MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan diminta untuk serius dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kota Medan. Satu bentuk keseriusan itu, Pemko Medan diminta fokus dalam menggunakan anggaran kemiskinan yang minimal sebesar 10 persen dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Dengan begitu, persoalan kemiskinan di Kota Medan bisa cepat diselesaikan.

Hal ini disampaikan Rudiawan Sitorus dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Kapten Muslim, Gang Jawa, Kelurahan Sei Sikambing C, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (28/8) lalu.

“Dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Medan, hal yang sangat penting adalah penggunaan anggaran yang fokus. Anggaran yang tersedia harus fokus dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan,” ungkap Rudiawan.

Fokus anggaran ini, lanjut Rudiawan, perlu dilakukan dalam upaya memaksimalkan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada. Pada Bab II Pasal 2, disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap, mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

“Pelaksanaan Perda ini bisa sukses jika penggunaan anggarannya benar-benar fokus dengan sasaran,” jelasnya.

Di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tersebut, mengatur tentang segala hal terkait program penanggulangan kemiskinan masyarakat Kota Medan. Satu di antaranya adalah Pemko Medan berkewajiban mengeluarkan minimal 10 persen dari hasil PAD yang diperuntukkan kepada warga miskin.

Di dalam Perda tersebut, Rudiawan mengatakan, setiap warga miskin berhak mendapatkan fasilitas yang semuanya dibiayai dari APBD Kota Medan, antara lain berhak mendapatkan pangan yang layak (raskin), kesehatan (BPJS Kesehatan), pendidikan (beasiswa), pekerjaan/usaha (pelatihan dan modal usaha), bantuan perumahan (bedah rumah), hak atas air bersih dan sanitasi yang baik (pelayanan sanitasi), lingkungan hidup yang baik dan sehat (pelayanan lingkungan sehat), rasa aman dan nyaman (perlindungan warga), serta kehidupan sosial dan berpolitik (hak sebagai warga negara).

“Sosialisasi ini dilakukan, agar kita semua semakin paham apa-apa saja yang menjadi hak masyarakat miskin, atau apa-apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah kepada warganya yang miskin. Tetap jaga protokol kesehatan (prokes), mari sama-sama kita putus mata rantai penyebaran Covid-19,” imbaunya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Medan, tentang Keolahragaan, mulai menggelar rapat pembahasan draft Ranperda yang diajukan Pemko Medan di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan, Senin (30/8).

Dalam rapat pembahasan tersebut, Pansus mengingatkan Pemko Medan agar nantinya Perda yang dibentuk benar-benar dapat diterapkan dan bermanfaat, sehingga tidak sekadar menjadi dokumen penambahan Perda di Kota Medan.

“Kami harapkan Perda ini nantinya benar-benar dijalankan, jangan sekadar hiasan dokumen, tapi harus dapat mendorong peningkatan pembinaan untuk lahirnya atlet-atlet berprestasi,” ungkap Ketua Pansus Surianto, alias Butong, dalam rapat tersebut.

Rapat yang dipimpin Surianto dari Fraksi Partai Gerindra itu, turut didampingi anggota Pansus lainnya, seperti Irwansyah (Fraksi PKS), Wong Chun Sen (Fraksi PDI Perjuangan), David Roni Ganda Sinaga (Fraksi PDI Perjuangan), dan Afif Abdillah (Fraksi Partai NasDem). Sedangkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan, dihadiri Kabid Irfan Abdillah, didampingi Ismail Marzuki, Ika, Josua Sitompul, dan sejumlah staf lainnya.

Sebelumnya, dalam rapat itu, Surianto mempertanyakan tujuan Pemko Medan yang ingin membentuk Perda tersebut. Mengingat hingga saat ini, cukup banyak Perda yang terbentuk namun tidak maksimal saat dijalankan.

“Jadi harus jelas, tujuannya apa pembentukan Perda ini, ke mana arahnya?” tegas Surianto.

Selain Surianto, Anggota Pansus Wong Cun Sen, menyampaikan, Perda Keolahragaan memang dinilai sangat penting, guna kemajuan olahraga di Kota Medan. Pasalnya, satu tujuan Perda tersebut adalah untuk mengatur tentang seluruh fasilitas olahraga yang disiapkan Pemko Medan.

“Dan fasilitas olahraga di Medan memang harus menjadi perhatian Pemko Medan,” sebutnya.

Dia pun menjelaskan, melalui pembinaan yang baik, para atlet di Kota Medan diharapkan dapat membawa harum nama Kota Medan, hingga tingkat internasional. Untuk itu, dalam rapat pembahasan ke depannya, Dispora Kota Medan diminta untuk melibatkan lembaga terkait, khususnya yang berkaitan dengan bidang olahraga, satu di antaranya adalah KONI.

“Pembahasan perlu dilakukan secara aktual, kita butuh juga masukan-masukan dari mereka,” kata Wong Cun Sen.

