MEDAN, SUMUTPOS.CO—PAC Ikatan Pemuda Karya (IPK) Medan Deli melakukan kegiatan gotong royong (gotroy) bersama Muspika Kecamatan Medan Deli di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kamis (14/10/2021) pagi.

Kegiatan gotroy dihadiri Camat Medan Deli, Ferry Suheri, Sekretaris IPK Medan Deli, Wahyu Permana, pengurus LPM, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa,

Sejumlah kepala lingkungan (kepling) juga terlihat berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut.

Mereka memulai bergotong royong dengan membersihkan saluran pembuangan air (parit PJKA) dan mencabuti rumput yang tumbuh di trotoar jalan. Keakraban juga terlihat di lokasi, di mana masyarakat sekitar begitu antusias ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Menurut Wahyu Permana, sesuai arahan Ketua IPK Medan Deli, Umar Dani, kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan bersama dengan masyarakat dan unsur pemerintahan di Kecamatan Medan Deli.

“IPK Medan Deli pimpinan ketua Umar Dani akan terus membantu masyarakat melalui gotong royong,” katanya.

Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan semakin mendekatkan IPK Kota Medan terkhusus PAC IPK Medan Deli kepada masyarakat. bahwa IPK Medan Deli adalah ormas yang selalu dekat dengan masyarakat.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi satu di antara program kerja IPK Medan Deli ke depannya,” pungkasnya.

Camat Medan Deli, Ferry Suheri mengatakan kegiatan gotong royong massal ini merupakan wujud visi dan misi Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, menciptakan Medan yang berkah dan bersih. Di mana setiap seminggu sekali seluruh jajaran Kecamatan Medan Deli dan pihak Kelurahan menggelar gotroy bersama masyarakat.

Pihaknya berharap kepada masyarakat agar bersama-sama ikut serta bergotong royong dan menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing. (rel/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi A DPRD Sumatera Utara gerak cepat menindaklanjuti surat Gubernur Edy Rahmayadi ihwal 15 nama calon Anggota Komisi Informasi (KI) Sumut periode 2021-2025. Selain sudah menerima disposisi dari ketua dewan, Baskami Ginting, Komisi A telah membentuk tim ad hoc untuk itu.

“Perihal seleksi calon anggota KI Sumut ini, Komisi A sudah lakukan ‘gercep’ (gerak cepat, Red). Ketua dewan sudah disposisi ke Komisi A, lalu kami telah rapat internal membentuk tim ad hoc,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto menjawab Sumut Pos, Rabu (13/10).

Dikatakannya, tim ad hoc yang dibentuk terdiri dari perwakilan masing-masing fraksi yang bertugas di Komisi A. Mereka bertugas untuk membuat penilaian berdasarkan rekam jejak, penyusunan makalah para calon, sikap, dan aspek lainnya. “Tim ad hoc akan bekerja 3×24 jam, setelah itu mereka akan sampaikan ke Komisi A pada rapat internal tentang scoring semua calon komisioner. Harapan kita Kamis atau Jumat ini, itu sudah bisa kita presentasi,” ujarnya.

Selanjutnya, kata politisi PKS itu, pihaknya akan mengundang ke-15 calon komisioner guna memaparkan mekanisme uji kelaikan dan kepatuhan. Pihaknya juga berkomitmen semua calon akan mendapat informasi penting ini, serta terbuka untuk umum.

“Ya, mereka akan kita kumpulkan pada waktunya untuk berikutnya mengikuti fit and proper test. Saat ini kita beri kesempatan untuk tim ad hoc bekerja. Harapannya, dari 15 calon ini, nanti terpilih 10 orang terbaik untuk berikutnya diputuskan lima komisioner baru,” katanya.

Mengenai surat dari Gubsu Edy perihal seleksi ini, diakui Hendro bahwa ada satu nama calon usulan dari Pemprov Sumut. Hal itu menurutnya sudah sesuai regulasi dan proporsional.

