SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno memberikan sepasang kerbau ke Masyarakat Desa Wisata Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Sepasang kerbau tersebut adalah hadiah yang diberikan Mas Mentri guna meningkatkan pariwisata di desa tersebut, sehingga bisa membangkitkan perekenomian masyarakat desa Huta Tinggi.

“Desa Huta Tinggi itu cirikhasnya dengan kerbau, tapi mereka tidak punya kerbau jadi ini ada sepasang untuk dirawat dengan baik,” ucap Sandi dalam keterangan tertulis, Kamis (11/11).

Menurutnya, selama ini dia mendapatkan informasi kalau kerbau yang dibuat untuk wisata di desa tersebut adalah milik warga yang dipinjam pengelola.

Sandi menambahkan, untuk membeli kerbau memang membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga pengelola hanya bisa meminjam kerbau warga untuk memberikan paket wisata di desa tersebut. Dia berharap sepasang kerbau ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Kerbau ini untuk dijadikan paket wisata edukasi.

“Kerbau betina biasanya dijadikan paket wisata edukasi yaitu memerah susu kerbau, sementara kerbau jantan biasanya dimanfaatkan sebagai alat transportasi tradisional yang bisa dirasakan juga oleh wisatawan dengan menungganginya,” tegasnya.

Aktivitas menunggang kerbau ini rupanya sangat diminati oleh wisatawan mancanegara, khususnya Jepang karena di negara mereka tidak ada kerbau.

Bahkan, dia juga sangat terkesan yaitu, kerbau betina yang diperah susunya bisa dibuat keju khas batak .“Ini kan jadi salah satu penunjang wisata desa tersebut, bagaimana wisatawan merasakan keju kerbau,” tuturnya.

Dalam kunjungannya Mas Menteri juga langsung melihat pengolahan susu kerbau menjadi dali ni horbo atau Batak Cheese. Sandiaga juga akhirnya membantu mempromosikan keju batak tersebut supaya lebih dikenal oleh masyarakat.

“Dengan adanya sepasang kerbau itu diharapkan juga bisa berkembang biak dan desa ini bisa mempunyai banyak kerbau,” kata Sandiaga.

Sandiaga menegaskan, kehadiran desa wisata menurutnya dapat membantu membangkitkan perekonomian warga di tengah pandemi covid-19, dan membuka lowongan kerja bagi masyarakat di sekitar tempat wisata. “Seperti kita ketahui tahun 2021 ini merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Menurutnya, pandemi ini merupakan kondisi yang amat berat bagi para pelaku UMKM dan juga sektor pariwisata. Maka dari itu, sebagai upaya penguatan usaha disertai dengan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM. Nantinya para pelaku ini dapat meningkatkan kreativitasnya dan mempromosikan produk-produknya. (gus)

SUMUTPOS.CO – Pandemik sudah berlangsung dua tahun, namun kehadiran petugas non medis, semisal sopir ambulan, cleaning service, ternyata terlupakan. Padahal, pekerjaan mereka hampir sama dengan para garda terdepan lain, seperti dokter maupun perawat.

Sebab, memiliki risiko yang tinggi untuk tertular. Salah satunya, tidak adanya nama mereka dalam pemberian insentif dari pemerintah terkait penanganan Covid-19.

“Jadi semua yang terlibat dengan penanganan Covid-19, sopir ambulan, petugas kebersihan tidak dapat insentif,” kata Direktur RSUD Dolok Sanggul dr Netty Simanjuntak melalui Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD dr Heppy Suranta Depari didampingi Ketua Tim Verifikator Jasa Insentif Nakes Penanganan Covid-19 dr Hendri Manalu kepada sejumlah wartawan di RSUD Dolok Sanggul, belum lama ini.

Heppy mengatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021 sebanyak Rp1,6 miliar ini untuk insentif jasa para tenaga kesehatan saja.

“Uang sebanyak Rp1,6 miliar itu untuk insentif jasa para tenaga kesehatan yang diambil dari APBD 2021. Dan, uang sebesar itu telah disalurkan ke dokter spesialis, dokter umum, perawat/bidan, dan tenaga kesehatan lainnya seperti di radiologi, laboratorium, pcr. Tidak termasuk ke sopir ambulan, dan petugas kebersihan,” terang Heppy.

Menurut dia, penerima insentif hanyalah para petugas kesehatan yang langsung melakukan pelayanan terhadap pasien. Sementara, sopir tidak bersentuhan langsung dengan pasien Covid 19.

Sedangkan, petugas kebersihan di rumah sakit ini sudah dipihak ketigakan. “Jadi, cleaning service itu sudah dipihak ketigakan jasanya,” ujar Heppy.

Dijelaskannya, klasifikasi penerima insentif terdiri dari dokter, perawat atau bidan dan petugas kesehatan lainnya seperti petugas laboratorium yang terlibat langsung dalam proses pemeriksaan spesimen pasien Covid-19.

“Petugas kesehatan lainnya adalah petugas farmasi yang bertugas di ruang isolasi dan petugas radiologi. Sesuai dengan aturan, petugas ambulan tidak termasuk,” ujar Heppy.

