PEMUSNAHAN NARKOBA: Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak memaparkan pemusnahan narkoba senilai Rp203 miliar, di depan Halaman Ditresnarkoba Polda Sumut, Selasa (16/11).
SUMUTPOS.CO – Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut) memusnahkan narkoba senilai Rp203 miliar yang berhasil diungkap selama empat bulan; Juli hingga Oktober 2021. Pemusnahan narkoba jenis ganja, sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dilakukan dengan cara dibakar dan direbus, di depan halaman Ditresnarkoba Polda Sumut, Selasa (16/11).
PEMUSNAHAN NARKOBA: Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak memaparkan pemusnahan narkoba senilai Rp203 miliar, di depan Halaman Ditresnarkoba Polda Sumut, Selasa (16/11).
Dalam pemaparan itu, Ditresnarkoba Polda Sumut juga memaparkan pengungkapan kasus Narkotika, Periode 24 September-26 Oktober 2021, dengan 25 kasus dan 45 tersangka, satu di antaranya adalah wanita.
Pemusnahan dan pengungkapan tersebut, dipaparkan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Drs Toga Panjaitan, dan Direktur Narkoba Kombes Pol Wahyu.
“Pengungkapan tindak pidana Narkotika merupakan jaringan Malaysia-Indonesia, khususnya Propinsi Sumut (Tanjung Balai-Deliserdang-Medan),” ujar Panca.
Dikatakannya, jumlah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 203.843,37 gram, pil ekstasi sebanyak 7.150 butir, ganja sebanyak 71.075 gram.
Modus yang dipergunakan oleh para sindikat narkoba, lanjutnya, yakni dengan cara menyimpannya ke dalam tas ransel, dibungkus dengan tenda warna biru, disimpan ke dalam lemari, dan disimpan ke dalam goni.
“Terhadap para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) dan atau Pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati,” pungkasnya. (dwi/azw)
PAPARAN: Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Simatupang dan Kasat Reskrim AKP I Kadek Hery Cahya memaparkan kasus penembakan, di Mapoldasu, Senin (15/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, pihaknya berhasil menangkap pelaku penembakan dan penganiayaan terhadap korban, Muslim (48) dengan senjata api yang dimilikinya.
PAPARAN: Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Simatupang dan Kasat Reskrim AKP I Kadek Hery Cahya memaparkan kasus penembakan, di Mapoldasu, Senin (15/11).
“Penangkapan itu dilakukan tim Polda Sumut bersama Polres Pelabuhan Belawan setelah dilakukan penyidikan,” ujarnya didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Simatupang dan Kasat Reskrim AKP I Kadek Hery Cahya, Senin (15/11) sore.
Dijelaskannya, pelaku berinisial HSD, warga Lorong Pisang, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan. “Pelaku ditangkap tanpa perlawanan,” ucapnya.
Menurut Tatan, insiden penembakan itu terjadi Kamis (11/11). Di saat itu, di lokasi kejadian, tepatnya di Kecamatan Medan Belawan sedang ada bentrok tawuran antarwarga.
“Pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak warga yang sedang bentrok. Selain itu, pelaku juga sempat menembakkan letusan ke udara sebanyak dua kali,” bebernya.
Setelah insiden itu, lanjutnya, pelaku melarikan diri dan korban membuat pengaduan. Kemudian, polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penangkapan. “Kami periksa 7 orang saksi dan mengamankan pelaku. Dari pelaku kami amankan senjata api merk Kaulus Kaliber 32 Made in Brazil, satu buah Magazine dan 10 butir kaliber, kartu Senpi khusus, satu buah parang dan dua butir selongsong,” jelasnya.
Dia menambahkan, kondisi korban yang ditembak pelaku tepat mengenai kakinya. Saat ini masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. “Pelaku kami persangkakan melanggar Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang darurat junto Pasal 351 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara,” terangnya.
Sementara, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Faisal mengakui bahwa di wilayah hukumnya memang sering menjadi bentrok antar warga. Tapi mereka sudah banyak berbuat untuk melakukan pencegahan.
“Kami dari Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan antisipasi kerusuhan, misalnya secara preventif. Sudah beberapa kali melakukan sambang desa, sudah bentuk tim khusus melakukan Patroli 24 jam secara bergantian, dirikan pos di tempat yang dianggap rawan,” ungkapnya.
Selain itu, Polres Pelabuhan Belawan juga sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyebab kerusuhan. Beberapa dari pelaku sudah dilakukan pembinaan. (dwi/azw)
KUNJUNGAN: Komisi I DPRD Medan foto bersama usai kunjungan di Polres Pelabuhan Belawan, Selasa (16/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi I DPRD Medan melakukan kunjungan kerja ke Polres Pelabuhan Belawan, Selasa (15/11). Kunjungan yang dilakukan Komisi I yang bertugas di bidang Hukum tersebut, dilakukan untuk melakukan pembahasan peningkatan keamanan dan ketertiban di Kota Medan, khususnya di kawasan Medan Utara yang menjadi wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
KUNJUNGAN: Komisi I DPRD Medan foto bersama usai kunjungan di Polres Pelabuhan Belawan, Selasa (16/11).
