TUNJUKKAN: EGM PT AP 2 KNIA Herianto Wibowo dan Kepala Kejati Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, tunjukkan berkas MoU.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Angkasa Pura 2 Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
TUNJUKKAN: EGM PT AP 2 KNIA Herianto Wibowo dan Kepala Kejati Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, tunjukkan berkas MoU.
MoU tersebut ditandatangani Executive General Manager (EGM) PT Angkasa Pura 2 KNIA Herianto Wibowo, dan Kepala Kejati Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu di Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Kamis (30/9) lalu.
Nota kesepahaman itu, disampaikan EGM PT AP 2 KNIA Herianto Wibowo, Jumat (1/10) malam, melalui Manager of Branch Communication and Legal, Chandra Gumilar.
EGM PT Angkasa Pura 2 KNIA, Herianto Wibowo berharap, sinergitas yang baik antara kedua belah pihak demi terwujudnya pelayanan kebandarudaraan yang optimal bagi seluruh pengguna jasa.
“Ruang lingkup kesepakatan bersama (MoU) meliputi Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain,” ungkap Herianto.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumut, IBN Wiswantanu menyampaikan, dengan adanya kerja sama ini, diharapkan ada pencerahan terhadap bidang hukum kepada PT Angkasa Pura 2 (persero), khususnya KNIA. (dwi/saz)
BPJS Kesehatan:
Seorang pria menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Di tengah pendemi virus corona, BPJS Kesehatan diminta meringankan iuran karena banyak ekonomi masyarakat terdampak akibat corona.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) akan mengusulkan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan 2020 lalu, diaktifkan kembali. Hal ini merespon permintaan dari DPRD Sumut terkait kepesertaan 240.000 PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan.
Ilustrasi.
Kepala Dinkes Sumut drg Ismail Lubis, yang baru dilantik, belum lama ini mengaku, dia memang sudah menerima informasi, ada 240.000 kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Sumut.
Namun, karena kekurangan anggaran maka hanya 180.000 yang ditanggung. Tapi, Pemprov Sumut menyediakan pendanaan untuk yang tidak teregister sebagai penerima BPJS Kesehatan, dan menyiapkan ada 15 rumah sakit yang bekerja sama untuk ini.
“Orang-orang yang tidak punya kartu BPJS Kesehatan atau ada yang dinonaktifkan akan di-cover dengan pembiayaan yang non-register. Pertama-tama awalnya ada 3 rumah sakit, sekarang sudah ada 15 rumah sakit yang kerja sama,” ungkap Ismail, Senin (4/10).
Ismail juga berjanji 2022 akan mengupayakan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan akan diaktifkan kembali dengan menyesuaikan keuangan.
“Saya akan berupaya sesuai keuangan Pemprov Sumut. Saya selaku yang diamanahkan ini, sebagai tupoksi saya, akan mengusulkan ini agar tercover kembali yang dibiayai oleh Pemprov Sumut,” janjinya.
Sementara itu, praktisi anggaran Sumut, Elfenda Ananda mengatakan, jika penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan akibat keterbatasan anggaran tentunya ini akan dilihat dari komitmen pemerintah daerah. Apakah mereka punya komitmen untuk misalnya mengalokasikan PBI atau tidak? Menurutnya, dari besar alokasi anggaran tentunya kalau dilihat dalam perspektif keberpihakan itu bisa dialokasikan.
Namun, tentunya harus ada evaluasi terhadap komponen-komponen anggaran yang sudah ada, misalnya melakukan efisiensi terhadap berbagai anggaran yang tidak begitu penting. Sebagai contoh, pada situasi pandemi perjalanan dinas tidak begitu penting dilakukan karena sudah bisa lewat zoom. Begitu juga rapat-rapat yang menggunakan fasilitas yang banyak anggaran juga harus dikurangi.
“Artinya, kalau punya komitmen bisa di-switch (diganti) dari berbagai komponen yang anggarannya tidak begitu penting atau tidak prioritas,” jelas Elfenda.
