SOSIALISASI: Anggota DPR RI, Delia Pratiwi Sitepu pada kegiatan sosialisasi pendataan keluarga di Binjai Utara.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara melakukan Sosialisasi Pendataan Keluarga dan stunting di Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, baru-baru ini.
SOSIALISASI: Anggota DPR RI, Delia Pratiwi Sitepu pada kegiatan sosialisasi pendataan keluarga di Binjai Utara.
Perwakilan BKKBN Sumut, Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR mengatakan, pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan formulir F/I/PK/21 di tingkat kecamatan. Selama pendataan, BKKBN Sumut dibantu balai penyuluhan. Dan data yang diterima diinput menggunakan program berbasih smartphone.
Selain melakukan pendataan, lanjut Rabiatun, BKKBN Sumut juga melakukan edukasi stunting. Sebab, masalah stunting sudah sangat serius dan mendapat perhatian. Karena stunting terdampak pada perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisik, serta gangguan metabolisme terhadap anak. Pelaksanaan sosialisasi pendataan keluarga ini juga diawasi oleh mitra kerja dari Komisi IX DPR RI diwakili Delia Pratiwi BR. Sitepu, SH. (rel/han/azw)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah terus gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Bahkan, tenaga kesehatan di Kota Binjai sudah ada yang mendapat vaksinasi dosis ketiga.
VAKSINASI: Vaksinasi Covid-19-Ilustrasi. Di Sumut, vaksinasi nakes tertinggi di Medan, terendah di Pakpak Bharat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, dr Sugianto menjelaskan, sebanyak 226.617 orang target mereka melakukan vaksinasi di Kota Binjai. Rincian sasarannya terdiri dari, 2.490 tenaga kesehatan, 17.632 pelayan publik, 22.343 masyarakat lanjut usia, 156.522 masyarakat yang rentan dan umum serta 27.630 usia remaja.
Dari jumlah ini, dia merincikan, 64.547 orang sudah mendapat vaksin dosis pertama. “Mereka terdiri dari 2.902 tenaga kesehatan, 26.072 pelayan publik, 3.623 masyarakat lansia, 29.705 masyarakat yang rentan dan umum serta 2.245 msyarakat yang berusia remaja. Ini untuk dosis pertama,” urai Sugianto, Senin (4/10).
Menurut dia, data tersebut berdasarkan kegiatan vaksinasi yang dilakukan Pemko Binjai bersama unsur forkopimda. Vaksinasi dilakukan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid-19, sebagaimana yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa dunia sedang dilanda pandemi.
Lebih lanjut, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham Binjai menjelaskan, sebanyak 44.719 masyarakat yang sudah menerima vaksin dosis kedua. Rinciannya, 2.744 tenaga kesehatan, 16.687 pelayan publik, 2.972 masyarakat lansia, 20.368 masyarakat yang rentan dan umum serta 1.948 untuk masyarakat yang berusia remaja. “Terakhir ada 1.090 tenaga kesehatan yang sudah divaksin dosis ketiga,” kata Sugianto.
Menurut dia, vaksin dosis ketiga hanya diberikan untuk tenaga kesehatan. Ini berdasarkan keputusan dari Kementerian Kesehatan bahwa dilarang memberikan vaksin dosis ketiga kepada masyarakat umum. (ted/azw)
“Diperuntukan kepada tenaga kesehatan karena mereka yang memberi pelayanan langsung di fasilitas kesehatan,” beber Sugianto.
Sementara, sebanyak 170.510 orang yang belum divaksin dosis pertama. Begitu juga dengan dosis kedua, sebanyak 20.062 orang yang belum divaksin dosis kedua. “Terakhir ada 1.400 tenaga kesehatan yang belum menerima dosis vaksin ketiga,” tandasnya. (ted/azw)
DIABADIKAN: Pejabat Pemkab Deliserdang, pengurus dan kader PPP Deliserdang diabadikan usai acara di Balairung Pemkab Deliserdang. Lubukpakam, Sabtu (2/10).
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar membuka Musyawarah Cabang (MUSCAB) ke VIII Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Deliserdang yang bertempat di Balairung Pemkab Deliserdang. Lubukpakam, Sabtu (2/10). Acara ditandai dengan pembacaan ayat suci Alquran dan pembagian sembako secara simbolis.
DIABADIKAN: Pejabat Pemkab Deliserdang, pengurus dan kader PPP Deliserdang diabadikan usai acara di Balairung Pemkab Deliserdang. Lubukpakam, Sabtu (2/10).
Acara ini dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumut Jafaruddin Harahap SPd MSi besera jajaran, Ketua DPC PPP Deliserdang Ir Waluyo Hadi beserta jajaran, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Nusantara Tarigan Silangit, beberapa anggota DPRD Deliserdang mewakili Partai politiknya, PAC PPP se-Deliserdang.
