VAKSIN TIBA: Petugas kargo Bandara Kaulanamu Internasional mendorong beberapa kotak berisi vaksin Covid-19 yang baru tiba dari Jakarta.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Ganip Warsito menegaskan, pemerintah menjamin ketersedian vaksin di Indonesia untuk didistribuskan hingga ke kabupaten/kota. Bahkan, Ganip mengimbau masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin, untuk datang ke sentra-sentra vaksin terbuka, Puskesmas, maupun tempat-tempat lainnya.
VAKSIN: Petugas kargo Bandara Kaulanamu Internasional mendorong beberapa kotak berisi vaksin Covid-19.
“Memang di akhir Juli kemarin ada sedikit penurunan stok. Tapi di Agustus ini, dijamin stok vaksin akan bisa kembali,” katanya menjawab wartawan, usai memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Sumatera Utara, di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (6/8).
Sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo, lanjut Ganip, vaksin yang telah didistribusikan ke daerah harus segera diberikan kepada masyarakat demi mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga kekebalan kelompok (herd immunity) segera terbentuk. “Terkait vaksinasi, pemerintah sudah memberikan alokasi vaksin kepada provinsi-provinsi, bahkan kabupaten/kota, dan untuk pengadaan vaksinasi ini pemerintah menjamin ketersediaannya, bahkan presiden menyatakan tidak satu pun daerah menstok vaksin, artinya vaksin yang telah diterima, agar langsung diberikan kepada masyarakat,” terangnya.
Ganip menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin, diimbau untuk mendatangi sentra-sentra vaksin terbuka. “Metode vaksin pun sudah beragam, mulai dari sentra-sentra vaksin terbuka, puskesmas, kecamatan dan lain sebagainya. Juga ada serbuan vaksinasi TNI/Polri dan elemen masyarakat lain. Ini semua untuk capai target,” ucapnya.
Disinggung adanya kerumuman masyarakat dalam kegiatan vaksinasi di Gedung Serbaguna Jalan Pancing Medan, beberapa hari lalu, Ganip menilai hal tersebut terjadi karena antusias masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin. “Soal kerumunan, kembali masalah pandemi Covid-19 ini masalah yang sangat kompleks sehingga melibatkan berbagai pihak. Utamanya adalah masyarakat sendiri, kerumunan terjadi karena masyarakat antusias pengin segera divaksin dan khawatir vaksin itu habis,” dalihnya. “Karenanya kita semua untuk terus memberikan pemahaman berikan keterangan kepada masyarakat kita bahwa stok vaksin itu dijamin pemerintah. Tinggal giliran untuk mendapatkannya,” pungkasnya.
Imbauan Kepala BNPB agar masyarakat dapat mendatangi Puskesmas untuk mendapatkan vaksin Covid-19, berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Terutama di Puskesmas-puskesmas yang berada di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Informasi yang diperoleh Sumut Pos, hingga kini ketersediaan vaksin Covid-19 belum ada di Puskesmas Patumbak. Masyarakat pun kecewa lantaran belum bisa mendapat suntikan vaksin kedua.
“Gawat juga ya, padahal waktunya uda lebih dua minggu setelah saya divaksin pertama. Takut juga berefek kurang bagus ke badan,” kata Tiwi, warga yang berdomisili di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak. “Kita harap maunya cepat ada lagilah vaksinnya biar bisa disuntik kedua, soalnya takut kita ada efek macam-macam untuk kesehatan,” pungkasnya. (prn)
ANTIGEN: Petugas dari Dinkes Medan melakukan test antigan terhadap mahasiswa Politeknik Unggul LP3M yang kedapatan mengikuti PTM.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah masih belum mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi Covid-19, namun begitu, masih ada lembaga pendidikan yang nekat melanggar.
ANTIGEN: Petugas dari Dinkes Medan melakukan test antigan terhadap mahasiswa Politeknik Unggul LP3M yang kedapatan mengikuti PTM.
Saat tim gabungan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Medan menggelar operasi yustisi, Jumat (6/8), ada universitas swasta yang kedapatan menggelar PTM. “Siang tadi kita melakukan razia ke Universitas Politeknik Unggul di Jalan Iskandar Muda. Mereka berani melanggar aturan. Mereka kedapatan menggelar PTM di kampus. Padahal sudah jelas dalam SE Wali Kota Medan, PTM belum diperbolehkan dan masih harus dilanjutkan dengan sistem daring,” kata Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap kepada Sumut Pos, Jumat (6/8) sore.
Menurut Rakhmat, dalam operasi yustisi yang digelar Tim Gabung yang terdiri dari Dinas Kesehatan, BPBD, Kecamatan Medan Baru, kelurahan, serta Polsek Medan Baru ini, langsung melakukan swab Antigen terhadap pegawai Universitas Politeknik Unggul dan semua mahasiswa yang tertangkap basah mengikuti PTM tersebut. “Total ada 51 yang kita swab, terdiri dari 13 orang mahasiswa dan 33 orang mahasiswi. Lalu kita juga melakukan swab kepada 2 orang staf laki-laki dan 3 orang staf perempuan di kampus itu. Hasilnya, ada 5 orang yang reaktif. Selanjutnya, mahasiswa yang hasil swabnya reaktif langsung kita bawa ke gedung tempat isolasi terpadu (Isoter) di gedung P4TK untuk tindakan selanjutnya,” ujarnya.
