MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan berencana menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas mulai Senin (4/10), pekan depan. Namun, rencana ini bisa telaksana jika capaian vaksinasi Covid-19 terhadap pelajar SMP di Kota Medan minimal 21.000 pelajar atau 20 persen dari total 105.000 pelajar yang memenuhi syarat untuk divaksin. Karenanya dalam sepekan ini, Pemko Medan akan terus menggenjot vaksinasi terhadap pelajar.

WALI Kota Medan Bobby Nasution mengakui, berdasarkan Surat Edaran (SE) No.443.2/9055 yang ditandatanginya pada 21 September 2021 dan berlaku hingga 04 Oktober 2021, PTM Terbatas sudah diizinkan dilaksanakan di Kota Medan. Akan tetapi, berdasarkan keputusan rapat bersama Satgas Penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, PTM Terbatas ditunda dulu dan memfokuskan vaksinasi terhadap pelajar terlebih dulu.

“Sekolah sudah diperbolehkan dibuka, namun jangan sembrono. Jangan nanti dibuka, tapi tidak ada lagi prokes. Jangan sampai ketentuan yang dibuat tidak diikuti. Target kita, Senin (4/10) depan mudah-mudahan sudah dibuka,” kata Bobby kepada Sumut Pos, Selasa (28/9).

Terkait adanya imbauan Disdik Medan kepada pihak sekolah agar tidak membuka PTM Terbatas terlebih dahulu, Bobby mengakuinya. Menurut Bobby, hal itu dilakukan oleh Disdik untuk meningkatkan persiapan prokes di lingkungan sekolah termasuk vaksinasi Covid-19 untuk pelajar.

Dalam sepekan ini, terang Bobby, per harinya akan ada 5.000 siswa SMP di Kota Medan yang divaksinasi Covid-19. Hal itu dilakukan, untuk menggenjot capaian vaksinasi Covid-19 tingkat SMP di Kota Medan yang masih rendah. Di mana hingga akhir pekan lalu, masih 4 ribu siswa dari 105 ribu pelajar SMP yang sudah divaksin. “Kita menargetkan, minimal 20 persen dari 105 ribu pelajar harus sudah divaksin dalam sepekan ini, sehingga Senin depan sudah bisa kita buka tatap muka. Makanya kita terus mengejar target vaksinasi untuk pelajar, ini strategi kita agar kesehatan anak-anak lebih terjamin pada saat bersekolah,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST, mendukung rencana Pemko Medan menggelar PTM Terbatas pada pekan depan. “Tapi kalaupun siswa SMP sudah divaksin dan nantinya dibuka PTM Terbatas, tetap harus dengan prokes yang ketat,” kata Sudari.

Dikatakan Sudari, terkhusus terkait prokes yang ketat, Pemko Medan diminta untuk tidak menyamaratakan prokes yang berlaku di sekolah tingkat SD dengan prokes yang berlaku pada sekolah di tingkat SMP. Sebab risiko penularan lebih besar terjadi di tingkat SD ke bawah. Mengingat, siswa SD belum bisa divaksinasi Covid-19 seperti siswa SMP ke atas. Pasalnya hingga saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum mengizinkan digelarnya Vaksinasi Covid-19 untuk anak di usia 12 Tahun. “Tapi prokesnya tak boleh disamaratakan untuk siswa SD dengan SMP. Mereka kan berbeda, yang SMP divaksin, yang SD belum. Kan gak mungkin prokesnya sama, anak-anak kita yang SD, itu sekolahnya harus lebih ketat prokesnya,” tegasnya.

Diterangkan Sudari, salah satu jenis prokes yang dimaksud adalah soal jaga jarak. Seharusnya di tingkat SD, kapasitas maksimal siswa yang boleh PTM Terbatas tidak boleh lebih dari 25 persen.

Namun di dalam SE Wali Kota Medan No.443.2/9055 pada poin 2 hanya disebutkan, satuan pendidikan di Kota Medan yang akan menggelar PTM dibatasi dengan jumlah maksimal peserta didik sebanyak 50 persen dari jumlah kapasitas. “Dalam surat edaran itu tidak dibedakan antara siswa SD dan SMP, mereka disamakan maksimal 50 persen. Padahal menurut saya, untuk SD seharusnya maksimal 25 persen, karena anak SD belum divaksin,” terangnya.

Untuk itu, kata Sudari, pada SE Wali Kota Medan berikutnya, Sudari berharap agar diklasifikasikan jumlah kapasitas PTMT di sekolah antara tingkat SD dan SMP. Dimana untuk tingkat SD, tidak boleh lebih dari 25 persen kapasitas kelas ataupun sekolah. Mengingat, SE Wali Kota Medan No.443.2/9055 hanya berlaku sampai 4 Oktober 2021. “Saya berharap, nanti di klasifikasikan soal kapasitas itu di SE berikutnya, supaya sekolah tingkat SD bisa mengurangi jumlah yang PTMT di sekolah,” jelasnya.