Dalam acara itu Wakil Bupati Deliserdang didampingi Asisten I/Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Deliserdang, Drs Citra Effendi Capah MSP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deliserdang Dr Dra Hj Miska Gewasari MM serta unsur Forkopimda dan mewakili Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sambutan pembukaan pada Muscab PPP, Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar mengatakan bahwa partai politik (parpol) adalah bagian penting dari elemen masyarakat dan pemerintahan, yang turut berkontribusi terhadap pembangunan negara. PPP merupakan partai politik terbesar di indonesia yang mengedepankan peran agama sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dengan hubungan yang sinergis serta saling membutuhkan. PPP juga, katanya, memperjuangkan demokrasi dan selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi.
Musyawarah cabang dalam suatu organisasi adalah agenda kegiatan yang sangat penting bagi kelangsungan organisasi, baik dalam rangka mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan maupun untuk merumuskan program kerja yang akan dijalankan ke depan serta memilih para pengurus yang baru untuk terus bekerja sama dengan pemerintah.
“Hari ini PPP akan melaksanakan musyawarah Cabang ke- VIII, semoga kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan yang bukan hanya berguna untuk PPP sendiri, bahkan kedepannya dewan pimpinan cabang PPP Kabupaten Deliserdang yang baru dapat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat luas dan ikut berperan serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Deliserdang,”ujar Wabup Deliserdang.
Muscab kali ini juga, katanya, menjadi penting dan strategis, karena selain untuk menjalin tali silaturahmi, kegiatan ini juga untuk saling bertukar pikiran, bertukar pandangan, serta untuk membahas berbagai program kerja kedepan, serta memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat.
“Pemkab Deliserdang berharap Muscab ke VIII ini dapat berjalan lancar dan mampu memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan pengurus yang amanah, dan dapat menampung aspirasi masyarakat, guna pemerintah dengan bekerjasama terus serta mewujudkan masyarakat Deliserdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan,” harapnya.
Dalam kesempatan itu juga, HM Ali Yusuf Siregar mengajak Partai Persatuan Pembangunan bekerja sama dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 . “Walaupun Deliserdang saat ini sudah berada pada level 1 PPKM, namun kita tidak boleh lengah, tetap menerapkan protokol kesehatan di manapun dan kapanpun agar penyebaran virus ini dapat terputus,” tegasnya.
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara Jafarudin Harahap SPd MSi pada sambutannya mengatakan Muscab VIII ini bukanlah hal yang luar biasa, namun sudah rutin dilaksanakan. Esensi dari musyawarah ini ingin menilai laporan pertanggungjawaban periode yang lalu, merencanakan program kerja dimasa yang akan datang kemudian menyiapkan kader untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan.
Oleh karena itu, katanya, tugas beratnya bukanlah ketika berhasil melaksanakan muscab, tetapi bagaimana mampu mensinergikan tugas nasional, daerah, dan provinsi menjadi tanggungjawab bersama. (rel/azw)
untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan.
Kalau selama ini sebagai partai politik yang banyak berkutat mengurusi internal. Diharapkan ke depan Partai Persatuan Pembangunan mampu bersinergi. “Sinergitas antara DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan Pemkab Deliserdang juga harus terus dipelihara,” ujar Jafaruddin
Sebelumnya, dalam laporan Ketua Panitia Muscab VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Deliserdang, Juriadi SE mengatakan kegiatan Muscab VIII yang diikuti 22 pengurus PAC se Deliserdang ini bagian dari reorganisasi berkaitan habisnya kepemimpinan periode sebelumnya maka muscab harus dilakukan segera sesuai instruksi dari DPP, DPW dan SK Kepanitiaan Muscab VIII yang dikeluarkan DPC . (rel)
BELAJAR DARI RUMAH: Abel A, seorang siswi sekolah dasar, sedang belajar daring dari rumah di tengah pandemi Covid-19. Tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai Juli mendatang. Pembelajaran tatap muka hanya dibolehkan di daerah zona hijau.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak terhadap sosial ekonomi, melainkan juga di sektor pendidikan. Dampak tersebut yaitu banyak pelajar di Sumatera Utara (Sumut) yang menikah dan bekerja saat pandemi.
BELAJAR DARI RUMAH: Abel A, seorang siswi sekolah dasar, sedang belajar daring dari rumah di tengah pandemi Covid-19. Tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai Juli mendatang. Pembelajaran tatap muka hanya dibolehkan di daerah zona hijau.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Prof Syaifuddin yang mengidentifikasi sekitar 800 siswa yang tidak masuk sekolah lagi meski Pembelajaran Tatap Muka sudah dimulai. “Sekolah tatap muka sudah dimulai namun banyak siswa tidak masuk. Ada yang mungkin kelamaan libur, ada yang kita temukan karena sudah bekerja. Dan banyak juga yang menikah. Ada sekitar 800 orang karena tiga alasan tersebut,” kata Syaifuddin saat memberikan sambutan pada acara Workshop Pendidikan ‘Peran Dana Bos dalam Rangka Akselerasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas’ di Hotel Four Point, Medan, Selasa (28/9) lalu.
Menyikapi ini, Pengamat kesehatan masyarakat dari USU, Destanul Aulia mengatakan persoalan tersebut merupakan masalah serius. Semua pihak harus sama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalannya. “Bukan hanya Dinas Pendidikan tapi semua sektor. Persoalan itu merupakan tanggung jawab bersama,” kata Destanul saat diminta tanggapannya, Senin (4/10).
