ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 544 peserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021, di Aula FKIP Universitas Asahan (UNA), Selasa (14/9).

Pelaksanaan ujian SKD ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. John Hardi Nasution, M. Si didampingi oleh Panitia Seleksi Nasional dari Kantor Regional VI BKN Medan (Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepengawaian Kantor Regional VI BKN Medan), Kepala BKD Kabupaten Asahan dan Dekan FKIP Universitas Asahan (UNA).

Sebelum ujian dilaksanakan, para peserta mendapat arahan dari Panitia Seleksi Nasional dari Kantor Regional VI BKN Medan Renyasari, SH, M. Ap selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepengawaian Kantor Regional VI BKN Medan, agar para peserta dapat menerima hasil yang diperoleh saat mengikuti ujian SKD.

Selain itu, para peserta diingatkan agar tidak percaya dengan oknum yang menjanjikan dapat meluluskan peserta dari ujian CPNS. “Mari kita sukseskan penyelenggaraan ujian CPNS Tahun 2021 ini,”pesannya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution, M. Si menyampaikan bimbingan dan arahan Bupati Asahan, para peserta patut bersyukur karena dari 602 orang yang mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Asahan, dan setelah dilakukan penyaringan melalui seleksi administrasi terdapat 544 orang yang diberi kesempatan untuk sampai ke tahapan SKD.

Kepala BKD Kabupaten Asahan, Nazaruddin, SH pada laporannya mengatakan, peserta SKD adalah pelamar yang telah dinyatakan lulus administrasi berdasarkan pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemkab Asahan Nomor 800/2993 Tanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS pada Pengadaan Pegawai ASN Pemkab Asahan TA. 2021.

Beliau juga melaporkan, jumlah formasi yang diperebutkan peserta SKD sebanyak 17 formasi yang terdiri dari 10 Tenaga Kesehatan (Dokter) dan 7 Tenaga Administrasi. SKD dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 14-15 September 2021. (dat/han)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting nasional, diteruskan oleh BKKBN Sumut dengan melakukan Sosialisasi Pendataan Keluarga di Desa Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dra Rabiatun Adawiyah, MPHR mengatakan, kegiatan sosialisasi pendataan keluarga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk di Sumatera Utara, hanya mencapai 68,93% dari target yang ditentunkan. dan Pakpak Bharat menjadi satu-satunya kabupaten yang selesai dilakukan pendataan hingga 100 persen.

Selama pelaksanaan sosialisasi, BKKBN Sumut bekerjasama dengan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI, DR Saleh Partaonan Daulay M.Ag, M.Hum, MA, untuk memastikan kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan sesuai program yang direncanakan.

Sementara perwakilan BKKBN Pusat, DR. Indra Murty Surbakti, MA yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan mengatakan, target kelurga yang akan didata pada tahun 2021 sebanyak 3.671.967 yang tersevar di 33 Kabupaten/Kota, 455 Kecamatan dan 6,108 Desa/Kelurahan. (rel/han)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Di masa pandemi Covid-19, Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) tetap berkontribusi dalam peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Salah satunya dengan melakukan monitoring Pembinaan PAUD dan pemberian makanan tambahan anak sehat Tahun 2021, di tiga kecamatan yang berada di Kabupaten Serdangbedagai, Senin (13/9).

Monitoring di 3 kecamatan ini dilaksanakan oleh tim yang terbagi ke dalam 3 bagian. Tim Pertama, dipimpin oleh Bunda PAUD Kabupaten Sergai yang juga Ketua Tim Penggera PKK Kabupaten Sergai, Rosmaida Saragih Darma Wijaya, memberikan pembinaan di TK Ade Hawari Dusun VI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah.

Selanjutnya, tim kedua dipimpin Ketua GOPTKI Sergai Aini Zetara Adlin Tambunan di TK Hasanah Desa Kotagaluh, Kecamatan Perbaungan. Dan tim ketiga dipimpin Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sergai, Uke Retno Faisal Hasrimy di TK Umum Bina Bangsa Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar.

Rosmaida Saragih menyampaikan, sektor pendidikan di Sergai terkena dampak yang besar akibat pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan belajar-mengajar adalah hal yang tidak terhindarkan demi memastikan keselamatan dan kesehatan para peserta didik.

“Kegiatan monitoring dan pemberian makanan tambahan anak sehat ini adalah salah satu yang mendapat persetujuan untuk dilaksanakan tahun ini. Banyak sebenarnya kegiatan yang diajukan oleh GOPTKI, namun demi berjalannya prokes, untuk sementara kegiatan kegiatan itu kita tunda sampai kondisi yang lebih baik di depan,” katanya.

