24 C
Medan
Saturday, January 17, 2026
Home Blog Page 3024

PSMS Medan(2) vs Semen Padang(2): Gagal ke Puncak

SUMUTPOS.CO – PSMS Medan gagal naik ke puncak klasemen sementara Grup A Liga 2 musim 2021. Pasalnya, Ayam Kinantan harus bermain imbang 2-2 dengan Semen Padang pada laga ketiga di Stadion Jakabaring, Palembang, Kamis (14/10) malam WIB.

Laga ini berjalan sengit begitu pluit ditiup. Semen Padang yang berambisi untuk bangkit, langsung menerapkan permainan cepat. Namun, PSMS tidak mau kalah. Jual beli serangan langsung terjadi.

PSMS mendapat peluang pertama di menit ke-10. Namun umpan crossing Syaiful Ramadhan, gagal diselesaikan Ichsan Pratama.

Empat menit berselang, PSMS akhirnya membuka keunggulan. Tendangan bebas yang dilepaskan Rahmad Hidayat gagal dijangkau kiper Semen Padang, Achmad Iqbal. PSMS unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Semen Padang coba bangkit. Beberapa kali Rocky dkk melakukan penyerangan lewat sisi kiri dan kanan pertahanan PSMS. Namun kedisiplinan jangkar pertahanan PSMS yang dikomandani kapten Syaiful Ramadhan membuat para pemain Semen Padang kesulitan masuk ke area pertahanan PSMS.

Semen Padang akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-31. Berawal dari serangan balik, sundulan Rocky berhasil mengelabui penjaga gawang PSMS, Herlian Laksono. Skor imbang 1-1.

Skor imbang membuat tensi pertandingan semakin meningkat. Gesekan antar pemain kerap terjadi. Puncaknya, gelandang PSMS, I Gede Sukadana harus keluar lapangan karena menerima kartu merah akibat terprovokasi aksi lawan.

Di saat bersamaan, Rahmad Hidayat yang tampil mobile, juga harus keluar karena cedera. Dia digantikan Ghozali Siregar.

Bermain dengan 10 pemain, PSMS mencoba bertahan. Namun, jelang akhir babak pertama, Ghozali memiliki peluang untuk mencetak gol. Sayang, tendangannya membentur tiang gawang.

Pada babak kedua, PSMS tetap menerapkan permainan terbuka meski dengan 10 pemain. PSMS kembali unggul di menit ke-50. Kali ini melalui pemain belakang Joko Susilo.

Gol ini berawal dari tendangan bebas yang dieksekusi Ilham Fathoni. Bola lepas dari tangkapan kiper Semen Padang dan diseleksaikan Joko Susilo menjadi gol. PSMS kembali unggul 2-1.

Tertinggal gol, Semen Padang pun coba melakukan tekanan. Namun masih terbentur ketatnya pertahanan yang diperagakan PSMS.

Pelatih PSMS, Ansayari Lubis coba melakukan rotasi untuk keluar dari tekanan. Ichsan Pratama dan Wiganda ditarik keluar dan memasukan Fiwi Dwipan dan Hamdi Sula.

Jual beli serangan terus berlangsung. Kapten PSMS, Syaiful Ramadhan turut membantu serangan. Ghozali nyaris menggandakan keunggulan lewat tendangan bebas. Namun berhasil ditepis penjaga gawang Achmad Ikbal.

Semen Padang juga melakukan rotasi pada menit 65 dengan memasukan penyerangnya Aldino dan Sunarto. Namun belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.

Menit ke-75 pelatih PSMS kembali melakukan rotasi dengan memasukkan pemain bertahan Afiful Huda dan Eli Nasoka dan menarik keluar penyerang Fiwi Dwipan dan gelandang Yudi Aditia. PSMS coba memperkuat pertahanan pada sisa waktu yang ada.

Tak adanya tekanan berarti yang diperagakan Semen Padang yang unggul jumlah pemain, membuat pelatih Williansyah melakukan rotasi dengan memasukkan Kelvin Wofie.

Pada menit ke-86 Semen Padang berhasil menyamakan kedudukan lewat Vivi Asrizal. Gol ini sedikit kontroversi, karena Vivi dalam posisi offside. Pemain PSMS sempat protes. Namun wasit tetap mengesahkan gol itu. Gol itu pun menjadi penutup skor kedua tim menjadi 2-2.

