27 C
Medan
Sunday, January 18, 2026
Home Blog Page 3013

Pertamina Klaim Pendistribusian Normal, Stok BBM Aman hingga 7 Hari

KOSONG: BBM di salah satu SPBU Tanjungmorawa kosong pekan lalu. Saat ini pasokan BBM di Kota Medan hingga Sumut sudah mulai normal kembali.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melalui Fuel Terminal (FT) memastikan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Sarana Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumut aman dan lancar. Hal itu diungkapkan oleh Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Taufikurachman, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (18/10).

KOSONG: BBM di salah satu SPBU Tanjungmorawa kosong pekan lalu. Saat ini pasokan BBM di Kota Medan hingga Sumut sudah mulai normal kembali.

Taufikurachman mengatakan, Pertamina berharap ke depannya pendistribusian BBM terus berjalan dengan normal. “Alhamdulillah dari kemarin sudah normal. Berharap normal kembali seterusnya. Keinginan kita dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM,” kata Taufikurachman.

Taufikurachman menjelaskan, tiga kapal tanker pengangkut BBM tersebut, sudah tiba dan menyandarkan di Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Senin (18/10) dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB. “Tadi pagi (kemarin), jam 2 sudah tiba di Belawan. Sudah merapat, Bull Flores kapasitas 15,9 ribu Kiloliter (per kapal tanker),” kata Taufikurachman.

Taufikurachman mengungkapkan, untuk kebutuhan Gasoline di Sumut per hari capai 5 ribu kiloliter dan Gasoil 3.600 kiloliter. “Tiga kapal tanker, untuk memenuhi kebutuhan 7 hari kedepan. Sebelum 7 hari, sudah kembali masuk,” ujar Taufikurachman.

Taufikurachman mengimbau kepada masyarakat agar melakukan pembelian BBM di SPBU dengan sesuai kebutuhan. Taufikurachman mengatakan tidak perlu takut kekurangan pasokan. “Kita berharap, pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan. Insha Allah, BBM distribusi berjalan dengan lancar dan aman,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumut, Rajali Husein juga membenarkan bahwa pendistribusian BBM sudah kembali normal dari Depot ke SPBU di Sumut ini. “Semua SPBU sudah mulai normal secara bertahap dan diusahakan merata. Serta diminta tetap menjaga stok. Pelan-pelan distribusi BBM sudah mulai berangsur normal dan merata, tidak ada lagi masalah,” kata Rajali.

Rajali menjelaskan bahwa persoalan kapal tangker yang terlambat sandar di DPPU Medan Group Belawan sudah mulai diatasi dengan baik oleh PT Pertamina Sumbagut. Distribusi pun sudah berjalan terus menerus secara berlanjutan.”Saya sudah memantau distribusi secara bertahap sudah mulai normal. Jadi, pelan-pelan tidak ada lagi antrian di SPBU karena hampir merata semua SPBU sudah tersedia BBM,” ujarnya.

Dia menuturkan masyarakat tidak perlu panik karena masalah ini juga sudah dikordinasikan antara Hiswana Migas dengan PT Pertamina secara berkelanjutan. “Kita harap masyarakat tidak panik. Lihat saja sendiri saat ini semua SPBU sudah mulai normal. Tidak ada lagi antrian,” tandas Rajali.

Sementara itu, kabar beredar bahwa salah seorang petinggi di manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) diperiksa Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), dibantah Poldasu.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada Sumut Pos di Medan, Senin (18/10), mengatakan, bahwa petinggi manajemen Pertamina Regional Sumbagut yang masih dirahasiakan identitasnya tersebut bukan diperiksa, melainkan diminta konfirmasi terkait keresahan bahan bakar minyak (BBM) yang langka di Sumut. “Bukan diperiksa, diminta konfirmasi terkait keresahan BBM,” ujar Hadi singkat.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara telah memeriksa PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sumut. Hasil pemriksaan, ternyata penyebab kelangkaan BBM di Sumut karena keterlambatan pengiriman BBM dari Singapura.

Direktur Reserser Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol John Carles Edison Nababan mengatakan berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan Pertamina, penyebabnya adalah karena masalah teknis, yakni karena adanya keterlambatan pengiriman kapal tanker dari Singapura ke Belawan. “Dengan adanya koordinasi sekarang ini karena kapalnya sudah sandar sandar, nanti akan didistribusikan. Mudah-mudahan ke depan akan stabil untuk keberadaan BBM di wilayah Medan dan sekitarnya,” ujarnya usai pemeriksaan di Mapolda Sumut, Sabtu (16/10) kemarin. (gus/dwi/ila)

E-Parking di Kota Medan Mulai Berlaku di 8 Kawasan ini

MENCOBA: Wali Kota mencoba melakukan pembayaran parkir melalui E-Parking saat melaunching penerapan sistem pembayaran parkir nontunai atau Parkir Elektronik (E-Parking) 22 titik pada 8 kawasan di Kota Medan, Senin (18/10) di Jalan KH. Zainul Arifin Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution resmi melaunching penerapan sistem pembayaran Parkir Nontunai atau Parkir Elektronik (E-Parking) 22 titik pada 8 kawasan di Kota Medan, Senin (18/10) di Jalan KH. Zainul Arifin Kota Medan. Artinya, saat ini parkir nontunai di 8 kawasan itu sudah mulai diberlakukan.

