MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID Sumut) Periode 2021-2024, akhirnya dibuka secara resmi. Tahapan ini sempat tertunda sejak 2019 lalu di DPRD Sumut.

Tim Seleksi (Timsel) Pemilihan Anggota KPID Sumut, mengumumkan, pendaftaran yang dilakukan secara daring melalui laman www.kpid.sumutprov.go.id, dan www.sumutprov.go.id tersebut, dimulai pada 6 Agustus hingga 5 September 2021 mendatang.

Dari informasi yang dihimpun, Jumat (6/8), ada 10 syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar. Selain itu, peserta yang mendaftar juga harus menyertakan dokumen kelengkapan administrasi. Adapun detail informasinya, dapat dilihat calon pelamar dari laman resmi KPID Sumut dan website milik Pemprov Sumut.

Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto, membenarkan, pendaftaran Komisioner KPID Sumut ini dibuka sampai 5 September. Menurutnya, pendaftaran kemungkinan diperpanjang, jika nantinya peserta yang mendaftar tidak mencapai kuota yang telah ditentukan, yakni 21 orang.

Namun, jika pendaftar sudah mencukupi kuota, maka akan dilanjutkan dengan tahapan seleksi berkas.

“Jika tidak sampai 21 orang, akan diperpanjang. Namun, setelah diperpanjang satu kali, tapi tetap tidak mencukupi juga, maka tetap akan dilanjutkan ke tahap seleksi berkas,” ungkap Hendro, Jumat (6/8).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut itu, berharap, mereka yang mendaftar nantinya adalah orang yang memang berkompeten dan bisa memajukan penyiaran di Sumut.

“Kami mengimbau dan mengajak masyarakat Sumut untuk ikut berpartisipasi, sehingga bisa melahirkan komisioner yang bisa bekerja untuk penyiaraan di Sumut,” tutur Hendro lagi.

Profesional

Pada kesempatan itu, Hendro dan jajarannya, mengaku siap mengawal proses seleksi ini. Dia menyebutkan, hal-hal yang kurang baik dalam proses seleksi untuk calon Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumut yang tengah berjalan saat ini, tidak terjadi dalam tahapan seleksi Komisioner KPID Sumut.

Dari informasi yang diperoleh Hendro, sejumlah hal tidak fair terjadi dalam proses seleksi Komisioner KI Sumut. Misalnya, dampak penerapan PPKM di Kota Medan membuat ujian harus dilakukan secara daring. Alhasil, peserta yang kalah di antaranya disebabkan jaringan internet yang ngadat dan listrik padam. Kemudian karena bentuk soal pilihan berganda, tak boleh diulang ke nomor yang di atasnya.

“Sesuai informasi yang kami peroleh dari Timsel KI Sumut, ujiannya memang menyesuaikan kebijakan pusat, diarahkan ke daring. Namun, untuk proses calon KPID 3 tahun ke depan, kami sudah memanggil Timsel, Selasa (3/8) lalu, kami sudah memastikan tahapan-tahapan itu sesuai dengan kaidah dan mekanisme Peraturan KPI No 1/2015. Kami cek pasal per pasalnya, sudah oke,” jelasnya.

Hal kedua, Komisi A juga telah melihat persiapan umum dan persiapan khusus sesuai PKPI dimaksud.

“Kami berharap dan berdoa, semoga PPKM ini tidak diperpanjang lagi. Sehingga proses seleksi ini bisa dilakukan secara langsung, tidak daring lagi. Kami terus monitoring proses ini,” pungkas Hendro. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara (PKPA Sumut) prihatin, terhadap belasan anak dan pengasuh Panti Asuhan Gembira di Jalan Tembakau Raya, Perumnas Simalingkar, Medan Tuntungan, terpapar Covid-19.

Mereka kini dibawa ke Gedung P4TK di Jalan Setia Budi, Medan Helvetia, untuk menjalani isolasi karena tidak bergejala berat.

Direktur Eksekutif PKPA Sumut, Keumala Dewi berharap, pemerintah daerah setempat tidak hanya memantau proses isolasi, namun juga dilakukan edukasi dan pengarahan kepada anak-anak serta pengurus panti asuhan lainnya, terkait penerapan protokol kesehatan (prokes). Di samping itu, dapat segera dilakukan vaksinasi Covid-19.

