BANTUAN: Bupati Batubara Ir. H. Zahir, M.AP bersama Kadis Kesehatan Wahid Khusyairi memberikan bantuan kepada warga lansia yang mengikuti vaksinasi.
BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan berkomitmen mengakselerasi program vaksinasi, agar sasaran target tercapai. Untuk mendapatkan syarat Herd Imunity atau kekebalan kelompok, Pemerintah harus mengejar target vaksinasi 70 persen.
BANTUAN: Bupati Batubara Ir. H. Zahir, M.AP bersama Kadis Kesehatan Wahid Khusyairi memberikan bantuan kepada warga lansia yang mengikuti vaksinasi.
Demikian dikatakan Bupati Zahir saat menghadiri Gebyar Vaksinasi Lansia di Aula Kantor Camat Sei Suka, pada Senin (22/11). Dengan digelarnya gebyar ini, tercatat 300 warga lanjut usia antusias mengikuti vaksinasi, Rabu (24/11)
“Program gebyar vaksinasi lansia kali ini ditargetkan untuk 300 orang, kemudian akan dilanjutkan untuk seribu lansia di Kabupaten Batubara,ujar Bupati Zahir.
Bupati Zahir turut didampingi Kadis Kesehatan, Wahid Khusyairi, MM dan Camat Sei Suka Listen Samosir, SE untuk melihat kegiatan gebyar vaksinasi.
Diprogram gebyar ini, selain melihat kesiapan vaksinasi, Bupati Zahir juga memberikan bantuan sembako kepada lansia yang mengikuti vaksinasi.
Pembagian sembako tersebut sebagai rangsangan kepada warga, agar mau divaksin karena masih ada warga yang takut untuk divaksin.
Bupati Zahir mengemukakan, program gebyar vaksinasi lansia ini ditargetkan mencapai 70 persen hingga akhir tahun 2021, sedangkan capaian 30 persen akan dilanjutkan di tahun 2022 mendatang, katanya. (aci/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution langsung meninjau banjir di kawasan Kecamatan Medan Selayang Rabu (24/11/2021) malam pasca kembali dari tugas di Jakarta. Bobby memerintahkan Camat Selayang Viza Fandhana yang kemudian diikuti Sekcam, lurah, kepling dan petugas P3SU untuk sama-sama melihat kondisi banjir di Jalan Bunga Wijaya Kesuma dan Jalan Sembada IX Kelurahan Padang Bulan Selayang II.
Bobby dan rombongan juga meninjau Jalan Balai Kelurahan dan Jalan Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata yang juga terendam banjir.
Dari pantauan tersebut dan dialog dengan warga sekitar, diketahui terjadi sedimentasi drainase. Akibatnya curah hujan yang deras tak sanggup ditampung drainase yang ada di sana.
“Sedimentasi tinggi dan drainase yang ada mengecil. Jadi tak bisa tampung debit air,” kata Bobby.
Untuk itu, dalam waktu secepatnya langkah awal adalah membersihkan sedimentasi tersebut untuk menambah kedalaman drainase.
“Tadi juga banyak dengarkan aspirasi warga. Masukan dari warga sudah kita tampung Insya Allah pasti ada solusi banjir ini,” lanjut Menantu Presiden Jokowi itu.
Namun Bobby juga inginkan semua pihak bersedia berkolaborasi agar masalah banjir benar-benar dapat teratasi.
“Hingga saat ini Pemko Medan juga terus berupaya untuk membenahi seluruh drainase yang tersumbat agar genangan air dapat teratasi. Kita juga terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat untuk mengatasi persoalan ini. Namun dukungan dan partisipasi dari masyarakat kota Medan untuk menjaga lingkungan juga dibutuhkan agar persoalaan ini segera teratasi sehingga kota Medan dapat bebas dari banjir,” pungkas Bobby.
Sementara itu Camat Selayang Viza Fandhana yang ikut pada tinjauan tersebut mengatakan, Wali Kota minta pihaknya melakukan penanganan awal.
“Perintah Pak Wali Kecamatan dan Kelurahan lakukan penanganan awal. Kami juga sudah koordinasi dengan Dinas PU,” kata Viza.(map)
KETERANGAN: Jubir Pemko Tebingtinggi, Dedi Parulian Siagian ketika memberikan keterangan Tebingtinggi masuk level 1 PPKM.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Berbagai daya dan upaya dilakukan Pemerintah Kota Tebingtinggi beserta Polres Tebingtinggi, Kejari Tebingtinggi, Kodim 0204 DS dalam menekan dan memutus penyebaran Covid-19, menunjukkan hasil. Terbukti, saat ini Kota Tebingtinggi telah masuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan status level 1.
