MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembahasan soal penggabungan atau merger organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut sudah hampir rampung. Merger OPD ini akan efektif di tahun anggaran 2022.

Menurut Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu, Aprilla Siregar, masih ada satu tahapan lagi yang perlu dibahas dan akan dimatangkan bersama legislatif, yakni terkait usulan OPD yang mau dilebur lagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

“Misal di Dinas ESDM kita, sekarang ini kan sesuai kewenangan hanya mengurusi kelistrikan. Sementara masalah pertambangan, batubara, dan lainnya sudah ditarik lagi ke pusat sesuai regulasi terbaru. Ini yang masih kita lihat, nanti ke mana dia akan digabung. Kita lihat di Disperindag, bisa dimasukkan karena ada salah satu bidang yang serumpun,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Senin (11/10).

Secara umum, pembahasan bersama Komisi A DPRDSU, kata dia, pihaknya masih melakukan diskusi mendalam pasal per pasal untuk pembentukan peraturan daerah tersebut. Terakhir pada Jumat pekan lalu, ungkapnya, mereka meminta agar dilakukan rapat lanjutan mengingat masih ada kepala OPD yang instansinya akan dimerger, tidak hadir.

“Perwakilan (OPD-nya) ada, tetapi memang kepala dinasnya tidak hadir. Kebetulan di Jakarta ada acara terkait evaluasi RAPBD 2022. Jadi nanti sekali lagi ada kita rapatkan untuk pembahasan terakhir. Oh bukan (karena tidak kooperatif), memang sedang ada evaluasi APBD di Jakarta makanya kadisnya tidak bisa hadir,” terangnya disinggung sentilan dewan bahwa sejumlah kepala OPD tidak kooperatif membahas poin terakhir dimaksud.

Adapun merger OPD yang sudah dibahas itu, lanjut April, masih sama seperti di awal yakni dilebur menjadi lima dari sebelas instansi. Terkhusus Dinas Kesehatan, sebut dia, telah sesuai ketentuan perundang-undangan. Bahwa sebelumnya, di OPD lain sempat diusulkan ikut dimerger dengan Dinkes menjadi salah satu UPT di instansi itu.

“Ada untuk jadi UPT Dinkes, tetapi itu uda sesuai ketentuan. Lalu ada beberapa lagi diusulkan untuk dirubah, itu yang belum kita selesaikan. Seperti Dinas ESDM yang saya sebut tadi salah satunya,” katanya.

Pada prinsipnya, kata April, tidak ada kendala berarti dalam pembahasan mengenai hal dimaksud. Pihaknya juga selalu berupaya mensinergikan keinginan dan harapan gubernur atas perampingan OPD ini. “Semua yang kita masukkan (OPD yang dimerger) itu sudah kita pertajam sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sesuai kewenangannya, beban kerjanya gimana. Apalagi masing-masing anggota dewan kita punya pandangan, ini yang coba kita elaborasikan. Sehingga tercapai visi misi bapak (pimpinan) kita mewujudkan Sumut aman, maju, dan bermartabat,” pungkasnya.

Catatan Sumut Pos, rencana peleburan OPD itu meliputi; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menjadi satu dinas; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjadi satu dinas; Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, menjadi satu dinas; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, menjadi satu OPD dengan catatan bidang tata ruang bergabung ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, menjadi satu badan.

Regulasi ini berlandaskan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah mengingatkan tentang  pentingnya sikap moderasi dalam beragama. Karena dengan paham moderat ini, umat Islam dapat mencegah berkembangnya paham radikalisme, sehingga toleransi antarsesama umat beragama bisa terus terjaga.

“Moderasi beragama ini penting agar kita menyadari ada perbedaan dan keanekaragaman. Kita juga tau negara kita adalah negara Pancasila yang dalam sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bangsa kita ini adalah bangsa yang beragama,” ujar pria yang akrabn

disapa Ijeck saat menjadi pemateri pada seminar nasional ‘Literasi Kebangsaan Moderasi dan Toleransi Beragama’ di Hotel Santika, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Sabtu (9/10).

 Ijeck menjelaskan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moderasi berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Karena itu, menjadi moderat adalah menjadi orang yang tidak ekstrim dan selalu mengambil posisi di tengah, adil dan tidak ekstrim kanan atau kiri. ”Karenanya jika moderasi beragama ini dikelola dengan baik, maka tentu bisa menjaga kerukunan umat beragama,” terangnya. 

 Ijeck melanjutkan, dalam moderasi ini atau menjadi seorang moderat, memiliki tiga syarat penting. Pertama ialah harus memiliki pengetahuan yang luas, kedua pintar mengendalikan emosi diri dan ketiga selalu bersikap hati-hati.