“Anak-anak panti asuhan sudah semestinya menjadi satu prioritas untuk vaksinasi, khususnya bagi anak. Karena itu, mereka bisa didata lebih dulu,” ungkap Keumala, Jumat (6/8).

Menurut Keumala, kejadian ini butuh penanganan dan perhatian serius oleh pejabat berwenang dan Satgas Covid-19. Artinya, perlu memberi perhatian khusus terhadap panti-panti asuhan lain di Sumut, apakah prokesnya sudah berjalan dengan benar. Misalnya, pengadaan tempat cuci tangan, persediaan masker, dan pendukung prokes lainnya.

“Jangan sampai anak-anak di panti asuhan tidak patuh pada prokes, utamanya memakai masker dan selalu cuci tangan. Makanya, sarana untuk cuci tangan perlu dipersiapkan juga secara khusus, sehingga upaya untuk tetap patuh terhadap 5M benar-benar terlaksana,” jelasnya.

Diketahui, sebanyak 15 anak dan pengasuh Panti Asuhan Gembira dinyatakan positif Covid-19. Mereka kemudian diperintahkan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dibawa ke Gedung P4TK, untuk menjalani isolasi, Kamis (5/8) lalu.

Penanggung Jawab Panti Asuhan Anak Gembira, Besri Ritonga menjelaskan, awalnya seorang anak yang usai berobat di RS Gigi dan Mulut melakukan swab antigen, dan hasilnya reaktif.

“Jumat (30/7) sore itu, sudah dapat hasilnya, positif. Tapi kan sudah bercampur semua kami di sini. Kami koordinasi dengan Puskesmas, mereka menyuruh untuk swab antigen. Semua kami, ada 24 orang diswab antigen, dan 11 di antaranya reaktif,” bebernya.

Karena belum yakin dengan hasil tes swab antigen, dia pun meminta agar dilakukan tes PCR kepada anak-anak panti asuhan dan juga pengasuh.

“Di situ saya masih merasa tidak yakin, jadi saya minta dilakukan tes PCR. Besoknya, Sabtu (31/7) pagi, jam 8, anak-anak datang ke rumah sakit untuk tes PCR. Hasilnya keluar Senin (2/8) dan 15 orang positif,” tutur Besri, seraya menyebutkan, dari total 15 orang yang positif, 3 di antaranya adalah pengasuh panti asuhan.

Menurut Besri, ada 3 anak yang merasakan demam satu hari, 2 orang lainnya mengalami diare, dan selebihnya tidak bergejala.

“Kalau sakit sebenarnya enggak sakit, demamnya hanya demam biasa. Makan pagi kami beri vitamin C, sarapan bubur, olahraga main bola. Yang demam itu 3 orang, 2 mencret. Demamnya pun cuma satu hari. Kami sarankan minum (air putih), karena kami di sini ada terapi minum. Coba perbanyak minum sebelum datang pertolongan kata dokter,” pungkasnya. (ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyelenggara vaksinasi massal yang digelar di Gedung Olahraga (GOR) Serbaguna Pemprov Sumut, yang menimbulkan kerumunan hingga kericuhan, harus diproses hukum, karena sudah melanggar protokol kesehatan (prokes).

Hal tersebut disampaikan Praktisi Hukum dan Pengamat Sosial Kota Medan, Eka Putra Zakran, menanggapi kericuhan yang terjadi saat kegiatan vaksinasi massal yang digelar Selasa (3/8) lalu itu.

Menurut Eka, kerumunan yang terjadi di GOR Serbaguna Pemprov Sumut lebih parah dan memalukan, dibanding dengan kerumunan-kerumunan kecil yang ditertibkan aparat dengan dalih kebijakan PPKM Darurat, yang menyasar para pelaku usaha dan menjatuhkan sanksi kepada pemilik usaha tersebut.

“Sejatinya, dalam setiap pelaksanaan vaksinasi massal, wajib diterapkan standar prokes secara ketat. Ini tidak main-main, kondisi kita saat ini berada pada PPKM Level 4, jadi dilarang berkerumun. Orang yang berkumpul-kumpul di warung saja diberi sanksi. Apalagi ini, ribuan orang berkerumun, kenapa dibiarkan?” tegas Eka, Jumat (6/8).