Elfenda mengatakan, jika masyarakat sehat otomatis akan menggerakkan ekonomi dan membantu masyarakat bisa bayar pajak, sehingga jaminan kesehatan tentunya akan membuat masyarakat Sumut semakin percaya.
“Selain itu, tidak menimbulkan kekhawatiran yang juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, DPRD Sumut meminta Pemprov Sumut mengaktifkan kembali kepesertaan 280.000 PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan pada 2020 lalu. Hal ini menjadi satu rekomendasi hasil rapat kerja (raker) DPRD Sumut menyangkut bidang kesehatan dan pendidikan.
Anggota DPRD Sumut, Jumadi mengatakan, ada beberapa alasan Pemprov Sumut harus mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Antara lain, selama masa pandemi Covid-19 terjadi penambahan signifikan masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan dan peningkatan angka kemiskinan di Sumut.
“Paling tidak, pengaktifan kembali PBI BPJS Kesehatan bisa dilakukan secara bertahap, misalnya untuk Tahun Anggaran 2022 sekurang-kurangnya ditambahkan 100.000 peserta. Sesuai dengan iuran per bulan sejumlah Rp42.000, maka penambahan kembali 100.000 peserta PBI BPJS Kesehatan dalam satu tahun akan memakan biaya Rp50,400 miliar,” tuturnya, baru-baru ini. (ris/saz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali dilakukan evaluasi setiap minggunya, dan dilakukan penetapan untuk melanjutkan penerapannya setiap 2 minggu. Dari hasil evaluasi minggu ini, diputuskan penerapan PPKM dilanjutkan pada periode tanggal 5 Oktober hingga 18 Oktober 2021.
Perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sangat baik. Pada tingkat nasional, angka capaian pengendalian kasus di Indonesia sangat baik, terlihat dari indikator Laju Penyebaran Kasus (Reproduction Number/Rt) yang ada di bawah 1 (per 30 September 2021 sebesar 0,63), jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain (Singapura = 1,54; Inggris = 1.05; Filipina = 1,01). Selain itu, Kasus Konfirmasi Harian per 1 juta penduduk di Indonesia sangat rendah yaitu sebesar 6,52 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain (Inggris = 505,3 kasus; Malaysia = 376,3 kasus; Singapura = 361,4 kasus).
Gambaran situasi Jumlah Kasus per Pulau (Kelompok Provinsi) juga memperlihatkan penurunan Kasus Aktif yang cukup signifikan:
Sumatera: Tingkat Kesembuhan (RR)= 95,19% dan Tingkat Kematian (CFR)= 3,54%, dengan penurunan Kasus Aktif sebesar -91,66%
Nusa Tenggara: RR= 96,78% dan CFR= 2,33% dengan penurunan= -93,79%
Kalimantan: RR= 95,11% dan CFR= 3,15% dengan penurunan= -87,44%
Sulawesi: RR= 95,73% dan CFR= 2,62% dengan penurunan= -88,68%
Maluku & Papua: RR= 95,69% dan CFR= 1,71% dengan penurunan= -88,47%
Dari 27 Provinsi di Luar Jawa Bali, per 3 Oktober 2021, tidak ada Provinsi yang masuk Level 4, terdapat 4 Provinsi di Level 3, dan 22 Provinsi di Level 2, serta 1 Provinsi di Level 1 (Kepulauan Riau). Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali, menunjukkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu.
“Terjadi perbaikan/ penurunan level yang cukup signifikan. Untuk tingkat Provinsi, Kalimantan Timur telah turun ke Level 2 dan Kepulauan Riau turun dari Level 2 ke Level 1,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi PPKM secara virtual, Senin (04/10).
Untuk perkembangan level asesmen mingguan di tingkat Kab/Kota di Luar Jawa Bali, data memperlihatkan terjadi perbaikan yang terus berlanjut, di mana jumlah Kab/Kota Level 4 dan 3 terus mengalami penurunan, sedangkan jumlah Kab/Kota Level 2 dan 1 terus mengalami peningkatan (Level 1 dari 34 menjadi 44; Level 2 dari 275 menjadi 292).
