MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain Hutajulu betekad mengantarkan figur terbaik menjadi pemimpin Partai Demoktat di Sumut melalui musyawarah daerah (Musda) yang akan digelar dalam waktu dekat. Karenanya Herri berharap, para pemilik suara di Musda nanti, dapat benar-benar melihat sosok kandidat terbaik yang energik, punya masa depan yang cerah, dan memiliki rasa nasionalisme yang kokoh.
“Saya ingin mengantarkan sosok yang mampu membesarkan Partai Demokrat di Sumut. Apalagi, tantangan di tahun 2022 sangat berat, makanya harus punya fisik dan energi yang kuat untuk melalukan konsolidasi ke daerah-daerah hingga ke anak ranting. Kalau tidak, kesuksesan Partai Demokrat di 2024 sulit tercapai. Sebab, selain sebagai oposisi, Demokrat juga sedang menghadapi berbagai tantangan,” kata Herri kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).
Herri yang saat itu didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Meilizar Latif dan Bakomstra DPD Partai Demokrat Sumut Maju Manalu, juga menyebutkan jika ia telah menerima pesan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar kepemimpinan Partai Demokrat Sumut diserahkan kepada yang tepat. Karenanya, Herri akan melihat siapa nantinya figur yang tepat untuk disampaikan ke DPP Partai Demokrat dan ke Ketua Umum AHY serta ke Ketua Majelis Tinggi, SBY.
Ditanya kapan pelaksanaan Musda IV Partai Demokrat Sumut digelar, Herri mengaku masih menunggu waktu yang tepat untuk disampaikan ke Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Bisa saja akhir tahun ini, atau awal Januari 2022 mendatang. Yang pasti saya akan melihat waktu pelaksanaan yang tepat, karena saya sebagai penanggung jawab, ingin Musda IV Partai Demokrat Sumut nantinya berlangsung aman, lancar, dan tertib,” ujarnya.
Herri pun mengaku akan tetap mengingat pesan SBY dan Ketua Umum AHY agar pemimpin Partai Demokrat Sumut ke depan benar-benar orang yang mampu membesarkan partai. “Pesan pak SBY dan AHY, jangan salah pilih,” ujar Herri yang ikut menjadi formatur dalam menyusun kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025.
Menurutnya, siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin Partai Demokrat Sumut nantinya, ada di tangan DPC sebagai pemilik hak suara. Tetapi, DPD yang juga sebagai pemilik suara sebagai perpanjangan tangan DPP akan menyampaikannya ke DPP. Namun, apa pun keputusan DPP harus diterima. ” Kita sudah sepakat dengan DPC, kita tetap patuh dan tunduk serta setia kepada DPP pimpinan AHY dan Ketua Majelis Tinggi bapak SBY. Makanya, apapun keputusan DPP nantinya harus dipatuhi,” kata Herri.
Selain itu, Herri juga berpesan, para kader yang akan maju sebagai kandidat agar saling menghormati perbedaan yang terjadi. “Karena Musda bukan segalanya, tapi awal dari pergerakan untuk membesarkan Partai Demokrat di tahun 2024 sekaligus menjalankan program partai yang prorakyat. “Silahkan para kandidat turun ke bawah, turun ke DPC, DPAC dan ranting. Rangkul mereka dan ketahuilah apa yang diinginkan. Kader juga menginginkan figur Ketua DPD mendatang yang mampu membesarkan partai,” pungkasnya. (adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perdagangan kembali meraih prestasi atas kerja dan pelayanan yang dilakukan kepada publik. Kali ini, penghargaan yang diterima adalah anugerah “Badan Publik Informatif” tahun 2021. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menerima penganugerahaan tertinggi di bidang pelayanan informasi publik ini secara daring dengan disaksikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kementerian Perdagangan merupakan satu dari 83 badan publik yang diberi penghargaan dari total 337 badan publik yang dinilai.
Pada tahun ini, terdapat 337 badan publik yang terdiri dari kementerian, pemda, LNS, LN dan LPNK, parpol, universitas negeri, dan BUMN yang mengikuti monev Keterbukaan Informasi Publik, sejumlah 83 badan publik masuk pada klasifikasi “Informatif” atau meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sejumlah 60 badan publik.
Penghargaan diberikan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) secara daring, hari ini, Selasa (26/10)
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan selamat kepada badan publik yang telah memperoleh kualifikasi sebagai badan publik yang informatif. “Penganugerahan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi yang tiada henti,” jelas Wapres.
Pengelolaan keterbukaan informasi publik ini, lanjut Wapres, dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan. “Hasil penilaian ini juga diharapkan menjadi sarana introspeksi semua sarana badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitasnya walaupun di tengah masa pandemi Covid-19,” jelas Wapres.