Dengan hasil ini, PSMS tertahan di posisi kedua klasemen Grup A. Mereka mengoleksi 5 angka dari tiga pertandingan.

Pelatih PSMS, Ansyari Lubis mengakui pertandingan ini sangat sengit. Dia memberikan apresiasi kepada pemainnya yang telah berjuang sepanjang laga secara Spartan. “Sayang mengucapkan terima kasih kepada pemain. Mereka tetap berjuang meski kalah dalam jumlah pemain,” ujar Ansyari Lubis dalam konfrensi pers usai pertandingan.

Pria yang akrab dipanggil Uwak ini mengaku tidak bisa menilai gol kedua Semen Padang, karena dia berada jauh. Dia pun menyerahkan semuanya kepada PT LIB. “Gol itu sangat menyakitkan. Tapi itulah sepak bola. Sekarang kita fokus menatap laga selanjutnya,” pungkasnya.(dek)

Zonasi Covid-19 di Wilayah Sumut Bertahan di Zona Kuning

MEDAN- Perkembangan zonasi Covid-19 di wilayah Sumatera Utara (Sumut) masih bebas dari zona merah (risiko tinggi). Seluruh kabupaten/kota di Sumut masih bertahan pada zona kuning (risiko rendah) penyebaran Covid-19.

Zonasi tersebut berdasarkan data hasil pembobotan skor dan zonasi risiko daerah seluruh Indonesia yang disampaikan pada website https://covid19.go.id/peta-risiko per 10 Oktober 2021. Sebelumnya, berdasarkan data minggu lalu kabupaten/kota di Sumut seluruhnya masuk dalam zona kuning.

Namun demikian, dari hasil zonasi Covid-19 yang disampaikan pada minggu ini, belum terdapat daerah di Sumut masuk dalam zona hijau (tidak ada kasus). Peta zonasi Covid-19 itu, dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoringn

dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi, yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya.

Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20 persen jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.

Sementara itu, berdasarkan data Kemenkes RI yang disampaikan pada Kamis (14/10), Sumut masih memperoleh penambahan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 yaitu sebanyak 46 orang, sehingga totalnya naik menjadi 105.439 orang dari 105.393 orang. Kemudian, untuk kasus sembuh, penambahannya didapatkan lebih besar yaitu 190 orang, sehingga totalnya menjadi 101.822 orang dari sebelumnya 101.632 orang.

Sedangkan untuk kasus kematian, diperoleh penambahan kasus baru sebanyak 6 orang. Dengan demikian, angka kematian akibat Covid-19 di Sumut naik menjadi 2.868 orang dari 2.862 orang. Melalui data-data tersebut, maka dapat diketahui jumlah penderita atau kasus aktif Covid-19 di Sumut kini tinggal 749 orang.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah mengatakan, di Sumut saat ini sudah tidak ada lagi kabupaten/kota yang berada pada level 3 dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kendati begitu, dia tetap mengingatkan kepada masyarakat agar terus disiplin menjalankan protokol kesehatan karena virus corona hingga kini masih ada. “Mudah-mudahan kondisi ini bisa terus bertahan agar ekonomi bisa kembali bangkit dan masyarakat bisa beraktivitas dengan keadaan sehat,” kata Wagubsu saat meninjau vaksinasi di Lapangan Benteng Medan baru-baru ini.

Walau demikian, dia mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 terjadi pada gelombang ketiga yang di akhir tahun. “Penurunan kasus yang sedang terjadi memang bukan berarti pandemi telah berakhir. Namun, kita berharap untuk gelombang ketiga tidak sampai terjadi, terutama di Provinsi Sumut,” kata Wagubsu yang akrab dipanggil Ijeck.

Menurut dia, sejauh ini pemerintah memang telah menyiapkan segala sesuatu dalam mengantisipasinya, termasuk pelayanan kesehatan hingga tracing. “Selain itu, vaksinasi juga terus digalakkan dengan melibatkan berbagai pihak guna mempercepat tercapainya herd immunity,” tandas Ijeck. (ris)

Biaya Umrah Naik 15–25 Persen

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon jamaah umrah Indonesia bisa mulai bersiap. Setelah ada lampu hijau pembukaan umrah dari pemerintah Arab Saudi, diperkirakan jamaah bisa mulai terbang ke Tanah Suci pada awal November.

Ilustrasi.