Begitu pun, lanjut Sudari, mulai saat ini, sekolah tingkat SD yang menggelar PTMT sudah bisa menerapkan kapasitas 25 persen tersebut. Pasalnya, jumlah kapasitas 50 persen yang tertera di SE Wali Kota Medan adalah jumlah maksimal kapasitas. “Artinya lebih dari 50 pesen yang tidak boleh, kalau kurang dari 50 persen kan boleh-boleh saja, malah lebih baik. Kita minta kepada pihak sekolah, tolong lah lebih menjaga prokes kalau PTMT ini sudah dibuka. Kita sudah turun ke level 3, jangan nanti naik lagi ke level 4 dan timbul klaster sekolah,” pungkasnya.

Vaksinasi Pelajar SMA Juga Masih Rendah

Tak cuma capaian vaksinasi Covid-19 terhadap pelajar SMP di Kota Medan saja yang masih rendah. Ternyata, vaksinasi terhadap pelajar SMA sederajat di Sumatera Utara juga masih dalam progres yang sangat rendah. Padahal, aktivitas pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah dimulai sejak awal September lalu.

“Vaksinasi pelajar memang masih rendah ya, hanya kira-kira 8.000-an. Guru yang sudah vaksin 90 persen. Itu pun ada sebabnya dia tidak siap divaksin, seperti karena ketakutan. Begitupun ketakutan ini berangsur-angsur sudah berkurang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Prof Syaifuddin menjawab wartawan di sela-sela workshop pendidikan bertajuk “Peran Dana BOS Dalam Rangka Akselerasi PTM Terbatas” yang diinisiasi Kemendikbud Ristek, di Four Points by Sheraton Hotel, Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (28/9).

Diakuinya, di samping disiplin protokol kesehatan, vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk suksesi pelaksanaan PTM. Meski belum signifikan persentase vaksinasi pelajar, ungkap Syaifuddin, berdasarkan informasi yang diperolehnya sejauh ini belum ada murid yang terpapar Covid-19. “Alhamdulillah tingkat SLTA di Sumut belum (terpapar Covid-19). Tapi ya masih ada yang tidak patuh (prokes). Tapi kita tindak tegas langsung. Mengantisipasinya kadang-kadang kita beri sumbangan masker, dan buat teknis menjaring yang tidak memakai masker. Salah satu syaratnya kita buat di gerbang-gerbang masuk,” terangnya.

Adapun untuk evaluasi PTM terbatas di Sumut, kata dia, sejauh ini masih berjalan dengan baik. Termasuk untuk Kota Medan, direncanakan pekan depan mulai dilaksanakan PTM terbatas. Begitupun hal yang terpenting, menurut Syaifuddin, pihaknya selalu berupaya untuk mengurangi angka penurunan jumlah murid selama pandemi berlangsung.

“Saya menerima informasi, ada 800-an murid sudah melakukan nikah dini, ada yang bekerja, dan putus sekolah karena ketidakmampuan keuangan akibat orang tua meninggal dunia akibat terpapar covid. Mengenai datanya memang belum ada, baru sekadar informasi dari ketiga faktor tersebut. Kami berupaya untuk terus berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga murid, supaya jumlah putus sekolah tidak semakin bertambah,” papar dia.

Syaifuddin juga menyebut, Pemkab Deliserdang ada meminta agar PTM dapat dilakukan seperti biasa, mengingat daerah itu menjadi satu-satunya di Sumut yang berada di Level 1 PPKM. “Memang mereka bercita-cita seperti itu. Akan tetapi dari peraturan menteri maupun instruksi gubernur, hal itu belum bisa dilakukan,” katanya.

Mengejar vaksinasi pelajar dan satuan pendidikan ini, Anggota Komisi IX DPR, Sofyan Tan, menyarankan supaya dapat dilaksanakan berbasis lingkungan sekolah. “Artinya siswanya divaksin, orang tuanya juga divaksin. Karena kalau anaknya aman, orang tuanya tidak aman, sama saja. Saya sudah terapkan itu. Nanti di Januari (2022) kita booster semua guru biar lebih aman,” katanya.

Ia menekankan selain vaksinasi, suksesi PTM terbatas yakni dengan disiplin protokol kesehatan. “Selalu pakai masker, atur jarak aman, rajin cuci tangan mudah-mudahan aman PTM ini,” ujarnya. (map/prn)