KETERANGAN: Jubir Pemko Tebingtinggi, Dedi Parulian Siagian ketika memberikan keterangan Tebingtinggi masuk level 1 PPKM.SOPIAN/SUMUT POS.
Juru Bicara Pemko Tebingtinggi Dedi Parulian Siagian, mengatakan hal ini berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 61 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
“Ya, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2 dan level 1, Alhamdulillah Kota Tebingtinggi telah memenuhi kriteria dan ditetapkan masuk PPKM level 1,” ujar Kepala Dinas Kominfo Tebingtinggi Dedi Parulian Siagian selaku Juru Bicara Pemko Tebingtinggi, saat memberikan keterangan di kantor Diskominfo Tebingtinggi, Jalan Imam Bonjol, Rabu (24/11).
Ucapan terimakasih pun disampaikan Jubir Pemko kepada unsur TNI (Kodim 0204 Deli Serdang dan Koramil 13 Tebingtinggi), Polres Tebingtinggi, Kejari Tebingtinggi dan relawan dari berbagai pihak atas kerja keras dan kerjasamanya hingga Kota Tebingtinggi masuk dalam PPKM level 1.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kodim 0204 Deli Serdang dan Koramil 13 Tebingtinggi, Polres, Kejaksaan dan relawan, atas kerja keras, kerja sama dan kerja ikhlasnya, hingga Kota Tebing Tinggi masuk dalam PPKM level 1, Soliditas ini harus dipertahankan demi menjaga kesehatan dan keselamatan warga hingga terbentuknya herd imunity yang kita harapkan pada program vaksinasi yang gencar diprogramkan oleh berbagai pihak, saat ini vaksinasi yang kita harus tuntaskan,” beber Dedi.
Lebih lanjut disampaikannya, meski saat ini Kota Tebingtinggi telah berstatus level 1, namun Pemerintah Kota terus mengingatkan dan mengimbau warga agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.
“Kita tidak boleh lengah menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita lengah, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gelombang lanjutan sebaran wabah Covid-19,” ujarnya. Untuk itu, dia mengajak bersama-sama untuk patuh protokol kesehatan dan menjalani vaksinasi.
“Karena protokol kesehatan dan vaksinasi merupakan kunci utama di dalam menekan dan memutus sebaran Covid-19,” pungkas Dedi. (ian/han)
PASAR: Gedung Pasar Nou, di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli terlihat sepi.adi laoli/sumut pos.
NIAS, SUMUTPOS.CO – Meski pun pembangunannya menghabiskan anggaran miliar rupiah, namun gedung Pasar Nou di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, dinilai belum memenuhi harapan masyarakat apalagi kelayakan pasar tradisional moderen.
PASAR: Gedung Pasar Nou, di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli terlihat sepi.adi laoli/sumut pos.
Pasar Nou yang dibangun diatas lahan seluas 2.715 m2 dengan pagu dana sebesar Rp 11.902.067.000, yang bersumber dari dana bagi hasil atau DBH pusat tahun anggaran 2020, sejak ditempati para pedang pada bulan Oktober 2021 lalu, mulai muncul berbagai persoalan.
Kepada Sumut Pos, beberapa pedagang di Pasar Nou yang menempati kios di lantai II gedung menyampaikan berbagai uneg-unegnya. Mulai dari ukuran kios yang kecil hanya 2 meter kali 2,5 meter, gang sempit, fasilitas umum kurang memadai, pembeli minim serta berbagai persoalan lainnya.
Tidak hanya itu, issu jual-beli kios mencuat. Bahkan untuk mendapatakan lokasi strategis para pedagang harus menyetor sejumlah uang kepada oknum tertentu.
“Ukuran kiosnya kekecilan pak, dagangan saya tak muat didalam. Terpaksa sebagian saya taruh diluar. Ini masih bisa, karena kios yang didepan dan samping belum terisi. Nanti kalau sudah buka semua, saya juga bingung nanti mau taruh kemana,” keluh salah seorang pedang di Pasar Nou, ditemui Sumut Pos beberapa hari lalu.