MENCOBA: Wali Kota mencoba melakukan pembayaran parkir melalui E-Parking saat melaunching penerapan sistem pembayaran parkir nontunai atau Parkir Elektronik (E-Parking) 22 titik pada 8 kawasan di Kota Medan, Senin (18/10) di Jalan KH. Zainul Arifin Kota Medan.

Pantauan Sumut Pos, kegiatan launching ditandai dengan pemukulan gong oleh Bobby Nasution yang diikuti dengan pemukulan gondang sembilan yang dilakukan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Medan seperti Kapolrestabes Medan, Kapolrestabes Belawan, perwakilan DPRD Medan, perwakilan Kajari Medan, dan unsur Forkopimda Kota Medan lainnya.

Dengan adanya penerapan E-Parking di 8 kawasan tersebut, Pemko Medan menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan hingga 3 kali lipat di 22 titik yang dimaksud. Ia pun menekankan, bahwa target tersebut harus tercapai. Tidak hanya bicara soal pendapatan, namun juga harus dibarengi dengan pelayanan yang maksimal. “Yang perlu ditekankan ini bukan hanya soal PAD, tapi juga pelayanannya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki,” ucap Bobby.

Bobby juga menjawab soal adanya penolakan sejumlah jukir yang sempat enggan menerapkan sistem E-Parking di 8 kawasan itu. Namun Bobby memastikan, jika pihak ketiga yang mengelola parkir di 8 kawasan tersebut akan tetap menggunakan jasa jukir yang telah ada. Selain mendapatkan gaji, para jukir juga akan mendapatkan sharing income sebesar 20 persen dari hasil retribusi parkir yang didapatkan.

Tak cuma itu, Bobby juga memastikan bahwa setiap Jukir akan mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari pihak ketiga, yakni PT Logika Garis Elektronik (LGE) yang menjadi pihak pengelola parkir di 8 kawasan tersebut. “Ini bukan kerja sama pengelolaan parkir, bedakan. Ini kerja sama pengutipan parkirnya. Kalau kerja sama pengelolaan parkir, pihak ketiga mengelola seluruh parkir baik dari titiknya maupun retribusinya. Ini bukan seperti itu, kita hanya kerjasama dalam sistem pembayarannya, karena sebelumnya sistemnya masih manual,” ujarnya.

Bobby juga sempat menyebutkan banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan perpakiran tepi jalan di Kota Medan. Bobby pun menyebutkan adanya istilah ‘Jukir Ninja’ yang seringkali membuat masyarakat menggerutu atas pelayanan parkir yang diberikan.”Katanya jukir kita banyak Jukir Ninja. Maksudnya apa? Pas (kendaran) Masuk jukirnya gak nampak, tapi pas kendarannya keluar, jukirnya malah nampak. Entah dari mana munculnya jukir itu, tiba-tiba lari-lari mendatangi yang parkir. Ini harus dibenahi,” katanya.

Bobby pun menjelaskan, setidaknya akan ada 3 manfaat yang didapatkan dari penerapan E-Parking di Kota Medan. Pertama, E-Parking bertujuan memudahkan masyarakat Kota Medan dalam membayar parkir dan memberikan komentar atas pelayanan parkiran di ruas jalan, apakah itu terkait pelayanan petugas ataupun jumlah uang parkir yang dibayarkan.

Kedua, penerapan E-Parking juga akan menjadi transparansi bagi pemasukan daerah dan meningkatkan PAD secara signifikan. “Selama ini kita ngawang-ngawang ini, kalau kata jukir ini bukan salah kami (jukir) kalau PAD nya kurang. Makanya kita buat transparan, supaya yang tahu bukan Dishubnya saja, bukan jukirnya saja, tapi seluruhnya bisa tahu berapa PAD kita, baik Pemko maupun masyarakat. Jadi semua terbuka dan jelas, dan PAD kita akan meningkat,” jelasnya.

Ketiga, lanjut Bobby, penerapan E-Parking juga akan meningkatkan kesejahteraan para jukir. Pasalnya, resiko jukir yang bekerja di lapangan dinilai sangat tinggi. Untuk itu, Pemko Medan ingin menanggung resiko kerja para Jukir di lapangan dengan mengcover mereka lewat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Lalu dapat gaji perbulan selain dapat share 20 persen dari retribusi parkir yang didapat hari itu. Untuk itu, saya ucapkan Terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta dalam penerapan E-Parking ini. Akhirnya, Medan kita buat digital dalam pelayanan, dalam PAD dan dalam lingkungan Pemko Medan,” lanjutnya.