“Langkah pertama sejak kami menerima surat itu dari pansel tertanggal 7 Oktober 2021, kami cek 15 nama calon sebagaimana pengumuman timsel pada 3 September lalu. Ternyata benar dan pas. Cek data ini penting sebelum kita ke tahapan selanjutnya,” pungkasnya.

Diketahui, Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya telah mengirimkan 15 nama calon anggota KI Provinsi Sumut periode 2021-2025 kepada DPRD Sumut. Demikian diamini Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Abdul Aziz Batubara, Senin (11/10).

“Sudah kami kirimkan nama-namanya. Dalam dokumen itu juga terlampir surat pengantar dari bapak gubernur kita. Kita tunggulah proses selanjutnya di Komisi A DPRD Sumut,” katanya.

Setelah tahapan di legislatif, pihaknya baru melakukan persiapan untuk surat keputusan (SK) dari gubernur Sumut terhadap lima nama yang lulus nantinya. Pihaknya berharap, kelima nama yang lulus dan bakal menjadi anggota KI untuk periode mendatang tersebut, merupakan putra dan putri daerah terbaik.

“Informasi dari Komisi A, mereka langsung meneruskan kepada ketua DPRD surat pengantar dari Gubsu itu. Dan memang di surat pengantar gubernur itu, ditujukan kepada ketua DPRD. Harapan kita hanya itu, didapatkan lima orang calon komisioner KI yang terbaik. DPRD akan pilih lima orang dari 15 nama yang sudah kami kirimkan itu,” pungkasnya.

Adapun 15 nama calon peserta Seleksi KI Sumut periode 2021-2025 yang dinyatakan lulus tahap wawancara yakni; Abd Haris; Ahmad Yasir Lubis; Amrizal; Chairil Huda; Cut Alma Nurafiah; Dedy Ardiansyah; Eddy Syahputra; Endang Junaidi; Galumbang Hutagalung; Harun Ismail Sitompul; Herry Dani; Masrul; Mayjen Simanungkalit; Muhammad Safii Sitorus; Sakhira Zandi. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah menerapkan sistem E-Parking di Kawasan Kesawan Medan pada Maret 2021 lalu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperluas sistem Pembayaran Parkir Nontunai atau Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Medan mulai Senin, 18 Oktober 2021 mendatang.

Dishub Medan yang bekerjasama dengan pihak Ketiga, yakni PT Logika Garis Elektronik (LGE) sebagai pengelola parkir, akan menerapkan sistem e-Parking pada 8 Kawasan di Kota Medan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT, didampingi Sekretaris Dishub Medan Budi, Kabid Parkir Kesmedi, Kabid Lalu Lintas Suriyono dan Kabid-Kabid lainnya di jajaran Dishub Medan, serta Direktur PT LGE Sahala Nainggolan kepada awak media saat temu pers pengumuman dan sosialisasi 22 titik E-Parkir di Kota Medan, Rabu (13/10).

“Sesuai Perwal Kota Medan tentang Pengelolan Parkir Kota Medan dan Keputusan Wali Kota Medan No.551/01.K/X/2021, mulai 18 Oktober nanti kita akan menerapkan sistem E-Parking pada 8 Kawasan di Medan,” ucap Iswar.

Dikatakan Iswar, E-Parking di Kota Medan akan terus diperluas, sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam meningkatkan transaksi Non Tunai dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir serta upaya mencegah terjadinya kebocoran PAD.

Dari ke-8 kawasan tersebut, ada 2 kawasan yang merupakan lokasi parkir kelas II, yakni kawasan Jalan Pemuda Baru 1, Jalan Pemuda Baru II, Jalan Pemuda Baru III, dan kawasan Pasar Baru. Sedangkan untuk 6 kawasan lainnya, merupakan kawasan parkir kelas I.

“Mulai 18 Oktober nanti, petugas parkir pada kawasan-kawasan tersebut tidak lagi menerima uang cash atau pembayaran tunai. Semua wajib nontunai, bisa pakai QR Code, bisa Pakai E-Money, E-Tol, Link Aja, dan sistem pembayaran nontunai lainnya,” ujar Iswar.