Untuk perkembangan indikator Covid-19 di 10 Kab/Kota Luar Jawa-Bali PPKM Level 4 periode ini (21 September – 4 Oktober 2021), dibandingkan dengan awal periode, terdapat 1 Kab/Kota mengalami kenaikan level asesmen (Kota Banjarmasin), 7 Kab/Kota mengalami penurunan Level, dan 2 Kab/Kota tetap level asesmennya. Di sisi lain, 3 Kab/Kota masih mengalami kenaikan Positivity Rate, yakni Kota Padang, Kota Banjarmasin, dan Kota Balikpapan.
Sesuai dengan arahan Wakil Presiden yang memimpin Rapat Terbatas Evaluasi PPKM pada 4 Oktober 2021, walaupun kasus Covid-19 sudah relatif terkendali, namun penurunan Level PPKM harus dilakukan secara bertahap dan terukur, mendasarkan pada dinamika perkembangan kasus Covid-19 di lapangan.
“PPKM Level 4 masih akan diterapkan pada 6 Kab/Kota (dari sebelumnya pada 10 Kab/Kota), yaitu diterapkan di Kab/Kota yang belum ada perbaikan level, turun atau naik ke Level 3 dengan jumlah testing rendah, dan positivity rate naik atau meninggi. Data 6 Kab/Kota yang diterapkan PPKM Level 4 yakni Kab. Pidie, Kab. Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kab. Bulungan, dan Kota Tarakan,” ungkap Menko Airlangga.
Sejalan dengan hal tersebut, akan diterapkan PPKM Level 3 pada 44 Kab/Kota (sebelumnya 108 Kab/ Kota), dan Level 2 akan diterapkan pada 292 Kab/Kota (sebelumnya 249 Kab/Kota), serta PPKM Level 1 akan diterapkan pada 44 Kab/Kota (sebelumnya 18 Kab/Kota).
“Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada PPKM periode 5 – 18 Oktober 2021 masih tetap sama dengan penerapan PPKM periode sebelumnya, dengan penyesuaian pada pengendalian atas Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sesuai pengaturan dari SKB Kemendikbud/Ristek dengan K/L terkait,” tutur Menko Airlangga.
Mengenai capaian vaksinasi per 4 Oktober 2021, dari 10 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 saat ini, terdapat 8 Kab/Kota di bawah rata-rata Vaksinasi Dosis-1 Nasional (45,24%). Sedangkan capaian Vaksinasi Lansia, terdapat 7 Kab/Kota di bawah rata-rata Vaksinasi Lansia Nasional (30,93%).
Perkembangan Program PEN
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 1 Oktober 2021 mencapai Rp411,72 Triliun atau 55,3% dari pagu Rp744,77 Triliun. Masih seperti yang lalu, capaian perkembangan yang signifikan terjadi pada Klaster Perlinsos dan Kesehatan. Rincian realisasi adalah sbb:
Realisasi klaster Kesehatan yang sebesar Rp104,1 Triliun, terutama untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) sebesar 63,2 % atau Rp2,85 triliun; Therapeutic, untuk Insentif & Santunan Nakes sebesar 67,6% atau Rp12,8 Triliun dari pagu Rp18,94 Triliun; dan juga untuk Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) realisasi sebesar 38,8% atau Rp22,38 Triliun.
Sedangkan, realisasi dari klaster PerlinSos sebesar Rp117,3 Triliun antara lain digunakan untuk Program PKH sebesar 73,2% atau Rp20,72 Triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,5% atau Rp29,21 Triliun dari pagu Rp49,89 Triliun, BLT Desa sebesar 51,9% atau Rp14,94 Triliun dari pagu 28,80 Triliun; dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 57,7% atau R5,07 Tritliun dari pagu Rp8,80 Triliun.
Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (rep/fsr/hls/*)
CUCI: Warga Kota Medan saat menggunakan aliran Sungai Deli untuk sarana mencuci. Sungai Deli menjadi satu dari 3 sungai yang akan dinormalisasi di Kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan terus berupaya segera menormalisasi sungai-sungai yang ada di Kota Medan guna mengatasi masalah banjir. Adapun sungai dimaksud, yakni Sungai Bedera, Sungai Babura, dan Sungai Deli. Dari ketiga sungai tersebut, Pemko Medan memutuskan untuk menormalisasi Sungai Bedera lebih dulu.
CUCI: Warga Kota Medan saat menggunakan aliran Sungai Deli untuk sarana mencuci. Sungai Deli menjadi satu dari 3 sungai yang akan dinormalisasi di Kota Medan.
Namun hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah pembebasan lahan untuk menormalisasi Sungai Bedera dapat diselesaikan tahun ini atau tidak. Mengingat pembebasan lahan membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga mengalami kendala di sisi keuangan ataupun anggaran.
Kepada Sumut Pos, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar mengatakan, butuh biaya yang cukup besar untuk menormalisasi Sungai Bedera. Hitungan terakhir, butuh anggaran senilai Rp71 miliar untuk pembebasan lahan di seputar Sungai Bedera yang berada di Kota Medan dan sebagian Kabupaten Deliserdang tersebut.
“Untuk pembebasan lahannya saja anggarannya Rp71 miliar. Itu dari Pemko sekitar Rp59 miliar dan dari Deliserdang sekitar Rp12 miliar. Sedangkan anggaran Pemko Medan yang ada saat ini untuk pembebasan lahan Sungai Bedera, baru ada Rp35 miliar, artinya masih kurang sekitar Rp24 miliar lagi. Sedangkan dari Deliserdang infonya belum ada anggaran, artinya masih kurang Rp12 miliar,” ungkap Benny, Senin (4/10).
Benny pun menjelaskan, nantinya penetapan lokasi pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemprov Sumut, kemudian juga akan dilakukan pengukuran lapangan hingga kepada proses penghitungan dan penentuan harga (appraisal) pembebasan lahan. Untuk itu, selain anggaran, sempat atau tidaknya dilakukan pembebasan lahan di tahun ini, juga sangat bergantung dari cepat atau lambatnya proses appraisal di Pemprov Sumut.
“Tapi kalau misalnya appraisal nya bisa dicepatkan di tahun ini dan anggaran nya ada tahun ini, ya bisa saja di selesaikan (pembebasan lahannya) tahun ini. Kekurangan anggaran di Pemko untuk pembebasan lahan Sungai Bedera, itu nanti sedang dipertimbangkan dari anggaran pembebasan lahan Sungai Babura sebesar Rp10 miliar, jadi Pemko tinggal kurang Rp14 miliar lagi,” katanya.
Benny pun menjelaskan, pembebasan lahan Sungai Babura hampir dapat dipastikan batal di tahun ini, mengingat butuh anggaran yang besar untuk menormalisasi Sungai Babura, yakni sebesar Rp1,3 triliun, baik pembebasan lahannya maupun pengerjaan fisiknya.
“Jadi prioritasnya ya Sungai Bedera dulu, yang bisa dikerjakan dulu. Untuk Sungai Deli, kami perbaiki di hulunya dulu dengan memperbaiki pintu air dan rekayasa kanal,” katanya.
Dia juga mengatakan, khusus untuk pengerjaan fisik normalisasi Sungai Bedera yang akan dibuat dengan lebar 6 hingga 8 meter tersebut, anggarannya akan disiapkan Badan Wilayah Sungai (BWS) yang diambil dari APBN.
“Total berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pengerjaan fisik normalisasi Sungai Bedera, itu BWS yang lebih tahu. Tapi infonya, mereka sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp45 miliar,” beber Benny.
Pun begitu, lanjut Benny, Pemko Medan optimis pengerjaan fisik normalisasi Sungai Bedera tetap dapat dikerjakan di 2022 mendatang. Mengingat normalisasi Sungai Bedera dinilai akan sangat berdampak pada penanganan banjir di Kota Medan yang menjadi satu prioritas kerja Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.