Terkait pelaksanaan program monitoring, Ketua Tim Penggerak PKK Rosmaida menyampaikan seluruh TK di Sergai mendapat pembinaan yang mumpuni dari pemerintah. Ini, sebutnya, demi mewujudkan TK yang maju terus mandiri, sejahtera dan religius.

Selain itu, Rosmaida Saragih berharap lewat kegiatan yang dilakukan para anak-anak usia dini mendapat stimulan berupa makanan yang sehat untuk memenuhi kecukupan gizi. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menerima audiensi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi D dari Fraksi PKS Hanafi di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Dalam pertemuan tersebut tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan terkait jalan provinsi yang rusak akibat pembangunan jalan tol, serta pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) di Kota Tebingtinggi yang saat ini sedang berlangsung.

“Dari pertemuan ini, Pemko Tebingtinggi menyampaikan kerusakan jalan di Kota Tebingtinggi khususnya jalan provinsi, ini disebabkan pembangunan jalan tol, yang mana disebutkan dalam perjanjian, apabila sudah selesai pembangunan jalan tol, akan di perbaiki. Kita berharap DPRD Provinsi Sumut menyampaikan aspirasi kami dan semoga ini bisa dituntaskan,”pesan Umar, Rabu (14/9) usai memimpin rapat.

Menurut Umar Zunaidi, dalam PTM itu juga menjadi persyaratan mengedepankan 5 aspek Siap, Siap sekolah, Siap guru, Siap murid, Siap kurikulum dan Siap orang tua. Ada ketegasan kalau nanti ada terkena Covid-19, baik guru maupun murid, maka sekolah tutup dulu.

Sebelumnya, disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi D dari Fraksi PKS Hanafi bahwa kunjungan adalah audiensi terkait pemantauan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan PTM di Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Utara.

“Sebagaimana dan sejauh mana penerapannya di Kabupaten Kota. Saya berkunjung ke Kota Tebingtinggi, terkait prokes levelisasi kota ini,” ucap Hanafi.

Ditambahkan Hanafi, dengan PTM yang sudah dimulai di Kota Tebingtinggi, Beliau berharap pemerintah Kota Tebingtinggi tetap berupaya dalam menerapkan 5 aspek Siap dan sinkron dengan sekolah yang berada dibawah naungan Provinsi seperti SMA dan SMK.

“Ini jadi inspirasi bagi saya, yang akan saya coba untuk sinkronkan dengan kebijakan Provinsi, Provinsi juga harus melakukan hal terbaik, bersinergi dengan sekolah yang berada dibawah naungan Provinsi (SMA dan SMK), ada sinkron dan regulasi yang jelas,” pungkas Hanafi. (ian/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) terus melanjutkan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di kabupaten ini.

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor mengklaim , sejak awal kepimpinannya sudah berjanji akan menuntaskan RTLH di wilayahnya ini. Dari janjinya itu, sejak tahun 2016 hingga 2020 sudah menyelesaikan 6.320 unit RTLH. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan beberapa kab/kota di Sumatera Utara.

“Jadi, saya berkomitmen mulai kepemimpinanku sejak 2016 hingga kedua periode ini untuk merehab seluruh rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat layak huni,” katanya belum lama ini.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahaan dan Permukiman (Perkim) Anggin Manullang mengatakan , tercatat jumlah RTLH di Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

Sejak tahun 2016 sampai 2020, jumlah RTalah yang sudah direhab sebanyak 6.320 unit. Jumlah tersebut tersebar di 10 Kecamatan, dan 141 Desa dengan alokasi dana sebesar Rp 113.724.500.000.

Sementara pada 2021, Pemkab telah mengalokasikan anggaran untuk untuk mengcover rehab RTLH sebanyak 1048 unit rumah yang tersebar di sembilan kecamatan.

Jumlah ini, kata dia, sebanyak 899 unit bersumber dari APBN dengan alokasi dana sebesar Rp 17.980.000.000, yang tersebar di 52 Desa pada 7 kecamatan. Selanjutnya, 149 unit bersumber dari APBD Kabupaten dengan alokasi anggaran Rp 2.607.500.000, tersebar di 28 desa pada 9 kecamatan.

