MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari 12 nama itu terselip tim sukses (Timses) dan relawan ketika Bobby Nasution dan Aulia Rachman bertarung di kontestasi Pilkada Medan 2020 lalu. Salah satunya, Suwarno yang terpilih menjadi Dirut PUD Pasar. Suwarno adalah pedagang kelapa yang sehari-hari berjualan di Pasar Petisah. Tak hanya itu, Suwarno juga merupakan Ketua Reborn (Relawan Bobby Nasution). Ada juga Jansen Sihaloho politikus PDIP yang dipilih menjadi Direktur Umum dan Keuangan PUD Rumah Potong Hewan.

Wali Kota Medan Bobby Nasution, menjelaskan hasil tes nama-nama yang diumumkan lolos seleksi sangat baik, dan juga kemampuan yang baik. Dia menantang direksi yang terpilih untuk membuktikan diri. Menantu Presiden Jokowi itu juga akan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh direksi. “Yang terpilih ini hasilnya di atas kertas bagus, hasil tes bagus, di atas kertas bagus, memiliki kemampuan. Tapi ini masih harus dibuktikan di lapangan, itu paling penting,” katanya di Balai Kota Medan, Jumat (17/9).

Sekretaris Daerah Kota Medan, Wirya Alrahman, mengatakan usai pengumuman 12 nama direksi BUMD, tahapan selanjutnya adalah pelantikan. “Nanti ditetapkan melalui SK Wali Kota, selanjutnya tinggal pelantikan,” ungkapnya.

Kata dia, ada 36 nama yang diberikan oleh tim penilai dari USU. Dari nama tersebut diseleksi kembali menjadi 12 nama.”Tim USU dan Pemko Medan melakukan diskusi kembali untuk mendiskusikan mana yang paling tepat untuk menduduki 12 jabatan perusahaan daerah kota Medan. Untuk pelantikan secepatnya,” katanya.

Sementara itu, Suwarno pun berjanji akan menjalankan kepercayaan dari Wali Kota Medan Bobby Nasution dengan baik. “Ke depan memang tugas pokoknya sangat besar,” katanya kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).

Berdasarkan pemantauannya selama ini kondisi pasar tradisional yang dikelola PUD Pasar dalam kondisi semrawut. Dan itu juga menjadi tugas berat.

“Kita ke depan memang ingin menyelaraskan dengan program pak wali, terutama bersih-bersih pasar, itu yang paling utama sekarang. Setiap pasar akan kita gerakkan seluruh kepala cabang dan kepala pasar,” bilangnya.

Suwarno punya keinginan menjadikan pasar tradisional menjadi tempat yang nyaman bagi pedagang dan konsumen. Selain itu dia juga mewacanakan pemasangan CCTV di setiap pasar tradisional. “Tujuannya untuk memudahkan keamanan kita,” ujarnya. (mbc/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara lakukan sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara virtual kepada 117 Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) yang terdaftar di PLN UIW Sumatera Utara. 

 Sosialisasi SMAP dibuka oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Pandapotan Manurung, dan dilanjutkan pemaparan materi SMAP yang dibawakan oleh Manager Perencanaan Pengusahaan, Dwita Aswiyanti Syafitri. 

Kegiatan ini sendiri bertujuan agar seluruh mitra PLN ikut menerapkan *4NO’s yaitu No Bribery, No Kickback, No Gift dan No Luxurious Hospitality dalam melaksanakan pemborongan pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PLN.

“Saya harap seluruh mitra PLN dapat mengikuti sosialisasi ini sampai selesai karena angat bermanfaat untuk kita semua dalam memahami Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang sudah kami implementasi baik bagi insan PLN maupun Mitra PLN,” ujar Pandapotan.

Dalam kesempatan tersebut, Manager Perencanaan Pengusahaan, Dwita Aswiyanti Syafitri menjelaskan, bahwa sosialisasi ini sesuai Edaran Menteri BUMN No. SE2/MBU/07/2019 Tanggal 29 Juli 2019 bahwa untuk mengimplementasikan pencegahan korupsi, salah satunya adalah melalui SNI ISO 370001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). 

SMAP merupakan suatu sistem manajemen atau elemen dalam organisasi yang saling terkait dan/atau berinteraksi untuk menetapkan kebijaka, sasaran dan proses dalam mencapai sasaran anti penyuapan.  “Dengan menerapkan SMAP ini, PLN berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan operasional BUMN yang bersih dan bebas dari penyuapan,” kata Dwita.

PLN sendiri telah mengeluarkan Peraturan Direksi No. 0048.P/DIR/2020 tentang  Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero). Peraturan ini mengatur fungsi dan aktivitas PLN terkait dengan anti  penyuapan bagi insan PLN termasuk Mitra PLN.

“Dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan seluruh mitra PLN memahami dan menerapkan prinsip 4NO’s dalam bekerja untuk PLN, menjalankan Fakta Integritas Anti Penyuapan yang sudah ditandatangani secara professional. Yakni, melaporkan kejadian penyuapan melalui Whistle Blower System (WBS) PLN dan menyetujui mencantumkan klausal kepatuhan, klausul hak PLN untuk memutuskan kontrak jika terjadi tindakan kecurangan  dan Klausul Rights to Audit dalam Kontrak/ Perjanjian Kerjasama dengan PLN.