“Kita lihat di Indonesia ini banyak memiliki adat istiadat yang berbeda. Karenanya kita tentunya tidak mengharapkan lagi ada daerah yang sampai terjadi konflik,” ujarnya. 

 Sedangkan radikalisme, kata Ijeck, terdapat beberapa ciri-ciri identik yang ketap terjadi. Pertama selalu mengklaim kebenaran tunggal, kemudian mengutamakan ibadah secara penampilan, menggunakan cara kekerasan, mudah mengkafirkan orang lain, tertutup kepada masyarakat, dan apolitik atau tidak mau mengikuti kebijakan pemerintah.

“Untuk itu kita selalu menekankan masalah toleransi umat beragama ini. Kami berharap di Sumut kerukunan umat beragamanya bisa tetap berjalan dengan baik dan jangan sampai terjadi pemahaman yang tidak baik, hingga merugikan kita dan anak cucu keturunan kita,” ujarnya.

 Ijeck mengambil data index nasional kerukunan umat beragama pada 2019, berdasarkan survei Puslitbang, yakni indeks hasil kerukunan beragama di Indonesia memiliki tiga dimensi yang dapat diukur, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama di antara umat beragama.

 Dari data indeks ini, sambung dia, Papua Barat adalah daerah yang paling tinggi tingkat kerukunan umat beragamanya. Sedangkan Provinsi Sumut berada pada rangking 10 dengan penilaian indeks 76,3.

 Karenanya kepada mahasiswa yang menjadi peserta seminar tersebut, Ijeck meminta agar dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Kemudian ilmu yang didapat bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk agama dan seluruh nusa dan bangsa. 

Disampaikan juga, dengan kerukunan umat beragama, Ijeck yakin bangsa dan negara ini dapat maju dan umat Islam juga bisa hidup berdampingan dengan ekonomi yang juga baik. ”Untuk itu kepada adik-adik mahasiswa jangan berpikir hanya sesaat atau untuk kepentingan pribadi dan kelompok saja, tapi berpikirlah untuk yang lebih besar, untuk bangsa dan negara ini,” ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Arso mengatakan, kehadiran Wagubsu sebagai pemateri seminar membuat kegiatan menjadi semakin berbobot. Karena dengan kehadiran ini, katanya, maka berarti kerjasama ulama dan umara masih berjalan dengan langkah yang sama untuk perbaikan masyarakat dan bangsa, khususnya Provinsi Sumut ke depannya.

“Melihat kondisi sekarang, seminar ini sangat penting agar akhlakul karimah tetap terjaga, khususnya di kalangan umat Islam yang turut serta mendayakan untuk Sumut bermartabat,” ucapnya. (prn/ila) 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Turunnya status Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan dari Level 3 ke Level 2, dinilai tidak terlepas dari masif nya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang dilaksanakan di Jalan Kemiri II No.36, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (8/10).

“Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di Level 2, sudah turun dari Level 3 dan dipertegas dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan No.443.2/9421. Harus kita akui, masif nya Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Pemko Medan adalah salah satu kunci keberhasilan Kota Medan turun ke Level 2 dan bentuk keseriusan Wali Kota Medan dalam meningkatkan vaksinasi ini,” ucap Dedy, Sabtu (8/10) siang.

Dikatakan Dedy dalam kegiatan Sosialisasi Perda yang turut dihadiri Lurah Sudirejo II Irawadi SH tersebut, turunnya angka Covid-19 di Kota Medan dapat dibuktikan dari sepinya pasien Covid-19 di Kota Medan, khususnya di sejumlah RS yang menangani pasien Covid-19.

“Terakhir kemarin saya tanya, hanya tinggal 5 orang pasien Covid-19 di RS Pirngadi. Padahal sebelumnya, pasien Covid-19 di RS Pirngadi itu paling sedikit puluhan orang, bahkan lebih. Begitu juga di RS-RS swasta yang menangani pasien Covid, itu bahkan ada yang sudah kosong pasien Covid nya,” ujarnya dihadapan para warga yang hadir dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) tersebut.

Meski begitu, terang Dedy, masyarakat diminta untuk tidak lengah. Masyarakat tetap diminta untuk menerapkan prokes secara ketat dan tetap diimbau untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19 dengan bersedia divaksin guna memutus Pandemi Covid-19.

“Sekali lagi sudah terbukti, setelah banyak masyarakat yang divaksin, angka penyebaran Covid-19 di Medan menurun. Untuk itu, saya menganjurkan agar bapak/ibu bersedia untuk di vaksinasi, tetap prokes, ayo sama-sama kita putus penyebaran pandemi yang sudah berlangsung lebih kurang satu tahun setengah di negara kita ini,” ajaknya.

