LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga membuka acara launching penggunaan dan penerapan tapping box pajak mineral bukan logam dan batuan, di Waterboom Desa Janji, Bilah Barat, Kamis (14/10). Acara Launching alat rekam data transaksi (tapping box) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ini merupakan kerja sama pemerintah kabupaten (pemkab) dengan Bank Sumut.

Dalam sambutannya, bupati mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah sesuai instruksi Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) yang terintegrasi dengan Bank Sumut melalui aplikasi/ alat rekam transaksi (tapping box) upaya meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, guna pembangunan daerah.

Bupati juga berterima kasih kepada Bank Sumut yang telah mendorong program program yang memajukan Labuhanbatu dan berharap dengan mengikuti era digitalisasi, dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita harus mengikuti era digitalisasi di Labuhanbatu, jangan tertinggal dengan kabupaten lain,” kata Bupati.

“Dengan adanya digitalisasi, PAD akan meningkat, dan kalau PAD meningkat cita cita dan harapan kita di Labuhanbatu bisa diwujudkan,” jelas Bupati.

Bupati menambahkan semua organisasi perangkat daerah harus membantu untuk meningkatkan PAD yang ada.

Acara dilanjutkan dengan pemberian plakat kepada Bank Sumut dan Bank Indonesia. Kemudian Bupati mencoba alat tapping box bersama dengan para pengusaha-pengusaha yang diundang.

Turut hadir dalam acara Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Jefri Penanging Makapedua, Wakil Ketua DPRD Juraidah Harahap, Asisten III Zaid Harahap, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Muslih, Camat Bilah Barat, Camat Rantau Utara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kaban BKPP, Direktur Pemasaran PT Bank Sumut Hadi Sucipto, Perwakilan Bank Indonesia Teuku Munandar dan para undangan lainnya. (fdh/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Masalah stunting menjadi perhatian khusus pemerintah, hal ini disebabkan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya, dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi.

“Sekira 20 persen kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Jadi target keluarga yang akan didata pada tahun ini adalah 3.671.967 keluarga, yang terseber di 33 kabupaten kota, 455 kecamatan, dan 6,108 desa kelurahan, di semua wilayah Indonesia,” ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Rabiatun Adawiyah, pada Sosialisasi Pendataan Keluarga di Jalan Tenis, Kelurahan Timbanglangkat, Kecamatan Binjai Timur, baru-baru ini.

Rabiatun juga mengatakan, BKKBN menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan angka stunting. Sebagai langkah awal sosialisasi, pendataan keluarga pun dilakukan kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi pendataan keluarga ini, juga mendapat perhatian khusus dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H Ansory Siregar, yang hadir langsung pada kegiatan tersebut.

Rabiatun pun menjelaskan, Sumut hanya mencapai 68,93 persen dari target di posisi 11 nasional, dan Pakpak Bharat menjadi satu-satunya kabupaten yang selesai melakukan pendataan dengan 100 persen target keluarga di 31 Mei 2021 lalu. (rel/han/saz)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin mengapresiasi antusias masyarakat Kecamatan Sei Bingai yang cukup tinggi dalam mengikuti vaksinasi massal dosis pertama di Jambur Dusun Percihen, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Rabu (13/10).

“Saya senang melihat antusias warga untuk divaksin,” ungkap Rencana, di sela peninjauan vaksinasi massal tersebut, didampingi sejumlah pejabat Pemkab Langkat.

Rencana pun mengimbau, agar masyarakat juga hadir pada vaksinasi dosis kedua. Serta berharap, warga tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 sesuai anjuran pemerintah, meski sudah divaksin.

Selain itu, Rencana pun mengapresiasi kinerja yang baik pada penyelenggaraan vaksinasi, yang diprakarsai pemerintah kecamatan, dan Forkopimcam Sei Bingai, beserta Puskesmas yang mengirimkan tenaga vaksinator.

Sementara itu, Plt Camat Sei Bingai, Thomas Sitepu menyampaikan, target vaksinasi untuk dosis pertama sebanyak 2.000 dosis, dengan jenis vaksin AstraZeneca. Tenaga vaksinator yang bertugas dari 4 Puskesmas, yakni Puskesmas Namutarasi, Namu Ukur, Sirapit, dan Selesai.

Sebelum berangkat pulang, Rencana diberikan bingkisan madu asli oleh perwakilan warga Desa Tanjung Gunung, boru Sembiring, sebagai ucapan terima kasih telah menyempatkan diri berkunjung ke desanya. Dan sebagai rasa bangga bisa bertemu langsung dengan orang nomor satu di Bumi Langkat tersebut.

Turut hadir mendampingi Bupati, Staf Ahli Bidang SDM, Sosial, dan Kemasyarakatan H Sujarno, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik H Rudi Kinadung, Kepala Dinas Kominfo H Syahmadi, Kepala Dinas Perhubungan H Mulyono, Kalak BPBD Iwan Syahri, Kepala Satpol PP Dameka Putra Singarimbun. (rel/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Binjai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jalan Gatot Subroto, Binjai Barat, menggelar simulasi pelatihan pemadaman api. Ini dilakukan Lapas Kelas IIA Kota Binjai dalam rangka mengantisipasi kebakaran. Pelatihan ini, pun digelar untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, sehat, serta efisien.

Pelatihan yang dilakukan ini, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai. Program dilaksanakan atas perintah dan arahan dari Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut. Tujuannya, agar seluruh petugas dapat memahami cara penggunaan alat pemadam api ringan atau Apar.

