MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelayanan yang dilakukan Samsat Corner Sun Plaza terhadap para wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotornya, dinilai kaku dan menyulitkan. Keluhan tersebut datang dari Anggota Komisi 1 DPRD Medan, Abdul Rani.

Kepada Sumut Pos, Abdul Rani bercerita, Jumat (15/10), dia pergi sendiri ke Samsat Corner yang ada di Sun Plaza, untuk membayar pajak kendaraan berupa mobil pribadi miliknya. Di dalam STNK mobil miliknya itu tertera, kepemilikan mobil tersebut atas nama istri Abdul Ranin

“Jadi saya bawa KTP asli istri saya, STNK asli, dan uang untuk bayar pajaknya. Istri saya yang tertulis sebagai pemilik kendaraan tidak bisa ikut, karena ada urusan lain. Tapi saat saya mau bayar, katanya tak bisa, harus pemiliknya langsung,” ungkap Abdul Rani.

Menurut Abdul Rani, untuk bisa membayar pajak mobil miliknya sendiri yang dibuat atas nama istrinya, dia diminta untuk harus menyertakan surat kuasa dari istrinya kepada dia, agar bisa membayar pajak tersebut.

“Padahal logikanya, KTP asli dan STNK asli sudah ada di saya, kenapa saya harus bawa surat kuasa lagi?” cetusnya.

Begitupun, sambungnya, dia tetap bersabar dan berkeinginan untuk kooperatif dengan menuruti persyaratan yang disebutkan, yakni dengan menyertakan surat kuasa berupa formulir yang sudah ada dari pihak Samsat.

“Tapi saat saya minta formulir surat kuasanya supaya bisa saya isi dan nantinya ditandatangani istri saya, polisi bermarga Butar-butar yang bertugas di situ, malah bilang tak ada formulirnya di Samsat Corner Sun Plaza itu, hanya ada di Samsat Putri Hijau. Ini kan pembodohan namanya,” tegas Abdul Rani.

Seharusnya, tegas Abdul Rani, pihak Samsat Corner Sun Plaza bisa lebih bijak dan lebih baik, serta tidak mempersulit para wajib pajak yang ingin membayar kewajibannya.

Dia pun menuturkan, sebenarnya selama ini, pihaknya di Komisi 1 DPRD Medan selaku counterpart pihak kepolisian, juga sudah sering mendapatkan keluhan yang sama dari masyarakat yang merupakan para wajib pajak kendaraan bermotor.

Seharusnya menurut Abdul Rani, pelayanan tidak boleh terlalu kaku terhadap aturan. Namun kalaupun aturannya memang harus kaku, maka harus didukung dengan sistem dan sarana yang memadai, agar aturan tersebut bisa diikuti oleh masyarakat.

“Tapi oke lah, kita ikuti aturan itu. Kalau memang aturan pakai surat kuasa itu adalah aturan baku yang tak bisa ditolerir, ya siapkanlah formulir surat kuasa itu di setiap Samsat Corner, jangan hanya ada di Putri Hijau. Itu artinya, pihak Samsat sendiri yang tidak memfasilitasi masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada. Kalau pun di Samsat Corner tidak ada penyediaan surat kuasa, tapi paling tidak harus ada formulir surat pernyataan dari yang membayar pajak,” katanya lagi.

Padahal lanjutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, dari sistem Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemko Medan dan Pemprov Sumut. Bila pemerintah dan pihak kepolisian tidak membuat aturan yang mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya, maka potensi PAD dari pajak kendaraan bermotor tidak akan bisa berkembang dengan pesat.

“Paling tidak, saat wajib pajak ke Samsat Corner, baik itu yang di Sun Plaza ataupun Samsat Corner lainnya, selain Samsat Putri Hijau, adalah solusi yang tidak mempersulit wajib pajak,” harap Abdul Rani.

Selaku warga negara sekaligus Anggota DPRD Medan, Abdul Rani mengaku kecewa kepada pelayanan yang diberikan Samsat Corner Sun Plaza. Bahkan ketika masyarakat datang kepada negara untuk membayar pajak ataupun kewajibannya di tengah situasi pandemi dan ekonomi sulit seperti saat ini, namun petugas justru menolaknya tanpa solusi di tempat.