Kemudian, lanjut Heppy, juga pemberian insentif tersebut harus memiliki SK dari Direktur Rumah Sakit sebagai petugas penunjang tenaga medis.

“Ini juga harus ada SK Direktur. Jika tidak ada, tidak dapat,” tutur Heppy.

Terpisah, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana RSUD Dolok Sanggul Robert Silaban membenarkan tidak adanya insentif untuk para sopir ambulan dan petugas kebersihan yang diambil dari APBD Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Sopir ambulan tidak ada dapat jasa insentif Covid-19 dari APBD,” kata Robert.

Menurut Robert, hanya saja sopir ambulan dapat jasa sebagai pendanaan biaya merujuk pasien Covid 19 berasal dari dana Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

Secara klasifikasinya per tim persatu pasien. “ Biaya yang dikeluarkan sistim pembayarannya per tim dengan jumlah dana sebesar Rp 1.200.000. Juga, sudah mencakup biaya bahan bakar mobil ambulance, supir, dan perawatnya,” jelas Robert juga sebagai Koordinator Tim Penanganan Covid 19 RSUD Dolok Sanggul ini.

Disinggung, berapa sudah anggaran dari BLUD yang terserap untuk jasa tersebut, mulai tahun 2020 hingga 2021 ini, Robert tak dapat menjelaskan.

“Saya kurang tau itu, datanya ada di tata usaha lah mungkin, lupa dan ga ingat-ingat itu semua, yang jelas anggaran penanganannya itu diambil dari anggaran BLUD,” ujar Robert.

Disinggung, soal surat Direktur Netty tentang penunjukkan tim penanganan Covid 19 pada RSUD Dolok Sanggul bernomor 43 tahun 2020, dimana Robert sebagai Koordinator Tim Penanganan , Robert malah tak tahu soal SK tersebut.

“Saya tidak mengetahui SK itu dan tidak pernah saya terima surat penugasan itu hingga sekarang. Tapi dulu (tahun 2020) pernah kami rapatkan, namun bagaimana akhir keputusan itu saya tidak tau, kan saya non paramedia,” jelas Robert. (des/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bakal Calon (Balon) Kepala Desa Pegagan Julu 6, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Janiriduan Bakara (49) minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi membekukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) Desa Pegagan Julu 6 dan menunda pelaksanaan Pilkades.

Pasalnya, P2KD bekerja tidak mengacu kepada regulasi/aturan serta tahapan penyelenggaraan pilkades sesuai peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa dan peraturan bupati (Perbup) Dairi nomor 47 tahun 2020 sebagai dasar hukum tentang penyelenggaraan pilkades.

Hal itu disampaikan Janiriduan Bakara yang juga incumben Kades Pegagan Julu 6 kepada wartawan di Sumbul, Kamis (11/11). Janiriduan memaparkan, ia dinyatakan P2KD tidak lolos menjadi calon tetap Kades Pegagan Julu 6.

Janiriduan menjelaskan penetapan calon Kades Pegagagan Julu 6 yang sudah diumumkan P2KD, 10 November 2021, tidak sesuai tahapan Pilkades yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (Dispemdes) Dairi selaku panitia Kabupaten.

Menurut Janiriduan, sesuai tahapan, penetapan bakal calon menjadi calon tetap mulai, 11-17 November 2021. Tetapi, P2KD Pegagan Julu 6, sudah menetapkan hanya 2 calon tetap pada, 10 November 2021, dan namanya tidak tercantum didalamnya.

Atas penetapan calon Kades dan sudah diumumkan P2KD tersebut, Janiriduan sudah melayangkan surat keberatan ke P2KD, tetapi surat keberatannya tidak diterima P2KD, hal itu dianggap P2KD sudah melakukan tindakan semena-mena dan dirinya terzolimi.

Janiriduan menuding, P2KD tidak memahami mekanisme dan tahapan Pilkades. Dan paling anehnya lagi, lanjut Janiriduan, saat monitoring dilakukan Pemerintah Kecamatan dipimpin Camat Sumbul, Rimson Simamora pada, 3 November 2021 lalu, sewaktu masih dalam tahapan pemberkasan kelengkapan berkas balon.

P2KD Pegagan Julu 6, melaporkan kepada tim monitoring dipimpin Camat, bahwa berkas tiga balon Kades Pegagan Julu 6 yang mendaftar sebagai balon Kades yakni, Edward Serianto Sihombing, Patar Simamora serta Janiriduan Bakara sesuai hasil verifikasi dinyatakan sudah lengkap.

P2KD menyatakan berkas ketiga bakal calon sudah lengkap dan memenuhi syarat (MS). Hal itu dikuatkan tandatangan dan stempel. Sementara pengumuman calon tetap Kades Pegagan Julu 6 dilakukan P2KD, tidak ada nama Janiriduan Bakara.

Janiriduan Bakara meminta Pemkab Dairi melalui Dispemdes membekukan P2KD Pegagan Julu 6, karena dituding tidak netral dan tidak menjalankan sesuai Perda dan Perbup.

Sementara itu, Ketua P2KD Pegagan Julu 6, Pandapotan Silalahi dihubungi lewat telepon, Kamis (11/11) malam, tidang bersedia mengangkat telepon selulernya. (rud)