Ke depannya, jelas Rakhmat, pihaknya akan terus melakukan operasi yustisi yang sama ke sejumlah lokasi, baik ke tempat-tempat usaha skala besar seperti restoran, cafe dan sejenisnya hingga ke tempat-tempat lokasi pembelajaran tatap muka seperti sekolah-sekolah dan kampus-kampus. “Setiap hari kita melakukan razia, kemarin kita melakukan razia ke empat cafe dan restoran berskala besar, seperti brother cafe, Warung Kopi Wak Noer, Tijili Square, dan RM Gumarang Jaya. Ada banyak yang kita swab, ada juga yang reaktif dan juga langsung kita bawa ke lokasi Isoter Pemko Medan. Ini akan terus berlanjut, termasuk ke sekolah-sekolah juga. Mohon pengertian dan kesadaran semua pihak untuk mematuhi aturan yang ada,” tutupnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan mengaku sangat menyayangkan, masih adanya lembaga pendidikan di Kota Medan yang melanggar aturan pemerintah dengan menggelar PTM ditengah pandemi Covid-19 yang semakin meningkat dan dalam suasana PPKM Level IV yang masih berlangsung. “Lembaga pendidikan seharusnya mendidik peserta didiknya, baik itu Mahasiswa maupun para siswa atau orangtua siswa untuk ikut mematuhi aturan pemerintah, bukan malah melanggar aturan dan memberi contoh yang tidak baik,” tegas Sudari, Jumat (6/8).
Dikatakan Sudari, setiap pihak seharusnya mendukung langkah pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan, termasuk pihak sekolah ataupun kampus. Sebab selain melanggar aturan, lembaga pendidikan tersebut juga telah berani mengambil resiko terkait kesehatan dan keselamatan bagi para peserta didiknya.
“Itu masih Mahasiswa yang terbilang sudah dewasa. Bayangkan kalau yang kedapatan PTM itu adalah sekolah tingkat SMP bahkan SD. Bayangkan kalau anak SD yang kedapatan PTM juga di swab, lalu ada yang reaktif dan dibawa ke tempat Isoter. Ini bagaimana? Apakah pihak sekolah mau tanggungjawab?” kata Sudari.
Untuk itu, Ketua Pansus RPJMD DPRD Medan ini menegaskan kembali, pihaknya akan segera menanyakan kesiapan Disdik Kota Medan dalam melakukan pengawasan ke semua sekolah yang ada di Kota Medan. “Beruntung yang kedapatan itu kampus, bukan sekolah tingkat TK, SD, ataupun SMP, sebab ini dibawah naungan Disdik (Dinas Pendidikan) Kota Medan. Tapi begitupun, ini harus jadi perhatian penting bagi Disdik Kota Medan, jangan sampai ada sekolah tingkat TK, SD, ataupun SMP yang berani menggelar PTM saat ini. Ini yang akan kita tanyakan nanti ke Disdik saat rapat RPJMD, bagaimana pengawasan mereka,” tegasnya.
Sebab bila nantinya ternyata ada sekolah tingkat TK, SD, SMP yang kedapatan menggelar PTM di sekolah, lanjut Sudari, itu artinya Disdik Medan telah gagal total dalam melakukan pengawasan ke setiap sekolah yang berada di bawah naungannya. Sekaligus, bentuk ketidakmampuan Disdik Kota Medan dalam menjalankan Instruksi Wali Kota Medan yang tertuang dalam SE No.443.2/6847. “Langkah yang dilakukan Wali Kota Medan sudah tepat, tinggal bagaimana OPD terkait dam petugas di lapangan mengeksekusi aturan itu di lapangan,” tuturnya.
Selanjutnya, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan itu juga meminta Pemko Medan untuk menindak tegas setiap pelaku usaha maupun lembaga pendidikan yang terang-terangan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu harus ada sanksi tegas bagi tempat usaha kuliner berskala besar yang masih beroperasi dengan menyediakan makan/minum ditempat. Sanksinya, Pemko Medan harus mencabut izin usahanya bila telah berkali-kali melanggar aturan.
“Begitu juga dengan sekolah, bila ada yang berani menggelar PTM di sekolah dan membandel berkali-kali, sekolah itu harus dicabut izin operasional nya. Ini gak main-main, ini demi keselamatan generasi bangsa. Saat ini Varian Delta sudah menyerang anak- anak, semua harus sadar itu,” pungkasnya. (map)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatatkan rekor baru pertambahan kasus harian Covid-19. Berdasarkan data Kemenkes RI yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (6/8), Sumut memperoleh penambahan 2.045 kasus baru positif.
DENGAN penambahan tersebut, akumulasinya kasus Covid-19 di Sumut melonjak dari 66.993 menjadi 69.038 orang, dan menempatkan Sumut menjadi provinsi terbanyak ketujuh dalam menyumbangkan 39.532 kasus baru positif secara nasional.
Untuk kasus kesembuhan, Sumut juga menembus angka tertinggi sepanjang pandemi dengan capaian 1.005 orang. Kini, akumulasinya kasus sembuh meningkat dari 43.536 menjadi 44.541 orang. Jumlah angka kesembuhan tersebut, menempatkan Sumut menjadi daerah ke-11 yang berkontribusi menyumbangkan 48.832 kasus sembuh di Indonesia.
Selanjutnya, kasus kematian juga masih terus menambah angka korbannya yang tercatat sebanyak 24 orang. Dengan demikian, akumulasinya naik dari 1.581 menjadi 1.605 orang. Dalam kasus kematian ini, Sumut tercatat menjadi provinsi terbanyak ke-13 menyumbangkan dari total 1.635 kasus kematian di tanah air. Dari data-data tersebut, kasus aktif Sumut kembali melonjak dari 21.876 orang menjadi 22.892 orang.