Ke depannya, ungkap Bobby, Pemko Medan menargetkan untuk menerapkan sistem E-Parking di seluruh ruas jalan di Kota Medan. Bobby pun meminta para jukir untuk tidak khawatir kehilangan pekerjaan, sebab para jukir yang ada akan tetap diberdayakan.

“Seluruh jukir di Kota Medan tetap kita berdayakan, kita ajak bergabung. E-Parking ini adalah sistem pembayaran parkir yang tetap menggunakan jasa jukir, bukan seperti pintu tol yang tidak menggunakan jasa petugas,” paparnya.

Bobby juga n mengatakan, Kota Medan merupakan kota pertama di Indonesia yang telah menerapkan sistem E-Parking pada parkir tepi jalan.”Banyak kita buka kesempatan, silahkan saja mana perusahaan-perusahaan swasta yang bisa menerapkan parking digital. Selama ini juga, parkir kita yang manual yang kelolanya siapa, pihak ketiga juga kan? Sekarang kita pakai digital, kalau gak digital gak usah,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis, mengatakan bahwa pihaknya selalu memprioritaskan jukir-jukir yang ada saat ini untuk dipekerjakan sebagai jukir dengan sistem E-Parking. Saat ini, pada 22 titik di 8 kawasan E-Parking di Kota Medan, sudah disiapkan sekitar 80 sampai 100 orang juru parkir yang akan melayani masyarakat dengan pembayaran Non Tunai. Sebab mulai Senin kemarin, jukir yanh ada di 22 titik tersebut tidak akan lagi menerima retribusi parkir secara tunai (cash).

“Sekitar 80 sampai 100 jukir akan bertugas di 22 titik dalam 8 kawasan itu. Jukir yang ada yang kita prioritaskan, dengan catatan jukir-jukirnya harus mau mengikuti SOP dari pada digitalisasi parkir,” kata Iswar.

Saat ini, kata Iswar, ada sekitar 1.000 sampai 1.500 jukir di Kota Medan, dan seluruhnya akan menjadi prioritas Pemko Media untuk direkrut sebagai jukir dalam penerapan E-Parking.

“Nanti setelah 22 titik ini kita rasakan hasilnya bagus, PAD naik dan masyarakat terlayani secara baik, maka kita akaj kembangkan sampaikan seluruh Kota Medan,” terangnya.

Iswar juga menegaskan, dengan dilaunchingnya penerapan E-Parking di 22 titik dalam 8 kawasan yang dimaksud, maka semua yang parkir di kawasan tersebut wajib membayar dengan Non Tunai, baik dengan aplikasi pembayaran non tunai, QR Code, hingga kartu e-Money ataupun e-Tol. “Jadi yang masih membayar cash tidak bileh parkir, sebelum parkir akan ditanya terlebih dahulu sama jukir kita di lapangan,” pungkasnya.

Masih di lokasi Soft Launching di Jl K.H Zainul Arifin Kota Medan, kepada Sumut Pos, Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus yang hadir mewakili DPRD Medan mengatakan, pihaknya di DPRD Medan mendukung penuh penerapan E-Parking yang ada diterapkan dalam 22 titik pada 8 kawasan di Kota Medan. “DPRD Medan, khususnya Fraksi PDIP sangat mendukung penerapan E-Parking ini. Mulai dari kawasan Kesawan dulu sampai ke 22 titik ini, kita sangat mendukung penerapan E-Parking di Kota Medan,” ucap Robi kepada Sumut Pos di lokasi.

Dikatakan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan itu, penerapan E-Parking harus didukung karena bertujuan untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir. Mengingat selama ini, ada begitu banyak kebocoran PAD yang terjadi dari sektor tersebut.

Selain itu, kata Robi, penerapan E-Parking juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa parkir tepi jalan. Sehingga, masyarakat dapat merasakan pelayanan yang maksimal dari para jukir yang ada. “Selama ini kan banyak masyarakat yang mengeluh soal jukir. Kalau sudah pakai E-Parking, mana bisa lagu jukir sembarangan sama masyarakat, masyarakat bisa melaporkannya melalui aplikasi yang nantinya disiapkan. Dengan adanya E-Parking ini, masyarakat akan dijadikan prioritas dalam jasa layanan parkir,” katanya.