“Intinya Pemko Medan optimis, Pak Wali juga sedang terus berkoordinasi dengan berbagai pihak supaya bisa dimulai pengerjaannya di 2022, terlepas apakah pembebasan lahannya selesai di akhir tahun (2021) ini atau di awal tahun (2022) depan,” pungkasnya. (map/saz)
TERHARU:
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah terharu, karena banyaknya orang yang mengikuti acara peringatan 40 hari wafatnya ayahandanya, H Anif, yang digelar di Masjid Al Mussanif Cemara Asri, Minggu (3/10) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyaknya jasa almarhum H Anif semasa hidup, telah membuat banyak simpati dari masyarakat Sumatera Utara (Sumut) khususnya Kota Medan. Karena itu, walau kini almarhum telah tiada, banyak di antara masyarakat yang ingin mendoakannya.
TERHARU:
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah terharu, karena banyaknya orang yang mengikuti acara peringatan 40 hari wafatnya ayahandanya, H Anif, yang digelar di Masjid Al Mussanif Cemara Asri, Minggu (3/10) malam.
Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan peringatan 40 hari wafatnya H Anif yang digelar di Masjid Al Mussanif Cemara Asri, Minggu (3/10) malam. Dalam peringatan ini, masjid yang dibangun oleh almarhum H Anif tersebut pun, sampai dipenuhi banyak orang. Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah pun mengaku, tidak menyangka akan ramainya masyarakat yang datang untuk mendoakan ayahandanya tersebut. Dia pun sampai terharu, karena melihat banyak orang yang tergerak hatinya untuk mendoakan almarhum.
“Saat ini memang almarhum hanya mengharapkan doa. Kami enggak menyangka peringatan 40 hari ini bisa didatangi begitu ramainya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala menggerakkan hati bapak ibu untuk mendoakan almarhum orang tua saya,” ungkap Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, dengan haru.
Karena itu, mewakili 9 anak-anak almarhum H Anif, Ijeck mengucapkan ribuan terima kasih. Dia juga berharap, mudah-mudahan silaturahim ini ke depannya bisa terus terjaga.
“Dulu semasa hidup almarhum, banyak yang datang pada almarhum. Tapi sekarang, Alhamdulillah, almarhum masih banyak juga yang mendatangi,” tuturnya.
Karena itu, Ijeck pun meminta, agar dia dan keluarga dapat terus didoakan supaya bisa meneruskan cita-cita almarhum. Selain itu, Ijeck juga berharap, agar segala hal yang baik telah dilakukan oleh H Anif, termasuk membangun masjid dan pesantren, bisa menjadi berkah bagi banyak orang.
“Mudah-mudahan apa yang dilakukan almarhum semuanya bisa menjadi barokah,” harapnya.
Peringatan 40 hari wafatnya almarhum H Anif tersebut dilaksanakan dengan sejumlah rangkaian kegiatan, sejak Sabtu (2/10). Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan, mulai dari salat 5 waktu berjamaah, zikir, doa, serta tausyiah, pembacaan yasin sampai pada puncaknya tahlil dan tahtim yang ditutup dengan salawat.
Sejumlah ustad dan ulama, seperti Imam Abdul Qodir Alenga, Prof H Muzakir, H Abdul Latif Khan, dan Abdul Halim Abul Huffadz, mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh agama dan masyarakat, termasuk para kerabat dan keluarga besar almarhum, seperti Rahmat Shah, Kodrat Shah, Musa Idishah, beserta anak-anak dan adik H Anif lainnya. Hadir juga Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis, beserta para pimpinan OPD Pemprov Sumut. (prn/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Anggota Komisi A DPRD Sumut Rudi Hermanto mendesak Majelin Hakim PN Medan untuk membebaskan Giovanni Chrestella dari jeratan hukum yang kini membelenggu kebebasannya.
“Saya mendesak agar majelis hakim yang menyidangkan perkara hukum dengan terdakwa Giovanni Chrestella menggunakan hati nuraninya agar Giovanni tidak terzolimi akibat ‘permainan hukum’ yang menimpa Giovanni tersebut,” kata Rudi kepada wartawan, Senin (4/10/2021).
