HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 22 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, ada 16 perusahaan yang belum membayar pajak hasil produksi berupa penjualan batu. 

Diketahui ada yang mulai Januari-September menunggak, dan ada yang membuat pelaporan hasil produksi/penjualan, tapi belum disetor.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (FUTRA) mendesak pemerintah setempat, agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak itu. 

“Konsekuensi tak bayar pajak kan ada. Jadi pemerintah harusnya sudah memberikan tindakan tegas kepada perusahan yang belum bayar itu. Dan, ini tidak bisa dibiarkan, karena jelas merugikan daerah,” tegas Ketua FUTRA, Oktavianus Rumahorbo dalam keterangan persnya, Minggu (10/10).

Ada sebanyak 16 perusahaan di Humbang Hasundutan yang belum membayar pajak hasil produksi berupa penjualan batu. Salah satunya, milik salah seorang anggota DPRD setempat, BT.

Oktavianus, menegaskan, bagi yang tidak patuh terhadap aturan, supaya diberlakukan sanksi tegas. Berupa, denda, tidak memperpanjang izin terhadap perusahaan, ataupun menutup perusahaan. 

“ Jadi, harus ada hukuman bagi yang tidak membayar. Pemerintah jangan hanya diam, menunggu, harus ada tindakan tegas,” imbuhnya. 

Dikatakan Oktavianus, dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi, inovasi, dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak, dan retribusi jasa usaha. 

Dari sektor itu, terkhusus pajak sangat berguna sebagai salah satu sumber untuk mengakselerasi jalannya pembangunan. Kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak sangatlah diperlukan sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan bisa lebih maksimal sekaligus memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

“ Jadi, sadar membayar pajak daerah berarti masyarakat mendukung pembangunan. Sebab, pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan membayar pajak berarti pembangunan daerah dapat berjalan dengan berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujar Oktavianus.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan, mencatat ada sebanyak 22 perusahaan beroperasi di wilayah itu. 

Dari 22 perusahaan itu, sebanyak 16 perusahaan belum membayar pajak hasil produksi berupa penjualan batu, salah satunya PT Tjahaya milik anggota DPRD setempat, Bantu Tambunan yang memiliki usaha crusher dijalan Dolok Sanggul-Siborongborong.

Selain PT Tjahaya, ada juga CV Rajai Jolma, PT Senecca Indonesia, PT Sumber Makmur Utama, PT Hasbi Halim, PT Karya Anugerah Bersama Permai (Tidak Beroperasi) , CV Batu Harang Nauli, CV Gunung Sayang, CV Sinar Baru, PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (Tidak Beroperasi). 

Kemudian, PT Martel Karya, CV Sumber Batu, CV Sipalakki, CV Bangkit Jaya, CV Cahaya Tambang, CV Berkat, KSU Pangalengge (Baru Aktif Beroperasi Lagi).

Sedangkan, sebagian perusahaan lainnya sudah membayar pajak. Diantaranya, CV Bangun PN terhitung Januari-September, sebanyak Rp 9.075.000 pajak hasil produksinya mineral bukan logam dan batu.

Selain itu, CV Mitra Pardomuan Rp 14.900.00 hasil penjualan bulan Mei-Agustus 2021. Kemudian, IUP a.n Jonar Purba Rp 225 juta (Januari-Agustus).

Keterangan itu disampaikan, Kepala Badan Pendapatan Keuangan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Sekretaris BPKPAD Martogi Purba, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Tua Marbun kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/10). (des/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polsek Padang Hilir Resor Tebingtinggi melakukan pengamanan sekaligus mengimbau jemaat Gereja di wilayah hukum Polsek Padang Hilir untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pada masa pandemi Covid-19, Minggu (10/10).

Kapolsek Padang Hilir melalui Kepala SPK Aipda RF Simanjuntak, mengatakan personel melaksanakan patroli dan menyambangi gereja-gereja di wilayah hukum Polsek Padang Hilir yang melaksanakan kegiatan Ibadah minggu kasih.

“Personel mengimbau untuk pencegahan dan penyebaran Covid-19 dan kebijakan pemerintah pada tempat keramaian. Tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dan selalu menggunakan masker,” jelasnya.

Beberapa gereja yang disambangi adalah Gereja GBI Jalan Sutoyo, Gereja HKBP Jalan Kartini, Gereja Methodist Jalan Gereja, Gereja Khatolik Jalan Pahlawan, Gereja GBKP Jalan DI Panjaitan Kota Tebingtinggi.

Menurut Aipda RF Simanjutak, masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan pemerintah tentang bahaya Covid-19 dengan menggunakan masker saat ibadah, menjaga jarak, tidak berkerumun dan mencuci tangan menggunakan handsanitijer.

Selain menyambangi gereja gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah Minggu, personel juga melakukan pengamanan dengan mengatur arus lalulintas agar tidak terjadi kemacetan saat jemaat pulang dari gereja.

“Selain mengatur arus lalulintas, personil juga memberikan imbauan kepada para jamaat gereja untuk memeriksa kendaraan yang diparkirkan dengan menggunakan kunci ganda agar tidak mudah diambil oleh pelaku curanmor,” paparnya. (ian/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Bona Tindaon mendesak Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu segera melantik kepala sekolah (Kasek) SD dan SMP yang saat ini masih lowong.