Sementara, terkait penanganan Covid-19 di Sumut, Kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito mengunjungi fasilitas isolasi terpusat (Isoter) Pemko Medan di Gedung P4TK, Jalan Setiabudi, Kelurahan Helvetia Timur, Medan Helvetia, Jumat (6/8). Selain Gedung P4TK, Ganip didampingi Wali Kota Medan Bobby Nasution, juga meninjau lokasi Isoter Pemko Medan di eks Hotel Soechi, Jalan Cirebon, Mesan Kota, dan meninjau pembangunan ruang ICU Covid-19 di RSU dr Pirngadi Medan.
Dalam kesemopatan itu, Ganip mengungkapkan, Kota Medan masuk dalam salah satu Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa dan Bali dengan peningkatan kasus Covid-19 tertinggi se-Indonesia dalam satu pekan terakhir. “Kalau saya lihat satu minggu terakhir ini, memang luar Jawa-Bali, yang meningkat itu adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, ada tujuh yang terjadi kenaikan, baik kenaikan kasus maupun kenaikan tingkat kematian,” ucap Ganip.
Menurutnya, kenaikan kasus ini terjadi seiring dengan penurunan kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali selama masa penerapan PPKM. “Sesuai roadmap dari pemerintah, mengendalikan Covid-19 itu adalah mengubah pandemi menjadi endemi,” ujarnya.
Disebutnya, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat dan semua komponen. Pertama, masyarakat diminta untuk wajib mendisiplinkan diri dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). “Ini menjadi kunci. Ini mengubah perilaku menjadi disiplin protokol kesehatan. Minimal perorangan pakai masker, karena virus ini penularannya adalah manusia. Oleh karenanya, manusianya yang harus diproteksi. Mencuci tangan, artinya lingkungan bersih,” katanya.
Lalu yang kedua, terang Ganip, pemerintah akan terus meningkatkan vaksinasi kepada masyarakat. Hal itu dilakukan untuk meningkat herd immunity (kekebalan massal) ditengah-tengah masyarakat. “Vaksinasi harus tinggi. Kemudian yang ketiga adalah testing, tracing dan treatment. Tiga ini senjata yang bisa merubah atau mengendalikan pandemi menjadi endemi,” terangnya.
Ditegaskan Ganip, agar Kota Medan dan wilayah lainnya di Luar Pulau Jawa dan Bali bisa mendapatkan hasil yang sama dengan penurunan kasus yang terjadi di Jawa dan Bali, maka harus dengan menekankan penerapan replikasi seperti di luar Pulau Jawa dan Bali. Ganip juga mengaku telah melakukan diskusi dengan Pak Wali Kota Medan Bobby Nasution, agar replikasi seperti di luar Pulau Jawa dan Bali dapat dilakukan di Kota Medan. Hanya saja, pemerintah daerah butuh pendekatan yang berbeda-beda dengan Pulau Jawa dan Bali.
“Hanya yang berbeda adalah pendekatan, karena kita terdiri dari berbagai daerah yang butuh kearifan lokal dalam pendekatannya. Pak Wali Kota (Medan) sudah membuat regulasi aturan tentang itu, tinggal bagaimana masyarakat taat dengan aturan itu, bagaimana aparat penegak hukum menegakkan aturan itu. Kalau kita sudah sama-sama satu kata, InsyaAllah Covid ini akan terkendali,” tegasnya.
Beri Apresiasi
Dalam kesempatan itu, Ganip Warsito juga menyinggung soal kemungkinan warga yang terpapar Covid jenis baru, yakni Varian Delta. Ia meminta, jika ada warga yang terpapar Covid-19 jenis baru tersebut agar segera melakukan isolasi ketat. “Karena varian delta ini cepat sekali, nanti kepala Lingkungan disini harus di cek terus, harus dimonitor kondisinya jangan sampe terjadi pemburukan,” ujarnya.
Ganip juga mengimbau, agar masyarakat yang terbilang paruh baya yang terpapar Covid Delta segera melakukan isolasi. “Tempatnya lebih terjamin, artinya tempat tidur ada kamar mandinya. Kalau usia yang di atas 45 tahun, memiliki darah tinggi, gula atau jantung, lebih baik isolasi di lokasi yang sudah ditetapkan,” imbaunya.
Ganip juga mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam penanganan Covid-19 di Medan dengan menyediakan tempat isolasi bagi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Gedung P4TK. “Terima kasih Pak Wali Kota beserta seluruh perangkatnya yang telah menyediakan tempat isolasi terpusat (isoter), tempat ini benar-benar sangat bagus,” kata Ganip.
Sebelumnya, setibanya di lokasi, Bobby Nasution dan Ganip langsung menemui petugas informasi yang berada di lantai dasar. Dari petugas informasi diketahui, jumlah warga positif Covid-19 yang menjalani isolasi di Gedung ini sebanyak 36 orang, 14 diantaranya anak-anak yang berasal dari salah satu panti asuhan di Kecamatan Medan Tuntungan. Setelah itu Bobby Nasution dan Ganip mengecek kamar yang digunakan sebagai tempat isolasi di lantai dua.
Selain Gedung P4TK, Bobby menjelaskan, Pemko Medan juga memiliki tempat isoter di eks Hotel Soechi Jalan Cirebon Medan. Di gedung P4TK tersedia 200 kamar, sedangkan di eks Hotel Soechi terdaftar 240 kamar. Menurut Bobby, kedua tempat isoter tersebut digunakan untuk warga terpapar positif Covid-19 tanpa gejala menjalani isolasi, sehingga tidak menularkannya kepada orang terdekatnya. “Masyarakat bisa langsung datang ke eks Hotel Soechi dan Gedung P4TK untuk menjalani isolasi dan tidak dipungut biaya,” ungkap Bobby.
Setelah melihat kondisi kamar dan peralatan pendukungnya, Ganip pun menilai tempat isoter yang disediakan pemko Medan sudah sangat bagus. Disebutkannya, kamar beserta fasilitas isoter ini cukup bagus, warga yang menjalani isolasi di tempat tersebut juga mendapatkan makanan dan ekstra puding yang cukup baik.