Perkiraan awal keberangkatan umrah di tengah pandemi itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia Wawan Suhada. “Alhamdulillah, insya Allah (penerbangan umrah kembali dibuka, Red) awal November depan,” kata Wawan Suhada di Jakarta, kemarin.

Wawan terus mencari informasi langsung mengenai perkembangan penyelenggaraan umrah dari relasinya di Arab Saudi. Dia mendapat informasi bahwa keputusan final pemerintah Arab Saudi menunggu kedatangan delegasi pemerintah Indonesia. “Rencananya, delegasi Indonesia berkunjung ke Arab Saudi pada 25 Oktober. Membahas soal umrah,” tuturnya.

Dalam kunjungan itu, delegasi pemerintah akan menyampaikan ketentuan protokol kesehatan penyelenggaraan umrah yang disiapkan Indonesia. Wawan berharap pemerintah Indonesia melibatkan travel umrah untuk melakukan survei advance pelayanan umrah di Arab Saudi. Dengan begitu, mereka bisa menyosialisasikan langsung pelaksanaan umrah di masa pandemi kepada calon jamaah.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menyambut baik bakal dibukanya lagi penerbangan umrah. Namun, dia menyampaikan bahwa pelaksanaan umrah di masa pandemi membuat harga paket umrah lebih mahal. “Perkiraan saya bisa naik 15–25 persen,” katanya.

Kenaikan itu berasal dari hampir semua komponen penyelenggaraan umrah. Mulai harga tiket pesawat terbang hingga akomodasi hotel di Arab Saudi. Ketentuan wajib karantina sebelum dan setiba dari Saudi juga membuat harga paket umrah lebih mahal daripada kondisi normal.

Syam mencontohkan, kamar hotel maksimal hanya bisa diisi dua jamaah umrah. Kondisi itu membuat biaya sewa semakin mahal. Sebab, biasanya kamar bisa diisi lebih dari empat jamaah. Begitu pula layanan bus di Arab Saudi yang maksimal diisi 50 persen kapasitas.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) membentuk tim manajemen krisis penyelenggaraan haji dan umrah. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, tim itu dibentuk sebagai akselerasi persiapan penyelenggaraan umrah. Dalam waktu bersamaan, Kemenag juga mulai menyiapkan penyelenggaraan haji 2022. “Tim ini bertugas merancang, menyiapkan, dan mengoordinasikan kebijakan serta rencana mitigasi krisis pelaksanaan haji dan umrah,” jelasnya.

Tim melakukan analisis situasi, terutama terkait dengan pandemi Covid-19. Misalnya, edukasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan umrah maupun haji tahun depan masih berada dalam situasi pandemi Covid-19. Karena itu, pelaksanaan umrah dan haji tidak sama seperti pada umumnya.

Khusus untuk pelaksanaan umrah yang sebentar lagi dibuka, Hilman memberikan sejumlah catatan. Di antaranya, tim tersebut harus membahas kebijakan teknis dengan travel umrah maupun maskapai penerbangan. Khususnya soal patokan biaya paket umrah di masa pandemi. Juga menyiapkan asrama haji sebagai tempat karantina jamaah umrah.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, kembali dibukanya ibadah umrah merupakan kabar bahagia yang cukup lama dinantikan umat muslim Indonesia. Masyarakat sudah lama merindukan bisa melaksanakan ibadah umrah. “Setelah cukup lama tidak digelar umrah akibat pandemi, alhamdulillah kini pemerintah Arab Saudi memberikan izin kembali bagi jamaah umrah Indonesia,” terangnya.

Gus Muhaimin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, mengatakan, keluarnya lagi izin umrah tersebut membuktikan bahwa pemerintah Arab Saudi percaya Indonesia mampu menangani pandemi Covid-19. Saat ini kasus Covid-19 di tanah air terus turun. Dia mengajak masyarakat tidak lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemerintah dan agen-agen travel umrah menyiapkan pemberangkatan calon jamaah umrah secara maksimal. “Sehingga nanti ketika benar-benar terlaksana, tidak ada lagi kendala di lapangan,” ucapnya.