“Harusnya ada solusi yang diberikan di tempat, tidak lempar sana lempar sini, seperti yang dilakukan polisi marga Butar-butar di Samsat Corner Sun Plaza itu. Dan saya tahu, banyak masyarakat yang mengalami hal yang sama seperti saya,” ujarnya.

Politisi PPP itu, pun meminta kepada pihak yang berwenang, agar mengevaluasi petugas yang ada di Samsat Corner Sun Plaza.

“Harus ada evaluasi di Samsat Corner, khususnya di Sun Plaza. Miris, pelayanaan yang mereka berikan sama sekali tidak mendukung pemerintah dalam meraup PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor,” pungkas Abdul Rani. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penolakan para juru parkir (jukir) di 8 kawasan Kota Medan yang akan diterapkan sistem pembayaran parkir non-tunai atau parkir elektronik (e-Parking), mendapat perhatian khusus dari Komisi 4 DPRD Medan.

DPRD Medan yang turut disambangi para jukir untuk berunjuk rasa, Kamis (14/10) lalu, mengaku siap untuk memfasilitasi keluhan mereka kepada pihak ketiga, yakni PT Logika Garis Elektronik (LGE), yang menjadi pengelola e-Parking di 22 titik pada 8 kawasan tersebut. “Kemarin kami dapat info dari Bu Plt Sekwan, ada jukir demo soal e-Parking dan meminta RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi 4. Kami siap memfasilitasinya, segera kami jadwalkan,” ungkap Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution, Jumat (15/10).

Dedy juga mengatakan, secara pribadi dia dan rekan-rekannya belum mengetahui pasti sistem pembayaran upah jukir yang sebenarnya dari sistem bagi hasil antara Pemko Medan dan pihak ketiga itu.

“Itu makanya nanti akan kami panggil Dishub Medan, jukir, dan bila perlu pihak ketiganya juga. Biar jelas semuanya, supaya tak ada lagi yang ditutupi,” tegasnya.

Terkait informasi yang beredar tentang keberatannya jukir yang diberi honor 10 persen dari retribusi parkir yang dikutip, dia mengaku, belum mempelajari permasalahannya. Tapi, Dedy justru mengaku bingung, saat jukir disebut menerima gaji dari PT LGE sebesar Rp500 ribu per bulan.

“Setahu saya, para jukir wajib didaftartarkan sebagai karyawan PT LGE kalau mau tetap jadi jukir di 8 kawasan itu. Nah, kenapa hanya digaji Rp500 ribu per bulan sama PT LGE? Kenapa tidak UMR (upah minimum regional)? Kan mereka bekerja dengan perusahaan resmi, profesional dong menggajinya, kenapa Rp500 ribu sebulan? Soal upah 10 persen setiap harinya dari hasil retribusi itu, kami tak tahu. Itu akan kami dalami saat RDP. Kami fokus ke gaji pokoknya saja dulu,” jelasnya.

Namun, Politisi Partai Gerindra ini, juga meminta kepada para jukir untuk tak langsung meminta Pemko Medan menbatalkan sistem e-Parking di 8 kawasan tersebut. Pasalnya, rencana penerapan e-Parking oleh Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution adalah langkah baik dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir.

“Rencana Wali Kota ini baik, jangan ujug-ujug minta dibatalkan, tak bisa begitu. Silakan tetap berjalan, dan untuk masalah yang dihadapi para jukir bisa diselesaikan dan dicari solusinya sembari berjalan. PT LGE ini pun harus terbuka, ini bukan soal keuntungan semata, tapi ini juga masalah sosial, tentang kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini para jukir,” kata Dedy lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis mengatakan, adanya keberatan yang muncul dari para jukir atas penerapan e-Parking yang dikelola PT LGE selaku pihak ketiga, tidak akan menghambat rencana Pemko Medan dalam menerapkan e-Parking di 8 kawasan tersebut mulai Senin (18/10) mendatang.

“Kami sudah berkomitmen, pada 18 Oktober nanti penerapan sistem e-Parking di 22 titik dalam 8 kawasan itu, akan mulai diberlakukan. Bahkan Senin (18/10) nanti, akan di-launching,” tegasnya.