Ganip mengatakan, isoter dilakukan untuk memisahkan warga yang terpapar Covid-19 dengan yang belum terpapar guna mencegah terjadinya penularan. Dari analisis yang telah dilakukan, jelas Ganip, warga yang terpapar Copvid-19 akibat isoman yang tidak terkendali dan terkontrol sehingga saat kondisinya mulai parah terlambat dibawa ke rumah sakit.
Ganip juga menilai, regulasi yang telah dibuat Bobby nasution dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 juga sudah sangat baik. Kini, imbuhnya, tinggal bagaimana masyarakat taat mengikuti regulasi tersebut serta bagaimana aparat hukum menegak aturan tersebut. “Kalau kita semua sudah satu kata, insya Allah Covid-19 dapat diatasi,” ungkapnya.
Ganip menjelaskan, kedatangannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota guna membedah permasalahan-permasalahan yang ada dalam penanganan Covid-19. Kemudian, melihat aspek penanganan yang dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga dilakukannya penanganan secara kolaboratif.
Banyak Isoman Meninggal di Rumah
Ganip juga mengingatkan masyarakat agar tidak asal menjalani isolasi mandiri, ketika terkonfirmasi positif Covid-19 atau merasakan gejala-gejala yang mengarah kepada pelularan virus Corona. Pasalnya saat ini, ada banyak kasus kematian Covid-19 yang terjadi karena disebabkan isolasi mandiri yang tidak terkendali di rumah. Akibatnya, kondisi semakin memburuk dan terlambat untuk mendapatkan perawatan secara intensif di RS. “Berdasarkan analisis kita, yang meninggal itu karena isoman yang tidak terkendali. Isolasi mandiri di rumah sehingga terjadi pemburukan, terlambat dibawa ke rumah sakit,” ungkap Ganip.
Lalu sesampainya di rumah sakit, kata Warsito, para pasien juga merasa tertekan karena melihat banyaknya pasien yang masuk ke RS dalam kondisi dengan gejala yang sudah cukup berat. Maka sebaiknya, isolasi dilakukan di tempat isolasi terpadu (isoter) agar selalu mendapatkan pengawasan dan pengobatan yang tepat. Kalaupun isolasi dilakukan di rumah, maka lingkungan sekitar harus memperhatikan kondisi rumah yang sedang menjadi lokasi isolasi mandiri.
Menurut Ganip, dalam PPKM Darurat atau Level IV untuk Pulau Jawa dan Bali, saat ini sudah menunjukkan angka penurunan. “Tapi penurunan ini tetap kita harus hati-hati karena penurunan ini dibarengi juga dengan tingkat kasus mortalitasnya. Karenanya, berkaca dengan penerapan yang terjadi di Jawa-Bali, saya datang kesini untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan atensi sampai dengan tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Ganip pun menjelaskan, fasilitas isolasi terpusat sangat berperan penting dalam pemutusan mata rantai Covid-19 di daerah. “Untuk sama-sama kita membedah permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama kita perlu melihat dari hulu ini menjadi sumbernya, oleh karenanya hulu ini harus kita tata. Sehingga antara hulu dan hilir harus menjadi penanganan yang kolaboratif,” jelasnya.
Ganip mencontohkan, penanganan kasus Covid-19 di hulu dimulai dari melakukan pemisahan antara pasien yang terkonfirmasi positif dengan yang tidak atau masyarakat yang sehat. “Jadi tujuannya dimulai dari Isoter. Dan rata-rata saya lihat di daerah itu sudah bagus,” tuturnya.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah mengaku sepakat dengan apa yang dikatakan Kepala BNPB Ganip Waristo. Ia menilai, bahwa isolasi mandiri tanpa kontrol ketat merupakan hal yang sangat beresiko, terutama bagi pasien yang sedang menjalani Isoman dan orang-orang terdekatnya.
Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang meninggal dunia bahkan menularkan virus tersebut kepada orang disekitarnya saat sedang menjalai Isoman. “Isoman itu teknisnya gak mudah, faktanya banyak yang isoman asal-asalan, terakhir berujung fatal. Isoman itu untuk mereka yang tanpa gejala atau gejala ringan, itupun harus dalam pengawasan ketat. Kalau tidak ada yang mengawasi, sebaiknya jangan isoman, langsung ke lokasi Isoter saja, ada di Gedung P4TK, ada juga di Hotel Soechi. Untuk yang gejala berat, sebaiknya langsung ke rumah sakit,” kata Afif kepada Sumut Pos, Jumat (6/8).
Dijelaskan Afif, Isoman di rumah tanpa pengawasan dari orang atau warga sekitar sangat berpotensi dalam menularkan virus tersebut ke banyak orang. “Sehari atau dua hari tahan dia Isoman di rumah, setelah itu pergi dia keluar beli makanan, beli minuman, atau bahkan nongkrong dulu sebentar entah dimana untuk membuang penat. Ini tadi yang bahaya, ini yang harus diawasi ketat. Sebab selain membahayakan dirinya, juga sangat membahayakan orang lain,” jelas Afif.
Isolasi lingkungan yang di lakukan Pemko Medan saat ini, terang Afif, sudah sangat baik dan layak untuk ditingkatkan guna menekan angka penyebaran Covid-19. “Yang idola dirumah diawasi kepala lingkungan, diawasi agar tidak keluar rumah sampai sembuh. Diawasi bagaimana kondisinya, bila memburuk langsung dibawa ke RS. Lalu diberikan juga makan/minumnya selama Isoman. Kalau ini dilakukan, maka saya yakin Covid-19 ini bisa kita kendalikan bersama,” pungkasnya. (ris/map)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 12 mahasiswa di Sumatra Utara dan Aceh menerima Beasiswa Peduli Orangutan Tahun 2021 Angkatan XV, Jumat (6/8).
