MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari total anggaran belanja Rp13,7 triliun pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021, yang terserap baru sekitar Rp6,576 triliun atau 48 persen. Padahal, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 ini, sudah memasuki triwulan keempat atau waktu terakhir untuk penggunaannya.

“Saat ini anggaran di tahun 2021 di tanggal 27 September, itu baru 48 persen. Inilah harusnya yang kita kejar dan evaluasi, dan diambil langkah oleh Pak Kajati Sumut untuk mengkoordinasikan melalui rapat ke tingkat bupati/wali kota serta kapolres,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menjawab wartawan usai Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Covid-19 se-Provinsi Sumut, di Ballroom Aston City Hall, Jalan Balai Kota Medan, Senin (27/9).

Karenanya, ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah melakukan akselerasi supaya serapan anggaran hingga tutup buku pada 20 Desember mendatang, mampu dimaksimalkan untuk masyarakat. “Inilah yang perlu kita kolaborasikan dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sesuai instruksi presiden (mengenai penyerapan anggaran). Presiden menyatakan, utamakan gunakan APIP, dikawal melalui Polri dan kejaksaan, agar tidak bias dia ke mana-mana,” katanya.

Menurut Edy, pengelolaan anggaran yang baik sesuai perencanaan adalah tidak terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA). “Dalam proses pengelolaan (anggaran) ini dimulai dari perencanaan. Solusi terbaik adalah tidak ada SiLPA,” ujarnya.

Selanjutnya, anggaran yang telah digunakan maupun tidak terserap itu, kata dia, mesti dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. “Apa yang terjadi di SiLPA, itu biasanya karena ada trouble (masalah) seperti cuaca dan lain-lain yang tidak bisa diselenggarakan. Tapi saat ini yang kita alami, wartawan pasti tahu semua, lebih besar SiLPA daripada yang sudah dianggarkan,” kata mantan Pangkostrad itu.

Mengenai serapan anggaran penanganan pandemi Covid-19, selaku Kasatgas Penanganan Covid-19 Sumut, disebutnya itu dialokasikan tersendiri. Adapun refocusing pertama, pemprov merealokasi APBD Sumut 2020 senilai Rp1,5 triliun. “Dan untuk di TA 2021, saat ini (penyerapannya) sudah sampai Rp1,1 triliun. Tidak ada anggaran yang dipastikan seperti TA 2020. Tetapi ini yang dikelola (beberapa OPD) buat penanggulangan Covid ini. Yakni khusus tentang kesehatan, tentang stimulus ekonominya, dan tentang kesiapan UMKM terdampak Covid. Itulah dana yang digunakan dan untuk lengkapnya bisa ditanya ke BPK,” pungkasnya.

Kejatisu Dukung Percepatan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) IBN Wiswantanu, mendukung program pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19 dan menyukseskan pelaksanaan PPKM serta percepatan realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Sumut. IBN Wiswantanu menekankan, perlunya kewaspadaan bersama untuk mencegah penularan Covid-19 dan perlunya percepatan herd immunity melalui vaksinasi kepada warga masyarakat Sumut. Dia menegaskan, bahwa dalam hal membantu percepatan penyerapan anggaran, kejaksaan memberikan pengawalan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan. “Kejaksaan dapat memberikan bantuan pengawalan dan pendampingan, jika ada permintaan tertulis atau pemberian kuasa dari instansi pemerintah/BUMN/BUMD,” ujarnya.

Dengan demikian, katanya, aparat kejaksaan tidak akan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan, akan tetapi hanya memberikan pendapat hukum, opini hukum, pendampingan hukum ataupun bantuan hukum.

Wiswantanu menyampaikan beberapa langkah percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah antara lain Kejaksaan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN), melalui monitoring, pengawalan dan pendampingan serapan anggaran di berbagai kegiatan yaitu realisasi anggaran untuk bantuan sosial, realisasi anggaran kesehatan dan perlindungan sosial, Jaksa Agung mendorong realisasi anggaran dan menjamin tidak ada kriminalisasi.

“Kejaksaan telah membentuk posko PPKM di seluruh Kejaksaan Negeri untuk pendampingan dalam penyerapan anggaran serta memberikan pendapat hukum, keselamatan dan keamanan masyarakat adalah hukum tertinggi sehingga seluruh komponen masyarakat harus bersatu padu dalam menekan penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kajati Sumut menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Itu sebabnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk percepatan penanganan Covid-19 di Sumut secara berkesinambungan.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari BPK RI Wilayah Sumut juga memberikan pengarahan terhadap percepatan penyerapan anggaran Covid-19. Beberapa hal terkait aturan dan tata kelola anggaran untuk penanganan Covid-19 dipaparkan.