Kunjungan Komisi I DPRD Medan tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi I Rudiyanto Simangunsong, didampingi Wakil Ketua Margaret MS Marpaung, Sekretaris Habiburahman Sinuraya, dan Anggota Komisi Robi Barus, Abdul Rani SH, Mulia Asri Rambe (Bayek), dan Abdul Latif Lubis.
Rombongan Komisi I pun diterima Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat HS SIK SH MH, Kabag OPS B Riston, Kasat Reskrim I Kadek Herry dan Kasat Intel Syahrial.
Dalam pertemuan itu, Kapolres Faisal Rahmat memaparkan kondisi dinamika masalah kamtibmas di wilayah hukum Medan Utara, khususnya Belawan. Pada umumnya, terganggunya keamanan dan ketertiban di wilayah Medan Utara kerap terjadi akibat kondisi perekonomian warga Belawan yang pra sejahtera, sehingga sering memicu tindak kejahatan.
“Karena ekonomi sosial yang sangat memprihatinkan, maka berdampak dan menyusul keamanan yang kurang kondusif,” ucap Faisal.
Dikatakan Faisal, tindak kejahatan seperti tawuran, lawa-lawa dan bajing loncat di Medan Belawan sudah sejak lama terjadi. Bila ditelusuri lebih lanjut, penyebab berbagai tindak kejahatan tersebut memang dikarenakan faktor ekonomi yang lemah.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong menyampaikan, Komisi I berharap adanya perbaikan pelayanan keamanan di wilayah hukum Belawan.
“Komisi I DPRD Medan mendukung penuh terkait penegakan hukum dan menciptakan suasana kondusif di Belawan. Kami berharap, kedepannya keamanan dan ketertiban di Medan Utara bisa ditingkatkan,” ujar Rudiyanto.
Pada kesempatan itu, Rudiyanto juga mengatakan, pihaknya akan tetap memotivasi peningkatan pelayanan hukum untuk Polrestabes Pelabuhan Belawan.
“Mengantisipasi terjadinya tawuran, narkoba dan judi. Kami harapkan Kapolres mampu mengelola Tupoksi nya dengan baik,” pintanya.
Terkait masalah sosial, kata Rudiyanto, banyak hal yang harus dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan kedepannya. Rudiyanto berharap, DPRD Medan bersama Polisi dan Pemko Medan bisa duduk bersama dalam membahas sekaligus mencari solusinya.
Sementara, Anggota Komisi I Mulia Asri Rambe mengatakan, masalah sosial memang akan sangat berdampak pada meningkatnya tindak kejahatan. Menurut Mulia Asri Rambe yang akrab di panggil Bayek itu, hal ini juga akan menjadi perhatiannya untuk juga dikoordinasikan dengan Pemko Medan.
“Ini akan menjadi PR kami soal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memang yang paling utama menggugah para pengusaha memberikan dana CSR nya kepada masyarakat sekitar,” tuturnya.
Ditambahkan Bayek, bukan hanya dana CSR, tetapi para pengusaha juga diminta agar memprioritaskan karyawannya dari warga sekitar perusahaan.
“Kalau ekonomi membaik, pasti masyarakat berfikir panjang untuk melakukan kejahatan,” tambahnya
Sedangkan Anggota Komisi I lainnya, Robi Barus berfokus dan menyoroti maraknya perjudian di daerah Medan Utara. Khusus masalah praktik judi di kawasan Belawan, Robi mempertanyakan alasan dan kendala yang dihadapi sehingga Polres Pelabuhan Belawan belum juga menutup tempat judi tersebut.
“Apa persoalan yang dihadapi Polisi sehingga itu tetap beroperasi,” tegas Robi.
Pendapat yang sama juga disampaikan anggota dewan lainnya Abdul Latif Lubis. Abdul Latif menyebutkan, pihaknya mendukung penuh pihak kepolisian dalam melakukan pemberantasan Narkoba dan judi serta tawuran, sehingga bisa tercipta suasana kondusif di Medan Utara. (map/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dukung UMKM go Global, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei membantu dalam menembus pasar ekspor melalui penjajakan kesepakatan bisnis (business matching) yang digelar secara virtual. Acara pelepasan ekspor perdana ikan kering ke Taiwan sebanyak dua ton dengan nilai Rp 440 juta dilakukan secara hibrida, hari ini, Selasa (16/11).
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi melakukan pelepasan ekspor perdana 2 ton ikan kering dari pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, ke Taiwan secara virtual pada Selasa (16 Nov).
Hal ini disampaikan Dirjen PEN Kementerian Perdagangan Didi Sumedi saat menghadiri kegiatan pelepasan ekspor perdana ikan kering ke Taiwan. Hadir dalam acara pelepasan ekspor, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan Budi Santoso, Direktur Pengembangan Produk Ekspor Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Miftah Farid, serta Direktur PT Kartika Amanah Sejahtera Sri Hendarto.