Lebih lanjut disampaikan, Anggiat bahwa untuk tahun 2022, pemerintahnya sudah mengusulkan penanganan RTLH sebanyak 3500 unit. Usulan itu tadi, katanya, sudah disampaikan kepada Kementerian PUPR melalui aplikasi e-RTLH.

“Tingginya capaian Penanganan RTLH ini, tidak terlepas dari kerja keras Bupati dalam berkoordinasi ke Kementerian PUPR. Oleh karena itu kita selaku masyarakat Humbahas wajar berterima kasih kepada bupati,” ujarnya.

Ditambahkanya, Dinas PKP selaku OPD teknis rehab RTLH terkait itu berharap penanganan RTLH di Humbang Hasundutan tuntas selama kepemimpinan Bupati Dosmar Banjarnahor. (des/ram)

TAPANULI SELATAN, SUMUTPOS.CO – Petani di Desa Pasir Matogu, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan memburu tikus yang menjadi musuh para petani. Sedikitnya 14 ribu hama tikus mati dalam kegiatan pemburuan tersebut.

“Per ekor hama tikus oleh Kepala Desa Pasir Matogu Iswandi Siregar dibayar Rp1.000. Jadi total dari 14 ribu tikus itu dibayar Rp14 juta,” kata Petugas POPT-PHP Batang Angkola – Muaratais, Ali Husni, Selasa (14/9).

Sebanyak 14 ribu ekor hama tikus hasil perburuan/gropyokan dilakukan masyarakat Pasir Matogu (5-12 September 2021)memiliki luas baku sawah 127 hektare dengan kondisi pertanaman kosong. 

“Sedang gropyokan hama tikus pada Selasa (14/9) di Desa Tahalak Ujung Gading, Batang Angkola dengan luas baku sawah sekitar 64 hektare cuma berhasil menangkap mati 56 ekor tikus, dan tidak di bayar,” tambahnya.

Dikatakan, perburuan dilakukan mengantisipasi hama tikus, karena petani Batang Angkola akan segera musim tanam, agar tidak terulang seperti yang dialami tetangga yakni petani di Angkola Muaratais. 

“Sejak musim hama tikus lebih kurang sebulan lalu kita sudah laporkan ke Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara kurang lebih 75 hektare padi sawah petani Angkola Muaratais mengalami rusak ringan, rusak berat bahkan puso atau gagal panen,” jelasnya. 

Selama gropyokan hama tikus di dua kecamatan yakni Batang Angkola – Muaratais, POPT-PHP berkolaborasi dengan BPP, Kepala dan Perangkat Desa masyarakat petani, KTNA, PPL, dan KWT setempat, hasilnya 56 ekor hama ttikus. (ant/ram)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Jumlah pelajar di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mencapai 90 persen yang disuntik vaksin Covid-19.

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor melalui Kepala Dinas Kesehatan drg Hasudungan Silaban kepada sejumlah wartawan mengatakan, ada 23.055 orang pelajar usia 12 sampai 18 tahun di wilayahnya telah menerima vaksin atau sudah lebih dari 90 persen sudah mendapatkan kekebalan atas virus Corona.

Dari, jumlah keseluruhan target sasaran pelajar/remaja di Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 25.745 orang.

Hasudungan menyebut, program vaksinasi Covid-19 termasuk untuk pelajar, sampai dengan 11 September 2021 sudah sebanyak 23.055 pelajar yang telah divaksin. Dengan rincian, yakni 23.055 vaksin dosis pertama dan 48 dosis kedua.

Hasudungan menuturkan, bahwa vaksinasi yang menyasar pelajar di Kabupaten Humbang Hasundutan telah dilaksanakan sejak awal Agustus 2021. Dengan target sasaran, mulai SMA/SMK dan SMP.

Menurut Hasudungan, serbuan vaksinasi ini digelar sebagai persyaratan kesiapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas.

“Dan ini pembelajaran tatap muka terbatas sudah dilaksanakan, per 13 September,” kata dia.

Dikatakannya lagi, keseluruhan penerimaan vaksin di Kabupaten Humbang Hasundutan, meliputi SDM kesehatan, pelayanan publik, lansia, masyarakat umum dan rentan. Maka target sasaran vaksinasi di Kabupaten Humbang Hasundutan per 11 September sudah 108.583 orang.

Dari, jumlah keseluruhan target sasaran di Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 146.415 orang.

Dengan rincian, vaksinasi dosis pertama telah mencapai 108.583 orang. Sementara, pada dosis kedua baru sekitar 48.717 orang.