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Semanjuntak menyampaikan masih minimnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19 perlu dibangun sinergi dan komunikasi antara pemangku kebijakan. “Aktifkan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah masing-masing agar penyerapan anggaran benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Dalam rakor ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, Kasdam I Bukit Barisan Brigjen TNI Didied Pramudito, SE, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, para Kajari, Bupati dan Walikota se-Sumut. (prn/man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan menyayangkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setdako Medan yang melakukan tender ulang terhadap 27 paket proyek pengerjaan infrastruktur di Dinas PU Kota Medan.

Pasalnya dikhawatirkan, kebijakan tender ulang akan kembali memakan waktu, sehingga waktu pengerjaan proyek akan sangat terbatas. Sehingga, kualitas pengerjaan proyek tidak akan maksimal. Tak cuma itu, terbatasnya waktu pengerjaan akan berpengaruh terhadap minimnya serapan anggaran yang sangat berpotensi dalam menimbulkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

“Pembatalan tender ulang 27 proyek telah menimbulkan asumsi buruk terhadap kinerja Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Jangan sampai ada kesan isu miring, bagi-bagi ‘kue’ (proyek) di Pemko Medan di tahun awal kepemimpinan Bobby,” ucap Sekretaris Komisi IV Burhanuddin Sitepu saat pembahasan P-APBD Pemko Medan 2021 bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ULP Kota Medan di ruang komisi IV gedung DPRD Medan, Sabtu (25/9).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi Wakil Ketua Komisi Edy Eka Suranta S Meliala, Sekretaris Burhanudin Sitepu, dan pata anggota Komisi seperti Edwin Sugesti Nasution, Renville P Napitupulu, dan Syaiful Ramadhan.

Sedangkan dari Pemko Medan, turut dihadiri Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdako MedanTopan OP Ginting didampingi sejumlah stafnya. Juga dihadiri Sekretaris Dinas PU Kota Medan Ferri Ichsan, bersama Ka UPT Medan Selayang Maruli P Sitanggang dan Kasubbag Penyususunan Program Mardian Habibi Gultom.

Dalam rapat itu juga, Anggota Komsi IV Renville Pandapotan Napitupulu, mengatakan bahwa pembatalan proyek sangat berdampak pada waktu pengerjaan yang terbatas. “Bagaimana menghasilkan kualitas proyek yang bagus bila pengerjaannya terburu-buru di penghujung tahun. Belum lagi musim hujan yang dapat mengganggu pengerjaan di lapangan nanti,” cetus Renville.

Renville pun mencontohkan, tender ulang dapat mengganggu serapan anggaran karena proses ulang tender akan menghabiskan waktu yang cukup lama.”Lihat saja, buktinya hingga saat ini belum ada pengorekan drainase untuk pengerjaan hasil tender. Dimungkinkan bahan untuk drainase itupun bisa saja belum selesai,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV Edy Eka Suranta S Meliala alias Diko juga mengatakan hal yang senada. Dico pun berpendapat, hal itu bisa terjadi karena kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara Dinas PU Medan dan Bagian ULP di Pemko Medan.

“Ini karena kurangnya koordinasi Dinas PU dan ULP, sehingga jadwal berantakan. Proses tender ulang pasti menyita waktu, kapan lagi pengerjaannya. Kami minta, kedepan hal ini tidak terjadi lagi,” pungkas Dico.

Anggota komisi lainnya, Edwin Sugesti Nasution juga mengaku pesimis bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Medan dapat membaik dalam dua tahun ini, kalau kinerja bawahan Wali Kota Medan tidak tanggap dengan situasi dan apa yang diinginkan Wali Kota Medan.”Memang berapa tahun lagi kondisi Medan ini bisa bebas dari banjir,” cetus Edwin.

Menyahuti para anggota dewan, Kabag Pengadaan Barang Jasa Setdako Medan Topan OP Ginting, menyebutkan bahwa masalah tender ulang memang sudah diatur dalam Perpres No.16 dan diubah menjadi No.12 Tahun 2021. Tender ulang ulang yang dilakukan di ULP Pemko Medan, dilakukan karena banyaknya pengikut tender yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi.

“Penyebabnya ketidaktersediaan alat utama sebagai pendukung, apalagi tender pada drainase dan trotoar yang menggunakan cetakan. Penyedia tidak lengkap sebagai dokumen persyaratan,” terang Topan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PU Kota Medan Ferri Ichsan, menanggapi pertanyaan Edwin terkait banjir. Ferri menyebutkan, penyelesaian banjir dapat diatasi bila seluruh sungai di Kota Medan telah dinormalisasi. “Sungai harus dinormalisasi, jika belum tidak bisa diprediksi,” jawabnya.