“Pelepasan ekspor ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata Pemerintah dalam mengembangkan UMKM Go Global. Keberhasilan menembus pasar ekspor ini merupakan proses yang panjang dan tidak mudah sehingga keberhasilan UMKM dalam menembus pasar global menjadi prestasi yang membanggakan dan harus dikembangkan,” ujar Didi.
Menurut Didi, Taiwan memiliki pasar yang cukup potensial. Populasi warga negara Indonesia di Taiwan merupakan salah satu jumlah yang terbanyak di dunia, yaitu sekitar 300 ribu orang. Selain itu, Taiwan merupakan negara dengan standar kualitas yang cukup tinggi. Artinya, UMKM yang telah menembus pasar Taiwan dapat memenuhi standar global.
“Banyaknya diaspora Indonesia di Taiwan dapat dimanfaatkan untuk membantu ekspor ke Taiwan. Ke depan, KDEI diharapkan terus melakukan pengembangan dan penetrasi pasar Indonesia di Taiwan melalui diaspora,” terang Didi.
Sementara itu Kepala KDEI Budi santoso menyampaikan, KDEI Taipei terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Taiwan dengan berbagai keterbatasan kondisi karena pandemi yang masih berlangsung. Salah satu cara yang sering dilakukan melalui virtual business matching dengan berkoordinasi dengan Ditjen PEN secara reguler.
“Fasilitasi pertemuan bisnis antara UMKM Indonesia dengan perusahaan Taiwan menjadi prioritas KDEI. Jumlah diaspora yang mencapai 300 ribu orang dapat memaksimalkan pemasaran produk UMKM sekaligus menjadi pintu masuk produk Indonesia ke Taiwan. Pelepasan ekspor perdana ini menjadi salah satu bentuk nyata dukungan Kemendag terhadap UMKM agar semakin percaya diri dalam menembus pasar global, khususnya ke Taiwan,” terang Budi.
Direktur PT Kartika Amanah Sejahtera Sri Hendarto mengapresiasi dukungan Pemerintah yang telah memfasilitasi pertemuan bisnis dengan importir dari Taiwan . “Diharapkan pelepasan ekspor perdana menjadi langkah untuk memperluas pasar ekspor negara di kawasan Asia lainnya,” ucapnya.
Pada periode Januari—Agustus 2021, neraca perdagangan Indonesia-Taiwan tercatat mengalami surplus sebesar USD 1,36 miliar. Surplus tersebut disumbang dari sektor nonmigas sebesar USD 1 miliar dan surplus sektor migas sebesar USD 363 juta.
Pada periode tersebut, ekspor nonmigas Indonesia ke Taiwan didominasi besi dan baja (HS 72) dengan nilai mencapai USD 1,5 miliar atau tumbuh 136 persen (YoY). Kemudian diikuti batubara (HS 27) dengan nilai USD 680,39 juta, atau naik 3,8 persen. Produk dengan pertumbuhan ekspor tertinggi antara lain bijih, kerak, dan abu logam (HS 26) meningkat sebesar 10.276,4 persen dan tembaga (HS 74) sebesar 226,3 persen (YoY).
Sedangkan, produk impor terbesar Indonesia dari Taiwan yaitu mesin/peralatan listrik (HS 85) dengan nilai USD 992,10 juta, diikuti dengan komoditas pesawat mekanik (HS 84) senilai USD 314,55 juta; plastik dan barang dari plastik (HS 39) senilai USD 264,8 juta; serta besi dan baja (HS 72) senilai USD 156,24 juta. (*/sih)
SUMUTPOS.CO – Arus lalu lintas Medan-Berastagi kembali terputus total. Hal ini disebabkan tanah longsor berasal dari tebing, tepatnya di KM 50+600 Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Deliserdang, pada Pukul 17.45 WIB, Selasa (16/11).
Demikian disampaikan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Dirlantas Polda Sumut), Kombes Pol Valentino Tatareda kepada Sumut Pos di Medan.
“Arus lalu lintas terputus total, komunikasi juga terputus karena listrik padam,” ujarnya.
Dijelaskannya, saat ini personel dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar (Satlantas Polrestabes) Medan, Kepolisian Sektor (Polsek) Pancur Batu, personel Balai Jalan Nasional bersama dengan masyarakat sudah berada di tempat kejadian perkara (TKP) dengan mengerahkan alat berat untuk menggeser material tanah dari jalan.
“untuk korban jiwa sampai saat ini nihil. Perkembangan situasi akan segera dilaporkan kemudian,” katanya.
Valentino mengimbau kepada warga pengguna jalan raya agar berhati-hati melintas kawasan tersebut. “Jika belum terlanjur mencapai jalan itu lebih baik putar kendaraan dan cari jalan alternatif lain yang lebih aman,” pungkasnya. (Dwi)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keberhasilan dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai belahan dunia telah menimbulkan sinyal pemulihan ekonomi di banyak negara. Ekonomi global diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 5,6%-5,9% (yoy) di 2021 dan kisaran 4,3%-4,9% pada tahun 2022. Namun demikian, pandemi Covid-19 masih akan menjadi tantangan utama perekonomian global dalam jangka pendek. Selain itu, berbagai risiko juga masih membayangi perekonomian global ke depannya, seperti ketidakpastian geopolitik, tapering off The Fed, krisis energi, dan perubahan iklim.