Wapres juga berpesan agar badan publik harus menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta selalu berpedoman pada prinsip ketentuan dan tata cara yang berlaku dalam pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik.
Kementerian Perdagangan meraih penghargaan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat secara virtual di Jakarta, Selasa (26 Okt). Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal, Suhanto menerima penghargaan secara langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin.
Implementasi Keterbukaan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana dalam sambutannya menyampaikan, hasil penganugerahaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini bukanlah suatu ajang kontestasi antarbadan publik, melainkan dapat dijadikan tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik di tanah air.
“KIP akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik hingga menjadi ‘informatif’ di jajaran badan publik. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh badan publik yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Diharapkan ke depannya pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Gede.
Menjaga Kepercayaan
Sementara itu, Sekjen Kemendag Suhanto menyambut baik capaian ini. Dari hasil monitoring dan evaluasi KIP, Kementerian Perdagangan meraih nilai 93,07 sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Badan Publik Informatif di tahun 2021. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang pada saat itu Kementerian Perdagangan meraih predikat “Menuju Informatif” dengan nilai 89,3.
“Saya mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian Perdagangan yang telah mewujudkan pentingnya keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta terpercaya,” jelas Suhanto.
Predikat “Informatif” ini, lanjut Suhanto, membuktikan upaya dan komitmen Kementerian Perdagangan untuk menjadi Badan Publik yang informatif serta memberikan informasi yang cepat dan tepat bagi masyarakat. Termasuk para pelaku usaha dan para pemangku kepentingan lainnya, sekalipun di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat.
“Kementerian Perdagangan akan terus menjaga kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait dengan terus melakukan berbagai inovasi untuk memberi kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi di sektor perdagangan,” tegas Suhanto.
Tekad yang sama juga disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Ani Mulyati. “Kami akan menjaga dan bahkan terus meningkatkan capaian ini di masa mendatang. Kami juga menerima kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan ke depan,” ujar Ani.
Ani menjelaskan, sejumlah inovasi yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan di antaranya layanan perizinan secara daring melalui aplikasi INATRADE yang terintegrasi dengan INSW dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait. Selain itu, penerapan tanda tangan digital (digital signature) untuk perizinan yang bekerja sama dengan BSSN sejak tahun 2018. Pelaku usaha juga diberikan akses untuk melakukan penelusuran terhadap proses perizinan tersebut, sehingga pada pelaksanaannya perizinan di Kemendag dilakukan secara transparan.
Inovasi terbaru yang dilakukan Kemendag, lanjut Ani, yaitu yaitu konsultasi virtual melalui aplikasi zoom dan pengembangan layanan chatbot “Avida” atau Asisten Virtual Dagang. Chatbot menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk menjawab pertanyaan umum seputar kementerian perdagangan khususnya terkait dengan perizinan yang banyak ditanyakan. “Inovasi ini dilakukan karena pada 2021 Kemendag menerima sebanyak 38.231 permohonan informasi. Angka ini naik signifikan 1.506 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 2.539 permohonan informasi,” ungkap Ani.
Kementerian Perdagangan, khususnya Biro Hubungan Masyarakat akan terus memperkuat dan mengembangkan inovasi bidang informasi publik. “Pelayanan publik kamk harapkan akan terus meningkat dan membantu seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan bisnisnya yang nantinya juga akan meningkatkan perekonomian Indonesia,” pungkas Ani.
Sekilas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik setiap tahun. Hal ini merupakan salah satu amanah dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mewujudkan tata kelola penyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien (good governance).
Penilaian keterbukaan informasi oleh KIP ini merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Dengan capaian peringkat “Informatif”, maka Kemendag berhasil melampaui target IKU Sekretariat Jenderal tahun 2021 (Peringkat “Menuju Informatif”).
Kegiatan monev keterbukaan informasi publik dilakukan kepada kementerian, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, BUMN, dan partai politik dangan melibatkan tim independen dan juri independen yang berkompeten dan berpengalaman di bidang keterbukaan informasi serta dilakukan melalui beberapa tahap dimulai dari sosialisasi, pengisian kuesioner, verifikasi kuesioner, penyampaian video keterbukaan informasi dan presentasi keterbukaan informasi publik di hadapan juri.
Monev Keterbukaan Informasi memiliki tujuan dan prinsip pelaksanaan secara objektif, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh rangkaian tahapan monitoring dan evaluasi di tahun 2021. Beberapa tahapan penilaian akan melibatkan tim independen dan juri independen. Komisi Informasi Pusat bisa secara proaktif melibatkan pihak yang berkompeten dan berpengalaman di bidang keterbukaan informasi untuk turut menilai standar keterbukaan informasi di badan publik.