Diterangkan Iswar, meski sistem pembayaran berubah dari cash ke nontunai, namun Pemko Medan tidak melakukan perubahan tarif parkir pada 8 kawasan tersebut. Sesuai tarif parkir konvensional (tunai), tarif parkir di lokasi kelas I ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2, dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 4. Sedangkan untuk tarif parkir di lokasi parkir kelas II ditetapkan sebesar Rp1.000, untuk kendaraan roda 2 dan Rp2.000 untuk kendaraan roda 4.

“Jadi kalau misalnya selama ini ada orang yang bayar parkir mobilnya di lokasi parkir kelas I, lalu dia bayar cash Rp5.000 tapi tidak dikembalikan Rp2.000 nya oleh sejumlah oknum jukir, maka nantinya gak bisa lagi seperti itu. Karena bayarnya pakai nontunai, saldo yang terpotong pasti sesuai dengan tarif. Maka selain memudahkan, sistem pembayaran nontunai ini juga akan menguntungkan para pengguna jasa parkir,” terang Iswar.

Iswar menjelaskan, untuk pengelolaan parkir dengan sistem uang digital ini, Pemko Medan telah bekerjasama dengan pihak ketiga. Sistem kerjasama ini pun telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan. Dalam hal ini, pihak ketiga yang akan menjadi pengelola ke-8 kawasan tersebut, yakni PT Logika Garis Elektronik (LGE). Pemko Medan menilai, PT LGE layak dalam mengelola retribusi parkir tepi jalan umum di 8 Kawasan tersebut.

“Mereka dianggap layak karena memiliki alat yang mumpuni dan bisa di akses oleh semua bank dan aplikasi uang digital. Ke depannya, siapapun bisa mengelola parkir dengan uang digital ini, tak cuma PT LGE, selama dinilai layak dalam memfasilitasi sistem pembayaran Non Tunai ini dengan aplikasi yang maksi al, baik itu perorangan maupun perusahaan,” jelasnya.

Iswar menerangkan, retribusi parkir pada 8 kawasan tersebut akan dibagi dalam sistem bagi hasil antara Pemko Medan dengan pihak pengelola. Dengan rincian pembagian 40% untuk Pemko Medan dan 60% untuk pihak ketiga pada lokasi parkir di Kelas I, dan 35 persen untuk Pemko Medan dan 65% untuk pihak ketiga pada lokasi parkir di Kelas II.

“40 persen dan 35 persen itu bersih, dihitung dari nilai potensi parkir yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Medan. Artinya, bila perolehan retribusi parkir pada hari itu di bawah nilai potensi yang telah ditetapkan, maka pihak ketiga tetap membayar 40 persen atau 35 persen dari nilai potensi yang telah dihitung. Sebaliknya bila ternyata pada hari itu perolehan melebihi potensi yang ditetapkan, maka dihitung dari perolehan yang didapatkan pada hari itu,” terangnya.

Iswar pun memastikan, bila nantinya E-Parking telah diterapkan pada 18 Oktober 2021 di 8 kawasan tersebut, maka potensi parkir akan meningkat sekitar 3 kali lipat dari perolehan retribusi parkir saat masih menggunakan sistem konvensional di 8 kawasan itu.

Selama ini secara konvensional, kata Iswar, per harinya di 8 kawasan itu hanya sekitar Rp3 juta yang masuk sebagai PAD Pemko Medan. Tapi dengan menggunakan sistem E-Parking ini, per harinya PAD yang masuk ke Pemko Medan minimal Rp8.400.000.

“Itu minimal ya, artinya untuk lebih dari itu sangat bisa. Lantas bagaimana bila ternyata setelah bagi hasil tidak sampai Rp8,4 juta? Maka pihak ketiga ini wajib tetap menyetorkan Rp8,4 juta itu ke Pemko Medan, makanya mereka wajib Deposit ke Bank. Nantinya bila kurang bayar, Bank yang akan mentransferkan sisanya ke kas Pemko dari Deposit yang mereka miliki,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Iswar juga memastikan, bahwa PT LGE wajib memprioritaskan juru parkir yang bertugas di lapangan saat ini. Dengan catatan, setiap ujian wajib bergabung sebagai karyawan pihak ketiga, dalam hal ini PT LGE dan bersedia untuk bertugas melakukan pengutipan retrubusi parkir secara Non Tunai.