Penyerahan Beasiswa Peduli Orangutan Tahun 2021 Angkatan XV, Jumat (6/8).Triadi Wibowo/Sumut Pos.
Program ini diinisiasi oleh Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre (YOSL-OIC), yang didukung oleh Orangutan Republik Foundation (OURF).
Ke-12 mahasiswa yang menerima beasiswa, 5 di antaranya dari kampus USU, 5 dari Unsyiah, 1 dari Universitas Medan Area, dan 1 mahasiswa lagi berasal dari UIN Ar-Raniry.
Program beasiswa ini bertujuan
Meningkatkan kecerdasan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa dalam upaya melestarikan alam
Panut Hadisiswoyo, Chair Person Yayasan Orangutan Sumatra Lestari-OIC mengatakan progam ini dimulai pada tahun 2006 dan diadakan setiap tahunnya. Menargetkan mahasiswa dari universitas di Sumut dan Aceh yang memiliki kerjasama dengan YOSL-OIC.
“Tujuan program beasiswa ini adalah untuk memberikan dukungan moril dan materil kepada mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi/pendidikan di perguruan tinggi. Juga untuk melahirkan generasi-generasi intelektual yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap upaya-upaya perlindungan dan penyelamatan Orangutan Sumatera dan habitatnya,” ujarnya.
Menurutnya, ini merupakan upaya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa dalam upaya melestarikan alam.
Mahasiswa mendapatkan dukungan dana dan konsultasi hingga masa pendidikan mereka berakhir
Fransisca Ariantingsih mengatakan dampak positif dari beasiswa Peduli Orangutan adalah para mahasiswa mendapatkan dukungan dana dan konsultasi hingga masa pendidikan mereka berakhir.
”Kami bisa melihat tumbuhnya antusiasme mahasiswa tentang orangutan di Sumatera dan juga restorasi hutan habitatnya, selain dari semakin bertambahnya karya tulis dan penelitian ilmiah tentang orangutan di Sumatera,” jelasnya.
Saat ini, mahasiswa yang ikut program ini sudah sampai angkatan XV dan telah memberikan kesempatan kepada 153 mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed), Universita Medan Area (UMA), Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.(rel)
DISKOMINFO SUMUT
VAKSIN MASSAL: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Edimin, serta unsur Forkopimda Labusel, membuka secara resmi vaksin massal di Rumah Sakit Sri Pamela Torgamba, Jalan Lintas Sumatera, Beringin Jaya, Labusel, Rabu (4/8).
LABUSEL, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 58.000 masyarakat dan karyawan perkebunan 14 Kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) mengikuti vaksinasi massal. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap penyebaran Covid-19 di wilayah perkebunan terkendali.
DISKOMINFO SUMUT
VAKSIN MASSAL: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Edimin, serta unsur Forkopimda Labusel, membuka secara resmi vaksin massal di Rumah Sakit Sri Pamela Torgamba, Jalan Lintas Sumatera, Beringin Jaya, Labusel, Rabu (4/8).
Ke-14 Kabupaten yang mengikuti vaksinasi massal PT Perkebunan Negara II, III dan IV, adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, Serdangbedagai, Batubara, Simalungun, Deliserdang, Mandailingnatal, Langkat, Padanglawas, Padanglawas Utara, dan Tapanuli Selatan.
Vaksinasi massal ini disaksikan langsung Gubernur Edy Rahmayadi secara virtual dari Rumah Sakit (RS) Sri Pamela Torgamba, Jalan Lintas Sumatera, Beringin Jaya, Labuhanbatu Selatan (Labusel). Dengan menekan tombol sirene Edy Rahmayadi secara resmi membuka kegiatan Sentra Vaksinasi PTPN II, III IV dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
“Ini salah satu cara kita untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Sumut, hal lain yang tidak boleh ditinggalkan protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau sudah divaksin, tapi tidak taat protokol kesehatan (Prokes), ya tidak siap-siap Covid-19 ini,” kata Edy Rahmayadi, di depan sekitar 300 orang peserta vaksinasi, Rabu (4/8).
Perkebunan salah satu prioritas vaksinasi, menurut Edy Rahmayadi, dikarenakan penyumbang devisa besar untuk Indonesia. “Bapak-bapak ibu-ibu sekalian kalian prioritas karena perkebunan itu memberikan devisi yang besar untuk negara. Kita tidak ingin perkebunan di Sumut sampai terpapar berat Covid-19,” sebutnya.
Bupati Labuhanbatu Selatan Edimin berharap program vaksinasi berlanjut ke masyarakat umum di daerah yang dipimpinnya. Dengan begitu Kabupaten Labusel bisa terlindungi dari Covid-19.
“Labusel masuk ke Covid-19 Level 3 dan jumlah masyarakatnya sekitar 350.000 jiwa, kita harap 70% bisa divaksinasi agar penyebaran Covid-19 bisa kita kendalikan secara signifikan,” kata Edimin.
Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani mengatakan vaksinasi ini dibuat dengan sistematik dan protokol kesehatan yang ketat. Petugas dibagi menjadi tiga bagian yaitu administrasi, pendataan, dan kesehatan, dengan begitu targetnya vaksinasi yang dimulai pukul 08:00 WIB bisa selesai pukul 17:00 WIB.
“Kita buat bergelombang agar tidak terjadi penumpukan karena sebelumnya sudah kita data peserta vaksinnya. Berkolaborasi dengan Pemprov Sumut, Pemkab Labusel dan GAPKI. Dengan begini kita juga lebih mudah dalam pendataan,” kata Abdul Ghani.