Karena itu, lanjut Eka, para penyelenggara vaksinasi massal tersebut, harus ditindak dan diberi sanksi hukum, karena membuat kekacauan dan kegaduhan. Di samping membuat kerumunan, juga terjadi desak-desakan sampai ada yang pingsan.

“Merujuk pada ketentuan pasal 4 UU No 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan, jo pasal 14 huruf (a) KUHP, dan UU No 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah terjadi pelanggaran prokes. Karena itu, pihak penyelenggara bisa dikenakan sanksi pidana,” jelasnya.

Dia pun menilai, Gebyar Vaksin Presisi yang digelar Polri ini, justru mempermalukan institusinya sendiri, karena bertolak belakang dengan semangat pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, agar tidak meluas.

“Kita semua tahu, satu aturan prokes adalah menjaga jarak. Dengan kata lain, orang harus menghindari kerumunan, atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, untuk mencegah penularan Covid-19. Intinya, kalau mau bicara penegakan hukum dan keadilan (law inforcement), aturan yang ada harus ditegakkan. Jangan tebang pilih terhadap siapapun. Sehingga hukum tegak sebagai panglima,” kata Eka.

Semestinya, menurut Eka, dalam peristiwa ini, aparat penegak hukum diharapkan lebih dulu mematuhi hukum dengan memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, di saat situasi pandemi seperti ini.

“Polisi sebagai aparatur penegak hukum, harus lebih hati-hati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah ini. Jangan justru mereka yang menjadi persoalan baru, dengan cara membuat orang melanggar prokes,” ujar Eka lagi.

Eka pun mengatakan, ke depan, diharapkan kegiatan vaksinasi massal harusnya mengutamakan standar prokes yang ekstra ketat. Jangan membuat kerumunan yang justru berakhir ricuh. (man/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kodam I/Bukit Barisan (BB) berjanji, akan menindak tegas oknum perwira yang dilaporkan karena diduga melakukan penyimpangan anggaran. Adapun oknum perwira tersebut, berpangkat mayor di jajaran Kodam I/BB.

Kepala Penerangan Kodam I/BB, Letkol Donald Erickson Silitonga mengatakan, pihaknya akan mematuhi perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa, Dalam waktu dekat, oknum mayor tersebut akan diproses oleh Kodam I/BB.

“Kalu bersalah pasti akan ditindak tegas sesuai ketentuan berlaku. Apalagi sudah ada atensi dari Bapak KSAD,” ungkap Donald, Jumat (6/8).

Lebih lanjut Donald mengatakan, nantinya kasus oknum mayor ini akan ditangani tim penyelidik yang dibentuk Kodam I/BB.

“Jika alat bukti tersebut cukup dan mengarah kepada keterlibatan, pasti segera ditindak tegas,” tuturnya lagi.

Ketika disinggung mengenai mutasi atau rotasi yang diperintahkan KSAD terhadap oknum mayor tersebut, dia menyebutkan, hal itu dilakukan setelah pemeriksaan selesai, berdasar bukti yang ada.

Sebelumnya, Asisten Intelijen KSAD Mayjen TNI Bambang Ismawan, melaporkan adanya temuan fakta penyimpangan anggaran, saat pelaksanaan Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri (Dikjurbaif), dan Pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri (Dikjurtaif) Gelombang II TA 2020. Dalam laporan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) KSAD itu, ada nama perwira Kodam I/BB yang diduga terlibat melakukan penyimpangan anggaran. Perwira tersebut Mayor CKU GS, yang menjabat PA KU Rindam I/BB.

Dalam laporan Bambang, yang disaksikan langsung KSAD Jendral TNI Andika Perkasa, Mayor CKU GS diduga melakukan penyimpangan anggaran, dengan modus pembuatan Buku KU 11 atau buku gaji. Tiap siswa, yang jumlahnya 467 orang dipotong gajinya sebesar Rp40.000 untuk pembuatan buku tersebut. Adapun pemotongan gaji itu, atas perintah Mayor CKU GS. Bila dikalkulasikan, uang yang didapat dari pemotongan gaji ini, yakni Rp40.000 x 467 siswa, yakni Rp18.680.000. Uang tersebut, dikabarkan belum dikembalikan.