Pun begitu, lanjutnya, pihaknya sedang terus memfasilitasi antara jukir dan PT LGE, agar bisa menemukan solusi terbaik. Sembari memfasilitasi, Dishub Kota Medan juga sudah membentuk tim untuk menemui dan menyosialisasikan sistem e-Parking ini kepada para jukir, dan memastikan sistem ini sebagai sistem yang justru akan membuat para jukir lebih sejahtera.

“Dan sekali lagi, sebagai satu syarat pihak pengelola, kami meminta PT LGE wajib memprioritaskan para jukir yang ada sebagai jukir mereka, selama jukir tersebut bisa menerapkan sistem pembayaran non-tunai,” harap Iswar.

Soal honor para jukir yang hanya diberi 10 persen dari retribusi parkir yang dikutip pada hari itu, Iswar dengan tegas membantahnya. Dia menegaskan, honor yang akan diberikan bukan 10 persen, tapi 20 persen dari retribusi parkir yang berhasil dikutip. “Dan 20 persen itu sebenarnya sudah layak. Kenapa? Pemko saja yang punya lahan hanya dapat 40 persen dari lokasi kelas 1,” sebutnya.

Terkait masalah gaji yang hanya diberi sebesar Rp500 ribu per bulan, dia mengaku, pihaknya tidak akan ikut campur masalah itu. Sebab, hal tersebut menjadi ranah dari PT LGE, yakni perusahaan yang ditetapkan sebagai pengelola parkir.

“Perusahaan dalam menentukan besaran upah para jukir, itu juga berdasarkan pertimbangan. Kami tidak masuk ke sana, terlalu jauh. Hanya di perjanjian dengan kami, jukir harus ikut asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” beber Iswar.

Dia pun mengklaim, dengan pemberlakuan parkir non-tunai ini, PAD yang masuk ke kas daerah akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Menurut perhitungan pihaknya, setiap harinya, minimal pihak ketiga wajib menyetorkan uang sebesar Rp8.499.050 ke kas Pemko Medan dari pengelolaan parkir non-tunai di 8 kawasan itu.

“Dan sejujurnya, jumlah itu naik 3 kali lipat dibandingkan saat ini. Kami sudah hitung, ada 9.900 lebih kendaraan yang parkir di 8 kawasan itu dalam sehari. Artinya, hampir 10 ribu orang akan mendapatkan sistem pelayanan parkir yang baik dan mudah di Medan,” jelas Iswar. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus seorang pedagang sayur Pasar Gambir berinisial LG, yang dianiaya sejumlah preman.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra menyatakan, sudah melakukan evaluasi terhadap proses penyidikan yang dilakukan, termasuk juga memberikan tindakan tegas untuk memberikan pemahaman kepada para personel.

“Pendekatan restorative justice itu menjadi syarat utama dalam menyelesaikan setiap permasalahan,” ungkap Panca saat diwawancarai di Mapolda Sumut, Jumat (15/10).

Panca menyebutkan, setelah kasus ini ditarik dan ditangani Polda Sumut, sejauh ini masih dalam proses. Karena itu, diminta percayakan kepada penyidik Polda Sumut yang menanganinya.

“Tapi, intinya kami akan tetap melakukan pendekatan restorative justice kepada kedua pihak yang bertikai. Artinya, kita memberi kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, hak-hak korban dalam hal ini pedagang Pasar Gambir berinisial LG, harus dikembalikan. Dan ini sebagaimana yang diharapkannya,” tuturnya singkatn

Diketahui, LG, pedagang perempuan di Pasar Gambir diduga dianiaya oleh sejumlah preman. LG lalu membuat laporan atas peristiwa penganiayaan terhadapnya. Menurut Kapolsek Percut Seituan AKP Janpiter Napitupulu, kasus dugaan penganiayaan itu terjadi pada 5 September 2021. Polisi kemudian menangkap seseorang pelaku berinisial BS yang diduga melakukan penganiayaan.