Meskipun saat ini kondisi pandemi di Indonesia sudah semakin membaik dengan kasus harian sudah di bawah 500 kasus dan terendah di ASEAN, namun kondisi pandemi Covid-19 tetap harus diwaspadai karena di beberapa negara sedang terjadi kenaikan kasus kembali. Hanya saja kondisi yang membaik ini tetap perlu disyukuri, mengingat hal tersebut merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun Pemerintah.
“Kondisi yang membaik ini telah membuat ekonomi tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy) di Triwulan III-2021. Optimisme terhadap peningkatan perekonomian juga didukung dari sisi demand maupun supply,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara CEO Networking 2021 yang bertema “Stepping up to Regained the Economy”, secara virtual di Jakarta, Selasa (16/11).
Pada sisi demand, Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto menjadi kontributor utama pada sektor perekonomian dan terus terjaga pada pertumbuhan positif. Hal serupa terjadi pada sisi supply di mana berbagai sektor tumbuh positif dan memiliki resiliensi baik di tengah pandemi Covid-19. Sektor yang tumbuh positif antara lain adalah Sektor Industri Pengolahan, Pedagang Besar dan Eceran, Pertambangan, dan Pertanian.
Memasuki Triwulan IV-2021, Menko Airlangga menyampaikan bahwa berbagai indikator utama telah menunjukkan perbaikan. Aktivitas manufaktur telah kembali ke level ekspansif dan terus meningkat ke level tertinggi sejak April 2011 yakni mencapai 57,2. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga memperlihatkan perbaikan signifikan hingga ke level optimis sebesar 113,4. “Sejalan dengan konsistensi penurunan kasus harian Covid-19 yang diiringi pelonggaran PPKM lebih luas, indikator lainnya diperkirakan juga akan mulai kembali menguat di Triwulan IV-2021,” ungkap Menko Airlangga.
Perbaikan di sektor riill juga didukung oleh perbaikan di sektor eksternal. Pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas global telah mendorong berlanjutnya surplus neraca perdagangan Indonesia hingga 18 bulan berturut-turut dengan akumulasi surplus sepanjang tahun 2021 mencapai US$ 30,8 Miliar. Capaian ini juga didukung oleh strategi kebijakan Pemerintah dalam menjaga pasokan ekspor dan pemberian insentif untuk mendorong ekspor.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kinerja ekspor Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada bulan Oktober 2021 yang mencapai sebesar US$22,03 miliar. Nilai ekspor ini tercatat mengalami kenaikan sebesar 6,89% (mtm) jika dibandingkan ekspor bulan September 2021 dan juga mencatat peningkatan sebesar 53,35% (yoy) atau US$14,36 miliar dibandingkan Oktober 2020. Nilai ekspor ini juga kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, setelah sebelumnya terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mencapai US$21,42 miliar.
Peningkatan ekspor di Oktober 2021 tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia, yang tercermin dari nilai serta volume ekspor beberapa komoditas andalan, seperti batubara, crude palm oil (CPO), serta besi dan baja.
“Komitmen Pemerintah dalam mengendalikan pandemi juga memberikan sentimen positif di pasar keuangan. IHSG terus menunjukkan perbaikan hingga mencapai level 6.651 per 12 November 2021, lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Nilai tukar rupiah juga telah kembali mendekati ke level sebelum pandemi, yakni di level 14.236/US$ per 12 November 2021,” jelas Menko Airlangga.
Pemerintah akan tetap menjaga fleksibilitas APBN dan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penguatan program perlindungan sosial (perlinsos) yang berfokus pada masyarakat miskin dan rentan akan membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar. Selanjutnya, Pemerintah memberikan dukungan insentif fiskal untuk wajib pajak terdampak Covid-19. Pelaku usaha, baik korporasi maupun UMKM, dapat memanfaatkan insentif ini untuk meminimalisasi biaya sehingga dapat fokus untuk menjalankan operasional bisnisnya selama pandemi.
Pemerintah juga akan tetap memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk menjaga proses keberlangsungan usaha selama masa pemulihan. Khusus untuk UMKM, berbagai program telah diberikan antara lain Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Per 12 November 2021, total realisasi program PEN telah mencapai Rp483,91 triliun atau 65% dari total pagu anggaran Rp744,77 triliun.
Dukungan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM juga dijalankan melalui kebijakan KUR. Pemerintah telah meningkatkan plafon pembiayaan KUR di 2021 menjadi Rp285 triliun. Pemerintah juga merelaksasi kebijakan KUR untuk memudahkan pembiayaan bagi UMKM selama masa pandemi, dan menambahkan skema KUR Super Mikro untuk pekerja terkena PHK dan Ibu rumah tangga. Realisasi penyaluran KUR pada 2021 meningkat signifikan dan telah mendekati pola normal dengan realisasi sampai 15 November 2021 mencapai Rp244,22 triliun (85,69% dari perubahan target Rp285 triliun) dan diberikan kepada 6,45 juta debitur. Total outstanding KUR per 15 November 2021 sebesar Rp360,36 triliun yang diberikan kepada 31,17 juta debitur.