Tahun ini badan publik yang mengikuti monev KIP sebanyak 337 badan publik. Dari jumlah tersebut sebanyak 83 badan publik meraih kategori “Informatif”, 63 badan publik meraih kategori “Menuju Informatif”, 54 badan publik masuk dalam kategori “Cukup Informatif”, 37 badan publik masuk dalam kategori “Kurang Informatif”, dan sebanyak 100 badan publik dalam kategori “Tidak Informatif”. (*/sih)
MEDAN, SUMUTPOS.CO—Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bakal meraih dua rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI), dalam momen peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021.
KETERANGAN: Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Prof Syaifuddin beri keterangan kepada wartawan di Medan, Rabu (27/10/2021). IST.
Dua rekor MURI ini, antara lain untuk kategori Ujian Kompetensi Berbahasa Indonesia (UKBI) sebanyak 5.000 pelajar dan Pemakai Baju Etnik yang akan dipakai 10.000 pelajar di Sumatera Utara dengan catatan terbanyak di Indonesia.
“Sore ini sekitar pukul 15.00 WIB, Panitia Rekor MURI akan mengadakan latihan atau gladi resik di rumah dinas Gubernur Sumut untuk melihat kesiapan Dinas Pendidikan Sumut terkait penerimaan rekor MURI dalam dua kategori tersebut,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Prof Syaifuddin kepada wartawan di Medan, Rabu (27/10/2021).
Adapun ketentuan penilaian dari MURI tersebut, di antaranya di sesi pertama pada Kamis (28/10/2021), akan ada lima sesi dengan 5.000 pelajar di Kota Medan secara zoom menampilkan dan mengikuti Ujian Kompetensi Berbahasa Indonesia (UKBI). Dalam hal ini, Disdik Sumut bekerjasama dengan kepala Balai Bahasa Sumut.
Sedangkan di sesi berikutnya akan menampilkan 10 ribu pelajar memakai pakaian etnik terbanyak se Indonesia yang mana akan menurunkan sampel pelajar di Pendopo Rumah Dinas Gubsu sebanyak 200 orang dari UPT Disdik Sumut dari Medan Selatan.
Pencapaian rekor MURI ini, kata Prof Syaifuddin, adalah untuk mengusung semua pelajar dan bangsa Indonesia untuk menjadikan Bahasa Indonesia menjadi jati diri serta budi pekerti dalam berbahasa.
“Artinya, kita diajak untuk lebih mencintai Bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Kita harus menghargai betapa besarnya bangsa Indonesia yang bermartabat dengan percaya diri bisa mengusung bahasa Indonesia sebagai bangsa yang punya budi pekerti dalam menyambut Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021,” ujar mantan dosen USU itu.
Ia berharap penilaian tersebut merupakan hadiah terbesar bagi pemuda dan pelajar serta masyarakat Sumut, pada momen peringatan Sumpah Pemuda 2021 ini. (prn)
SUMUTPOS.CO – Pandemi telah memberi dampak terhadap pergerakan industri event. Penggiat event di Medan mengakui, di masa pandemi, pendapatan mengalami penurunan akibat event yang terpaksa ditunda atau dibatalkan. Mengantisipasi hal ini, pelaku usaha membutuhkan dorongan terutama dalam mengadaptasi tatanan kenormalan baru dalam menyelenggarakan event di masa pandemi. Kepercayaan masyarakat perlu dibagun kembali melalui konten yang relevan.
Kegiatan Sosialisasi Protokol CHSE melalui CERPEN di Medan. (ist).
Berkaitan dengan ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (Kemenparekraf) RI telah menggelar kampanye Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE) melalui Cerita Protokol CHSE Event (CERPEN) untuk publik dan media lokal di Medan, yang merupakan salah satu destinasi pariwisata prioritas di Indonesia, pada 13 Oktober 2021.
Medan menjadi kota pertama di antara 5 daerah prioritas Kemenparekraf untuk kegiatan sosialisasi protokol CHSE melalui CERPEN. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pariwisata dan industri kreatif, sekaligus meningkatkan optimisme dalam penyelenggaraan event, dengan mengadopsi protokol kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19.
“Kita perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui konten yang relevan, untuk menghidupkan kembali industri event, pekerja kreatif, dan ekosistem terkait lainnya yang terkena dampak pandemi. Oleh karena itu, peran media lokal sangat penting untuk membantu kami menyebarkan informasi mengenai acara CHSE,” kata Sekretaris Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf RI Drs. Edy Wardoyo.
Wardoyo menambahkan bahwa Kemenparekraf akan terus mendorong dan mendukung industri event untuk meningkatkan ekonomi lokal, lewat sosialisasi panduan CHSE untuk memastikan semua acara berlangsung aman.