Menurut dia, pelaksanaan ibadah umrah harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Mulai keberangkatan, pelaksanaan umrah di Tanah Suci, sampai pulang kembali ke tanah air. Semuanya harus dilakukan dengan pengawasan ketat sehingga tidak ada jamaah yang terkena virus korona. (wan/lum/c19/fal/jpg)

Satgas Tetapkan Karantina 5 Hari, Berlaku Bagi Semua Jenis Perjalanan Internasional

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 20/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan ini efektif berlaku mulai tanggal 14 Oktober 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan atau hasil evaluasi dari kementerian atau lembaga terkait.

Dengan diberlakukannya SE Nomor 20/2021 ini, maka SE Nomor 18/2021, Addendum Surat Edaran Nomor 18/2021, dan Addendum Kedua Surat Edaran Nomor 18/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19,” ujar Kasatgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito, di Jakarta, Kamis (14/10).

Terdapat perubahan pengaturan karantina dalam SE pengganti SE 18/2021 ini dari 8×24 jam menjadi 5×24 jam untuk seluruh jenis pelaku perjalanan. Ada juga beberapa tambahan pengaturan, antara lain, terkait kartu/sertifikat vaksin dosis lengkap wajib menyatakan telah divaksin minimal 14 hari sebelum keberangkatan dan dilampirkan dalam Bahasa Inggris selain dengan bahasa negara asal.

Pelaku perjalanan internasional WNA dengan tujuan perjalanan wisata dapat masuk ke Indonesia melalui entry point bandara di Bali dan Kepulauan Riau.

Selain bukti vaksin dan hasil RT-PCR maksimal 3×24 jam, pelaku perjalanan juga wajib melampirkan visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya yang berlaku untuk WNA. Kemudian bukti kepemilikan asuransi senilai USD 100.000 yang menanggung pembiayaan untuk Covid-19, bukti booking tempat akomodasi selama menetap di Indonesia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengeluarkan Surat Keputusan selain Surat Edaran Nomor 20. Kemudian juga dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 14/2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional yang efektif berlaku sejak 13 Oktober sampai dengan 31 Desember 2021.

Dalam SK ini, Ganip menetapkan dua bandar udara (Soekarno Hatta dan Samratulangi) , tiga Pelabuhan laut (Batam, Tanjung Pinang, dan Nunukan), dan dua Pos Lintas Batas Negara (Aruk dan Entikong) sebagai entry point bagi warga negara pelaku perjalanan internasional.

SK ini juga menetapkan Wisma Pademangan sebagai tempat karantina WNI pelaku perjalanan internasional yang masuk melalui entry point bandara Soekarno Hatta, Banten yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR.

Karena itu, bagi WNI yang melakukan perjalanan internasional wajib di karantina. Karantina dengan jangka waktu 5 x 24 jam, dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya rendah. Sementara itu, karantina dengan jangka waktu 14×24 jam dari negara asal dengan eskalasi kasus positif tinggi. “Pelaksanaan karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum tersebut mengikuti Surat Edaran yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19,” ucap Ganip dalam keterangannya.

Dalam SK ini juga menetapkan Wisma Pademangan sebagai tempat karantina WNI Pelaku Perjalanan Internasional sebagaimana dimaksud dalam diktum dimaksud, yang masuk melalui entry point bandara Soekarno Hatta Banten yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan dan biaya RT-PCR. Penentuan lokasi karantina untuk entry point selain bandara Soekarno Hatta Banten ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Tempat karantina terpusat bagi WNI pelaku perjalanan internasional sebagaimana dimaksud, hanya diperuntukan bagi WNI pelaku perjalanan internasional di antaranya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia.

Kemudian, pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri dan pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.

Sementara itu, apabila pegawai pemerintah tidak bersedia melakukan karantina di lokasi yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Daerah, karantina wajib dilakukan di Hotel Karantina terpusat yang telah ditentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Daerah dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan Iainnya yang sah.

“Pembiayaan kegiatan kekarantinaan sebagaimana dimaksud bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau sumber APBN/APBD Iainnya,” papar Ganip.

Mekanisme pembayaran biaya penanganan kegiatan kekarantinaan ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah melalui proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” pungkas Ganip. (jpc)

Targetkan Skor MCP Tahun 2021 Capai 90 Persen, Sumut Peringkat 7 dalam Pemberantasan Korupsi

TEKEN: Wagubsu Musa Rajekshah membubuhkan tanda tangan saat Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Hotel Labersa, Desa Saribu Raja Janji Maria, Balige.