Turut hadir pada kegiatan Sentra Vaksinasi PTPN III dan GAPKI, Plt Kadis Kesehatan Sumut Aris Yudhariansyah, Forkopimda Kabupaten Labusel dan OPD terkait. Juga hadir dari GAPKI, tokoh agama dan masyarakat. (prn/ram)
PADAMKAN: Petugas BPBD Dairi di Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Janwar Silalahi berusaha memadamkan api kebakaran di kawasan Danau Toba tepatnnya di Desa Silalahi 3, Sabtu (31/7).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Pelestari Lingkungan (Mapel) meminta Kepolisian menyelidki kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 25 Hektare yang terjadi di Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dan di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, berapa hari lalu.
PADAMKAN: Petugas BPBD Dairi di Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Janwar Silalahi berusaha memadamkan api kebakaran di kawasan Danau Toba tepatnnya di Desa Silalahi 3, Sabtu (31/7).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
“Kami meminta kepada pihak Kepolisian untuk segera menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sekitar Danau Toba, karena hal ini bukan sekali terjadi tapi sudah berulangkali,” ujar Ketua Umum Mapel Muhammad Ridho didampingi Sekjen M Yusuf Hanafi Sinaga dan Bendahara Umum Mapel, Nanang Ardiansyah Lubis, di Medan, Jumat (6/8).
Nanang meminta perhatian serius Pemerintah dalam penanganan dan pencegahan Karhutla dan juga menjalankan Inpres Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Penanggulanan Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Kebakaran lahan di sekitar Danau Toba bukan baru sekali ini terjadi. sudah sering terjadi dan menjadi masalah serius yang tak terselesaikan sejak dulu, kebakaran hutan dan lahan mengancam kelestarian dan kehidupan hayati di dalamnya,” ungkapnya.
Karena itu, lanjutnya, perlunya perhatian pengawasan dan peran semua pihak, baik masyarakat dan Pemerintah harus bersama menjaga hutan di Danau Toba tersebut.
Dia menambahkan, perlu dilakukan peremajaan lahan yang sudah terbakar dengan reboisasi untuk menjaga kawasan guna melestarikan kawasan tersebut.
“Kami Dari Mapel siap membantu Pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan Danau Toba,” pungkasnya. (mag-1/ram)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didesak supaya segera mencarikan solusi untuk penyelesaian pembagian jasa pelayanan para tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di rumah sakit umum (RSU) Sidikalang.
Desakan disampaikan fraksi Demokrat Kabupaten Dairi yakni Ketua fraksi, Mardaulat Girsang didampingi Rukiatno Nainggolan, Bona Tindaon, Cipta Karo-Karo serta Wanseptember Situmorang kepada wartawan di Kantor DPC Demokrat di jalan Sudirman Sidikalang, Kamis (5/7).
Bona Tindaon, Rukiatno Nainggolan dan lainya menegaskan, jasa pelayanan itu hak Nakes. Harusnya, Bupati Eddy segera menyikapi dan turun tangan, apabila manajemen RSUD Sidikalang tidak mampu segera membagikan jasa pelayanan.
“Tidak ada alasan jasa pelayanan tidak dibagikan kepada Nakes. Apabila regulasi yang baru tidak ada, regulasi yang lama digunakan. Pembagian jasa pelayanan itu, sudah pasti ditunggu para Nakes. Jasa pelayanan mulai dari akhir tahun 2020 hingga Juni 2021 belum dibayarkan,” ujar Bona.
Bona menyebut, jasa Nakes yang belum dibagikan itu adalah jasa jaminan persalinan (Jampersal), jasa umum serta jasa klaim badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Bahkan ada kabar, format pembagian jasa pelayanan yang digunakan tidak adil. Justru manajemen lebih besar menerima jasa pelayanan dari pada Nakes.
“Bagaimana Nakes bekerja maksimal, bila hak mereka ditahan manajemen,” ungkapnya.
Ditegaskannya, bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus mengambil sikap. Ada sekitar 427 Nakes bertugas di RSUD Sidikalang yang harus diayomi dengan membuat regulasi sebagai payung hukum. Apalagi, persoalan di RSUD Sidikalang sudah komplit. Bahkan ada kabar kurang harmonisnya antara manajemen dengan fungsional.
“Kita jadi tanda tanya dengan managemen RSU Sidikalang, apakah uang puluhan miliar jasa pelayana Nakes itu ada di kas BLU RSU Sidikalang atau bagaimana?,” tambah Bona.
Supaya permasalahan segera selesai, fraksi Demokrat mendesak Bupati Eddy KA Berutu meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Sumatera Utara melakukan audit keuangan RSU Sidikalang.
Sebelumnya, Bupati Eddy KA Berutu mengatakan, sudah menginstruksikan Inspektorat turun memastikan jasa pelayanan tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang segera dibayarkan.
Eddy juga mengaku, sudah mengimbau Nakes di RSUD Sidikalang harus menghilangkan perbedaan- perbedaan terkait besaran penerimaan. Karena rumah sakit adalah milik bersama. Hal itu dilakukan demi perbaikan rumah sakit.
“Saya minta manajemen untuk bekerja efektif,” ungkap Eddy. (rud/ram)
TERANGKAN: Direktur Utama Perumda Air Minum Lae Nciho Dairi, Wahlin Munthe menerangkan rencana pembangunan WTP untuk peningkatan kualitas air minum.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda), Lae Nciho Kabupaten Dairi, bakal dapat bantuan untuk pembangunan water treatmen plan (WTP) atau instalasi pengolahan air senilai Rp57 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2022 mendatang.