“Fasilitasnya kurang, tangga perlu ditambah. Gedung baru tapi sebagian kamar mandi tidak berfungsi, ada yang rusak, air macet. Kamar mandinya beraroma bau busuk, jorok tak pernah dibersihkan. Menurut saya pasar ini belum layak, apalagi disebut pasar tradisional moderen,” sambungnya.
Pedang lainnya, bernama Situmorang juga mengeluh kondisi pasar Nou. Ia mengaku sudah puluhan tahun berjualan di pasar Nou, jauh sebelum ada pembangunan gedung baru. “Dulu kami punya dua kios dibangunan yang lama. Namun setelah ada gedung baru kata orang diperindag pedagang tidak dibolehkan memiliki lebih dari satu kios. Padahal ada juga beberapa pedagang punya sampai tiga kios, ”bebernya.
Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gunungsitoli Yurisman Telaumbanua mengatakan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pembangunan. Ia menyebutkan operasional gedung Pasar Nou saat ini masih tahap uji coba. Ia mengatakan fasilitas gedung kedepan akan dioptimalkan.
“Kalau ada anggapan layak tidak layak itu sah-sah saja, kami tidak sakit hati. Itu warjar saja, yang penting kita terus berbuat yang terbaik bagaimana kenyamanan para pedagang, kenyamanan masyarakat pembeli dan seterusnya,” kata Yurisman kepada Sumut Pos di kantornya, Selasa (23/11).
Terkait ukuran kios dan gang yang tergolong kecil, Yurisman menyebutkan tidak mungkin terpenuhi semua tuntutan para pedang. Sementara soal kebersihan kamar mandi, Kadis mengakui sudah menempatkan petugas kebersihan di pasar Nou.
“Kemarin pegawai sudah kita tempatkan disana, nanti kita evaluasi. Namun perlu juga dipahami, bahwa baik buruknya pasar Nou ini bukan hanya dinas perdagangan yang menentukan, tapi peran pedagang yang paling utama,”sebutnya. (adl/ram)
PASAR MURAH: Manajemen PHG saat melayani warga berbeblanja di Pasar Murah yang diadakan oleh PHG.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Permata Hijau Gorup (PHG) membuka sejumlah pasar murah di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Program yang digelar perusahaan bergerak di bidang produsen minyak goreng ini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
PASAR MURAH: Manajemen PHG saat melayani warga berbeblanja di Pasar Murah yang diadakan oleh PHG.
Manajer Umum PHG, Asep Tatang mengatakan, kegiatan pasar murah yang digelar merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di masa pandemi dan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru). Selain itu, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan kenaikan harga mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000/liter.
Dalam hal ini, PHG merasa terpanggil untuk menggelar pasar murah. Pelaksanaan pasar murah bekerja sama dengan Pemprovsu sesuai Surat Sekda Provsu Nomor 511.1/11451/2021 tentang Kegiatan Pasar Murah Minyak Goreng kepada Produsen Minyak Goreng yaitu Permata Hijau Group untuk melaksanakan Pasar Murah Minyak Goreng.
Kegiatan pasar murah minyak goreng, kata Asep, diselenggarakan di beberapa kabupaten/kota di Sumut. Kegiatan dimulai hari Senin 22 November 2021 s/d Rabu 24 November 2021 di Kota Medan, Kamis 25 November 2021 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Jumat 26 November 2021 di Kabupaten Padanglawas. “Kegiatan pasar murah ini berkat adanya dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah setempat,” kata Asep Tatang, Selasa (23/11).
Mengenai waktu dan tempat, Humas PHG Martua Muda Daulay menambahkan, pelaksanaan pasar murah tersebut adalah, Pasar Petisah 22 November 2021 dipasarkan minyak goreng sebanyak 2.000 liter, Pasar Seikambing 23 November 2021 dipasarkan minyak goreng sebanyak 2.000 liter dan Pasar Palapa Brayan 24 November 2021 dipasarkan minyak goreng sebanyak 2.000 liter.
Wilayah Labusel pada 25 November 2021 berlangsung di Desa Sesumut dipasarkan minyak goreng sebanyak 2.000 liter, Kantor Camat Kotapinang 2.000 liter. Kemudian, wilayah Palas pada 26 November 2021 di Desa Hutalombang sebanyak 2.000 liter, Pasar Latong sebanyak 2.000 liter, Desa Mananti sebanyak 2.000 liter, Pasar Panyabungan sebanyak 2.000 liter. Keseluruhanya dengan jumlah total 18.000 liter.