BALIGE, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat 7 nasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Itu dinilai dari capaian skor sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP). Berdasarkan capaian MCP itu, skor Provinsi Sumut 88,5% pada tahun 2020 atau naik 0,54 poin dari tahun 2019. Sehingga peringkat Sumut di 2020 naik menjadi 7 dari sebelumnya peringkat 15.

TEKEN: Wagubsu Musa Rajekshah membubuhkan tanda tangan saat Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Hotel Labersa, Desa Saribu Raja Janji Maria, Balige.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Labersa, Desa Saribu Raja Janji Maria, Balige, Kamis (14/10).

Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, mengharapkan skor MCP Sumut terus meningkat hingga mencapai 90% dan masuk dalam peringkat 5 besar secara nasional pada tahun 2021. “Ini harus menjadi perhatian serius bagi setiap pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pemerintah Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun, sehingga capaian MCP pada tahun 2021 ini diharapkan dapat mencapai target,” ungkapnya.

Wagub menuturkan, pada 2021, KPK telah menargetkan untuk pencapaian MCP pada setiap pemerintah daerah minimal 80%. Untuk itu, dalam mencapai target yang ditetapkan tersebut, Pemprov Sumut saat ini sedang dan akan melakukan sejumlah upaya. Di antaranya mengintensifkan koordinasi dan monitoring oleh inspektorat sebagai koordinator pembina dan selaku pemonitor MCP kepada perangkat daerah, peningkatan pembinaan, serta pemberian peringatan dari Gubernur kepada pimpinan perangkat daerah. “Kami sampaikan juga, MCP merupakan bagian dari upaya perwujudan Sumut bermartabat, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih,” jelas Ijeck.

Direktur I Korsup KPK, Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko, dalam paparannya menyampaikan, berkaitan dengan tugas pokok, KPK berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Secara rinci, dia menerangkan, tugas pokok tersebut terdiri dari, pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan, dan juga eksekusi.

Menurutnya, tindak pidana korupsi umumnya tidak dilakukan satu orang. Karenanya, bila salah satu pelakunya ditangkap, maka akan merembet ke yang lain.(rel/prn)

ODGJ di Medan Semakin Banyak

Foto: Sopian/Sumut Pos KUMPULKAN: Satpol PP ketika mengumpulkan orang gila hasil razia gabungan di Kantor Satpol PP Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai salah satu kota metropolitan, Kota Medan kerap disuguhkan dengan pemandangan semakin banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang semakin banyak di sudut-sudut kota Medan. Atas hal ini, DPRD Medan pun meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan pihak-pihak terkait untuk serius mencari solusi dari masalah sosial tersebut.

Ilustrasi.

“Apalagi, mengatasi ODGJ tidak hanya cukup dengan melakukan pembinaan, namun harus dibarengi dengan tindakan nyata,” ucap Ketua Komisi II DPRD Medan, H.Surianto alias Butong.

Dikatakan Butong, saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Medan Tahun 2022, pihaknya telah membahas tentang anggaran pembangunan dan pengadaan Panti Sosial milik Pemko Medan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan.

Harapannya, Panti Sosial tersebut bisa segera dibangun dan beroperasi sehingga bisa menampung orang-orang dengan masalah-masalah sosial yang ada, salah satunya ODGJ.”Kemarin waktu pembahasan KUA-PPAS 2022 kita sudah bahas anggaran pengadaan panti sosial. Kita harapkan bisa cepat selesai dan ODGJ yang terjaring razia bisa dibina di sana nantinya,” ujarnya.

Dikatakan Butong, panti sosial itu nantinya, tidak dikhususkan bagi ODGJ saja, melainkan bisa dipergunakan untuk menampung Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan berbagai orang dengan persoalan sosial lainnya. 

“Kita berharap, tahun 2022 nanti tidak ada lagi masalah sosial yang tak bisa terselesaikan. Pemko Medan punya panti penampungan yang bisa menciptakan SDM-SDM (Sumber Daya Manusia) baru sesuai skill yang didapat selama di panampungan,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terkait kabar terakhir rencana pembangunan Panti Sosial milik Pemko Medan, Plt Kadis Sosial Kota Medan Fakhruddin Harahap tidak dapat dihubungi oleh Sumut Pos, baik melakui sembungan telepon maupun jejaring. (map/ila)

DPC Demokrat Medan Gelar Vaksinasi Tahap II

FOTO BERSAMA: Bendahara DPC Partai Demokrat Medan Ishaq Abrar Mustafa Tarigan dan Ketua Panitia Pelaksana Subanto, bersama tenaga medis. dari Dinkes Medan di sela vaksinasi Covid-19 di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Medan, Kamis (14/10). ADE ZULFI AS/SUMUTPOS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPC Partai Demokrat Medan kembali menggelar vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua. Kegiatan yang diikuti ratusan kader, simpatisan dan masyarakat umum ini dilaksanakan di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Medan, Jalan DI Panjaitan No 14 Medan, Kamis (14/10/2021).