“Targetnya mendorong industri kreatif lokal untuk terus berinovasi dalam menyelenggarakan acara-acara seni dan budaya,” ujarnya.
CHSE Membantu Penyelenggaraan Acara di Era Pandemi
Inisiatif sosialisasi acara CHSE bertujuan untuk menarik para pekerja kreatif untuk mensosialisasikan kampanye CHSE ke dalam muatan daerah dan kearifan lokal sehingga mudah dipahami oleh masyarakat setempat.
Sosialisasi CHSE tidak hanya berfokus mempersiapkan destinasi event dan pelaku event dalam memahami protokol kesehatan dan kegiatan perizinan, tetapi juga menyasar industri kreatif lokal untuk terus berinovasi dalam menyelenggarakan acara seni dan budaya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Lewat media gathering yang digelar di Kota Medan, sosialisasi CHSE melalui CERPEN menghadirkan para ahli dan pembicara. Dari Kemenparekraf RI diwakili oleh Sekretaris Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Drs. Edy Wardoyo. Hadir juga Zumri Sulthony, S.Sos,.M.Si Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, AKBP Arnis Syafni Yanti, S.E.,M.M, Kasubdit Audit Ditpamobvit POLDA Sumatera Utara dan Dr. Drs. Saut, SH.MH.M.HUM, anggota Sekretariat Satgas Covid-19 Sumatera Utara. Selain itu, industri kreatif Medan seperti Irwansyah Harahap, Direktur Toba Caldera World Music Festival, dan Glenn Biondi Hutajulu, Co-Founder Samosir Music International juga hadir berbagi pandangan dan pengalaman dalam menyelenggarakan event dan mengadaptasi tatanan kenormalan baru.
Hutajulu mengakui, sebelum pandemi, mereka mampu mendatangkan lebih dari 20 ribu penonton konser per acara musik. Namun, keterbatasan sosial dan ekonomi di tengah pandemi memaksanya untuk berhenti. Sehingga, terbentuklah keinginan besar untuk mulai menyelenggarakan acara lagi dengan mengikuti panduan CHSE.
“Potensi Sumatera Utara sangat besar, karenanya kami dan para penyelenggara acara lainnya tengah mempersiapkan diri untuk menggelar event di Sumatera Utara dengan memenuhi dokumen CHSE Events,” tambah Hutajulu.
Menyusul Medan, Kemenparekraf juga akan menggelar acara sosialisasi CHSE melalui CERPEN di Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Lombok, yang diselenggarakan dalam tiga tahap, mulai Agustus hingga November 2021.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kampanye CHSE, silahkan kunjungi chse.kemenparekraf.go.id. (*/sih)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seiring dengan berkembangnya zaman, penderita depresi tak lagi di usia 40 tahun ke atas, tapi kini semakin muda. Usia remaja, sekitar 16 tahun, sudah banyak yang mengalami depresi. Kondisi ini tentu saja memprihatinkan bagi banyak kalangan, khususnya bagi para orang tua. Remaja yang mengalami depresi dapat bermasalah dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
NARASUMBER: Psikolog Irna Minauli saat menjadi seorang narasumber pada satu seminar tentang kesehatan mental, beberapa waktu lalu.
Psikolog Irna Minauli mengungkapkan, pada kasus gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia, mulai banyak menimpa remaja dan anak-anak.
Penyebabnya macam-macam, seperti tekanan yang mereka alami akibat bullying, atau trauma yang tidak ditangani dengan baik, dapat mengarah pada berbagai gangguan, seperti post-traumatic stress disorder, atau gangguan kecemasan (anxiety disorder).
“Kurangnya kemampuan untuk melakukan coping stress (mengatasi stres) membuat banyak anak atau remaja ketika mengalami stres, akan melakukan tindakan melukai diri sendiri (self-harm atau self-injury),” ungkap Irna, baru-baru ini.
Irna juga menyebutkan, kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sosial, menyebabkan mereka merasa kesepian dan kurang mendapat perhatian. Pada banyak kasus bunuh diri, kurangnya dukungan sosial sering menjadi pencetus terjadinya bunuh diri ini. Ketika seseorang mendapatkan dukungan sosial dari keluarga dan pertemanannya, maka akan membentuk harga diri yang lebih positif. Mereka merasa diterima dan dicintai.
“Karena itu, perlu digalakkan lagi masalah kepedulian terhadap orang lain, khususnya mereka yang sedang bermasalah,” imbau Irna.
Lebih lanjut Irna mengatakan, saat ini banyak orangtua yang selalu melindungi dan membantu anaknya. Orangtua selalu hadir dan siap membela anaknya. Mereka seolah tidak ingin anaknya sedih atau terbebani.
