 truk tangki CPO setiap harinya. Tentu akan terpaksa berhenti beroperasi, karena masalah ini,” ungkap Kepala Tata Usaha Pabrik DRU, Imran Harahap.
Sementara itu, pihak Pemkab Langkat yang dihubungi, menjelaskan, portal itu dipasang sesuai dengan Perda Pemkab Langkat, yang tujuannya menyelamatkan akses jalan Pasar 10, Tanjungberingin dan Sidodadi.
Namun pada dasarnya, khususnya di akses jalan Pasar 10 Sidodadi sepanjang 10 kilometer, tidak ada masalah jika para sopir truk mematuhi peraturan tonase.
“Harusnya para pengusaha mematuhi peraturan, dengan mengisi truk tidak melebihi ambang batas tonase. Tapi sayangnya, para pengusaha dan sopir kerap tidak mengindahkan aturan ini. Bahkan hampir setiap hari, truk dengan tonase hampir 30 sampai 35 ton terus melintas. Sementara kekuatan tonase jalan hanya 20 ton. Untuk itu, kami berharap agar pengusaha dan sopir dapat menyadari hal tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, diketahui, pengerjaan pembangunan Jembatan Bukit Tua, sudah dimulai. Amatan wartawan di lapangan, akses jalan di lokasi diputus total, bahkan sepeda motor tak dapat melintas, karena pihak pengelola proyek tak menyediakan jalan alternatif untuk melintas.
Diinformasikan, pembangunan jembatan ditargertkan selesai selama 45 hari. Namun, informasi itu tak dituliskan pada plang data milik CV Makkurtuk Dongan, selaku pengelola proyek . (mag-6/saz)
LONGSOR: Kepala Desa Tanjung Selamat, Nuraidi, saat meninjau lokasi longsor di Perumahan Tanjung Selamat Indah Tahap 2, Rabu (24/11).JULIKA/SUMUT POS.
SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang turun secara terus-menerus mengakibatkan banyaknya kejadian alam, mulai dari pohon bertumbangan di jalan, hingga longsor. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sunggal, Desa Tanjung Selamat, Dusun 1A, tepatnya di Perumahan Tanjung Selamat Indah Tahap 2.
LONGSOR: Kepala Desa Tanjung Selamat, Nuraidi, saat meninjau lokasi longsor di Perumahan Tanjung Selamat Indah Tahap 2, Rabu (24/11).JULIKA/SUMUT POS.
“ Yang menjadi korban di perumahan ini adalah warga yang berada di Blok C. Bagian bangunan yang dijadikan dapur ambruk, dan barang-barang dapur hanyut dibawa arus air,” ungkap Nuraidi, Kepala Desa Tanjung Selamat, Rabu (24/11), di lokasi longsor.
Rumah yang ada di Blok C sekitar 10 unit rumah, menjadi korban longsor. Namun yang terparah menjadi korban ada 2 unit, yang mengalami bagian bangunan roboh.
“Bangunan yang ambruk itu bagian dapur kami. Semua habis dibawa arus air. Dan sebelah rumah juga roboh, tapi rumah di sebelah tidak ada penghuninya,” beber Anda br Sembiring (56), warga Perumahan Tanjung Selamat Indah Tahap 2, Blok C.
Dari keterangan warga, tidak ada korban jiwa akibat longsor ini. Hanya saja, bangunan dan perabotan rumahtangga menjadi korban, dibawa arus air. Karena posisi perumahan tepat di pinggir aliran Sungai Belawan.
“Ini karena tanggul yang dibuat oleh developer perumahan ini, ambruk. Akibatnya, arus air sungai yang deras, seperti menarik semua yang ada di pinggirannya, termasuk bangunan rumah kami,” imbuh Masa Bangun (55), warga Perumahan Tanjung Selamat Indah Tahap 2.
Kejadian longsor yang terjadi pada Senin (22/11) dini hari, membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang, yang tepat berada di bangunan yang roboh, yakni bagian dapur warga.
“Kalau rumah lainnya yang ada di Blok C ini, selain rumah kami, mengalami retak-retak. Dan untuk bagian belakang rumah, sudah mulai menipis dasar tanahnya,” jelas Masa lagi. Selama hujan deras usai longsor, warga yang berada di Perumahan Tanjung Selamat Indah Tahap 2, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena rasa takut akan terjadinya longsor lanjutan.