Menurut Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia(IAKMI) Sumut ini, banyaknya pelajar menikah dini merupakan akumulasi dari banyak faktor. Di antaranya, faktor internal seperti pendidikan anak itu sendiri, tingkat pemahaman agama, tingkat kematangan emosional dan faktor eksternal, yaitu tingkat pendidikan ayah dan ibu, sosial ekonomi keluarga, nilai budaya.
“Nilai budaya sepertinya mendominasi, seperti pandangan terhadap anak perempuan yang sering dianggap sebagai aset keluarga dan mempunyai nilai kehormatan yang tinggi, dan juga sering dianggap hanya mempunyai tujuan untuk menikah dan mempunyai anak,” paparnya.
Selain nilai budaya, lanjutnya, juga akses teknologi informasi yang terbatas di kalangan remaja sehingga informasi yang diterima tidak secara utuh dan menyebabkan peluang untuk mendapatkan pengetahuan ataupun informasi lainnya menjadi hambatan utama. Artinya, hanya terbatas saja mendiskusikannya di kalangan mereka, sehingga mendorong menikah dini untuk remaja di pedesaan. “Sedangkan di perkotaan sebaliknya, akses informasi yang terbuka lebar dan akses kasih sayang keluarga yang terbatas menyebabkan pergaulan yang bebas dan mendorong untuk menikah dini,” paparnya.
Diutarakan Destanul, menikah dini sangat tidak baik bagi kesehatan remaja. Begitu juga masa depan bangsa yang sangat bergantung dengan perjalanan kehidupan manusia mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa dan lansia. “Remaja yang menikah dini belum memiliki fungsi organ yang kuat, seperti organ intim dan sistem reproduksi.
Di sisi lain, belum memiliki kesiapan dari segi emosional dan juga belum siap dari sisi sosial dan budaya. Ketidaksiapan ini mempengaruhi peta perjalanan kehidupan manusia. Karena itu, akan lahir bayi yang cenderung prematur dan stunting, balita yang sering sakit-sakitan, dewasa yang sering terserang penyakit menular dan lansia cenderung mempunyai metabolisme yang kurang baik sehingga rentan terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung dan stroke. “Untuk itu, dibuat aturan untuk usia pernikahan yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki,” jelasnya.
Lebih lanjut Destanul mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini sehingga menyelesaikan permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi tanggung jawab juga diberikan kepada BKKBN. Sebab, BKKBN tugasnya bagaimana membangun keluarga sejahtera. “Jadi semua itu dimulai dari keluarga. Bahkan, pernikahan dini itu merupakan program yang unggul di BKKBN,” ujarnya.
Dia berpendapat, untuk mencegah ini maka semua sektor harus berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini. Kementerian Agama dan ulama misalnya, bisa memberikan penyuluhan dari sisi agama. Kemudian dari sisi pendidikan kesehatan, sangat penting karena kesehatan remaja itu masuk dalam salah satu tujuan.
Dengan kata lain, setiap remaja harus diberikan edukasi seks remaja sehingga mereka mau terbuka dan transparan kepada keluarganya, kawan dan guru. Kalau ini bisa dikomunikasikan, tentu akan menghambat terjadi pernikahan dini. Menikah dan bekerja di usia sekolah mengganggu masa depan bangsa. Kalau terganggu bisa membuat produktivitas menurun, dan akibatnya tidak bisa bersaing dengan negara yang lain. Parahnya, negara kita nanti sibuk mengurusi orang sakit saja. Untuk itu, ini harus menjadi perhatian besar bagi negara dan diminta Pemprovsu memberikan perhatian yang besar terutama program promotif dan preventif,” pungkas dia.
Namun berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek, angka putus sekolah di masa pandemi justru minim. Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zaenatul Haeri mengatakan, jumlah putus sekolah di masa pandemi Covid-19, yakni pada 2019/2020 sebesar 157.166 orang yang terdiri dari 59.443 jenjang SD, 38.464 SMP, 26.864 SMA, 32.395 SMK. Kemudian tahun ajaran 2020/2021, angka putus sekolah hanya 4.916 anak, terdiri dari 2.790 SD, 976 SMP, 541 SMA dan 609 SMK.
Dibandingkan angka putus sekolah di masa pandemi, jumlah terbesar berada pada tahun ajaran 2018/2019 dengan total 301.127. Mereka terdiri dari 57.426 jenjang SD, 85.545 SMP, 52.142 SMA dan 106.014 SMK.”Angka ini menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak terjadi angka putus sekolah yang signifikan selama pandemi ini. Kita juga melihat PTM terbatas ini berdasarkan klaim keliru,” tutur dia.
Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan, bukan hanya meminimalisir angka putus sekolah, PTM terbatas juga dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar. “Pandemi Covid-19 sudah berlangsung lebih dari selama 1,5 tahun dan berpotensi menimbulkan dampak negatif sosial berkepanjangan yaitu putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak dan risiko eksternal,” jelas dia kepada JawaPos.com (Grup Sumut Pos), Senin (4/10).