“Bagi jukir yang tidak mau ikut dengan sistem pengutipan secara nontunai ini, ya tentu akan diganti petugasnya. Kita mau jukir yang ada saat ini harus diprioritaskan untuk dipekerjakan, tapi mereka juga harus bisa mengikuti sistem yang ada saat ini,” ungkapnya.

Terakhir, kata dia, setiap Jukir harus difasilitasi dengan gaji tetap dan jaminan kesehatan serta jaminan ketenagakerjaan oleh pihak ketiga. Dengan begitu, kesejahteraan para jukir dapat meningkat dengan adanya sistem ini.

“Mulai besok (hari ini) akan disosialisasikan dan dibuat pelatihan untuk jukir, supaya nanti hari Senin para jukir sudah bisa langsung bekerja dengan sistem Non Tunai. Sebab nanti di hari Senin (18/10), sistem parkir nontunai ini akan di launching langsung oleh Pak Wali,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirut PT Logika Garis Elektronik (LGE) Sahala Nainggolan, mengungkapkanm, bahwa sistem pembayaran nontunai untuk parkir pinggir jalan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pihaknya sudah melakukan pelatihan terhadap juru parkir, terutama dalam hal penggunaan alat sistem pembayaran.

“Nantinya, pendapatan ini bisa dilihat siapapun setiap harinya. Kami sudah berikan pelatihan terhadap 40 sampai 50 juru parkir untuk titik yang kami kelola. Saya harapkan program Pak Wali ini bisa tersosialisasikan dengan baik, sehingga daerah lain bisa mengikutinya,” katanya.

Sahala pun berjanji, pihaknya siap mengikuti syarat-syarat yang diajukan Pemko Medan sebagai pengelola parkir tepi jalan di 8 kawasan yang dimaksud dengan sistem pembayaran Non Tunai. Salah satunya dengan merekrut para jukir yang ada sebagai karyawan, memberikan upah dan menyediakan jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan. “Itu sudah pasti, kita ikuti syarat yang disebutkan Pemko Medan. Selain itu kita juga sudah siapkan perangkat yang mumpuni, agar setiap pembayaran Non Tunai dapat terfasilitasi,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kordinasi dan kerja sama antara Universitas Sumatera Utara (USU) dengan Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Sumatera Utara sebagai langkah tepat dalam pemberantasan narkoba di lingkungan kampus beralamat di Jalan dr Mansyur, Kota Medan itu.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dedi Iskandar Batubara mengapresiasi tindakan dilakukan oleh Rektor USU, Dr Muryanto Amin mencegah peredaran gelap narkoba di kalangan mahasiswa di Kampus USU.

Dedi yang juga Ketua DPP Masyarakat Pegiat Anti Narkoba (Mapan) menilai, setiap peredaran narkoba harus diberangus bersama. Karena itu, bukan saja menjadi tugas kepolisian dan BNN. Tapi, seluruh kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa. “Narkoba apapun jenisnya sangat merugikan, dan ini memang harus diperangi dan pihak universitas. Memang harus berani mengambil langkah taktis untuk menumpas peredarannya,” ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (13/10).

Dedi mendorong seluruh Perguruan Tinggi (PT) di Sumut. Baik Negeri maupun Swasta untuk berani mengambil tindakan dan berkordinasi dengan polisi dan BNN untuk melakukan pencegahan bersama dalam penyelahgunaan narkoba di lingkungan kampus.”Narkoba ini adalah kejahatan luar biasa. Efeknya bisa sangat merusak, dan ini perlu perhatian serta kolaborasi semua pihak,” kata Dedi.