Soal adanya penolakan dari sejumlah jukir, Robi menjelaskan jika jukir yang dimaksud adalah segelintir jukir. Tak cuma itu, pro dan kontra dalam sebuah kebijakan adalah hal yang biasa. Apalagi saat ini, banyak jukir yang selama ini bertugas di lapangan yang telah bersedia bergabung dan menerapkan E-Parking di 8 kawasan E-Parking tersebut. (map/ila)

Hendra DS Ditetapkan Ketua Fraksi Gabungan DPRD Medan

Hendra DS .

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengumumkan pergantian nama komposisi Personalia Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) DPRD Medan melalui rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (18/10). Dalam paripurna tersebut ditetapkan, Hendra DS sebagai Ketua Fraksi.

Hendra DS .

Adapun komposisi Fraksi HPP yang baru, yakni Hendra DS (Ketua), Renville P Napitupulu (Wakil Ketua), Erwin Siahaan (sekretaris), Abdul Rani SH (Wakil sekretaris) dan Janses Simbolon (Bendahara).

Menurut Ketua DPRD Medan Hasyim SE yang memimpin paripurna, penetapan komposisi Fraksi HPP berdasarkan surat Fraksi HPP tertanggal 20 Nopember 2021 No 32/Fraksi Hanura PSI PPP/9/2021.

Usai paripurna, kepada wartawan, Hendra DS mengatakan, pihaknya akan meningkatkan kolaborasi dengan semua Fraksi di DPRD Medan. Terutama, kepada pimpinan DPRD Medan agar lebih berani melakukan pengawasan demi tercapainya pembangunan di Kota Medan lebih baik.

Selain itu, kata Hendra, Fraksinya akan lebih fokus dalam peningkatan fungsi pengawasan dan menagih janji program prioritas pembangunan. Sehingga masalah penanganan kebersihan dapat ditingkatkan guna mendapatkan piala Adipura.

Apalagi penilaian Adipura telah ditingkatkan, seluruh kota tidak lagi menjalankan TPA open dumping dan menggantikan dengan sistem sanitary landfill atau minimal controlled landfill. Begitu juga persoalan banjir dan perbaikan infrastruktur yang ditarget 2 tahun agar terpenuhi. Bahkan masalah kesehatan dan pemberdayaan UKMK, supaya ditangani dengan baik.”Janji kampanye kita harapkan dapat terlaksana dan berjalan baik,” harap Hendra.

Untuk itu, lanjut Hendra DS, dirinya akan tetap menjalin kebersamaan bahkan meningkatkan kerjasama dalam melakukan fungsi di DPRD Medan. “Kita harapkan dengan menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat mencapai pembangunan kota Medan yang lebih baik,” pungkasnya. (map/ila)

Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemko Medan Diminta Serius Perangi Judi dan Narkoba

PARIPURNA: Paripurna DPRD Medan tentang Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui rapat paripurna, Senin (18/10).markus/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk serius dalam memerangi judi dan Narkoba yang ada di Kota Medan. Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD Medan Margaret Marpaung saat membacakan pandangan fraksi PDIP dalam Paripurna DPRD Medan tentang Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Medan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui rapat paripurna, Senin (18/10).

PARIPURNA: Paripurna DPRD Medan tentang Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui rapat paripurna, Senin (18/10).markus/sumutpos.

Dikatakan Margaret, dengan ditetapkannya Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemko Medan diminta untuk segera bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan dalam menertibkan pengutipan liar yang berkedok premanisme, perjudian, gelandangan, pengemis, anak jalanan.

Tak cuma itu, Pemko Medan juga diminta ikut serta dalam memerangi peredaran narkoba yang sudah menjalar hingga pinggiran kota. Pasalnya selama ini, keberadaan perjudian, premanisme hingga narkoba sudah sangat mengganggu dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

“Hal itu harus menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti Pemko Medan,” ucap Margaret Marpaung dalam Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan H.T Bahrumsyah serta pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Bobby Nasution dan beberapa pimpinan OPD Pemko Medan.

Dijelaskan Margaret, dari hasil kajian dan survey Fraksi PDIP DPRD Medan, ada beberapa permasalahan gangguan ketentraman di Kota Medan yang sangat prioritas untuk diselesaikan. Misalnya, masih banyaknya penyalahgunaan fasilitas umum (fasum) seperti jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, sehingga menggangu ketertiban dan ketentraman pihak lain.

“Banyak timbunan-timbunan material bangunan yang diletakkan di pinggir jalan dan tidak segera dipindahkan oleh pemiliknya. Berubahnya fungsi sungai, saluran dan kolam, sehingga berdampak pada lingkungan, yaitu berupa pencemaran serta berubahnya fungsi lingkungan,” ujarnya.

Bukan itu saja, penetapan papan papan reklame dan Bilboard yang tidak sesuai dengan pemanfaatan tata ruang jga serung ditemukan. Menjamurnya PKL akibat tidak tersedianya lokasi yang strategis akibat relokasi, dan lemahnya pengelolaan pasar tradisional yang ada saat ini di Kota Medan. “Tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat Kota Medan juga masih minim terhadap pentingnya masalah ketentraman dan ketertiban umum,” katanya.