Untuk itu, mau tidak mau, PTM terbatas dinilai menjadi langkah yang tepat agar pembelajaran dapat lebih efektif. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah pun harus sesuai dengan kebijakan yang ada.”Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan PTM secara terbatas. Kami mendorong pelaksanaan PTM Terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri,” pungkasnya. (ris/jpg)
PAPAN BUNGA: Deretan papan bunga ucapan selamat atas pelantikan Wawako Binjai berbaris di depan Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman.Teddy Akbari/sumutpos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Wakil Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu yang rencana digelar Senin (4/10) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Komplek Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, ditunda.
PAPAN BUNGA: Deretan papan bunga ucapan selamat atas pelantikan Wawako Binjai berbaris di depan Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman.Teddy Akbari/sumutpos.
Seyogianya berdasarkan jadwal pelantikan tersebut akan dipimpin langsung Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada pukul 09.30 WIB.
Dari informasi yang diperoleh, penundaan pelantikan tersebut lantaran kondisi orang nomor satu di Pemprov Sumut itu kurang fit.
”Beliau kurang fit. Jadi butuh istirahat,” kata Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung saat dikonfirmasi wartawan.
Menurutnya, terkait pelantikan wakil wali Kota Binjai terpilih yang tertunda akan dilakukan dalam waktu dekat, menunggu kesiapan Gubernur Edy. Diakui dia, penundaan ini juga telah disampaikan kepada Rizky Yunanda Sitepu. Sehingga Rizky pun tak hadir ke lokasi pelantikan. “Soal kapan harinya, nanti kita tunggu kapan bisanya pak gubernur. Kita juga minta beliau (Rizky) tetap standby menunggu jadwal pelantikan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga menyebutkan bahwa seluruh berkas pelantikan dari Kemendagri telah selesai. Selanjutnya hanya tinggal menunggu jadwal pelantikan dari Biro Adpim saja.”Pelantikan ditunda. Akan digelar dalam waktu dekat, tapi belum bisa kami pastikan kapan,” ujar Rasyid.
Seperti diketahui, Rizky Yunanda Sitepu terpilih menjadi Wakil Wali Kota Binjai dalam proses di DPRD Binjai. Anak mantan bupati Langkat 2 periode, Ngogesa Sitepu itu, unggul mengalahkan kompetitornya, Hamdani Syahputra dalam proses pemilihan Wakil Wali Kota Binjai.
Adapun Rizky meraih 26 suara anggota legislatif Binjai, sedangkan Hamdani meraih dua suara, dan satu suara dinyatakan tidak sah. Pemilihan tersebut dilandasi karena Wali Kota Binjai terpilih, Juliadi, meninggal dunia akibat terpapar covid-19. Posisi Juliadi lantas diambilalih oleh wakilnya, Amir Hamzah, yang kini sudah dilantik menjadi Wali Kota Binjai definitif.
Sementara itu, papan bunga ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Wakil Wali Kota Binjai, H Rizky Yunanda Sitepu, berbaris rapi di Jalan Jenderal Sudirman Kota Binjai persisnya depan Balai Kota dan Markas Komando Distrik Militer 0203/Langkat. Namun, putra kedua dari Bupati Langkat periode 2009-2019, H Ngogesa Sitepu ini batal dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi.
“Bukan gagal, hanya tertunda saja. Kita masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” jelas Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Febri Nanda ketika dikonfirmasi, Senin (4/10).
Berdasarkan informasi dari Pemprovsu, kata Febri, kondisi Gubsu Edy kurang sehat. Namun demikian, kata Febri, pelantikan Wawako Binjai tetap akan dilakukan dalam waktu dekat. “Kemungkinan besok (hari ini,Red) baru dilantik. Saya tidak bisa pastikan dan hanya menunggu informasi lebih lanjut dari Pemprovsu. Sebab, pelantikan kewenangan dari provinsi,” kata Febri.
Dia menjelaskan, tidak ada sambutan khusus nantinya usai pelantikan Wawako Binjai. Soalnya, Indonesia masih tengah dilanda pandemi.
“Paling nanti pertemuan dengan Forkopimda saja. Kalau penyambutan khusus tidak ada. Namun, memang ada persiapan yang dilakukan di rumah dinas wakil wali kota,” kata dia.
Pantauan wartawan, sejumlah pejabat termasuk kepala daerah hingga jajaran kepala dinas sudah mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Wawako Binjai dengan papan bunga sejak Minggu (3/10) malam. Bahkan hingga Senin (4/10), papan bunga ucapan selamat kian ramai berdiri berbaris rapi di Jalan Jenderal Sudirman, Binjai.
Selain kalangan pegawai, papan bunga ucapan selamat untuk Rizky Sitepu juga datang dari petinggi kepolisian, TNI hingga kejaksaan. Tak ketinggalan, pengusaha pun mengucapkan selamat kepada Rizky Sitepu melalui papan bunga.
“Banyak permintaan memang, kami saja sampai kekurangan papan bunga. Jadi kami harus meminta dari bantuan teman pengusaha papan bunga lainnya,” kata salah seorang pengusaha papan bunga, Joni. (prn/ted)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) saat ini sedang digodok di Senayan. Di dalam draf RUU tersebut, banyak sektor yang menyentuh rakyat kecil yang dikenai pajak. Mulai dari sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa keuangan syariah, jasa asuransi jiwa, dan jasa kesenian.
