KARO, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabanjahe menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak/korban longsor di Lau Bawang Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Senin (30/8).

“Pospera turut prihatin atas musibah longsor yang menimpa 4 (empat) keluarga. Bantuan sembako ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap musibah yang menimpa masyarakat. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan sedikit beban para korban,” kata Ketua PAC Pospera Kecamatan Kabanjahe, Rianto Ginting saat mengunjungi keluarga korban.

Saat kunjungan juga didampingi oleh DPC Pospera Kab.Karo yang diwakili oleh Ketua Bidang Sosial dan Budaya Moses Pinem dan Wakil Ketua Trakapta Putra Kaban, SH dan Adil Ginser, Leo panjaitan, Agnes Nababan, Surya Rambay, Erianto P, dan Perdis Ginting.

“Semoga bantuan Pospera berupa sembako ini bisa bermanfaat walaupun tidak seberapa tapi kami ingin memberikan semangat, dukungan dan kami perduli dan berbagi terhadap warga korban longsor,” ujar Moses Pinem.

Dia juga berharap, yang merugikan masyarakat ini tidak terulang lagi, kami meminta dan sudah menghimbau baik secara tertulis, lisan kepada masyarakat agar menjauhi lokasi longsor apalagi akan menghadapi musim hujan, tetap berhati hati terutama malam hari, kata Lurah Padang Mas, All Dian Palapa Purba SE.

Sementara Camat Kabanjahe Leonard Bastian Girsang, SSTP, M.Si, mengatakan semua administrasi sudah pihaknya fasilitasi agar keluarga korban mendapatkan bantuan dari Kemensos. (deo/azw)

dan atas kerjasama dengan karang taruna Padang Mas dan warga lainnya. Pihaknya juga sudah mendirikan posko bantuan guna mempermudah bagi masyarakat yang berniat membantu.

Seperti diketahui, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Karo menyebabkan longsor di Lau Bawang Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe. Kejadian ini menyebabkan 4 rumah tertimbun dan 5 orang meninggal dunia dan 4 luka-luka. (deo/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai, M Husein Admaja melakukan serah terima jabatan kepala seksi Intelijen dan kepala seksi tindak pidana umum, Senin (30/8). Pelantikan yang digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan berlangsung di Aula Lantai II Kejari Binjai.

Kasi Intelijen, Iwan Roy Charles diserahterimakan kepada M Harris yang sebelumnya menjabat Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hilir.

Sementara Kasi Pidum, Zulham Pardamean Pane diserahterimakan kepada M Fattah Chotib yang sebelumnya menjabat Kasi Barang Bukti Kejari Pematangsiantar. “Terima kasih kepada pejabat yang lama atas dedikasi dan loyalitasnya,” kata Kajari.

Menurut dia, mutasi adalah hal yang biasa sebagai bentuk pengembangan karir dan kebutuhan organisasi. “Semoga sukses di tempat yang baru,” seru dia.

Iwan Roy Charles dimutasi sebagai Kasi Pidum Kejari Dumai. Sedangkan Zulham Pardamean Pane dimutasi sebagai Kasi Pidum Kejari Pekanbaru.

“Selamat datang kepada pejabat yang baru dilantik. Segera koordinasi dan sesuaikan dengan lingkungan kerja di sini,” tuturnya. (ted/azw)

DELISERDANG, SMUTPOS.CO – SEKRETARIS Daerah Kabupaten (Sekdakab) Deliserdang Darwin Zein SSos melakukan pertemuan bersama para kepala desa (Kades) se Kecamatan Namorambe terkait diskusi dan evaluasi kasus Covid 19 di Aula Resto Omlandia Kecamatan Namorambe, Sabtu (28/8). Dalam kegiatan itu juga hadir Asisten I Drs Citra Efendi Capah, Asisten III Sekdakab Deliserdang Dedi Maswardy SSos, Kadis PMD Drs Khairul Azman, Kalak BPBD Drs Zainal Abidin Hutagalung, Kadis Kesehatan dr Ade Budi Krista, Camat Namorambe Amos F Karokaro SSos MAP beserta muspika kecamatan, para kepala desa, kepala Puskesmas setempat serta Satgas Kecamatan Namorambe.

“Kegiatan diskusi dan evaluasi ini untuk mendapatkan saran dan masukan dari para kades, kepala puskesmas serta satgas kecamatan tentang hal-hal yang menjadi permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Namorambe,” kata Sekdakab Deli Serdang Darwin Zein SSos pada diskusi penanganan Covid 19 di Kecamatan Namorambe.

Pada diskusi tersebut Sekdakab Deli Serdang Darwin Zein S.Sos memberikan apresiasi kepada Kecamatan Namorambe atas langkah-langkah dan upayanya yang luar biasa dalam pencegahan Covid 19.