Barang yang dipasarkan adalah minyak goreng produk olahan dari Permata Hijau Group yang harganya lebih murah dibanding di pasar atau di toko swalayan dengan harga Rp15.000/liter (harga sesuai Surat dari Sekda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara).
“Jumlah minyak goreng yang disediakan untuk pasar murah sebanyak 2.000 liter di setiap lokasi pelaksanaan pasar murah. Permata Hijau Group telah menyediakan minyak goreng sebanyak 18.000 liter untuk 3 daerah untuk kegiatan pasar murah minyak goreng,” jelas Martua Muda Daulay.
Sementara itu, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Pemprovsu, Aspan Sopian Batubara mengapresiasi Permata Hijau Group (PHG) merupakan produsen penghasil minyak goreng di Sumatera Utara, karena telah turut serta dalam kegiatan pasar murah yang digelar Pemprovsu. “PHG merupakan salah satu perusahaan yang selalu bersinergi dengan Pemprovsu, apalagi dalam hal kemanusiaan, seperti pasar murah yang kita gelar saat ini,” kata Aspan.
Tujuan kegiatan tersebut, kata Aspan, untuk membantu warga masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran menghadapi harga sembako di pasaran, yang mengalami kenaikan harga. Pasar murah yang digelar, merupakan momentum perayaan hari besar keagamaan natal dan tahun baru. Sehingga harga minyak goreng di pasaran saat ini sangat yang dipengaruhi dengan tingginya harga CPO Internasional, jadi berdampak pada kebutuhan masyarakat. “Pemerintah hadir di tengah masyarakat, merasakan apa yang dirasakan masyarakat dengan tingginya harga minyak goreng,” ungkap Aspan.
Dalam pelaksanaan kegiatan pasar murah minyak goreng, lanjut Aspan, setiap orang akan dibatasi membeli dengan mendapatkan 2 liter minyak goreng seharga Rp30.000, agar setiap masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. “Kegiatan ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas harga minyak goreng dan mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM,” pungkas Aspan. (ila)
DIABADIKAN: Bupati Dosmar Banjarnahor bersama 63 peserta Pesparawi foto bersama, sebelum diberangkatkan ke Pematangsiantar, Rabu (24/11) di Halaman Kantor Bupati Humbang Hasundutan.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor memberangkatkan 63 peserta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) untuk mengikuti pesta Pesparawi tingkat Provinsi Sumatera Utara, di ke Pematang Siantar, Rabu (24/11).
DIABADIKAN: Bupati Dosmar Banjarnahor bersama 63 peserta Pesparawi foto bersama, sebelum diberangkatkan ke Pematangsiantar, Rabu (24/11) di Halaman Kantor Bupati Humbang Hasundutan.
Bupati Dosmar mengatakan, apresiasinya dan peran sertanya untuk mengikuti kegiatan ini, semoga nantinya dapat berjalan lancar dan sukses.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan selamat mengikuti Pesparawi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021,” ucap Dosmar.
Dikatakannya, apa yang ditampilkan nanti adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Harapan, dan doa semoga kontingen ini dapat meraih juara dan membawa nama baik Humbang Hasundutan pada Pesparawi Tingkat Provinsi Sumatera Utara ini.
“Kami mengingatkan agar pengurus dan peserta senantiasa menjaga kesehatan, mulai dari berangkat hari ini sampai kembali nantinya. Pada saat pandemi Covid-19 ini kami juga tetap mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan,” imbuh Dosmar.
Sebelumnya, pengurus LPPD Laberto Simanullang menyampaikan bahwa adapun Kontingen Humbang Hasundutan akan mengikuti beberapa kategori.
Dia menyebut, kategori paduan suara dengan jumlah 30 peserta, kategori musik pop gerejawi dengan jumlah peserta 5 orang, kategori vocal group dengan jumlah peserta 8 orang, kategori vocal Solo Remaja Putra.
Dan, kategori vocal solo remaja putri, Kategori vocal solo anak umur 7-9 tahun, kategori vocal solo anak umur 10-13 tahun.
Perlu diketahui, pesparawi Tingkat Provinsi Sumatera Utara di Pematang Siantar yang dilaksanakan, mulai 24 November sampai 27 November 2021.