TERANGKAN: Direktur Utama Perumda Air Minum Lae Nciho Dairi, Wahlin Munthe menerangkan rencana pembangunan WTP untuk peningkatan kualitas air minum.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Direktur Utama Perumda Air Minum Lae Nciho, Wahlin Munthe mengatakan, bantuan tersebut nantinya untuk pembangunan kualitas pengolahan air minum pada sumber air yang berlokasi di Lae Mbulan serta Lae Nuaha.
“Instalasi yang ada sekarang sudah harus diganti karena sudah termakan usia yakni dibangun pada tahun 1985. Dan reservoar/instalasi pengolahan yang ada sekarang sudah pasang debit 70 liter/detik, padahal kemampuan hanya 30 liter/detik,” ujarnya.
Untuk instalasi pengolahan air yang baru nanti, diproyeksi dapat menghasilkan debit air 100 liter/detik. Dan kedua sumber air dimaksud untuk kebutuhan sambungan rumah (SR) atau pelanggan di Kecamatan Sidikalang, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Siempat Nempu serta Sitinjo.
“Untuk pengusulan bantuan tersebut ada persyaratan yang harus disiapkan pemerintah daerah Dairi antaralain desain enginering detail (DED), rencana untuk sistem penyediaan air minum (Rispam), peraturan daerah (Perda) penyertaan modal, surat ijin pengambilan air, dokumen UKL-UPL, tersedia pengelola kegiatan dan setelah selesai bersedia menerima asset,” ucap Wahlin.
Dan sebagai persyaratan utama yaitu Perda penyertaan modal. Saat ini, melalui Pemkab Dairi sudah mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) penyertaan modal kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
“Kita mengharapkan dewan bisa segera mengesahkan Perda tersebut sehingga usulan bisa segera diajukan ke Kementetian PUPR. Karena, dana itu sangat kita butuhkan untuk memperbaiki kualitas serta debit air minum kita. Jika hanya mengandalkan APBD Dairi, peningkatan kualitas sulit kita lakukan,” ujarnya.
Penyertaan modal yang diajukan sebesar Rp2 miliar itu, sebagai dana sharing atau pendamping bantuan tersebut karena merupakan persyaratan utama. Wahlin menambahkan, debit air saat ini berkurang disebabkan penyusutan air pada sumber dan pertambahan pelanggan.
Hingga saat ini kata Wahlin, jumlah sambungan pelanggan Perumda Air Minum Lae Nciho lebih kurang 20 ribu SR yang terdapat di 13 kecamatan yaitu Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Parbuluan, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Tigalingga, Gunung Sitember, Tanah Pinem, Sumbul, Pegagan Hilir tinggal kecamatan Silahisabungan dan Siempat Nempu Hillir belum tersambung. (rud/ram)
FIFGROUP FEST kini hadir di Sumatera Utara, ini menjadi ke sebelas kalinya pengadaan FIFGROUP FEST di tahun 2021. CEO FIFGROUP, Margono Tanuwijaya, mengatakan FIFGROUP FEST sebagai alternatif solusi pembiayaan pada saat pembukaan FIFGROUP FEST pada Senin (06/08/2021).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengawali bulan Agustus, kegiatan pameran virtual bulanan yang diadakan oleh PT Federal International Finance (FIFGROUP), yaitu FIFGROUP Festival (FIFGROUP FEST), kembali hadir khusus untuk warga Sumatera Utara. Selain bertabur promo menarik, melalui kegiatan tebar promo ini, warga Sumatera Utara juga disuguhkan dengan hadiah-hadiah spesial yang sangat menguntungkan.
Tidak hanya promo dan hadiah menarik, FIFGROUP FEST juga menawarkan berbagai kemudahan layanan transaksi mulai dari pembiayaan sepeda motor, produk kebutuhan rumah tangga, multiguna, hingga produk pembiayaan syariah.
Hanya dengan mengakses pameran virtual FIFGROUP FEST melalui link bit.ly/FFSUMUT13 warga Sumatera Utara dapat melakukan transaksi dengan kenyamanan dan keamanan yang diberikan. Hal tersebut tentunya menjadi prioritas FIFGROUP dalam menyediakan layanannya untuk warga Sumatera Utara.
Chief Excutive Officer (CEO) FIFGROUP, Margono Tanuwijaya, mengatakan : “Seluruh perusahaan termasuk FIFGROUP mengedepankan pelayanan secara digital saat ini. Tujuannya sudah pasti untuk meningkatkan akses pelanggan terhadap produk-produk yang kami tawarkan. Harapannya dengan adanya pelayanan digital seperti FIFGROUP FEST ini, daya beli masyarakat meningkat, sehingga mendukung kebangkitan perekonomian di Indonesia selama pandemi ini.”
Marketing New Motorcycle (NMC) Director FIFGROUP, Antony Sastro Jopoetro, mengatakan FIFGROUP FEST akan hadir di berbagai kota dengan beragam promo menarik yang ditawarkan dan tentunya akan ada promo-promo spesial yang akan hadir di setiap wilayah yang dikunjungi.
Marketing New Motorcycle (NMC) Director FIFGROUP, Antony Sastro Jopoetro, menambahkan tren penurunan kasus Covid-19 harus dioptimalkan untuk mendukung bangkitnya perekonomian di Indonesia, perseroan akan terus berusaha menyediakan fasilitas, promo, hingga hadiah yang menarik untuk menarik minat masyarakat, sehingga meningkatkan konsumsi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Seluruh brand service FIFGROUP, yaitu FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA, AMITRA, AstraPay, Maucash, MOXA, hingga mitra bisnis FIFGROUP hadir meramaikan pameran virtual ini.