Selain itu, kata Margaret, Fraksi PDIP juga mendorong Pemko Medan agar tetap melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin atas praktek pelayanan kesehatan yang beroperasi di Kota Medan yang tidak memiliki izin guna menghindari terjadinya kerugian di tengah tengah masyarakat. Pasalnya, banyak praktek pelayanan kesehatan yang beroperasi di Kota Medan namun tidak memiliki izin.”Bila hal itu tidak diawasi secara rutin, dikhawatirkan akan terjadi permasalahan dan mengakibatkan kerugian semua pihak,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sesuai nota jawaban Wali Kota Medan sebelumnya, pelayanan kesehatan yang memiliki izin di Kota Mwdan hingga Tahun 2017 ada sebanyak 340. Rinciannya, praktek perorangan dokter sebanyak 199 orang, praktek dokter gigi 213 orang, dan praktek bidan 64 orang. (map/ila)

Warga Belawan Demo di Kantor Gubsu, Tuntut Penanganan Banjir Rob

UNJUKRASA: Massa dari Forum Anak Belawan Bersatu (FABB) berunjuk rasa di depan kantor gubernur menuntut agar Belawan diselamatkan dari banjir rob.istimewa/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga Kecamatan Belawan, Kota Medan, menggeruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (17/10). Massa dari Forum Anak Belawan Bersatu (FABB) itu berunjuk rasa di depan kantor gubernur menuntut agar Belawan diselamatkan dari banjir rob yang sudah lama terjadi.

UNJUKRASA: Massa dari Forum Anak Belawan Bersatu (FABB) berunjuk rasa di depan kantor gubernur menuntut agar Belawan diselamatkan dari banjir rob.istimewa/sumut pos.

Dalam aksinya, mereka membawa spanduk bertuliskan selamatkan Belawan dari banjir rob. Juga ada aksi teatrikal seorang warga yang mandi pakai air laut asin Belawan dan lewat pengeras suara, Ketua FABB, Rakhai Chairil Chanioago, berteriak memanggil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, keluar menemui warga.

Namun sampai Salat Zuhur, kedua pemimpin Sumut itu tak kunjung hadir. Dan mereka tidak mau diterima perwakilan gubernur, sebab menurut massa, masalah banjir rob Belawan mendesak diatasi. Bahkan salah seorang aktivis mahasiswa asal Belawan, mengingatkan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, jangan lupa bahwa mereka saat Pilgub Sumut 2018, juga dipilih orang Belawan.

Oleh Ketua FABB, Rakhai Chairil Chaniaho, banjir rob kerap terjadi dan sudah sejak belasan tahun lalu terjadi, namun tak ada solusi konkrit dari pemerintah.”Bapak Gubernur, kalian semua, kalian semua, pahami. kami ada di sini karena tanah kami terendam oleh banjir,” ungkap Chairil.

Akibat banjir rob, kata Chairil, warga kesusahan karena selain merusak rumah dan peralatan rumah tangga, juga karena melumpuhkan perekonomian warga setempat.

Chairil Chaniago menyebutkan penyebab banjir rob penimbunan paluh-paluh dan kerusakan hutan mangrove, pertambakan, perkebunan sawit, serta tidak terlepas dari pembuangan sampah sembarangan.

Akumulasi dari semua itu adalah Belawan identik dengan kemiskinan, kriminal, narkoba, praktik perjudian, prostitusi dan lainnya.”Tapi kampung kami Kota Belawan, Kecamatan Belawan dianggap semacam dapur belakang rumah. Kami tidak terima!,” tegas Chairil.

Padahal Belawan menurutnya adalah salah satu penyangga utama perekonomian Kota Medan dan Sumut, sebab di sana padat aktivitas ekonomi oleh banyak instansi dan lembaga pemerintah, BUMN maupun swasta.

Karena itu, FABB tegas Chairil, mendesak pemerintah menghentikan aktivitas pertambakan, kebun sawit, reklamasi pantai menjadi pelabuhan dan tempat depo container.

Diminta agar dipulihkan jalur hijau/hutan mangrove sebagai penyangga air, dilakukan pengerukan/pendalaman paluh-paluh, bangun tanggul cegah banjir, serta perbaikan sistem drainase, infrastruktur jalan dan jembatan di Belawan.