Namun tanpa disadari, pola asuh seperti itu, parent’s there, orangtua yang selalu hadir dan membantu anaknya, membuat anak kurang mampu mengatasi masalahnya sendiri. Mereka kurang mengembangkan kemampuan untuk coping stress atau mengatasi masalah secara tepat.
“Anak merasa lemah kalau tidak ada orangtuanya. Mereka sering menjadi terkejut ketika menjumpai, orang lain ternyata tidak sebaik ibunya atau orangtuanya, yang selalu mendukung dan membantu,” tutur Irna lagi.
Dengan demikian, lanjut Irna, faktor orangtua sangat berperan dalam melatih anak untuk mampu mengatasi masalah ketika mereka remaja dan dewasa.
“Orangtua sering memberikan vaksinasi untuk membuat tubuh anak menjadi imun terhadap berbagai penyakit. Namun, mereka sering lupa memberikan ‘vaksinasi jiwa’ yang membuat anak menjadi lebih tahan dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya,” sebutnya.
Dia juga membeberkan tips sederhana, meskipun terkesan klise, namun terbukti orangtua harus lebih memahami anaknya.
“Orangtua harus mengajarkan ‘life skills’ atau keterampilan, agar anak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang tuanya,” pungkas Irna. (ris/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melalui revitalisasi yang akan dilakukan, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, akan berupaya menjadikan kembali kawasan Kesawan sesuai bentuk aslinya, sekaligus menjadikannya sebagai ikon Kota Medan. Selain mempertahankan bentuk asli, dia juga ingin membangkitkan kembali nilai-nilai dan narasi sejarah serta budaya yang ada di Kota Lama tersebut.
Guna mewujudkan keinginan tersebut, Bobby terus berkoordinasi dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terbaru, orang nomor satu di Pemko Medan ini, mendapat dukungan dari Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden (KSP). “Kami telah mempersiapkan semua secara matang dan sebaik mungkin, hingga nantinya ini semua dapat terwujud,” ungkap Bobby, beberapa waktu lalu.
Bobby juga menjelaskan, tujuan revitalisasi yang akan dilakukan nanti untuk penataan kota. Selain itu, juga mengupayakan pelestarian nilai dan narasi sejarah budaya yang ada di dalamnya. Dengan begitu dia berharap, masyarakat nantinya tidak hanya dapat menikmati dari segi bangunan secara fisik, tapi juga dari segi manfaatnya.
Upaya Bobby untuk membangkitkan kembali nilai dan narasi sejarah budaya melalui revitalisasi Kota Lama ini, pun mendapat dukungan penuh dari budayawan Kota Medan, sekaligus akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Irwansyah Harahap.
Menurut Irwansyah, langkah dan upaya Bobby ini sangat bagus, sebab revitalisasi yang dilakukan berkaitan dengan centrum kota, sehingga menjadi story heritage atau warisan budaya.
“Revitalisasi Kota Lama Kesawan itu sangat diinginkan semua orang selama ini. Apalagi semangat Pak Wali untuk membangkitkan kembali nilai dan narasi sejarah melalui revitalisasi Kota Lama ini sudah tepat. Di samping itu, revitalisasi ini juga merupakan satu janji kampanyenya. Apa yang dilakukan Pak Wali ini, juga untuk menjadikan Medan sebagai kota yang nyaman bagi warganya,” ujarnya, baru-baru ini.
Seperti diketahui, di kawasan Kesawan banyak gedung yang bernilai historis tinggi, yang merupakan warisan kota sebelumnya. Irwansyah pun yakin, nantinya Kota Medan akan jauh lebih baik dan menarik lagi, serta bisa dinikmati oleh semua orang, setelah revitalisasi dilakukan. “Saya berharap kita semua begandengan tangan untuk mewujudkan ini semua. Mudah-mudahan langkah Pak Wali untuk membangkitkan kembali nilai dan narasi sejarah melalui revitalisasi Kota Lama ini, dapat segera terwujud,” harap Irwansyah. (map/saz)
MELINTAS: Beberapa orang pengendara saat melintas di depan kampus ITM Jalan Gedung Arca Medan, beberapa waktu lalu. Atas kasus yang menimpa Yayasan Dwiwarna, ribuan mahasiswa ITM bakal dipindah ke sejumlah Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Medan.triadi wibowo/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah 1 Sumatera Utara (Sumut), bakal memfasilitasi pemindahan ribuan mahasiswa Institut Teknologi Medan (ITM) ke sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lain di Kota Medan. Hal ini menyikapi dicabutnya izin ITM oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sesuai Nomor: 438/E/O/2021.