Pemerintah Kabupaten Deliserdang juga berterima kasih kepada Muspika Kecamatan Namorambe dan para kades yang sama-sama menjadi tim terpadu upaya pencegahan berkembangnya Covid-19.

“Dari data yang lihat beberapa hari belakangan ini kasus yang terkonfirmasi di kecamatan namorambe nol (tidak ada), kita juga perlu melakukan evaluasi dan diskusi, Tujuan kita ini untuk melakukan penekanan angka Covid 19 di Kabupaten Deliserdang ,” kata Sekda .

Sekda juga mengingatkan, bahwa sampai saat ini kita melihat Kota Medan masih dalam Level 4 dan kita harus mewaspadai angka penaikan di Kabupaten Deliserdang, tetapi tetap bersyukur atas langkah-langkah dan upaya yang dilakukan menjadi lebih baik, karena lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Ini bagian langkah-langkah dan upaya kita, kebersamaan bertemu pada hari ini dalam rangka upaya pencegahan Covid-19.

Kepada Kapolsek, Danramil, camat dan kepala desa, Sekdakab mengajak berdiskusi dan mengevaluasi langkah langkah dan upaya pencegahan berkembangnya Covid-19.

“ Mari kita upayakan bagaimana kerumunan itu kita cegah, kerumunan paling cepat menyebarkan perkembangan Covid-19, di kecamatan-kecamatan lain kita sudah upayakan dilarang pesta atau mengadakan pernikahan, saya sudah mendengar bahwa di Kecamatan Namorambe yang tidak diperbolehkan hanya Desa Delitua, mudah-mudahan ke depannya desa-desa terkhusus Kecamatan Namorambe lebih baik,” ujar Sekdakab.

Sementara, Asisten Pemerintahan Drs Citra Efendi Capah mengatakan, bahwa pada saat ini Kabupaten Deliserdang khusus terkonfirmasi Covid-19 ada pada angka penurunan.

Kemudian, katanya, perlu diketahui bahwa angka penurunan dari terkonfirmasi menurun dan angka kesembuhan semakin meningkat, namun angka kematian masih belum turun. Itu khusus di Kabupaten Deliserdang.

Asisten I juga menyampaikan, bahwa masih ada peningkatan di Kabupaten Deliserdang dan itu yang pertama harus disampaikan.

“Mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik dan zona kita saat ini beberapa minggu yang lalu hampir lima minggu kita mengalami zona merah di Kabupaten Deliserdang, namun kemarin terakhir setelah dirilis oleh BLC Satgas Covid-19 pusat kita menjadi zona orange, mudah-mudahan ke depan menjadi zona kuning, dan begitu juga di level, kita masih berada di level 3 dari Kementerian Kesehatan, dan level 3 di Kabupaten Deli serdang , dan saat ini sudah menjadi kategori mendekati level 2 kami yakin ke depannya akan lebih baik dan menjadi level 2,” ujarnya. (rel/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penagihan pajak restoran dan rumah makan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, PKL yang berjualan di badan jalan boleh jadi tidak memiliki lokasi usaha permanen.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario menyesalkan hal tersebut. Sejatinya, ia menilai, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai memberikan keringan kepada pedagang untuk saat ini dalam kondisi di tengah pandemi.

Bahkan, Pemko Binjai menetapkan status pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat level 3. Ditambah lagi, PKL pun berjualan selalu berpindah-pindah menjajakan usahanya kepada pembeli.

“Kalau kaki lima tidak dipungut, tapi mereka retribusi kepada pemerintah. Karena PKL tidak permanen, berjualan dengan gerobak dan selalu berpindah-pindah,” jelasnya, Senin (30/8).

Keringanan dimaksud kepada pedagang, ujar dia, dengan tidak memberlakukan denda kepada setiap wajib pajak. Menurut dia, setiap pedagang tetap harus bayar kepada negara.

“Pajak tetap bayar, tetapi dendanya janganlah dibebankan kepada pedagang. Mereka juga sudah mendapatkan beban karena dampak pandemi ini,” serunya.

Begitu juga dengan pemberlakuan tagihan pajak ke pedagang, dia menilai, Pemko Binjai juga wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pedagang. Jangan mendadak pemerintah menagih.

Kata dia, hal tersebut terkesan memaksa kepada setiap wajib pajak untuk membayar iuran. “Ada pemberitahuan dulu, tidak langsung serta merta begitu saja,” ujarnya.

Dia menambahkan, seharusnya pemerintah tak membebankan masyarakat lagi di tengah Kota Binjai ditetapkan PPKM level 3. Karenanya, dia menyarankan, Pemko Binjai harus memikirkan bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat di tengah PPKM.

“Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana dapat memulihkan ekonomi masyarakat yang sudah terdampak karena Covid-19,” tambahnya.

Memang dalam aturan, pemerintah memang harus memungut iuran pajak kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dan akan digunakan untuk kepentingannya rakyat.

“Wajar itu, kalau tidak dikutip pajak, dari mana pemerintah mau membangun daerah,” serunya.

Namun, pajak yang dikutip dipergunakan untuk kepentingan rakyat. “Membelanjakan pendapatan itu lebih efisien. Jangan pula nanti uang itu dipakai untuk membeli mobil baru, komputer baru yang semuanya untuk kepentingan pemerintah sendiri, bukan rakyat,” ujarnya.

Dalam peraturan daerah (Perda), seluruh daerah sama memberlakukan besaran tagihan pajak, yakni 10 persen. Karenanya, dia berharap, Pemko Binjai dapat mempertimbangkan aspek sosial masyarakat daripada memberlakukan aturan. “Kalau pajak itu seluruh daerah sama, tidak ada bedanya,” tandasnya.(ted/azw)

TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly P.Pasaribu melantik dan mengambil sumpah jabatan dua kepala desa pergantian antar waktu (PAW) periode 2017 – 2023 di Aula Kantor Bupati Tapsel di Sipirok, Senin (30/8).

Kepala desa yang dilantik adalah Musfa Gani Hasibuan sebagai Kepada Desa PAW Desa Sibombong, Kecamatan Angkola Selatan dan Azwar Anas Kepala Desa PAW Sorimanaon, Kecamatan Angkola Muaratais.

Selain mengucapkan selamat, Bupati dalam arahan dan bimbingannya menekankan kepada kedua kepala desa yang baru dilantik agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Bekerjalah secara tulus dan ikhlas, tata kembali organisasi secara baik, bangun dan rangkul masyarakat dengan baik demi percepatan pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera,” tegas Bupati.

Lebih dari itu, kepala desa dalam menjalankan amanah harus adil, bertanggunjawab, arif dan bijaksana, mampu menggali potensi desanya, dan mengedepankan musyawarah dengan warganya agar program pembangunan lancar,” katanya. “Para kepala desa juga harus peka terhadap persoalan-persoalan yang ada di desanya, cepat tanggap serta melakukan komunikasi dengan pemerintah kecamatan maupun kabupaten bilamana ada hal-hal yang di anggap urgen,” tambahnya.

Setelah penyerahan SK pelantikan kepala deaa, Ketua TP PKK Tapanuli Selatan Ny Rosalina Dolly Pasaribu juga melantik kedua Ketua TP Desa Sibombong dan Desa Sorimanon sekaligus menekankan agar pengurus PKK desa melakukan pembenahan organisasi dan menjalankan tugas-tugasnya dalam memberhasilkan 10 program pokok PKK. Pelantikan yang ditandai penyematan tanda pangkat kepala desa, juga disaksikan Sekda Tapsel Parulian Nasution, para asisten, pimpinan OPD, PKK,, Apdesi Tapsel dan sejumlah pejabat eselon jajaran Pemkah Tapsel lainnya. (int/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Tebingtinggi pada akhir Agustus 2021 kembali meningkat.

Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Tebingtinggi, dr.Henny Sri Astuti mengatakan, terjadinya penambahan positif COVID-19 karena mulai kendornya mematuhi protokol kesehatan setelah pekan ke dua dan tiga, positif COVID-19 menurun.

Adapun penambahan itu, sebanyak 5 orang dan sembuh sebanyak 2 orang. “Kami perlu mengingatkan bahwa penyebaran COVID-19 belum berakhir sampai kini, meskipun gejala menurunnya angka positif, menurun iya namun belum berakhir,” ujar dr. Henny.

Diungkapkannya, masih banyak warga khususnya anak-anak muda berkerumun di beberapa tempat tanpa masker.

Berdasarkan data yang diterima, pasien positif COVID-19 di Tebing Tinggi sebanyak 37 orang, meninggal 67 orang dan sembuh 1.024 orang.(bbs)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, menganggarkan sebesar Rp2,2 miliar untuk pembelian pakaian dinas baru di 2021, dan pakaian dinas 45 anggota DPRD Labuhanbatu menjadi yang terbesar dengan nilai Rp 613 juta.

Dalam lampiran APBD Labuhanbatu, terdapat 30 pengadaan pakaian dinas baru. Terdiri dari 28 pengadaan untuk OPD (Organisasi perangkat daerah) serta masing-masing satu pengadaan untuk kepala daerah dan anggota legislatif.