Sebelumnya, Tonny Silalahi, salah satu pengurus FABB, dalam orasinya antara lain mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar untuk melumpuhkan aktivitas jalan tol jika aksi mereka tidak serius diitanggapi. (mbc/ila)

Wagub Musa Rajekshah Melayat Istri Wakil Walikota Medan, Semoga Diberi Ketabahan dan Kesabaran…

MELAYAT: Wagubsu Musa Rajekshah saat melayat almarhumah Shaula Arindianti yang merupakan istri Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, di rumah duka. , Jalan Taska Nomor 72, Komplek Deli Raya, Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Senin (18/10).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah melayat almarhumah Shaula Arindianti yang merupakan istri Wakil Walikota Medan Aulia Rachman, di rumah duka, Jalan Taska Nomor 72, Komplek Deli Raya, Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Senin (18/10).

MELAYAT: Wagubsu Musa Rajekshah saat melayat almarhumah Shaula Arindianti yang merupakan istri Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, di rumah duka. , Jalan Taska Nomor 72, Komplek Deli Raya, Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Senin (18/10).

Selain Wagub Musa Rajekshah, turut hadir, Sekdaprov Sumut Afifi Lubis, Walikota Medan Bobby Nasution, Wakil Bupati Deliserdang M Ali Yusuf Siregar, Wakil Ketua DPRD Medan Ikhwan Ritonga dan Rajudin Sagala, dan lainnya.

Dalam sambutannya, Musa Rajekshah menyampaikan, bahwa semua makhluk yang bernyawa pasti akan kembali ke pangkuan Allah SWT. Karenanya, bagi yang masih diberikan umur hidup, wajib mendoakan agar segala amal ibadah almarhumah diterima dan dosanya diampuni. “Mewakili Gubernur, saya mengucapkann

turut berdukacita sebesar-besarnya. Semoga fardu kifayah yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Ijeck menuturkan, terkhusus kepada Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dan keluarga yang ditinggalkan, agar diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. “Semoga almarhumah dapat ditempatkan di Janah-Nya Allah SWT,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, almarhumah meninggal dunia di usia 42 tahun meninggalkan seorang putri dan dua orang putra. Karenanya, mewakili Pemko dan masyarakat Kota Medan Bobby mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya.

Selain itu, kepada keluarga terkhusus kepada Aulia Rachman, Bobby mendoakan agar bisa diberi ketabahan. “Semoga segala ilmu yang disampaikan almarhumah melalui PKK Kota Medan bisa menjadi amal ibadah di alam kubur nantinya,” ucapnya.

Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhumah kemudian disalatkan di Masjid Al Ikhlas Komplek Deli Raya untuk selanjutnya dikebumikan ke tempat pemakaman di Masjid Al Abrar Titi Papan.

Sebelumnya mewakili keluarga, Faisal Arbie yang merupakan adik Wakil Walikota Medan Aulia Rachman memohon maaf sebesar-besarnya apabila almarhumah semasa hidup ada memiliki kesalahan

Di rumah duka, Wakil Ketua DPRD Medan sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Medan Ihwan Ritonga mengatakan, bahwa kedatangannya bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan Surianto dan Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Gerindra ke rumah duka, yakni untuk memberikan doa dan dukungan kepada Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut H.Aulia Rachman.

“Hari ini kita datang untuk memberikan doa dan dukungan serta semangat kepada Pak Wakil Wali Kota Medan, sahabat kita, kader Partai Gerindra, Pak Aulia Rachman,” ucap Ihwan kepada Sumut Pos, Senin (17/10).

Dikatakan Ihwan, semasa hidup, almarhumah dikenal sebagai istri yang selalu mendukung Aulia sebagai kader Partai Gerindra, hingga Aulia bisa duduk sebagai Anggota DPRD Medan dan kini sebagai Wakil Wali Kota Medan.

“Almarhumah ini orang baik, ramah, selalu support Pak Aulia Rachman dalam karir nya, termasuk sebagai kader Partai, dulu sebagai Anggota DPRD Medan dan sekarang sebagai Wakil Wali Kota Medan,” ujarnya.

Selain itu, kata Ihwan, almarhumah juga dikenal sebagai sosok istri kader yang aktif dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan Partai Gerindra.”Almarhumah ini mudah berbaur, tidak kaku dalam bersosialisasi. Aktif dalm kegiatan partai, juga sangat aktif sebagai Wakil Ketua TP PKK,” terangnya.

Ihwan pun mengaku turut mendoakan almarhumah Shaula Arindianti, agar diampunkan segala dosa dan salahnya, serta diberi tempat yang terbaik di sisi Allah SWT.”Saya selaku Wakil Ketua DPRD, Ketua DPC Partai Gerindra, selaku sahabat, mengucapkan Turut Berbelasungkawa atasvwafatnya Ibu Shaula Arindianti. Semoga diberi tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, dam semoga Pak Aulia beserta keluarga diberi ketabahan dalam menghadapinya,” pungkasnya. (prn/map)

Perusahaan Korea Bagikan CSR ke Karo

TERIMA BANTUAN: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang (kiri) terima bantuan CSR secara simbolis.