Dijelaskan Dedy, Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan sangat penting untuk disosialisasikan sekaligus diketahui masyarakat Kota Medan, khususnya dalam situasi Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sebab pada situasi seperti saat ini, seluruh masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan agar bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sekalipun dalam ekonomi yang sedang sulit.

“Perda ini juga mengatur bahwa Warga Kota Medan yang berhak, harus diberikan jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan kelas III secara gratis berupa BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah. Dan kita telah meminta, agar setiap kepala lingkungan mendata warganya yang berhak untuk mendapatkannya,” jelasnya.

Selain itu, masalah kesehatan juga tidak terlepas dari kebersihan lingkungan. Untuk itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan itu meminta kepada perangkat pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga Lingkungan untuk turut memperhatikan fungsi drainase di wilayahnya masing-masing agar mencegah terjadinya banjir yang dapat menimbulkan penyakit.

Dalam kesempatan itu, sejumlah warga turut menyampaikan aspirasinya kepada Dedy, khususnya dibidang kesehatan. Salah satunya, Elfrida Simamora.

Kepada Dedy, Elfrida mengaku memiliki suami dan 3 orang anak. Anehnya, mereka yang berjumlah 5 orang dalam satu keluarga tidak dicover BPJS Kesehatan PBI secara keseluruhan, sebab anak bungsu Elfrida justru tidak bisa menjadi peserta BPJS PBI.

“Sudah kami tanya ke BPJS di Jalan Karya, alasannya aneh pak, masak katanya BPJS anak kami dipergunakan oleh orang lain yang kepala keluarganya bernama Raja, padahal Kepala Keluarga kami namanya Anggiat Pane. Ini kan aneh, anak saya gak ada BPJS nya, tapi malah dibilang dipakai orang lain. Kok bisa gitu pak? Apa solusinya. Mohon dibantu pak,” pintanya.

Mendengar aspirasi para warga, Dedy Aksyari berjanji akan memfasilitasi keluhan-keluhan tersebut dengan meneruskannya kepada pihak terkait.”Nanti akan kami sampaikan ke Dinas Sosial dan pihak BPJS, kita akan cari solusinya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Dedy Aksyari juga menggelar Sosialisasi Perda No.4/2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Gg Tapanuli, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, pada hari yang sama, tepatnya pada Sabtu (9/10/2021) sore.

Sosialisasi Perda sengaja dilakukan di dua tempat yang berbeda pada hari yang sama, guna menjaga kapasitas warga yang datang pada kegiatan Sosialisasi Perda agar tidak terjadi kerumunan dan tetap menjaga protokol kesehatan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Parameter sukses atau tidaknya pemerintahan di satu daerah, tidak hanya diukur dari tinggi atau rendahnya tingkat pembangunan atau Pendapatan Asli Daerah yang ada pada daerah tersebut.

Akan tetapi lebih dari itu, tinggi rendahnya angka kemiskinan di satu daerah juga menjadi parameter kesuksesan daerah tersebut.

Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rudiawan Sitorus S.Fil.I, M.Pem.I saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan yang dilaksanakan di Jalan Kertas, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (9/10).

“Kesuksesan pemerintahan di satu daerah bisa diukur salah satunya dengan berkurangnya angka kemiskinan. Kalau angka kemiskinan turun, pemerintahannya bisa dibilang sukses. Sebaliknya, kalau angka kemiskinan nya naik, berarti gagal,” tegas Rudiawan di hadapan para warga yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Perda tersebut.

Politisi Dapil I Kota Medan ini mengatakan, Perda yang sudah disahkan sejak 2015 lalu itu seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat berupa menurunnya angka kemiskinan di Kota Medan. “Perda ini jika kita lihat umurnya sudah enam tahun, seharusnya Perda ini sudah berjalan. Mayarakat Medan seharusnya semakin hari semakin sejahtera,” ucapnya.

Untuk itu, Anggota Komisi III ini menilai, dalam mengoptimalkan peran Perda No.5/2015 ini di masyarakat, pemerintah harus memberikan porsi anggaran yang memadai. Di antaranya terkait pemenuhan kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan/pelatihan, serta ketersediaan pangan yang memadai.

“Kita menekankan agar masyarakat jangan sampai ada yang tidak bisa berobat, karena ini amanah dalam perda ini. Perda ini juga mendorong agak Pemko Medan menyediakan lapangan-lapangan kerja, khusunya untuk anak muda,” jelasnya.