“Kami laksanakan kegiatan ini, sebagaimana perintah dari pemerintah pusat dan perwakilan di Sumut. Hal tersebut dalam rangka untuk dapat mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan di dalam Lapas,” ungkap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kota Binjai, Rinaldo Tarigan, Kamis (14/10).

Pelatihan digelar di lapangan hijau Lapas Kelas IIA Kota Binjai. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Kota Binjai, Raymond Andika Girsang, yang memimpin pelatihan tersebut.

Sementara dari BPBD Kota Binjai, Koordinator Pusdalops, Surya Wijaya, dengan Danton Penanggulangan Bencana, Sutadi, dan para personel, terjun pada pelatihan tersebut. “Pelatihan ini ditujukan untuk petugas, yakni pemberian materi penggunaan Apar,” tuturnya.

Selain pemberian materi mengenai pemadaman api, lanjut Rinaldo, pegawai Lapas juga dilatih untuk dapat menye- lamatkan warga binaan. Dengan adanya pelatihan ini, dia berharap, warga binaan pemasyarakatan juga dapat menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama, bila terjadi peristiwa yang tidak terduga.

“Ada banyak pelatihan yang dilaksanakan, yang juga untuk menyelamatkan nyawa di dalam Lapas,” pungkasnya. (ted/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhatian pemerintah terhadap peternak dinilai masih minim. Padahal, banyak peternak andal di Sumatera Utara (Sumut) yang membutuhkan modal dan bimbingan manajerial, agar dapat lebih baik lagi.

Hal ini disampaikan Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Sumut, Epo Bayu, dalam sarasehan yang digelar di Sholeh Farm/Pesantren Darul Ulum, Jalan Medan Binjai KM 15,5, Desa Payabakung, Dusun 2, Deliserdang, Rabu (13/10) lalu.

“Yang kami rasakan, perhatian kepada UMKM masih lebih banyak ke sektor home industry, belum menyentuh peternak,” ungkap Epo.

Menyikapi hal ini, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah, yang hadir sebagai pembicara dalam sarasehan itu, mengatakan, peternak bisa memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah yang tanpa agunan, sebagai penambah modal.

“Meskipun saya masih mendengar program KUR ini tanpa agunan, namun dalam pelaksanaannya tetap saja ada jaminan atau agunan, ketika kita meminjam. Ini akan saya perjuangkan ke pusat, agar para peternak tidak terombang-ambing,” tuturnya.

Pembicara lainnya, Ahmad Hadian, yang merupakan Anggota DPRD Sumut, mengatakan, selain bantuan modal, peternak juga harus memiliki mentalitas yang kuat dan juga harus memiliki jaringan luas.

“Memang saya akui, pemerintah provinsi masih minim perhatian terhadap peternak. Maka dari itu, kami akan mendorong pemerintah untuk lebih perhatian terhadap peternak ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Nurmariono, selaku Kepala Dusun 20, Desa Payabakung, berharap kepada anggota dewan yang hadir, agar dapat meninjau dusun mereka, karena banyak sekali kotoran sapi di sana. Dia berharap, dilakukan pelatihan terhadap masyarakat, khususnya para peternak sapi, untuk mengelola kotoran sapi tersebut supaya dapat bermanfaat.

“Kami berharap ada pelatihan mengelola kotoran sapi ini, agar bisa dijadikan pupuk, sehingga bernilai ekonomis,” harapnya.

Acara sarasehan ini, juga dihadiri Pariono, Kepala Desa Payabakung, Prof Hasnudi dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU), perwakilan dari Dinas Veteriner Sumut, dan para peternak kambing serta domba. Acara sarasehan ini digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), seperti mencuci tangan memakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. (adz/saz)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pemkab Deliserdang melalui Dinas Kominfo, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Aula Cendana Lantai 2 Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (13/10) lalu.

Rakor tersebut dipimpin langsung Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan, didampingi Asisten 3 Dedi Maswardy, Inspektur H Edwin Nasution, Kepala Dinas Kominfo Miska Gewa Sari, dan dihadiri para pimpinan OPD, camat, serta kepala unit pelayanan publik lingkup Pemkab Deliserdang. Rapat ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif serta dukungan setiap OPD dalam pengelolaan SP4N-LAPOR, yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun, akan tersalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Dalam sambutannya, Ashari mengatakan, pengelolaan pengaduan pelayanan publik merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara kegiatan. Masyarakat pada dasarnya diberikan hak untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan, dan Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan, wajib untuk menindaklanjuti setiap aduan tersebut.

“Banyak alasan bagi kita untuk serius dalam mengatasi masalah-masalah SP4N-LAPOR ini. Ini sudah eranya keterbukaan. Kedekatan masyarakat dengan pemerintah sudah jauh lebih dekat dengan keberadaan IT. Kita kabupaten hebat, dan masyarakatnya juga hebat. Sebagai pengelola kabupaten hebat, kita harus mampu menggunakan IT dan betul-betul menggunakan IT demi kepentingan masyarakat,” tegas Ashari.

Kepala Dinas Kominfo, Miska Gewa Sari menjelaskan, SP4N-LAPOR ini merupakan aplikasi umum yang secara resmi wajib digunakan oleh setiap instansi di seluruh Indonesia, instansi pemerintah dan BUMN, yang sudah ditetapkan oleh MenPAN-RB sebagai aplikasi umum dalam SPBE.

Miska juga berharap kepada seluruh instansi yang belum aktif ataupun yang sudah punya tapi belum aktif akun media sosialnya, agar diaktifkan kembali. Karena dari informasi, publik akan menyampaikan keluhan masyarakat dengan men-tag akun media sosial instansi itu, untuk ditindaklanjuti. (rel/saz)