Mewakili Dispora Kota Medan, Irfan Abdillah pun menyampaikan tujuan diajukannya pembuatan Perda Keolahragaan ini, yakni untuk memajukan dunia olahraga di Kota Medan. Selama ini, karena belum adanya Perda sebagai payung hukum, Pemko Medan sering terkendala melakukan kebijakan terkait olahraga, sehingga banyak atlet yang belum terakomodir.

Selain itu, lanjutnya, selama ini akibat belum adanya Perda, Pemko Medan terkendala untuk mendapatkan bantuan di bidang olahraga. Dan tak dapat dipungkiri, hal itu menjadi kendala dalam peningkatan atlet berprestasi di Kota Medan.

“Maka, Perda (Keolahragaan) sangat penting sebagai dasar melakukan pembinaan. Apalagi pada PON 2024 nanti, kita sudah dapat mempersiapkan dengan adanya aturan ini,” pungkas Irfan. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di sela-sela kunjungan kerjanya dengan Kepala Staff Angkatan Laut (Kasal) Laksmana Yudo Margono, Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid, menyempatkan diri mengikuti bakti sosial yang digelar Partai Golkar.

Dalam kesempatan itu, Meutya menyerahkan bantuan 100 paket sembako yang diberikan secara simbolis kepada 10 perwakilan warga Belawan di Belawan Coffe, Jalan Stasiun, Lorong Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. Bantuan sembako tersebut, merupakan sumbangan dari Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajekshah.

“Kami mewakili DPP Partai Golkar, menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto,” ungkap Meutya yang datang bersama dengan Anggota Komisi 3 DPR RI Sari Yulianti.

Meutya juga mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan DPD Partai Golkar Sumatera Utara di bawah pimpinan Musa Rajekshah.

“Kami mengapresiasi DPD Golkar Sumatera Utara n

yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial, meskipun Ketua DPD Musa Rajekshah yang kami banggakan, saat ini masih dalam keadaan berduka. Tapi tak pernah putus untuk memberikan perhatian kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Belawan, Irfan mengucapkan terima kasih, kepada Partai Golkar Sumatera Utara yang telah memperhatikan masyarakat Belawan dengan memberikan paket sembako.

“Semoga Partai Golkar semakin maju lagi, dan semakin dekat dengan masyarakat,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Partai Golkar Sumatera Utara Datok Ilhamsyah, Anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe, Wakil Ketua Bidang Agama Ali Nafiah, Wakil Ketua Bidang Kesra Zul Pahlawan, dan Pengurus Golkar Sumatera Utara Zulkifli.

Usai memberikan bantuan, Meutya dan rombongan mengunjungi acara vaksinasi massal di Lantamal 1 Belawan, yang digelar TNI AL. (ila/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi memberikan dukungan dan motivasi kepada Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Partai Demokrat Lokot Nasution untuk memipin Partai Demokrat di Sumut. Dalam jamuan makan di rumah dinas gubernur, Senin (30/8/2021) malam, mantan Pangkostrad tersebut memberikan nasihat untuk kemajuan Demokrat di Sumut ke depan.

“Partai Demokrat adalah partai besar dan pernah memimpin republik ini selama 10 tahun,” tegas pensiunan jenderal bintang tiga tersebut.

Dalam acara makan malam tersebut, Lokot Nasution ditemani politisi senior Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Rachlan Nashidik dan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Sekitar dua jam acara tersebut diisi dengan diskusi dan obrolan berbagai hal. Selain mengenai akan dilaksanakannya Musda Partai Demokrat Sumut dalam waktu dekat, juga dibahas soal pembangunan di Sumut hingga diskusi mengenai situasi demokrasi di tingkat nasional.

“Saya berterimakasih atas kesediaan Pak Gubernur Sumut memberikan ruang yang luas untuk tumbuhnya demokrasi, khususnya di Sumut. Apalagi Pak Edy Rahmayadi ikut menentang kegiatan KLB Sibolangit, Deli Serdang, yang dilaksanakan kubu KSP Moeldoko beberapa waktu lalu,” kata Rachlan.

Wabendum DPP Partai Demokrat Lokot Nasution menegaskan kesiapannya untuk maju di ajang Musda Sumut tahun ini. Selain berkomitmen membesarkan kembali Demokrat di Sumut, Lokot juga bertekad membangun konsolidasi yang utuh seluruh kepengurusan hingga level terbawah di Sumatera Utara. Agar kader merasa nyaman dan tenang.

“Semoga atas doa dan restu dari senior saya, abang saya Edy Rahmayadi, harapan dari seluruh kader Demokrat di Sumut dapat terwujud,” kata Lokot yang juga alumni SMAN 3 Medan. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sayangnya, pembangunan panti sosial yang akan menjadi tempat penampungan dan pembinaan bagi para tuna wisma atau gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Medan itu, mendapat penolakan dari warga sekitar.

Kepada Sumut Pos, Anggota Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya mengaku, telah menerima begitu banyak keluhan masyarakat Kelurahan Sidomulyo, atas rencana pembangunan panti sosial tersebut. Menurut Habib, warga sekitar bukan tak menginginkan keberadaan panti sosial itu, tapi menyayangkan kebijakan Pemko Medan yang berencana membangun panti sosial tersebut di atas lapangan sepak bola yang ada di sana.