FOTO BERSAMA: Bendahara DPC Partai Demokrat Medan Ishaq Abrar Mustafa Tarigan dan Ketua Panitia Pelaksana Subanto, bersama tenaga medis. dari Dinkes Medan di sela vaksinasi Covid-19 di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Medan, Kamis (14/10). ADE ZULFI AS/SUMUTPOS.

Ketua Panitia Pelaksana, Subanto mengatakan, pada 16 September lalu, DPC partai Demokrat Kota Medan telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama, dan hari ini merupakan vaksinasi lanjutan, tahap-2n

Dikatakannya, dilaksanakannya vaksinasi massal ini sebagai wujud kepedulian Partai Demokrat kepada masyarakat, dimana hingga saat ini masih banyak warga Kota Medan yang belum menerima vaksin untuk kekebalan tubuh mengantisipasi Covid-19. “Ini sekaligus membantu Pemerintah dalam meningkat Herd Immunity bagi rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kota Medan,” katanya.

Sementara Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Medan, Parlindungan Sipahutar didampingi Bendahara DPC Ishaq Abrar Mustafa Tarigan mengatakan, kegiatan vaksinasi yang digelar DPC Partai Demokrat Kota  Medan bersama Dinas Kesehatan Kota Medan ini juga diharapkan menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dengan Partai Demokrat. “Seperti harapan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar kader dan pengurus Partai Demokrat selalu mendekatkan diri kepada masyarakat, karena Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat,” ujarnya.

Parlindungan juga mengatakan, vaksinasi ini sangat penting bagi masyarakat. Selain untuk menyehatkan induvidu juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Untuk itu, Partai Demokrat turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan vaksinasi ini.

Sejumlah masyarakat yang telah mandapat suntikan vaksin Covid-19 mengaku sangat berterima kasih kepada Partai Demokrat, karena memfasilitasi mereka dalam mendapatkan vaksinasi secara gratis. “Selain vaksin, kami juga disuguhi dengan minuman dan kue-kuean.Terima kasih buat Partai Demokrat, semoga semakin jaya”, kata Armadhani, seorang warga penerima vaksin. (adz/ila)

Projo akan Salurkan 13.000 Dosis Vaksin di Sumut dan Aceh

KETERANGAN: Kasatgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP Projo, Panel Barus, didampingi Sekretaris Projo Sumut, Mawan Siringoringo dan pengurus lainnya beri keterangan. pers ihwal kegiatan vaksinasi massal gratis di Sumut dan Aceh pada pekan ini, di salah satu restoran di Kota Medan, Kamis (14/10) siang. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Relawan Pro Jokowi (Projo) terus konsisten membantu pemerintah untuk segera mengeluarkan Indonesia dari pandemi Covid-19. Salah satu ikhtiar itu, melalui percepatan dan perluasan program vaksinasi di seluruh nusantara. Kali ini, DPP Projo dan DPD Projo Sumut bakal melaksanakan vaksinasi massal gratis di Provinsi Sumut dan Aceh, pada 16-17 Oktober 2021.

KETERANGAN: Kasatgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP Projo, Panel Barus, didampingi Sekretaris Projo Sumut, Mawan Siringoringo dan pengurus lainnya beri keterangan. pers ihwal kegiatan vaksinasi massal gratis di Sumut dan Aceh pada pekan ini, di salah satu restoran di Kota Medan, Kamis (14/10) siang. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus mengatakan, secara keseluruhan vaksinasi yang dilakukan Projo di Indonesia sudah menyasar 83 ribu masyarakat. Pelaksanaannya dimulai pada Agustus lalu di wilayah Bodetabek. Kemudian vaksin gratis juga telah diberikan kepada warga di Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Provinsi Riau.