Ketua PW Al-Washliyah Sumatera Utara ini memandang bahwa langkah yang diambil USU dengan menggandeng BNN menumpas peredaran narkoba di lingkungan kampus perlu ditiru untuk memberikan efek jera.”Sekaligus juga mengubah paradigma bahwa kampus merupakan tempat yang aman untuk menggunakan dan bertransaksi narkoba,” ucap Dedi.

Dengan tindakan tegas yang dilakukan pihak USU, Dedi menilai bahwa kampus bukan lagi tempat yang aman untuk bertransaksi narkoba. “Dan sekaligus menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman untuk tindak kejahatan ini,” pungkas Dedi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck), ikut menyesalkan penangkapan 31 orang yang di antaranya terdapat 14 mahasiswa aktif Universitas Sumatera Utara oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, baru-baru ini.

Menurut Ijeck, preseden buruk ini dapat menjadi ancaman serius bagi Indonesia terkhusus Sumut. Adalah generasi muda yang menjadi harapan bangsa justru sudah terkontaminasi dengan narkoba.”Dari segi peredaran kita termasuk yang terbesar di Indonesia. Pemakai narkoba juga terbesar di Indonesia. Dan tidak tertutup kemungkinan semua lini masyarakat, terkontaminasi. Salah satunya, kita sangat menyesalkan anak-anak mahasiswa, penerus bangsa bisa membawa bangsa ini lebih baik. Ternyata juga terpapar narkoba. Dan ini bukan pertama saya rasa,” paparnya, Rabu (13/10).

Ijeck menekankan, pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang bukan semata tanggungjawab BNN dan kepolisian, melainkan seluruh elemen masyarakat penting berperan aktif dalam upaya dimaksud. “Ini merupakan tugas dan tanggungjawab kita semua. Karena kita tau sendiri peredaran narkoba Sumut ini sangat-sangat mengkhawatirkan,” tegas Ketua Golkar Sumut ini.

Ijeck mengimbau agar generasi muda tidak gampang terpengaruh dengan godaan negatif di lingkungan masing-masing. Mengingat, dampak dari penyalahgunaan barang haram tersebut tidak hanya terhadap diri sendiri melainkan juga keluarga. Dengan peristiwa ini, membuat hilangnya harapan orang tua terhadap anaknya.

Karenanya Ijeck meminta para mahasiswa maupun generasi untuk lebih mengedepankan kreativitas, yang tentunya saling bersaing dalam hal prestasi.

“Kami imbau bukan hanya mahasiswa, tapi seluruh generasi muda. Berbuatlah positif. Lihatlah ke depan dengan lebih panjang lagi. Jangan berpikir sesaat, jangan terpengaruh lingkungan, jangan mudah tergoda ketika ditawari narkoba,” ajaknya.

Seperti diberitakan, dalam peristiwa penggerebekkan di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU, BNNP Sumut menahan 31 orang yang dinyatakan positif menggunakan narkotika golongan I jenis ganja. Setelah didata, didapati 14 orang merupakan mahasiswa USU aktif dan 6 orang lainnya adalah alumni USU. Sisanya merupakan masyarakat biasa. Adapun barang bukti yang disita dalam penggerebekan itu, yakni 118 paket kecil ganja dengan total berat keseluruhan 508,6 gram.

Dalam penggerebekan dilakukan BNNP Sumut di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU, Minggu malam, 9 Oktober 2021. Petugas BNNP Sumut mengamankan 47 orang. Dari hasil tes urine, 31 orang dinyatakan positif narkoba setelah dilakukan. Dengan perincian, 14 orang mahasiswa USU aktif, 6 Alumni USU dan 11 orang. Sisanya, 16 orang dinyatakan negatif.

Yang diamankan petugas BNNP Sumut dari mahasiswa dari kampus lain, barista, penjual ikan hingga kreator konten media sosial. Sementara, petugas menyita barang bukti ganja seberat 508,6 gram. Dari jumlah barang bukti yang disita, 243,6 gram ganja yang belum tahu kepemilikannya.(gus/prn/ila)