“Program Kartu Prakerja juga terus diberikan sebagai semi-bansos yang membantu menjaga daya beli masyarakat selama masa pandemi. Program ini juga mendorong peningkatan kemampuan peserta sehingga dapat membantu meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Hingga 2 November 2021, realisasi insentif dari Kartu Prakerja Nasional telah mencapai Rp10,7 triliun, dengan jumlah penerima insentif sebanyak 5,6 juta orang,” ungkap Menko Airlangga.
Reformasi struktural pasca pandemi juga dilakukan melalui UU Cipta Kerja guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, serta keluar dari middle income trap. Undang-Undang ini akan memberikan kemudahan berusaha di seluruh sektor usaha sehingga dapat meningkatkan iklim investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.
“Salah satu implementasi UU Cipta Kerja adalah sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada 9 Agustus 2021. Pemerintah juga telah memperluas bidang usaha untuk penanaman modal disertai dengan insentif fiskal dan nonfiskal sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah juga senantiasa mendorong kerja sama internasional melalui berbagai forum, salah satunya melalui Presidensi G20 Indonesia serta COP26. Forum G20 sendiri akan mendorong peningkatan investasi dan perdagangan internasional, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Sementara, Forum COP26 akan mendorong penciptaan ekonomi hijau (rendah emisi karbon) yang berkelanjutan. Hal ini tentunya akan menjadi sentimen positif bagi perekonomian Indonesia di tahun depan.
“Koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders akan terus ditingkatkan agar momentum pemulihan dapat terjaga. Saya berharap seluruh pihak di industri pasar modal Indonesia juga dapat meningkatkan kontribusinya sebagai sarana alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi, Direktur Self Regulatory Organization (SRO), dan perwakilan perusahaan tercatat. (rep/fsr/*)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Evaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali terus dilakukan setiap minggu, meskipun periode PPKM kali ini masih akan berlanjut hingga 22 November 2021. Beberapa indikator pandemi memang terus konsisten mengalami perbaikan dari minggu sebelumnya, namun ada sedikit kenaikan dari sisi angka reproduksi kasus efektif di beberapa pulau.
Berdasarkan data per 14 November 2021, jumlah Kasus Aktif sebesar 9.018 kasus atau 0,2% dari total kasus, dan ini jauh lebih baik daripada rata-rata Global yang sebesar 7,4%. Apabila dibandingkan dari kondisi puncak di 24 Juli 2021, maka persentasenya sudah turun -98,43%. Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 384 kasus dengan tren penurunan, data per 14 November sebanyak 399 kasus, atau sudah turun -99,4% dari situasi puncak 15 Juli 2021.
Secara nasional, persentase Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate/RR) adalah 96,41%, Tingkat Kematian (Case Fatality Rate/CFR) adalah 3,38%, dengan penurunan total kasus aktif adalah -97,59%.
Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Covid-19 Indonesia mengalami sedikit peningkatan dari 0,95 (pada 5 November 2021) menjadi 0,96 (pada 11 November 2021), namun masih di bawah 1,00 (terkendali). “Potensi peningkatan kasus, walaupun kecil akan terus dimonitor dan diwaspadai oleh Pemerintah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (15/11).
Jika diperhatikan per pulau, Rt semua pulau sudah berada di bawah 1 (terkendali). Namun di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan Rt-nya sedikit naik selama sepekan terakhir ini. Rt Jawa naik dari 0,93 menjadi 0,95, sedangkan Bali naik dari 0,97 menjadi 0,98, dan Rt Kalimantan dari 0,96 menjadi 0,98. Kemudian, ada 4 pulau yang Rt-nya tetap yakni Sumatera (0,96), Papua (0,98), Nusa Tenggara (0,98), dan Sulawesi (0,95). Sedangkan, yang turun adalah Rt Maluku dari 1,01 menjadi 1,00.
Menko Airlangga melanjutkan, arahan Presiden Jokowi untuk harus terus memperhatikan kunjungan warga negara asing ke Indonesia. “Tingkat kasus di negara lain juga harus terus dimonitor sebelum membuka (kunjungan dari dan ke) negara-negara lain. Kalau untuk persiapan libur Nataru, akan didalami kembali seminggu ke depan, sebelum diumumkan ke masyarakat,” ucapnya.
Perkembangan Kondisi Luar Jawa-Bali
Dilihat dari jumlah Kasus Aktif di Luar Jawa-Bali, per 14 November 2021 sebesar 4.339 kasus atau 0,31% dari total kasus, atau sudah menurun -98,0% dari puncaknya di 6 Agustus 2021. Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) per 14 November 2021 sebesar 135 kasus, dengan tren penurunan sebanyak 117 kasus.