“Walaupun ini merupakan perumahan yang dikelola oleh perusahaan, maka kami selaku pejabat daerah, tetap akan berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin. Bagaimana caranya agar warga kami ini mendapatkan perhatian dari perusahaan atas apa yang dialami,” tutur Nuraidi.
Karena dorongan dari Camat Sunggal, Nuraidi selaku kepala desa, berupaya agar warga yang berada di perumahan tersebut mendapatkan respons cepat dari perusahaan, berupa pembangunan tanggul kembali dengan kokoh. Agar warga perumahan tidak lagi mengalami rasa tidak nyamanan menetap di kawasan tersebut. (mag-1/saz)
VIRTUAL : Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan ketika virtual dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, World Bank serta Akademisi Universitas Indonesia (UI) menggelar Virtual Assessment kepada Tim Pengarah dan Pengurus TPAKD Kota Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka pelaksanaan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Award Tahun 2021 dan berdasarkan hasil penilaian tim penilai utama, ditetapkan TPAKD Kota Tebingtinggi sebagai salah satu nominator TPAKD Award tahun 2021.
VIRTUAL : Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan ketika virtual dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, World Bank serta Akademisi Universitas Indonesia (UI) menggelar Virtual Assessment kepada Tim Pengarah dan Pengurus TPAKD Kota Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS.
Sehubungan hal tersebut, tim penilai utama TPAKD Award 2021 yang terdiri dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, World Bank serta Akademisi Universitas Indonesia (UI) menggelar Virtual Assessment kepada Tim Pengarah dan Pengurus TPAKD Kota Tebingtinggi, Rabu (23/11) dan diikuti Pemerintah Kota Tebingtinggi secara virtual di Ruang Kerja Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, dalam paparannya kepada tim penilai utama menyampaikan, bahwa TPAKD tahun 2020 terdiri dari rapat koordinasi, business matching, One Student One Account (OSOA) dan digitalisasi UMKM.
Terang Umar kembali, realisasi tahun 2021 terdiri dari UMKM Go Digital (fasilitas UMKM untuk pemasaran digital e-commerce dan perluasan pemanfaatan pembayaran digital Qris), UMKM Naik Kelas (kredit pembayaran melawan rentenir sebanyak 2.589 debitur, penginputan dan fasilitas KUR untuk UMKM sebanyak 104 debitur).
“UMKM Go Eksport (sebanyak 3 UMKM dan sertifikat hak properti UMKM yang dapat dijadikan agunan kredit sebanyak 281 sertifikat program PTSL gratis oleh BPN Kota Tebingtinggi), One Village One Agent (perluasan penyebaran agen laku pandai bank disetiap Kelurahan dan pengembangan pariwisata), dan Satu Rekening Satu Pelajar (pemetaan pelajar yang memiliki rekening, kolaborasi agen laku pandai dan sekolah, hari Indonesia menabung yang digelar dengan webinar),” jelas Umar Zunaidi.
Umar juga menyampaikan, langkah-langkah penguatan kapasitas dan kinerja TPAKD dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, diantaranya dengan pembuatan website TPAKD, publikasi kegiatan TPAKD, melaksanakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Tebingtinggi, melaksanakan 11 kegiatan rapat penguatan kompetensi anggota TPAKD, monitoring dan evaluasi TPAKD melalui SITPAKD dan kampanye bulan inklusi keuangan.
Adapun progran unggulan TPAKD Kota Tebingtinggi ialah kolaborasi Agen Laku Pandai dengan simpanan pelajar dan UMKM Go Digital (MU TRANS).
“Kami juga memerlukan bimbingan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemendagri, OJK, World Bank Indonesia ataupun dari TPKAD Pusat dan TPKAD provinsi, untuk kami agar lebih konsisten,” ucap Umar mengakhiri paparannya.