Sebelum diberangkatkan, seluruh peserta kontingen dan pengurus LPPD yang turut serta berangkat ke Pematang Siantar dilakukan SWAB Antigen. Dan, kontingen ini diberangkatkan dengan doa yang dibawakan oleh Praeses HKI. (des/ram)
TIBA: Personel Sat Sabhara Poldasu, saat tiba di Mapolres Dairi dan langsung di droping ke Polsek masing-masing untuk PAM di TPS Pilkades serentak 106 Desa di Kabupaten Dairi, Kamis (25/11).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 675 personel Polri dari jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) diterjunkan dan siap mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 106 desa di Kabupaten Dairi, Kamis (25/11).
TIBA: Personel Sat Sabhara Poldasu, saat tiba di Mapolres Dairi dan langsung di droping ke Polsek masing-masing untuk PAM di TPS Pilkades serentak 106 Desa di Kabupaten Dairi, Kamis (25/11).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman SIK MM melalui Kepala Seksie (Kasie) Humas Polres, Iptu Donny Saleh, Rabu (24/11) menerangkan, ke 675 personel Polri yang diterjunkan untuk pengamanan terdiri dari Bawah Kendali Brimob (BKO) Brimob sebanyak 91 personel.
“Untuk pengamanan langsung di tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 478 personel. Dan disebarkan di 262 TPS di 106 desa yang melaksanakan Pilkades,” ucap Donny.
Donny memaparkan, pola pengamanan dilakukan yakni, TPS diprediksi sangat rawan sebanyak 8 personel, dan TPS yang dianggap sangat rawan ada 6 TPS. Dan TPS rawan, akan ditempatkan 6 personel.
“ Untuk TPS yang dianggap rawan sebanyak 14 TPS. Sementara di 86 TPS yang diprediksi aman, akan dijaga 4 personel,” jelasnya.
Lanjut Donny, untuk tiga Polsek yakni Polsek Sumbul, Parongil dan Tigalinga, 1 pleton Dalmas berjaga. Begitu juga, BKO Brimob stanby di Polres. Jika terjadi eskalasi meningkat, pasukan Dalmas dan Brimob siap diterjunkan ke lokasi.
Donny Saleh mengatakan, pengamanan Pilkades serentak 106 desa di kabupaten Dairi, diawasi Perwira Pengamat Wilayah Poldasu dipimpin Dir Binmas Polda Sumut, Kombes Pol Sofyan Hidayat dan AKBP Alamsyah P Hasibuan
Ditambahkan Donny, hasil monitoring ke lapangan yakni pantauan kegiatan dilakukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD), sampai saat ini kondisi di lapangan situasi aman dan kondusif.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Dairi, Junihardi Siregar dikonfirmasi mengatakan, semua persiapan termasuk logistik Pilkades sudah terdistribusi ke kecamatan.
“Untuk sebagian desa yang jauh dari kantor camat, logistik sudah dikirim ke P2KD. Sementara, bagi desa yang dekat dengan kantor Camat, akan dikirim di hari H. Dan sebanyak 106 desa sudah siap menggelar Pilkades,” ucapnya. (rud/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tongkat Presidensi G20 telah resmi beralih dari Italia ke Indonesia dan akan dimulai pada bulan Desember 2021. Pertumbuhan yang inklusif, berpusat pada masyarakat, serta isu ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama Presidensi Indonesia di G20.Dalam kaitannya dengan isu ramah lingkungan, Indonesia menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% secara mandiri atau 41% jika mendapat dorongan internasional.
Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi emisi GRK, diantaranya melalui program mandatory biodiesel, kerjasama ekonomi hijau, dan regulasi percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.
“Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, Indonesia mengedepankan langkah konkret dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim. Salah satu yang mencerminkan leading by example adalah penggunaan Electric Vehicle dalam Penyelenggaraan Presidensi G20 untuk para official,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara serah terima penggunaan mobil listrik dari Hyundai sebagai kendaraan resmi Delegasi G20 di Jakarta, Rabu (24/11).
Hyundai Motor Indonesia (HMID) selaku perwakilan Hyundai Motor Company di Indonesia telah berkomitmen memberikan dukungan operasional berupa 42 (empat puluh dua) unit Electric Vehicle (EV) mobil listrik untuk penyelenggaraan Pertemuan Sherpa ke-1 Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Menko Airlangga yang juga menjabat selaku Ketua Bidang Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta merupakan langkah inklusif dari Pemerintah untuk turut mendukung Presidensi G20 Indonesia.