“Masyarakat tahu kalau di situ mau dibangun panti sosial, karena petugas dari Pemko sudah memasang patok-patok di lapangan sepak bola itu. Yang menjadi keluhan masyarakat, kenapa harus dibangun di atas lahan yang selama ini difungsikan sebagai lapangan sepak bola? Padahal lapangan sepak bola itu diharapkan sebagai wadah bagi anak muda di kawasan itu untuk tetap bisa berkegiatan positif,” ungkap Habib, Senin (30/8).

Wakil rakyat dari Dapil Medan 5 (Kecamatan Medan Sunggal, Selayang, Tuntungan, Johor, dan Polonia) itu, membenarkan, lapangan sepak bola tersebut memang merupakan lahan atau aset milik Pemko Medan. Tapi, di sekeliling lapangan sepak bola itu juga terdapat lahan kosong milik Pemko Medan. Tak cuma di sekeliling lapangan sepak bola dimaksud, bahkan hanya sekitar 300 meter dari lapangan itu, juga terdapat lahan kosong milik Pemko Medan seluas 3,5 hektare.

“Makanya masyarakat protes. Kenapa harus di atas lapangan bola itu yang dibangun? Kenapa tidak di lahan kosong milik Pemko Medan yang di dekat lapangan sepak bola itu? Sekali lagi, masyarakat tak keberatan dengan rencana pembangunan panti sosial itu, justru mendukung. Tapi harapan masyarakat, jangan dibangun di lokasi itu. Kalau mau membangun di sisi kanan, kiri, atau belakangnya, silakan saja,” tutur Habib.

Selain lapangan sepak bola itu masuk dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), lanjut Habib, selama ini lapangan tersebut juga dipelihara oleh masyarakat sekitar, seperti penimbunan lahan, pemotongan rumput, dan perawatan lainnya, agar lahan tersebut layak digunakan sebagai lapangan sepak bola. Ditambah lagi, lapangan di Kelurahan Sidomulyo itu, merupakan satu-satunya lapangan sepak bola di Kecamatan Medan Tuntungan.

“Harusnya Pemko berterima kasih, ada aset mereka yang dirawat masyarakat dan dipergunakan sebagai fasilitas umum. Sedangkan di luar sana, ada banyak aset Pemko yang diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak dipergunakan sebagai fasilitas umum, yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD Medan ini, mewakili warga Kecamatan Medan Tuntungan pada umumnya, dan Kelurahan Sidomulyo pada khususnya, meminta Pemko Medan, dalam hal ini OPD terkait, yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dan Dinas Sosial, untuk mengkaji ulang rencana pembangunan panti sosial di atas lapangan sepak bola tersebut.

“Bila memang tidak memungkinkan untuk merelokasi rencana pembangunan panti sosial itu tahun ini, maka seharusnya tidak perlu dipaksakan. Ditunda saja untuk tahun depan, sembari menentukan lokasi yang baru,” pungkas Habib. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 120 personel Brimob Polda Sumut mengikuti pemeriksaan kesehatan dan kebugaran, guna memastikan kondisi kesehatan mereka di Aula Pesat Gatra Makosat Brimob Polda Sumut, Senin (30/8).

Hal ini merupakan syarat wajib bagi personel yang mengikuti tes pendidikan, ataupun pemeriksaan secara berkala. Kegiatan tersebut terlaksana atas kerja sama Seksi Kesjas dengan Biddokkes Polda Sumut serta Klinik Spesialis Anugerah Ibu Medan.

Pada kesempatan tersebut, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Suheru, melalui Kasi Kesjas, Iptu Banor Limbong mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Polri terhadap para personelnya.

“Medical check up diperlukan untuk mengetahui kesehatan personeln

jika diketahui ada yang memiliki penyakit atau gangguan kesehatan, maka akan diberikan rujukan ke Rumah Sakit Polri untuk ditindaklanjuti. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya,” ungkap Banor.

Dalam kegiatan tersebut, Banor bersama Harris, perwakilan Klinik Spesialis Anugerah Ibu, menjelaskan, hasil pemeriksaan ini sekaligus sebagai upaya pencegahan, karena nanti akan muncul hasil diagnosa laboratorium secara lengkap, juga rekomendasi apa yang harus dilakukan kepada personel yang bersangkutan.

Dia juga menjelaskan, pemeriksaan kesehatan berkala ini, rencananya akan dilaksanakan secara rutin minimal setahun sekali secara bergantian.

“Peserta pemeriksaan kesehatan ini dibagi menjadi 3 klasifikasi, yakni yang hendak mengikuti test Pendidikan Sekolah Inpsektur Polisi (SIP), persiapan pendidikan pengembangan (Dikbang) pers, dan pemeriksaan berkala,” tutur Banor.

Sedangkanpemeriksaan kesehatan tersebut, meliputi pengambilan darah, rontgen, urine, EKG, treadmill, serta pemeriksaan fisik, yang meliputi tinggi dan berat badan serta tensi.

“Hasilnya dapat diketahui paling cepat seminggu setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini (kemarin, red),” pungkas banor. (dwi/saz)