Menurut anggota fraksi Demokrat itu, ada 40-an SD dan 1 SMP tidak memiliki kepala sekolah defenitif atau di jabat pelaksana tugas (Plt). Sehingga, kondisi itu sangat merugikan dunia pendidikan Dairi. Karena tidak bisa dipungkiri, tanggung jawab memajukan sekolah antara pejabat depenitif dan Plt pasti berbeda.

Legislator mendesak Bupati Eddy segera melantik Kasek depenitif. Desakan itu disampaikan Bona Tindaon kepada wartawan di gedung DPRD Dairi di jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kamis (7/10).

Bona mencontohkan, SD negeri nomor 037150 Sigambirgambir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu kepala sekolahnya meninggal tahun 2019, sudah 2 tahun sampai sekarang belum dilantik penggantinya yang depenitif dan masih dijabat Plt.

Begitu juga puluhan sekolah lainya, sama masih dijabat Plt, sementara kita tahu SK Plt hanya 6 bulan. Apakah, SK mereka diperpanjang atau tidak?, tanya Bona. Padahal lanjut Bona Tindaon, sekarang kita ketahui sudah banyak guru-guru kita sudah lulus calon kepala sekolah (Cakep) dan sudah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS).

Dengan kondisi ini, sebut Bona Tindaon, jadi kita pertanyakan komitmen Bupati Eddy KA Berutu untuk memajukan pendidikan Dairi. Jangan-jangan hanya slogan saja dia mau memajukan pendidikan Dairi. Ada apa, atau apa sebabnya Bupati sampai sekarang tidak melantik kasek depenitif, tanya Bona. (rud/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kadis Kominfo Kota Tebingtinggi melalui Kabid Komunikasi Iswan Suhendi menjelaskan bahwa kasus terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kota Tebingtinggi setiap harinya menunjukkan angka penurunan yang sangat drastis.

“Tanggal 9 Oktober 2021 sebanyak 9 orang konfirmasi positif Covid-19, 71 orang konfirmasi meninggal dan 1.158 orang konfirmasi positif sembuh,” jelas Iswan Suhendi, Minggu (10/10).

Dijelaskannya, total pasien yang selesai dipantau tracing hingga hari ini sebanyak 2.742 orang. Dengan rincian penambahan konfirmasi positif 1 orang, konfirmasi sembuh 1 orang, konfirmasi meninggal 0 orang, dan selesai dipantau atau tracing 0 orang.

“Tidak ada daerah yang berada di zona orange dan merah. Total kelurahan yang berada di zona Hijau sebesar 77,10 persen dan sisanya berada di zona kuning BOR (Bed Occupancy Rate),” bilangnya.

Pada persentase pemakaian tempat tidur di empat rumah sakit sebagai rujukan Covid-19 yang ada di Kota Tebingtinggi sebesar 5,6 persen atau 12 yang terisi dari 213 ketersediaan tempat tidur. “Sedangkan untuk capaian vaksinasi di Kota Tebingtinggi sebesar 44,36 persen dari total 133.616 orang,” papar Iswan.

Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bekerjasama dalam mematuhi dan melaksanakan Protokol Kesehatan 5 M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun handsanitizer, mengurangi mobilitas, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebagai salah satu upaya pencegahan agar Kota Tebingtinggi dapat terbebas dari pandemi Covid-19.

“Sakit karena Covid-19 bukanlah menjadi aib, segera lakukan vaksinasi untuk menekan penyebaran Covid-19. Vaksinasi aman dan halal, masyarakat jangan ragu,” pinta Iswan. (ian/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Untuk mengantisipasi penularan dan penyebaran Covid-19, Polsek Air Batu Polres Asahan bersama tenaga kesehatan (Nakes) melakukan Tracing, Testing dan Treatment (3T) terhadap warga yang terkonfirmasi Covid-19 di Dusun IV Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Sabtu (9/10) siang.

Penjabaran tentang 3T tersebut yakni melakukan pemeriksaan Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment).

Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH didampingi Kapolsek Air Batu AKP Rusli Damanik SH mengatakan, kegiatan 3T yang dilakukan guna menindaklanjuti hasil rilis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan berupa daftar nama pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Asahan.

“Untuk jumlah hari ini yang kami lakukan test antigen sebanyak 32 orang, di antaranya orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 seperti keluarga maupun tetangga,” jelas Kapolres Asahan.

Kapolres Asahan menambahkan, selain melaksanakan kegiatan tersebut, petugas juga melakukan pemasangan stiker di rumah warga yang melaksanakan Isoman untuk memudahkan petugas dalam melakukan pemantauan dan pengecekan rutin.

Kapolres juga menyarankan kepada kontak erat agar isolasi mandiri dan rajin berjemur di pagi hari serta berolah raga secukupnya. Dan apabila ada mengalami batuk, pilek dan sesak napas agar memberitahu kepada Pos PPKM Mikro di masing – masing Desa tersebut guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Dengan kesigapan tim tracer, penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dapat terdeteksi sejak dini, sehingga langkah dan upaya dapat dilakukan dengan cepat untuk mengantisipasi penyebaran covid -19,” ujar AKBP Putu Yudha.(dat/han)