Namun, BS juga membuat laporan karena luka di beberapa bagian tubuh yang diakuinya akibat pukulan dan cakaran LG. Belakangan, polisi pun menetapkan BS dan LG sama-sama sebagai tersangka. Tapi, kasus yang sempat viral di media sosial tersebut, diambil alih Polda Sumut dari Polsek Percut Seituan, karena diduga tidak profesional. Bahkan, Kapolsek dan Kanit Reskrim Percut Seituan yang menjabat saat itu, dicopot dari jabatannya. (ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BPJS Kesehatan senantiasa mendorong penerapan digitalisasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes). Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya ketersediaan akses jaringan komunikasi data, sarana dan prasarana, serta bagaimana efektivitas dan mutu atas layanan yang diberikan.

Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam kegiatan Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan 2021 di Jakarta, baru-baru ini.

Ali mengatakan, sangat diperlukan kolaborasi antara semua pihak untuk menjawab tantangan tersebut. Menurutnya, layanan digital yang diterapkan tentu akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas biaya, karena proses bisnisnya menjadi lebih sederhana.

“BPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai inovasi dan terobosan berbasis teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan Program JKN-KIS,” ungkap Alin

Lebih lanjut Ali mengatakan, BPJS Kesehatan terus melakukan upaya perbaikan layanan melalui digitalisasi layanan kesehatan. Antara lain dengan mengurangi antrean pelayanan melalui pemanfaatan face recognition dan teknologi artificial intelligence, antrian elektronik yang terkoneksi dengan aplikasi Mobile JKN, display informasi ketersediaan tempat tidur, display informasi jadwal operasi di rumah sakit, dan yang terbaru adalah simplifikasi rujukan pelayanan hemodialisa serta thalasemia di rumah sakit.

“Sedangkan dari sisi administrasi klaim, BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan e-Claim Primer, Virtual Claim (V-Claim), Verifikasi Digital (Vidi), dan Digitalisasi Audit Klaim (Defrada),” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto mengungkapkan, berbagai terobosan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan diharapkan dapat berdampak pada kualitas layanan, penguatan sarana dan prasarana, serta perubahan budaya dan perilaku masyarakat di era digitalisasi.

“Pandemi Covid-19 mendorong kita untuk berbenah dalam pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi bukan barang baru namun merupakan keharusan. Namun tantangannya bukan hanya pada sisi infrastruktur, tetapi juga menyentuh perubahan perilaku dan budaya untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Sehebat apapun yang dibangun tanpa peran aktif dan perubahan budaya individu tidak akan terwujud,” katanya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam keynote speech mengatakan, tantangan digitalisasi layanan harus didukung oleh kualitas pengelolaan data. Validasi data yang dibentuk bagi pengelola layanan digital harus bisa dipertanggungjawabkan serta berkualitas.

“Dengan begitu manfaat dari digitalisasi layanan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kualitas layanan. Lebih jauh, dengan kualitas data yang mumpuni akan membentuk Big Data yang berkualitas dan membantu Pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan kedepannya,” jelasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh fasilitas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, serta asosiasi profesi secara daring ini, Direktur Mutu dan Akreditasi Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kalsum Komaryani, menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan menjawab tantangan digitalisasi bidang kesehatan di Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

“Isu ketahanan kesehatan di masa pandemi Covid-19 memang satu fokus Kementerian Kesehatan saat ini. Digitalisasi menjadi peluang untuk memutus rantai penularan virus, dari sisi pembiayaan juga lebih efektif. Ketersediaan regulasi salah satu tantangan dalam implementasi digitalisasi layanan kesehatan,” kata Kalsum.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail menyebutkan, pemerintah terus berupaya menghadirkan infrastruktur jaringan sampai ke pelosok wilayah Indonesia. Pemerintah kini tidak hanya bisa menunggu perusahan operator, namun juga berinisiatif dan telah menganggarkan pembangunan jaringan internet (sinyal 4G) seluruh desa di Indonesia. Targetnya akhir 2022 seluruh desa di Indonesia sudah dapat mengakses signal 4G.

“Diharapkan upaya tersebut juga akan mengakomodir kebutuhan jaringan internet seluruh fasilitas kesehatan. Kominfo bekerja keras menuntaskan isu infrastruktur ini. Namun kami mengimbau, pimpinan fasilitas kesehatan juga mulai membangun kultur digitalisasi ini di wilayahnya,” pungkasnya. (ris/saz)