“Sekitar 13.000 dosis vaksin pada 16-17 Oktober ini untuk Sumut dan Aceh. Vaksinasi akan dilakukan di 13 lokasi di 10 kabupaten/kota termasuk sebagian wilayah Aceh, tepatnya di Aceh Tamiang. Presiden Jokowi telah meminta program vaksinasi dipercepat dan diperluas secara nasional. Kami sepenuhnya mendukung, menjalankan dan tidak bergeser dari perintah tersebut,” kata Panel kepada wartawan di Medan, Kamis (14/10).

Ia yang dipercaya sebagai Kasatgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP Projo, menyebutkan, secara keseluruhan Projo bersama GAPKI juga telah menjalin kerja ama untuk pelaksanaan program vaksinasi bagi 7 juta warga perkebunan dan desa produktif di sejumlah provinsi yang dibuka Presiden Joko Widodo, 24 September lalu.

Ketua Relawan Projo, Budi Arie Setiadi yang juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, disebut akan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi baik di Sumut maupun Aceh tersebut.

“Jadi rencananya pelaksanaan vaksinasi yang kita gelar ini akan ditinjau langsung ketua Projo. Beliau akan turun di Bandara Silangit. Meninjau pelaksanaan vaksinasi di desa yang ada di Sumut pada 16 Oktober dan selanjutnya juga akan ke Aceh Tamiang,” pungkasnya. (prn/ila)

PLN UIW Sumatera Utara Targetkan Nihil Kecelakaan Kerja di Tahun 2023

PAKAI APD: Petugas PLN memakai Alat Perlindungan Diri (APD), seperti helm, rompi, sepatu, sarung tangan dan sebagainya untuk menghindari kecelakaan kerja.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengelolaan aspek Health, Safety, Security, Environment (HSSE) atau Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, kesalahan manajemen dalam elemen K3L dapat berdampak pada terganggunya operasional dan bahkan lebih serius lagi.

PAKAI APD: Petugas PLN memakai Alat Perlindungan Diri (APD), seperti helm, rompi, sepatu, sarung tangan dan sebagainya untuk menghindari kecelakaan kerja.

“Kami menyadari vitalnya aspek K3, karena bagi kami karyawan dan dukungan masyarakat sekitar area operasional khususnya, ini adalah asset terpenting perusahaan. Jadi kami selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan K3 agar aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan terus terjaga,” papar General Manager PLN UIW Sumut, Pandapotan Manurung.

Menurut Pandapotan Manurung penyebab dari kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh dua aspek, yakni unsafe action dan unsafe condition. Penyebab pertama umumnya karena pengabaian terhadap peralatan dan prosedur keselamatan dalam bekerja. Misalnya, pekerja lalai dalam memakai berbagai Alat Perlindungan Diri (APD), seperti helm, rompi, sepatu, sarung tangan dan sebagainya.

Sementara aspek kedua karena lingkungan kerja yang tidak aman seperti jalan licin, cuaca ataupun infrastruktur kerja yang kurang lengkap. Kecelakaan kerja itu sendiri biasanya merupakan buah dari pengabaian terhadap puluhan kali insiden near miss, atau hampir celaka. “Sebenarnya kita harus aware kejadian-kejadian penyebabnya kalau ada hampir celaka,” ujarnya.

Atas dasar itu, PLN UIW Sumatera Utara terus berupaya mengurangi tingkat kecelakaan kerja di internal perusahaan. Pada 2023 PLN menargetkan tidak ada lagi kecelakaan kerja (Zero Accident). Salah satu langkah dalam penerapan Zero Accident tahun 2023, PLN telah mempersiapkan pejabat K3L di seluruh unit kerja yang ada di PLN UIW Sumatera Utara.

“Pada aspek keselamatan kerja itu hanya memerlukan pengawasan. Pengawasan yang paling mudah dan efisien itu sebenarnya kepada diri setiap petugas dan karyawan masing-masing. Sehingga tugas keselamatan kerja itu seharusnya bukan hanya tugasnya K3 semata, melainkan seluruh insan PLN,” urai Pandapotan Manurung.

Pandapotan Manurung menegaskan, demi memperkuat pengawasan K3 lantas dibentuklah Budaya K3 di tubuh PLN. Terdapat jalinan hubungan antara budaya perusahaan dengan budaya K3. Budaya korporat sendiri merupakan elemen strategik, yang bersifat besar dan menyeluruh. Sementara budaya K3 adalah Sub Kultur dari budaya korporat yang spesifik mencakup urusan keselamatan kerja.