Sesi diakhiri dengan tanya jawab dan hasil asessment akan diumumkan dalam Rakornas TPAKD pada bulan Desember 2021. Turut hadir Sekdako Muhammad Dimiyathi, Kabag Perekonomian dan SDA Zahidin, Kabid Aptika Diskominfo Hamdani mewakili Kadis Kominfo, Kabid BPKPD Zakaria mewakili Kaban BPKPD dan Kasubbag Perekonomian Safarina. (ian/han)
KUNJUNGAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Sekdako Muhammad Dimiyathi menerima kunjungan TPPKK Provinsi Sumut di rumah Dinas Wali Kota Tebingtinggi.sopian/sumut pos.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Sekdako Muhammad Dimiyathi dan perwakilan Kepala OPD, menerima kunjungan tim penggerak (TP) PKK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (23/11).
KUNJUNGAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Sekdako Muhammad Dimiyathi menerima kunjungan TPPKK Provinsi Sumut di rumah Dinas Wali Kota Tebingtinggi.sopian/sumut pos.
Kunjungan yang dilakukan dalam rangka evaluasi Lomba PKK tahun 2021, peraih nominasi hasil monitoring kelurahan dan kecamatan. Adapun kelurahan yang menjadi evaluasi tim, yaitu Kelurahan Tanjung Marulak dengan kategori Pelaksana Tertib Administrasi, Kelurahan Tualang kategori Pelaksana PAAR Cinta Kasih, Keluraham Persiakan kategori Pelaksana UP2K PKK, Kelurahan Pinang Pancung kategori Pelaksana Hatinya PKK, dan Kecamatan Bajenis dengan kategori Lomba Iva Test.
Tim Evaluasi Pelaksana Tertib Administrasi diketuai oleh Muhammad Nirman Subkhan Nasution, Tim Evaluasi Pelaksana PAAR Cinta Kasih oleh Nyonya Siti Endah Maria, Tim Evaluasi Pelaksana UP2K PKK oleh Nyonya Kaniah, Tim Pelaksana Hatinya PKK oleh Nyonya Juliana Azhar dan Tim Pelaksana Lomba Iva Test oleh Nyonya Arjuna.
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunadi mengucapkan selamat datang dan menyampaikan permohonan maaf tidak dapat mendampingi tim melakukan evalusi dikarenakan kegiatan lain dihari dan jam yang sama,yaitu virtual assessment TPAKD Award tahun 2021.
Umar juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua Kader PKK Kota Tebingtinggi yang telah bekerja keras dan kerja ikhlas dalam memajukan PKK, serta masyarakat Kota Tebingtinggi.
Kegiatan PKK sangat membantu Pemko Tebingtinggi dalam mewujudkan visi-misi serta program yang dicanangkan untuk kemajuan Kota Tebingtinggi.
“Apa saja program PKK yang dinilai bagus demi kesejahteraan dan kemajuan Kota Tebingtinggi, akan didukung oleh pemerintah, Pemko Tebingtinggi sangat terbantu dengan adanya PKK,” tutup Umar.
Selanjutnya, Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara dan PKK Kota Tebingtinggi serta perwakilan Kepala OPD bergerak ke Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi titik lokasi penilaian. (ian/han)
UJIAN: Bupati Asahan, H. surya BSc membuka kegiatan ujian penyesuain kenaikan pangkat tenaga administrasi bagi ASN.DERMAWANSUMUT.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, menggelar ujian penyesuaian kenaikan pangkat tenaga administrasi bagi aparatur sipil negera (ASN) lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, bertempat di Aula Melati Kantor Bupati, Selasa (23/11/21).
UJIAN: Bupati Asahan, H. surya BSc membuka kegiatan ujian penyesuain kenaikan pangkat tenaga administrasi bagi ASN.DERMAWANSUMUT.
Berdasarkan peraturan Kepegawaian Negara Nomor 33 tahun 2011 tentang kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah.
Disebutkan, PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap dengan ketentuan.
Bupati Asahan diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs.H. John Hardi Nasution, MSi menegaskan, setelah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat, bukan berarti dapat langsung memperoleh kenaikan pangkat karena ujian penyesuaian kenaikan pangkat merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.
“Masih banyak syarat lain yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan pangkat,” tegas Hardi.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan Nazaruddin, S.H. menjelaskan, penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat ini dilaksanakan selama 2 hari.
“Tujuan dilaksanakannya ujian ini yaitu untuk menjamin tertib administrasi dan pembinaan karir pegawai negeri sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah yang lebih tinggi dan untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat pegawai negeri sipil bagi yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah,” tegas Nazaruddin. (dat/han)