MELINTAS: Beberapa orang pengendara saat melintas di depan kampus ITM Jalan Gedung Arca Medan, beberapa waktu lalu. Atas kasus yang menimpa Yayasan Dwiwarna, ribuan mahasiswa ITM bakal dipindah ke sejumlah Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Medan.triadi wibowo/sumut pos.
Hal ini disampaikan Kepala LLDikti Wilayah 1 Sumut Prof Ibnu Hajar Damanik di Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (26/10). Dia pun menjelaskan, proses pemindahan mahasiswa ini bakal tidak mudah, karena memerlukan proses dan sinkronisasi data.
“Prosesnya tidak mudah, karena harus koordinasi dan sinkronisasi data mahasiswa. Kemudian, data yang ada di kampus (ITM) juga ternyata memiliki 2 struktur, jadi ada 2 operator. Itu yang sedang dikomunikasikan, supaya data bisa akurat,” ungkap Ibnu.
Ibnu menjelaskan, dia bertanggung jawab untuk proses pemindahan mahasiswa ITM ke sejumlah PTS di Kota Medan. Dengan tujuan, agar seluruh mahasiswa bisa kembali melanjutkan perkuliahannya.
“Untuk pindah tidak ada biaya apapun (gratis). Dipindahkan ke PTS sesuai prodi (program pendidikan) yang ada. Jika prodinya tidak ada di Sumut, mereka akan dipindah ke luar Sumut,” jelasnya.
Dia pun mengatakan, sesuai data yang diperoleh dari Yayasan Dwiwarna, ITM memiliki 5.700 mahasiswa. Namun, data riil diperkirakan sekitar 2.000-an mahasiswa. Ibnu menyebutkan, untuk saat ini sudah ada 200 mahasiswa tengah diproses pemindahannya.
“Kami keluarkan surat keterangan pindah dan transkip didaftarkan sesuai yang ada di PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). Untuk itu, kami juga minta mahasiswa menunjukkan bukti-bukti yang bersamaan (dengan PDPT), serta membuat pakta integritas. Kami tidak mau ada kebohongan data,” tegasnya.
Untuk proses pemindahan ini, Ibnu mengaku, sudah berkomunikasi dengan sejumlah Rektor PTS di Kota Medan dan Sumut. Dia juga mengatakan, mahasiswa berhak memilih kampus untuk pindah kuliah.
“Mahasiswa silakan pilih kampus yang mau dituju. Kami akan memfasilitasi itu semua,” imbuh Ibnu.
Untuk para mahasiswa yang sudah menyelesaikan sidang meja hijau, Ibnu yang diangkat menjadi Pjs Rektor ITM selama 3 bulan, sesuai arahan pemerintah, pun bakal menerbitkan ijazahnya.
“Pemberian ijazah bagi yang sudah lulus ada 800 orang. Itu akan diselesaikan. Ijazah sudah disiapkan dan akan ditandatangani. Yang berjalan sudah 300 mahasiswa, telah terdistribusi,” bebernya.
Menurut Ibnu, pencabutan izin operasi ITM, karena adanya dualisme Pimpinan Yayasan Dwiwarna yang terus berlanjut, dan tak terselesaikan hingga saat ini. Dia pun menjelaskan, pencabutan izin tersebut, sifatnya permanen.
“Kalau mau kembali beroperasi, silakan buat izin baru. Karena, pencabutan izin ini permanen,” pungkasnya. (gus/saz)
JAWAB: Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Margaret, saat Sosialisasi Perda No 4 Tahun 2021, di Medan Belawan, Senin (25/10).
MEDAN, SUMUTPOS.Co – Masyarakat Lingkungan 12, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, diimbau untuk mengikuti dan menyukseskan program vaksinasi Covid-19, yang digaungkan pemerintah dalam menuntaskan penyebaran Covid-19. Pasalnya, masih banyak warga Kelurahan Bagandeli yang belum mendapatkan vaksinasi.
JAWAB: Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Margaret, saat Sosialisasi Perda No 4 Tahun 2021, di Medan Belawan, Senin (25/10).
Imbauan ini dilontarkan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Margaret, pada sesi kedua Sosialisasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021, tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, yang digelar di Lingkungan 12, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Senin (25/10) sore.
Kegiatan ini dihadiri aparatur pemerintah setempat, perwakilan Puskesmas Belawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang mengikuti kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.
“Saya berharap semua warga kelurahan ini dapat segera divaksin, agar target vaksinasi dapat tercapai. Program vaksinasi ini menjadi satu cara pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19,” ungkap Margaret.
Margaret juga meminta warga untuk segera mendaftarkan diri ke Puskesmas setempat, agar bisa didata untuk divaksin.
