MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah sekian lama tak bisa dilintasi kendaraan roda empat, pembatas atau sekat manual rel kereta api yang menjadi akses dari Jalan Ayahanda menuju Jalan Danau Singkarak, kini telah dibuka.

Sebagai gantinya, Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Perhubungan yang berkolaborasi dengan PT KAI, Balai Teknik Perkeretaapian, dan RS Royal Prima, memasang pintu perlintasan di Jalan Ayahanda, Kecamatan Medan Petisah tersebut.

Peresmian pintu perlintasan yang kini dilengkapi dengan palang otomatis itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution, Jumat (17/9) sore. Didampingi langsung Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis S.SiT MT, peresmian pun ditandai dengan membunyikan sirene tanda lewat kereta, sekaligus menekan tombol penutupan palang.

“Fungsi utama pintu perlintasan ini adalah untuk keselamatan. Untuk memberitahu pengguna jalan, bahwa kereta api akan melintasi jalan ini,” ucap Bobby Nasution didampingi Kadis Perhubungan Medan Iswar Lubis S.SiT MT.

Sebelumnya, kata Bobby, perlintasan kereta api tersebut tidak mempunyai palang, melainkan hanya dipacakkan besi di tengah jalan agar mobil tidak bisa melintas. Adapun kendaraan yang dapat melintas saat itu, hanya sepeda motor dan kendaraan roda dua lainnya.”Sekarang sudah ada sirene tanda lewat kereta dan palangnya, mobil pun sudah bisa melintas,” ujarnya.

Selain untuk keselamatan, terang Bobby, dibukanya perlintasan tersebut juga sekaligus membuka akses jalan bagi kendaraan roda 4. Pasalnya, di kawasan Jalan Ayahanda terdapat Rumah Sakit Royal Prima dan masyarakat yang ingin lebih mudah dalam mengakses jalan menuju Jalan Danau Singkarak.

“Di sekitar jalan ini ada rumah sakit. Ambulans yang membawa pasien tidak bisa lewat sini. Sampai di sini sudah mentok, harus memutar mencari jalan lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis, menjelaskan bahwa sebelumnya perlintasan kereta di Jalan Ayahanda hanya ditutup secara manual. Namun saat ini, pintu perlintasan telah dibuat secara resmi. Selain itu, pintu perlintasan juga akan selalu dijaga oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kota Medan pada pos perlintasan yang telah disediakan.

“Sekarang kita buat pintu perlintasan resmi. Perlengkapan, peralatan, dan segala macam, termasuk petugas pos jaga resmi dari Dinas Perhubungan Medan,” jelas Iswar kepada Sumut Pos, Minggu (19/9).

Iswar menerangkan, dengan adanya pintu perlintasan kereta api tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjaga keselamatan pengguna jalan. Selain itu, dibukanya sekat perlintasan manual selama ini, diharapkan dapat memenuhi aksesibilitas masyarakat yang selama ini dibilang terbambat.

“Pertimbangannya, di sekitar sini kan ada rumah sakit, ada kampus, dan semua itu harus kita support. Dengan dibukanya akses ini, kita harapkan pihak RS dan pihak lainnya dapat lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis SM M.IP mengimbau masyarakat Kota Medan harus selalu mewaspadai penularan Covid-19 yang sampai kini belum teratasi selain dengan menerapkan prokes dan vaksinasi. Untuk itu, Rizki meminta agar jangan ada lagi masyarakat yang tidak percaya akan keberadaan virus berbahaya ini. Apalagi, sambung Rizki, dirinya pernah merasakan sakit ketika dirinya terpapar Covid-19.

“Saya juga dulu sempat tidak yakin dengan virus ini. Tapi setelah saya terpapar, akhirnya jadi percaya. Jadi warga jangan lagi bersikap tidak perduli, jangan lagi bilang tidak percaya. Buktinya sudah banyak, bahkan yang meninggal pun sudah banyak. Mari tingkatkan kewaspadaan dengan selalu mentaati protokol kesehatan 5M,” ujar Komisi III DPRD Medan.

Rizki Lubis meminta Kelurahan Pangkalan Masyhur untuk terus memantau kondisi penyebaran Covid-19 di wilayahnya. Sebab, meskipun penyebaran Covid-19 di Kota Medan diklaim terus menurun beberapa waktu terakhir, tetapi Kelurahan Pangkalan Masyhur merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Medan Johor. Sedangkan Kecamatan Medan Johor kerap masuk ke dalam 1 dari 5 Kecamatan dengan penyebaran Covid-19 tertinggi di Kota Medan.

Hal itu diungkapkan Rizki saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Karya Bersama Simpang Karya Bersama Dalam, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (18/9). Kegiatan tersebut turut dihadiri Lurah Pangkalan Mahsyur, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan, para Kepling dan warga sekitar.