Kemudian, dalam laporan itu juga dijabarkan soal pemotongan gaji siswa Dikjur Taif TA 2020. Pada Mei 2020, jatah uang siswa Rp2 juta per orang dikali 397 siswa, sebesar Rp794.000.000. Total belanja tiap siswa Rp1.063.000, sehingga jumlahnya Rp422.000.000. Adapun uang yang dipertanyakan dan belum dikembalikan Rp372.000.000.

Kemudian pada Juni 2020, jatah uang siswa Rp1.500.000 dikali 397 siswa, berjumlah Rp595.500.000. Uang yang digunakan untuk belanja perlengkapan YWP (Yidha Wastu Pramuka) totalnya Rp382.024.000. Dan uang siswa yang belum dikembalikan Rp213.476.000.

Pada Juli 2020, setelah adanya temuan Tim Wasev KSAD TNI, jatah siswa diberikan sepenuhnya sebesar Rp2 juta per orang. Dari pemotongan di Mei dan Juni 2020, uang yang belum dikembalikan sebesar Rp585.476.000.

Dalam rapat evaluasi itu, KSAD TNI Jendral Andika Perkasa, berang dan meminta uang yang belum dikembalikan segera dipulangkan.

“Pokoknya semua uang wajib dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan, kita harus punya bukti,” tutur Andika, sebagaimana ditayangkan chanel YouTube TNI AD, Jumat (6/8).

Andika mengatakan, uang yang diduga disalahgunakan itu, harus dikembalikan dengan cara ditransfer.

“Saya tidak mau cash. Jadi harus dicari nomor rekening, termasuk data di mana prajurit-prajurit ini bertugas,” tegasnya lagi.

Dia mengatakan, adanya penyimpangan anggaran di tiap Rindam dan Dodiklatpur ini, disinyalir diketahui para pimpinan Kodam I/BB.

“Saya anggap tahu, komandannya. Makanya warning ini harus disampaikan,” jelas Andika lagi.

Adapun hukumannya, nanti akan diberikan secara administratif militer.

“Hukumannya ini bukan pidana, tapi disiplin. Hukuman disiplin militer yang minimal adalah teguran. Dan teguran itu ada konsekuensi administrasinya juga. Kalau mereka tidak mau mengembalikan, baru pidana. Supaya mereka tahu. Sebab kalau hanya dikembalikan saja, akan berulang kejadian ini,” pungkas Andikan. (tnc/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Para mahasiswa mengapresiasi Gebyar Vaksinasi Presisi tahap pertama yang digelar di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Jalan Garu 2, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (6/8).

Hal itu diungkapkan seorang mahasiswa kampus tersebut, Tiza. Dia mengaku, merasa bersyukur dengan adanya kegiatan vaksinasi oleh Aliansi BEM se-Nusantara, yang bekerja sama dengan Polda Sumut itu.

“Iya (bersyukur). Karena di mana-mana vaksin dosis pertama sudah habis. Kemarin saya pernah nanya di Puskesmas, sudah habis. Yang ada cuma (vaksin) dosis kedua,” ungkap Tiza.

Tiza berharap, vaksinasi ini terus berlanjut, agar semua mahasiswa atau pun masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi.

“Semoga Gebyar Vaksinasi Presisi ini terus berlanjut,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan mahasiswa USU, Citra Sari.

“Iya, senang banget rasanya, karena sudah divaksin,” tuturnya, usai mengikuti Gebyar Vaksinasi Presisi.

Dia mengatakan, sudah mencari vaksin di berbagai tempat, namun banyak yang kosong dan kehabisan.

“Begitu ada teman yang bagikan info link vaksinasi, saya langsung buru-buru daftar. Dan tadi pagi (kemarin, red) saya lihat, nama saya sudah tercantum. Senang banget,” ujarnya.

Seperti diketahui, Aliansi BEM se-Nusantara bekerja sama dengan Polda Sumut, menggelar Gebyar Vaksinasi Presisi untuk pelajar dan mahasiswa di Kampus UMN Al Washliyah. Vaksinasi ini menargetkan 2.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan dan sekitarnya. (mag-1/saz)