Hasudungan menuturkan, agar pencapaian vaksinasi, pihaknya sudah memiliki langkah-langkah dalam percepatan vaksinasi Covid 19 diwilayahnya.

Salah satunya, dengan melakukan sasaran ketiap desa, selain dari dipusatkan di fasilitas kesehatan. “ Jadi sesuai arahaan Presiden dan diteruskan Bapak Bupati pelaksanaan vaksinasi harus bisa ditargetkan selesai dibukan Oktober,” ungkapnya.

Namun, lanjut dia, target hingga selesai pada bulan Desember , mulai dosis pertama hingga dosis kedua. “Kita kaji ini bisa selesai dibulan Desember, untuk dosis pertama hingga dosis kedua,” terangnya.

Untuk itu, ia mengharapkan kepada masyarakat dan remaja agar segera mendatangi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi. “ Kita harapkan kepada masyarakat agar ikut mensukseskan program percepatan vaksinasi ini,” harapnya.(des/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO — Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melakukan pertemuan dengan Kapolda Sumut, Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I Bukit Barisan, Mayjend TNI Hasanuddin, dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution di Lantai 10 Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (14/9).

Adapun agenda pertemuan tersebut, informasinya seputar kesiapan Provinsi Sumut menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Kamis (15/9) mendatang. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam.

Namun sayang, usai pertemuan, baik Wali Kota Bobby, Kapolda Sumut, dan Pangdam I/BB, enggan memberi keterangan menjawab wartawan mengenai pembahasan dan poin-poin yang dihasilkan. Apalagi ada isu yang sebelumnya berkembang, pertemuan dimaksud sebagai tindak lanjut untuk membahas penanganan data Covid-19 antara Pemprovsu dan Pemko Medan.

“Saya belum mendapat informasi tentang pertemuan tersebut. Apalagi soal apa yang dibahas,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Irman Oemar menjawab Sumut Pos via seluler.

Termasuk saat disinggung pembahasan kesiapan protokoler atas penyambutan Presiden Jokowi, Irman juga belum mengetahui. Informasi lisan, menurutnya, sudah pihaknya ketahui. Namun secara resmi, diakui dia belum mendapat informasi dari kementerian/lembaga terkait.

“Jika sudah ada infonya akan segera saya kabari kepada rekan-rekan jurnalis,” pungkasnya.

Informasi yang berkembang di kantor Gubsu, kedatangan Presiden Jokowi ke Sumut kali ini guna memantau pelaksanaan vaksinasi di wilayah Deliserdang dan Kota Medan. Sekaligus pula membahas perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia terkhusus Sumut.

Ekses kedatangan RI 1 ke Sumut, membatalkan kunjungan kerja Gubernur Edy Rahmayadi ke sejumlah kabupaten dan kota yang dimulai pada hari tersebut. Sesuai jadwal, Gubsu Edy dan rombongan bakal melakukan kunker ke Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. (prn/ram)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Bupati Simalungun, Radiapoh H Sinaga mendapat kecaman dari DPRD Fraksi Nasdem lantaran banyak janji yang hingga saat ini belum direalisasi. Kecaman itu disampaikan Ketua DPRD Fraksi Simalungun, Bernhard Damanik di Gedung Dewan Pematang Raya, Kecamatan Raya, Senin (13/9).

Politisi yang dikenal vokal itu mengatakan, sejumlah janji bupati Radiapoh untuk menyejahterakan petani hingga saat ini belum terwujud. Dia memberi contoh, program korporasi petani dan nelayan Rp350 miliar belum terealisasi.

Selain itu, lanjut Damanik, program Kartu Sikerja yang kata bupati waktu kampanye akan memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk subsidi, juga belum terealisasi.

“Padahal sudah hampir 6 bulan menjabat. Satupun janji Bupati Simalungun untuk kepentingan petani tidak ada yang,” ujar Bernhard.

Terkini, kata Bernhard, dana program korporasi petani dan nelayan senilai Rp350 miliar yang sudah diungkapkan bupati di rapat paripurna DPRD Simalungun, ternyata masih dibicarakan di Bappenas.

“Jika masih dibicarakan di Bappenas, artinya kan belum pasti. Tapi bupati sudah mengumumkan di rapat paripurna DPRD dan diberitakan banyak media, sehingga menjadi kabar baik bagi petani. Namun ternyata sampai saat ini tidak terealisasi,” sebut Bernhard.

Ke depan, Bernhard berharap, bupati tidak banyak janji terkait program pembangunan daerah jika belum jelas. (sin/ram)