Hal ini mendapat sorotan tajam dari anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah. Melalui keterangan tertulis yang diterima SumutPos.co, Selasa (5/10/2021), Hidayatullah menilai, RUU ini sangat melukai hati rakyat. “Coba kita renungkan, di saat rakyat banyak yang terkena PHK dampak dari pandemi Covid-19, tapi di sisi lain sembako malah kena pajak, bayar SPP sekolah kena pajak, berobat ke rumah sakit juga kena pajak,” kata Hidayatullah.
Seharusnya, lanjut anggota legislatif asal Sumut ini, pemerintah lebih kreatif mencari sumber pemasukan dari yang lain. “Misal, memperbesar pajak barang barang mewah dan menggenjot ekspor,” ujarnya.
Pasal tax amnesty juga menjadi sorotan mantan anggota DPRD Sumut dua periode ini. Disebutnya, pemerintah berencana memberlakukan lagi tax amnesty jilid 2, padahal pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak tahun 2016, tidak terbukti dapat meningkatkan penerimaan negara jangka panjang. “Terbukti pada periode 2018 rasio perpajakan hanya mencapai 10,2 persen dan 2019 hanya mencapai 9,8 persen. Saya melihat tax amnesty hanya dinikmati oleh orang-orang kaya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Hidayatullah mengatakan, Fraksi PKS juga akan memperjuangkan penghasilan tidak kena pajak hingga Rp8 juta, yang sebelumnya hanya Rp4,5 juta. Tidak hanya itu, PKS juga mendorong peningkatan nominal di tarif pajak yang awalnya di penghasilan sampai Rp50 juta menjadi sampai dengan Rp100 juta.
“Kedua poin tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat berpendapatan menengah ke bawah serta meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Hidayatullah. (adz)
DIAMANKAN: Enam tersangka komplotan penipuan melalui aplikasi Prakerja yang menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) orang lain, saat diamankan Polres Pelabuhan Belawan, Senin (4/10). istimewa/sumutpos.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan menangkap komplotan penipuan melalui aplikasi Prakerja yang menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) orang lain dengan enam tersangka, yakni RDK (23) warga Dusun III Sekilang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, IR (25) warga Jalan Marelan Raya, Pasar II Timur Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dan MSH (29) warga Dusun IX, Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua Kabupaten Deliserdang.
DIAMANKAN: Enam tersangka komplotan penipuan melalui aplikasi Prakerja yang menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) orang lain, saat diamankan Polres Pelabuhan Belawan, Senin (4/10). istimewa/sumutpos.
Selain itu, AH (28) warga Desa Bahalat Bayu, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, NS (23) Desa Kasang Mungkal, Kecamatan Bonai Dahussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan AR (22) warga Desa Sekip, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang.
Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang, Senin (4/10), mengatakan, terungkapnya kasus penipuan menggunakan aplikas Prakerja pada tanggal 21 September 2021 lalu. Awalnya, penyidik Sat Reksrim Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi adanya data NIK milik masyarakat digunakan oleh orang tak bertanggung jawab.
Para pelaku telah meraup keuntungan Rp75 juta. Polisi mengamankan barang bukti berupa, 1 unit monitor merek Samsung, 1 unit perangkat CPU Ram 4 Gb berisikan data elektronik KTP Masyarakat, 1 unit laptop merek Lenovo, 65 kartu perdana axis, 85 kartu perdana TRI, 2 unit HP dan uang tunai Rp2 juta.
Dikatakannya, modus yang dilakukan para komplotan ini menggunakan media sosial (Medsos) Instagram. Mereka memiliki peran masing-masing, di antaranya, ada yang mencari data NIK masyarakat melalaui medsos dan kemudian ada yang mengimput data tersebut ke aplikasi Prakerja.
Data yang mereka peroleh diinput ke aplikasi Prakerja dengan nomor perdana yang baru. Kemudian, seluruh data pribadi masyarakat itu mereka salah gunakan untuk keuntungan pribadi. Mereka menjalankan aksinya, telah meraup keuntungan hingga mencapai Rp75 juta.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 51 Ayat 1 Jo Pasal 35 UURI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dengan ancamam hukaman minimal 5 tahun pejara. (mbc)
Luhut Binsar Pandjaitan,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(Menko Marves)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Target mengejar vaksinasi setidaknya 70 persen hingga akhir tahun terus dikebut. Pemerintah berupaya memastikan penyebaran vaksin merata di seluruh Indonesia. Kemarin (3/10) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat dan pelajar di halaman kantor bupati Merauke.
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) .
“Saya ingin memastikan bahwa dari Sabang sampai Merauke pemerataan vaksin itu ada dan vaksinasi itu berjalan dengan baik,” ucap Jokowi seusai peninjauan.
Namun, ada catatan terkait vaksinasi Covid-19 yang perlu diperbaiki. Pada beberapa kelompok, tingkat vaksinasi masih rendah. Untuk sasaran lanjut usia, misalnya, vaksinasi Covid-19 dosis pertama baru 30,81 persen atau 6.641.860 orang. Lalu, dosis kedua baru 20,59 persen atau 4.436.984 orang. Kemudian, pada masyarakat umum dan rentan, cakupan vaksinasi dosis pertama baru 37,19 persen atau 52.512.712 orang. Sedangkan dosis kedua 16,49 persen atau sebanyak 23.286.006 orang.