Brand pembiayaan sepeda motor FIFGROUP, FIFASTRA, menawarkan promo bombastis, yakni potongan angsuran hingga 8 kali pembayaran khusus untuk tipe AT High merk VT 150, ADV, dan PCX. Selain itu, FIFASTRA juga menghadirkan potongan angsuran sampai dengan 3 kali untuk tipe lainnya selain tipe AT High. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi seluruh warga Sumatera Utara yang ingin mewujudkan impiannya untuk memiliki sepeda motor Honda baru.
Melalui SPEKTRA, brand pembiayaan produk kebutuhan rumah tangga, warga Sumatera Utara dapat membeli produk elektronik, gagdet terbaru dengan fitur 5 Generation (5G), hingga perabotan rumah tangga hanya dengan pembayaran di awal sebesar Rp 99 ribu.
Seluruh brand service FIFGROUP menghadirkan berbagai macam promo dan hadiah spesial khusus untuk warga Sumatera Utara mulai dari pembiayaan sepeda motor Honda (FIFASTRA), pembiayaan produk rumah tanggan dan alat elektronik (SPEKTRA), pembiayaan multiguna (DANASTRA), dan pembiayaan syariah (AMITRA).
DANASTRA yang merupakan pembiayaan multiguna menawarkan warga Sumatera Utara berupa promo cashback sebesar Rp 300 ribu untuk pinjaman di atas Rp 7,5 juta khusus untuk 55 pelanggan terpilih. DANASTRA juga menawarkan asuransi jiwa selama 1 tahun hingga hadiah langsung berupa disc break lock.
Brand pembiayaan syariah FIFGROUP, AMITRA, menawarkan promo berupa potongan angsuran hingga Rp 6 juta untuk pembiayaan emas logam mulia. Momen ini tentunya sangat baik bagi warga Sumatera Utara yang ingin membeli emas untuk melakukan investasi melalui pembiayaan. AMITRA juga menawarkan pembiayaan haji atau umrah hanya dengan bayar biaya admin sebesar Rp 750 ribu.
Kepala Wilayah FIFGROUP Sumatera Utara, Elfri Vincent Laksana Siringoringo, menyampaikan promo spesial dan hadiah-hadiah menarik ini hanya bisa didapatkan di FIFGROUP FEST yang kini hadir untuk warga Sumatera Utara
“Berbagai macam produk bisa kita dapatkan di FIFGROUP FEST, bukan hanya produk tapi juga pemenuhan kebutuhan kita yang memerlukan modal untuk membuka bisnis juga bisa di FIFGROUP. Kita hanya tinggal bersantai sambil mengakses FIFGROUP FEST melalui laptop atau gadget yang kita miliki,” tambah Kepala Cabang FIFGROUP Medan, Robinhot Sipangkar. (rel)
PANTAU: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution saat memantau ketersediaan bantuan sosial.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan memastikan akan menyelesaikan pendistribusian 123 ribu lebih paket bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat Kota Medan dalam pekan ini. Bantuan tersebut terdiri dari 51.801 paket tahap awal, dan 72 ribu lebih paket tambaham. Sehingga keseluruhannya berjumlah lebih dari 123 ribu paket.
PANTAU: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution saat memantau ketersediaan bantuan sosial.
“Targetnya, Minggu (8/8) nanti, sudah selesai disalurkan semuanya, yang paket 123 ribu lebih itu,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Medan Endar Sutan Lubis, Kamis (5/8).
Dari total 123 ribu lebih paket Bansos PPKM Darurat Pemko Medan, lanjut Endar, pihaknya mengaku telah merampungkan pendistribusian 84.177 paket, atau sekitar 68 persen lebih. Namun dia meyakini, jumlah itu mencapai lebih dari 70 persen, hingga Rabu (4/8) lalu.
“Per Rabu (4/8) lalu, total yang sudah didistribusikan sebanyak 84.177 paket. Itu sudah termasuk 51.801 paket tahap awal, per hari ini (kemarin, red). Tapi saya belum dapat datanya, karena sedang disalurkan. Tapi yang pasti per hari ini (kemarin), pendistribusian akan melampaui 70 persen,” imbuh Endar.
Terpisah, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan, setelah menyelesaikan pendistribusian 123 ribu lebih paket bansos, baik fase pertama maupun fase kedua dengan anggaran Rp33 miliar, Pemko Medan segera menyalurkan bantuan sosial yang diterima Pemko Medan dari para donatur.
“Saat ini Pemko Medan banyak sekali menerima donasi dari pelaku usaha, BUMN, dan lainnya. Jadi, kalau penyaluran distribusi bansos fase kedua sudah selesai, berikutnya bansos dari donasi akan disalurkan,” jelasnya.
Dia juga mengatakan, saat ini Pemko Medan sedang mengatur teknis agar paket bansos yang disalurkan dari donasi dapat sesuai atau sama dengan paket bansos yang disalurkan dari APBD Kota Medan, yakni setiap paketnya terdiri dari 20 kilogram beras, 2 kilogram gula, dan 1 liter minyak goreng.
“Karena jumlah kilogramnya (bantuan) berbeda. Misalnya beras, yang dibagikan itu kan 20 kilogram per paket, sedangkan beras yang diterima dari donasi ada yang 10 kilogram, 15 kilogram, dan lainnya, jadi kalau tidak disamakan 20 kilogram, masyarakat akan protes, karena jumlah bantuannya tidak merata,” kata Bobby.
Lebih lanjut Bobby mengatakan, saat ini 123 ribu paket bansos dari Pemko Medan sedang dimaksimalkan penyalurannya. Paket bantuan tersebut disiapkan oleh Bulog, sedangkan Bulog memiliki keterbatasan dalam menyediakan paket bansos tersebut.
“Ada jumlah tonase yang bisa dikeluarkan Bulog per hari,” pungkasnya. (map/saz)