Kasus kematian (CFR) per 14 November 2021 berjumlah 7 kasus dengan total 43.522 kematian (CFR 3,12%). Tingkat kesembuhan (RR) harian per 14 November bertambah 191 orang dengan total 1.345.623 orang (RR 96,57%). “Tren penurunan cukup konsisten untuk Kasus Konfirmasi Harian dan jumlah Kasus Aktif di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali,” imbuh Menko Airlangga.
Proporsi Kasus Konfirmasi Harian dari Luar Jawa-Bali terhadap tambahan kasus nasional per 14 November 2021 adalah sebesar 39,8% (135 dari 339 kasus baru), dan jumlah ini mulai menurun di bawah proporsi Jawa-Bali sejak akhir Oktober 2021. Per 14 November 2021, Kasus Aktif di luar Jawa-Bali adalah sebesar 48,1% dari total Kasus Aktif nasional (4.339 dari 9.018 kasus aktif).
Untuk di Luar Jawa-Bali, jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif total, adalah sbb:
Sumatera: RR = 96,17% dan CFR = 3,58%, dengan penurunan (jumlah total kasus aktif) -98,34%
Nusa Tenggara: RR = 97,47% dan CFR = 2,35% dengan penurunan -98,72%
Kalimantan: RR = 96,75% dan CFR = 3,17% dengan penurunan -99,39%
Sulawesi: RR = 97,20% dan CFR = 2,63% dengan penurunan -98,83%
Maluku dan Papua: RR = 95,97% dan CFR = 1,75% dengan penurunan -89,81%
Mengenai Level Asesmen per 13 November 2021, dari 27 Provinsi di Luar Jawa-Bali tercatat bahwa seluruh provinsi berada pada Level Transmisi Komunitas tingkat 1, namun kondisi berbeda terjadi pada sisi Kapasitas Respon. Level Asesmen Situasi Pandemi: tidak ada Provinsi di Level 4 dan 3; sebanyak 25 Provinsi berada di Level 2 (karena kapasitas respon “Sedang” atau “Terbatas”); serta 2 Provinsi yang berada di Level 1 dengan kapasitas respon memadai (Provinsi Kep. Riau dan Nusa Tenggara Barat). Dari sisi capaian vaksinasi, hanya 1 Provinsi dengan tingkat Vaksinasi Dosis-1 pada Level “Memadai” (>70%), yaitu Kep. Riau (91,88%), 11 Provinsi di Level Sedang (50-70%), dan 15 Provinsi pada Level Terbatas (<50%).
“Level Asesmen pada tingkat Kabupaten/Kota, tidak ada yang masuk di Level 4, namun masih ada 5 Kabupaten/ Kota di Level 3, yaitu Tana Tidung, Gayo Lues, Sorong, Kota Subulussalam, dan Teluk Bintuni. Sebanyak 207 Kabupaten/ Kota di Level 2, dan terjadi peningkatan Kabupaten/ Kota di Level 1 yaitu sebanyak 174 Kabupaten/ Kota,” jelas Menko Airlangga.
Untuk 5 Kabupaten/Kota Penyelenggara World Superbike (WSBK) Mandalika, yakni Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, dan Lombok Barat, kesemuanya berada pada Level Asesmen 1. Menyoal pencapaian vaksinasi saat penyelenggaraan Superbike, yang ditargetkan mencapai 70% Dosis-1 sebelum event dilaksanakan, saat ini dari 5 Kabupaten/Kota di Pulau Lombok, tinggal 1 Kabupaten lagi yang belum mencapai 70% yaitu Lombok Timur yang mencapai 68,99%, dan segera akan dikejar pencapaiannya dalam minggu ini.
Perkembangan Sisi Ekonomi
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 12 November 2021 mencapai Rp483,91 triliun atau 65,0% dari pagu Rp744,77 triliun. Jika dilihat per klaster, maka realisasinya adalah sbb:
Realisasi Klaster Kesehatan sebesar Rp129,30 triliun (60,1%);
Realisasi Klaster Perlinsos sebesar Rp139,04 triliun (74,5%);
Realisasi Klaster Program Prioritas sebesar Rp74,39 triliun (63,1%);
Realisasi Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp78,73 triliun (48,5%);
Realisasi Klaster Insentif Usaha sebesar Rp62,47 triliun (99,4%).
Realisasi Klaster Kesehatan yang sebesar Rp129,30 triliun yang utama adalah untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) realisasi sebesar 68,7% atau Rp3,09 triliun; Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) sebesar Rp14,47 triliun atau 76,4%; dan Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) sebesar 46,1% atau Rp26,6 triliun.
Sementara itu, realisasi dari klaster Perlinsos yang sebesar Rp132,49 triliun, antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 94,3% atau Rp28,31 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 66,6% atau Rp33,22 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 65,5% atau Rp18,85 triliun dari pagu Rp28,80 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 76,1% atau Rp6,70 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.
Untuk Kartu Prakerja hingga 12 November 2021, telah diberikan kepada 5.932.867 Penerima untuk Batch 12-22, dan 5.764.498 (96%) Penerima telah menyelesaikan pelatihan, serta 5.667.110 juta (95%) Penerima telah mendapatkan insentif. Total insentif yang disalurkan selama 2021 sebesar Rp11,6 triliun,” pungkas Menko Airlangga. (rep/fsr/hls/*)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Segmen kendaraan niaga begitu pesat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi maka perlu menghadirkan aplikasi untuk konsumen.
PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) pun langsung bergerak cepat dengan menghadirkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen, terutama dari sisi karoseri.
Attias Asril selaku Marketing Division Head Isuzu Indonesia mengatakan, pastinya Isuzu dan karoseri menginginkan customer mendapatkan product yang fit, proses yang cepat dan mudah serta kompetitif biaya kepemilikian dan operasionalnya.
Untuk menyediakan kebutuhan customer tersebut tentunya Isuzu dan karoseri harus berkolaborasi dalam membuat end product. End product ini merupakan kolaborasi antara chassis dan aplikasi.
“Isuzu memastikan chassis yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan customer termasuk dengan potensi aplikasinya yang dapat diinstall dengan mudah dan cepat oleh karoseri. Nanti setelah product ini dipakai oleh customer Isuzu juga akan menjaga aftersales service product tersebut, ujar Attias, Senin (15/11/2021).
Attias menjelaskan, salah satu syarat untuk dapat memproduksi suatu aplikasi pada kendaraan niaga, karoseri membutuhkan SKRB (Surat Keterangan Rancang Bangun) yang harus diajukan kepada Kementerian Perhubungan.
Dalam proses pembuatan aplikasi tersebut, APM dan Karoseri perlu bertukar informasi dan dokumen teknis, misalnya dari Isuzu untuk Karoseri, seperti Surat Uji Tipe (SUT), Gambar 2D, Body Builder Guide (BBG) untuk memberikan panduan dalam pembuatan aplikasi, informasi terkait regulasi dan lainnya.
“Harapan kita adalah kebutuhan customer dapat terpenuhi. Karoseri juga ikut ambil peran dalam memenuhi kebutuhan customer jadi kita harus saling bekerja sama. Saat ini hal yang dibutuhkan karoseri dari kami sebagai APM adalah SUT, Drawing, Body Builder Guide dan surat rekomendasi SKRB sebagai syarat untuk pembuaatan SKRB-nya,” tutur Attias.
Dikarenakan banyaknya dokumen teknis dan banyaknya jumlah perusahaan karoseri di Indonesia, sehingga dibutuhkan 1 platform yang memudahkan kedua belah pihak untuk bertukar informasi.
Sehingga pada pameran otomotif, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Isuzu Indonesia meresmikan portal Karoseri, yang bertujuan sebagai jembatan komunikasi dan pertukaran informasi serta dokumen-dokumen antara APM dan karoseri agar lebih cepat dan mudah.
Product Marketing CV & LCV Manager PT Isuzu Astra Motor Indonesia Arvin Sumbung menambahkan, Isuzu berkomitmen dalam memberikan layanan yang fast & easy process kepada seluruh stakeholder Isuzu, oleh karena itu karoseri portal ini sebagai salah satu bentuk komitmen isuzu demi memberikan kemudahan dan kecepatan baik untuk karoseri maupun konsumen.
“Dengan adanya portal karoseri ini, diharapkan informasi dan dokumen yang bersumber dari satu pintu akan mengurangi tingkat kesalahan teknis, serta dapat memenuhi kebutuhan masing-masing, baik karoseri maupun Isuzu sebagai APM,” kata Arvin.
Portal Karoseri ini juga menjadi salah satu pintu komunikasi yang cepat antara Isuzu dan karoseri, sehingga informasi teknis, seperti cara instalasi yang baik di chassis dan semacamnya dapat menjadi bahan diskusi demi mencapai hasil aplikasi yang baik dari sisi Kualitas, Harga dan Pengirimannya. (rel)
MANDALIKA, SUMUTPOS.CO – Kondisi pandemi menghadirkan tantangan tersendiri bagi para penggiat event. Perubahan situasi dan regulasi yang ada, mendorong penggiat event untuk terus berkreasi, mempelajari hal hal baru dan mengoptimalkan segala potesi yang ada. Seperti diakui para profesional kreatif yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada kesempatan sosialisasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) melalui programCerita Protokol CHSE Event (CERPEN)yang digelarKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) di Mandalika, NTB, 11 November 2021.
Diakui para kreator lokal ini, di masa kenormalan baru, mereka membutuhkan panduan/ arahan tentang penerapan penyelenggaraan acara dan pariwisata yang aman dan nyaman bagi semua masyarakat. Dan dengan protokol CHSE, sejumlah event yang sangat menarik perhatian wisatawan segera digelar di daerah ini. Karenanya mereka sangat menyambut baik kegiatan sosialisasi CHSE melalui programCERPEN Kemenparekraf.
Sosialisasi CHSE ini sendiri bertujuan untuk memberikan panduan serta pemahaman bagi para pelaku event daerah terkait penerapan protokol CHSE saat penyelenggaraan event.