Presiden berharap vaksinasi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penularan virus korona. Sekaligus menghambat persebarannya. Jokowi mengapresiasi antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi. Termasuk di Merauke. “Saya harapkan semua kabupaten dan kota di Provinsi Papua juga melakukan hal yang sama,” ucapnya.
Jokowi juga meminta masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Sebab, saat ini masyarakat harus hidup berdampingan dengan Covid-19. “Perlu saya ingatkan bahwa Covid-19 ini tidak mungkin hilang secara total,” ungkapnya.
Sementara itu, relawan data LaporCovid-19 Natasha Devanand mengungkapkan, vaksinasi untuk populasi sekolah, terutama siswa, masih rendah. Menurut data yang diterimanya pada 2 Oktober, vaksinasi pertama untuk usia 12–17 tahun baru 14,72 persen. Lalu, vaksinasi dosis keduanya baru 9,98 persen. “Capaian ini masih tergolong rendah untuk usia pelajar,” ucapnya.
Kondisi serupa terjadi pada guru dan tenaga pendidik. Jumlahnya juga masih kecil. Terutama pada vaksinasi kedua yang baru menyentuh 2.112. 292 orang. Sedangkan untuk dosis pertama mencapai 2.550.107 dosis. Data tersebut dipublikasikan vaksin.kemkes.go.id.
Mengacu data itu, Natasha khawatir ada risiko penularan. Apalagi, ada pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah untuk usia di bawah 12 tahun. Selain itu, LaporCovid-19 menerima 167 aduan sekolah yang melanggar protokol kesehatan. Terhitung sejak Januari hingga 27 September. Pada September saja ada 22 kasus. “Meskipun kasus positif mereka cukup rendah dibanding dewasa, kasus (Covid-19) pada anak juga dapat berakibat fatal,” ujarnya. Angka kematian akibat Covid-19 pada anak mencapai 2 persen.
Selanjutnya, Natasha menyebutkan, data positivity rate yang diklaim rendah oleh pemerintah meragukan. Alasannya, pemerintah masih memasukkan hasil antigen sebagai perhitungan. “Seharusnya dihitung berdasar PCR,” tuturnya.
Di bagian lain, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyinggung wacana vaksin booster atau vaksin dosis ketiga bagi masyarakat umum. Menurut dia, pemerintah tidak perlu terburu-buru untuk memberikan booster kepada populasi umum. “Paling tidak tahun depan,” katanya kemarin.
Dosis ketiga atau booster, kata Dicky, memang memiliki landasan ilmiah. Ada basis studi dan riset uji efektivitas yang menunjukkan bahwa semua vaksin Covid-19 memerlukan penguatan karena efikasi yang terus menurun dan menghadapi mutasi dari virus yang menjadi banyak varian.
“Makanya, vaksin berbasis RNA itu sedang dimodifikasi untuk merespons varian baru. Jangan kita ngomong Mu yang memiliki kemampuan menurunkan efikasi yang besar. Delta saja bisa menurunkan efikasi sampai 30 persen. Apalagi, masih ada potensi varian lain,” terang dia.
Tapi, imbuh Dicky, urgensi dosis ketiga bukan urgensi dalam waktu dekat. Tahun depan pun masih cukup ideal. Saat ini pemerintah seharusnya memprioritaskan cakupan vaksin dosis lengkap atau dua dosis. “Ini yang harus dikejar dulu. Setidaknya sudah tercapai 50 persen plus atau 60 persen dari total populasi telah divaksin lengkap. Maka, cukup fair dan adil jika pemerintah memberikan booster bagi populasi lain selain tenaga kesehatan, lansia, atau komorbid,” terangnya.
Pemerintah bisa memberikan booster ketiga kepada kelompok-kelompok prioritas. Baik itu dari sisi pekerjaan seperti tenaga kesehatan atau tenaga pendukung kesehatan yang bekerja di hotel-hotel pusat isolasi, puskesmas, maupun lab testing. Juga prioritas dari sisi kondisi tubuh. Misalnya kelompok lansia, difabel, dan komorbid. “Ini contoh yang harus diprioritaskan. Setelah ini tercapai, baru bergerak ke populasi umum. Minimal 90 persen sudah ter-cover,” jelas Dicky.
Percepatan vaksinasi bagi 21,5 juta lansia juga perlu terus digencarkan. Data dari Kemenkes menunjukkan, per 30 September 2021, sudah sekitar 30 persen dari sasaran lansia yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau setara 6,6 juta orang dan sekitar 20 persen di antaranya sudah mendapatkan dosis lengkap. (jpg)
MERAUKE, SUMUTPOS.CO – Pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 tengah menjadi perhatian publik. Terbaru, momen atlet gantole yang mendarat di pemukiman warga telah menggegerkan media sosial. Peristiwa itu dibagikan oleh akun Twitter @jayapuraupdate. Akun ini menguggah video proses evakuasi atlet gantole itu di genteng warga setempat.