Sementara itu, masih dalam kegiatan Sosialisasi Perda No.4/2012 yang digelar Rizki Lubis, Lurah Pangkalan Masyhur Milwan, juga meminta kepada warga yang hadir agar selalu mematuhi Prokes 5M sebagai salah satu upaya meminimalisir peredaran Virus Covid-19.

Disebutkannya, penularan virus ini di Kota Medan memang sudah menurun, namun warga harus tetap waspada dan tetap mematuhi prokes. Karenanya, Milwan merasa bersyukur digelarnya Sosialisasi Perda Kesehatan di wilayahnya, sehingga warga dapat lebih memahami masalah kesehatan terutama penularan virus Covid.

Sedangkan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan, Ferdinand Ginting juga mengimbau agar warga mematuhi betul prokes dengan selalu menerapkan 5M secara disiplin.”Karena virus ini sudah banyak mengambil korban, termasuk keluarga kita sendiri, jadi warga harus tetap waspada,” imbaunya.

Ferdinand juga menyebutkan, untuk membantu penanganan warga yang terpapar Covid, Wali Kota Medan telah menyediakan beberapa tempat isolasi terpadu (isoter) yang bisa dipergunakan warga Kota Medan yang terpapar covid dengan gejala ringan dan OTG, yakni eks Hotel Soechi Internasional di Jalan Cirebon, Gedung P4TK Jalan Setia Budi Medan Helvetia, dan KM Bukit Raya di Dermaga 007 Belawan.

“Jangan takut di isolasi. Justru dengan diisolasi, kondisi kesehatan orang yang diisolasi dapat dipantau secara intens oleh tenaga kesehatan. Selain itu, keluarga dan orang-orang disekitar kita dapat terhindar dari penularan virus ini,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kelurahan Komat III, Syamsuddin, mengaku masih banyak warga di kawasan tersebut yang belum divaksin. Bukan karena tak ingin divaksin, tetapi karena memang tidak ada stok vaksin yang tersedia hingga mereka belum berkesempatan untuk divaksin. Padahal, mereka mengaku telah mendaftarkan diri agar bisa divaksin.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Gerindra Dedy Aksyari Nasution ST, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk turut menggandeng pihaknya di DPRD dalam menyalurkan vaksinasi Covid-19 di Kota Medan. Pasalnya, selain dapat meringankan bebam pemerintah dalam memvaksinasi masyarakat, penyaluran vaksinasi melalui anggota dewan juga dapat mengurangi potensi berkumpulnya massa di puskesmas sebagai tempat vaksinasi Covid-19.

Hal itu ungkapkan Dedy Aksyari saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2012 di depan Kantor Lurah Kota Matsum (Komat) III, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (18/9).

“Saya nanti akan minta bantuan ke Pemko Medan, supaya para anggota dewan dapat ikut menyalurkan (vaksin) kepada masyarakat, itu supaya membantu pemerintah untuk proses vaksinasi ke masyarakat, termasuk kepada konstituen kami,” ucap Dedy menjawab keluhan warga yang belum divaksin saat menghadiri kegiatan yang mematuhi prokes tersebut.

Di hadapan Lurah Komat III Mirna, Dedy juga meminta agar setiap kepala lingkungan dibawah koordinasi Kelurahan segera merampungkan proses pendataan. Dari pendataan itu akan diketahui, siapa saja warga yang belum divaksin dan segera mendaftarkannya sebagai warga penerima vaksinasi.

Khusus masalah vaksin, kata Dedy, tak cuma di Kelurahan Komat III, tapi akhir-akhir ini memang sangat banyak warga Kota Medan yang ingin divaksin, akan tetapi stok vaksin memang tidak mencukupi. “Tapi dari Wali Kota (Medan), infonya akhir bulan 9 ini sudah ada stok vaksinnya. Saya kembali menghimbau kepada bapak/ibu, supaya pandemi ini bisa kita lewati bersama, salah satu caranya adalah vaksinasi. Kalau memang nanti sudan bisa vaksinasi, maka laksanakan lah vaksinasi itu,” imbaunya.

Dalam menyosialisasikan Perda Kota Medan No.4/2012 itu, Dedy juga menerangkan bahwa pemerintah punya tanggungjawab untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Khusus untuk warga kurang mampu, pemerintah wajib memfasilitasinya dengan BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Untuk itu saat ini, di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution, Pemko Medan tengah meminta penambahan ‘jatah’ kepada Kementerian Sosial agar warga Medan yang mendapatkan BPJS PBI dapat ditambah.”Pemko sedang mengupayakan agar semakin banyak masyarakat di Kota Medan yang bisa mendapatkan PBI ini. Makanya saat ini, Dinsos Kota Medan sedang mendata agar masyarakat bisa mendapatkan BPJS PBI. Kita minta disini, Kelurahan dan Kepling mengambil perannya,” tegasnya. (map/ila)