MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemortalan Jalan Nippon dan Takenaka di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan oleh sekelompok warga yang mengakibatkan aktivitas pergudangan dan angkutan jadi terganggu, harus diselesaikan secara holistik bukan hanya keinginan segelintir orang saja.
“Tentu tidak tepat juga, ketika masyarakat yang belakangan datang malahan menolak aktivitas yang sudah ada sejak dulu. Apalagi dalam situasi pandemi, di mana banyak kelompok masyarakat yang kesulitan keuangan,” kata Anggota Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur kepada wartawan, Senin (11/10).
Di dalam lokasi, kata dia, ada PT Jaya Beton yang sudah memulai gudang sejak 1989, ketika area ini masih semak-belukar tanpa seorang pun warga. Seiring dengan berkembang zaman, masyarakat mulai bermukim karena semakin banyak juga perusahaan angkutan membuka pool kendaraannya.
Selanjutnya, kata Sugianto, ketika ada 14 kepala keluarga (KK) yang menolak aktivitas pergudangan dan angkutan, sementara ada ribuan warga yang secara langsung dan tidak langsung mendapatkan manfaat ekonomi.
“Apalagi alasan penolakan tidak masuk akal. Pertama, adanya anak sekolah. Sejak dulu sampai sekarang, tidak pernah ada kecelakaan antara trado dan anak sekolah, lagi pula sekarang sedang sekolah offline. Kedua, dikatakan ada rumah yang retak, tetapi sampai sekarang tidak bisa ditunjuk rumah mana yang dindingnya retak akibat keluar masuknya truk,” katanya.
Penegasan ini diakui dia, disampaikannya ketika menerima 11 pengusaha angkutan trucking dan warga Siombak Belakang yang terdampak dari pemortalan Jalan Nippon dan Takenaka oleh segelintir masyarakat, Sabtu (9/10).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRDSU itu juga sangat menyesalkan, dalam situasi yang begitu sulit, masih ada segelintir orang tanpa alasan jelas, malahan mempersulit orang lain. “Jangan ada kelompok masyarakat yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Kita harus mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita,” ujar dia.
Sejumlah masyarakat dan pengusaha trucking sebelumnya mengaku alami kerugian ratusan juta rupiah akibat segelintir warga memportal akses jalan masuk ke gudang trucking di Jalan Nippon dan Jalan Takenaka.
“Sejak diportalnya Jalan Nippon dan Jalan Takenaka itu kami warga Siombak Belakang yang selama ini hidup dari bongkar muat usaha trucking itu menjadi terganggu,” kata Koordinator Warga Siombak Belakang, M Syanip.
Koordinator pekerja bongkar muat ini menyebutkan, sejak diportalnya Jalan Takenaka dan Nippon itu pendapatan mereka menjadi terganggu, sebab muatan ditaruh diluar bukan di gudang yang biasa dilakukan. “Selain kami sebagai buruh bongkar muat banyak lagi masyarakat yang bergantung dari aktivitas gudang seperti warung makan dan lainnya,” ungkapnya.
Pengusaha trucking, Endang Wijaya menambahkan, sejak ditutupnya akses jalan menuju gudang, mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
“Kontainer mereka terpaksa diletakkan di bahu jalan dan ini mengeluarkan pembiayaan tidak sedikit. Bayangkan sudah hampir dua minggu kami seperti ini, kami berharap ada solusi terbaik sehingga kami bisa berusaha kembali dengan normal. Upaya itikad baik sudah kami lakukan kepada warga namun belum menemukan hasil. Bahkan pihak Muspika Kecamatan Medan Marelan sudah memfasilitasi pertemuan namun belum juga ada titik temu,” papar Endang.
Ia menceritakan persoalan ini juga sudah dilaporkan ke DPRD Medan dan pernah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP), tapi belum membuahkan hasil yang sama-sama tidak merugikan mereka.
“Kami juga masyarakat Medan yang butuh perlindungan hukum untuk melakukan usaha ekonomi menghidupi keluarga kami. Kalau aspirasi kami tidak ditanggapi lalu anak dan keluarga kami mau dikasih makan apa. Kami ada 11 pengusaha yang memiliki gudang di wilayah Siombak Belakang itu dengan jumlah 73 trucking. Kami mengharapkan perhatian Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik artinya sama-sama tidak dirugikan antara kami dan masyarakat,” pungkasnya. (prn/ila)