Rudi menyebutkan, dirinya langsung mendapat informasi dari ibu Giovanni bahwa anaknya sudah menjadi korban ‘permainan hukum’ dan saat ini sedang ditahan di Rutan Tanjunggusta sembari menjalani persidangan di PN Medan. Dari penuturan Ibunya, Giovanni dituduh menendang alat kelamin pacarnya hingga bengkak.
” Inikan persoalan pribadi yang namanya pacaran ya ada persoalan.Tapi kok jadi masalah besar seperti saat ini. Dan tak mungkinlah seorang perempuan menendang sampai segitunya, ‘ kata Rudi.
Yang jelas, sebut Rudi, dirinya menduga ada permainan hukum yang kuat atas diri Giovanni hingga dirinya harus dipaksakan untuk ditahan dan menjadi pesakitan.
Sebelumnya diberitakan bahwa dalam sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Giovanni Chrestella, 20, kembali digelar di Ruang Cakra VII, Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dalam sidang lanjutan itu, terdakwa membantah melakukan penganiayaan terhadap korban Felix Julius. “Saya tidak ada melakukan pemukulan terhadap dia pak hakim,” kata terdakwa dihadapan majelis hakim yang diketuai Tengku Oyong.
Dikatakannya, dirinya saat itu hanya mendorong korban karena korban berusaha merebut handphone milik terdakwa. “Saya hanya mendorong majelis, karena dia (korban) berusaha merebut handphone saya,” ujarnya.
Dalam sidang itu, juga dihadirkan saksi Felix Julius. Awalnya ia mengaku beragama Budha dan diambil sumpah menurut agama Budha. Namun, setelah sudah memberikan keterangan, penasehat hukum terdakwa membantah kalau saksi korban sudah berbohong atas identitas agamanya.
“Saudara korban, coba jujur, agama Anda sebenarnya apa, tadi anda ngaku agama Budha dan bersumpah menurut ajaran Budha. Tapi, di KTP Anda agama Kristen,” tanya Penasehat Hukum terdakwa.
Namun mendengar itu, saksi Felix seperti kebingungan dan akhirnya mengaku kalau ia beragama Kristen.
Sementara di luar persidangan, ibu dari terdakwa mengaku kalau terdakwa mengalami depresi atas kasus yang menimpa dirinya. “Anak saya depresi di rutan sana, saya mau anak saya dibebaskan,” ujar ibu terdakwa. (rel/adz)
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H. Surya, BSc meresmikan Musala Pujakesuma Asahan yang berlokasi di Joglo Pujakesuma Kisaran, Senin (4/10).
Sebelum memberikan bimbingan, Bupati Asahan H. Surya, BSc bersama Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH, Ketua DPD Wanita PKB Pujakesuma Kabupaten Asahan Hj. Titiek Sugiharti Surya, Ketua DPD PKB Pujakesuma Kabupaten Asahan Rianto, SH, MH memberikan santunan kepada anak yatim, dari Pembina Umum Pujakesuma (Komjen Drs. Agus Andrianto, SH, MH) serta penyerahan simbolis sertifikat terima kasih kepada donatur pembangunan Musala Pujakesuma Asahan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Asahan memberikan apresiasi dengan dibangunnya musala Pujakesuma Asahan, karena merupakan bahagian dari bentuk penyesuaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.
“Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dan dipedomani dalam pengelolaan musholla yaitu, membina dan memelihara musholla sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam, memelihara dan memperhatikan kehormatan Musala sebagai lambang kesatuan umat serta mengoptimalkan fungsi Musala sebagai tempat dakwah dan syiar Islam yang menimbulkan simpati, kedamaian dan ketenteraman bagi lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Dikesempatan ini juga Bupati Asahan menyampaikan harapannya kepada seluruh etnis yang ada di Kabupaten Asahan untuk terus melestarikan seni dan budaya yang dimiliki, sehingga nilai-nilai seni budaya yang ada di Kabupaten Asahan tidak hilang tergerus dengan seni budaya asing.