KARO, SUMUTPOS.CO – Pada 2020 lalu, beberapa perusahaan Korea yang tergabung dalam Innobiz Association menyerahkan bantuan dana CSR masing-masing sebesar Rp100 juta kepada empat penerima manfaat. Adapun penerima masing-masing Koperasi Juma Raja Lestari, SDM Pertumbuken, Rumah Pintar Karo IPB, Koperasi Jasa Kerja Kita Karo.

TERIMA BANTUAN: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang (kiri) terima bantuan CSR secara simbolis.

Dan pada tahun 2021 Bantuan CSR dari perusahaan Korea yaitu ATC Corporation Limited berupa alat Atmospheric Water Generator sebanyak lima unit, yang diberikan kepada lima penerima manfaat yaitu, Koperasi Juma Raja Lestari, SDM Pertumbuken, Rumah Pintar Karo IPB, Koperasi Jasa Kerja Kita Karo dan KWK GBKP Berastagi.

Kedua bantuan CSR tersebut diserahkan secara simbolis di Jambur Pemkab Karo, Senin(18/10). “Atas nama Pemerintah Kabupaten Karo kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian dari Kementerian Koperasi dan UKM, lembaga Green Bussines Center dan Kotra serta pihak-pihak terkait sehingga bantuan CSR ini dapat terealisasi di Kabupaten Karo,” sebut Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang.

“Besar harapan kami kolaborasi ini dapat terus terjalin demi kemajuan masyarakat Kabupaten Karo,” sambungnya.

Selain itu, Bupati Karo juga berharap kepada para penerima manfaat kiranya bantuan CSR ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kebaikan bersama.

Setelah penyerahan bantuan CSR secara simbolis, Bupati Karo beserta rombongan mengunjungi salah satu penerima manfaat yaitu Rumah Pintar Karo IPB di Desa Kuala, Kecamatan Tiga Binanga.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pengawas Koperasi ahli utama Kementerian Koperasi dan UKM Daniel Asnur, Senior Advisor GBC Meliadi Sembiring, Perwakilan ATC Corporation Limited Mr. Woonil Kim, Asisten Ekbang Dapatkita Sinulingga, Kadis Ketenagakerjaan dan KUKM Adison Sebayang, Kadis Pertanian Metehsa Karo-Karo, Kadis Perpustakaan Rehjorena Br Purba, Camat Tigabinanga Mbela Tarigan, Pengurus Karo IPB dan tamu undangan lainnya. (deo/azw)

Sosialisasi Pendataan Keluarga di Langkat, Stunting Terjadi Akibat Kekurangan Nutrisi

DIABADIKAN: Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dra Rabiatun Adawiyah MPHR dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI H Ansory Siregar Lc pada kegiatan sosialisasi pendataan keluarga di Langkat, kemarin.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Langkah awal BKKBN dalam menangangani persoalan stunting adalah dengan melakukan pendataan keluarga. Untuk itu, BKKBN Sumut melalukan metode pendataan Keluarga dengan cara Metode Sensus door to door.

DIABADIKAN: Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dra Rabiatun Adawiyah MPHR dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI H Ansory Siregar Lc pada kegiatan sosialisasi pendataan keluarga di Langkat, kemarin.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR pada pelaksanaan Sosialisasi Pendataan Keluarga di SD IT Anak Soleh, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, baru baru ini.

“Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi”,”kata Rabiatun.

Dijelaskan Rabiatun, BKKBN diberikan mandat oleh presiden, untuk memegang kendali terhadap percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, dimana BKKBN memiliki target penurunan angka stunting hingga 14% di tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini juga mendapat perhatian dari mitra kerja BKKBN, Wakil Ketua KOMISI IX DPR RI H. Ansory Siregar, Lc.(rel/han)

Kecamatan Binjai Utara Tanami Bunga di TPS Liar

MELINTAS: Pengendara yang melintas di Jalan Nibung, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara TPS liar yang sudah ditanami bunga, Senin (17/10).

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tempat pembuangan sampah liar di Jalan Nibung, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara, dibersihkan oleh perangkat kecamatan. Mereka bergotong royong membersihkan sampah di pinggir jalan tersebut.

MELINTAS: Pengendara yang melintas di Jalan Nibung, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara TPS liar yang sudah ditanami bunga, Senin (17/10).

Sebelum dibersihkan, pengendara yang melintas di jalan ini menghirup aroma tak sedap saban hari. Oleh perangkat Kecamatan Binjai Utara, membenahinya agar tidak berlarut masyarakat membuang sampah sembarangan.

Camat Binjai Utara, Sofyan Siregar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan perangkat lingkungan maupun kelurahan yang sudah terlibat dalam aksi gotong royong, Senin (18/10) pagi.

“Gotong royong ini juga bersama petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Binjai,” kata Camat.