Untuk kepala daerah pakaian dinasnya menelan anggaran Rp 109 Juta. Uang itu dipakai untuk membeli delapan jenis pakaian, yakni pakaian sipil harian, sipil lengkap, dinas lapangan, olahraga, Korpri, batik, jas dan pakaian adat daerah.

Sedangkan untuk DPRD, anggaran pakaian dinas sebesar Rp 613 Juta itu, ditujukan kepada 45 anggotanya. Selain pakaian dinas, wakil rakyat juga menerima fasilitas medical chek-up dengan anggaran sebesar Rp 200 Juta.

Wakil ketua DPRD Labuhanbatu, Abdul Karim Hasibuan tidak membantah adanya pengadaan itu. Menurutnya usulan pengadaan pakaian dinas itu dibuat oleh Sekretariat DPRD Labuhanbatu.

“Di dalam tatib (tata tertib) kan ada pengadaan pakaian kan, kawan-kawan mungkin melihat masih dibutuhkan pakaian makanya diadakan pengadaan itu,” kata Karim ketika dikonfirmasi, Senin (30/8).

Karim mengatakan biasanya ada empat jenis pakaian dinas yang dimiliki anggota DPRD. Yaitu pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, pakaian batik dan pakaian olahraga.

Sementara untuk pengadaan kendaraan bermotor, Pemkab Labuhanbatu menganggarkan total Rp 10 M di 2021. Anggaran itu terbagi kepada empat OPD masing- masing Sekretariat Daerah Rp 7,6 M, Sekretariat DPRD Rp 1,1 M, Dinas Kesehatan Rp 1,2 M dan Badan Pendapatan Daerah Rp 100 Juta.

Tahun ini, jumlah APBD Labuhanbatu adalah Rp 1,3 Triliun. Dengan PAD (pendapatan asli daerah) sebesar Rp 211 M.

Dari jumlah APBD tersebut, sebanyak Rp 1 Triliun dialokasikan Pemkab Labuhanbatu untuk belanja operasi. Artinya pengeluaran bersifat habis pakai dengan manfaat yang pendek (minim). Pengeluaran yang termasuk belanja operasi antara lain : gaji pegawai, hibah, bantuan sosial dsb.

Dua OPD yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD mendapat anggaran yang cukup besar. Yakni Rp 55,6 M dan Rp 73,9 M.

Sedangkan untuk belanja modal (manfaatnya lebih dirasakan masyarakat) Pemkab Labuhanbatu hanya mengalokasikan dana Rp 160 M. Antara lain infrastruktur Rp 85 M, gedung/bangunan Rp 29 M dan peralatan/mesin Rp45 M.(bbs/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi menerima bantuan dari PT Indonesia Asahan Aluminium(Inalum) untuk penanganan Covid-19 kepada Pemko Tebingtinggi, Senin (30/8).

Bantuan tersebut langsung diserahkan langsung oleh Deputi General Manager CSR (Corporate Social Responsibility (CSR) PT Inalum, Ismail Midi bersama Manager CSR, Ali Hasian Harahap, yang diterima Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Sekdako Muhammad Dimiyathi di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Adapun bantuan yang diterima berupa beras, APD, vitamin, alat swab antigen dan tenda kerucut yang diperuntukan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). diserahkan langsung oleh

Manager CSR PT Inalum, Ali Hasian Harahap mengatakan, bantuan diberikan di saat pandemi Covid-19 yang melanda dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kota Tebingtinggi.

“Kita peduli dengan masyarakat yang ada di Kota Tebingtinggi terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 , semua terdampak. Jadi kita perhatian dan membantu masyarakat untuk menggairahkan ekonomi,” jelas Ali Hasian.

Menurutnya, masyarakat dibantu beras, tenaga kesehatan dibantu vitamin dan baju tenaga kesehatan dan untuk UMKM kita bantu berupa tenda. Diharapkan Ali Hasian Harahap dengan bantuan yang diberikan, kiranya dapat turut meringankan beban masyarakat, tenaga kesehatan dan pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Kota Tebingtinggi.

Sementara itu, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada PT Inalum atas kepedulian dan perhatian dalam membantu Kota Tebingtinggi di masa pandemi Covid-19.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Tebingtinggi mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, partisipasi dan perhatian, mudah-mudahan semua progres PT Inalum dapat berjalan lancar dan dibimbing oleh Allah SWT,” ucap Umar Zunaidi.

Dikatakannya, semoga dengan adanya bantuan ini, dapat bermanfaat meringankan beban bagi masyarakat, tenaga kesehatan dan pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 ini. Turut hadir Sekretaris Dinas Kesehatan Azhar, Kabag Pemerintahan Syahdama Yanto , Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Zahidin, Kabid Komunikasi Diskominfo Iswan Suhendi dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Legino. (ian/han)