“Dengan adanya buku Panduaan CHSE event ini, diharapkan teman-teman event dapat bangkit kembali untuk berkreativitas dan berkreatifitas serta menyelenggarakan event kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan” ujar Vicky Apriansyah, Sub Koordinator Strategi Event Daerah Kemenparekraf.
Dikatakan Vicky, untuk membangkitkan kembali industri event, Kemenparekraf berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Polri, asosiasi serta penyelenggara event dalammenyosialisasikan protokol kesehatan event dalam bentuk buku panduan CHSE. Panduan ini memuat berbagai protokol kenormalan baru untuk penyelenggaraan acara, mulai dari sebelum acara (pre-event), selama acara berlangsung (on event), dan sesudahnya (post-event).
Berbagai protokol seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer, pengaturan kapasitas ruangan dan kegiatan keramaian diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh penyelenggara, pengisi acara dan pengunjung.
Vicky juga menambahkan, “Dalam situasi pandemi COVID-19, industri event harus dapat beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi sehingga penyelenggaran acara di masa pandemi dapat dijadikan momentum untuk pemulihan ekonomi. Tentunya pelaksanaan acara tetap harus memperhatikan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, karena prokes ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita bersama para pelaku event: penyelenggara, pengisi acara maupun pengunjung acara.
Sosialisasi panduan CHSE untuk event, atau CERPEN di Mandalika, NTB, digelar dalam format media gathering, yang melibatkan para profesional kreatif NTB untuk saling berbagi pandangan serta pengalaman dalam menyelenggarakan acara, dengan protokol kenormalan baru.
Pembicara yang hadir di antaranya Vicky Apriansyah, Lalu Chandra Yudistira, CEO Gudang Mahakarya Indonesia selaku event organizer “Festival Bau Nyale” dan Andre Satriawan, CEO Aksara, atau event organizer di balik “Pesona Khazanah Ramadhan.”
Festival Bau Nyale harus digelar secara daring tahun lalu. Padahal, setiap tahunnya event ini selalu menarik banyak wisatawan domestik dan internasional untuk mengunjungi Lombok dan NTB.
“Pandemi mendorong kita, para penggiat event, untuk terus belajar hal-hal baru yang selama ini belum kami optimalkan. Seperti menggelar event secara hybrid dengan penguasaan teknis live broadcast dan kreativitas yang berbeda. Kita dituntut untuk semakin jeli menemukan hal-hal yang unik sehingga orang tertarik untuk menyaksikan event kita, apapun formatnya, hingga selesai,” ujar Lalu.
Tantangan serupa juga dialami oleh Andre Satriawan sebagai penyelenggara event “Pesona Khazanah Ramadhan.” Sejak pertama kali digelar di tahun 2020, event yang menekankan pada pameran dan kuliner wisata halal di NTB ini harus digelar secara daring akibat pandemi.
“Di tahun 2021, setelah ada pelonggaran PPKM, akhirnya memungkinkan kami untuk menggelar acara secara hybrid. Karena itu, tahun ini, kita mengadakan bazaar Ramadhan, namun dengan protokol CHSE yang ketat. Jumlah audiens dibatasi, ada fasilitas cuci tangan dan pembagian masker,“ jelas Andre.
Setelah Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Mandalika, Kemenparekraf juga akan menggelar CERPEN untuk sosialisasi protokol CHSE terkait penyelenggaraan acara di Makassar. Untuk informasi lebih lanjut tentang kampanye CHSE, silakan kunjungi chse.kemenparekraf.go.id. (*/sih)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Nasib petani saat ini berada di ujung tanduk akibat tingginya harga pupuk. Karenanya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba meminta Pemerintah segera mencari solusi secepatnya untuk membantu petani dalam mengatasi tingginya harga pupuk.
Menurut Mangapul, seharusnya pemerintah lebih peka melihat nasib petani yang sudah teriak-teriak. “Sejujurnya saya belum melihat usaha serius pemerintah dalam melakukan proteksi terhadap petani, baik untuk produksi maupun proteksi harga komoditas Panen,” kata Mangapul dalam keterangan tertulisnya yang diterima SumutPos.co, Selasa (16/11/2021).
Jika hal itu terus berlangsung, Mangapul khawatir progam ketahan pangan pemerintah akan terganggu. “Bagaimana tidak, kita selalu gembar-gembor kedaulatan pangan, tapi petaninya tidak diproteksi. Nah, inikan lucu omongan sama tindakan tidak sejalan dan bagaimana mungkin ada ketahanan pangan jika nasib petani semakin terpuruk,” tegas Mangapul.
Menurut Mangapul, sudah waktunya Pemprov Sumut kembali ke jalur yang benar dalam menangani nasib petani, jangan hanya bicara konsep di ruang ber-AC.
“Tempat petani itu di sawah dan ladang di bawah terik matahari, bukan di menara gading. Jadi kalau mau selesaikan urusan petani, maka instansi terkait harus turun ke bawah, lihat berapa tingginya harga kebutuhan petani baik pupuk, pestisida maupun insektisida dan lihat juga betapa murahnya harga komoditas pertanian yang membuat petani di Sumut tidak bisa bangkit dari keterpurukan,” pungkasnya. (adz)