Ketua DPD PKB Pujakesuma Kabupaten Asahan Rianto, SH, MH pada sambutannya mengatakan, peresmian Musala Pujakesuma Kabupaten Asahan ini dapat terlaksana berkat kerjasama dari semua pengurus Pujakesuma Kabupaten Asahan.
“Disamping persemian Musala, kegiatan ini juga sebagai temu kangen antara seluruh Ketua Etnis yang ada di Kabupaten Asahan. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya seluruh etnis dipertemukan di Pekan Seni Budaya Daerah (PSBD) Kabupaten Asahan yang diselenggarakan 2 tahun sekali, tetapi pada saat ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi covid-19 yang sedang melanda,”pungkasnya. (dat/han)
SERAHKAN: Penyerahan bantuan peralatan oleh GM PT GM dan SSL Victory Brahmana kepada Tim PKK Desa Gonting Malaha didampingi Bapak Camat Alunuddin Marpaung, Kepala Desa Gonting Malaha Supian SAg, dan Manager Kebun Saham Nadapdap
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Asian Agri melalui anak perusahaannya PT Gunung Melayu (PT GM) dan PT Saudara Sejati Luhur (PT SSL) menyerahkan bantuan peralatan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Gonting Malaha, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan, Senin (27/9).
SERAHKAN: Penyerahan bantuan peralatan oleh GM PT GM dan SSL Victory Brahmana kepada Tim PKK Desa Gonting Malaha didampingi Bapak Camat Alunuddin Marpaung, Kepala Desa Gonting Malaha Supian SAg, dan Manager Kebun Saham Nadapdap
Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di pusat industri dan kerajinan UMKM PKK Desa Gonting Malaha. Perwakilan PT GM dan PT SSL dalam penyerahan antara lain Group Manager, Victory Brahmana; Manager Kebun Sentral, Sabam Nadapdap dan Koordinator CSR Asian Agri Sumatera Utara, Aris Yuneidi.
“Asian Agri sangat mendukung kegiatan-kegiatan bernilai positif yang ada di masyarakat sekitar. Melalui program CSR perusahaan, Asian Agri siap membantu memberikan dukungan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Terutama dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Hari ini kami serahkan bantuan peralatan untuk mendukung UMKM PKK Desa Gonting Malaha berupa 1 unit Oven Hook, 1 Unit Mixer Philips, 1 unit mixer tepung HMJ dan beberapa cetakan kue. Semoga dapat memberikan manfaat dan nilai tambah terhadap UMKM ini,”ujar Victory.
Kepala Desa Gonting Malaha, menyatakan bahwa UMKM ini baru berdiri di awal tahun 2021 kerjasama pemerintah Desa Gonting Malaha dengan Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Gonting Malaha sehingga masih membutuhkan berbagai peralatan untuk mendukung UMKM.
“Seperti gayung bersambut antara program UMKM Desa Gonting Malaha dengan Asian Agri dalam hal ini diwakili PT GM dan PT SSL. Dimana UMKM ini masih membutuhkan dukungan baik dalam bentuk perlengkapan maupun gagasan agar UMKM ini dapat terus berkembang dan nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Asian Agri memberikan bantuan peralatan yang benar-benar dibutuhkan untuk pengembangan industri UMKM ini,”ujar Supian.
“Melalui UMKM Desa Gonting Malaha, kami mengumpulkan potensi industri makanan dan kerajinan yang ada di masyarakat terutama omak-omak yang biasanya sebagai ibu rumah tangga menjadi lebih produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menambah pendapatan keluarga. Sampai saat ini kita telah mengembangkan berbagai makanan seperti roti bolu, roti ketawa, kacang tujin, keripik tempe, kerupuk tempe, wedang jahe, dan makanan tradisional lupis dan cenil,” ujar Nilawati, Ketua Penggerak PKK Desa Gonting Malaha.
Ikut menghadiri acara serah terima bantuan Bapak Camat Bandar Pulau, Alinuddin Marpaung menyampaikan rasa terima kasih kepada perusahaan atas kepeduliannya terhadap masyarakat.