Jika belum bisa memenuhi ketersediaan lapangan pekerjaan, Rudiawan menyarankan agar Pemko Medan bisa memberikan pemenuhan keterampilan kepada generasi muda. Sebab dengan memberikan pelatihan keterampilan, Pemko Medan bisa meningkatkan mutu dan daya saing generasi muda. “Selain itu, Pemko Medan juga harus bisa menghadirkan investor yang mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Medan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemortalan Jalan Nippon dan Takenaka di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan oleh sekelompok warga yang mengakibatkan aktivitas pergudangan dan angkutan jadi terganggu, harus diselesaikan secara holistik bukan hanya keinginan segelintir orang saja.

“Tentu tidak tepat juga, ketika masyarakat yang belakangan datang malahan menolak aktivitas yang sudah ada sejak dulu. Apalagi dalam situasi pandemi, di mana banyak kelompok masyarakat yang kesulitan keuangan,” kata Anggota Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur kepada wartawan, Senin (11/10).

Di dalam lokasi, kata dia, ada PT Jaya Beton yang sudah memulai gudang sejak 1989, ketika area ini masih semak-belukar tanpa seorang pun warga. Seiring dengan berkembang zaman, masyarakat mulai bermukim karena semakin banyak juga perusahaan angkutan membuka pool kendaraannya.

Selanjutnya, kata Sugianto, ketika ada 14 kepala keluarga (KK) yang menolak aktivitas pergudangan dan angkutan, sementara ada ribuan warga yang secara langsung dan tidak langsung mendapatkan manfaat ekonomi.

“Apalagi alasan penolakan tidak masuk akal. Pertama, adanya anak sekolah. Sejak dulu sampai sekarang, tidak pernah ada kecelakaan antara trado dan anak sekolah, lagi pula sekarang sedang sekolah offline. Kedua, dikatakan ada rumah yang retak, tetapi sampai sekarang tidak bisa ditunjuk rumah mana yang dindingnya retak akibat keluar masuknya truk,” katanya.

Penegasan ini diakui dia, disampaikannya ketika menerima 11 pengusaha angkutan trucking dan warga Siombak Belakang yang terdampak dari pemortalan Jalan Nippon dan Takenaka oleh segelintir masyarakat, Sabtu (9/10).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRDSU itu juga sangat menyesalkan, dalam situasi yang begitu sulit, masih ada segelintir orang tanpa alasan jelas, malahan mempersulit orang lain. “Jangan ada kelompok masyarakat yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Kita harus mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita,” ujar dia.

Sejumlah masyarakat dan pengusaha trucking sebelumnya mengaku alami kerugian ratusan juta rupiah akibat segelintir warga memportal akses jalan masuk ke gudang trucking di Jalan Nippon dan Jalan Takenaka.

“Sejak diportalnya Jalan Nippon dan Jalan Takenaka itu kami warga Siombak Belakang yang selama ini hidup dari bongkar muat usaha trucking itu menjadi terganggu,” kata Koordinator Warga Siombak Belakang, M Syanip.

Koordinator pekerja bongkar muat ini menyebutkan, sejak diportalnya Jalan Takenaka dan Nippon itu pendapatan mereka menjadi terganggu, sebab muatan ditaruh diluar bukan di gudang yang biasa dilakukan. “Selain kami sebagai buruh bongkar muat banyak lagi masyarakat yang bergantung dari aktivitas gudang seperti warung makan dan lainnya,” ungkapnya.

Pengusaha trucking, Endang Wijaya menambahkan, sejak ditutupnya akses jalan menuju gudang, mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

“Kontainer mereka terpaksa diletakkan di bahu jalan dan ini mengeluarkan pembiayaan tidak sedikit. Bayangkan sudah hampir dua minggu kami seperti ini, kami berharap ada solusi terbaik sehingga kami bisa berusaha kembali dengan normal. Upaya itikad baik sudah kami lakukan kepada warga namun belum menemukan hasil. Bahkan pihak Muspika Kecamatan Medan Marelan sudah memfasilitasi pertemuan namun belum juga ada titik temu,” papar Endang.

Ia menceritakan persoalan ini juga sudah dilaporkan ke DPRD Medan dan pernah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP), tapi belum membuahkan hasil yang sama-sama tidak merugikan mereka.

“Kami juga masyarakat Medan yang butuh perlindungan hukum untuk melakukan usaha ekonomi menghidupi keluarga kami. Kalau aspirasi kami tidak ditanggapi lalu anak dan keluarga kami mau dikasih makan apa. Kami ada 11 pengusaha yang memiliki gudang di wilayah Siombak Belakang itu dengan jumlah 73 trucking. Kami mengharapkan perhatian Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik artinya sama-sama tidak dirugikan antara kami dan masyarakat,” pungkasnya. (prn/ila)