Kolaborasi dengan Hyundai tersebut merupakan bentuk dukungan dari private sector dalam menyukseskan Presidensi G20 Indonesia melalui penggunaan sarana transportasi yang ramah lingkungan.
Pertemuan Sherpa ke-1 merupakan salah satu rangkaian pembuka Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang akan diadakan secara fisik di Jakarta pada 6 – 8 Desember 2021 dan akan menjadi benchmark dari penyelenggaraan pertemuan selanjutnya.
Diperkirakan sebanyak 104 delegasi akan hadir dari 39 Negara Anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional pada acara yang diselenggarakan di Jakarta. Presidensi G20 Indonesia sekaligus menjadi kesempatan untuk menunjukkan (showcasing) keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi struktural yang berfokus di bidang perdagangan, investasi, dan industri.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus mendorong perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk mengembangkan usaha dan investasi di Indonesia.
”Kami mengapresiasi investasi yang dilakukan Hyundai sebesar USD1,55 miliar untuk mengembangkan pusat manufaktur pertamanya di ASEAN yang berlokasi di Kota Deltamas Bekasi. Dengan kapasitas maksimum per tahun sebesar 250 ribu unit, tentunya hal ini akan menyediakan ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Menko Airlangga.
Selain menyediakan 42 unit EV untuk transportasi para delegasi, Hyundai juga menyiapkan pelatihan khusus bagi para calon pengemudi serta memasang 2 (dua) unit EV Charging Station di kantor Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pelengkap operasional mobil listrik.
”Indonesia mendorong produksi kendaraan listrik, dan tentu selanjutnya salah satu target dari Indonesia sesuai tema G20 yaitu Recover Together, Recover Stronger maka kita secara bersama-sama menangani seluruh persoalan baik itu pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, transformasi digital dan tantangan lingkungan ke depan,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini diantaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Taesung, Duta Besar Indonesia untuk Republik Korea Gandi Sulistyanto, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Penguatan Program-Program Prioritas/Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani, Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kemitraan Ekonomi Luar Negeri Rizal Affandi Lukman, Presiden Hyundai Motor Asia Pasific HQ Youngtack Lee, Presdir Hyundai Motor Indonesia Sung Jong Ha, dan Managing Director Hyundai Motors Indonesia Makmur. (ag/fsr)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyikapi viralnya putusan hakim PN Bekasi yang menolak gugatan perceraian, Jonson David Sibarani SH angkat bicara, Kamis (25/11), melalui suratnya kepada wartawan.
Jonson menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum yang disampaikan hakim. ” Dari pertimbangan hukum yang disampaikan hakim (versi berita), aku rasa itu sudah tepat. Sebab pada prinsipnya perceraian itu jangan dipermudah. Kecuali memang tidak terbantahkan lagi syarat-syaratnya (perceraian) sebagaimana dimaksud dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, terkait para pihak adalah orang Batak dan Nasrani, saya lebih setuju lagi (bahwa perceraian itu jangan dipermudah). Sebab sewaktu orang Batak menikah, wajib hukumnya secara adat mengundang dan memohon restu dari raja-raja adat (Dalihan Natolu) yakni Hula-hula, Dongan Tubu dan Boru. Jadi kalau mau cerai, harus meminta izin juga dong (dari Dalihan Natolu). Supaya gak gampang-gampang kali bercerai. “Begitu juga dengan hukum Agama (Nasrani). Perkawinan Kristen tidak bisa dipisahkan kecuali oleh karena maut. (artinya, hanya bisa dipisahkan oleh karena kematian/tidak dibenarkan bercerai). Banyak memang kasus cerai di lingkungan Batak. Justru inilah yang perlu dicegah ke depan hari. Agar perkawinan yang sakral itu bisa dipertahankan,” ujar Jonson.
Sela jutnya Jonson menyarankan Bahwa untuk klien perceraian yang bersuku Batak dan lebih menerapkan pemberian nasihat agar pihak yang mau mengajukan perceraian agar berfikir panjang. Sebab di adat Batak dan Agama Nasrani, perkawinan itu adalah sakral. Harus ada restu dari Dalihan Natolu (adat) dan harus ada janji nikah (Agama Nasrani) di hadapan Pendeta disaksikan handai tolan termasuk unsur Dalihan Natolu.