“Warga yang ingin divaksin, segera mendaftarkan diri. Agar nanti setelah ada vaksin, bisa langsung divaksin. Begitu juga aparatur pemerintahan setempat, tingkatkanlah kegiatan sosialisasi tentang kegunaan vaksin ini, agar warga menjadi tahu fungsi dan keamanannya,” imbaunya.
Dia juga menjelaskan, dalam Perda Sistem Kesehatan Kota Medan, juga diatur masalah penanganan penyakit menular dan program vaksin.
“Karena itu, Pemko Medan sangat fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Satu di antaranya dengan melaksanakan program vaksinasi. Pemerintah berharap, target vaksinasi segera tercapai, agar dapat meminimalisir penularan Covid-19 dengan terbentuknya herd immunity,” jelas Margaret.
Dalam kesempatan ini, Margaret juga kembali meminta kepada warga, untuk tidak takut berobat walau tidak punya BPJS Kesehatan.
“Warga jangan ragu berobat. Pemerintah siap memberikan pelayanan fasilitas kesehatan gratis kepada warga tak mampu. Dan ini juga tercantum dalam Perda Sistem Kesehatan Kota Medan,” bebernya.
Di bagian lain acara sosialisasi tersebut, seorang warga yang hadir, mempertanyakan honor jasa pelayanan masyarakat di bidang agama dari Pemko Medan, untuk pengurus gereja. Pasalnya, tidak semua pengurus atau sintua gereja mendapatkan honor tersebut.
“Kenapa ada pengurus yang dapat tapi ada juga yang tidak dapat? Kesannya ada ketidakadilan dan pilih kasih,” tutur seorang warga yang merupakan sintua di gereja.
Menanggapi masalah ini, Margaret menjelaskan, ada pemberlakuan kuota di setiap kecamatan untuk honor tersebut.
“Karena itu, tidak semua pengurus gereja kebagian honor ini. Namun begitu, saya akan memperjuangkan masalah ini, agar ke depannya semua pengurus dan sintua gereja bisa mendapatkannya,” janjinya.
Di acara ini juga, warga kembali mengeluhkan permasalahan banjir rob yang hingga kini masih menjadi bencana yang menambah kesusahan warga. Mereka mengaku sangat disulitkan dengan banjir tersebut, apalagi saat ini masa pandemi yang makin memperparah kesulitan perekonomian mereka.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Margaret mengatakan, akan menindakalanjuti persoalan banjir rob ke Pemko Medan.
“Namun saya juga berharap, agar kita sebagai warga jangan lagi membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan. Karena, membuang sampah sembarangan mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah, dan dapat memperparah banjir serta jadi sumber penyakit,” pungkasnya. (map/saz)
SOSIALISASI: Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu, saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 di Jalan Bunga Mawar, Kelurahan PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Senin (25/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sampah masih menjadi persoalan pelik di Kota Medan. Karena itu, dibutuhkan peran serta semua pihak termasuk masyarakat, dalam mengatasinya. Di antaranya dengan mendirikan bank sampah di setiap lingkungan.
SOSIALISASI: Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu, saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 di Jalan Bunga Mawar, Kelurahan PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Senin (25/10).
Berkaitan dengan itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi ekonomi sampah dengan membentuk kelompok pengelolaan bank sampah di lingkungannya masing-masing.
“Saya siap membantu fasilitas yang dibutuhkan warga untuk membentuk kelompok pengelolaan bank sampah ini,” ungkap Burhanuddin saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan, di Jalan Bunga Mawar, Kelurahan PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Senin (25/10) lalu.
Burhanuddin menyebutkan, dalam Perda Nomor 6 Tahun 2015 ini, telah diatur tentang manajemen pengelolaan persampahan, termasuk menyangkut siapa yang bertanggung jawab mengangkut sampah, alur perwadahan, pengangkutan, hingga pembuangan ke TPA, yang lokasinya di luar Kota Medan.
Berkaitan dengan itu, dia meminta masyarakat untuk bisa memanfaatkan potensi ekonomi dari sampah dengan memilah dan memilih sampah organik maupun non-organik di lingkungannya, untuk kemudian disalurkan ke bank sampah maupun pengelola penampung sampah swasta.
Sebelumnya Subanto, selaku praktisi persampahan, yang juga pengelola bank sampah di Kota Medan, menuturkan, sampah sangat berkaitan dengan masalah-masalah lain, seperti masalah kultural, sosial, pendidikan, lingkungan, dan masalah lainnya. Permasalahan sampah ini jika tidak ditangani serius, akan menjadi ‘bom waktu’.
Apalagi saat ini, lanjutnya, produksi sampah di Kota Medan sudah mencapai 2.000 ton per harinya. Sedangkan kapasitas TPA yang dimiliki Kota Medan seluas 15 hektare. Namun saat ini, tersisa 4 hektare lagi. Untuk itu, dibutuhkan peranserta masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di Kota Medan.