“Saya ucapkan terima kasih kepada perusahaan atas dukungannya terhadap Kecamatan Bandar Pulau khususnya Desa Gonting Malaha,”ujar Alinuddin.
Selesai penyerahan PKK Desa Gonting Malaha menyajikan berbagai makanan produk UMKM yang dinikmati bersama oleh Management PT GM dan PT SSL dengan Camat dan pemerintah Desa. (rel/han)
TINJAU: Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso didampingi Plt Kadis Perdangan dan UMKM Tebingtinggi meninjau pelaksanaan vaksinasi kepada pedagang.sopyan / sumutpos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso didampingi Kabag Ops Kompol Burju Siahaan dan Plt Kadis Perdangan dan UMKM Kota Tebingtinggi Zahidin melakukan peninjauan vaksinasi presisi Polres Tebingtinggi di Pasar Kain Modern, Jalan MT Haryono Kota Tebingtinggi, Senin (4/10).
TINJAU: Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso didampingi Plt Kadis Perdangan dan UMKM Tebingtinggi meninjau pelaksanaan vaksinasi kepada pedagang.sopyan / sumutpos.
Ada 350 dosis vaksin sinovac untuk disuntikkan kepada pedagang dan pengunjung Pasar Kain Modern di Tebingtinggi.
Untuk memberikan kejutan, peserta vaksin bagi usia lansia diberikan beras 10 kg.
“Adapun tujuan diberikan beras ini, agar memotivasi para lansia untuk melaksanakan vaksinasi. Apabila divaksin akan terbentuk herd immunity dalam tubuh, setidaknya apabila terpapar Covid-19 ada perlawanan dari tubuh kita,” jelas AKBP Agus Sugiyarso didampingi Plt Kadis Perdangan dan UMKM Tebingtinggi, Zahidin.
Dijelaskan Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso bahwa vaksinasi ini bertema vaksinasi Presisi yang bersumber dari Polri, vaksinasi ini ditujukan kepada masyarakat umum Tebingtinggi dan lansia. Khusus untuk lansia diberikan doorprize berupa beras seberat 10 kg setelah melaksanakan vaksin.
Sedangkan untuk masyarakat kita yang berusia 18 tahun keatas dan lansia memiliki antusias untuk mengikuti vaksinasi. “Sebanyak 350 dosis, namun apabila antusias masyarakat tinggi akan diperpanjang kembali,” bilangnya. (ian/han)
SERAHKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu menyerahkan sejumlah Alsintan kepada kelompok tani di kompleks Pendopo Bupati Dairi, belum lama ini. SUMUT POS/Komimfo Dairi.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menyerahkan bantuan sarana peralatan dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani (Koptan). Penyerahan bantuan alsintan langsung diberikan Bupati Eddy Keleng Ate Berutu.
SERAHKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu menyerahkan sejumlah Alsintan kepada kelompok tani di kompleks Pendopo Bupati Dairi, belum lama ini. SUMUT POS/Komimfo Dairi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Rahmatsyah Munthe, Senin (4/10) mengatakan, selain alsintan. Bupati secara simbolis menyerahkan 1 juta bibit kopi tahap 2 dari perusahaan Jacobs Douwe Egberts (JDE) dan PT Wahana Graha Makmur.
Rahmatsyah mengatakan, Bupati Eddy KA Berutu saat menyerahkan bantuan kepada kelompok tani menyampaikan, mendapatkan bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian. “Gunakan dan jagalah dengan baiknya. Segera gunakan seefektif mungkin untuk meningkatkan produksi pertanian kita,”pinta Eddy.
Kepala Dinas Pertanian Dairi Effendy Berutu melaporkan, Alsintan yang diserahkan kepada kelompok tani antara lain, mesin perontok padi 10 unit, mesin perontok multiguna untuk padi, jagung dan kedelai 2 unit, mesin pemipil jagung 5 unit, hand traktor bajak sawah 4 unit, cultivator bajak tanah kering/darat 12 unit dan hand sprayer elektrik 7 unit. (rud/han)