“Karena itu kami membangun budaya K3 di PLN UIW Sumatera Utara dengan tiga values, yakni Peduli, Taat, Tanggap. Indikator keberhasilan budaya K3 itu terdiri atas lagging indicator dari empat aspek, yakni Loss of Life, Loss of Production, Loss of Productivity, dan Loss of Asset. Untuk itu, saya instruksikan Manager dan Pejabat K3 di ULP untuk terus memperhatikan penerapan K3 telah dijalankan dengan baik oleh setiap petugas dalam bekerja,” ujar Pandapotan Manurung

Tak ketinggalan, PLN terus membangun kesadaran untuk saling mengingatkan dan fokus pencegahan terhadap K3 dalam menemukan dan menyelesaikan perihal unsafe condition dan unsafe action, istilah sebagai lindung lingkungan.

Menerapkan berbagai upaya tersebut memang tak mudah. Meski demikian Pandapotan Manurung yakin dengan upaya bersama dan keinginan untuk menjadikan PLN UIW Sumatera Utara dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, maka terwujudnya Zero Accident pada tahun 2023 akan dapat tercapai. (ila)

Viral Aksi Bajing Loncat di Medan Deli, Polres Pelabuhan Belawan Diminta Fokus Berantas Aksi Kriminal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan diminta fokus dalam memberantas aksi-aksi kriminal yang ada di kawasan Medan Utara. Tak cuma soal tawuran yang kerap terjadi dan masalah perjudian yang marak di Medan Utara. Polres Pelabuhan Belawan juga diminta fokus pada aksi-aksi kriminal lainnya, salah satunya aksi para bajing loncat yang kerap merugikan.

Permintaan dan dorongan itu diungkapkan Komisi I DPRD Medan yang merupakan counterpart Polrestabes Medan maupun Polres Pelabuhan Belawan.”Kemarin viral itu video bajing loncat ambil barang yang dibungkus dalam goni dari truk yang melintas di Jalan Kayu Putih. Aksi-aksi bajing loncat ini sebenarnya sudah lama dan sudah terlalu banyak merugikan masyarakat, terutama para sopir yang harus menanggung kerugian karena barang yang dibawa hilang dicuri,” ucap Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Kamis (14/10).

Dikatakan Robi, polisi harus mengusut tuntas kejadian itu dengan menangkap pelaku agar dapat diproses secara hukum guna memberikan efek jera. Tak cuma itu, polisi juga diminta untuk sering melakukan patroli dan pengawasan di kawasan-kawasan yang berpotensi atau kerap dijadikan lokasi untuk beroperasinya para bajing loncat.”Aksi-aksi kriminal seperti ini harus diberantas, harus dilakukan tindakan nyata juga dalam pencegahannya. Kita mau semua masyarakat merasa aman dan nyaman, termasuk para sopir yang bekerja dalam memutar perekonomian di Kota Medan,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu juga mendorong Polres Pelabuhan Belawan untuk terus memberantas praktik-praktik judi dan tawuran yang kerap meresahkan masyarakat.”Judi dan tawuran ini sebenarnya masalah klasik di Medan Utara, tapi memang belum tuntas juga sampai sekarang. Kita yakin, Polres Pelabuhan Belawan mampu memberantasnya, dan kita terus mendorong dan mendukung mereka dalam memberantas setiap aksi kriminal disana,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebuah video yang menunjukkan seorang pemuda mengenakan kaos dan celana panjang hitam sedang melakukan aksi penjarahan atau yang sering disebut dengan ‘bajing loncat’ pada sebuah truk, menjadi viral. Kejadian tersebut terjadi saat truk melintas di Jalan Kayu Putih, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

Dalam rekaman video dengan durasi 24 detik yang diviralkan seorang warganet di media sosial Facebook pada Rabu (13/10) siang itu, pria itu tampak mengambil barang yang terbungkus goni putih. Barang tersebut diturunkan pelaku dari truk ketika melintas di Jalan Kayu Putih ketika saat belok ke arah Jalan KL Yos Sudarso, Medan. Atas kasus ini, Polres Pelabuhan Belawan mengaku telah menyelidiki kasus tersebut. (map/ila)

dan akan menindaklanjutinya. (map/ila)