“Bagi mitra PLN yang melanggar ketentuan maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan/penundaan kontrak, peyelesaian kasus secara hukum dan blacklist mitra PLN,” tegas Dwita.

Adapun beberapa manfaat penerapan SMAP bagi mitra PLN adalah; Meminimalisasi ekonomi biaya tinggi (high-cost economy); Lingkungan bisnis yang lebih sehat dan fair; Menghindarkan mitra dari risiko tindakan hokum atas pelanggaran penyuapan serta meningkatkan kepercayaan dan hubungan bisnis. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terhitung sejak awal bulan September 2021, keributan antara penghuni apartemen dengan pihak pengelola The Reiz Condo (TRC) di Jalan Tembakau Deli, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Me-dan, telah dua kali terjadi. Hal itu terjadi, karena pihak pengelola TRC, yakni PT Waskita Karya Realty (PT WSKR) masih memblokir akses lift bagi pemilik yang tidak membayar iuran pengelolaan sejak Juni 2021 lalu.

Dari keterangan pers yang disampaikan para penghuni apartemen kepada wartawan, Jumat (17/9) keributan kembali terjadi karena akses kartu lift mereka yang diblokir pihak pengelola dan karena para penghuni melakukan aksi damai.

Menurut pengakuan pemilik apartemen TRC, Darwin dan Rahmad, para penghuni memang tidak lagi membayar iuran sejak Juni 2021 lalu. Alasanmya, karena terbitnya ketentuan PP No 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun yang berlaku sejak Februari 2021.

“Kami tetap berpegang dalam PP No.13/2021, bahwa dalam PP itu disebutkan, apabila belum ada Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat belum diserahkan, maka biaya pengelolaan ditanggung oleh pengembang,” ucap Darwin yang diaminin Rahmad.

Di dalam Pasal 82 ayat 6 tercantum, bahwa dalam hal ini, pemilik yang belum memiliki bukti kepemilikan yakni akta jual beli dan SHM sarusun dan SKBG Sarusun, maka biaya pengelolaan rumah susun ditanggung oleh pelaku pembangunan.”Kami kan belum diberikan bukti kepemilikan hingga saat ini, padahal saya sudah melunasi 4 tahun lalu. Itu makanya iuran tidak lagi kami bayar sejak Juni 2021, terakhir kami bayar Mei 2021,” ujar Darwin.

Itu pun sebut Darwin, sebelumnya para penghuni sudah menyurati sekaligus memberitahu melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Reiz Condo (PPPSRS-TRC) pada 10 Mei 2021 kepada pihak manajer proyek PT WSKR Kusuma Jaya dan General Manager Harries Suguatso. Bahwa pemilik terhitung Juni 2021, tidak akan membayar iuran pengelolaan dengan alasan merujuk PP RI No 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun.

Kendati demikian, dalam surat tersebut pemilik menyampaikan opsi lain, yakni bersedia membayar tetapi meminta transparansi keuangan penggunaan iuran yang dikutip dari pemilik.”Pemilik bersedia bayar bila pihak pengelola berkenan tranparansi pengeluaran dan pemasukan keuangan yang bersumber dari iuran,” timpal Rahmat.

Namun, ternyata surat pemilik tidak direspon dan tidak ditanggapi pihak PT WSKR. Maka pemilik sepakat untuk tidak membayar iuran mulai Juni 2021.

“Kami bersedia membayar apabila pengembang dan badan pengelola bersedia menunjukkan pengelolaan keuangan secara transparan, walaupun sudah ada PP13/2021,” tambah Darwin lagi.

Padahal kata Darwin, pemilik sudah mulai melakukan pembayaran iuran pengelolaan sejak awal Tahun 2020 dan selama hampir dua tahun baik pengembang maupun badan pengelola tidak pernah memberikan pertanggung jawaban atas dana yang sudah mereka kumpulkan dari para pemilik.

Masih dalam keterangannya, Darwin dan Rahmat, sampai dengan kuartal pertama Tahun 2021 terjadi beberapa insiden yang meresahkan dan mempunyai kemungkinan membahayakan keselamatan para pemilik TRC.

Bahkan masalah sertifikat Hak Milik Sarusun sampai saat ini belum diinformasikan secara transparan ke para pemilik proses pengurusan apakah sudah berjalan dan sudah sampai tahapan mana. Hal itu ditanyakan pemilik karena ada pemilik yang sudah melunasi sejak tahun 2017.

Di akhir keterangannya, Darwin berharap ada transparansi pengelolaan keuangan dan berkelanjutan. Sehingga kericuhan yang sama tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

Sementara itu, ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi terkait tuntutan transparansi keuangan oleh pemilik TRC kepada General Manager Harries Suguatso pada Jumat (17/9) kemarin, pihak TRC mengatakan bahwa permintaan para pemilik untuk transparansi penggunaan dana iuran sedang diproses. Pihaknya mengaku tetap berupaya memberikan yang terbaik kepada para penghuni. Sedangkan terkait pemblokiran kartu lift, masih dilakukan karena para pemilik masih tidak membayar iurannya. (map/ila)