Menurutnya, perangkat lingkungan dari Kelurahan Pahlawan dan Jatimakmur dilibatkan bersama dalam aksi gotong royong tersebut.

“Kalau dari letaknya, itu di perbatasan. Makanya saya ajak Kepling dari dua Kelurahan tersebut dalam gotong royong pagi tadi,” bebernya.

Pantauan wartawan, lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar ini sudah dipasang pembatas dari kayu. Juga telah ditanami bunga agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di tempat tersebut.

Sofyan mengajak agar masyarakat menjaga bersama kebersihan di tempatnya masing-masing. Jangan buang sampah sembarangan.

“Semoga tidak ada lagi masyarakat yang buang sampah tidak pada tempatnya,” pungkasnya. (ted/azw)

Langkat Raih Tiga Penghargaan Nasional, Bupati: Semoga Penyemangat Membangun Negeri Bertuah

KALPATARU: Bupati Langkat Terbit Rencana PA saat menerima Kalpataru dalam kategori penyelamat lingkungan hidup.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Langkat menerima tiga penghargaan tingkat nasional, di masa pandemi Covid-19 masih berlangsung.

KALPATARU: Bupati Langkat Terbit Rencana PA saat menerima Kalpataru dalam kategori penyelamat lingkungan hidup.

Bupati Langkat Terbit Rencana PA berharap, penghargaan ini menjadi penyemangat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) dan masyarakat Langkat untuk bersama membangun Langkat yang maju, sejahtera dan religius.

“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat membangun Negeri Bertuah,” ujar bupati di sela penyerahan penghargaan, di Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (18/10).

Penghargaan pertama yang diterima Bupati, Kalpataru dalam kategori penyelamat lingkungan hidup, di Kantor Bupati Langkat. Kalpataru merupakan penghargaan Presiden RI Joko Widodo bagi penyelamat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

Sebelumnya penghargaan Kalpataru diserahkan Menteri Lingkungan Hidup RI, Siti Nurbaya. Diterima Ketua Kelompok LPHD Desa Pasar Rawa, Rudi Irwan Syahputra bersama Kepala Desa (Kades) Pasar-rawa, Bambang AS didampingi Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin dan Kadis Lingkungan Hidup, Iskandar Zulkarnain Tarigan, di Gedung Manggala, Kementerian Kehutanan dan lingkungan Hidup, pada 14 Oktober 2021.

Kedua, Bupati menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021, diserahkan Fitri selaku panitia penanggung jawab penyerahan penghargaan Provinsu Sumatera Utara (Provsu), di Kantor Bupati Langkat.

Sebelumnya, penghargaan ini diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, di Gedung Kementerian PPPA RI Jakarta Pusat, pada 14 Oktober 2021.

Sebab Langkat merupakan kabupaten yang berpartisipasi dalam kota layak anak (KLA) Tahun 2021, dan tetap berkomitmen penuh dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Ketiga, bupati menerima penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan RI, diserahkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provsu, Tiarta Sebayang, di Kantor Bupati Langkat, Stabat.

Penghargaan ini diterima, sebab Pemkab Langkat menerima laporan keuangan dengan predikat opini WTP dari BPK RI perwakilan Sumut.

Usai menerima penghargaan, Bupati Langkat menghadiri rapat paripurna dalam rangka penetapan pokok – pokok pikiran DPRD Langkat, pada masa sidang III Tahun II TA 2021, di Gedung DPRD Langkat, Stabat.

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana PA. Bupati meminta pokok pikiran DPRD segera dikirim secara tertulis, dan dimasukkan ke aplikasi SIPD guna ditelaah dan dibahas, guna dimasukkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Langkat.

“Semoga hasil pokok pikiran DPRD yang didapat dari Reses mensejahterakan masyarakat Langkat, serta berdampak bagi kemajuan pembangunan daerah,” harap bupati dalam pidatonya.

Selanjutnya, bupati memimpin rapat pembahasan pembangunan fasilitas umum, di Kantor Bupati Langkat, Stabat. Bupati menyampaikan fasilitas yang akan dibangun berupa sarana dan prasarana umum maupun sosial, untuk pengembangan Langkat.

Yakni pembangunan Islamic Centre, Universitas Langkat, RSUD Langkat, Hutan Taman Kota, Sport Center, Perumahan PNS, Pasar Modern, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Pembangunannya, menjadi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RUTRWK). Mengunakan lahan kurang lebih seluas 200 hektare, terletak di Lahan Eks HGU PTPN ll Kebun Kwala Bingai, di Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Langkat.

“Rencana ini, hasil studi banding pada bulan September di Kota Langsa, yang mana Kota Langsa membangun fasilitas umum guna kemajuan Kota Langsa,” sebutnya. (rel/mag-6/azw)

Dirangkaikan kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin, Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin dan para Kepala Perangkat Daerah Pemkab Langkat.(mag-6/azw)