“Pada 2019 lalu, kota kita ini mendapat predikat sebagai kota terjorok se-Indonesia. Kita sebagai masyarakat, juga memberikan kontribusi atas predikat tersebut,” jelas Subanto.
Karena itu, Subanto mengajak masyarakat yang hadir dalam Sosialisasi Perda Kota Medan tersebut, untuk sama-sama mengurangi volume sampah di Kota Medan, dengan mengubahnya menjadi bernilai ekonomis, yakni dengan mendirikan bank sampah.
“Jadi sebelum sampah dibuang ke TPA, kita sudah mengolah sampah itu menjadi bernilai ekonomis,” jelasnya lagi.
Dia menyebutkan, di setiap lingkungan masyarakat bisa membentuk bank sampah yang menampung sampah-sampah non-organik.
“Di bank sampah ini, kita bisa menabung sampah, dan bisa dirupiahkan. Dengan hadirnya bank sampah di setiap lingkungan, saya yakin persoalan sampah dapat sedikit teratasi,” pungkas Subanto. (adz/saz)
SERAHKAN: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, saat menyerahkan panduan pada vaksinasi yang digelar Dhira Brata Akabri ’90, Selasa (26/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, mengapresiasi digelarnya vaksinasi Covid-19 dan bhakti sosial yang digelar dalam rangka memperingati 31 tahun Dhira Brata Akabri ’90 Mengabdi untuk Negeri. Vaksinasi ini diselenggarakan di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (26/10).
SERAHKAN: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, saat menyerahkan panduan pada vaksinasi yang digelar Dhira Brata Akabri ’90, Selasa (26/10).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri, khususnya angkatan 90, yang telah melakukan vaksinasi bagi pelajar, lansia, serta difabel,” ungkap Bobby.
Bobby juga mengatakan, di masa PPKM saat ini, Sumut dan Kota Medan sudah turun ke Level 2, artinya kegiatan belajar secara tatap muka sudah dapat dilakukan secara terbatas. Karena itu, kesehatan pelajar harus terjamin, satu di antaranya melalui vaksinasi.
“Kami menyadari, vaksinasi yang dilakukan Pemko Medan tidak akan dapat maksimal tanpa adanya dukungan TNI dan Polri,” katanya lagi.
Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk Kota Medan masih ada kekurangan target vaksinasi bagi lansia. Sesuai target adalah 60 persen, namun vaksinasi yang tercapai sampai saat ini baru 43 persen.
“Karena itu, kami berharap kolaborasi dari provinsi, TNI, dan Polri, untuk lebih memasifkan vaksinasi untuk lansia,” harap Bobby.
Vaksinasi ini menargetkan 8.012 peserta, khusus pelajar, lansia, dan difabel.
Turut hadir dalam vaksinasi dan bhakti sosial ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, dan unsur forkopimda Sumut serta Kota Medan.
Pada kesempatan itu, Kapolda Sumut, Irjen Panca Putra Simanjuntak mengatakan, vaksinasi ini digelar secara nasional, yakni pada 23-27 Oktober 2021. Namun, puncak acara dilaksanakan pada Selasa (26/10), yang langsung dibuka Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo, secara live zoom.
“Untuk Sumut, dilaksanakan diseluruh Polres sejak 23 hingga 27 Oktober. Dan hari ini (kemarin, red) dipusatkan di Stadion Mini USU secara live zoom ke seluruh Polres jajaran Polda Sumut,” tuturnya.
Dia juga menjelaskan, target vaksinasi ini mencapai 120 ribu dosis, sementara vaksinasi yang dilakukan di Stadion Mini USU, disuntikkan sebanyak 5.100 dosis.
“Target vaksinasi 31 tahun Dhira Brata Akabri ’90 di Sumut sebanyak 120 ribu dosis. Yang di Stadion Mini USU sebanyak 5.100 dosis,” beber Panca.
Panca juga menyebutkan, target vaksinasi untuk Sumut hingga saat ini rata-rata masih 45 persen, namun di 10 daerah masih berjalan 40 persen. Dan sebagaimana perintah Presiden RI Joko Widodo, sampai akhir 2021 harus mengejar target 70 persen.
“Untuk mencapai target 70 persen hingga akhir 2021, TNI-Polri terus memacu vaksinasi hingga ke pelosok desa dengan cara door to door, dibantu pemerintah daerah setempat,” jelasnya.
Panca juga mengatakan, pihaknya akan menambah vaksinsasi ke setiap daerah yang belum mencapai target, seperti kabupaten dan kota di Kepulauan Nias, Kabupaten Labuhanbatu, dan daerah lainnya. (map/dwi/saz)