Di akhir rapat, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, mendorong Dinas PU Kota Medan agar merealisasikan usulan perbaikan jalan dan drainase yang disampaikan lewat e-Pokir DPRD Medan.

Menurut Paul, usulan itu diharapkan dapat direalisasikan segera dan menjadi skala prioritas.”e-Pokir anggota DPRD Medan di Tahun 2019 dan 2020 banyak yang belum terealisasi,” pungkasnya. (map/ila)

Usulan itu kami teruskan yang datangnya dari keluhan masyarakat seperti jalan berlubang dan drainase rusak. Wajar kalau kami memperjuangkan agar segera dikerjakan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, menyatakan sikapnya yang sepakat dan sangat setuju dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution, untuk melarang keras dan memberantas setiap praktik pungli (pungutan liar) yang ada pada 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemko Medan, yakni Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan.

“Saat melantik 12 direksi BUMD Kota Medan di hari Rabu (22/9) itu, Wali Kota (Medan) menekankan, jangan ada pungli. Itu benar sekali, Fraksi PDIP sangat setuju, sangat-sangat sepakat. Kalau praktik pungli tidak dihapus, jangan harap PUD-PUD itu bisa maju,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP kepada Sumut Pos, Minggu (26/9).

Dikatakan Robi, setiap direksi memang harus dapat mencontohkan hal yang baik kepada jajarannya. Nantinya, bila setiap direksi bebas dari praktik-praktik pungli, maka hal itu dipastikan akan menurun kepada setiap jajaran yang ada dibawahnya.

“Tapi kalau para direksinya saja pungli, bagaimana mungkin mereka bisa memberantas pungli, mustahil itu. Maka kami sangat mengapresiasi pesan yang disampaikan Wali Kota Medan saat melantik ke-12 direksi itu, agar mereka tidak melakukan pungli. Saya fikir itu memang pesan yang paling tepat untuk disampaikan kepada setiap pejabat di lingkungan Pemko Medan saat dilantik, termasuk kepada para direksi BUMD,” ujarnya.

Robi Barus juga mengaku, akan mendorong Wali Kota Medan untuk melakukan tindakan tegas kepada setiap direksi BUMD apabila kedapatan melakukan praktik pungli.”Kita harapkan hal ini dapat ditanamkan baik-baik oleh para direksi di hati mereka masing-masing. Kita sudah melihat banyak contoh, mulai dari kepling, lurah, mereka dicopot karena melakukan pungli. Dan jujur saja, tindakan tegas seperti itu lah yang memang kita harapkan. Bukan tidak mungkin itu juga terjadi bagi para direksi, apabila mereka terbukti melakukan pungli,” tegasnya.

Selain itu, Robi Barus juga mengapresiasi Wali Kota Medan yang telah menanggapi dengan cepat adanya kekosongan jabatan direksi di PUD milik Pemko Medan. Sebab selama ini, Fraksi PDIP menilai bahwa ketiga BUMD tersebut belum dapat bekerja secara baik dan belum mampu menghasilkan PAD secara maksimal.

“Dengan adanya para direksi yang baru dilantik ini, kita harapkan setiap BUMD dapat menghasilkan dan meningkatkan profit, seperti yang juga disampaikan wali kota dalam pesannya saat melantik mereka. Karena kalau tidak bisa profit, untuk apa juga ada BUMD,” katanya.

Untuk itu, Ketua BKD DPRD Medan itu juga berpesan, agar para direksi dapat mengambil tanggungjawab moral dalam melayani masyarakat dan menghasilkan PAD bagi Kota Medan. PUD diharapkan tidak hanya akan sekadar menjadi BUMD, tapi dapat menolong Pemko Medan dalam menghasilkan sumber-sumber pendapatan. “Intinya tanggungjawab moral, mereka ada untuk membantu Pemko dalam melayani masyarakat dan menghasilkan PAD. Ditangan Wali Kota Medan Bobby Nasution, kita yakin BUMD-BUMD ini bisa jauh lebih maju,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan Bobby Nasution, melantik 12 direksi pada 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan di Ruang Rapat III Balai Kota Medan, Rabu (22/9) pagi.

Ditegaskan Bobby, sudah seharusnya Perusahaan Umum Daerah (PUD) Kota Medan menjadi sumber pendapatan bagi Kota Medan untuk melaksanakan pembangunan, namun seringkali tidak sesuai dengan ketentuan.

“Saudara direksi telah membacakan ikrar nya, yang salah satunya harus mendapatkan profit. Teman-teman tahu bagaimana kondisi PUD kita saat ini, dan teman-teman semua mendaftar. Oleh karena itu, teman-teman bagus di atas kertas (hasil seleksi), namun yang paling penting harus bisa dibuktikan di lapangan,” tegasnya. (map/ila)