‘Dalam hal perkawinan, Adat Batak dengan ajaran Nasrani saling menguatkan. Saya contohkan saja diri saya, yakni seorang Warga Negara Indonesia, bersuku Batak, beragama Nasrani. Maka ada 3 hukum yang melekat pada pernikahan yakni: Sewaktu dinikahkan secara Agama di Gereja dengan pemberkatan dari Pendeta. Hukum Agama menegaskan, perkawinan Nasrani tidak dapat dipisahkan selain oleh karena kematian. Kemudian, dinikahkan secara adat (Hukum Adat). Di sinilah peran Dalihan Natolu, yakni merestui, menasehati dan sebagainya. Selanjutnya pernikahan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Hukum Negara). Menikahnya saja sulit, tentu perceraiannya akan lebih sulit lagi. Sebab para pihak harus membatalkan 3 hukum yang sudah diikrarkan tadi. Secara Agama sudah jelas dilarang. Secara Adat tentunya harus melalui Dalihan Natolu (Istilah Bataknya — DIPAULAK/DIPULANGKAN— untuk dinasihati terlebih dahulu oleh keluarga asal). Lalu, bila sudah memang tidak bisa dipersatukan lagi, termasuk dengan mediasi yang dilakukan Dalihan Natolu, ya silahkan menempuh jalur hukum negara (cerai di pengadilan), jelas Jonson sebagai lawyer di Kantor Hukum Metro tersebut.
Kemudian sambungnya, Terkait salah satu pihak melaporkan hakim, menurut saya itu sah-sah saja. Seseorang mau melaporkan, itu adalah haknya. Tapi benarkah dan pantaskah laporannya nanti diterima atau dikabulkan? Tentu masih harus dilihat unsur- unsurnya. Lalu terkait apakah lembaga dalihan natolu itu ada? Apakah terdaftar resmi, sehingga jika ada kasus cerai bisa dimediasi?
“Itu hukum adat. Tapi jarang disebut lembaga. Tapi DalihanNatolu itu memang ada di adat Batak. Itulah hula-hula, dongan tubu dan boru. Hukum adat beda. Dia tidak harus terdaftar resmi. Bahwa Dalihan Natolu itu memang ada dan berlaku serta diakui di adat Batak. Dalihan Natolu terdiri dari: Hula-hula (kerabat yang paling tinggi/dituakan), Dongan Tubu (kerabat yang setara dengan kita sendiri), Boru (kerabat di bawah dari jajaran kita). Di mana posisi ketiganya adalah merupakan ikatan yang saling mendukung. Ini berlaku di semua marga, di semua keluarga. Tidak ada istilah terdaftar resmi sebagaimana layaknya lembaga-lembaga atau organisasi,” tandas Jonson. (rel/adz)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO- Gudang ban bekas milik Anto (52), yang terletak di Jalan AMD Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi, ludes terbakar, Rabu (24/11/2021) sore. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai Rp800 juta.
KEBAKARAN : Gudang ban bekas milik Anton di Jalan AMD Kota Tebingtinggi tampak ludes terbakar.
Syahrir Damanik (53), seorang pekerja, warga Jalan AMD Kelurahan Lubuk Baru mengatakan, penyebab kebakaran karena disebabkan kelalaian saat membakar sampah di lokasi penyimpanan gudang ban bekas itu.
“Tiba-tiba api bakaran sampah itu menyambar ban bekas yang tertiup angin. Dalam waktu singkat api sudah membesar walaupun pekerja sudah mencoba memadamkan api menggunakan peralatan seadanya,” bilang Syahrir.
Karena tidak mampu memadamkan api, pekerja langsung menelpon Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Tebingtinggi. Mendapat kabar informasi kebakaran, petugas Damkar bersama lima mobil damkar menuju lokasi kejadiaan. “Berkat kerjasama yang baik personil Damkar Kota Tebingtinggi, api bisa dijinakkan dengan menerjunkan lima mobil damkar,” bilang Plt Kadis Pemadam Kebakaran dan Keselamatan, Abdul Halim Purba.
Kapolsek Padang Hulu Iptu Baringin Jaya didampingi Kasi Humas Polres Tebingtinggi Aiptu Agus Arianto membenarkan kejadiaan kebakaran itu. Hasil identifikasi sementara dan keterangan saksi, penyebab kebakaran karena kelalaian pekerja saat membakar sampah dilokasi gudang penyimpanan ban bekas. “Kita sudah meminta keterangan beberapa saksi. Kasus kebakaran ini sudah ditangani pihak Polsek Padang Hulu,” Jelasnya. (ian)