Seorang atlet Gantole berlaga di kelas A Lintas Alam Lapangan Advent Doyo Baru PON Papua XX 2021.
“Atlet paralayang mendarat di pemukiman warga,” tulis akun ini sebagai keterangan Twitter, Minggu (3/10). Dalam video, atlet gantole itu tergantung di atas genteng. Ia mendarat di atap rumah warga, yang menyebabkan sebagian atap sampai ambruk.
Atlet gantole itu sendiri tersangkut dalam posisi menggantung. Diduga perlengkapan terbang atlet tersebut terbelit di genteng.
Hal ini menyebabkan sang atlet tidak bisa membebaskan diri. Ia pun hanya tergantung dengan tidak berdaya Bagian atas tubuhnya berada di atas genteng, sedangkan bagian bawah berada di dalam rumah. Puluhan warga pun langsung melakukan evakuasi dan berusaha menolong. Sebagian warga memegang atlet itu dari atas atap agar tidak jatuh.
Sedangkan warga lainnya mengangkat kaki sang atlet agar tubuhnya tidak terbebani. Sementara yang lainnya berusaha memotong tali dan perlengkapan terbangnya yang menyangkut. Setelah berkutat cukup lama, warga akhirnya berhasil menurunkan atlet tersebut. Mereka menggotongnya secara perlahan ke bawah.
Kondisi sang atlet sendiri masih belum diketahui. Namun, video itu justru membuat warganet lega. Mereka menilai atlet itu beruntung karena tidak mendarat di tempat berbahaya.
Atlet gantole Sumatera Barat, Khaidir Anas yang mengalami insiden jatuh saat berlaga di kelas A Lintas Alam Lapangan Advent Doyo Baru PON Papua XX 2021 pada Minggu sekitar pukul 12.50 WIT harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Youwari di Kota Jayapura.
Pelatih gantole Sumbar Philips R Sakti saat dihubungi dari Merauke, mengatakan, setelah mengalami insiden Khaidir sudah mendapatkan perawatan intensif. Khaidir juga sudah menjalani tes radiologi dan hasilnya memang ada tulang punggung yang merenggang.
MENDARAT: Atlet Gantole Sumatera Barat, Khaidir Anas mendarat di atap rumah warga saat pertandingan Gantole di PON Papua XX 2021 pada Minggu (3/10).
Selain itu saat terjatuh, lanjutnya yang mendarat pertama kali ke tanah dalah keningnya sehingga menyebabkan lecet dan lebam. Selain itu karena shock, ia juga mengalami sesak nafas sehingga diberikan oksigen.”Hasil ini tentu membuat Khaidir Anas tidak dapat melanjutkan pertandingan di kelas A untuk kategori lintas alam,” kata Philips. Dirinya berharap semoga kondisi Khaidir tidak terlalu parah dan bisa membaik dalam waktu yang cukup dekat.
Philips menduga penyebab jatuhnya atlet Sumbar itu bukan karena faktor angin yang kencang, melainkan karena menggunakan layangan yang baru dengan teknologi canggih untuk perlombaan siang tadi.
“Alat ini memiliki mobilitas yang tinggi dan juga liar untuk dikendalikan. Selain itu alat ini mampu membuat atlet menyelesaikan kategori lintas alam dalam waktu yang cepat,” kata dia.
Persoalannya, alat ini belum sering digunakan oleh Khaidir Anas dalam latihan. Dulu pernah ingin digunakan untuk aero touring yakni dengan ditarik gantole bermotor namun gagal. Kemudian sewaktu di Banten ada perlombaaan, ia sudah mendaftar namun saat akan bertanding motor penarik gantole rusak.
“Saat di PON Papua ini ada waktu untuk latihan jelang tanding namun Khaidir tidak mendapatkan jadwal tersebut dan layangan itu digunakan pada perlombaaan tadi,” kata dia.
Ia mengatakan karena layangan yang liar membuat dia jatuh dan merusak rumah warga yang ada di dekat lapangan tersebut. Menurut dia, Khaidir beruntung karena tidak jatuh ke jalan aspal yang dilalui kendaraan karena dampaknya lebih fatal.
“Saya sudah mengingatkan untuk menggunakan layangan yang lama saja namun sebagai pelatih tidak mau memaksakan kehendak. Saya berharap dia segera sembuh dan tidak memberikan dampak kepada rekan lainnya,” kata dia. (bbs/ila)
SUMUTPOS.CO – Keikutsertaan Indonesia dalam Expo Dubai 2020 diharapkan bisa membuka peluang kerjasama yang lebih besar dengan Uni Emirat Arab (UEA). Dengan begitu, potensi perdagangan yang dihasilkan akan lebih tinggi jika diikat melalui kerja sama yang lebih institusional.
PERKUAT KERJA SAMA: Expo Dubai 2020 dbisa membuka peluang kerjasama yang lebih besar dengan Uni Emirat Arab (UEA). Mendag berharap Expo tersebut bisa memperkuat kemitraan global untuk berbagai budaya dan kuliner Indonesia.
“Bisa lewat FTA maupun CEPA, itu pasti akan mengintensifkan perdagangan. Yang jelas, perhitungan kami di awal negara-negara non-tradisional ini dikejar karena memperluas peluang ekspor,” ujar ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal.
Paviliun Indonesia di Expo Dubai 2020 menempati lahan seluas 1.860 m2 dan luas bangunan sekitar 3.000 m2 yang terdiri dari tiga lantai dan terletak di zona Opportunity District dengan konsep Indonesia Emas 2045. Dengan mengangkat tema “Creating the Future, From Indonesia to the World” Paviliun Indonesia siap menyambut para buyers dan investor dari seluruh dunia.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sangat optimis Paviliun Indonesia pada Expo 2020 Dubai akan membuat pengunjung dari berbagai negara di dunia terkesima dan mengakui potensi sangat besar Indonesia.
Itu disampaikan Mendag Lutfi saat membuka Paviliun Indonesia secara resmi bersama Minister of State for Foreign Trade Uni Arab Emirates (UAE) Thani bin Ahmed Al Zeyoudi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), hari Jumat (1/10). Turut mendampingi Duta Besar untuk Uni Emirat Arab (UEA) Husin Bagis.
Pembukaan Paviliun Indonesia dimeriahkan oleh gelaran pertunjukan seni budaya, tari-tarian, dan lagu-lagu yang mewakili beragam daerah di Indonesia. Gelaran ini sekaligus mempromosikan pesona budaya Indonesia untuk menarik para pengunjung.
“Paviliun Indonesia yang menampilkan tiga zona waktu “Yesterday, Today, and Tomorrow” akan membuka mata dunia untuk melihat kekuatan masa lalu, sekarang, dan masa depan Indonesia sebagai kekuatan global. Izinkan kami menyambut semua orang dari berbagai penjuru dunia di Paviliun Indonesia.
Kami berharap, dunia akan menyaksikan dan mengakui kepulauan kita sebagai peluang untuk berdagang, berinvestasi, dan berkunjung,” jelas Mendag Lutfi. Mendag Lutfi mengungkapkan, Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai akan menjadi rumah di Dubai untuk beberapa bulan ke depan. “Paviliun Indonesia akan menjadi rumah kami di Dubai untuk beberapa bulan ke depan dan menjadi jendela Indonesia untuk dunia. Kami ingin memperkuat kemitraan global untuk berbagai budaya dan kuliner kami,” tutur Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi mengatakan, Paviliun Indonesia dibangun atas dasar konsep “Unity in Diversity”. Paviliun Indonesia dibungkus dengan tambal sulam berbagai kerajinan tekstil tradisional batik Indonesia. Di dalamnya, Paviliun Indonesia memberikan pengalaman perjalanan interaktif masa lalu, sekarang, dan masa depan. Lebih dari 300 produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan ditampilkan sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada 64 juta UMKM Indonesia untuk go global.
Mendag menuturkan, Paviliun Indonesia menampilkan para kapten industri dan para juara ekonomi digital. Selanjutnya, akan dilakukan presentasi dengan meluncurkan kampanye gastrodiplomatic, yaitu kampanye membumbui dunia yang akan dilaksanakan akhir tahun ini.
“Selama periode pameran, kami juga akan menyelenggarakan serangkaian program untuk menyajikan kekayaan negara kami. Sejumlah 26 tema mingguan dan lebih dari 75 forum bisnis dalam format hibrida siap diselenggarakan. Kegiatan tersebut juga didukung oleh 22 kementerian dan lembaga, 8 pemerintah provinsi, dan mitra-mitra perusahaan kami,” kata Mendag.
Menurut Mendag Lutfi, keikutsertaan Indonesia pada Expo 2020 Dubai ini juga akan membuat dunia mengakui komitmen kita dalam turut mengambil bagian terkait isu-isu global. Selain itu, juga menegaskan kembali komitmen kita untuk bekerja mewujudkan kesejahteraan planet kita dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.
“Kita tidak boleh lagi mengabaikan potensi besar bangsa kita untuk rakyat Indonesia sendiri dan untuk dunia. Dengan semangat “Creating the Future, From Indonesia to the World” kami berkontribusi untuk secara global bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik,” tegas Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi mengatakan, setiap pameran bertaraf dunia menandai adanya zaman baru dalam masyarakat global kita. Hal tersebut bertujuan menciptakan masa depan dunia yang baru. Indonesia merasa terhormat menjadi bagian dari perjalanan sejarah ini.
Pada kesempatan tersebut, Mendag Lutfi juga menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam perjalanan besar ini. “Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya untuk seluruh pihak yang berkontribusi dalam perjalanan besar ini, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga presentasi. Izinkan kami memperluas keramahan dan mempersilakan dunia menyaksikan bangsa kita yang besar dengan peluang tak berujung yang ditawarkan Indonesia,” pungkas Mendag Lutfi.
Duta Besar untuk Uni Emirat Arab (UEA) Husin Bagis menambahkan, Paviliun Indonesia dalam Expo 2020 Dubai adalah ajang untuk menampilkan kebolehan dan potensi Indonesia ke dunia. Hal ini diharapkan dapat turut mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. (Ratih Paramitha/JawaPos. com)
